bab i pendahuluan a. latar belakang · keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan tuntutan Reformasi tahun 1998 yang merupakan kehendak seluruh lapisan

masyarakat Indonesia, maka keluarnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah merupakan cerminan adanya kesadaran rakyat akan perlunya suatu

tata pemerintahan yang baik (good Governance). Adapun pemerintahan yang baik ditandai

dengan profesionalisme, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan sesuai yang digariskan pada UUD 1945. Diperlukannya

pemerintahan yang baik (good Governance) merupakan suatu tuntutan masyarakat agar

tercipta kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan

keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen

yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civilsociety, dan usahawan atau sektor

swasta (busines). Kondisi ini terwujud manakala masing-masing komponen dapat

melakukan perannya sesuai ciri-ciri suatu pemerintahan yang baik.

Sebagai implementasi dan karakteristik pemerintahan yang demikian ini adalah

diperlukan mekanisme agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah

sebagai upaya menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke

masyarakat sesuai mandat politik yang diberikan rakyat melalui perundang-undangan, baik

pada level nasional maupun daerah.

Paradigma pemerintahan yang sebelumnya berorientasi pada kekuasaan sekarang

telah mengalami perubahan dengan berorientasi pada keinginan dan kepentingan rakyat.

Konsekuensi dan paradigma ini adalah ditempatkannya rakyat pada posisi yang utama

dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan.

Selaras dengan hal tersebut diatas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13

tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga status

keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Bila hal

tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, provinsi sebagai daerah otonom mempunyai beberapa kewenangan diantaranya

kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. Untuk

menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan maka

diperlukan suatu perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta memperhatikan perkembangan regional.

2

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom telah memiliki konsep

pembangunan daerah dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan materi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Adapun RPJMD 2012 – 2017 Pemerintah Daerah Daerah Istimewsa Yogyakarta,

memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju,

Mandiri dan Sejahtera Menyonsong Peradaban Baru “. Penjelasan Visi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarater dimaknai sebagai kondisi

masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif,

mamanusiakan manusia sehingga mampu membngun kehidupan yang bermanfaat

bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya

berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena

karakter akan terbentuk melalui budaya.

2. Masyarakat yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu

menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal,

yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangan identitas

budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan

lokal (local genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban

melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi

nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenai budaya sendiri, agar berkar kuat pada

setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya

masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan

budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu

menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya

khasanah budaya lokal.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah

kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai

aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai

menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar

wilayah.

3

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang

mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan

dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkonstibusi terhadap upaya

pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan

sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada

pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan civil society yang

kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Civil society

yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domainsociety secara berlebihan,

dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4(empat) misi pembangunan

daerah melalui beberapa pelaksanaan yaitu:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan,

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,

inovatif dan kreatif,

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Sejalan dengan arahan RJPMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

realitas perkembangan politik dan demokrasi yang berkembang cukup pesat serta tahun

politik pada tahun 2014, yaitu adanya perhelatan akbar nasional dengan akan digelarnya

Pemilihan Umum maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan

SKPD setrategis sesuai perannya dalam mendukung program dan indikator misi ketiga

RJPMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas yang akan dilaksanakan

oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengacu misi ketiga

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meningkatkan efisiensi dan

efektifitas tata kelola pemerintah yang berbasis Good Governance.

Mengacu dengan tugas yang diampu pada misi tersebut Sekretariat DPRD Daerah

Istimewa Yogyakarta melaksanakan kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran dan

tujuan dengan program “Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah,” hal tersebut sesuai arah kebijakan yang telah digariskan pada RJPMD

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan pada Visi dan Misi serta tugas

yang diampu oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Renstra

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuannya dijabarkan

dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD

Daerah Istimewa Yogyakarta.

4

B. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis sesuaitugas pokok dan fungsi Sekretariat

DPRD DIY, landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4720);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang

Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 58);

5

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009

Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

6

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008

Nomor 11);


tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah

19. Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor 62/K/DPRD/2008 Tahun 2008 tentang

Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan

sesuai tugas yang diampu pada misi ke 3 RPJM DIY adalah meningkatkan efisiensi dan

efektifitas tata kelola pemerintah yang berbasis Good Governance. Dengan program

“Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Kerjasama

Informasi Dprd Dengan Mass Media.”

2. Tujuan

a) Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran

Sekretariat DPRD dan DPRD DIY selama lima tahun pada periode Renstra tahun

2012 sampai dengan 2017.

b) Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat DPRD DIY setiap tahun selama periode Renstra.

c) Menjadi tolok ukur dalam pengukuran capain kinerja Sekretariat DPRD DIY.

7

d) Menjamin terlaksananya program dan kegiatan dapat dilakukan secara berjenjang,

bertahap dan terstruktur.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab III Isu-Isu Setrategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Setrategis Dan Kebijakan

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

8

BAB II

KONDISI UMUM

SEKRETARIAT DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur

fasilitasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam menyelenggarakan tugas dan

kewenangannya mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD Daerah

Istimewa Yogyakarta. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur.

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tugas dan

fungsi Sekretariat DPRD adalah :

“Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah”.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Pasal 172

Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 adalah:

1. Penyusunan program Sekretariat DPRD

2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan

3. Penyelenggaraan rapat-rapat

4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD

6. Penyiapan bahan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai

kebijakan alat-alat kelengkapan DPRD

7. Pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi

8. Pelaksanaan urusan rumah tangga, peerjalanan dinas DPRD, ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat

9. Pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD;

2. Bagian dan Subbagian, terdiri dari :

9

a) Bagian Umum, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Rumah Tangga

3) Sub Bagian Humas dan Protokol

b) Bagian Legislasi dan Pengkajian, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Legislasi

2) Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan

3) Sub Bagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi

c) Bagian Persidangan, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Risalah dan Rapat

2) Sub Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan

3) Sub Bagian Dokumentasi

d) Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari 3 subbagian yaitu :

1) Sub Bagian Penyusunan Program

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai

Peraturan Gubernur Nomer 37 Tahun 2008 adalah :

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretariat

DPRD DIY

Bagian Penyusunan Program

Dan Keuangan

Bagian

Persidangan

Bagian Legislasi dan

Pengkajian

Bagian

Umum

Kelompok

jabatan

fungsional

Subbag

Penyusunan Program

Subbag

Keuangan

Subbag

Monev

Subbag Pelayanan Alat

Kelengkapan Dewan Subbag Pengkajian

& Pengembangan

Subbag

Legislasi

Subbag

Rumah Tangga

Subbag Humas dan

Protokol

Subbag TU dan

Kepegawaian

Subbag

Risalah dan Rapat

Subbag

Dokumentasi

Subbag Perpustakaan

Data dan TI

10

B. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta bisa diuraikan berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan Struktural dan

Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Golongan Jumlah

Pegawai Keterangan

1 2 3 4 5

1 Sarjana S2 IV 5

2 Sarjana S1 IV 1

3 Sarjana S2 III 2

4 Sarjana S1 III 23

5 Diploma IV III 1

6 Diploma III III 4

7 SLTA (Sederajat) III 18

8 Diploma III II 2

9 SLTA (Sederajat) II 14

10 SLTP (Sederajat) II 7

11 SD (Sederajat) II 4

12 SLTP (Sederajat) I 1

Jumlah 86

Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015

Diberlakukannya moratorium penerimaan PNS oleh Pemerintah Republik

Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2012

merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan

administrasi terhadap kinerja DPRD DIY. Hal tersebut berdasarkan realitas ketersediaan

formasi jabatan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun

2012 tentang kualifikasi jabatan fungsional umum dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun

2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang

jabatan fungsional tertentu,kebutuhan pegawai yang diisyaratkan sejumlah 117 orang

namun realitasnya pada tahun 2010 jumlah pegawai berjumlah 102 orang dan mengalami

penurunan karena pensiun/ purna tugas sampai dengan tahun 2013 menjadi tinggal

sejumlah 89 orang dan akan berkurang lagi sampai dengan tahun 2017 menjadi 65 orang

PNS, hal ini akan menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan

11

pelayanan terhadap DPRD dan berbagai lapisan masyarakat serta Instansi terkait baik

Pemerintah maupun Swasta. Realitas ini terjadi pada komposisi pegawai yang seharusnya

terdapat : 1) Tenaga Legal Drafter yang bersertifikasi, 2) Tenaga fungsional Notulen, 3)

Tenaga fungsional Perencana dan Tenaga Fungsional Arsiparis yang menangani kearsipan

di Sekretariat DPRD DIY pada ketiga point tersebut realitasnya belum tersedia, 4) Tenaga

Driver dan Pramuladi juga akan mengalami hal sama karena pada tahun 2015 akan

mengalami pengurangan pegawai karena purna tugas / pensiun, seharusnya tenaga Driver

berjumlah 12 orang realitasnya pada tahun 2012 berjumlah 10 orang dan berkurang sampai

dengan tahun 2015 menjadi berjumlah 8 orang, hal tersebut juga akan dialami pada bagian-

bagian pelayanan yang lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD DIY.

Adapun peluang yang bisa didapat oleh pengurangan pegawai karena Purna tugas

atau Pensiun adalah berlakunya penambahan pegawai melalui Outsourching, namun itupun

masih pada penambahan pegawai tertentu seperti Driver dan Pramuladi, akan tetapi pada

kompetensi khusus seperti Tenaga Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan

Arsiparis hal tersebut masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap

DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal.

Sedangkan pada struktur organisasi Sekretariat DPRD dengan jumlah pegawai 89

orang PNS, dengan komposisi Jabatan Struktural yang ada sesuai Peraturan Gubernur

Nomor 1 tahun 2012, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural

No Jenis Eselon Jumlah Keterangan

1 II/a 1

2 III/a 4

3 IV/a 12

Jumlah 17


Berdasarkan realitas ketersediaan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut

Peraturan Gubernur Nomo 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Nomor 66 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural, diisyaratkan bahwa

komposisi kebutuhan pegawaiSekretariat DPRD DIY adalah sejumlah 117 PNS dengan

jumlah pegawai Struktural sebanyak 17 orang, komposisi ini akan mengalami pengurangan

pegawai yang duduk di Jabatan Struktural adalah pada tahun awal tahun 2014 berkurang

12

2 orang pada Kepala Bagian dan pada akhir tahun 2014 berkurang 3 orang pada Kepala

Sub Bagian. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pengkaderan

pegawai yang memenuhi syarat secara kepangkatan, kemampauan leadershipnya.

Sehingga upaya penambahan pegawai sebagai pengganti karena pensiun dan karena

menduduki jabatan baru untuk mendapat penambahan pegawai sesuai kebutuhan pada

bidang dan kompetensinya.

Selanjutnya berdasarkan ketugasan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas fasilitasi dan dukungan administrasi

pada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi pada 4 Bagian dan 12 Sub Bagian,

adapun komposisi pembagiannya bisa disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Ketugasan pada Bagian,

Subbagian bisa dijelaskan pada tabel di bawah berikut :

NO STRUKTUR Golongan

Keterangan I II III IV

1 Sekretaris 1

2 Bagian Umum 1 24 15 1

3 Bagian Legislasi dan

Pengkajian

0 1 9 1

4 Bagian Persidangan 0 1 15 3

5 Bagian Penyusunan

Program dan Keuangan

0 3 12 0

Jumlah 1 29 51 6


Adapun peluang yang bisa didapat oleh pengurangan pegawai karena Purna Tugas

atau Pensiun adalah berlakunya penambahan pegawai melalui Outsourching, namun itupun

masih pada penambahan pegawai tertentu seperti Driver dan Pramuladi, akan tetapi pada

kompetensi khusus seperti Tenaga Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan

Arsiparis hal tersebut masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap

DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal.

Sejalan tuntutan aturan penyelenggaraan kesekretariatan sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

13

Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan bahwa Sekretariat DPRD harus

memfasilitasi 1) Tenaga ahli fraksi, 2) Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan

DPRD, dan 3) Tenaga Staf Administrasi Fraksi. Namun hal ini bukan menjadi barang yang

mudah karena khusus Tenaga Staf Administrasi Fraksi mekanismenya pengadaan pegawai

melalui Outsourching atau Penyedia Jasa yang belum tersedia aturan mainnya atau payung

hukum yang jelas, Sedangkan terkait dengan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelompok

Pakar Alat Kelengkapan DPRD, sesuai aturan yang ada seperti SHBJ belum dapat

memenuhi kebutuhan Anggota DPRD sesuai bidang tugas masing-masing.

C. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY

Adapun kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta selama tahun anggaran 2014 bisa disampaikan dengan memperhatikan laporan

kinerja pemerintah atau LAKIP Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

penjelasan pada tabel berikut.

Tabel 4. Kinerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2014

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD

1 Prosentase prolegda yang terselesaikan

93 % 88,9% 95.59

2. Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, DPRD DIY

1 Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan

220 orang

143orang 65

3. Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY

1 Jumlah Rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD

246 buah

117buah 47,56

14

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

4. Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hokum, kajian kebijakan,pengembngan hasil penelitian, layanan informasiDPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD

1 Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD

100 % 103,16% 103,16

5. Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD

1 Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan

100 % 105,81% 105,81

6. Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD

1 Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima

212 kali 136kali 64,15

2 Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat

72 kali 72kali 100

7. Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah

1 Prosentase rekomendasi/ masukan Tenaga Ahli/ Pakar DPRD

100 % 87,62% 87,62

Sumber Data : LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2014

Kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD DIY, hal ini bisa dijelaskan bahwa

Pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD DIY banyak

ditemukan berbagai permasalahan-peremasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di

banding dengan institutisi pelayanan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan

dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 4 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 51

15

Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD,

namun kenyataanya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasinya

diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan

keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif.

Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang

berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari

Partai Politik di DIY dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD

dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan

secara langsung maupun tidak kepada para wakil rakyat.

Sedangkan pencapaian target kinerja dan anggaran serta realisasi pendanaan pada

Renstra Periode 2009 s/d 2013, dapat kami sajikan pada Tabel 5: Evaluasi Pencapaian

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun

2009 s/d 2013 dan Tabel 6: Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun 2009 s/d 2013,

adapun rincian realisasi dan capaian yang telah dilaksanakan pada Tabel 5 dan Tabel 6

dimaksud, bisa dilihat pada halaman selanjutnya.

16

Tabel 5 : Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa YogyakartaPada Renstra Tahun 2009 s/d 2013

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD

Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun

ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Jumlah Produk Hukum

DPRD yang dibahas

16 26 25 38 32 16 24 23 37 - 100 92 92 97 -

2. Jumlahn Risalah /

Rekomendasi Rapat

630 412 377 800 546 307 318 228 560 - 49 77 60 70 -

3. Jumlah Keputusan Dewan

/ Peraturan Dewan /

Keputusan Pimpinan

DPRD

0 0 0 153 153 0 0 0 158 - 100 100 100 103 -

4. Jumlah keikutsertaan

Anggota DPRD dalam

peningkatan kemampuan

dan wawasan

220 165 275 275 220 218 165 275 275 - 99 100 100 100 -

5. jumlah rekomendasi

kunjungan kerja

196 246 243 192 218 129 238 163 163 - 66 96 67 85 -

6. Prosentase rekomendasi/

masukan Tenaga

Ahli/Pakar DPRD

0 0 100 100 100 0 0 100 100 - 100 100 100 100 -

7. jumlah jasa layanan

jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi Anggota

DPRD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 100 100 100 100 -

8. Jumlah Aprirasi

Masyarakat yang diterima

207 212 212 210 186 156 100 103 138 - 66 47 49 66 -

17

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD

Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun

ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

9. Jumlah kajian / makalah /

Research Brief yang

dimanfaatkan oleh

Anggota DPRD untuk

melaksanakan fungsi

dewan

243 235 182 143 131 186 207 182 262 - 77 88 100 183 -

10. Frekuensi sosialisasi

kegiatan DPRD kepada

masyarakat

160 93 75 80 78 120 96 80 86 - 75 103 111 108 -

Sumber Data : DPA dan LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2009 s/d 2013

18

Tabel 6 : Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Renstra Tahun 2009 s/d 2013

Dalam Jutaan Rupiah (1.000.000)

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.142, 2.419, 3.037, 2.927, 2.569, 3.263, 2.010, 1.956, 2.168, - 79 83 64 74 - 3.019, 1.879,

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.752, 4.685, 4.303, 6.906, 3.482, 1.562, 4.181, 3.738, 4.394, - 89 89 87 64 - 4.226, 2.775,

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

845, 399, 385, 390, 384, 503, 334, 356, 375, - 60 84 92 96 - 481, 313,

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

199, 162, 233, 236, 100, 170, 155, 215, 212, - 86 95 92 90 - 186, 150,

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

65, 101, 133, 127, 132, 37, 94, 129, 101, - 58 93 97 80 - 112, 72,

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

16.968, 24.342, 30.560, 34.166, 36.528, 11.554, 16.858, 21.327 25.107, - 68 69 70 73 - 28.513, 14.969,

Sumber Data : DPA dan LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2009 s/d 2013

19

D. Tantangan dan Peluang serta Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD DIY

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam

penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan

dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal

dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan

dampak potensial serta skala prioritasa.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada

Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa digambarkan melalui fasilitasi

penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD

Daerah Istimewa Yogyakarta serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan issue-issue

strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi

pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh

pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasimasyarakat dalam pengambilan

keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi,

akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selama beberapa waktu kedepan dengan

kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategisantara lain :

1) eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah,

merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai

penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;

2) dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan

DPRD;

20

3) kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku;

4) dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

b. Kelemahan (weaknesses)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain :

1) belum optimalnya penataan ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2) kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi

informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan

perundangan;

3) belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis, Database kesekretariatan dalam

penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan;

4) kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga operator komputer,

tenaga notulis penyusun risalah rapat/persidangan dan belum adanya

tenaga arsiparis, tenaga Legal Drafter yang tidak sebanding dengan ruang

lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (Opportunities)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategisantara lain:

1) dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan

dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

2) tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan,

perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri

bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan

publik ke depan;

3) terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan

Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan;

21

4) terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi

Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik.

b. Tantangan/ ancaman/ hambatan (Threats)

Pada sisi tantangan/ ancaman/ hambatan, terdapat faktor-faktor strategisantara

lain:

1) cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah

dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah

Pusat;

2) makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi

fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara

berkesinambungan;

3) Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai

karena pensiun/ purna tugas;

4) Lokasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbuka dan berada

di kawasan Malioboro;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasimasyarakat dalam pengambilan keputusan

dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang

baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh

penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/ lembaga DPRD sebagai

Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta

mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 s/d 2017 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-

tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal,

dilakukan untuk mendapatkan asumsi-asumsi yang akan digunakan untuk menentukan

faktor keberhasiflan dan ancaman kegagalan. Bentuk matriks, diuraikan sebagai berikut;

22

Tabel 7. Hubungan (Strengths) Kekuatan dan (Opportunities) Peluang

NO Kekuatan / Strengths

(S) NO

Peluang/Opportunities (O)

Hubungan Strategi

1 Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagan integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1 Komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatankompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD

S1 O1 Peningkatan kompentensi SDM Sekretariat DPRD sebagai penunjang penataan manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2 Dukungan anggaran yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD DIY

2 Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik rangka menciptakan penyeleng -garaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

S2 O2 Peningkatan partisipasi masya-rakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebi-jakan publik dalam mencipta-kan penyelenggaraan pemerin-tah yang bersih dan bebas KKN, dengan dukungan anggaran dan peralatan kerja yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD DIY

3 Kemadirian dan optimali-sasi pelayanan terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan Peraturan Per-undang-undangan

3 Terbukanya peluang peng-embangan Teknologi In-formasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan

S3 O3 Peningkatan pengembangan TI dan Fungsi Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan dengan meng-optimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public

4 Dukungan tenaga ahli Fraksi, Kelompok Pakar, Staf Sekretariat Fraksi

4 Terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerin-tah, Media masa dan elektronik.

S4 O4 Peningkatan jejaring kerja dengan Perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media Massa dan Elektroknik dengan dengan memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana penunjang fasilitasi yang ada.

S1 O2 Peningkatan partisipasi masya-rakat dalam pengambilan kepu-tusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan memanfaatkan Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyeleng garaan pemerintahan daerah.

S1 O3 Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi dan Ke-pustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan memanfaatkan Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

23

NO Kekuatan / Strengths

(S) NO

Peluang/Opportunities (O)

Hubungan Strategi

S2 O1 Peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD dengan du-kungan anggaran yang memadahi

S2 O3 Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan du-kungan anggaran yang memadahi

S2 O4 Peningkatan jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Ins-titusi Pemerintah, Media masa dan elektronik, dengan dukung-an anggaran yang memadahi

S3 O2 Peningkatan partisipasi masya-rakat dalam pengambilan kepu-tusan, perumusan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public

S4 O3 Peningkatan pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan dengan memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana penunjang fasilitasi yang ada

Tabel 8. Hubungan (Strengths) Kekuatan dan (Threats) Ancaman

NO Kekuatan (Strengths) (S) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan

Strategi

1 Eksistensi lembaga Sekre-tariat DPRD sebagai bagi-an integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1 cepatnya perubahan ins-trumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-pe-raturan dari Pemerintah Pusat

S1 T1 Peningkatan percepatan pe-rubahan Instrumen penye-lenggaraan Pemda dengan menyesuaikan manajemen pelayanan mengikuti perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat

2 Dukungan anggaran yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD DIY

2 Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan pro-fesionalisme aparatur Sekretariat DPRD

S2 T2 Peningkatan Profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan dukungan anggaran yang cukup memadai

3 Kemadirian dan optimali-sasi pelayanan terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan Peraturan Per-undang-undangan

3 Lambannya pengisian pe-gawai sejalan semakin ber-kurangnya pegawai karena pensiun / purna tugas

S3 T3 Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public

4 Dukungan tenaga ahli Fraksi, Kelompok Pakar, Staf Sekretariat Fraksi

4 Lokasi kantor DPRD yang terbuka dan berada di kawasan Malioboro.

S4 T4 Peningkatan mutu pengama-nan dengan memaksimalkan SDM serta menggunakan

24

NO Kekuatan (Strengths) (S) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan

Strategi

sarana dan prasarana kerja penunjang fasilitasi pada DPRD DIY

S2 T1 Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda dengan dukungan anggaran yang cukup memadai

S2 T4 Peningkatan mutu peng-amanan pada anggota DPRD dengan memaksimalkan du-kungan anggaran dan pe-ralatan kerja yang tersedia.

S3S4T1 Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda, dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan publik serta menggunakan SDM dan sarana prasarana penunjang yang cukup memadai.

S3 T2 Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan mengoptimalkan pe-layanan terhadap DPRD dan Pelayanan Publik.

S3S4T3 Peningkatan antisipasi berku-rangnya pegawai karena pensiun dengan mengoptima-kan SDM didukung sarana, prasarana kerja yang cukup memadahi dalam profession-nalisme pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public

Tabel 9. Hubungan Kelemahan (weaknesses) dan Peluang(Opportunities)

NO Kelemahan(weaknesses) (W) NO Peluang(Opportunities)(O) Hubu ngan

Strategi

1 Minimnya fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,

1 Komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatankompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD

W1 O1 Manfaatkan komitmen orga-nisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menanggulangi minimnya fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,

25


Strategi

2 Kelemahan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kema-juan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan

2 Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

W2 O2 Manfaatkan partisipasi ma-syarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk men-ciptakan penyelenggaraan pe-merintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga perbaikan adanya kelemahan SDM dapat mengibangi ke-majuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap pe-rubahan-perubahan atas peraturan-peraturan yang ada,

3 Belum tersedianya SOP/ Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan

3 Terbukanya peluang peng-embangan Teknologi In-formasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan

W3 O3 Manfaatkan terbukanya pe-luang pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dalam penataan SOP/Juklak /Juknis dalam rangka penyelengga-raan tugas-tugas kedewanan

4 Kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter

4 Terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerin-tah, Media masa dan elektronik.

W4 O4 Manfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter

W2 O1 Manfaatkan komitmen orga-nisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD guna me-ngupayakan perbaikan SDM Sekretariat DPRD, sehingga dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan de-teksi dini terhadap peru-bahan-perubahan atas pera-turan-peraturan perundangan

W3 O2 Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk menciptakan penyelengga-raan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dalam penataan standar/ manual/ pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelengga-raan tugas-tugas kedewanan

26


Strategi

W3 O4 Manfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan per-guruan tinggi, Institusi Peme-rintah, Media masa dan elektronik dalam mendukung penataan standar/ manual/ pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelengga-raan tugas-tugas kedewanan

W4 O2 Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk menciptakan penyeleng-garaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter

W4 O3 Manfaatkan terbukanya pe-luang pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/persidangan dan tenaga Legal Drafter

Tabel 10. Hubungan Kelemahan (weaknesses) dan Peluang(Opportunities)

NO Kelemahan (weaknesses) (W) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan

Strategi

1 Minimnya fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,

1 cepatnya perubahan ins-trumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat

W1 T1 Peningkatan percepatan pe-rubahan Instrumen penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah dengan penyesuaian manajemen pelayanan meng-ikuti perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat dengan upaya penataan fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,

2 Kelemahan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kema-juan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas

2 Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan pro-fesionalisme aparatur Se-kretariat DPRD

W2 T2 Peningkatan Profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan upaya menanggu-langi kelemahan sumber daya aparatur dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan

27

NO Kelemahan (weaknesses) (W) NO Ancaman (Threats) (T) Hubu ngan

Strategi

peraturan-peraturan perundangan

deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan

3 Belum tersedianya SOP/ Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan

3 Lambannya pengisian pe-gawai sejalan semakin ber-kurangnya pegawai karena pensiun / purna tugas

W3 T3 Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan menyesuaikan tersedianya SOP/Juklak/Juknis pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan

4 Kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter

4 Lokasi kantor DPRD yang terbuka dan berada di kawasan Malioboro.

W4 T4 Peningkatan mutu penga-manan pada anggota DPRD dalam penanggulangan ku-rangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter

W2 T1 Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekre- tariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan sebagai tuntutan cepatnya perubahan instrumen penye-lenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-pe-raturan dari Pemerintah Pusat

W3 T2 Mewujudkan ketersediaan SOP/Juklak/Juknis pelayanan pada tugas-tugas kedewanan sebagai akibat tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme apara-tur Sekretariat DPRD

W4 T3 Peningkatan pengisian operator computer, penyu-sunan risalah rapat / persidangan dan legal drafer dengan pengisian pegawai akibat pensiun / purna tugas

Adapun asumsi dan konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis

SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi,

28

ataupun pengaruh terhadap hubungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD Daerah

Istimewa Yogyakarta terhadap asumsi-asumsi tersebut akan digunakan sebagai dasar

untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY

Adanya Zero Growth dan Moratorium dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara, serta realitas cepatnya perubahan peraturan-peraturan

Pemerintah dan Kedudukan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur

fasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dan mempunyai

fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD. Merupakan tantangan dan permasalahan

sendiri bagi Institusi Sekretariat DPRD DIY, disamping letak kantor DPRD dan Sekretariat

DPRD DIY berada di Malioboro yang termasuk daerah terbuka dan rawan dari sisi

keamanan, maka permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi akan muncul dan

menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Kualifikasi SDM tidak merata dan pegawai pensiun yang tidak diimbangi dengan

penambahan pegawai baru serta belum adanya Tenaga Legal Drafter, Notulen,

Arsiparis dan Penyusun Program. Disamping belum adanya aturan perekrutan bagi

tenaga administrasi fraksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010

walaupun Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2010 mengisyaratkan pemenuhan

pegawai dimaksud.

2. Belum optimalnya penyelesaian kinerja di Setwan yang disebabkan penempatan PPTK

yang belum proporsional dan belum adanya juklak / juknis / SOP disetiap kegiatan

Alat Kelengkapan Dewan, disamping adanya penggabungan pengelolaan keuangan

antara Setwan dengan DPRD yang tidak menguntungkan dalam pengukuran kinerja

Sekretariat DPRD.

3. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan

masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang di

29

fasilitasi Sekretariat DPRD belum terintergrasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Dewan.

4. Belum optimalnya fungsi fasilitasi Legeslasi terhadap Perda Perda yang dihasilkan

pada Program Legislasi Daerah melalui pembahasan Panitia Khusus, penyelesaiannya

belum sesuai harapan hal ini terjadi pada Perda yang dibahas kadang tidak sesuai judul,

berkurangnya penyelesaian jumlah Perda di Prolegda serta penundaan pembahasan

disebabkan belum siapnya naskah akademik

5. Tata Ruang dan Tata Letak Ruang Pegawai, Perpustakaan, IT, Ruang Kesehatan, dan

Ruang Sekretariat DPRD serta Ruang Kerja Fraksidan petugas keamanan yang belum

menciptakan kenyamanan Kerja. Disamping belum adanya ruang rapat Pimpinan

DPRD yang memadai.

B. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi pada DPRD Daerah

Istimewa Yogyakarta oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan

pada tugas pokok dan fungsinya , meliputi :

1. Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian,

tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi

kepustakaan dan kearsipan DPRD

2. Perlunya peningkatan kualitas dan efektifits persidangan, risalah dan kesimpulan

hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan

peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan

3. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompentnsi

SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan.

4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta

monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel

30

BAB IV

VISI, MISI. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN

A. Visi Dan Misi SKPD

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kearah mana Sekretariat

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Visi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan adalah

”Menjadi Institusi yang profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta

memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD”

Pernyataan visi tersebut diatas bermakna sebagai berikut :

1. Profesional adalah kemampuan khusus untuk tugas pelayanan/perbantuan bagi

pegawai kesekretariatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jalan

meningkatkan kemandirian

2. Antisipatif adalah tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada

perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Yogyakarta

Khususnya.

3. Resposif adalah kesiapan, peka dan tanggap terhadap arus dinamika perubahan

politik dan peraturan yang berlaku.

4. Fasilitasi adalah usaha perbantuan/dukungan kepada Anggota DPRD Daerah

Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Masyarakat.

5. Kinerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan

sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.

6. Hasil Kerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang telah

dilaksanakan/dikerjakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan

adanya misi diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengetahui peran dan fungsi serta

program-program yang dijalankannya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan

datang selama 5 (lima) tahun kedepan.

31

Adapun proses perumusan misi organisasi harus memperlihatkan masukan dari

pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan

sesuai perkembangan yang dihadapi, misi yang akan dilaksanakan adalah;

1. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan

peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD,

2. Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan

evaluasi yang lebih efektif, efisien serta ankutabel,

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian

kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta

peningkatan fungsi kepustakaan.

4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat- rapat, persidangan

dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008

tugas yang diampu Sekretariat DPRD DIY adalah menyelenggarakan kesekretariatan dan

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis

Sekretariat DPRD pada tahun 2012 s/d 2017, adalah :

1. Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya,

mewujudkan sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas

fasilitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

DPRD,

2. Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan

evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel pada penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD DIY,

3. Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,

4. Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan

hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi

kepustakaan.

32

5. Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas

risalah hasil rapat-rapat DPRD.

6. Mewujudkan Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang

dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD.

7. Mewujudkan jejaring kerja antara, DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah

Daerah dan Masyarakat.

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD DIY baik dalam

pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan

dukungan amdinistrasi terhadap DPRD DIY, maka sasaran yang ditetapakan antara lain;

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan

kualifikasinya, serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi

pegawai dan peningkatan disiplin aparatur.

2. Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatanserta monitoring

dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

3. Terfasilitasinya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Keputusan

Dewan/Nota Kesepakatan dalam Produk Hukum serta Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur.

4. Terfasilitasinya penyusunan RKT dan Anggaran serta pembahasan Pokok Pokok

pikiran DPRD.

5. Terfasilitasinya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan

Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasin kegiatan DPRD

6. Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif

serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah

7. Terfasilitasinya kegiatan kaukus Parlemen serta Forum Diskusi bidang tugas DPRD.

8. Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, koordinasi dan komunikasi, delegasi dan

konsultasi serta kunjungan kerja DPRDdalam rangka menghimpun bahan kebijakan

DPRD DIY.

9. Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan

bentuk digital

10. Terfasilitasinya pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

11. Tersedianya layanan informasi website, jaringan dan aplikasi intranet Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

33

Tahapan Perencanaan Pembangunan pada Periode Tahun 2013-2017 yang

disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta dari tahun ketahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi

baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target dan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka dengan memperhatikan hasil evaluasi

setiap aspek yang dapat memperngaruhi tersebut dan berdasarkan arahan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah dan hasil diskusi dan masukan dari semua stakholder yang ada maka

beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

18/KEP/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengesahan Perubahan rencana Strategi

Satuan Kerja Perangkat daerah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2012 –

2017 Rencana Strategis yang telah disusun berdasarkan RPJMD DIY dan Perubahannya

serta adanya penyesuaian terhadap Perubahan target Pencapian sasaran Tahunan Rencanan

jangka panjang Menengah Kebijakan Umum dan Program pembangunan Serta Indikator

Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun

2012-2017 maka beberapa target dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Sekretariat

DPRD DIY Tahun 2012-2017 juga perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan perubahan

yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap Rencana Strategis

Sekretariat DPRD DIY Pada Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun

2012 s/d 2017 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 11.

34

Tabel 11 . Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2012 s/d 2017

NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mendorong Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Terfasilitasinya penyusunan Raperda

Inisiatif dan Pembahasan Peraturan

Daerah oleh DPRD

Prosentase prolegda yang

terselesaikan 93 % 93 % - - -

2 Meningkatnya kapasitas DPRD

dalam penyelesaian agenda legislatif Persentase fasilitasi

penyelesaian agenda

DPRD tepat waktu

- - 70 % 80% 90%

3 Terfasilitasinya Peningkatan

wawasan DPRD DIY Jumlah keikutsertaan

Anggota DPRD dalam

peningkatan kemampuan

dan wawasan

220 org 220 org 165 org 165 org 165 org

4 Koordinasi dan komunikasi, delegasi

dan konsultasi serta kunjungan kerja

DPRD dalam rangka menghimpun

bahan kebijakan DPRD DIY

Jumlah Rekomendasi

kunjungan kerja sebagai

bahan kebijakan DPRD

280 buah 246 buah - - -

5 Mewujudkan bahan penyusunan

produk hukum, kajian kebijakan,

pengembangan hasil penelitian

dan layanan informasi DPRD

dalam mendorong terwujudnya

Rancangan Peraturan Daerah

Inisiatif DPRD, serta

meningkatkan fungsi kepustakaan.

Meningkatnya kualitas bahan

penyusunan produk hukum, kajian

kebijakan,pengembangan hasil

penelitian, layanan informasiDPRD

dalam meningkatkan kinerja DPRD

Prosentase

kajian/makalah/research

brief yang dimanfaatkan

oleh DPRD untuk

melaksanakan fungsi

DPRD

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Mewujudkan kualitas dokumen

kegiatan DPRD, kualitas

persidangan dan kualitas risalah

hasil rapat-rapat DPRD

Meningkatnya kualitas dokumen

kegiatan DPRD kualitas persidangan

dan kualitas risalah hasil rapat-rapat

DPRD

Prosentase kegiatan dan

kebijakan DPRD yang

terdokumentasikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

35

NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Mewujudkan Jejaring kerja antara

DPRD, Pemerintah Daerah, partai

politik, stakeholder dan

masyarakat.

Terfasilitasinya hearing/dialog dan

koordinasi dengan semua

stakeholder kegiatan Reses dan

terjalinnya kemitraan dengan media

massa serta publikasi kegiatan

DPRD

Jumlah Aspirasi dari

Masyarakat yang diterima

186 kali 186 kali 188 kali 190 kali 186 kali

Frekuensi sosialisasi

kegiatan DPRD kepada

masyarakat

78 kali 78 kali 134 kali - -

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pelayanan

kehumasan DPRD DIY

Persentase pengakses

informasi aktivitas DPRD - - - 80 % 90 %

8 Mewujudkan adanya Tenaga Ahli

Fraksi, kelompok pakar serta

narasumber yang dibutuhkan

dalam mendukung kinerja dan

hasil kerja DPRD

Tersedianya tenaga ahli/narasumber/

kelompok pakar dan bahan raperda

Inisitatif serta kajian kebijakan untuk

pembahasan Program Legislasi

Daerah

Prosentase rekomendasi/

masukan Tenaga Ahli/

Pakar DPRD

100 % 100 % - - -

Sumber Data : Penyusunan Program Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015

36

C. Strategi dan Kebijakan

Stategi merupakan hal yang sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai

tujuan dan sasaran di Sekretariat DPRD adalah melalui:

1. Peningkatan Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD melalui peningkatan kuantitas

dan kualitas SDM,

2. Peningkatan analisa kebutuhan pegawai, serta sarana dan prasarana penunjang

kegiatan fasilitasi terhadap DPRD DIY,

3. Penyusunan dan pembuatan Uraian Tugas masing-masing personil Setwan

4. Pengembangan system dan prosedur pelayanan keuangan serta system dan prosedur

pelayanan DPRD,

5. Menata ulang petugas PPTK sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya

6. Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan

perencanaan dan Evaluasi kebijakan

7. Peningkatan kualitas koordinasi dengan anggota DPRD serta membuka jajaring

kerja dengan Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah, Mas media elektronika dan

Radio, Televisi serta pengembangan system jaringan dan website,

8. Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan

serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli / narasumber / kelompok pakar

9. Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana

dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyedian informasi

kegiatan kedewanan,

10. Peningkatan mutu pelayanan kepustakaan dalam rangka pengembangan fungsi

kepustakaan disamping perlunya meningkatkan sarana dan prasrana penunjangnya.

11. Peningkatan mutu keamanan kerja dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD DIY.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan

pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), Kebijakan adalah sebuah

ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari

yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena Kebijakan itu). Dari uraian

tersebut dan dalam menuju tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan

Sekretariat DPRD DIY kebijakan yang ditetapkan adalah : “Penataan kembali

kelembagaan dan peningkatan aparatur sesuai kemampuan dan kebutuhan”.

37

Adapun dalam penjabaran pelaksanaan dari kebijakan pokok tersebut akan

ditempuh beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan Sarana Prasara melalui Master

Plan

2. Melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlakudan

berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian

perencanaan, monitoring dan evaluasi

3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan DPRD dan stakeholder

4. Semua Fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau

Juklak dan Juknis

5. Melaksanakan fasilitasi Produk Hukum, pengembangan kebijakan dan kajian

kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli / narasumber / kelompok

pakar

6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan

mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD

7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan

meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.

8. Pengembangan fungsi kepustakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.

9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai

Setelah ditetapkannya Strategi dan Kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan

antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis

Sekretariat DPRD DIY Pada Periode Tahun 2012 S/D 2017. Untuk mengetahui

koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelasakan pada Tabel 12 pada halaman

selanjutnya.

38

Tabel 12 : Hubungan Antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Periode Tahun 2012 S/D 2017

No VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Menjadi

Institusi yang

profesional,

antisipatif dan

responsif

dalam

mendukung

serta

memfasilitasi

kinerja dan

hasil kerja

DPRD

1. Meningkatkan

kom petensi SDM,

sarana dan

prasarana instansi

serta peningkatan

peran kehumasan

dan protokoler

bagi

penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan

DPRD

1. Mewujudkan

kualitas dan

kompetensi SDM

sesuai jumlah dan

kualifikasinya,

mewujudkan

sarana dan

prasarana instansi

sesuai

kebutuhannya serta

kualitas fasilitasi

kehumasan dan

protokoler bagi

penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan

DPRD

1. Terwujudnya

peningkatan kualitas

dan penambahan SDM

sesuai jumlah dan

kualifikasinya, serta

sarana dan prasarana

perkantoran dalam

peningkatan

kompetensi pegawai

dan peningkatan

disiplin aparatur

1. Peningkatan

Kinerja Organisasi

Sekretariat DPRD

melalui peningkatan

kuantitas dan

kualitas SDM,

2. Peningkatan analisa

kebutuhan pegawai,

serta sarana dan

prasarana

penunjang kegiatan

fasilitasi terhadap

DPRD DIY,

3. Penyusunan dan

pembuatan Uraian

Tugas masing-

masing personil

Setwan

1. Melaksanakan validasi

inventarisasi asset, SDM

dan Sarana Prasara

melalui Master Plan

2. Menyelenggarakan dan

mengirimkan peserta

pendidikan dan pelatihan

pegawai

2. Meningkatkan

kualitas

penyusunan

program,

keuangan serta

monitoring dan

evaluasi yang

lebih efektif,

efisien serta

ankutabel

2. Mewujudkan

kualitas

penyusunan

program, keuangan

serta monitoring

dan evaluasi yang

lebih efektif,

efisien dan

ankutabel pada

penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan

Sekretariat DPRD

dan DPRD DIY

2. Terwujudnya

administrasi keuangan,

rencana program dan

kegiatanserta

monitoring dan

evaluasi kegiatan

untuk penyempurnaan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

4. Pengembangan

system dan prosedur

pelayanan keuangan

serta system dan

prosedur pelayanan

DPRD,

5. Menata ulang

petugas PPTK

sesuai tugas, fungsi

dan beban kerjanya

3. Melaksanakan Standar

Akuntansi Pemerintah

sesuai ketentuan yang

berlakudan berdasarkan

ASB (SBK-SBU) dan

SHBJ

denganmengembangkan

kajian perencanaan,

monitoring dan evaluasi

39


3. Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas bahan

penyusunan

produk hukum,

kajian kebijakan,

pengembangan

hasil penelitian

dan layanan

informasi DPRD

serta peningkatan

fungsi

kepustakaan

3. Mewujudkan bahan

penyusunan produk

hukum, kajian

kebijakan,

pengembangan

hasil penelitian,

layanan informasi

DPRD dalam

mendorong

terwujudnya

Rancangan

Peraturan Daerah

Inisiatif DPRD,

serta meningkatkan

fungsi kepustakaan.

4. Mewujudkan

adanya Tenaga

Ahli Fraksi,

kelompok pakar

serta narasumber

yang dibutuhkan

dalam mendukung

kinerja dan hasil

kerja DPRD.

5. Mewujudkan

jejaring kerja

antara, DPRD,

Partai Politik,

Stakeholder,

Pemerintah Daerah

dan Masyarakat.

3. Tersedianya tenaga

ahli/narasumber/

kelompok pakardan

bahan raperda Inisitatif

serta kajian kebijakan

untuk pembahasan

Program Legislasi

Daerah

4. Terfasilitasinya

kegiatan kaukus

Parlemen serta Forum

Diskusi bidang tugas

DPRD.

5. Tersedianya layanan

informasi website,

jaringan dan aplikasi

intranet Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah

6. Peningkatan mutu

produk hukum,

pengembangan

kebijakan dan

kajian kebijakan

serta peningkatan

mutu dan kualitas

tenaga ahli /

narasumber /

kelompok pakar

7. Pengembangan

kualitas informasi

dan layanan publik

beserta peningkatan

sarana dan

prasarana

penunjang

penyampaian

informasi dalam

rangka penyedian

informasi kegiatan

kedewanan,

8. Peningkatan mutu

pelayanan

kepustakaan dalam

rangka

pengembangan

fungsi kepustakaan

disamping perlunya

meningkatkan

sarana dan prasrana

penunjangnya

4. Melaksanakan fasilitasi

Produk Hukum,

pengembangan kebijakan

dan kajian kebijakan serta

peningkatan mutu dan

kualitas tenaga ahli /

narasumber / kelompok

pakar

5. Meningkatkan

ketersediaan layanan

informasi dan

Infrastruktur data base

dengan meningkatkan

peran serta admin dalam

layanan informasi melalui

IT.

6. Pengembangan fungsi

kepustakaan, dengan

memaksimalkan asset

yang ada.

40


4. Mewujudkan

kualitas Dokumen

kegiatan DPRD,

kualitas rapat-

rapat, persidangan

dan kualitas

risalah rapat

DPRD, serta

mewujudkan

peningkatan

kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

6. Mendorong

Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah,

7. Mewujudkan

kualitas dokumen

kegiatan DPRD,

kualitas

persidangan dan

kualitas risalah

hasil rapat-rapat

DPRD.

6. Terfasilitasinya

pembahasan

Rancangan Peraturan

Daerah/Rancangan

Keputusan Dewan/

Nota Kesepakatan

dalam Produk Hukum

sertaLaporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Gubernur.

7. Terfasilitasinya

penyusunan RKT dan

Anggaran serta

pembahasan Pokok

Pokok pikiran DPRD.

8. Terfasilitasinya

Hearing/ Dialog dan

Koordinasi dengan

semua stakeholder,

kegiatan Reses dan

terjalinnya kemitraan

dengan media massa

serta publikasin

kegiatan DPRD

9. Terfasilitasinya

Peningkatan wawasan,

koordinasi dan

komunikasi, delegasi

dan konsultasiserta

kunjungan kerja

DPRDdalam rangka

menghimpun bahan

kebijakan DPRD DIY.

9. Peningkatan Peran

AKD DPRD dan

Sekretariat DPRD

dalam perumusan

perencanaan dan

Evaluasi kebijakan

10. Peningkatan

kualitas

koordinasi dengan

anggota DPRD

serta membuka

jajaring kerja

dengan Perguruan

Tinggi, Institusi

Pemerintah, Mas

media elektronika

dan Radio,

Televisi serta

pengembangan

system jaringan

dan website.

Peningkatan mutu

keamanan kerja

dan jaminan

kesehatan bagi

anggota DPRD

DIY

7. Meningkatkan koordinasi,

kerjasama dan kemitraan

dengan DPRD dan

stakeholder

8. Semua Fasilitasi kegiatan

Alat Kelengkapan DPRD

harus berdasarkan SOP

atau Juklak dan Juknis

9. Meningkatkan fasilitasi

penyelenggaraan rapat,

pembuatan risalah dan

mendokumentasi hasil

kinerja DPRD dan

Sekretariat DPRD

41


10. Terdokumentasinya

kegiatan dan

kebijakan DPRD

dalam dokumen soft

copy dan bentuk

digital

11. Terfasilitasinya

asuransi kesehatan,

pakaian dinas bagi

anggota Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah

Sumber Data : FGD Sekretariat DPRD DIY Awal Mei Tahun 2013

42

D. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Visi

dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Adapun faktor penghambat yang berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil

pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat

DPRD DIY bisa dipetakan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu Faktor

Penghambat yang sangat berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD adalah :

a. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat

mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD

kepada DPRD

b. Lambannya pengisian pegawai yang disebabkan berkurangnya pegawai purna tugas

tidak seimbang dengan regenerasi (recruitmen Pegawai baru)

c. Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga SDM yang

membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal Drafter, Notulen, Fungsional

Perencana dan Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai

fasilitator penyelenggaraan kedewanan,

Faktor - faktor penghambat dimaksud perlu mendapatkan prioritas penanganan

dan perencanaan secara berkesinambunagan serta penyelesaiannya melibatkan berbagai

unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebab

bila permasalahan yang menjadi penghambat dimaksud tidak ditangani dan difasilitasi

secara baik bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan atau penghambat

terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama pada Misi

ke 3 yaitu tidak tercapainya peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Misi

ke 4 pada tercapainya pemantapan prasarana dan sarana daerah.

2. Sedangkanfaktor pendorong yang bisa berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil

pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat

DPRD DIY hasil pemetaan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu ;

a. Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;

b. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan pengembangan

penelitian serta kajian kebijakan

43

c. Terbentuknya jejaring kerja dengan dengan stakeholder, perguruan tinggi,

Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik

Faktor - faktor pendorong dimaksud perlu mendapatkan apresiasi atau

keterbukaan kerjasama yang saling menguntungkan demi membantu hambatan,

penyelesaian permasalahan dan tantangan pelayanan terhadap DPRD ke depan, bila hal

tersebut bisa disikapi dan digunakan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD

Daerah Istimewa Yogyakarta bukan tidak mungkin optimalisasi pelayanan yang baik

dalam fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta bukan tidak mungkin akan mempengaruhi keberhasilan akan Visi dan Misi

ke 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mencapai Peningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

44

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai penjabaran Misi dan Visi yang ditetapkan dan untuk melaksanakan Program

dan Kegiatan, maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut perlu disusun

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Adapun Rencana Program,

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatir, bisa dijelaskan

sebagai berikut :

A. Program – Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan

masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017

Sekretariat DPRD DIY, pada tahun 2015 telah dilaksanakan review sejalan dengan adanya

redesain perencanaan pemerintah daerah dengan menghasilkan / menetapakan 7 program

yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7. Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media

B. Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan

ke 7 program tersebut diatas, maka masing-masing program dijabarkan dalam kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan

sebagai berikut :

45

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya

pengiriman dan penerimaan surat yang tepat sasaran dalam menunjang dan

meningkatkan kinerja sekretariat DPRD.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya

kebutuhan komunikasi, air, listrik dan telephon sebagai penunjang kelancaran

tugas.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya surat-surat ijin

kendaraan dinas dan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah kelancaran pengelolaan

administrasi keuangan melalui pembayaran honor pengelola keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya ruang

kerja yang bersih dan nyaman.

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor penunjang

kelancaran tugas.

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja

yang dicetak dan digandakan sesuai kebutuhan.

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya penerangan pada bangunan

perkantoran.

9. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan

bagi anggota DPRD dan Pegawaimelalui pengadaan buku perpustakaan dan

langgaran surat kabar harian dan majalah..

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

penyelenggaraan rapat-rapat sekretariat DPRD dalam menunjang koordinasi.

46

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam mendukung kinerja SKPD.

12. Penyediaan Jasa administrasi kepegawaian

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib

administrasi kepegawaian bagi PNS di Sekretariat DPRD dan terpenuhinya

ketertiban arsip arsip sekretariat DPRD.

13. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka

terwujudnya ketertiban dan keamanan Kantor DPRD melalui jasa outsourching

pengamanan (Satpam)

14. Penyediaan retribusi sampah

Hasil kegiatan ini dimaksudkan memenuhi ketentuan peraturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta berupa jasa retribusi daerah setiap

bulan

2. Program 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung dengan

kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Mobil Jabatan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan

pimpinan dewan dewan.

2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan alat

kelengkapan dewan.

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana kedung

kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

4. Pengadaan peralatan gedung kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana kedung

kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung

kantor DPRD.

47

6. Pemeliliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional DPRD.

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan

peralatan kantor.

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan

perlengkapan kantor.

3. Program 3 Peningkatan Disiplin Aparatur didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terwujudnya

peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur pakaian dinas anggota DPRD dan

Sekretariat DPRD.

2. Pengadaan Pakaian kerja lapangan

Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terwujudnya

peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur Sekretariat DPRD.

4. Program 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung dengan


1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah peningkatan

pengetahuan dan wawasan aparatur kesekretariatan dan pengembangan SDM.

5. Program 5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program

Kegiatan untuk menyusun laporan kinerja SKPD (LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep

LPPD)

48

2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan

pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan

laporan SKPD (Laporan bulanan, triwulanan, smesteran, prognosis dan laporan

akhir tahun).

3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan

Informasi

Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

penyusunan program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi

keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) SKPD

dengan tujuan menyusun dokumen perencanan bagi SKPD yang bersangkutan

(RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra)

4. Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk

melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah

dilakukan untk mengendalikan agar program dan kegiatan SKPD tersebut dapat

mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan tujuan melakukan monitoring dan

evaluasi program pada setiap SKPD oleh SKPD yang bersangkutan

6. Program 6 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terwujudnya pembahasan rancangan

peraturan daerah/Nota kesepakatan/keputusan DPRD/ Peraturan DPRD dan

Rekomendasi DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat konsultasi,

rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dengan eksekutif, public hearing, kunjungan

kerja dan konsultasi ke pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh panitia Khusus

dan atau alat kelengkapan dewan lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran

2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign

2. Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama (Pada Tahun 2015 diregruping)

49

Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terfasilitasinya penyampaian aspirasi

masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat,

penerimaan demonstrasi dan unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan

penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD



3. Rapat-Rapat Paripurna

Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terfasilitasinya kegiatan rapat paripurna

istimewa



4. Kegiatan Reses

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi

masyarakat pada 5 Kabupaten / Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil

reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi

permasalahan ke Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan

masyarakat /dinas/instansi terkait di Kabupaten / Kota.



5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas

SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi,

penganggaran dan pengawasan di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melaui workshop/ seminar/ bimbingan teknis.

6. Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Hasil yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah agar proses pergantian antar

waktu bagi anggota DPRD atas usulan Partainya dapat berjalan sesuai dengan

aturan dan prosedur yang berlaku



7. Layanan Informasi Pendukung Kegiatan DPRD melalui Website

Hasil kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana informasi dan data

melalui website dan peralatan Teknologi Informasi dapat mendukung kinerja

DPRD dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepetingan

50



8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Hasil dari kegiatan ini untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan

kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan.

9. Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY

Kegiatan penerbitan majalah mimbar dan pembuatan booklet DPRD dimaksudkan

untuk menyebarluarkan informasi kegiatan DPRD DIY ke seluruh Indonesia serta

publikasi profil dan identitas DPRD DIY melalui buku dan majalah kepada

masyarakat yang berkunjung ke DPRD DIY.



10. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan

informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD

melalui berbegai media massa cetak maupun elektronik yang dikemas dalam

berbagai acara dan kegiatan.



11. Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dan Kebijakan DPRD

Kegiatan ini diharapkan untuk membuat dan menyusun dokumen proses secara

kronologis terhadap pembahasan bahan acara di DPRD DIY yang dapat

dipergunakan sebagai dokumen/arsip.

12. Penyusunan Info Kajian

Kegiatan info kajian dimaksudkan untuk mempermudah DPRD dalam memperoleh

informasi dalam bentuk ringkasan hasil penelitian maupun hasil kajian yang disusun

oleh sekreariat DPRD berupa research brief



13. Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan

Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan kepada DPRD DIY dalam menyiapkan

draft Naskah Akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD melalui jasa

konsultan dan forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh

Badan Legislasi Daerah akan bahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif

51



14. Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota

DPRD adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan

kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DIY beserta keluarganya

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 111 Tahun 2013 dan peraturan menteri

dalam negeri nomor 37 Tahun 2014 kegiatan ini sudah tidak diperbolehkan untuk

dianggarkan dalam APBD karena semua asuransi kesehatan bagi penyelenggara

negara diwajibkan untuk mengikuti program BPJS

15. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD

Kegiatan penyusunan produk hukum DPRD merupakan dukungan anggaran dalam

menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan.



16. Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY

Kegiatan ini merupakan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Perempuan

dalam melaksanakan kegiatan forum komunikasi dengan anggota parlemen

perempuan dengan DPRD Kabupaten Kota maupun dalam rangka mengikuti forum

kaukus parlemen perempuan nasional



17. Penyusunan Laporan Kegiatan DPRD

Kegiatan penyusunan laporan kegiatan DPRD memuat laporan hasil kerja semua alat

kelengkapan DPRD yang telah dilaksanakan selama satu tahun yang akan

dikompilasi menjadi laporan akhir masa jabatan pada tahun terakhir periode

keanggotaan DPRD



18. Fasilitasi Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY

Hasil yang diinginkan dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen keputusan

dewan yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan intisari dari

kumpulan aspirasi yang diperoleh anggota DPRD dari berbagai sumber dengan

memaksimalkan fungsi Tenaga Ahli Fraksi dan Narasumber Pakar Alat

52

Kelengkapan Dewan yang akan disampaikan kepada eksekutif sebagai salah satu

bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran

berikutnya.

19. Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD

Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/

rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-

rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik

dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD

sesuai dengan kewenangan masing-masing

20. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah


rekomendasi alat kelengkapan badan musyawaran yang diperoleh dari hasil rapat-




21. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD


rekomendasi alat kelengkapan Komisi-komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat

konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam

maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai

dengan kewenangan masing-masing

22. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais


rekomendasi alat kelengkapan Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais yang

diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan

kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses

pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing

23. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan


rekomendasi alat kelengkapan Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-



sesuai dengan kewenangan masing-masing.

24. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/AKD

53

Kegiatan ini merupakan salah satu hasil redesign kegiatan pada tahun 2014 yang

berisi kegiatan penyelenggaraan fungsi panitia khusus yang membahasn bahan

acara diantaranya raperda-raperda, LKPJ, LHP BPK, dalam rapat-rapat, kunjungan

kerja dan konsultasi ke pemerintah pusat untuk menjadi keputusan dewan dan

persetujuan bersama raperda.

25. Penyelenggaraan Tugas Kegiatan Badan Anggaran


rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapat-




26. Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD

Kegiatan Penataan Dokumen berupa dokumen pembahasan Raperda/Raperdais,

dokumen rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, dokumen risalah rapat paripurna

dan dokumen pembahasan produk hukum DPRD lainnya, perlu disusun sedemikian

rupa sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD DIY bisa

terdokumentasi dengan baik

27. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi

Kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi terhadap administrasi dan staf fraksi

dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat

ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi

dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi.

7. Program 7. Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media didukung dengan


1. Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD

Merupakan hasil kegiatan Redesain pada Tahun Anggaran 2015, dimana substansi

kegiatan tersebut bersifat publikasi aktivitas maupun hasil kerja DPRD DIY.

2. Pengembangan Kemitraan Kehumasan

Merupakan kegiatan yang bersifat kehumasan,

3. Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik

Merupakan kegiatan yang bersifat penyaluran aspirasi masyarakat, dilakukan untuk

menjaring aspirasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah atau tokoh

masyarakat melalui Reses dan Hearing sebagai bahan referensi pengambilan

keputusan. Kegiatan ini merupakan hasil dari redesain Tahun 2015, yaitu hasil

54

regrouping kegiatan Reses serta Hearing dialog.

C. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

perlu dirumuskan Indikator Kinerja, karena indikator kinerja adalah sebagai alat ukur

apakah Program dan Kegiatan yang dituangkan pada Renstra Instansi telah sesuai dan telah

mengacu pada misi serta Indikator Kinerja Gubernur yang di tuangkan pada Rencana

Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diRPJMD periode 5 (lima)

tahunan.

Selanjutnya Indikator Kinerja di pakai masing – masing SKPD Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai

yang diemban, sedangkan sesuai Pasal 172 Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun

2008 Tentang Kelembangaan maka salah satu fungsi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD guna fasilitasi dan

pelayanan administrasi bagi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengacu hal tersebut serta hubungannya dengan Indikator Kinerja, maka

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta wajib merencanakan Program dan

Kegiatan dengan menghubungkan Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan pada

Rencana Strategis Periode 2012 s/d 2017.

Adapun gambaran target kinerja dan pendanaan indikatif selama Periode Tahun

2012 s/d 2017 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa

dijelaskan pada Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif pada Tabel 13 di halaman selanjutnya.

55

Tabel 13 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rencana Strategis Periode Tahun 2012 s/d 2017

Dalam Ribuan Rupiah (1.000)

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Kode Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Out put)

Data Capaian Pada Tahun Awal

Perencanaan (%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi Program Kegiatan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.Mewujudkan peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, tersedianya sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta peningkatan peran Kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD,

1.Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparatur

Meningkatkan kualitas SDM

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal

100 100% 2.594.660 100% 2.609.511 100% 2.653.830 100% 2.861.870 100% 2.769.078 100% 13.314.596

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

48.28 1500 surat 5.500 1500 surat 6.000 1500 surat 6.000 1500 surat 6.250 1500 surat 6.500 7.500 surat 30.250

DIY

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelancaran pelayanan informasi, sumber daya air&listrik

100 12 bln/ 4 pkt

846.080 12 bln/ 4 pkt

950.000 12 bln/ 4 pkt 950.000 12 bln/ 4 pkt 970.000 12 bln/ 4 pkt 970.000 12 bln/ 4 pkt

4.686.080

DIY

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kelancaran Pelayanan Mobilitas

100 32 mobil 7 mtr

35.188 32 mobil 6 mtr

35.188 32 mobil 6 mtr

37.000 32 mobil 6 mtr

37.000 34 mobil 6 mtr

37.250 34 mobil 6 mtr

181.626

DIY

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


100 16 org 40.200 16 org 40.200 16 org 41.000 16 org 41.000 16 org 41.250 16 org 203.650

DIY

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kenyamanan dan keindahan lingkungan

100 2 pkt 222.650 2 pkt 230.650 2 pkt 232.000 2 pkt 235.000 2 pkt 236.000 2 pkt 1.156.300

DIY

Penyediaan Alat Tulis Kantor


100 80 ATK 150.231 80 ATK 55 x 4 set

Papan Nama DPRD

160.000 23 ATK 165.000 80 ATK 175.000 81 ATK 185.000 81 ATK 55 x 4 set Papan Nama DPRD

835.231

DIY

56

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyediaan komponen instaliasi listrik / penerangan bangunan kantor

Kelancaran pelayanan sarana kerja

100 17 macam 25.000 17 macam 20.000 17 macam 22.000 17 macam 24.000 17 macam 26.000 17 macam 117.000

DIY

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


89.85 44 cetak dan 8

mcm FC

107.040 44 cetak dan 8

mcm FC

107.040 44 cetak dan 8 mcm FC



113.470 44 cetak dan 8 mcm

FC

549.690

DIY

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Kelancaran pelayanan penyediaan bahan bacaan & referensi

100 8 SKH 11 Majala 5 pkt Buku

151.154 9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku

151.854 9 SKH 11 Majala 5 pkt

Buku


Buku


Buku

156.350 9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku

767.728

DIY

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kelancaran pelaksanaan koordinasi

32.46 4.500 os Rakor

setwan, 1296

osTamu Setwan. 3600 os Unjuk Rasa

5.040 os. Rapat

Internal Fraksi

242.400 4.500 os Rakor

setwan, 1.296

osTamu Setwan. 1.296 os

Unjuk Rasa

248.700 4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296

os Unjuk Rasa


os Unjuk Rasa


os Unjuk Rasa

263.800 4.500 os Rakor

setwan, 1.296

osTamu Setwan. 1.296 os

Unjuk Rasa

1.263.300

DIY

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan

100 4 kali Kab/ Kota, 5

kali Konsultasi

dan koordinasi di dalam Jawa 5

kali Koordinasi/Kunjunga

295.820 4 kali Kab/ Kota, 5

kali Konsultasi


kali Koordinasi/Kunjunga

315.750 4 kali Kab/ Kota, 5 kali Konsultasi


kali Koordinasi/Ku

njungan ke luar Jawa



kali Koordinasi/Ku




kali Koordinasi/Ku


420.550 20 kali Kab/ Kota,

26 kali Konsultasi


kali Koordinasi/ Kunjungan

1.687.710

DIY

57

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

n ke luar Jawa

n ke luar Jawa

ke luar Jawa

Penyeediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian

- -0 - 2 org x 12 bln 65.647 2 org x 12 bln 72.212 2 org x 12 bln 79.433 2 org x 12 bln

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Kenyamanan dan keamanan kantor

100 12 bulan 472.103 12 bulan 490.210 12 bulan 634.441 12 bulan 697.885 12 bulan 767.673 12 bulan 2.579.383

DIY

Penyediaan Retribusi Sampah

Kelancaran pelayanan keindahan lingkungan&kesehatan

100 12 bulan 1.200 12 bulan 1.440 12 bulan 1.440 12 bulan 1.800 12 bulan 2.100 12 bulan 8.140

DIY

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja

100 100% 3.482.102 100% 5.172.712 100% 5.664.673 100% 4.729.000 100% 5.000.000 100% 23.586.449

DIY

Pengadaan Mobil Jabatan

Menunjang kelancaran tugas-tugas dewan

- - -- - --- 5 Unit 2.130.000 - -- - - 5 unit 2.130.000

DIY

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi

100 2 Unit Motor Dinas

Roda 2

34.135 - - 4 unit mobil operasional

komisi

1.716.663 2 Mobil dan 2 Motor

780.000 - - 8 mobil & 4 Motor

-

DIY

58

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gdg kantor) terpenuhi

80.00 1 pkt 200.000 1 pkt 150.000 1 pkt 408.272 1 pkt 400.000 1 pkt 300.000 5 pkt 1.200.000

DIY

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Peralatan gdg kantor) terpenuhi

100 1 pkt 305.033 10 pkt 100.000 9 pkt 71.933 3 pkt 130.000 4 pkt 250.000 22 pkt 915.033

DIY

Pengadaan Mebeleur

100 - - 2 pkt 430.000 - - - - - - 2 pkt 430.000 DIY

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Fungsi gedung/kantor tetap terjaga

100 7 pkt 1.567.550 7 pkt 1.240.500 2pkt 192.894 7 pkt 500.000 7 pkt 520.000 7 pkt 4.458.050

DIY

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Fungsi kendaraan dinas/operasional tetap terjaga

100 33 mobil 7 mtr

974.149 33 mbl 6 mtr

875.000 40 unit 884.537 44 unit 930.800 44 unit 960.045 44 unit 4.649.994

DIY

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi

86.78 10 macam 214.983 10 macam 180.983 7 macam 188.473 10 macam 210.983 10 macam 214.983 10 macam 1.007.672

DIY

59

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Peralatan gedung kantor) terpenuhi

70.83 9 jenis alat kantor

dan 7 jenis alat

studio

186.250 9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat

studio

210.750 7 jenis alat kantor dan 5

jenis alat studio


jenis alat studio


jenis alat studio

220.950 9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat

studio

1.044.450

DIY

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi

R. Sekretariat 1 Paket

2.847.003 - - Penataan R. Rapat DPRD

1 pkt

980.000 2 pkt

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Peningkatan Disiplin Aparatur

100 100% 384.591 100% 528.379 100% 397.116 100% 397.116 100% 397.116 100% 2.332.189 DIY

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kelancaran peningkatan disiplin aparatur

100 PSR 55 stel, PSH 110 stel,

PSL PAW 10 stel,

PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel,

372.821 PSR 55 stel, PSH 110 stel,

PSL PAW 10 stel,

PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 55

buah Pin/insinye, 55 KTA

410.200 PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10

stel, PSL Setwan 30

stel, PDH 55 stel

374.609 PSR 55 stel, PSH110 stel, PSL PAW 10

stel, PSL Setwan 25

stel, PDH 55 stel, 5 PIN, 5

KTA

430.650 PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10

stel, PSL Setwan 25

stel, PDH 55 stel, 5 Pin, 5

KTA

440.554 PSR 55 stel, PSH 110 stel,

PSL PAW 10 stel,

PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 5

Pin, 5 KTA

2.074.925

DIY

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Kelancaran peningkatan disiplin aparatur

100 5 potong Jaket, 10

stel Pramuladi

, 5 stel Petugas

Keamanan.

11.770 5 potong Jaket, 10

stel Pramuladi,

5 stel Petugas

Keamanan.

12.200 4 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 6 stel Petugas Keamanan.



15.470 5 potong Jaket, 10

stel Pramuladi,

5 stel Petugas

Keamanan.

67.480

DIY

60

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATU

Terwujudnya peningkatan Kapasitas SumberdayaAparatur

100 100% 100.000 100% 236.720 100% 258.750 100% 276.862 100% 250.000 100% 1.073.440

DIY

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/meningkat

100 Pengiriman 14 Ok peserta

pelatihan

100.000 Pengiriman 22

peserta diklat

Kesekretariatan,

kegiatan Pengemb

angan SDM

Sekretariat DPRD 50 peserta,M

C & Protokoler

30 org

180.000 Pengiriman 20 peserta

diklat Kesekretariatan, kegiatan Pengembang

an SDM Sekretariat DPRD 50 peserta

258.750 Pengiriman peserta diklat kesekretariata

n 22 orang, Peersidangan 30 org, MC 30

org dan Pengembangan SDM 50

peserta

290.000 Pengiriman peserta diklat kesekretariata

n 22 orang, notulensi 30 org, MC 30

org dan Pengembangan SDM 50

peserta

290.000 102 Org BIMTEk

720.000

DIY

2.Mewujudkan pelayanan penyusunan program, keuangan serta monitoring

2.Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta

Peningkatan tertib administrasi keuangan,

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOR

Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

100 100% 1.326.622 100% 152.776 100% 181.415 100% 181.415 100% 160.000 100% 1.969.954

DIY

61

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD DIY

monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan

AN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Penyusunan laporan kinerja SKPD tepat waktu

66.34 3 dok 6.677 3 dok 6.900 3 dok 8.305 3 dok 8.475 3 dok 9.775 3 dok 39.077

DIY

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan dan aset

100 4 dok 29.764 4 dok 31.876 4 dok 59.819 4 dok 65.801 4 dok 79.620 4 dok 164.718 DIY

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Kelancaran pelaksanaan penyusuna laporan kinerja SKPD

100 8 dok 80.300 8 dok 81.800 8 dok 100.817 8 dok 110.899 8 dok 121.989 8 dok 417.160

DIY

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Penyusunan laporan kinerja SKPD

80.00 1 dok 15.880 1 dok 16.200 1 dok 12.473 1 dok 17.800 1 dok 18.500 1 dok 85.630

DIY

3.Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3.Terfasilitasinya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Keputusan Dewan/ Nota Kesepakatan dalam Produk Hukum serta Laporan Keterangan Pertanggun

Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Persentase prolegda yang terselesaikan

92,30 93% 36.526.224

93% 24.540.541

95% 36.559.214

97,50% 45.615.825

100% 45.615.825

100% 136.457.324

DIY

62

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

gjawaban Gubernur.

4.Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepustakaan

4.Terfasilitasinya penyusunan RKT dan Anggaran serta pembahasan Pokok Pokok pikiran DPRD.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Dasar pelaksanaan dan kepastian hukum

99.17 3 Raperda APBD, 4

Nota Kesp. KUA/

PPAS, 1 Rekomen

dasi Evaluasi

APBD dan

15 Hasil Kerja

Pansus

9.130.671 3 Raperda APBD, 4

Nota Kesp. KUA/

PPAS, 1 Rekomen

dasi Evaluasi

APBD dan

10 Hasil Kerja

Pansus

8.150.000 - 8.800.000 - 9.300.000 - 9.800.000 6 Raperda APBD, 8

Nota Kesp. KUA/

PPAS, 2 Rekomend

asi Evaluasi

APBD dan

25 Hasil Kerja

Pansus

45.180.671

DIY

5.Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD.

5.Terfasilitasinya Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan

Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

72.99 60 kali audiensi 48 kali Unjuk rasa

72 kali Tamu 3 kali

sarasehan

337.480 60 kali audiensi 48 kali

Unjuk rasa 72 kali Tamu 3 kali

sarasehan

365.000 390.500 410.800 420.750 300 kali audiensi 240 kali

Unjuk rasa 360 kali Tamu 15

kali Sarasehan

1.924.530

DIY

63

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

media massa serta publikasin kegiatan DPRD

6.Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD.

6.Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

56.45 642 rapat AKD

2 rapur

943.577 642 rapat AKD

4 rapur

963.577 - 983.577 - 1.058.000 - 1.123.580 - 5.072.311 -

DIY

7.Terwujudnya jejaring kerja antara, DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

7.Terfasilitasinya kegiatan kaukus Parlemen serta Forum Diskusi bidang tugas DPRD.

Rapat-Rapat Paripurna (ISTIMEWA)

100 4 kali 108.509 8 kali 116.509 128.507 132.850 133.595 27 kali 619.970

DIY

8.Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, koordinasi dan

Kegiatan Reses 96.97 3 kali 2.889.119 3 kali 1.745.000 1.796.500 2.939.119 3.057.500 6 kali 12.427.238

DIY

64

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY.

9.Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah

46.88 133 kunker

410.040 133 kunker

410.040 - 410.040 - 410.040 - 410.040 266 kunker 2.050.200

DIY

10. Terfasilitasinya asuransi kesehatan, pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

Kapasitas sumber daya apaatur bertambah/meningkat

100 5 kali 2.875.540 5 kali 2.875.540 3 kali 997.256 3 kali 997.256 3 kali 997.256 23 kali 13.127.620

DIY

11. Tersedianya layanan informasi website, jaringan dan

Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (P A W) Anggota D P R D Provinsi Dan Kabuoaten/Kota

24.00 3 kali 132.720 3 kali 132.720 132.720 132.720 132.720 6 kali 663.600

DIY

65

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

aplikasi intranet Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris D P R D D I Y

50.00 36 kali 1.327.159 27 kali 820.000 - 860.500 - 920.850 - 960.504 63 kali 4.889.013

DIY

Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan D P R D D I Y Ke Luar Daerah

94.84 53 kunker 11.530.488

44 kunker 10.408.060

- 10.625.750

- 10.927.540

- 11.730.488

97 kunker 55.222.326

DIY

Layanan Informasi Pendukung Kegiatan D P R D Melalui Website

100 7 pkt 603.401 4 pkt 603.401 - 603.401 - 603.401 - 603.401 24 pkt 3.017.005

DIY

Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

100 124 makalh

dan 1 pkt kajian

198.485 124 makalh

dan 1 pkt kajian

199.585 - 208.485 - 210.750 - 215.505 620 makalah dan 5 pkt

kajian

1.032.810

DIY

Pembahasan L K P J Gubernur D I Y

100 1 laporan 503.283 1 laporan 515.507 - 530.875 - 560.500 - 580.075 2 laporan 2.690.240 DIY

Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY

100 4 edisi ML dan 1000

eks Booklet

111.539 4 edisi ML dan 1000

eks Booklet

117.507 - 120.155 - 127.450 - 135.500 20 edisi ML dan 5000 booklet

612.151

DIY

Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD

95.76 17 kali media

Cetak,45 kali media

elect, 1 pentas seni, 5

949.320 17 kali media

Cetak,47 kali media


960.450 - 975.005 - 995.750 - 1.024.500 85 kali media

Cetak,228 kali media


4.905.025

DIY

66

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

wartawan, 1 OR

wartawan, 1 OR

wartawan, 5 OR

Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dan Kebijakan D P R D

100 21 BA 86.273 21 BA 92.750 - 94.500 - 96.450 - 98.850 105 BA 468.823

DIY

Penyusunan Info Kajian

100 20 RB, 2 info kajia

148.613 20 RB, 2 info kajia

148.613 - 148.613 - 148.613 - 148.613 208 RB, 10 info kajian

743.065

DIY

Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan

100 4 draf 845.833 3 draft 670.250 4 draf 763.027 4 draf 870.400 4 draf 920.500 15 drat 4.027.543

DIY

Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota D P R D

90.91 220 jiwa 1.764.447 220 jiwa 1.784.447 - 1.824.447 - 1.864.447 - 1.895.447 220 jiwa 9.133.235

DIY

Penyusunan Laporan Kegiatan DPRD

100 1 pkt 82.507 2 pkt 90.007 - 78.885 - 82.750 - 86.650 3 pkt 420.799 DIY

Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD DIY

100 2 dok 393.607 2 dok 396.607 - 403.600 - 410.587 - 420.750 4 dok 2.025.151 DIY

Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan

100 22 org 543.942 22 org 560.555 - 570.570 - 580.554 - 585.450 22 org 2.841.071

DIY

67

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan Prolegda DIY

100 3 dok 141.800 3 dok 144.750 - 148.550 - 152.575 - 162.057 6 dok 749.732 DIY

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD

100 153 dok 10 buku

226.330 153 dok 10 buku

230.330 236.550 246.750 256.250 765 dok 10 buku

1.196.210 DIY

Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY

100 1 rekomendasi/kebijak

an

244.234 1 rekomendasi/kebijak

an

248.235 249.750 254.545 264.400 2 rekomendasi/kebijaka

n

1.261.164

DIY

Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD

- 1 rekomendasi/kebijak

an

80.000 1 rekomendasi/kebijak

an

85.000 1 keputusan 135.726 1 keputusan 120.000 1 keputusan 120.000 5 rekomendasi/kebijaka

n

450.000

DIY

Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD

Terpenuhinya bahan/referensi pengambilan keputusan pimp DPRD

- - - - - tugas dinas/undang

an 10x; 34 risalah rapat;

9 kajian forkom

1.413.565 tugas dinas/undang


9 kajian forkom

1.554.922 tugas dinas/undang


9 kajian forkom

1.710.414 tugas dinas/undangan 30x; 108 risalah rapat; 27

kajian forkom

DIY

Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah

Terpenuhinya bahan/referensi pengambilan keputusan banmusy

- - - - - 12 review jadwal kgt; 5 kajian hasil

kunker; 2 kep RKT; 50 risalah

rapat/rekomendasi

495.363 12 review jadwal kgt; 5 kajian hasil


rapat/rekomendasi

544.899 12 review jadwal kgt; 5 kajian hasil


rapat/rekomendasi

599.389 36 review jadwal kgt; 15 kajian

hasil kunker; 6 kep RKT;

150 risalah rapat/rekomendasi

DIY

Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD

43.302.795

39.997.881

6 delegasi; 16 unker komisi Luar Daerah;

8 kunker Komisi Mitra

39.052.254



42.568.533



44.464.452

18 delegasi; 48 unker

komisi Luar Daerah;

209.385.915

DIY

68

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kerja; 8 kordinasi

pelaksanaan tugas; 444

risalah rapat/rekome

ndasi; 3 raperda APBD; 4

rancangan nota

kesepakatan; evaluasi

prognosis; 4 x 36

rekomendasi pengawasan;

3 Masa Sidang

laporan hasil kerja komisi

pd pimp dewan

Kerja; 8 kordinasi




rancangan nota


prognosis; 4 x 36


3 Masa Sidang


pd pimp dewan

Kerja; 8 kordinasi




rancangan nota


prognosis; 4 x 36


3 Masa Sidang


pd pimp dewan

24kunker Komisi

Mitra Kerja; 24

kordinasi pelaksanaa

n tugas; 1332

risalah rapat/rekomendasi; 9

raperda APBD; 12 rancangan

nota kesepakatan; evaluasi prognosis;

4 x 108 rekomenda

si pengawasan; 3 Masa

Sidang laporan

hasil kerja komisi pd

pimp dewan

69

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais

55 risalah rapat/rekomendasi; 7 kajian hasil kunker;

13 kajian raperda; 1

kep prolegda

467.521 55 risalah rapat/rekomendasi; 7 kajian hasil kunker;


kep prolegda



kep prolegda

165 risalah rapat/rekomendasi; 21 kajian

hasil kunker; 39

kajian raperda; 3

kep prolegda

DIY

Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan

12 risalah rapat/rekomendasi; 6 kajian hasil kunker;

3 laporan pada masa

sidang;


3 laporan pada masa

sidang;


3 laporan pada masa

sidang;

390.274 36 risalah rapat/rekomendasi; 18 kajian

hasil kunker; 9 laporan

pada masa sidang;

DIY

Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/AKD

Jumlah produk

Hukum DPRD yang dibahas 57 Kepwan, 93 Kepim, 4

Nota Kesepakatan

6.182.735 Jumlah produk

Hukum DPRD yang dibahas

8 perda 2 perwan 57 kepwan 93 kepim

4 Nota Kesepkatan

7.553.679 Jumlah produk

Hukum DPRD yang dibahas

8 perda 2 perwan 57 kepwan 93 kepim 4 Nota Kesepkatan

8.30.047 Jumlah produk Hukum DPRD yang

dibahas 8 perda

2 perwan 57 kepwan 93 kepim 4 Nota Kesepkatan

Penyusunan Kajian dan Pengembangan Produk Hukum

12 bh hasil Forum

Diskusi,12 bh

623.920 12 bh hasil Forum

Diskusi,12 bh


Diskusi,12 bh


Diskusi,12

70

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

makalah seminar

100 bk hasil penelitian/ kajian, 2

terbitanInfo Kajian

20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja

Tenaga Ahli AKD

makalah seminar


terbitanInfo Kajian


Tenaga Ahli AKD

makalah seminar


terbitanInfo Kajian


Tenaga Ahli AKD

bh makalah seminar 100 bk hasil

penelitian/ kajian, 2

terbitanInfo Kajian


Tenaga Ahli AKD

Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran

1 bh Raperda PertanggjbnPelaks APBD 2014,2 bh

KUA-PPAS P 2015, 2 bh KUA-PPAS 2016, 1 bh RAPBD P 2015,1 bh

RAPBD 2016, 150 bh

Risalah Rapat & atau

Rekomendasi

1.062.509 150 risalah rapat/rekomendasi; 3 perda APBD; 4 Nota Kesepakatan KUA PPAS;

1.786.706 150 risalah rapat/rekomendasi; 3 perda APBD; 4 Nota Kesepakatan KUA PPAS;

1.965.376 450 risalah rapat/rekomendasi; 9

perda APBD; 12

Nota Kesepakat

an KUA PPAS;

DIY

Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD

1 pkt Aplikasi Kesekretariatan,1 laporan Laporan hasil kerja DPRD,

21 bh Dokumentasi Bahan Acara,

1 pkt

319.050 1 pkt Aplikasi Kesekretariatan,1 laporan Laporan hasil kerja DPRD,


1 pkt

427.605. 1 pkt Aplikasi Kesekretariatan,1 laporan Laporan hasil kerja DPRD,


1 pkt

470.365 1 pkt Aplikasi

Kesekretariatan,1 laporan Laporan

hasil kerja DPRD, 21

bh

71

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Audio Visual DPRD

Audio Visual DPRD

Audio Visual DPRD

Dokumentasi Bahan Acara, 1

pkt Audio Visual DPRD

Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD

layanan internet DPRD

DIY 1 th, siaran televise

17 kl, siaran radio13

kl Media Cetak/ advertorialb10

kl, Suplemen

Media Cetak 5 kl,

Booklets DPRD 750 bk,

Majalah Mimbar

Legislasi 4 edisix800 eks, Pemeliharaan Hardware&So

ftware perlengkapan IT 4 macam,3

pkt Operator Aplikasi

1.567.251 layanan internet DPRD




kl, Suplemen

Media Cetak 5 kl,


Majalah Mimbar




1.587.369 layanan internet DPRD




kl, Suplemen

Media Cetak 5 kl,


Majalah Mimbar




1.896.374 layanan internet

DPRD DIY 1 th,

siaran televise 17

kl, siaran

radio13 kl Media Cetak/

advertorialb10 kl,

Suplemen Media

Cetak 5 kl, Booklets

DPRD 750 bk,

Majalah Mimbar

Legislasi 4 edisix800

eks, Pemelihara

an Hardware&Software

perlengkapan IT 4

macam,3 pkt

72

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Operator Aplikasi

Pengembangan Kemitraan Kehumasan

1 pkt Pementasan Seni Budaya,

3 pkt Konferensi

Pers, Press Tour 1

kl, Forum diskusi Wartawan 5

kl, 4 kl Hasil

Forum Diskusi Parelemen

Perempuan, 2kl Hasil Seminar Parlemen

Perempuan, 99 kl

Penerimaan Tamu DPRD,

1kl Penyelenggaraan Forkom setwan se-DIY, 1 kl

Penyelenggaraan Forkom setwan se-Indonesia

1.406.612 5 kl Forum diskusi

wartawan, 4 kl hasil FD

Parlemen pereempuan, 2 kali Hasil

seminarparlemen

perempuan, 3 paket

konferensi pers, 1 paket pementasan

budaya

1.547.273 5 kl Forum diskusi

wartawan, 4 kl hasil FD

Parlemen pereempuan, 2 kali Hasil

seminarparlemen

perempuan, 3 paket

konferensi pers, 1 paket pementasan

budaya

1.702.001 15 forum diskusi

wartawan, 5

Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik

495 Laporan hasil

penyerapan aspirasi

masyarakat (hasil Reses),

2.325.848 Laporan hasil penyerapan

aspirasi masy 295 bh, 22

laporan penerimaan

2.558.432 Laporan hasil penyerapan

aspirasi masy 295 bh, 22

laporan penerimaan

2.814.276 Laporan hasil

penyerapan aspirasi

masy 2085 bh, 66

73

Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran


Program (Outcome)



Perencanaan (%)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 aspirasi Laporan

penerimaan dengar

pendapat, hearing, audiensi,

demo/unjukrasa, 1 kl

Sarasehan/ Coffee

Morning

engar pendapat,

hearing audiensi

demo

engar pendapat,

hearing audiensi

demo

laporan penerimaa

n engar pendapat, hearing audiensi

demo

Penyelenggaraan TugasFraksi-fraksi

18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14

Usulan Pansus; 48 Risalah x 7

Fraksi

980.886 18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14


Fraksi

485,100 18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14


Fraksi

533.610 54 x 7 PU Fraksi; 54 x

21 PA Fraksi; 21 org TAF;

42 Usulan Pansus;

144 Risalah x 7

Fraksi

DIY

Sumber Data : Peyusunan Program Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015

74

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

A. Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2014 pada Pasal 1

disebutkan bahwa terjadi perubahan pada Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana

Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, serta Indikator Kinerja

Utama (IKU) Gubernur. Hal tersebut kemudian diamanatkan dalam Peraturan Gubernur

nomor 104 Tahun 2014 untuk melakukan Perubahan Perubahan Target Sasaran Tahunan,

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, IKU Gubernur menjadi dasar SKPD untuk

melakukan perubahan Rencana Strategis SKPD. Dalam rangka penyelarasan antara IKU

Gubernur dengan IKU SKPD tersebut maka dilakukan beberapa perubahan IKU SKPD

untuk mempertajam sasaran dan indikator yang dapat disampaikan sebagaimana tabel

dibawah diberikut.

Tabel 14. Target Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat &DPRD DIY pada Tahun

Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017

No

Bidang Urusan /

Indikator Kinerja

Pembangunan

Daerah

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

RPJMD Tahun 0

Tahun

1 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN WAJIB

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 Persentase

prolegda yang

terselesaikan

92,30% 93% 93% - - - -

2 Persentase fasilitasi

penyelesaian

agenda DPRD tepat

waktu

- - - 70 % 80% 90% 90%

75

No

Bidang Urusan /

Indikator Kinerja

Pembangunan

Daerah

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

RPJMD Tahun 0

Tahun

1 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Persentase

pengakses

informasi aktivitas

DPRD

- - - - 80 % 90 % 90 %

Sumber Data : RPJMD DIY Tahun 2015

Pada tabel 14 tersebut bisa sampaikan, bahwa capaian kinerja Program Legeslasi

Daerah oleh DPRD DIY pada tahun anggaran 2012 di Programkan dalam Prolegda

sebanyak 17 Raperda yang akan dibahas, namun anggaran pada tahun 2012 yang tersedia

hanya sebanyak 13 Raperda yang akan di bahas DPRD DIY, jadi ketersediaan pendanaan

belum memenuhi kebutuhan Prolegda yang direncanakan akan dibahas tahun anggaran

2012. Akan tetapi Sekretariat DPRD dalam merencanakan anggaran tahun berjalan tidak

saja memenuhi keinginan dan kemauan berbagai pihak yang berkepentingan, namun juga

menggunakan laporan evaluasi dan monitoring dan perkembangan tahun-tahun DPRD

DIY mulai bekerja. Hal ini perlu dipahami dan di mengerti oleh perencana anggaran

dalam penyusunan anggaran Sekretariat DPRD DIY pada pengusulan-pengusulan

anggaran tidak hanya sekedar menerima semua usulan anggaran namun juga perlu

menggunakan evaluasi dan monitoring serta LAKIP dan laporan kinerja keuangan pada

tahun-tahun anggaran berjalan. Pada permasalahan penyusunan anggaran tahun 2012

tersebut Sekretariat DPRD pada usulannya hanya mengusulkan 13 Raperda yang dibahas

dan tidak 17 Raperda, karena dalam pelaksanaannya dana yang terserap hanya untuk 12

Raperda dan 1 Raperda yang akhirnya tidak terbahas dalam tahun anggaran 2012.

Selain beberapa hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah

dilaksanakan pada tahun kedua renstra, diselaraskan dengan karakteristik kegiatan yang

dilaksanakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD yang menjadi fasilitator dan dukungan

kepada DPRD maka indikator kinerja utama juga dilakukan penyesuaian dengan

perubahan indikator dalam RPJMD DIY 2012-2017

Selanjutnya dalam merencanakan anggaran pada RENSTRA Sekretariat DPRD

DIY periode tahun 2012 s/d 2017, usulan pembahasan Raperda yang dibahas melalui

76

Panitia Khusus adalah 10 Raperda sampai maksimal 15 Raperda dengan melihat tahun-

tahun kinerja DPRD dan tahun politik yang sedang berjalan. Sehingga dengan

berdasarkan laporan keuangan, laporan monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD

diharapkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan secara bertahap dapat dicapai

100% sampai tahun anggaran 2017.

bab i pendahuluan a. latar belakang · keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang...

Documents