1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya pembangunan nasional, yang bertitik berat pada bidang

ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan

ekonomi rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, sebagai

sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut, membutuhkan

penyediaan dana yang cukup besar.

Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut

disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun

dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali

kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih

produktif.

Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah

melalui bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.”

1

2

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan

kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana

yang dititipkan masyarakat tersebut. Penyaluran dana yang dilakukan oleh

bank dapat dilakukan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pengertian

kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan yaitu “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga.”

Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang

produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan. Salah satu unsur pokok

dalam pembangunan untuk mensejahterakan rakyat adalah terpenuhinya

kebutuhan masyarakat dalam bidang papan atau perumahan. Perumahan

merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia, baik untuk

tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Namun

demikian, belum semua anggota masyarakat dapat memiliki atau menikmati

rumah yang layak, sehat, aman dan serasi.

Untuk meletakkan kerangka dasar yang kuat bagi pengadaan perumahan

dan pemukiman rakyat, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

maka diperlukan suatu pola pembiayan perumahan yang baik dalam

menentukan keberhasilannya.

3

Usaha untuk mengembangkan sistem tersebut diperlukan suatu rangkaian

yang bersifat menyeluruh karena mencakup seluruh komponen yang terdiri

dari:

1. Bank, dalam hal ini Bank BTN, selaku pemberi kredit.

2. Developer atau perusahaan pengembang, yang menyediakan dan

membangun konstruksi serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, yang menerbitkan berbagai

perizinan pembangunan perumahan.

4. Masyarakat umum selaku pembeli/debitur.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992

tentang Perumahan dan Pemukiman, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan

rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian

bagi pembinaan keluarga. Kebutuhan akan perumahan pada masa sekarang ini

merupakan masalah nasional, oleh karena itu upaya pembangunan perumahan

dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan

yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau terutama oleh golongan

masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara tunai, maka mereka

akan membeli rumah secara kredit melalui lembaga perbankan dengan

mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Berbicara masalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak bisa dilepaskan

dari kiprah dan peran PT.Bank Tabungan Negara (Persero) atau biasa disebut

BTN. Bank milik pemerintah ini memang sudah puluhan tahun melayani

masyarakat dalam pemberian KPR.

4

Sebagai bank pemerintah yang ditunjuk untuk menyalurkan KPR tentu

BTN mempunyai produk-produk unggulan untuk dapat memenuhi keinginan

nasabahnya. Terkait dengan perumahan, BTN tidak hanya Kredit Kepemilikan

Rumah berupa Kredit Griya Utama (KGU) saja. BTN juga mempunyai produk

berupa lain seperti Kredit Griya Multi (KGM) yang bisa digunakan salah

satunya untuk renovasi rumah, Kredit Swa Griya (KSG) yang bisa digunakan

untuk keperluan membangun rumah di atas tanah milik sendiri atau Kredit

Yasa Griya (KGY) yang bisa digunakan untuk modal pembangunan proyek

perumahan serta masih banyak produk lainnya.

Dengan kondisi perekonomian saat ini yang tidak stabil membuat impian

untuk dapat memiliki rumah menjadi suatu hal yang tidak lagi mudah.

Dengan adanya produk-produk di atas BTN berharap dapat memenuhi apa

yang menjadi kebutuhan nasabahnya. Jadi tidak hanya kredit berupa Kredit

Pemilikan Rumah saja tetapi juga kredit untuk renovasi ataupun pembangunan

rumah. Selain keunggulan variasi produk di atas, BTN masih mempunyai

keunggulan lainnya yaitu adanya program KPR subsidi yang dibiayai

pemerintah. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah

yang ingin membeli rumah tetapi tidak bisa membayar secara tunai.

Dalam menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pihak

perbankan adalah selaku penyedia dana. Salah satu bank yang menyediakan

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah PT. Bank Tabungan Negara. Tbk

Cabang Surakarta.

5

Kredit Kepemilikan Rumah adalah paket kredit yang dilaksanakan oleh

Bank Tabungan Negara (BTN) kepada masyarakat yang ingin

membeli/mendapatkan rumah yang dibangun oleh developer (perusahaan

pengembang) dengan cara kredit, berdasarkan tabel ketentuan kredit Bank

Tabungan Negara (BTN) yang dikeluarkan PT. Bank Tabungan Negara. Tbk

Cabang Surakarta.

Kredit kepemilikan rumah selanjutanya yang disingkat dengan KPR

adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk membantu

anggota masyarakat guna membeli sebuah rumah berikut tanahnya, untuk

dimiliki dan dihuni sendiri.

Masyarakat untuk memperoleh KPR Bank Tabungan Negara (persero)

harus mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai alasan

pemohonan kredit. Alasan-alasan inilah yang dapat dijadikan sebagai bahan

utama mungkin tidaknya seseorang mendapatkan kredit dari bank. Hal ini

dikarenakan bank adalah lembaga perkreditan resmi yang hidup berdasarkan

legalitas perundang-undangan. Disamping itu pihak bank juga masih akan

mengadakan analisa kredit atau penilaian kredit yang akan dilakukan oleh

pejabat bagian kredit terhadap permintaan kredit yang bersangkutan. Analisa

kredit tersebut dimaksudkan untuk menganalisa dan melihat kemampuan

dalam pembayaran kredit guna memperoleh keterangan kepercayaan bank

dalam memberikan kreditnya.

6

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga

dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada

nasabah1. Namun tidak mudah untuk mengetahui secara pasti apakah orang

yang mengajukan permohonan KPR tersebut adalah orang yang dapat

dipercaya. Berbagai risiko dalam pemberian kredit dapat menyebabkan tidak

dilunasinya kredit ketika tiba saat pelunasan sehingga terjadi kredit macet.

Berdasarkan hal tersebut maka bank selaku pihak kreditur harus dapat

menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit dalam

menyetujui suatu permohonan kredit yang diajukan.Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pasal 8 ayat

(1) yang mnyebutkan bahwa, dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

Perjanjian KPR berdasarkan perjanjian standard yang isinya telah

ditetapkan oleh pihak bank, yang dituangkan dalam konsep janji-janji tertulis

yang disusun tanpa membicarakan isinya kepada debitur, kemudian

diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan sejumlah aturan

addendum atau aturan tambahan, sehingga yang terjadi adalah kreditur

menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud perihal perjanjian KPR dengan

1 Muh. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hlm.

299.

7

klausul yang telah ditetapkan, terkecuali mengenai judul perjanjian KPR,

komparasi atau identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan

mengadakan perjanjian kredit bank.

Proses pelaksanaan prosedur Kredit Kepemilikan Rumah melalui tahapan

- tahapan yang tak sedikit yang di antaranya:

1) Prosedur untuk calon debitur yaitu bank menyerahkan aplikasi

permohonan kredit yang harus di isi oleh debitur dan melakukan

wawancara kepada debitur guna memberikan kepercayaan kepada bank

bahwa si debitur benar – benar ingin mengajukan Kredit Kepemilikan

Rumah pada Bank yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang

ada.

2) Prosedur yang dilakukan oleh bank:

a. Menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur,

apakah telah sesuai dengan apa yang ada pada waktu wawancara

dilakukan.

b. Melakukan penilaian agunan berupa sertifikat dan IMB.

c. Pihak bank akan memberikan jawaban apakah akan menyetujui

permohonan kredit calon debitur ayau tidak menyetujui permohonan

kredit yang diajukan oleh calon debitur.

d. Bila pihak bank telah menyetujui permohonan kredit yang diajukan

oleh debitur, maka pihak bank akan memberikan Surat Penegasan

Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K), dengan masa berlaku untuk

enam bulan setelah surat tersebut diterbitkan dan dalam waktu enam

8

bulan tersebut debitur diberi waktu untuk berpikir apakah mau

melanjutkan permohonan kreditnya atau batal.Dan apabila dalam

waktu enam bulan debitur tidak ada jawaban,maka debitur harus

mulai dari awal pengajuan permohonan kredit.

Sebelum akad kredit ditandatangani, pihak PT. BTN (Persero)

memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempelajari seluruh isi

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dibuat dalam bentuk baku selama

jangka waktu tertentu. Calon debitur dapat berkonsultasi dengan ahli hukum

atau setidak-tidaknya mempelajari sendiri dan memperhitungkan

konsekuensinya bila ia menandatangani perjanjian itu.

Jika debitur merasa keberatan atas persyaratan yang tercantum dalam

perjanjian, maka ia dapat menarik kembali permohonan kreditnya, dan BTN

tidak akan memaksakan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga

tidak timbul perjanjian diantara mereka. Jadi meskipun persyaratan perjanjian

ditentukan oleh pihak bank, ini tidak berarti debitur tidak lagi mempunyai

suatu kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Maka dari itu jasa di sini

bahwa di dalam perjanjian tersebut di atas, diperlukan kesepakatan antara

mereka tersebut di atas, diperlukan kesepakatan antara mereka yang

mengikatkan dirinya (asas konsensualisme), kecakapan untuk membuat suatu

perikatan, suatu hal yang tertentu, suatu sebab yang halal, menurut isi Pasal

1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian

diperlukan syarat-syarat di atas. Asas konsensualisme mengandung arti

kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling

9

mengikatkan diri, kemauan ini menimbulkan kepercayaan bahwa perjanjian

itu dipenuhi. Asas ini berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak yang

terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dan asas kekuatan mengikat

yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata.mengikat yang terdapat dalam

Pasal 1339 KUH Perdata.

Dan prosedur yang ada pun harus benar - benar dipenuhi oleh si debitur

apabila debitur tersebut ingin melakukan Kredit Kepemilikan Rumah.

Tidaklah mudah untuk mendapatkan Kredit Kepemilikan Rumah apabila

calon debitur tersebut bukan termasuk ke dalam personal yang termasuk ke

dalam syarat calon debitur. Selain masalah personal calon debitur, hal lain

yang harus dipenuhi yaitu syarat – syarat mengenai seperti apakah rumah

yang termasuk ke dalam Kredit Kepemilikan Rumah yang dilakukan oleh PT

BTN (Persero).

Dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pasti

dihadapkan pada problematika yang terkait di dalammnya. Problematika yang

dimaksud adalah proses pelaksanaan prosedur Kredit Kepemilikan Rumah

dan hambatan – hambatan yang ditemui dalam perjanjian Kredit Kepemilkan

Rumah.

Adapun hambatan – hambatan yang sering terjadi dalam kredit

pemilikan Rumah (KPR-BTN) tersebut adalah terjadinya wanprestasi dari

pihak debitur. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak PT BTN (Persero)

selaku kreditur kemudian berupaya untuk mengadakan konfirmasi dan

menghubungi debitur yang menunggak, baik menggunakan alamat pada saat

10

memohon kredit maupun alamat rumah KPR-BTN yang wajib dihuni. Berkat

upaya yang dilakukan oleh pihak BTN, maka debitur yang menunggak dapat

dihubungi dan mendapat surat Panggilan untuk datang ke Kantor BTN.

KPR pada prinsipnya juga sama dengan kredit pada mumnya yang

obyeknya adalah dana / uang yang kemudian diberikan rumah. KPR demikian

juga sama halnya dengan perjanjian kredit yang lain, mempunyai degree of

cruish, maka dalam KPR pun diperlukan jaminan / collateral demi untuk

mengamankan dana yang telah dikeluarkan oleh Bank BTN. Jaminan yang

dimaksud dalam hal ini adalah rumah yang dibeli dengan fasilitas KPR

tersebut, Pemberian KPR oleh kreditur sering mensyaratkan di sediakannya

jaminan kebendaan misalnya Hak Tanggungan Atas Tanah karena jaminan ini

di nilai sangat aman oleh bank sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No.4

tahun 1996 tentang Hak Atas Tanah, yang menyebutkan bahwa apabila terjadi

cidera janji oleh debitur, maka pemegang Hak Atas Tanah pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari

hasil penjualan tersebut (parate eksekusi). Tetapi jaminan ini tidak mutlak

diterapkan oleh kreditur artinya masih ada kemungkinan adanya jaminan-

jaminan lain yang yang dimintakan oleh pihak kreditur. Hal ini dilakukan

oleh kreditur semata-mata untuk lebih mengamankan pengembalian kredit

yang telah dikeluarkannya.

Meskipun bank telah melakukan upaya pengawasan. Pegawasan yang

dilakukan oleh bank yaitu preventif yaitu pengawasan yang dilakukan

11

sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank dan

pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya

sesuatu. Dalam kenyataannya, debitur seringkali melakukan wanpresasi yang

mengakibatkan kredit macet. Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia

perbankan sebagai akibat dari adanya wansprestasi atau keterlambatan dalam

pembayaran oleh debitur ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin

dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak

mencukupi untuk memenuhi hutangnya. Sehingga dengan itu dapat

diwujudkan sebuah dunia perbankan yang sehat karena pada dasarnya modal

pokok untuk perkreditan dari bank-bank ialah sumber simpanan dari

masyarakat, bagi bank milik BUMN dapat juga bersumber dari uang negara.

Hasil penelitian ini kemudian dideskripsikan. Dari hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pihak Bank Tabungan Negara, baik dalam substansi dan

klausula-klausula perjanjian yang dibuat secara baku dan sepihak oleh Bank

sehingga membuat posisi kedua belah pihak tidak seimbang, dimana posisi

Bank lebih kuat terhadap debitur, hal ini tidak sepenuhnya mengakomodir

asas kebebasan berkontrak, asas kepatutan dan keadilan, namun demikian

perjanjian tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena syarat

sahnya perjanjian telah terpenuhi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: penyelesaian

perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) antara Bank Tabungan Negara

dengan debitur, berkenaan pelaksanaan perjanjian penyaluran Kredit

12

Pemilikan Rumah, dan penyelesaian masalah perjanjian kredit pemilikan

rumah (KPR) dalam hal debitor yang wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam

hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi

dengan judul “Tinjauan Yuridis Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara. Tbk

Cabang Surakarta) .

B. PEMBATASAN dan PERUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus

penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum

yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan

masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji

dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari

permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis

melakukan pembatasan pada aspek jaminan pada perjanjian kredit

kepemilikan rumah yang terjadi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero),

Cabang Surakarta.

2. Permasalahan

Sesuai dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Prosedur Pelaksanaan

Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Tabungan

13

Negara (Persero), Cabang Surakarta)“ , maka perumusan masalah tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) khususnya untuk Rumah Sederhana pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero), Cabang Surakarta?

2. Apa sajakah hambatan – hambatan yang ditemukan dalam proses

perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah ( KPR ) dan bagaimana cara

penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap aktivitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang

ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih

bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan

terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam

penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya

merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan

diatas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan :

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan prosedur perjanjian Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) khususnya untuk Rumah Sederhana

b. Untuk mendeskripsikan hambatan – hambatan yang ditemukan dalam

proses perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah ( KPR ) dan bagaimana

cara penyelesaiannya

14

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang

Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah

c. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu

hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori – teori di

bidang hukum perdata

d. Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalan penyusunan

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan

dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat

yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada

umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum perdata khususya di bidang Perjanjian

Kredit Kepemilikan Rumah.

b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

15

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang

Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung

dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah

wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum

Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah.

b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut

mengenai Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu

suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain. 2

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan

melakukan kajian mengenai Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT.

Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan

yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang

2 Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiyono,2004, Metode Penelitian Hukum,

Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3

16

berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian

Kredit Pemilikan Rumah. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan

ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum

yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.3

3. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kuantitaf yaitu pengumpulan

data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-

kategori.4 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis

yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero), Cabang Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang

meliputi buku-buku, artikel, hasil seminar dan dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah PT. Bank Tabungan

Negara (Persero), Cabang Surakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

3 Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:

Ghalia Indonesia, Hal 39 4 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, Hal 49

17

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses

interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu

pihak berfungsi sebagai pencari informasi (interviewer) sedangkan pihak

lain berfungsi sebagai informan.

Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan tanya jawab

dengan nara sumber yang terkait dengan prosedur pelaksanaan

perjanjian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang

Surakarta.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen-dokumen

yang ada pada proses pelaksanaan PT. Bank Tabungan Negara

(Persero), Cabang Surakarta.

c. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori

maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis

melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-

buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada

hubunganya dengan masalah yang diteliti.

18

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif,

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh. 5

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data

yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan

dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian

dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang

berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan

permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan

untuk memperoleh hasilnya.6

7. Metode Uji Kesahihan Data

Pada penelitian ini penulis dapat memastikan bahwa data-data yang

diperoleh adalah data-data yang valid, sahih, bukan data yang bias. Hal ini

dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Penulis sebelum melakukan penelitian pada lokasi penelitian telah

meminta izin pada pihak terkait yaitu dengan adanya surat izin riset

pada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta

b. Bahwa data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah data

resmi yang dikeluarkan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Cabang Surakarta.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV Rajawali. Hal 13

6 Ibid.

19

c. Bahwa selain data resmi yang penulis peroleh dari pihak PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta. terdapat pula data

sekunder seperti undang-undang, buku-buku, jurnal yang berkaitan

mengenai hukum asuransi yang dapat dibuktikan kesahihannya.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini penulis berpedoman pada sistematika yang

sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Sistematika skripsi dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Metode Pendekatan

3. Jenis Data

4. Lokasi Penelitian

5. Metode Pengumpulan data

6. Metode Analisis Data

7. Metode Uji Kesahihan Data

F. Sistematika Skripsi

20

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

2. Syarat Sahnya Perjanjian

3. Subjek dan Objek Perjanjian

4. Asas – Asas Perjanjian

5. Hapusnya Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

2. Macam-macam Kredit

3. Tujuan Kredit

4. Fungsi Kredit

5. Proses dan Prosedur Kredit

6. Jaminan Dalam Kredit

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

2. Lahirnya Perjanjian Kredit

3. Hapusnya Perjanjian Kredit

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Pemilikan Rumah

1. Pengertian Kredit Pemilikan Rumah

2. Sistem dan Prosedur Kredit

3. Pelaksanaan atau Pemberian Kredit Perumahan

4. Produk Kredit Pemilkan Rumah

21

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang PT. BTN. Tbk Cabang Surakarta

B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Khususnya Untuk Rumah Sederhana Pada Bank BTN Cabang Surakarta

C. Hambatan – hambatan yang ditemukan dalam proses perjanjian Kredit

Kepemilikan Rumah ( KPR ) dan bagaimana cara penyelesaiannya

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN