bab i pendahuluan a. alasan pemilihan...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan akan hukum sebagaimana bunyi dalam
Penjelasan Sistem Pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Angka (I) “Indonesia, ialah
Negara berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat)”. Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum
(Reshttaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat)1. Maka yang menjadi dasar
hukum harus mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan ideologi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dapat
mencerminkan nilai dari Pacasila. Dan nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah tercermin dalam
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan Pasal 29 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”2.
Dalam pengelolaan negara demi mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, aman dan
kondusif. Maka kewenangan dalam menjalankan kekuasaaan negara secara umun dapat dibagi
tiga yaitu kekuasan membuat undang-undang (legislatif power, la puissance legislative),
kekuasaan menjalankan undang-undang atau ketentuan perturan perundang-undangan
(exsekutative power, la puisances exsecutive), dan kekuasaan mengadili (judikatieve power, la
1 Pembukaan UUD1945 sebelum diamandemen. Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, pengakuan bahwa Indonesia
adalah negara yang berdasarkan hukum, diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. 2Ibit hlm: 7.
2
puissance)3. Berdasarkan teori kekuasaan negara tersebut maka hukum dasar Negara Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945, membagi 3 (tiga) bentuk kekuasaan dalam menjalankan
pemerintahan yaitu lebaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semuanya memliki tugas dan
wewenang masing-masing. Legislatif berfungsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang
membuat, mengesahkan undang-undang dan mengawasi eksekutif. Eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengelola pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana amanah Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Eksuktif adalah lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan dan juga dapat
membuat peraturan-peraturan di bawah undang-undang dan mengusulkan peraturan-peraturan
tersebut menjadi undang-undang, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang
bersifat administrasi sebagaimana pelaksanaan undang-undang yang berfungsi berdasarkan
jabatan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan, dan juga ketetapan-ketetapan yang
diamanahkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan
terkait. Sedangkan yudikatif adalah lembaga kehakiman yang bertugas, dan menguji kententuan
hukum dan menjatuhkan hukuman sesuai amanah Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945.
Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lewat membuat peraturan
(regeling), mengeluarkan kebijakan (beleid), keputusan (besluit), dan ketetapan (beschikking)4
eksekutif mengabaikan keputusana dari Yudikatif. Permasalahan ini dapat dilihat dalam
Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tentang percabutan
Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tetang Ijin mendirikan
Bangunaan (IMB) atas nama Gereja GKI Yasmin Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan
3A. Muin Fahmal “Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujukan Pemerinthan Yang
Bersih”. UII Press. Yogyakarta.2006. hlm:24-25. 4 Ridwan HR. “Hukum Administrasi Negara” Edisi 3. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm 74.
3
K.H. Abdullah bin Nuh Nomor 31 Taman Yasamin Kelurahan Curug Mekar, yang
bertentangan dengan Putusan Mahkama Agung Nomor : 127 PK/TUN/ 2009. Yang
dimana keputusan Walikota Bogor tersebut mengabaikan pertimbangan yang ada dalam
putusan tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap, meskipun walikota dengan dalil
telah melaksanakan putusan tersebut lewat dikeluarkannya Keputusan Walikota Bogor
Nomor: 503.45-135 Tahun 2011 Tanggal 8 Maret 2011 tentang Pencabutan Surat Kepala
Dinas Tata kelola dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DKTP. Prihal Pencabutan
Izin tanggal 14 Februari 2008.
Dari apa yang digambarkan di atas, penulis ingin mewujudkannya dalam karya ilmiah
berbentuk skripsi yang berjudul:
“MASALAH HUKUM SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR
NO: 645. 45-137 TAHUN 2011 DAN UPAYA HUKUM WARGA GEREJA
(Studi Kasus Ijin Pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin)”
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, di Jalan Pengadilan No: 35
Bogor, merupakan rencana pembangunaan GKI yang didasarkan hasil survei internal tentang
perkembangan jaman. Namun falsilitas sosial (facos) di Perumahan Taman Yasmin di sektor 3
(tiga) dan sektor 5 (lima) yang direncanakan untuk pembangunan gedung gereja telah berubah
fungsi menjadi rumah ibadah agama Islam yaitu Masjid. Tim pembangunaan Gereja Taman
Yasmin mendapat informasi dari PT. Inti Inovako tentang dimungkinkannya pembelian tanah
komersial untuk tempat ibadah di lokasi seluas 1.720 m2. (Seribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter
4
Persegi). Kemudian dimulailah penggalangan dana dengan gereja-gereja lain diantaranya Gereja
Kristen Indonesia (GKI) Klaving Polri dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surya Utama.
Rencana sosialisasi pada tahun 2002 sampai diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan pada awalnya
telah memenuhi persyaratan pembangunan rumah ibadah, sesuai dengan Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menetri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Dareah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Rumah Ibadah (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Bersama). serta Peraturan Daerah Kota
bogor No: 07 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung5.
Bahwa pada saat pembangunan Gereja Taman Yasmin yang dimulai tahun 2006,
masyarakat setempat menolak pembangunaan Gereja Taman Yasmin tersebut karena salah satu
persyaratan pembangunan rumah ibadah berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) huruf b adalah Peraturan
Menteri Bersama, berupa dukungan masyarakat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang sah
oleh Lurah yang disampaikan oleh pihak Panitia Pembangunan Gereja Taman Yasmin pada
Pemerintah Kota Bogor, diduga ada pemalsuan dan penipuan data6. Bahwa terkait dengan
sosialisasi Pembangunan Gereja GKI Yasmin, jemat GKI telah melakukan beberapa kali
sosialisasi pada tahun 2002 dan 2003, namun masyarakat Curug Mekar banyak yang keberatan
atas pembangunan Gereja TamanYasamin tersebut7.
Bahwa permohonaan pengajuan IMB Gerja Taman Yasmin oleh Jemaat GKI kepada
Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2002 dan 2003 masih terdapat keberatan warga sekitar oleh
karena Itu pada bulan Januari 2006 Pemerintah Bogor memfasilitasi kembali Sosialisai
5Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor, Nomor 451 2/2008. Huk. Perihal Perselisihan Pembangunan
Gereja Taman Yasmin dan Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Pemerintah Kota Bogor; Kepada Yth Direktur
Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat,
10110. Tertanggal 19 Agustus 2011. Tembusan (1) Gubernur Jawa Barat. (2) Walikota Bogor Sebagai Laporan.
Angka 1. hlm 1 6 Ibid hlm: 1.
7 Ibid hlm: 1-2
5
pemebangunan Gereja Taman Yasmin atas permohonaan pengajuan IMB Gereja Taman Yasmin
oleh Jemaat GKI. Bahwa dari hasil Pembangunaan Gereja Taman Yasmin Tahun 2006. Surat
pernyataan tidak keberatan dari warga ternyata dipalsukan dan ada unsur penipuan sebagaimana
telah terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No: 265/Pid.B.2010/PN.
Bogor dengan terdakwa Saudara Munir Karta8.
Bahwa kemudian terdapat beberapa penolakan diantaranya9:
1. Tanggal 23 Agustus 2006, penolakan pembangunan rumah ibadah dari Keluarga
Muslim Bogor (KMB);
2. Tanggal 6 Mei 2007, Surat Pernyataan Keberatan Warga Kelurahan Curug
Mekar;
3. Tanggal 19 Januari 2008, warga Kelurahan Curug Mekar melakukan aksi protes
meminta Walikota membatalkan IMB Gereja GKI Yasmin;
4. Tanggal 22 Januari 2008, rapat penolakan Pendirian Gereja GKI Yasmin dihadiri
Muspika dan 80 (delapan puluh) tokoh Masyarakat Kelurahan Curug Mekar;
5. Tanggal 25 Januari 2008, Surat Tuntutan Pembatalan IMB GKI Yasmin Kepada
Walikota Bogor dari Warga Kelurahan Curug Mekar; dan
6. Tanggal 14 Februari 2008, Pengiriman daftar nama dan foto copy KTP
masyarakat Perum Taman Yasmin yang menolak gereja GKI Taman Yasmin.
Bahwa Pada tanggal 14 Pebruari 2008 Kepala Dinas Tata kota dan Pertamanan Kota
Bogor mengeluarkan Surat Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan No: 645. 8-372/ 2006
tertanggal 19 Juli 2006 yang mempunyai konsekuensi hukum, pembangunan Gereja
Taman Yasmin dan segala aktifitasnya dihentikan sementara waktu sampai persyaratan
8Ibid hlm: 2
9Ibid hlm :2
6
administrasi izin tetangga sesuai dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri dipenuhi dan Pembagunan Gereja Taman Yasmin dapat diterima masyarakat
Sekitar10
. Bahwa dengan diterbitkan Surat Pembekuan Izin Mendirikan Gereja pihak GKI
Yasmin telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas dan Pertamanan Bogor melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Yang merupakan obyek gugatan yang didaftarkan ke
PTUN Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG pada intinya ialah mengenai gugatan terhadap
penerbitan Surat Pembekuan Izin No: 503/208-DKTP oleh Kepala Dinas Tata Kota dan
Pertamanan Kota Bogor (dalam hal ini Pembekuan Keputusaan IMB No: 645.8-372/2006
tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembangunan Gereja Taman Yasmin di jalan Abdulah Bin
Nuh Nomor: 31 di Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat). Dasar pertimbangan
dikeluarkannya Surat Pembenkuan IMB Gereja tersebut dilakukan atas dasar adanya sikap
keberatan dan protes dari masyarakat sekitar Pembangaunan Gereja Kristen Indonesia
secara terus-menerus kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini sesuai dengan Pasal 15
Ayat (1) Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung, IMB tersebut11
.
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/ G/PTUN-
BDG. tanggal 4 Desember 2008, perkara tersebut dimenangkan oleh para penggugat (pihak
Jemaat GKI) sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung No: 27 PK/TUN/ 2009
dengan amar putusan menyatakan Batal Surat Kepala Dinas Tata kota dan Pertamanan Kota
Bogor No: 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dan
memerintahkan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk Mencabut Surat Kepala Dinas Tata
Kota dan Pertamanaan Kota Bogor Tersebut. Dengan dasar pertimbangan Karena
Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin tersebut Tidak Sesuai dengan Prosedur atau
10
Ibid hlm: 2 11
Ibid hlm:3.
7
Mekanisme Pembekuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7
Tahun 200612
. Bahwa terkait pelaksanaan Putusan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung RI No: 27 PK/TUN/ 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta No:
241/B/2008/PT.TUN. JAK jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No:
41/G/2008/PRUN-BDG, Pemeritah Kota Bogor telah melaksanakan Putusaan Mahkamah
Agung tersebut dengan Mengeluarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 503.45-135
Tahun 2011 Tanggal 8 Maret 2011 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kelola
dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DKTP. Perihal Pencabutan Izin tanggal 14
Februari 200813
.
Bahwa Pemerintah Kota Bogor telah berupaya semaksimal mungkin untuk
menyelesaikan perselisihan Pembangunaan Gereja Taman Yasmin tersebut melalui musyawarah
dengan mengundang Jemaat GKI Yasmin dan masyarakat sekitar`pembangunaan Gereja Taman
Yasmin, sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Pasal 21
Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri namun tidak
mencapai titik temu. Bahwa setelah Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Keputusan
Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tentang percabutan Keputusan Walikota
Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Ijin mendirikan Bangunaan (IMB) atas nama
Gereja GKI Yasmin Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh
Nomor 31 Taman Yasamin Kelurahan Curug Mekar14
.
Namun kronologi yang digambarkan penulis di atas merupakan gambaran kronologi dari
Pemerintah Kota Bogor, Sedangkan berdasakan fakta yang ditemukan penulis dalam proses pra
penelitian, sebelum tahun 2002 pada saat proses pendirian Gereja GKI Yasamin, beralamatkan
12
Ibid hlm: 3. 13
Ibid hlm: 3 14
Ibid hlm: 4
8
Jalan Ring Road No: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat
Kota Bogor15
. Pada tahun 2006 nama jalan berubah menjadi Jalan Pengadilan No 35,
Bogor16
. Pada tahun 2008 nama jalan telah berubah menjadi Jalan K.H. Abdullah bin Nuh
Nomor 31 Taman Yasamin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat17
. Dua kali
rencana penbangunan Gereja di daerah Kecamatan Bogor. di sektor 3 (tiga) dan 5 (lima)
di daerah Taman Yasmin telah di bangun Masjid18
.
Ada keterlibatan Pemerintah Kota Bogor, Polisi dan Tentara Nasional Indonesia, dimana
pada tanggal 27 Agustus 2010, secara resmi Pemerintah kota membuka segel dan gembok yang
dipasang di gerbang gereja. Pembukan dilakukan oleh Satpol PP dengan berita acara resmi
yang ditandatangani oleh perwakilan gereja dan Pemkot Bogor yang diwakili Satpol PP.
Agustus 2010, Pukul 06.00. WIB, Pada gerbang Gereja terdapat spanduk liar, gereja memotong
kembali gembok liar dan menurun spanduk. Malangnya Pemkot Bogor Kembali Menyegel
dan mengebok Gereja19
. 19 Desember 2010, pemkot tidak membuka Gembok yang secara
ilegal dipasang di Gereja Meskipun sudah ada putusan MA No: 127 PK/TUN/2009. Maka untuk
kedua kalinya jemaat GKI Taman Yasmin memotong sendiri gembok tersebut dan mengadakan
ibadah menyambut Natal 2010 di dalam Gereja20
. Pada tanggal 26 Desember 2010, sekitar pukul
00.30 WIB. Beberapa perwira menengah dari Polres Bogor Polda Jawa Barat dan Tentara
setempat di Bogor mendatangi rumah anggota jemaat GKI dimana pengurus gereja sedang
15
Lihat Putusan Pengadilan Tinngi Bandung No: 171/PID/ 2011/PT. BDG tentang Perkara Banding Tata Usaha
Negara. 16
Op Cit Putusan Makmaman Aggung No : 127 PK/TUN/ 2009, hlm 5. 17
Lihat Keputusan Walikota Bogor No: 645.45-137 Tahun 2011. Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor
No: 645.8-372 TAHUN 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunaan (IMB) Atas Nama Gereja (GKI) Pengadilan
Bogor Yang terletak Di Jalan K.H Abdulah Bin Nuh No: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan
Bogor Barat Kota Bogor 18
Lihat Gambaran Ringkasan Permaslahan Pembangaunan Gedung Gereja GKI Taman Yasmin Kota Bogor. Angka
1 hlm: 1. 19
Diskriminasi Atas Agama GKI-Bogor Bakal Pos Taman Yasmin Kronologi Peristiwa (2002-2011). hlm:13. 20
Ibid. hlm:18
9
mengadakan rapat persiapan ibadah Minggu 26 Desember 2010 yang dilakukan pukul 08.
00WIB. Mereka melarang GKI beribadah pada tanggal 26 pagi Desember 2010. Gereja
Menolak. Pada Pukul 07.00 WIB Polisi dan Satpol PP memblokir ruas Jln KH Abdull Bin Nuh
yang mengapit ke arah gereja, jemaat dilarang mendekati gereja. Beberapa aggota jemaat
ditanyai surat ijin beribadah. Polisi mengerahkan kekuatan yang sangat besar untuk
menghalau jemaat dengan menurunkan pasukan Brimob yang dikerahkan dalam jumlah besar
dan berbagai kendaraan taktis polisi dikerahkan untuk memblokir jalan21
.
Adanya pamplet “Undanggan Terbuka” Forum Umat Islam Bogor mengajak seluruh
umat Islam Bogor untuk mengikuti Aksi Damai Umat Islam. “Umat Islam bersatu tolak
agenda pemurtadan”. Ahad, 23 Januari 2011, pukul 07.00.12.00 di lapangan samping kantor
Radar Bogor. Jln. K.H. Abdullah bin Nuh. (Yasmin) Bogor. Panitia Mengundang para operator:
Habis M. Riziq Syihab (Ketum FPI). Ust Bernat Abd.Jabbar (Mantan Pendeta), KH. Didin
Hafidudin (Pompes Ulil Albab). KH.M. Abbas Aula (Ketua DDII Bogor). KH. Adam Ibrahim
(MUI Kota Bogor). Dr Sarbini (Ketua DPP HASMI). KH.Al Katuhath (Sekjen FUI).KH Mustofa
Abdula Bin Nuh (Al Ghazili). KH. Muhammad Sen (FPI). Ust. Amiruddin Abu Firki (Hizbu
Tahir Indonesia). KH. Jafar Aziz. Habib Muhammad bin Agil Alatas. Ust. Sofyan Tsauri. KH.
Ahmad Afif (FUI Bogor). Ust. Tajuddin (FUI Mustika Jaya Ciketing). Ust. Muhamat Zaitun
(Wahdah Islamiyah). Ust.Ahmat Mulyadi Kosim (UIKA). Ust. Dayat (Ketua Pemuda PERSIS).
Ust. Zulkifli Muharram (Majelis Pencinta Rasulullah). Habid Nauval. KH.TB. Bahrun Zaman.
Dan Para tokoh lain “ Kofomasi “Ust. Hasri : 0812 1362 063, Wulan 0812 8122228922
.
Dari fakta yang dipaparkan dan berdasarkan fakta baru patut diduga penyimpangan dari
Pacasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana mengabaikan nilai Ketuhan Yang Maha Esa
21
Ibid hlm: 22. 22
Pamflet undangan diperoleh penulis pada saat melakukan pra penelitian di Gereja Kristen Indonesia GKI Taman
Yasmin pada tahun 2012.
10
dalam Sila ke-1, dan Sila ke-2 yaitu nilai Kemanusiaan Adil dan Beradap, yang sudah di
implementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), dengan
mulai mengubah nama jalan pada tahun 2006 Jalan Ring Road menjadi jalan Pengadilan No
35, Bogor23
. Dan pada tahun 2008 nama jalan telah berubah menjadi Jalan K.H. Abdullah
bin Nuh, sehingga proses diskriminasi terjadi baik oleh Polisi Pamong Praja Darerah Bogor,
Kepolisian Negara yaitu Perwira Menengah Polres Bogor dan kelompok-kelompok tertentu yang
mengatasnamakan agama dan dibiarkan terjadi agar dapat alasan keberatan untuk membuat
Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan
Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006.
Ketidakpatuhan Walikota Bogor tersebut terletak pada pengabaian terhadap
pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 27 PK/TUN/
2009 bahwa dalam rangka memperoleh Surat Keputusan Walikota No: 645.8-372 Tahun 2006,
tanggal 13 Juli 2006 tentang ijin mendirikan bangunan, GKI jln. Pengadilan Bogor No: 35
Bogor, No 01/BER/ MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan
dalam Menjamin telah menempuh proses cukup lama dan bertahap serta telah memenuhi
persyaratan Administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Keputusan
Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/N0. 8 Tahun 2006 24
.
Hal mana dasar pertimbangan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun
2011 sama dengan dasar pertimbangan Surat Kepala Dinas Tata kelola dan Pertamanan Kota
Bogor Nomor: 503/208-DKTP. Perihal Pencabutan Izin tanggal 14 Februari 2008, yang
didasarkan pada unsur keberatan dari masyarakat sebagaimana telah dibatalkan oleh Putusan
Pelaksanaan Penijauaan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 27 PK/TUN/ 2009 jo Putusan
23
Op Cit Putusan Mahkamah Agung No : 127 PK/TUN/ 2009. hlm 5. 24
Putusan Mahkmah Agung No : 127 PK/TUN/ 2009. Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara. hlm: 5
11
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor: 241/B/2008/PT.TUN. JAK jo Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G/2008/PRUN-BDG. Dan telah dicabut oleh
Keputusan Walikota Bogor Nomor: 503.45-135 Tahun 2011 Tanggal 8 Maret 2011. sudah
ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa surat pernyataan tidak keberatan dari
warga ternyata dipalsukan dan ada unsur penipuan sebagaimana telah terbukti bersalah
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor 265/Pid.B.2010/PN. Bogor dengan
terdakwa Saudara Munir Karta. Dan Putusan Makamah Agung yang mengabulkan pihak
penggungat dalam hal ini pihak Gereja GKI Taman Yasmin.
Pertimbangan kepntingan Penggugat bahwa dalam rangka memperoleh Surat
Keputusan Walikota No: 645.8-372 Tahun 2006, tertanggal 13 Juli 2006 tentang ijin
mendikan bangunan, GKI Jln. Pengadilan Bogor No: 35 Bogor, telah menempuh proses
cukup lama dan bertahap serta telah memenuhi persyaratan Administrasi sebagaimana di
atur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No
01/BER/ MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelancaraan Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama
oleh Pemeluk-Pemeluknya25
yang telah dikabulkan dalam Pokok Sengketa angka ke-1
(kesatu) menyatakan “mengabulkan perkara mengabulkan gugatan para penggugat”26
.
Sehingga seharusnya Walikota Bogor tidak lagi mengeluarkan Surat Keputusan tersebut
sehingga tidak bertentangan dengan hukum.
Padahal hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib,
pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum
25
Putusan Mahkamah Agung No : 127 PK/TUN/ 2009. Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara. hlm: 5 26
Ibid hlm 17.
12
tertentu27
, Sedangkan putusan pengadilan merupakan sumber hukum bagi pihak bersengketa,
apalagi keputusan tersebut bersifat tetap yang secara otomatis kewajiban pihak yang kalah dalam
sengketa ialah melaksanakan putusan tersebut dan tidak perlu menerbitkan surat keputusan baru
yang substansinya hampir sama dengan surat yang sudah dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha
Negara lewat serangakaian tahap mulai dari Pengadilan Tingkat I (pertama), Pengadilan Tingkat
Bading atau Tingkat II (kedua) dan upaya Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung.
C. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah:
1. Mengapa Walikota Bogor menerbitkan SK No. 645. 47-137 Tahun 2011 ?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan Warga Jemaat GKI Yasmin?
D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN
a. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui alasan-alasan Walikota Bogor menerbitkan SK No. 645. 47-137
Tahun 2011; dan untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak
GKI Yasmin.
b. Manfaat Penelitian.
Manfaat bagi penlitian ini adalah dapat menberikan gambaran terhadap permaslahan antara
GKI Yasmin dengan pemerintah Kota Bogor, setidaknya bagi mahasiswa di Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana.
27
J.C.T Simorangkir dan Warjono Sastroparnoto , dalam C. S. T. Kansil, “Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum
Indonesia”. Cetakan Kedelapan. Balai Pustaka. Jakarta. hlm: 38.
13
E. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan suatu kajian ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika
dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau gejala hukum dan
menganalisanya28
.
a. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian sosiologis karena untuk
mengungkapkan ketidakpastian hukum dalam pertimbangan Keputusaan Walikota
Bogor yang bertentangan dengan prinsip good governance dan memberikan solusi
hukum.
b. Pendekatan
Karena yang digunakan jenis penelitian normatif dan yang diteliti adalah dasar
pertimbangan Keputusan Walikota Bogor No: Keputusan-keputusan Walikota Bogor
Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 berkaitan dengan permasalahan maka pendekatan
yang di gunakan adalah:
1. Pendekatan Kasus (Case Aproah),29
walau dalam hal ini mungkin tidak lengkap
dan mendalam, untuk melihat kembali dasar pertimbangan Keputusan Walikota
Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tentang percabutan Keputusan Walikota
Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Ijin mendirikan Bangunan (IMB)
atas nama Gereja GKI Yasmin Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H.
Abdullah bin Nuh Nomor 31 Taman Yasamin Kelurahan Cukur Mekar.
28
Sarjono Soekanto”Pengantar Penelitian Hukum “Cetakan Ketiga, UI Pers. Jakarta. 1986. Hlm 43. 29
Op.Cit Jhoni Ibrahim . hlm 321.
14
2. Pendekatan undang-undang (Statute Approach)30
untuk mengamati Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil
kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunaan Umat bergama, Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 tentang Peratunran Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pradilan
Tata Usaha Negara.
c. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, Adapun
pengertian dari bahan-bahan hukum tersebut adalah:
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya
mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim31
.
Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan:
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Peratunran Daerah;
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9
Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
30
Ibid. hlm 302.. 31
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Perdana Media Grup. Jakarta.2008. hlm: 141
15
Kepala Daerah atau Wakil kepala daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunaan Umat Bergama;
- Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tentang
percabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006
- Dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder buku-buku hukum termaksud skripsi, tesis, jurnal,
disertasi, kamus-kamus hukum pendapat-pendapat ahli hukum32
. Dalam
penelitian bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan.
32
Ibid hlm: 155.
16