bab i pendahuluan · 3.irma wahyuni, s. sos kepala bagian rencana kerja dan keuangan setda drs. ade...
TRANSCRIPT
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaporan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018
adalah :
1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
2
B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Bagan Struktur Organisasi
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
KEPALA BIRO UMUM
HENDRA,S.Sos
KELOMPOK JAFUNG 1. Sulasmi
2. Mira Mardiana, A.Md
3. Irma Wahyuni, S. Sos
KEPALA BAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN SETDA
Drs. ADE SYUKRI, M.Si
KEPALA SUBBAG RENCANA KERJA DAN MONEV KEUANGAN SETDA
THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM
KEPALA SUBBAG LAPORAN KEUANGAN SETDA
STEPANUS JECSON BUTAR BUTAR, SE,ME
KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA
ADRIAN AGUSTIAN, SE, ME
Plt. KEPALA BAGIAN TATA USAHA UMUM DAN PIMPINAN
ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME
KEPALA SUBBAG TATA USAHA UMUM DAN TATA USAHA BIRO
ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME
KEPALA SUBBAG TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
FABIANUS FEBIYAN FAMILI
KEPALA SUBBAG TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH
DWI UTAMININGSIH
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM
WIKE YOLANDA, ST,MT
KEPALA SUBBAG TATA USAHA ASISTEN ADMINISTRASI DAN
UMUM DAN STAF AHLI
HARDY DJOHAN, SE
KEPALA SUBBAG URUSAN DALAM
ASMADI, SE
KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA
SRI UMIATY, S.STP, M.PA
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
3
C. Gambaran Umum SKPD
1. Tupoksi
Untuk menuju dan mewujudkan suatu Kepemerintahan yang baik dan
kuat atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Governance, dewasa ini
telah banyak kebijakan dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Pemerintahan
Orde Baru maupun hingga sekarang. Salah satunya adalah adanya Otonomi
Daerah yang dijalankan dan berdampak baik dari segi efektifitas dan kontrol
terhadap kinerja kepemerintahan.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, tercantum
juga dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1106. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang -
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.
Berdasarkan dengan Perundang-Undangan di atas tersebut, maka
disusunlah Organisasi Perangkat Daerah yang dinamakan Biro Umum
Sekretariat Daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
4
Dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu
melakukan perubahan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat
yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, maka
ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017
Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai
tugas menyelenggarakan rencana kerja dan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan
urusan dalam.
2. Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:
a. Penyusunan program kerja di bidang umum;
b. Pengkoordinasian rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat
Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, serta urusan rumah tangga dan
urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang
rencana kerja pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, tata usaha umum
dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah
tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
5
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat
Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan
urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah
tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur
atau Sekretaris Daerah.
Di dalam Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat terdapat 3 (tiga) Bagian, dimana masing-masing Bagian
dipimpin oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu :
a. Kepala Biro Umum;
Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan
mengendalikan kegiatan di bidang umum.
b. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah membawahi;
Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Keuangan
Sekretariat Daerah.
Mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan
kebijakan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, rencana
strategis, monitoring dan evaluasi keuangan di lingkungan Sekretariat
Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan
fungsi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
6
Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah
Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan
Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Mempunyai tugas pengelolaan laporan keuangan di lingkungan
Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya.
c. Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan membawahi;
Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan ketatausahaan
umum, ketatausahaan Biro dan pelayanan pengiriman surat di
lingkungan Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur
Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan
Gubernur dan Wakil Gubernur, peminjaman ruang praja I dan ruang
rapat Wakil Gubernur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan
Sekretaris Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya.
d. Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam membawahi;
Sub Bagian Rumah Tangga
Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan rumah tangga pimpinan serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Urusan Dalam
Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan, serta pelaksanaan urusan dalam di lingkungan Sekretariat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
7
Daerah dan rumah jabatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan
Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional.
Berdasarkan data kepegawaian s/d bulan Desember 2018, diketahui bahwa
jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebanyak 57 orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional dapat dilihat
dalam tabel-tabel berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
8
Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018
GOLONGAN
ESELON FUNG. TERTENTU
FUNG. UMUM
TOTAL TOTAL PERGOLONGAN
I/b II/a II/b III/a III/b IV/a IV/b
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
GOLONGAN IV/e 0
GOLONGAN IV/d 2 1 3
GOLONGAN IV/c 1 1 2
GOLONGAN IV/b 1 1 1 3
GOLONGAN IV/a 1 1 2
JUMLAH GOLONGAN IV
1
2 2 1 1 1 1 1 10
GOLONGAN III/d 2 3 1 1 1 8
GOLONGAN III/c 4 1 1 6
GOLONGAN III/b 10 8 18
GOLONGAN III/a 6 1 7
JUMLAH GOLONGAN III
6 3 2 17 11 39
GOLONGAN II/d 1 1 1 3
GOLONGAN II/c 3 1 4
GOLONGAN II/b 1 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
9
GOLONGAN II/a
JUMLAH GOLONGAN II
1 5 2
8
GOLONGAN I/d 0
GOLONGAN I/c 0
GOLONGAN I/b 0
GOLONGAN I/a 0
JUMLAH GOLONGAN I
0
TOTAL 1
2 2 1
1 1
6 3
3 23 14
57
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018
*LK = Laki-laki *PR = Perempuan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
10
Tabel 1.2 JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PER TINGKAT PENDIDIKAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018
GOLONGAN
ESELON TOTAL
SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
GOLONGAN IV/e
GOLONGAN IV/d 2 1
GOLONGAN IV/c 1 1
GOLONGAN IV/b 1 2
GOLONGAN IV/a 2
JUMLAH GOLONGAN IV 1 4 4 1 6 4
GOLONGAN III/d 1 1 1 1 2 2
GOLONGAN III/c 1 1 2 1 1
GOLONGAN III/b 7 7 1 2 1
GOLONGAN III/a 2 4 1
JUMLAH GOLONGAN III 10 9 1 1 4 1 5 3 3 2 23 16
GOLONGAN II/d 1 2
GOLONGAN II/c 1 3
GOLONGAN II/b 1
GOLONGAN II/a
JUMLAH GOLONGAN II 1 5 2 5 3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
11
GOLONGAN I/d
GOLONGAN I/c
GOLONGAN I/b
GOLONGAN I/a
JUMLAH GOLONGAN I
T O T A L 1 15 9 1 1 2 4 1 6 3 7 6 1 34 23
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018
*LK = Laki-laki
*PR = Perempuan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
12
Tabel 1.3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
NO NAMA / NIP PANGKAT /
GOL.RUANG JABATAN PENDIDIKAN
DIKLAT STRUKTURAL/ FUNGSIONAL
JENIS KELAMIN KET
L P
1 Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si 19660921 198603 1 004
IV/c Pj.Sekretaris Daerah S-3 L
2 Drs. MUHAMMAD AMINUDDIN, M.Si 19601113 198503 1 015
IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang
Hukum, Politik dan Pemerintahan
S-2 L
3 Ir. H. SYAWAL BONDEROSO, MM 19600420 198812 1 001
IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya
Manusia S-2 L
4 Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP 19620719 198909 2 001
IV/d Staf Ahli Bidang
Pembangunan dan Ekonomi
S-2
P
5 Dra. MARLYNA, M.Si 19670115 198603 2 008
IV/c Asisten Administrasi dan
Umum S-2
P
6 JOHANNES NUMSUAN MADSUN, S.IP. MT 19640221 199803 1 002
IV/b
Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha
Biro pada Setda
S-2 L
7 HENDRA, S.Sos 19680925 198908 1 001
IV/b Kepala Birom Umum
pada Setda Prov. Kalbar S-1 L
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
13
8 Drs. ADE SYUKRI, M.Si 19660708 198603 1 007
IV/b Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda
S-2 L
9 WIKE YOLANDA, ST,MT 19770804 200212 2 006
IV/a Kabag RT dan URDAL S-2 P
10 Dra. ASRILIYANTI, MM 19670419 199402 2 001
III/d
Pengadministrasian Umum (Dipekerjakan
pada KPU Provinsi Kalbar)
S-2
P
11 THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM 19750911 200604 2 004
III/d Kasubbag Renja dan
Monev Keu Setda S-2
P
12 SRI UMIATY, S.STP, M.PA 19830528 200112 2 003
III/d Kasubbag Rumah
Tangga S-2
P
13 ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME 19741104 200604 1 009
III/d Kasubbag Tata Usaha
Umum dan Tata Usaha Biro
S-2 L
14 ADRIAN AGUSTIAN, SE,ME 19710821 200604 1 008
III/d Kasubbag Adm. Keuangan Setda
S-2 L
15 STEPANUS J. BUTAR BUTAR, SE, ME 19850903 200803 1 001
III/c Kasubbag Laporan Keuangan Setda
S-2 L
16 ASMADI, SE 19701130 199403 1 003
III/c Kasubbag Urusan Dalam S-1 L
17 HARDY DJOHAN, SE 19700917 199212 1 001
III/c Kasubbag Tata Usaha Asisten Administrasi Umum dan Staf Ahli
S-1 L
18 DWI UTAMININGSIH 19610404 198903 2 007
III/d Kasubbag Tata Usaha
Sekretaris Daerah D-1
P
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
14
19 FABIANUS FABIYAN FAMILI 19710220 199212 1 00
III/c Kasubbag TU Gub dan
Wagub SMU L
20 SITI AKBAR, S.Sos 19710509 199010 2 001
III/d Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)
S-1
P
21 TONI HM, SE 19730819 199403 1 004
III/d Pengadministrasian
Umum (Adm. Peng.Keuangan)
S-1 L
22 IRMA WAHYUNI, S. sos 19700110 199203 2 012
III/c Pengadministrasi Umum (diperbantukan pada TK Pertiwi – Dharma Wanita
S-1 P
23 DARMEN,SE 19690125 198903 1 006
III/b Pengadministrasian
Umum (Adm. Peng.Keuangan)
S-1 L
24 SRI WARDANI, SE 19820929 200604 2 015
III/b Pengadministrasian
Umum (Renja Monev Keu. Sekda)
S-1
P
25 BHAYU GUNAWAN, S.IP 19911202 201406 1 002
III/b
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
S-1 L
26
RYAN ALMUTAHAR, S.STP 19930123 201507 1 002
III/a Ajudan Sekretaris Daerah
Provinsi Kalbar D4 L
27 RIYAN TRIHADI, S.IP 19910217 201502 1 002
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 L
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
15
28 FARIZ PAHLAWAN ARYANSYAH, S.STP 19931109 201609 1 001
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 L
29 IRAWAN SYAHPUTRA, S.STP 19950111 201609 1 001
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 L
30 MARSYA RAHMI UTAMI, S.IP 19930222 201708 2 001
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 P
31 YULIUS SUNARKO, A.Md 19800501 200604 1 013
III/b Pengadministrasian
Umum (Laporan Keuangan)
D-III L
32 ERA JULIANA BR TARIGAN, A.Md 19830727 201101 2 008
II/d Pengadminitrasian Umum
( Rumah Tangga) D-III
P
33 MIRA MARDIANA, A.Md II/d Arsiparis Pelaksana D-III
P
34 SULASMI 19620203 198503 2 008
III/d Arsiparis Penyelia SMU
P
35 SUMARNI 19671008 198702 2 003
III/c
Pengadministrasian Umum (Diperbantukan
pada TK Pertiwi - Dharma Wanita)
SMU
P
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
16
36 NORMAL 19640315 199001 1 003
III/b
Pengadministrasian Umum
(Pada TU Asisten Administrasi Umum dan
Staf Ahli)
SMU L
37 NYEMAS AGUSMINI 19620819 198503 2 005
III/b Pengadministrasian
Umum (Adm. Keuangan Setda)
SMU
P
38 SALAM 19610517 198503 1 008
III/b Pengadministrasian Umum (TU Ass III)
SMU L
39 SILVIA MARIA 19650520 198603 2 017
III/b Pengadministrasian Umum ( TU Wagub)
SMU
P
40 KRISNAWATI 19650210 198603 2 019
III/b Pengadimintrasian Umum
(Diperbantukan pada TP-PKK Provinsi)
SMU
P
41 RUSTINAH 19640104 198902 2 002
III/b Pengadministrasian
Umum (Adm. Peng.Keuangan)
SMU
P
42 SAPARIAH 19640204 198703 2 011
III/b Pengadministrasian
Umum (Tu Biro SMU
P
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
17
43 SABLI 19630914 198902 1 005
III/b Pengadministrasian
Umum (Adm. Peng.Keuangan)
SMU L
44 SARTIYAH 19640717 198603 2 022
III/b Pengadministrasian
Umum (Adm. Peng.Keuangan)
SMU
P
45 SURYA DARMA 19700906 199203 1 006
III/b Pengadministrasian Umum ( Staf Ahli )
SMU L
46 SY. AHMAD 19640510 199303 1 006
III/b Pengadministrasian
Umum (Urusan Dalam) SMU L
47 M. SALEH 19620619 198101 1 001
III/b Pengadministrasian
Umum (Adm. Peng.Keuangan)
SMU L
48 H. IRIANDRI AMARULLAH III/b Pengadministrasian
Umum (TU Biro ) SMU L
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
18
49 SRI APRIASTUTI 19740424 199603 2 003
III/a Pengadministrasian
Umum (Tu Biro ) SMU
P
50 TURMAN 19650507 198503 1 009
III/a Pengadministrasian
Umum (Urusan Dalam) PAKET C L
51 HABUDIN 19711012 200212 1 008
II/d
Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
SMA L
52 SUPANDI 19750601 200312 1 005
II/d
Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
SMA L
53 SUTRISNO 19700328 200701 1 017
II/c Sopir/Pengemudi SEKDA SMA L
54 AGUSTIARDI 19700615 200801 1 017
II/c Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)
SMU L
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
19
55 SURAHMAN 19680424 200801 1 011
II/c Pengadministrasian
Umum (TU Gub) SMU L
56 DANIL ISOMI 19830824 201101 1 002
II/b Pengadministrasian
Umum (Laporan Keuangan)
SMK L
57 TATI SUGIARTI 19651015 198603 2 017
II/c Pengadministrasian
Umum (TU Umum dan Biro Umum)
SMP
P
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
20
A. Kondisi Sarana dan Prasarana Tabel 1.4
Kondisi Sarana dan Prasarana
No Uraian Jumlah Rp.
KIB A (Tanah) 1.244.000,00
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I 1.244.000,00
2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
KIB B (Peralatan dan Mesin) 31.496.353.545,00
1 Alat-alat Bantu 73.764.116,00
2 Alat Angkutan Darat Bermotor 779.876.209,00
3 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4.808.477,00
4 Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang 0,00
5 Alat kantor 2.215.095.119,00
6 Alat Rumah Tangga 22.400.786.454,00
7 Komputer 4.481.533.833,00
8 Meja dan Kursi kerja Rapat Pejabat 719.512.123,00
9 Alat Studio 221.663.338,00
10 Alat Komunikasi 1.700.000,00
11 Peralatan Pemancar 7.656.450,00
12 Alat Kedokteran 22.690.000,00
13 Alat Kesehatan 52.826.426,00
14 Senjata Api 192.500.000,00
15 Persenjataan Non Senjata Api 294.800,00
16 Alat Keamanan dan Perlindungan 321.646.200,00
KIB C (Gedung dan Bangunan) 14.499.384.608,00
1 Bangunan Gedung Tempat kerja
2 Bangunan gedung Tempat Tinggal 14.499.384.608.00
KIB D (Jalan,Jembatan, Irigasi dan Jaringan) Nihil
1
Nihil
KIB E (Aset Tetap Lainya) 267.386.902,00
1 Buku dan Kepustakaan 0
2 Barang Bercorak Kesenian Budaya 267.386.902,00
KIB F (Konstruksi Dalam Pekerjaan) Nihil
1
Nihil
Jumlah Total 46.264.369.055,00
Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Biro Umum Tahun 2018
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
21
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
A. VISI DAN MISI SKPD
1. VISI BIRO UMUM
Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang
diinginkan, Biro Umum Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus
mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan
senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.
Salah satu perubahan yang sangat berpengaruh adalah pelaksanaan
otonomi daerah yang diikuti dengan Reformasi Birokrasi yang mengarah
pada bentuk pelayanan prima .
Untuk memenuhi harapan di atas serta untuk menjabarkan visi dan
misi Kepala Daerah Kalimantan Barat, maka Visi Biro Umum adalah :
2. MISI BIRO UMUM
Misi merupakan suatu langkah sistematis yang akan dilaksanakan oleh
Biro Umum Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai visi yang telah
digariskan yang dijabarkan dalam suatu tujuan organisasi, sehingga
pelaksanaan visi Biro Umum yang telah ditetapkan dapat terwujud atau
tercapai.
UNGGUL DALAM PELAYANAN UMUM
DAN PELAYANAN TERHADAP PIMPINAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
22
Adapun Misi Biro Umum adalah : be
be
B. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
1. TUJUAN
a. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan
berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan.
b. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam
pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan.
c. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja
dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan.
2. SASARAN
a. Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang
berkualitas.
b. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka
peningkatan kinerja.
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka
menunjang pelayanan umum dan pimpinan.
Penetapan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Barat
pada umumnya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, tujuan menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan mengarahkan
perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Instansi
Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu – tamu Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat , dan Masyarakat secara luas serta
pimpinan.
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus
meningkatkan kemampuan yang dimiliki.
3. Memanfaatkan Sarana dan Biaya secara efisien dan efektif
untuk kepentingan pelayanan umum dan Pimpinan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
23
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD
Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat harus dipilih strategi yang tepat agar dapat
meningkatkan kinerja yang diarahkan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan potensi
sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha
mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan daerah. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup
penetapan kebijakan dan program operasional.
Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan
pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah
yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud untuk mencapai hasil yang
konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan.
Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan
visi Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan dapat berupa
regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber
daya, dana dan waktu.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai :
1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting
dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun
masyarakat)
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan
visi.
Seiring dengan berkembangnya organisasi, pemerintah dituntut untuk
memberikan pelayanan yang prima, demikian juga halnya dengan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk memberikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
24
pelayanan yang terbaik terhadap pimpinan, lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal sehingga perlu disusun tahapan perencanaan yang
konsisten dan berkelanjutan dimana salah satu instrumen intinya melalui
penyusunan Rencana Strategis.
Dalam menyusun Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-
2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan revisi
atas Renstra nya yang diimplementasikan dalam setiap penyusunan program
dan kegiatannya sampai tahun 2018.
Renstra Biro Umum tahun 2013-2018 memuat Strategi dan arah kebijakan
yaitu:
1. Strategi :
Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efesien, efektif dan
berkulitas untuk kepentingan umum dan pimpinan
Kebijakan yang di tempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :
a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan
Kepegawaian
Kebijakan tersebut dengan melakukan perbaikan pelayanan dan sistem
pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian sehingga tertib dan
tertatanya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan
Pengendalian Program
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
25
Kebijakan tersebut dengan meningkatkan kemampuan penyusunan
program dan pengendalian sehingga program yang direncanakan dapat
dilaksanakan secara konsisten baik dalam hal perencanaan,
penganggaran maupun pelaksanaannya berdasarkan prioritas
kebutuhan riil yang dilaksanakan secara strategis, efesien, efektif, tepat
sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Kebijakan dilakukan dengan memperbaiki/menata manajemen
pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan
daerah sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan serta
tertib administrasi keuangannya.
d. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Urusan Rumah Tangga Pimpinan
dan Urusan Dalam
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan serta
memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah
maupun kegiatan-kegiatan pimpinan yang didukung dengan peralatan
dan perlengkapan yang memadai serta dikelola dengan baik guna
optimalisasi pemanfaatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
e. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala daerah
Kebijakan dilaksanakan dengan memfasilitasi seluruh kegiatan
kedinasan pimpinan dan pelayanan kebutuhan.
f. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan dan Penertiban
Aset
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan penyelenggaraan
pengelolaan dan penertiban urusan aset sehingga penyelenggaraan
Pemerintah dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan
benar serta tercipta tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
26
2. Strategi :
Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam
melaksanakan tugas pelayanan umum dan Pimpinan.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM / Aparatur
Kebijakan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme sumberdaya aparatur melalui Diklat Struktural, Diklat
Teknis maupun Non Teknis.
b. Kebijakan Peningkatan Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pembinaan karir,
kedisiplinan, kerohanian/mental spiritual, keolahragaan, kesenian dan
peningkatan tunjangan pegawai.
3. Strategi :
Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja
dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kerja
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana sesuai prioritas kebutuhan riil pelayanan,
optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah melalui peningkatan
pemeliharaan.
D. Standar Pelayanan Umum (Standar Operasional Prosedur “ SOP ”) Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat :
1. Peraturan Penetapan SOP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 0455 / UM / 2018 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 0121 / UM / 2014 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Jumlah SOP (Teknis) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat sebanyak 34 SOP terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
27
No. Uraian / Judul SOP
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
4. SOP Prosedur Penyampaian SPJ ke Bendahara
5. SOP Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta Makan dan Minum Tamu
(Tahap Pemesanan)
6. SOP Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta Makan dan Minum Tamu
(Tahap Penyajian)
7. SOP Penyediaan Makan dan Minum Harian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
8. SOP Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
9. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
10. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan
11. SOP Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
12. SOP Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Lainnya
13. SOP Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Mess
14. SOP Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
15. SOP Penanganan Administrasi Surat Dinas
16. SOP Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Gub/Wagub
17. SOP Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah
18. SOP Pelayanan Permintaan Barang ATK, Cetak, Kelengkapan Komputer
dan Plakat
19. SOP Persiapan Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
20. SOP Persiapan Penyusunan penetapan Kinerja (TAPKIN)
21. SOP Penyusunan Rencana strategis (RENSTRA)
22. SOP Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
23. SOP Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
24. SOP Persiapan Penyusunan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPA)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
28
25. SOP Persiapan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
26. SOP Penyusunan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
27. SOP Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
28. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
29. SOP Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
30. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah
31. SOP Penyusunan Laporan Operasional Sekretariat Daerah
32. SOP Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat Daerah
33. SOP Penyusunan Neraca Sekretariat Daerah
34. SOP Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Sumber data : SOP Biro Umum
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
29
Tabel 2.1
E. KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2018
No Program RENSTRA RENJA RKPD RKA DPA DPAP
SEKRETARIAT DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat √ √ √ √ √ √
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
√ √ √ √ √ √
3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah √ √ √ √ √ √
4 Penyediaan jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
√ √ √ √ √ √
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor √ √ √ √ √ √
6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
√ √ √ √ √ √
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
√ √ √ √ √ √
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
√ √ √ √ √ √
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
30
9 Penyediaan Makanan & Minuman √ √ √ √ √ √
10 Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
√ √ √ √ √ √
11 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
√ √ √ √ √ √
12 Penyediaan Jasa Penatausahan Keuangan dan Barang
√ √ √ √ √ √
13 Penataan dan Pemeliharaan Arsip √ √ √ √ √ √
14 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
√ √ √ √ √ √
2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
√ √ √ √ √ √
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional
√ √ √ √ √ √
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/ Kipas Angin
√ √ √ √ √ √
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor
√ √ √ √ √ √
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
√ x x √ √ x
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
31
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess Asrama
√ √ √ √ √ √
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair √ √ √ √ √ √
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Beserta Kelengkapannya
√ √ √ √ √ √
4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Penyusunan Penetapan Kinerja √ √ √ √ √ √
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
1 Penyusunan Laporan Keuangan √ √ √ √ √ √
2 Penyusunan LAKIP √ √ √ √ √ √
3 Penyusunan Renstra √ √ √ √ √ √
4 Penyusunan Renja SKPD √ √ √ √ √ √
5 Penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Umum
√ √ √ √ √ √
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
32
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √ √ √
7 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
√ √ √ √ √ √
6 Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
1 Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset
√ √ √ √ √ √
7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1
Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam dan keluar Daerah
√ √ √ √ √ √
2 Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
√ √ √ √ √ √
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
√ √ √ √ √ √
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasrana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
√ √ √ √ √ √
5 Rehabiltasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH
√ √ √ √ √ √
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
33
6 Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
√ √ √ √ √ √
8 Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemda
1 Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Pimpinan
√ √ √ √ √ √
2 Penyusunan Bahan Klarifikasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional
√ √ √ √ √ √
3 Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Kalbar
√ √ √ √ √ √
4 Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatusahaan Biro dan Pimpinan
√ √ √ √ √ √
5 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum
√ √ √ √ √ √
6 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS di Lingkungan Setda
√ √ √ √ √ √
7 Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah melalui Tim AD Hoc
√ √ √ √ √ √
8 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
√ √ √ √ √ √
9 Peningkatan Pelayanan Tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
√ √ √ √ √ √
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
34
10 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
√ √ √ √ √ √
11 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
√ √ √ √ √ √
12 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan √ √ √ √ √ √
13 Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum
√ √ √ √ √ √
9 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda
1 Penataan Administrasi Keuangan Setda √ √ √ √ √ √
2 Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan Setda
√ √ √ √ √ √
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 35
BAB III URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi
1. Ringkasan Urusan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat
Program di Biro Umum terdapat 9 (Sembilan) program yang terdiri dari :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah
Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
- Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 7 kegiatan :
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan
Dinas /Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/ Kipas Angin
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mess/Asrama
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 36
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja Beserta Kelengkapannya
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1
kegiatan :
- Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan terdiri dari 7 Kegiatan :
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Kegiatan Penyusanan LAKIP
- Kegiatan Penyusunan RESTRA
- Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD
- Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari 1 Kegiatan :
- Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset
g. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah terdiri dari 6 kegiatan :
- Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan luar Daerah
- Kegiatan Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
- Kegiatan Pengadaan Sarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan
Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
- Kegiatan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 37
h. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah terdiri
dari 13 kegiatan :
- Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan
- Kegiatan Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Oleh lembaga Pengawasan Fungsional
- Kegiatan Peningkatan Wawasan dan kinerja Pengelolaan Keuangan
Setda Prov. Kalbar
- Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan
pimpinan
- Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum
- Kegiatan Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS di Lingkungan Setda
- Kegiatan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad
HOC
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah
Tangga Asisten Administrasi Umum
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah
Tangga Staf Ahli
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah
Tangga Sekretaris Daerah
- Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Biro Umum
i. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda terdiri dari
2 kegiatan :
- Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Setda
- Kegiatan Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di
Lingkungan Setda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 38
B. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2018
Kode Rekening Uraian Program dan
Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi
% Realisasi Belanja Tidak Langsung
Jenis Belanja
Total Realisasi
Pemeliharaan Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03 Biro Umum Setda Prov.Kalbar
65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308,75 91.30
Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 39
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2018
Kode Rekening Instansi / Organisasi Anggaran Belanja
Realisasi
% Realisasi Belanja Tidak Langsung
Jenis Belanja Total Realisasi Belanja
Pemeliharaan Barang & Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.03 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR
65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308.75 91.30
1.20.1.20.03.00.00 Non Program 44.552.720.503,63 43.883.046.204,75
43.883.046.204,75 98.50
1.20.1.20.03.00.00.51 Belanja Tidak Langsung
44.552.720.503,63 43.883.046.204,75
43.883.046.204,75 98.50
1.20.1.20.03.00.00.52 Belanja Langsung (Pegawai)
4.954.110.000,00
4.684.687.500,00 94.56
1.20.1.20.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.890.232.120,00 0,00 0,00 5.156.917.963,00 0.00 5.156.917.963,00 52.14
1.20.1.20.03.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000,00 0,00 0,00 22.729.000,00 0,00 22.729.000,00 75.76
1.20.1.20.03.01.01.03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
11.500.000,00 0,00 0,00 7.997.075,00 0,00 7.997.075,00 69.54
1.20.1.20.03.01.01.04 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
15.500.000,00 0,00 0,00 5.033.600,00 0,00 5.033.600,00 32.47
1.20.1.20.03.00.01.05 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
20.600.000,00 0,00 0,00 7.429.500,00 0,00 7.429.500,00 36.07
1.20.1.20.03.00.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor
297.558.000,00 0,00 0,00 294.846.200,00 0,00 294.846.200,00 99.09
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 40
1.20.1.20.03.00.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
489.950.000,00 0,00 0,00 486.475.000,00 0,00 486.475.000,00 99.29
1.20.1.20.03.00.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
243.930.000,00 0,00 0,00 241.266.000,00 0,00 241.266.000,00 98.91
1.20.1.20.03.00.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
277.799.400.00 0,00 0,00 269.850.250,00 0,00 269.850.250,00 97.14
1.20.1.20.03.00.01.13 Penyediaan Makanan dan minuman
3.521.974.124,00 0,00 0,00 2.808.841.000,00 0,00 2.808.841.000,00 79.75
1.20.1.20.03.00.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
876.531.000,00 0,00 0,00 509.257.386,00 0,00 509.257.386,00 58.10
1.20.1.20.03.00.01.15
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya
2.691.952.596,00 0,00 0,00 84.936.852,00 0,00 84.936.852,00 3.16
1.20.1.20.03.00.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
888.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip
74.087.000,00 0,00 0,00 559.500,00 0,00 559.500,00 0.76
1.20.1.20.03.00.01.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
450.850.000,00 0,00 0,00 417.696.600,00 0,00 417.696.600,00 92.65
1.20.1.20.03.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
331.820.000,00 0,00 235.747.410,00 235.747.410,00 0,00 235.747.410,00 71.05
1.20.1.20.03.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
109.950.000,00 0,00 63.865.200,00 63.865.200,00 0,00 63.865.200,00 58.09
1.20.1.20.03.01.02.18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional
71.300.000,00 0,00 44.545.210,00 44.545.210,00 0,00 44.545.210,00 62.48
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 41
1.20.1.20.03.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin
38.970.000,00 0,00 28.360.000,00 28.360.000,00 0,00 28.360.000,00 72.77
1.20.1.20.03.01.02.21
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor
37.400.000,00 0,00 31.965.000,00 31.965.000,00 0,00 31.965.000,00 85.47
1.20.1.20.03.01.02.24
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala mess/ asrama
68.900.000,00 0,00 67.012.000,00 67.012.000,00 0,00 67.012.000,00 97.26
1.20.1.20.03.00.02.64 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43
1.20.1.20.03.00.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya
358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43
1.20.1.20.03.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44
1.20.1.20.03.00.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja
22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44
1.20.1.20.03.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
339.521.000,00 0,00 0,00 37.316.000,00 0.00 37.316.000,00 10.99
1.20.1.20.03.00.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan
72.350.000,00 0,00 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 12,23
1.20.1.20.03.00.06.02 Penyusunan Lakip 29.320.000,00 0,00 0,00 5.260.000,00 0,00 5.260.000,00 17.94
1.20.1.20.03.00.06.03 Penyusunan Renstra 49.690.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 42
1.20.1.20.03.00.06.04 Penyusunan Renja SKPD
51.491.000,00 0,00 0,00 4.481.000,00 0,00 4.481.000,00 8.70
1.20.1.20.03.00.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
21.200.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 9.91
1.20.1.20.03.00.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
86.620.000,00 0,00 0,00 10.875.000,00 0,00 10.875.000,00 12.55
1.20.1.20.03.00.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
28.850.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 19.93
1.20.1.20.03.00.07 Program Peningkatan Pengelolaaan Aset Daerah
39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0.00 4.700.000,00 12.01
1.20.1.20.03.00.07.01 Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset
39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 12.01
1.20.1.20.03.00.16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.134.216.600,00 0,00
1.656.875.240,00
2.934.357.375,00
665.712.095.00
3.600.069.470,00
58.69
1.20.1.20.03.00.16.01
Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan Keluar Daerah
1.135.906.300,00 0,00 0,00 188.210.349,00 0,00 188.210.349,00 16.57
1.20.1.20.03.00.16.02
Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
920.000.000,00 0,00 0,00 768.805.886,00 0,00 768.805.886,00 83.57
1.20.1.20.03.00.16.03
Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1.730.065.200,00 0,00 0,00 241.711.900,00 418.181.095,00 659.892.995,00 38.14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 43
1.20.1.20.03.00.16.04
Pemeliharaan sarana dan Prasaaarana Perlengkapan dan peralatan dilingkungan Rumah jabatan KDH/WKDH
2.082.758.500,00 0,00 1.656.875.240,00 1.735.629.240,00 0,00 1.735.629.240,00 83.33
1.20.1.20.03.00.16.05
Rehabilitasi sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH
248.300.000,00 0,00 0,00 0,00 247.531.000,00 247.531.000,00 99,69
1.20.1.20.03.00.16.06
Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
17.186.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.17
Program Kekuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Daerah
3.124.086.000,00 0,00 0,00 1.482.902.761,00 0.00 1.482.902.761,00 47.47
1.20.1.20.03.00.17.01 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan
132.696.000,00 0,00 0,00 103.989.200,00 0,00 103.989.200,0 78.37
1.20.1.20.03.00.17.02
Penyusunan bahan Klarifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pengawasan fungsional
150.510.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 1.89
1.20.1.20.03.00.17.03
Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar
172.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.17.04
Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan
83.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 44
1.20.1.20.03.00.17.05 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum
72.790.000,00 0,00 0,00
.1.490.000,00
0,00 .1.490.000,00
2.05
1.20.1.20.03.00.17.06 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda
11.300.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 12.83
1.20.1.20.03.00.17.07
Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc
161.860.000,00 0,00 0,00
18.072.800,00
0,00 18.072.800,00
11.17
1.20.1.20.03.00.17.08
Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
274.771.000,00 0,00 0,00 159.020.900,00
0,00
159.020.900,00
57.87
1.20.1.20.03.00.17.09
Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
950.000.000,00 0,00 0,00
550.355.535,00
0,00
550.355.535,00
57.93
1.20.1.20.03.00.17.10
Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
295.300.000,00 0,00 0,00
226.055.426,00
0,00
226.055.426,00
76.55
1.20.1.20.03.00.17.11
Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
190.000.000,00 0,00 0,00
33.687.900,00
0,00
33.687.900,00
17.73
1.20.1.20.03.00.17.15 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan
599.650.000,00 0,00 0,00
384.345.000,00
0,00
384.345.000,00
64.09
1.20.1.20.03.00.17.16
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum
28.886.000,00 0,00 0,00
1.586.000,00
0,00 1.586.000,00
5.49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 45
1.20.1.20.03.00.18
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda
283.710.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0.00 2.600.000,00 0.92
1.20.1.20.03.00.18.01 Penataan Administrasi Keuangan Setda
211.480.000,00 0,00 0,00
1.850.000,00
0,00 1.850.000,00
0.87
1.20.1.20.03.00.18.02
Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda
72.230.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
1.04
Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 46
C. Permasalahan dan solusi
a. Permasalahan
1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam
pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun
pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan
2. Belum optimalnya pengelolaan asset di lingkungan Biro Umum
b. Solusi
Untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi, maka upaya yang
dilakukan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam
mencapai sasaran di masa yang akan datang dilakukan langkah–langkah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam
pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun
pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan
2. Mengoptimalkan pengelolaan Aset di lingkungan Biro Umum
D. Indikator Kinerja Kunci (Terlampir)
1. Tataran Pelaksana Kebijakan.
a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
terdiri dari:
1) Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Biro Umum Setda
Provinsi Kalimantan Barat.
Biro Umum tidak ada melaksanakan Program Nasional secara
langsung namun mempunyai peranan dalam menunjang tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang pelayanan.
2) Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimiliki Biro Umum
Setda Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Keputusan Kepala Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 0455 /
UM / 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 0121 / UM /
2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 47
b. Aspek Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Terdiri dari Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus
dilaksanakan menurut Peraturan Menteri. Dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat,
menggunakan instrumen yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Adapun Instrumen Pemerintah Daerah yang
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
adalah sebagai berikut:
Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah terdiri dari:
1) Ratio Jabatan dan Eselonering yang terisi.
Dari data yang terlihat sebagaimana tabel di atas, terlihat bahwa dari
jumlah pegawai sebanyak 57 orang yaitu Formasi jabatan Struktural
yang tersedia sebanyak 18 orang antara lain Eselon I yaitu Sekretaris
Daerah, Eselon II terdiri dari Asisten (1 orang), Staf Ahli (3 orang),
Kepala Biro Umum (1 orang), Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang,
Eselon IV sebanyak 9 (sembilan) orang sedangkan jumlah Pejabat
yang ada sebanyak 17 orang.
2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD.
Berdasarkan data kepegawaian tahun 2018 pada Biro Umum Setda
Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 orang pejabat fungsional
arsiparis dan 37 orang pejabat fungsional umum.
d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah terdiri dari
1) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sebanyak 17 orang pejabat struktural pada Biro Umum Setda Provinsi
Kalimantan Barat sudah memenuhi syarat pendidikan formal sesuai
dengan bidang tugasnya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 48
2) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan.
Sebanyak 17 orang pejabat struktural pada Biro Umum Setda Provinsi
Kalimantan Barat sudah memenuhi syarat pendidikan pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan jabatan strukturalnya.
e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD Biro
Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun anggaran
menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Renstra demi
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renja
direalisasikan perencanaannya melalui RKA.
2) Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD Dalam
Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
direncanakan 9 program sesuai dengan RKPD.
3) Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD.
Dalam Renja RKPD terakomodir 9 program, sesuai dalam RKA SKPD
diakomodir 9 program.
4) Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD.
Dalam Renja SKPD terakomodir 9 program, sesuai dalam DPA SKPD
diakomodir 9 program.
f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. Pada Tahun 2018 Biro
Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat mengelola anggaran sebesar
Rp.65.076.789.723,63 atau 1,16 % dari total APBD Provinsi
Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.609.255.507.127,00
2) Belanja Modal terhadap total belanja SKPD. Dari total belanja Biro
Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar
Rp. 59.415.372.308,75 belanja modal yang terealisasi sebesar
Rp. 665.712.096,00 atau 1,12 %.
3) Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa. Total
belanja barang dan jasa sebesar Rp. 10.181.926.509,00,00 termasuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 49
belanja pemeliharaan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 1.848.077.440,00 atau 18.15 %
4) Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja SKPD. Belanja
pemeliharaan sebesar Rp 1.848.077.440,00 atau 3.11 % dari total
belanja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar
Rp. 59.415.372.308,75.
5) Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, CaLK). Dalam menyusun laporan
keuangan, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2018 laporan
keuangan meliputi LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, CaLK.
g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:
1) Keberadaan Inventarisasi Barang atau Aset SKPD. Pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD) tahun anggaran 2018 dilaksanakan oleh
Pengurus Barang Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 24/PA/2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna
dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018. Dalam penataan Barang Milik Daerah,
Pengurus Barang Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat melaksanakan inventarisasi maupun pembukuan lainnya
terhadap barang yang dikelolanya dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2) Rasio aset yang tidak digunakan terhadap total aset. Aset yang
dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
tercatat di dalam Buku Inventarisasi Aset. Aset yang tidak digunakan
sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dari total aset sebesar Rp.
46.264.369.055,00.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 50
h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat terdiri
dari:
1) Jumlah fasilitas/prasarana informasi. Terdapat papan pengumuman di
Biro Umum sebagai tempat untuk melihat informasi penting yang perlu
disampaikan .
2) Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat. Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum pernah melaksanakan survey
atas pelaksanaan kinerjanya kepada masyarakat karena Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak bersentuhan
langsung dengan masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 51
BAB IV PENUTUP
Selama Tahun 2018 Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat telah menunjukkan peningkatan khususnya pada bidang pelayanan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga jalannya penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah menjadi lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk menunjang peningkatan yang signifikan pada bidang pelayanan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa
kegiatan yang menjadi prioritas dalam bidang Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dimana esensi dari pelayanan ini sebagai
bentuk wujud pelayanan terhadap Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu
– Tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Masyarakat secara luas serta
pimpinan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan.
Secara garis besar, untuk perkembangan data capaian kinerja Tahun 2018
mengalami peningkatan, hal ini dilatar belakangi dengan melakukan verifikasi
terhadap obyek kegiatan pada bagian-bagian di Biro Umum, dan penambahan
sarana dan prasarana.
Kegiatan Penyusunan LPPD dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan
hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat
melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah secara transparan dan terukur
dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja pembangunan daerah dan capaian
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 52
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini
disusun untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
TTD
HENDRA, S.Sos
Pembina Tk. I NIP. 19680925 198908 1 001