bab i pendahuluan 2019.pdf · negara republik indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1, pemberian...

Rencana kerja KECAMATAN BUMIAJI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2019 SKPD Kecamatan Bumiaji yang selanjutnya disebut

( RENJA ) adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD Kecamatan Bumiaji, dan

pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program

dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD yang dicapai pada

masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 SKPD Kecamatan Bumiaji

dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan

Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala

Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran

serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu

meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam

pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman

sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan

antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan

tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi

dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.


Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 SKPD Kecamatan Bumiaji memuat

usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD Kecamatan Bumiaji serta kerangka pendanaan daerah, Renja SKPD Kecamatan

Bumiaji secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda SKPD dan rencana resmi

daerah ( RKSKPD, RPJMD dan Renstra SKPD ) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi /

Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan

amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus

mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara

langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah

pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan

metode dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak

yang berkepentingan ( Stake holder ) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan

pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah

diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan

pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder

atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Bumiaji Tahun 2019 disusun

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, mengacu kepada Rancangan RK SKPD

Pemerintah Kota Batu Tahun 2019, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan priode sebelumnya.


1.2.Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 SKPD

Kecamatan Bumiaji adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355 ) ;

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389) ;

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

e) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421) ;

f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23

2014;

g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


h) peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ;

i) Peraturan Pemerintah Nomor 40 2006 tentang tata cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional

j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

k) Permendagri Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD tahun 2018;

l) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

m) Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2016 tentang Keduukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dab Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana kerja ( RENJA ) kecamatan Bumiaji adalah Sbb :

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Bumiaji dalam

melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan

program dan sasaran kegiatan ynag telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun

2019 dapat tercapai;

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di

Kecamatan Bumiaji Tahun 2019;

Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan

rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019;

Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Bumiaji.


1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Bumiaji

adalah sebagai berikut :

Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Bumiaji dalam pelasanaan

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;

Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipasif dan

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambunagan.

Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan Kecamatan Bumiaji

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi di Kecamatan

Bumiaji.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Bumiaji adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelasanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian RENSTRA SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungus SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

a. Faktor- factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan


b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu dalam

melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/kegiatan telah

dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu

ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 KECAMATAN BUMIAJI

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA CAPAIAN

PROGRAM (RENSTRA SKPD)

TAHUN 2019

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KEGIATAN S/D

TH 2019

TARGET DAN REALISASI KINERKA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

TARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA SKPD TH

2019)

PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RESTRA SKPD TH 2019

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2018

REALISASI RENJA SKPD

TAHUN 2018

TINGKAT REALISASI

%

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TINGKAT CAPAIAN REALISASI

TARGET RENSTRA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% meningkatnya kepuasan layanan

administrasi

100% 100%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya tagihan listrik, air, telpon, internet selama 1 tahun

12 bulan 12 bulan 99,05

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan yang sudah dibayar honornya

27 orang 27 orang 96,80

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah honor jasa kebersihan yang dibayarkan

5 orang 5 orang 97,99

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tercukupi

11 unit 11 unit 99,91

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tercukupi

50 jenis 50 jenis 99,38

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan


- Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik / Penerangan Bangunan Kantor

jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/bangunan kantor


- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan rumah tangga yang tersedia


- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

jumlah bahan makan minum kantor dan tabung gas yang tersedia


- Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makan minum rapat, tamu dan kegiatan yang tersedia

100 kali 100 kali 99,97

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

50 kali 50 kali 99,89

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam darah

12 bulan 12 bulan 100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi ( omput cleaner, water dispenser, ompu, karpet, tangga almunium, papan flipchart, hardisk eksternal, printer, scanner, camera, omputer e, drone, cctv)

13 Jenis 13 Jenis 87,92

- Pengadaan Komputer Jumlah/unit omputer hasil pegadaan (PC dan Laptop)

2 Unit 2 Unit 84,26

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah paket pekerjaan untuk pemelharaan gedung (Pemeliharaan Gd tdk bertingkat dan Pemeliharaan Taman)

2 paket 2 paket 98,67

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

2 Mobil, 5 Motor

2 Mobil, 5 Motor

96,32

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

% Meningkatnya pelayanan berbasis teknologi informasi

100% 100%

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah aplikasi yang tersedia, Jumlah sosialisasi penggunaan aplikasi, Jumlah hardware

1 Paket , 1 Kali, 1 Unit

1 Paket , 1 Kali, 1 Unit

95,71

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

% Meningkatny rasa keperdulian

masyarakat terakait kemana

dan kemanan

100% 100%

- Monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Kelembagaan

jumlah sosialisasi dan kegiatan terkait dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kantrantibmas

12 keg, 360 Orang

12 keg, 360 Orang

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Kelurahan

% Meningkatnya keberdayaan lembaga di

tingkat kecamatan

100% 100%

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

jumlah sosialisasi dan kegiatan yang dilaksanakan dlm rangka memberdayakan lembaga dan ormas; Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan

5 Lembaga 4 keg, 3 lembaga

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

% Meningkatnya peran serta desa

dalam pengembangan

desa wisata

100% 100%

- Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Jumlah pembekalan dan pendampingan terkait pengembangan desa wisata; Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengembangan desa wisata; Jumlah dokumen perencanaan pengembangan desa wisata

12 kali 270 Orang 1 dok

12 kali 270 Orang 1 dok

100%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

% Meningkatnya Kesadaran

maysarakat terkait

lingkungan hidup

100% 100%

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembinaan/ pendampingan/ pelatihan pengelolaan persampahan di 1 desa 1 dusun

355 Orang 355 Orang

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

% Meningkatnya Partisipasai Masyarakat

Dalam Rangkaian Hari

Hari Besar Nasional

100% 100%

Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari-Hari Besar

Jumlah rangkaian kegiatan pendukung hari-hari bear nasional (HUT RI, HUT Kota Batu dan Hari lahirnya Pancasila)

3 Rangkaian Kegiatan

3 Rangkaian Kegiatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/ Kelurahan

% Meningkatnya partisipasi mayarakat

dalam musrenbang

tingkat kecamatan

100% 100%

- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan; Jumlah pembinaan/ pendampingan terkait penyusunan perencanaan usulan pembangunan desa; jumlah desa yang terlibat kegiatan musrenbang; jumlah perwakilan masy yang berpartisipasi dlm musrenbang; jumlah usulan prioritas desa yang mendapatkan rekomendasi kecamatan

225 orang 225 orang

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

% Meningkatnya Kapasitas

sumber daya aparatur

pemerintah desa

100% 100%

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Jumlah pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam rangka tertib administrasi desa

4 kali, 9 desa,

…. Orang

4 kali, 9 desa,

…. Orang

bagi perangkat desa; jumlah desa yang mengikuti pelatihan terkait manajemen PemDes; jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan

Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

% Meningkatnya Peran serta Perempuan

dalam pembangunan

100% 100%

- Fasilitasi Kegiatan PKK Jumlah rapat rutin PKK yang terfasilitasi; Jumlah kegiatan PKK yang terfasilitasi

12 kali rapat, 3 keg

12 kali rapat, 3 keg

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

% Menigkatnya pemahaman desa terkait pengelolaan

keuangan desa

100% 100%

- Pendampingan Alokasi Dana Desa / Kelurahan

Jumlah desa yang terdampingi dan termonitoring, Jumlah kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait administrasi yang harus dipenuhi; jumlah dokumen administrasi pengelola keuangan yang tersedia; Jumlah rekomendasi yang memerlukan tindaklanjut

9 desa; 99 kali;

4 jenis (DD, ADD, BHPajak, BHRetribusi);

99 rekomedasi

9 desa; 99 kali;

4 jenis (DD, ADD, BHPajak, BHRetribusi);

99 rekomedasi

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Kelurahan

% meningkatnya Peran serta

Perempuan di desa

100% 100%

- Pelatihan Perempuan di Perdesaaan Dalam BIdang Usaha Ekonomi Produktif

Jumlah Pelatihan dan pendampingan terkait produk unggulan desa

1 Desa 1 Desa

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur

100% 100%

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

3 Orang 3 Orang

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 KECAMATAN BUMIAJI

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA CAPAIAN

PROGRAM (RENSTRA SKPD)

TAHUN 2019

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KEGIATAN S/D

TH 2019

TARGET DAN REALISASI KINERKA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

TARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA SKPD TH

2019)

PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RESTRA SKPD TH 2019

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2018

REALISASI RENJA SKPD

TAHUN 2018

TINGKAT REALISASI

%

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA

Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

Nilai SKM Aparatur Kecamatan

B

- Penyediaan barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

8 Jenis

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas

3 Orang

- Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Sarpras yang tersedia melalui pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

5 Jenis

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai SKM Kecamatan

B

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik

Jumlah Jenis Layanan Administrasi Publik

14 Layanan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan

Indikator Desa Berdaya yang Terfasilitasi

9 Desa Mandiri; 9 Desa

Swasembada

- Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamata dan Desa/ Kelurahan

Jumlah Lembaga yang Terfasilitas Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Tk Kecamatan

4 Lembaga

Jumlah Rapat Koordinasi Kamtrantib

12 Kali

- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Lingkup Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Mendapatkan Failitasi Pembinaan

1 Lembaga

Lomba Administrasi 10 Program Pokok PKK

1 Kali

Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK

1 Kali

Jumlah Pertemuan Rutin PKK dan Kader

1 Kali

- Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Jumlah Rangkaian Kegiatan seremonial yang Terlaksana

12 ka1

- Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Desa/ Kelurahan

Jumlah Desa yang Mengalami Peningkatan PADesnya

3 Desa

Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga yg Berkontribusi Terhadap Peningkatan PADes

3 Desa

Prosentase Peningkatan PADes

Belum Ada

Target

Program Peningkatan

kapasitas Aparatur

Kelembagaan Pemerintah

Desa/ Kelurahan

Desa yang Tertib administrasi Pemerintahan, Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Desa

72,5 %

- Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan

Jumlah Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan Desa Tepat Waktu (Bobot Penilaian 35)

9 Desa dengan score 80

- Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes dan perubahan Tepat Waktu (Bobot penilaian 45)

9 Desa dengan

Score 70

- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan

Jumlah Desa yang Kualitas Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahannya Baik (Bobot Penilaian 20)

9 Desa dengan

Score 65


2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu yang berkaitan dengan Tugas umum

Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan

Kecamatan Bumiaji, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan

teknis operasional.

1. Pada tataran kebijakan Kecamatan B um i a j i dapat diidentifikasi permasalahan

utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bumiaji sebagai berikut :

- Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan public pada

kecamatan Bumiaji yang dilakukan oleh Pemerinta Kota Batu;

- Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja

Kecamatan Bumiaji yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu;

- Kebijakan penetepan anggaran yang relative lama dalam kaitan pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya

pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bumiaji.

2. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja

di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bumiaji dapat diidentifikasi permasalahan

pelayanan Pemerintah Kecamatan Bumiaji, sebagai berikut :

- Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;

- Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan

dan belum optimalnya penyerapan swadaya urni dari masyarakat;

- Belum optimalnya perencanaan strategis pada tingkat SKPD, hal ini

dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana

membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut kurun waktu 5 (lima)

tahun;

- Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;


- Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman

tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD yang bersangkutan;

- Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan

kebencanaan masih rendah.

3. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan

Kecamatan Bumiaji sebagai berikut :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan desa terutama

pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali kurang optimal

dalam pelaksanaannya;

- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu

kelancaran tugas dan pelayanan;

- Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan

kinerja;

- Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu

system yang terpadu, efektif dan efisien.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Secara umum isu - isu penting/strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bumiaji

adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005,

senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi

dengan berbagai tantangan dimasa depan. Reformasi birokrasi pemerintah daerah

yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah

dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas

aparatur yang bersih dari KKN.


2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga Kota Batu terhadap kebutuhan pelayanan prima (services

excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai

kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan

komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar

pelayanan minimal public services and public complaint. Penataan sumber daya

aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat

kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan

masyarakat‟. yang juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang

menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan,

akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan

perhatian yang sungguh -sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja seluruh aparatur

pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah

pembaharuan sector penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka

mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur

Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih

kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih

responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengelolaan

pelayanan publik lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas

birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan

kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.


4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang

daerah, antara lain adalah :

1 terwujudnya tertib administrasi mengenai asset daerah, menyangkut

barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan

system pelaporan;

2 terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;

3 pengamanan barang daerah;

4 tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas strategi organisasi Kecamatan Bumiaji yang

harus dilakukan adalah dengan menerapkan 4 tujuan reformasi birokrasi dari 8 area

perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),

dengan area perubahan :

- Manajemen perubahan (mind set dan culture set);

- Penguatan pengawasan;

- Penguatan akuntabilitas kinerja.

2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :

- Penataan dan penguatan organisasi;

- Penataan sumber daya manusia (SDM).

3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :

- Penataan peraturan penundang-undangan;

- Penataan tatalaksana.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik.


Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah masih perlu

ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya

penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan,

perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu yang diperlukan

untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui

untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan

perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya

harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak

memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut

manajemen publik masa kini (new publik management) yang memiliki ciri bahwa

kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada

pelayanan yang “menyentuh hati” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang

berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (shareholder) sehingga pelayanan

lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan

pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan

publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2019 telah menentukan 5

(Lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Penguatan Kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, sosial dan pengarus utamaan jender dan penurunan angka kemiskinan;

2. Pemerataan pembangunan desa – kelurahan melalui peningkatan kualitas

infrastruktur dasar dan konektivitas daerah;

3. Peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penumbuhan agro wisata, umkm,

dan investasi daerah;

4. Peningkatan ketahanan pangan daerah dan kualitas lingkungan hidup guna

kelestarian sumber daya alam;


5. Pemantapan kondisi wilayah dan tata kelola pemerintahan guna peningkatan

kualitas pelayanan publik berbasik TIK.


Page 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu

model yang disebut Sistem Manajeman Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna

bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi

juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan

pembaangunan kepada pemerintah (button up) dalam wadah kegiatan Musyawarah

perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/kelurahan , kecamatan

hingga tingkat kabupaten. Sebagaimana tahun- tahun sebelumnya , pada tahun 2018

Kecamatan Bumiaji telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-

usulan pembangunan di Tahun 2018. Berikut usulan Program dan kegiatan dari

pemangku kepentingan :TABEL 2.3

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2019


Page 23

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan

prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta

kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat

sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban

oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat

memenuhi standart penyelenggaraan good governance and akuntabilitas public. Sesuai

dengan tema pembangunan tahun 2018 “ Penguatan SDM dan usaaha mikro serta

pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan yang berwawasan

lingkungan dengan didukung peningkatan infrastruktur”. Peranan Kecamatan Bumiaji

Pemerintah Kota Batu sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan- kebijakan

dalam upaya mengoptimalkan penyelengaraan fungsi Kecamatan BUMIAJI adalah

sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka

mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan


Page 24

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintahan desa;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas,

penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan :

“ Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan

Akuntabel Guna Mewujudkan Batu Kota Berintegritas”

Sasaran :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dati tujuan organisasi yang akan dicapai

dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan

sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun

sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bumiaji dalam rangka mewujudkan visi dan

misi organisasi adalah :

“ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mmencapai

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program

dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bumiaji

Pemerintah Kota Batu. Di Tahun 2019 pada Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu terdapat


Page 25

4 (empat) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan.Dalam rangka pelaksanaannya maka program,

kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program :

Program yang ditetapkan oleh Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu adalah :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah;

2. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa/Kelurahan;

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa /

Kelurahan;

Kegiatan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah :

a. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

c. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

b. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

a. Peningkatan pelayanan administrasi publik

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan;

a. Fasilitasi Peningkatan kualitas penanganan ketenteraman dan ketertiban tingkat

kecamatan dan Desa / kelurahan

b. Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Lingkup Kecamatan dan Desa / Kelurahan

c. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan

dan Desa / Kelurahan

d. Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Desa/Kelurahan

e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa

/ Kelurahan;

a. Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa /

Kelurahan

b. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

c. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan


Page 26

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu

Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL . 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN

2020 KECAMATAN BUMIAJI

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

LOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

TARGET

PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

Nilai IKM Aparatur

Kecamatan

Kecamatan Bumiaji

B 1.250.544.365 DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat

B 1.500.741.910

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran

Kecamatan Bumiaji

8 jenis 1.036.700.945 DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat

8 jenis 1.231.477.410

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

Kecamatan Bumiaji

3 org 11.550.000 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat

41 org 43.800.000

- Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

Jumlah jenis sarpras yang tersedia melalui pengadaan dan pengelolaan Sarana Prasarana Kedinasan PD

Kecamatan Bumiaji

5 Jenis

202.293.420 DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat

8 jenis

225.464.500

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan

B

40.990.000 A

101.097.507

- Peningkatan pelayanan

administrasi publik

Jumlah jenis layanan administrasi publik

Kecamatan Bumiaji

14 layanan

40.990.000 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat

14 layanan

101.097.507

-

Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

Indikator Desa Berdaya yang terfasilitasi

Kecamatan Bumiaji

9 Desa Mandiri dan 9 Desa

Swasembada

606.718.060 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

9 Desa Mandiri dan 9 Desa

Swasembada

989.231.560

- Fasilitasi Peningkatan kualitas penanganan ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan Desa / kelurahan

Jumlah Lembaga dan Orang yang terfasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan

Kecamatan Bumiaji

4 lembaga 45.116.000 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat

4 lembaga 164.999.200

Rapat koordinasi keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat. 156 orang (9 org Kasatgas Linmas Desa, 2 Org Forpimcam dan 2 org anggota Trantib

12 Kali 12 kali

Fasilitasi tim FKDM

3 kali

Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban dan Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Kerawanan Sosial Remaja

2 kali

- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Lingkup Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Jumlah Lembagaan Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mendapatkan fasilitasi pembinaan

Kecamatan Bumiaji

1 lembaga 89.316.500 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

3 lembaga 283.637.300

Lomba Administrasi 10

1 kali 1 kali

Program Pokok PKK

Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK

1 kali 1 kali

Pertemuan rutin PKK dan Kader

12 kali 12 kali

- Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Jumlah Rangkaian Kegiatan seremonial yang terlaksana

Kecamatan Bumiaji

12 kali 85.665.500 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

13 kali 153.975.000

Jumlah kegiatan sosialisasi bertemakan kebersihan lingkungan yang terfasilitasi

1 keg.

- Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Desa/Kelurahan

Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADes

Kecamatan Bumiaji

3 desa

386.620.060 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat

5 desa

386.620.060

Jumlah desa yang memiliki lembaga yang berkontribusi terhadap peningkatan PADes;

3 desa 5 desa

Prosentase Peningkatan PADesnya

Belum ada

target

Belum ada

target

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Desa yang tertib administrasi Pemerintahan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Kecamatan Bumiaji

72,5%

161.575.000 DAU,

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

77,5%

246.119.000

- Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan

Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan desa tepat waktu (bobot penilaian 35)

Kecamatan Bumiaji

9 Desa (dengan score 80 untuk desa yang menyelesaikan penyusunan perencanaan desa tepat waktu)

88.715.000 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

9 Desa (dengan score 85 untuk desa yang menyelesaikan penyusunan perencanaan desa tepat waktu)

88.715.000

- Fasilitasi

Pendampingan

Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes dan perubahan tepat waktu (bobot penilaian 45)

Kecamatan Bumiaji

9 desa (dengan score 70 untuk desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes dan Perubahan tepat waktu

25.616.000 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

9 desa (dengan score 75 untuk desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes dan Perubahan tepat waktu

70.645.000

- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan

Jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes dan perubahan tepat waktu (bobot penilaian 20)

Kecamatan Bumiaji

9 desa (dengan score 65 untuk desa yang tertib administrasi

47.244.000 Dana bagi Hasil Pajak Pusat, DAU, Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi

9 desa (dengan score 70 untuk desa yang tertib administrasi

86.750.000

- JUMLAH 2.059.827.423 JUMLAH 2.837.189.977

BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja

– SKPD) Kantor Kecamatan Bumiaji pada tahun 2019, maka akan terlihat jelas apa yang

menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas

sumber daya manusia / aparat yang memadai , sumber dana dan fasilitas yang cukup,

koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi .

Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan

manajeman bisa seimbang dan berkesinambungan

.

Diharapkan sekali Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Derah (Renja – SKPD )

Kantor Kecamatan Bumiaji tahun 2019 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana

Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Walikota Batu tahun 2019.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan,

bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Bumiaji, 2018

CAMAT BUMIAJI

ADITYA PRASAJA, S.STP,M.AP NIP. 19830305 200312 1 002

bab i pendahuluan 2019.pdf · negara republik indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1, pemberian...

Documents