bab i pendahuluan 1.1 maksud dan tujuan penyusunan ...bkad.bandungkab.go.id/download/calk.pdf6....

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018Pemerintah Kabupaten Bandung

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan KeuanganMaksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah

menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahamimengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Bandung selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. LaporanKeuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan-LRA,belanja, transfer, pembiayaan dengan pendapatan-LO, beban dari anggaran yangtelah ditetapkan, dan menilai kondisi keuangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas sertamengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantumenentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandungadalah menyajikan Informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalammenilai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sertabermanfaat dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Laporan Keuangan Konsolidasian yang disusun oleh Fungsi AkuntansiSKPKD/PPKD, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah pasal 296 ayat (1) yang berbunyi, “PPKD menyusun laporankeuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan dariSKPD”.Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan:1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaankebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuanyang telah ditetapkan secara periodik.

2. ManajemenMembantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatuentitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsiperencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, danekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. TransparansiMemberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakatberdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahuisecara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalampengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya padaperaturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

1


Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintahpada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikandan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggungbeban pengeluaran tersebut.

Selain itu laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahanmemiliki karakteristik kualitatif, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkandalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empatkarakteristik yang merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintahdapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

RelevanDikatakan relevan apabila informasi yang termuat dapat mempengaruhi

keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa laluatau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksihasil evaluasi mereka di masa lalu sehingga informasi laporan keuangan yang relevandapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya dan informasi yang relevanmemiliki :a. Manfaat umpan balik (Feedback Value);b. Manfaat prediktif (Predictive Value);c. Tepat waktu;d. Lengkap.

AndalInformasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan makapenggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yangandal memenuhi karakteristik :a. Penyajian Jujur;b. Dapat di Verifikasi (Veriliability);c. Netralitas.

Dapat DibandingkanInformasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapatdilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukanbila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkanmenerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akanmenerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yangsekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinyaperubahan.Dapat Dipahami

2


Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunadan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahamanpara pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yangmemadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanyakemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah, menyajikan informasi yangbermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusanbaik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk

membiayai seluruh pengeluaran;2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturanperundang-undangan;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakandalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruhkegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya;

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporanberkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupunjangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,apakah mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yangdilakukan selama periode pelaporan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentangPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bahwa LaporanKeuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer,Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas suatuentitas pelaporan

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah ini adalah sebagaibentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalampelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk programdan kegiatan berikut pendanaannya yang telah menjadi kesepakatan bersama antaraPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimanadituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan ini disampaikan kepada Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK-RI) untuk diperiksa, yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);3. Neraca;4. Laporan Operasional (LO);5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);6. Laporan Arus Kas (LAK); dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilampiri laporan keuangan BUMD danLaporan Keuangan Desa disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan

3


sebagai Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa LaporanKeuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c.Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan PerubahanEkuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan LaporanKeuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

(3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukansesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selanjutnya dalam hal ini, entitas pelaporan adalah Pemerintah KabupatenBandung periode pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2018.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Penyajian laporan keuangan LRA sebagaimana telah dikemukakan di atas diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah dan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrualterdapat perbedaan antara penyajian format penganggaran APBD apabiladibandingkan dengan format realisasinya, yaitu perbedaan dalam pengklasifikasiankelompok dan jenis baik pendapatan maupun belanja, sehingga pada penyajian LRAformat anggarannya mengalami penyesuaian namun dalam rinciannya tidak adaperbedaan.Perbedaan tersebut meliputi:

Pendapatana. Kelompok Dana Perimbangan setelah disesuaikan, menjadi kelompok Pendapatan

Transfer jenis Transfer Pemerintah Pusat;b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula dikelompokkan pada Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah setelah disesuaikan masuk ke dalam jenisPendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya;

c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan BantuanKeuangan dari Pemerintah Daerah lainnya semula dikelompokan pada Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah setelah disesuaikan masuk ke dalam jenisPendapatan Transfer Pemerintah Provinsi;

d. Sedangkan kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah disesuaikan terdiridari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

4


Belanjaa. Belanja Daerah yang semula dikelompokkan kepada Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung setelah disesuaikan menjadi Belanja dan Transfer;b. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga; danc. Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan

Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita NegaraTahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak denganSurat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);

5


8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, danTambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5155);

6


18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman danPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

7


tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang PenerapanStandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 547);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentangTransparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBandung Tahun 2015 Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRDKabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007Nomor 19);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (LembaranDaerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentangPajak Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2016 tentangPenyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Perkreditan RakyatKertaraharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor15);

8


39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2017 tentangPenyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBandung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBandung Nomor 4);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018;

43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Sistem AkuntansiPemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun2015 Nomor 50);

44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015 tentang KebijakanAkuntansi Kabupaten Bandung ;

45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman KapitalisasiBarang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah KabupatenBandung;

47. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata CaraPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diKabupaten Bandung;

48. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;

49. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

50. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

51. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Reklame;

52. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2016 tentang PetunjukPelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan;

53. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2016 tentang PetunjukPelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

54. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;

55. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2016 tentang MekanismePemungutan Pajak Air Tanah;

56. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisidalam rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

9


Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016Nomor 49);

57. Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung;

58. Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2017 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

59. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 tentang PenyusutanBarang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah KabupatenBandung;

60. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

61. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2018 tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan KeuanganBab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bandung

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bandung

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bandung

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian TargetKinerja APBD Pemerintah Kabupaten Bandung2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional2.2 Kebijakan Keuangan2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah KabupatenBandung3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah

Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten

Bandung4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung

10


4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang ada dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) padaPemerintah Kabupaten Bandung

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenBandung5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan-LRA5.1.2 Belanja5.1.3 Transfer5.1.4 Pembiayaan5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

5.2 Laporan Perubahan SAL (LPSAL)5.3 Neraca5.4 Laporan Operasional (LO)5.5 Laporan Arus Kas (LAK)5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan6.1 Informasi Keuangan Tambahan6.2 Informasi Non Keuangan

BAB IIEKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,

DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro2.1.1. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan Kabupaten Bandung salah satunya dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggulan di Wilayah Kabupaten Bandung, seperti: sektorpertanian, pariwisata, perindustrian, dan sebagainya.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bandung.Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah produksi komoditas tanamanpangan unggulan yaitu padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Ketersediaan pangan yangdiindikasikan oleh jumlah produksi tanaman pangan mengalami pertumbuhan positifdan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian jumlah hasil produksipadi sampai Desember 2018 mencapai 715.283 ton, perkembangan realisasi terhadaprealisasi tahun 2017 dengan produktivitas sebesar 665.623 ton ada kenaikan sebesar49.660 ton atau 7,46 persen, hal ini dikarenakan kondii iklim pada masa tanam diTahun 2018 lebih bersahabat untuk membudidayakan padi. Pencapaian ini melebihitarget yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh adanya perlakuasn dan langkahstrategis dalam peningkatan produktivitas lahan dan komoditas padi.

11


Pada Tahun 2018 ini selain meningkatkan produktivitas padi, program/kegiatanditujukan pula untuk mengidentifikasi komoditi-komoditi lain selain padi sebagaipangan alternatif. Pada tahun 2018 produksi padi mencapai 715.283 ton, produksijagung mencapai 81.981 ton, produksi ubi kayu mencapai 81.781 ton, dan produksikedelai mencapai 11.805 ton. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas yangcukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Potensi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah sektor peternakandengan jenis ternak antara lain : sapi perah, sapi potong, domba, kambing danunggas. Dari komoditi sapi perah dan sapi potong, Kabupaten Bandung memberikankontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar dan dagingsebesar 93 persen, komoditi domba dan kambing memberikan kontribusi sebesar 101persen, dan komoditi unggas memberikan kontribusi sebesar 98 persen. Pada tahun2018 produksi daging untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandungmencapai 43.281 ton atu 127 persen dari target yang telah ditetapkan. Berikut inibeberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian potensi peternakan di KabupatenBandung antara lain :- Pertumbuhan populasi ternak yang dipengaruhi oleh harga daging yang melonjak

tinggi dan harga susu yang cenderung tidak meningkat menyebabkan banyakpeternak sapi perah menjual ternaknya untuk menjadi daging ;

- Tingginya harga bakalan ternak yang berpengaruh pada jumlah ternak yangdipelihara oleh peternak pada budidaya sapi perah, tingginya harga bakalan jugadapat mendorong peternak untuk menjual pedet keluar wilayah Kabupten Bandung.

Potensi Industri di Kabupaten Bandung baik industri kecil, industri menengahmaupun industri besar baik formal maupun non formal lebih baik didominasi olehindustri tekstil.

JENI S ∑ I KM ∑ I NVESTASI ∑ TENAGA KERJATAHUN 2017 5.943 396.024.123.675 28.700 TAHUN 2018 3.017 378.869.498.675 19.782

JUMLAH 8.960 774.893.622.350 48.482 Sumber Data : Disperin 2018

DATA UNI T USAHA I KM AGLOMEKATAHUN ANGGARAN 2018

Potensi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah sektor pariwisata. Darisektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan, antara lain: SituPatengan, Situ Cileunca, Kawah Putih, Pemandian air panas Ciwalini, Cimanggu,Cibolang, Glamping, Ciwidey Valley, dan lain sebagainya. Beberapa tempat obyekwisata tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti wisma, motel,hotel dan restoran/rumah makan.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

12

JENI S∑ UNI T USAHA

∑ I NVESTASI ∑ TENAGA KERJA

TPT & Aneka 3.519 5.241.753.261.036 147.671

I KE 1.250 154.518.682.783 7.233

I LMAT 117 1.072.570.303.967 3.067

JUMLAH 4.886 6.468.842.247.786 157.971 Sumber Data : Disperin 2018

DATA I NDUSTRI ANEKA/ NON AGROTAHUN ANGGARAN 2018


Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunanekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yangmasing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponenindikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Perkapita, dan Tingkat Inflasi.A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Tahun 2017 PDRB Kabupaten Bandung baik Atas Dasar Harga Berlaku(ADH) maupun Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan peningkatan jauh lebihtinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDRB Atas Dasar HargaBerlaku pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp103,36 triliun atau mengalamikenaikan sebesar Rp9,19 triliun dari tahun 2016 mencapai Rp85,80 triliun, begitupula dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 sebesar Rp73,05triliun mengalami peningkatan sebesar Rp4,25 triliun dari tahun 2016 sebesarRp68,79 triliun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bandungpada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebutdipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapngan usaha yangsudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Bandung tahun 2017atas dasar harga konstan 2010, mencapai 73,05 triliun rupiah. Angka tersebut naiksebesar Rp4,25 triliun dari Rp68,80 triliun pada tahun 2016. Hal tersebutmenunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar6,17 persen, sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomitahun sebelumnya yang mencapai 6,34 persen.

TAHUNPDRB ADH Berlaku

(dalam juta Rp)PDRB ADH Konstan

(dalam juta Rp)

2013 67.856.902,7 57.690.587,2

2014 76.373.667,9 61.100.250,2

2015 85.803.205,8 64.701.519,6

2016 94.165.926,5 68.797.693,3

2017 103.362.818,6 73.051.179,3

Sumber : Data BPS 2013-2017

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)Dalam lima tahun terakhir (2013-2017), perekonomian Kabupaten Bandungmampu tumbuh 6,17 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan Kabupaten Bandungtercatat sebesar 6,34 persen setelah tiga tahun sebelumnya mengalami perlambatan danpada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 6,17 persen.

13

2013 2014 2015 2016 20175.65.75.85.9

66.16.26.36.4



Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2017dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapalapangan usaha seperti Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas,Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Transportasidan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi danKomunikasi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, danJaminan Sosial Wajib, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya.Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan danPenggalian turut memberikan andil terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomiKabupaten Bandung Tahun 2017.Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebanyak 16 lapangan usaha mengalamipertumbuhan positif, 13 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 5persen, 3 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari 5 persen,sedangkan 1 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif yaituPertambangan dan Penggalian.

2013 2014 2015 2016 2017

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,26 (2,40) 2,85 4,29 5,852 Pertambangan dan Penggalian (4,43) (1,78) 4,19 9,04 (0,70) 3 Industri Pengolahan 5,98 6,71 5,77 5,94 5,754 Pengadaan Listrik dan Gas 8,26 (0,50) 2,81 4,70 2,305 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,48 2,85 3,77 4,55 7,276 Konstruksi 8,70 9,17 7,32 7,53 10,657 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,98 5,66 5,26 5,90 5,648 Transportasi dan Pergudangan 5,11 10,33 7,23 6,74 5,389 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,47 4,69 7,13 6,51 6,42

10 Informasi dan Komunikasi 12,65 17,52 16,39 14,31 12,9911 Jasa Keuangan dan Asuransi 9,65 3,91 7,62 10,86 3,9112 Real Estate 2,33 5,75 7,74 8,66 10,1613 Jasa Perusahaan 7,02 4,98 8,73 8,76 8,2914 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,63 3,53 5,61 2,92 0,9515 Jasa Pendidikan 7,19 8,97 8,26 7,10 7,9216 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,75 7,60 10,61 12,26 11,6217 Jasa Lainnya 3,80 5,76 2,71 8,86 8,60

5,92 5,91 5,89 6,34 6,17

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013- 2017

LAPANGAN USAHA

LPE KABUPATEN BANDUNGSumber : Data BPS 2013-2017

C. PDRB per KapitaSalah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat

kemakmuran masyarakat secara makro dari sisi ekonomi adalah pendapatan perkapita (Per Capita Income). Semakin tinggi pendapatan yang diterima olehpenduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yangbersangkutan dapat dikatakan semakin baik. PDRB per kapita diperoleh dengancara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlahpenduduk yang digunakan dalam penghitungan PDRB per kapita adalahpenduduk pertengahan tahun (Bulan Juni) yang didasarkan pada proyeksi hasil

14


Sensus Penduduk (SP) tahun 2010. PDRB Per kapita atas dasar harga berlakumenunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita berlaku Kabupaten Bandung atas dasar harga berlakusejak tahun 2013 sampai dengan 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Padatahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 19,93 juta rupiah. Secara nominalterus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 28,26 juta rupiah, haltersebut mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan masyarakatKabupaten Bandung dari tahun ke tahun semakin baik. Walaupun demikian,peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum menggambarkan secara riilpeningkatan daya beli masyarakat Bandung secara umum. Hal ini disebabkanpada PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlakumasih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya belimasyarakat.

TAHUN

PDRB PER-KAPI TA ADH

KONSTAN (dalam juta Rp)

PDRB PER-KAPI TA ADH BERLAKU

(dalam juta Rp)

2013 16,94 19,93

2014 17,61 22,01

2015 18,31 24,23

2016 19,13 26,29

2017 19,97 28,26


D. Indeks Harga ImplisitIndeks Harga Implisit merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat inflasidari waktu ke waktu dengan cara membandingkan GNP (Gross National Product)nominal pada tahun tertentu dengan GNP (Gross National Product) riil.Laju Indeks Harga Implisit Tahun 2013 sampai dengan 2017 di KabupatenBandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Laju Indeks Harga Implisit Tahun 2013- 2017

LAPANGAN USAHA 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6.58 6.57 8.59 6.36 3.81 2 Pertambangan dan Penggalian 2.30 0.21 1.85 1.37 6.82 3 Industri Pengolahan 8.83 7.74 6.56 5.07 2.40 4 Pengadaan Listrik dan Gas (13.87) 4.28 19.30 12.50 15.66 5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.51 0.19 4.41 8.67 10.29 6 Konstruksi 0.14 5.12 2.08 1.99 4.45 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 6.73 4.30 2.67 1.91 2.60 8 Transportasi dan Pergudangan 3.89 8.62 14.86 2.12 3.29 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.21 6.75 5.45 2.00 3.96

10 Informasi dan Komunikasi 1.83 (4.23) (0.55) 0.14 1.10 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5.18 4.70 7.28 3.02 4.66 12 Real Estate 3.61 2.38 3.25 1.33 1.73 13 Jasa Perusahaan 1.12 4.95 4.81 2.22 1.81 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W 2.65 2.79 8.17 3.65 4.34 15 Jasa Pendidikan 6.87 6.34 5.22 103.00 5.66 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.06 6.40 6.96 (0.64) 3.26 17 Jasa Lainnya 4.70 6.72 6.66 4.60 5.17


15


2.2 Kebijakan KeuanganKeuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam

mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan danmenciptakan stabilitas politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin pentingkarena adanya keterbatasan dana yang dapat dialokasikan ke daerah berupa subsididan bantuan, selain itu semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai sebuah institusi publik dalammelaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukansumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluarannya untuk barang-barang publik dan jasa pelayanan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuanmenggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh dana perimbangandari pemerintah pusat dan provinsi sebagai sumber pembiayaan, tugas ini berkaitanerat dengan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatmelalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasipembangunan.

Kebijakan keuangan dalam hal ini adalah menyangkut kebijakan pengelolaanAPBD meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dituangkandalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun2017, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang disepakatiantara Bupati Bandung dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung melalui Nota

Kesepakatan

Nomor 900 /2926−Umum /2017

910/2279/BKD tanggal 2 Nopember 2017tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2018 dan Nota Kesepakatan

Nomor 900 /2927−Umum /2017

900/2280/BKD tanggal2 Nopember 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2018.

Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2018 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2018 tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenBandung Tahun Anggaran 2018 yang disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antaraPemerintah Kabupaten Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Bandung

Nomor903 /2013 /BKD

903/1864 /−Umum/2018 tanggal 12 September 2018tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2018 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah KabupatenBandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung

Nomor 903/2014 /BKD

903/1865/−Umum /2018 tanggal 12 September 2018 tentang Prioritas dan Plafon

16


Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2018.

2.2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

direncanakan meningkat baik dari PAD, Dana Perimbangan maupun dari Lain-lainPendapatan Daerah Yang Sah. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah dapatdijelaskan sebagai berikut :1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):

a. Pajak DaerahPada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 penerimaan Pajak Daerahdirencanakan meningkat yaitu dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),dan PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan target Pajak Air Tanahdirencanakan tetap.

b. Retribusi DaerahPenerimaan Retribusi Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018secara umum mengalami penurunan terutama dari Retribusi Sewa Alat-alatBerat di Kecamatan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan,Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, Retribusi Pasar Hewan, RetribusiPenjualan Produksi Usaha Daerah (UPT BBI), Retribusi Pelayanan Pasar, danRetribusi Jasa Usaha Tempat Olahraga, sedangkan Retribusi PenjualanProduksi Usaha Daerah (UPT Bitnak), Retribusi Pelayanan Pemakaman,Retribusi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) ditargetkan meningkat.Adapun Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kawasan Gedung BudayaSabilulungan, Fasilitas Penunjang Kawasan Gedung Budaya Sabilulungan, danFasilitas Penunjang Lainnya) dianggarkan pada Perubahan APBD T.A. 2018.Adapun jenis-jenis Retribusi lainnya tidak mengalami perubahan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan APBDtahun anggaran 2018 mengalami kenaikan, yaitu dari Deviden Bank BJB.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan APBD tahunanggaran 2018 ditargetkan meningkat, yaitu dari penerimaan Aset Daerah danBonus Produksi Panas Bumi yang baru dianggarkan pada perubahan APBDTahun Anggaran 2018.

2) Dana Perimbangana. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, target Dana Bagi HasilPajak/Bukan Pajak meningkat yaitu dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)Pada perubahan APBD tahun anggaran 2018, Dana Alokasi Umum tidakmengalami perubahan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)17


Pada perubahan APBD tahun anggaran 2018, Dana alokasi Khusus tidakmengalami perubahan.

3) Pada perubahan APBD tahun anggaran 2018, target Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah secara umum meningkat, yaitu dari Hibah dan Bagi Hasil PajakProvinsi Jawa Barat. Adapun target dari Bantuan Keuangan dari Provinsi JawaBarat dan Dana Desa mengalami penurunan.

Atas dasar kebijakan-kebijakan tersebut di atas, ditetapkan anggaranpendapatan tahun 2018 berikut perubahannya serta dibandingkan dengan realisasipendapatan tahun anggaran 2017, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikutini:

Tabel 2.1

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGTAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN PERBANDINGAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN REALISASI 2017

PENDAPATAN 5,081,260,297,655.24 5,064,214,070,267.51 5,201,946,479,574.51 (137,732,409,307.00)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 936,905,730,680.24 813,568,015,667.51 834,706,298,691.51 (21,138,283,024.00)

Pendapatan Pajak Daerah 464,592,767,806.00 378,428,000,000.00 395,465,000,000.00 (17,037,000,000.00)

Pendapatan Retribusi Daerah 21,833,385,145.00 26,806,281,904.51 25,985,735,871.51 820,546,033.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 66,015,053,552.00 65,881,835,563.00 66,768,614,620.00 (886,779,057.00)

Lain-lain PAD Yang Sah 384,464,524,177.24 342,451,898,200.00 346,486,948,200.00 (4,035,050,000.00)

PENDAPATAN TRANSFER 3,541,990,387,713.00 3,637,541,344,600.00 3,708,919,613,427.00 (71,378,268,827.00)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3,009,662,895,582.00 3,123,675,917,000.00 3,134,905,571,000.00 (11,229,654,000.00)

Bagi Hasil Pajak 132,414,794,380.00 154,713,443,000.00 154,713,443,000.00 0.00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 176,808,511,261.00 116,608,839,000.00 127,838,493,000.00 (11,229,654,000.00)

Dana Alokasi Umum (DAU) 2,059,845,225,000.00 2,060,202,697,000.00 2,060,202,697,000.00 0.00

Dana Alokasi Khusus (DAK) 93,254,506,200.00 171,632,825,000.00 171,632,825,000.00 0.00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 547,339,858,741.00 620,518,113,000.00 620,518,113,000.00 0.00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 0.00 34,250,000,000.00 34,250,000,000.00 0.00

Dana Penyesuaian 0.00 34,250,000,000.00 34,250,000,000.00 0.00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 413,156,535,131.00 387,112,418,000.00 466,344,007,827.00 (79,231,589,827.00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 413,156,535,131.00 387,112,418,000.00 466,344,007,827.00 (79,231,589,827.00)

Bantuan Keuangan 119,170,957,000.00 92,503,009,600.00 73,420,034,600.00 19,082,975,000.00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 119,170,957,000.00 92,503,009,600.00 73,420,034,600.00 19,082,975,000.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 602,364,179,262.00 613,104,710,000.00 658,320,567,456.00 (45,215,857,456.00)

Pendapatan Hibah 352,949,930,262.00 351,471,000,000.00 353,471,000,000.00 (2,000,000,000.00)

Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 45,381,147,456.00 (45,381,147,456.00)

Pendapatan Dana Desa 249,414,249,000.00 261,633,710,000.00 259,468,420,000.00 2,165,290,000.00

BELANJA 4,609,698,467,829.26 4,920,418,455,596.90 5,207,272,759,527.62 (286,854,303,930.72)

BELANJA OPERASI 3,981,126,661,923.77 4,068,319,835,727.22 4,208,359,065,231.59 (140,039,229,504.37)

Belanja Pegawai 2,012,342,765,138.00 2,214,833,838,369.90 2,250,091,194,808.90 (35,257,356,439.00)

Belanja Barang dan Jasa 1,649,970,882,885.77 1,759,526,347,357.32 1,858,408,220,422.69 (98,881,873,065.37)

Belanja Hibah 78,830,005,000.00 93,066,900,000.00 98,966,900,000.00 (5,900,000,000.00)

Belanja Bantuan Sosial 576,500,000.00 892,750,000.00 892,750,000.00 0.00

239,406,508,900.00 0.00 0.00 0.00

BELANJA MODAL 628,497,495,405.49 842,098,619,869.68 968,201,088,255.03 (126,102,468,385.35)

Belanja Modal Tanah 39,813,701,975.00 52,493,563,866.00 68,018,777,794.00 (15,525,213,928.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153,387,849,592.90 164,801,569,753.68 225,817,797,287.53 (61,016,227,533.85)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 103,619,745,146.59 308,674,860,505.00 296,804,516,694.00 11,870,343,811.00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 244,772,333,752.00 270,893,384,155.00 330,130,579,540.00 (59,237,195,385.00)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 86,903,864,939.00 45,235,241,590.00 47,429,416,939.50 (2,194,175,349.50)

BELANJA TAK TERDUGA 74,310,500.00 10,000,000,000.00 30,712,606,041.00 (20,712,606,041.00)

Belanja Tak Terduga-LRA 74,310,500.00 10,000,000,000.00 30,712,606,041.00 (20,712,606,041.00)

TRANSFER 302,237,208,000.00 555,452,469,402.23 558,501,641,893.23 (3,049,172,491.00)

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 36,959,841,000.00 45,076,946,925.63 46,780,646,925.63 (1,703,700,000.00)

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.2.2 Kebijakan Perubahan Belanja DaerahKebijakan Perubahan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 meliputi: 1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung :

a. Mengalokasikan belanja pegawai yang sifatnya wajib dan mengikatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengalokasikan tambahan belanja hibah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

c. Mengalokasikan tambahan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desadigunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber daripendapatan daerah kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna

18


memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam melaksanakan otonomidaerah;

d. Mengalokasikan tambahan belanja tidak terduga sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Mengalokasikan anggaran untuk kekurangan iuran JKM PNS;f. Penyesuaian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;g. Mengalokasikan anggaran tambahan untuk belanja tidak langsung, yang

bersumber dari : SiLPA DAK Non Fisik SiLPA Bantuan Gubernur

2) Kebijakan Belanja Langsung : Perubahan APBD tahun anggaran 2018 diarahkan untuk

mengakomodir seluruh usulan tambahan belanja langsung yangdiusulkan oleh Perangkat Daerah, baik dalam hal belanja langsungurusan Perangkat Daerah maupun belanja langsung urusan program.

Mengalokasikan anggaran tambahan untuk belanja langsung, yangbersumber dari:

1) SiLPA BLUD2) SiLPA DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)3) SiLPA DAK Fisik4) SiLPA Bantuan Gubernur

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dipandang wajib danmengikat perlu untuk dianggarkan diantaranya :

1) Program Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan (RAKSA);2) Program Pengendalian Banjir;3) Program peningkatan prasarana dasar wilayah (infrastruktur);4) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat;5) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan.Ringkasan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 berikut perbandingannya denganrealisasi anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

19


Tabel 2.2

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN PERBANDINGAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2017


BELANJA 4,609,698,467,829.26 4,920,418,455,596.90 5,207,272,759,527.62 (286,854,303,930.72)

BELANJA OPERASI 3,981,126,661,923.77 4,068,319,835,727.22 4,208,359,065,231.59 (140,039,229,504.37)

Belanja Pegawai 2,012,342,765,138.00 2,214,833,838,369.90 2,250,091,194,808.90 (35,257,356,439.00)

Belanja Barang dan Jasa 1,649,970,882,885.77 1,759,526,347,357.32 1,858,408,220,422.69 (98,881,873,065.37)

Belanja Hibah 78,830,005,000.00 93,066,900,000.00 98,966,900,000.00 (5,900,000,000.00)

Belanja Bantuan Sosial 576,500,000.00 892,750,000.00 892,750,000.00 0.00

239,406,508,900.00 0.00 0.00 0.00

BELANJA MODAL 628,497,495,405.49 842,098,619,869.68 968,201,088,255.03 (126,102,468,385.35)

Belanja Modal Tanah 39,813,701,975.00 52,493,563,866.00 68,018,777,794.00 (15,525,213,928.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153,387,849,592.90 164,801,569,753.68 225,817,797,287.53 (61,016,227,533.85)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 103,619,745,146.59 308,674,860,505.00 296,804,516,694.00 11,870,343,811.00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 244,772,333,752.00 270,893,384,155.00 330,130,579,540.00 (59,237,195,385.00)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 86,903,864,939.00 45,235,241,590.00 47,429,416,939.50 (2,194,175,349.50)

BELANJA TAK TERDUGA 74,310,500.00 10,000,000,000.00 30,712,606,041.00 (20,712,606,041.00)

Belanja Tak Terduga-LRA 74,310,500.00 10,000,000,000.00 30,712,606,041.00 (20,712,606,041.00)

TRANSFER 302,237,208,000.00 555,452,469,402.23 558,501,641,893.23 (3,049,172,491.00)

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 36,959,841,000.00 45,076,946,925.63 46,780,646,925.63 (1,703,700,000.00)

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 34,243,425,000.00 42,374,999,864.29 44,078,699,864.29 (1,703,700,000.00)

Transfer Bagi Hasi Retribusi 2,716,416,000.00 2,701,947,061.34 2,701,947,061.34 0.00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 265,277,367,000.00 510,375,522,476.60 511,720,994,967.60 (1,345,472,491.00)

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 0.00 2,000,000,000.00 (2,000,000,000.00)

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 264,343,531,500.00 509,441,685,467.60 507,276,395,467.60 2,165,290,000.00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 933,835,500.00 933,837,009.00 2,444,599,500.00 (1,510,762,491.00)

SURPLUS / (DEFISIT) 169,324,621,825.98 (411,656,854,731.62) (563,827,921,846.34) 152,171,067,114.72

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 489,800,844,624.36 466,235,385,717.62 648,406,452,832.34 (182,171,067,114.72)Penggunaan SiLPA 489,797,344,624.36 466,235,385,717.62 648,406,452,832.34 (182,171,067,114.72)

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10,500,000,000.00 54,578,530,986.00 84,578,530,986.00 (30,000,000,000.00)

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 10,000,000,000.00 53,500,000,000.00 83,500,000,000.00 (30,000,000,000.00)

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 500,000,000.00 1,078,530,986.00 1,078,530,986.00 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 479,300,844,624.36 411,656,854,731.62 563,827,921,846.34 (152,171,067,114.72)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 648,625,466,450.34 0.00 0.00 0.00




Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 tersebut di atas jumlah Pendapatan Daerahdianggarkan sebesar Rp5.201.946.479.574,51, Belanja Daerah dianggarkan sebesarRp5.207.272.759.527,62, sedangkan Transfer dianggarkan sebesarRp558.501.641.893,23 sehingga terjadi defisit sebesar (Rp563.827.921.846,34).Defisit tersebut akan ditutup dari anggaran pembiayaan (jumlah pembiayaan netto).

2.2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan DaerahKebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2018 meliputi : 1) Penerimaan Pembiayan

Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)tahun 2017 disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI).

2) Pengeluaran PembiayaanPengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan yaitu untuk penyertaanmodal Pemerintah Daerah kepada Bank Jabar Banten (BJB).

Pembiayaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya dapat dilihat pada tabel2.3 berikut ini:

20


Tabel 2.3

RINGKASAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN PERBANDINGAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2017


PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 489,800,844,624.36 466,235,385,717.62 648,406,452,832.34 (182,171,067,114.72)

Penggunaan SiLPA 489,797,344,624.36 466,235,385,717.62 648,406,452,832.34 (182,171,067,114.72)

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10,500,000,000.00 54,578,530,986.00 84,578,530,986.00 (30,000,000,000.00)

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 10,000,000,000.00 53,500,000,000.00 83,500,000,000.00 (30,000,000,000.00)

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 500,000,000.00 1,078,530,986.00 1,078,530,986.00 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 479,300,844,624.36 411,656,854,731.62 563,827,921,846.34 (152,171,067,114.72)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 648,625,466,450.34 0.00 0.00 0.00




2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBDIndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,merupakan variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatifefektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-targetdan tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah dituangkan dalam RPJMD,RKPD, KUA dan PPAS, serta secara kuantitatif dituangkan dalam Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 danPeraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.Adapun indikator capaian target kinerja APBD adalah : 1. Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD tepat waktu;2. Kualitas Pendapatan diukur dengan total PAD terhadap total pendapatan;3. Kualitas belanja diukur dengan total belanja untuk kesejahteraan terhadap total

belanja;4. Tingginya persentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA; 5. Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu.

Target kinerja APBD Tahun Anggaran 2018, dari sisi pendapatan, anggaran yangtelah ditetapkan sebesar Rp5.201.946.479.574,51 terealisasi sebesarRp5.259.974.811,26 atau persentase pencapaian sebesar 101,12 persen daripersentase tersebut dapat diketahui bahwa target pencapaian pendapatan melampauitarget yang telah ditetapkan terutama pada pendapatan pajak daerah mencapai 119,47persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp395.465.000.000,00 terealisasisebesar Rp472.460.682.943,00.

Di sisi belanja, terealisasi sebesar Rp4.560.097,691.605,50 dari anggaransebesar Rp5.207.272.759.527,62 atau 87,57 persen. Dari sisi transfer terealisasisebesar Rp554.797.924.500,00 atau 99,34 persen dari anggaran sebesarRp558.501.641.893,23 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasisebesar Rp45.076.932.000,00 atau 96,36 persen dari anggaran sebesarRp46.780.646.925,63 dan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar

21


Rp509.720.992.500,00 atau 99,61 persen dari anggaran sebesarRp511.720.994.967,60.

Rincian lebih lanjut mengenai penjelasan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Arus Kas, dan Neraca akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

22


3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD Pemerintah KabupatenBandung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah KabupatenBandung Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2017 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sertaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun Anggaran 2018ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2018tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah KabupatenBandung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dariperencanaan perumusan arah dan kebijakan umum, perumusan kebijakan dan strategiAPBD, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung, penatausahaan,akuntansi dan pertangungjawaban.

Laporan Realisasi APBD ini merupakan pengungkapan atas pengelolaankeuangan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menunjukkan ketaatan terhadappelaksanaan APBD serta perubahannya. Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung TahunAnggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

23


PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

No. URUT URAIAN

4 PENDAPATAN - LRA 5,201,946,479,574.514 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 834,706,298,691.514 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA 395,465,000,000.004 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 25,985,735,871.514 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 66,768,614,620.004 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA 346,486,948,200.00

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER-LRA 3,708,919,613,427.004 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA 3,134,905,571,000.004 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak-LRA 154,713,443,000.004 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA 127,838,493,000.004 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA 2,060,202,697,000.004 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA 171,632,825,000.004 . 2 . 1 . 5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA 620,518,113,000.00

4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA 34,250,000,000.004 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian-LRA 34,250,000,000.00

4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA 466,344,007,827.004 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA 466,344,007,827.00

4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan-LRA 73,420,034,600.004 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA 73,420,034,600.00

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA 658,320,567,456.004 . 3 . 1 Pendapatan Hibah-LRA 353,471,000,000.004 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya-LRA 45,381,147,456.004 . 3 . 7 Pendapatan Dana Desa-LRA 259,468,420,000.00

5 BELANJA 5,207,272,759,527.625 . 1 BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.595 . 1 . 1 Belanja Pegawai-LRA 2,250,091,194,808.905 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa-LRA 1,858,408,220,422.695 . 1 . 5 Belanja Hibah-LRA 98,966,900,000.005 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial-LRA 892,750,000.005 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa-LRA 0.00

5 . 2 BELANJA MODAL 968,201,088,255.035 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah 68,018,777,794.005 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225,817,797,287.535 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 296,804,516,694.005 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 330,130,579,540.005 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 47,429,416,939.50

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 30,712,606,041.005 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga-LRA 30,712,606,041.00

6 TRANSFER 558,501,641,893.236 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 46,780,646,925.636 . 1 . 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 44,078,699,864.296 . 1 . 2 Transfer Bagi Hasi Retribusi 2,701,947,061.34

6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 511,720,994,967.606 . 2 . 1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 2,000,000,000.006 . 2 . 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 507,276,395,467.606 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2,444,599,500.00

SURPLUS / (DEFISIT) (563,827,921,846.34)

ANGGARAN 2018

24


Dari tabel 3.1 dapat dilihat Realisasi Pendapatan sebesarRp5.259.974.811.369,26 dan Realisasi Belanja sebesar Rp5.114.895.616.105,50termasuk didalamnya realisasi dana Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan TransferBantuan Keuangan sebesar Rp554.797.924.500,00, maka bila dibandingkan antarapendapatan dengan belanja terjadi surplus sebesar Rp145.079.195.263,76.

Surplus tersebut di atas, ditambah dengan pembiayaan netto yang merupakanselisih dari Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, akan menjadi SisaLebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2018.

Secara terperinci Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TahunAnggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

No. URUT URAIAN %DINAS PENDIDIKAN

%4 PENDAPATAN - LRA 5,201,946,479,574.51 5,259,974,811,369.26 101.12 5,081,260,297,655.24 0.00 347,415,200,000.00 0.00 352,294,908,618.004 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 834,706,298,691.51 927,543,321,132.26 111.12 936,905,730,680.24 0.00 0.00 0.00 228,868,618.004 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA 395,465,000,000.00 472,460,682,943.00 119.47 464,592,767,806.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 25,985,735,871.51 26,704,035,670.00 102.76 21,833,385,145.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 66,768,614,620.00 67,428,288,786.00 100.99 66,015,053,552.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA 346,486,948,200.00 360,950,313,733.26 104.17 384,464,524,177.24 0.00 0.00 0.00 228,868,618.00

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER-LRA 3,708,919,613,427.00 3,666,263,710,871.00 98.85 3,541,990,387,713.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA 3,134,905,571,000.00 3,137,666,226,435.00 100.09 3,009,662,895,582.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak-LRA 154,713,443,000.00 144,933,549,485.00 93.68 132,414,794,380.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA 127,838,493,000.00 195,510,310,644.00 152.94 176,808,511,261.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA 2,060,202,697,000.00 2,060,202,697,000.00 100.00 2,059,845,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA 171,632,825,000.00 155,348,717,215.00 90.51 93,254,506,200.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 . 5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA 620,518,113,000.00 581,670,952,091.00 93.74 547,339,858,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA 34,250,000,000.00 34,250,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian-LRA 34,250,000,000.00 34,250,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANGGARAN 2018

REALISASI 2018

REALISASI 2017 ANGGARAN

2018REALISASI

2018REALISASI

2017

Berdasarkan tabel 3.2 di atas diketahui bahwa realisasi pembiayaan nettosebesar Rp564.346.375.967,34 ditambah dengan surplus sebagaimana tercantumpada tabel 3.1 sebesar Rp145.079.195.263,76, maka diperoleh SILPA untuk tahunanggaran 2018 sebesar Rp709.425.571.231,10.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah DitetapkanWalaupun realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 melebihi 100 persen

dari target Pendapatan yaitu sebesar 101,12%, masih terdapat permasalahan yangdihadapi dalam pencapaian target pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan dana Perimbangan,antara lain sebagai berikut :1. Lemahnya pengawasan dan pembinaan teknis aparatur dinas dalam pelaksanaan

kegiatan di lapangan belum maksimal;2. Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan belum sepenuhnya dipahami;3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan baik dalam

pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri;4. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan

perpajakan;5. Belum optimalnya pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

25


6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak dan retribusidaerah;

7. Basis data potensi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secaraberkesinambungan;

8. Penerapan sistem pemungutan pajak daerah Self Assesment masih belum efektifkarena masih terdapat beberapa wajib pajak yang melaporkan omsetnya tidaksecara keseluruhan;

9. Belum optimalnya penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidakmemenuhi ketentuan perpajakan;

10. Aspek regulasi perpajakan belum sepenuhnya disesuaikan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

11. Belum optimalnya pelaksanaan penagihan aktif kepada para wajib pajak yangmenunggak;

12. Belum maksimalnya pengelolaan anggaran belanja langsung SKPD.

BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung

26


Pemerintah Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten BandungTahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentangKebijakan Transisi dalam rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) diamanatkan untuk membuat laporan keuangan, terdiri dari LaporanRealisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan PerubahanEkuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kewajiban Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) membuat laporan atas penggunaan anggaran/penggunaanbarang dimaksud kemudian disebut entitas akuntansi. Entitas akuntansi merupakanunit pada pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola anggaran, kekayaan, dankewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atasdasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Setiap laporan keuangan entitas akuntansi kemudian digabungkan menjadilaporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD adalah basis

akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basisakrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa, pendapatan diakui pada saat hakuntuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima diRekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saatkewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhiwalaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitaspelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikanpula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRAdisusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaanpembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau olehentitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui padasaat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamanaanggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusunberdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dandicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkunganberpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setarakas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bandung

27


Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui danmemasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuranpos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehanhistoris.

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO sebagai berikut : a. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA dan Pendapatan-LObruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapatdianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas brutodapat dikecualikan;

c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksimenggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengukuran Belanja sebagai berikut :a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam

dokumen anggaran;b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan

nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yangsah.

Pengukuran Beban diukur sesuai dengan :a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang

timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bebandiukur dengan menggunakan mata uang rupiah;

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasatersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;d. Persediaan dicatat sebesar:

(1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;(2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biayatambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atasinvestasi tersebut;

f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap denganmenggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetapdidasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

g. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapatdisusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;

h. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biayalangsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk

28


biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewaperalatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunanaset tetap tersebut;

i. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uangrupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral padatanggal neraca.

Pengukuran kewajiban adalah sebagai berikut:Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asingdijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asingmenggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang AdaDalam SAPKebijakan Akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan akuntansi

sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan akuntansi berbasis akrual pertamakali pada Tahun Anggaran 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan dalam penyusunandan penyajian laporan keuangan tahun per 31 Desember 2018 sebagai berikut :4.4.1. Asumsi Dasar Akuntansi

a. Kemandirian EntitasAsumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerahsebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yangmandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangansehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporankeuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanyakewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannyadengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaanaset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, sertaterlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan EntitasAkuntansi. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satuatau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupaLaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah unitpemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yangmenyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar

29


akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitaspelaporan.

b. Kesinambungan EntitasLaporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwapemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksuduntuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran dalam Satuan UangLaporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatanyang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Satuan uang yangdigunakan adalah Rupiah.

4.4.2. Pengakuan Pendapatan-LRAPendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerahyang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yangbersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayarkembali oleh pemerintah daerah.Pengakuan pendapatan-LRA sebagai berikut :a. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah

(BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RekeningKas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan

langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajibmelaporkannya kepada BUD.

3) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeriyang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima,dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintahberdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinyasebagai pendapatan.

4.4.3. Pengakuan BelanjaBelanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah danBendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalamperiode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah.Pengakuan Belanja pada saat:a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan olehunit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GUatau SP2D Nihil;

30


c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu padaperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layananumum.

4.4.4. Pengakuan PembiayaanPembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaranbersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalampenganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisitatau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari :a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualanobligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah,penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualaninvestasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, dan

b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas UmumDaerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalamperiode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan pembiayaan sebagai berikut :Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas UmumDaerah (RKUD), sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saatterjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

4.4.5. Pengakuan Pendapatan-LOPendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perludibayar kembali.Pengakuan Pendapatan-LO sebagai berikut :a. Pendapatan-LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi

(realized).b. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan

dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan padasaat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian)dengan alasan:1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak

pendapatan daerah dan penerimaan kas;2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan,

misalnya pendapatan atas jasa giro;4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak

ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);dan5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus

memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun.31


Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankanuntuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena adarisiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

c. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui denganmengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badanlayanan umum daerah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun

berjalan.Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukanapabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadiperbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah danpenerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kasyang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baikdisertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuanganPada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisipengakuan Pendapatan-LO yaitu :(a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabilaterdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRDyang diterbitkan dengan metode official assesment atauPerpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belumdilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima olehpemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagipemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yangmenerbitkan keputusan/peraturan.

(b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kasApabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadiperbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkanbarang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintahdaerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu.Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukanpenyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

(c) Pendapatan-LO diakui bersifat non-kasPendapatan-LO bersifat non kas berupa pendapatan yang tidakmelibatkan kas misalnya perolehan aset tetap yang berasal darihibah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan Aset Tetap.

4.4.6. Pengakuan BebanBeban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periodepelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataukonsumsi aset atau timbulnya kewajiban.a. Beban diakui pada:

32


1) Saat timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinyaperalihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnyakas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon danrekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintahdapat diakui sebagai beban;

2) Saat terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui pada saatpengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnyakewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasionalpemerintah daerah; dan

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, artinyabeban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan denganpenggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunanmanfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapatdilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal

proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antarapengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan bebandaerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuanbeban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuanbeban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengankriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yangkonservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segeradilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabilaperbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kasdaerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saatpengeluaran kas;

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam halproses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antarapengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuanbeban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapatdilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudahdikeluarkan.Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasadimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban.Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar diMuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

c. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukanbersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2Dbelanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan bebanpada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

d. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumenSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan denganpengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

33


e. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan buktipengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saatPertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kasdari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periodeakuntansi.

f. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaianterhadap pengakuan beban, yaitu:1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan

dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belumdibayar;

2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atauperalihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasaatau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desemberbelum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barangpersediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periodeakuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudahditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansiberdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkandengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampaidengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggalpelaporan;

6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harusdibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yangberhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atauyang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

4.4.7. Pengakuan KasKas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiapsaat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atauinvestasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kasserta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.Secara umum pengakuan kas dilakukan:a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah.Atas dasar butir b. tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakuipada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan;

c. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawahtanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari:

34


1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening pada bankyang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan danpengeluaran Pemerintah daerah;

2) Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan depositokurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.

3) Uang tunai (uang kertas/tunai dan logam) di bendahara umum daerah.d. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di

bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawabBendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebutberasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan kekas daerah;

e. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelolaBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap SKPDyang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kasdaerah per tanggal neraca;

f. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bankBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam,uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca;

g. Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal darisisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait per tanggalneraca. Misalnya, Potongan Pajak yang belum disetor oleh BendaharaPengeluaran, Jasa Giro dan lainnya;

h. Kas di RSUD merupakan kas yang dikelola oleh RSUD sebagai BLUD, yangbersumber dari pendapatan BLUD;

i. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)berupa pajak pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, iuran Bapetarum daniuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara atauPihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban JangkaPendek).

4.4.8. Pengakuan PiutangPiutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibatperjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atauakibat lainnya yang sah. Pengakuan Piutang sebagai berikut : a. Piutang pendapatan asli daerah yang berasal dari peraturan perundang

undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaatekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;

dan/atau 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum

dilunasi.

35


b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, (piutang yang berasalperikatan) yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan,kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dandicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas; dan2) jumlah piutang dapat diukur.

c. Pengakuan Piutang Transfer meliputi :1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;

(a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakuiberdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengandokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlakusebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

(b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yangditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurutketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hakdaerah.

(c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaimpembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telahditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

2) Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:(a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai

dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruhpembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagihatau piutang bagi daerah penerima; dan

(b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkatpenyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saatpersyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakanpembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

3) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajakyang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

4) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasipendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerahpenerima yang belum dibayar.

5) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaranada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan makakelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periodeberikutnya.

d. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harusdidukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yangdipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGRdilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentangpengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorangdan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGRtersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru

36


dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan suratpenagihan.

4.4.9. Pengakuan PersediaanPersediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan(Supplies) merupakan aset lancar, yang diperoleh dengan maksud untukmendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yangdimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepadamasyarakat dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.Beberapa persediaan sudah dapat disajikan dalam neraca, yaitu persediaanobat-obatan, persediaan hewan ternak, persediaan aspal, persediaan bahanpengairan, dan persediaan habis pakai/material seperti alat tulis kantor, barangcetakan. a. Persediaan diakui:

1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintahdaerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;dan

2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannyaberpindah.

b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkanhasil inventarisasi fisik;

c. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakeloladan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan,tidak dimasukkan sebagai persediaan.

4.4.10. Pengakuan Investasi Jangka PanjangInvestasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimilikilebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatpenanaman investasinya, yaitu Nonpermanen dan Permanen. Investasijangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahanlainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasitersebut.a. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensialdi masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperolehpemerintah daerah;dan

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai(reliable).

b. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:1) Deviden Tunai;2) Deviden Saham; dan3) Bagian Laba.

c. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengancara sebagai berikut:1) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan

modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya,dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

37


2) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupadeviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagaipendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) danmengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

d. Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yangditerima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akanmenambah nilai investasi pemerintah.

e. Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan carasebagai berikut:

1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupabagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metodebiaya tidak dilakukan pencatatan;dan

2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatatsebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

4.4.11. Pengakuan Aset TetapAset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih darisatu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah ataudimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari danayang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian,pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan darisitaan atau rampasan dengan maksud untuk digunakan.a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai

berikut:1) Berwujud;2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat sertakepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saatrealisasi belanja modal.

d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan olehpemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukandimaksudkan untuk dijual.

e. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima ataudiserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannyaberpindah.

f. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwatelah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secarahukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraanbermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan buktisecara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yangdiharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses

38


jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, makaaset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwapenguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadipembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemiliksebelumnya.

g. Untuk Aset Tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama,namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakanprinsip substansi mengungguli formalitas maka aset tetap tersebut dicatatdalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.Terhadap aset tetap tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya.

h. Aset Tetap dalam sengketa atau sedang menunggu prsoses pengadilan,harus dejelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.4.12. Pengakuan Aset LainnyaPos Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain Aset Lancar,Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnyaterdiri dari Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga danAset Lain-Lain.a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas

dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadiberdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuatberdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentangterjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTJM); atau2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjiankerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari asettetap menjadi aset kerjasama/kemitraan;

2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikutfasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangunan Serah Guna (BSG),diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Saranaberikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untukdigunakan/dioperasikan;

3) Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/BangunTranfer Operasi (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan denganPihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dantelah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunanselesai;

39


4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraanharus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkankepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;

5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepadaPengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjiandituangkan dalam berita acara serah terima barang;

6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitashasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya olehPengelola Barang;

7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya”menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dantelah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yangdiakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalirkepada/dinikmati oleh entitas.

f. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaanaktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.4.13. Pengakuan KewajibanKewajiban jangka pendek terdiri dari :a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK);

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara UmumDaerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayarantertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang danjasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat PerintahPencairan Dana (SP2D).

b. Utang Bunga;Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupakewajiban bunga atau Commitment Fee yang telah terjadi dan belumdibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu,tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka

panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulansetelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecualibagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utangjangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehinggakewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (Payable onDemand).

d. Pendapatan Diterima Dimuka;Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihakketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihakketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

e. Utang Beban;

40


Utang Beban diakui pada saat :1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi

sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat

penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaanbarang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintahdaerah.

3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saatbarang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan(dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belumdibayar.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya; danUtang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaimkepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum adapembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

g. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yangmelibatkan transaksi SKPD.

h. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :1) Utang Dalam Negeri:

Pengakuan Utang Dalam Negeri(a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman,

utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di KasDaerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

(b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atasutang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut,atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saatterjadinya transaksi.

2) Utang Luar Negeri Pengakuan Utang Luar NegeriSesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)Nomor 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saatdana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Utang Jangka Panjang LainnyaPengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya(a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga

kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuaiperjanjian, misalnya secara angsuran.

(b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakanaset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4.4.14. Pengakuan EkuitasPengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Ekuitasmerupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisihantara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

41


BAB VPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

RealisasiPendapatan-LRA per 31Desember2018sebesarRp5.259.974.811.369,26

RealisasiPendapatanAsli Daerah-LRA per 31Desember2018 sebesarRp927.543.321.132,26

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARANLaporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang

menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannyadalam satu periode.

5.1.1.Pendapatan-LRARealisasi pendapatan-LRA- periode sampai dengan 31 Desember 2018

sebesar Rp5.259.974.811.369,26 atau 101,12 persen dari anggaran sebesarRp5.201.946.479.574,51. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesarRp5.081.260.297.655,24, terjadi kenaikan sebesar Rp178.714.513.714,02 atau 3,52persen.

Adapun ikhtisar pendapatan-LRA per kelompok pendapatan adalah sebagaiberikut:

Tabel 5.1

IKHTISAR PENDAPATAN-LRA PER KELOMPOK PENDAPATAN

Periode Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN ANGGARANREALISASI 2018

%REALISASI 2017 NAIK/TURUN

(Rp) (Rp) (Rp)

PENDAPATAN-LRA 5,201,946,479,574.51 5,259,974,811,369.26 101.12 5,081,260,297,655.24 178,714,513,714.02 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA 834,706,298,691.51 927,543,321,132.26 111.12 936,905,730,680.24 (9,362,409,547.98)PENDAPATAN TRANSFER-LRA 3,708,919,613,427.00 3,666,263,710,871.00 98.85 3,541,990,387,713.00 124,273,323,158.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA 658,320,567,456.00 666,167,779,366.00 101.19 602,364,179,262.00 63,803,600,104.00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRARealisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk periode sampai dengan 31

Desember 2018 sebesarRp927.543.321.132,26 atau 111,12 persen dari anggaransebesar Rp834.706.298.691,51. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017sebesarRp936.905.730.680,24, terjadi penurunan sebesar Rp9.362.409.547,98 atausatu persen.

Adapun ikhtisar pendapatan asli daerah-LRA per jenis adalah sebagai berikut

42


RealisasiPendapatanPajakDaerah-LRAper 31Desember2018 sebesarRp468.478.520.169,28

Tabel 5.1



URAIAN ANGGARANREALISASI 2018 REALISASI 2017 NAIK/TURUN

(Rp) (Rp) (Rp)

PENDAPATAN-LRA 5,211,946,479,574.51 5,259,974,811,369.26 5,081,260,297,655.24 178,714,513,714.02

PENDAPATAN ASLI DAERAH 834,706,298,691.51 927,543,321,132.26 936,905,730,680.24 (9,362,409,547.98)

PENDAPATAN TRANSFER-LR 3,708,919,613,427.00 3,666,263,710,871.00 3,541,990,387,713.00 124,273,323,158.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DA 668,320,567,456.00 666,167,779,366.00 602,364,179,262.00 63,803,600,104.00

1. Pendapatan Pajak Daerah-LRARealisasi pendapatan pajak daerah-LRA sebesar Rp468.478.520.169,28 atau

118,46 persen dari anggaran sebesar Rp395.465.000.000,00. Adapun rincianpendapatan pajak daerah – LRA per jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1




(Rp) (Rp) (Rp)

PENDAPATAN-LRA 5,211,946,479,574.51 5,259,974,811,369.26 5,081,260,297,655.24 178,714,513,714.02




Dari tabel 5.3 di atas terlihat bahwa masing-masing jenis pajak daerah, realisasi rata-ratanya diatas 100 persen dan secara keseluruhan mencapai 118,46 persen.Keberhasilan pencapaian pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut:a. Pajak Hotel

Kenaikan realisasi pajak hotel pada Tahun 2018 karena adanya perluasan basispungutan rumah kos, upaya intensifikasi penagihan, pelaksanaan sosialisasi,intensifikasi pemungutan melalui pemasangan alat kendali transaksi (billingchecker/tapping box), dan wajib pajak baru. Pajak hotel terdiri dari:

1 Hotel - LRA 5,662,232,348.00 2 Motel - LRA 311,931,735.00 3 Losmen - LRA 66,818,987.00 4 Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LRA 114,599,790.00

JUMLAH 6,155,582,860.00

b. Pajak Restoran Kenaikan realisasi pajak restoran pada Tahun 2018 karena adanya perluasanbasis pungutan dari jasa catering, upaya intensifikasi penagihan, pelaksanaansosialisasi secara optimal, intensifikasi pemungutan melalui pemasangan alatkendali transaksi (billing checker/tapping box), dan wajib pajak baru.

43


Pajak Restoran terdiri dari:1 Restoran 12.918.062.275,002 Rumah Makan 5.552.436.943,003 Kafetaria 2.394.162.811,004 Kantin 1.165.500,005 Warung 114.215.804,006 Jasa Boga/Katering 4.464.054.655,00

JUMLAH 25.444.097.988,00

c. Pajak Hiburan Penurunan realisasi pajak hiburan pada Tahun 2018 terjadi karena PT. PBB danPanitia Pelaksana PERSIB selaku penyelenggara pertandingan PERSIB tidakmenyelenggarakan pertandingan sepakbola di Stadion Si Jalak Harupat.Pajak Hiburan terdiri dari:

1 Tontonan Film/Bioskop 1.820.102.064,00

2 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 8.685.000,00

3 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya 2.750.300,00

4 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan 1.900.550.393,00

5 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)

63.488.400,00

6 Pertandingan Olahraga 229.500,00

JUMLAH 3.795.805.657,00

d. Pajak Reklame Kenaikan realisasi pajak reklame pada Tahun 2018 karena adanya pelaksanaansosialisasi secara intensif, pelaksanaan penagihan aktif, dan pelaksanaanpenertiban reklame secara optimal oleh Tim Pengawasan Pajak Daerah. Pajak Reklame terdiri dari:1 Reklame Papan/Billboard/ Videot ron/ Mergat ron 3.022.095.168,48

2 Reklame Kain 344.861.686,00

3 Reklame Berjalan 232.722.101,00

4 Reklame Udara 21.150.000,00

5 TINE PLATE (Jalan Propinsi) 575.000,00

6 Bando Jalan 57.735.000,00

7 Baligo 91.852.300,00

JUMLAH 3.770.9 91.25 5,48

e. Pajak Penerangan Jalan, Kenaikan realisasi pajak penerangan jalan pada Tahun 2018 karena adanyapeningkatan jumlah pelanggan dan pemasangan baru, terealisasi sebesarRp159.364.947.768,00 atau 109,91 persen dari anggaran sebesarRp145.000.000.000,00.

f. Pajak Parkir, Kenaikan realisasi pajak parkir pada Tahun 2018 karena adanya wajib pajak barudan upaya intensifikasi pemungutan pajak parkir, terealisasi sebesarRp1.705.698.144,10 atau 155,06 persen dari anggaran sebesarRp1.100.000.000,00.

g. Pajak Air TanahKenaikan realisasi pajak air tanah pada Tahun 2018karena adanya intensifikasipemungutan melalui upaya penagihan aktif, terealisasi sebesar

44


RealisasiPendapatanRetribusiDaerah-LRAper 31Desember2018 sebesarRp26.706.610.670,00

Rp10.917.362.504,20 atau 103,97 persen dari anggaran sebesarRp10.500.000.000,00.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanKenaikan realisasi pajak air tanah pada Tahun 2018 karena adanya upayaintensifikasi pemungutan Pajak MBLB, terealisasi sebesar Rp336.543.503,50 atau203,97 persen, dari anggaran sebesar Rp165.000.000,00.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerkotaanKenaikan realisasi pajak air tanah pada Tahun 2018 karena adanya intensifikasiobjek dan subjek PBB-P2, sosialisasi kepada Wajib Pajak dan pemutahiran datasecara bertahap, terealisasi sebesar Rp100.964.280.731,00 atau 104,09 persendari anggaran sebesar Rp97.000.000.000,00.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanKenaikan realisasi pajak air tanah pada Tahun 2018 karena meningkatnyapengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung,terealisasi sebesar Rp156.023.209.758,00 atau 135,67 persen dari anggaransebesar Rp115.000.000.000,00.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRARealisasi pendapatan retribusi daerah-LRA Tahun 2018 sebesar

Rp26.706.610.670,00 atau 102,77 persen dari anggaran sebesarRp25.985.735.871,51. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 terjadikenaikan sebesar Rp4.873.225.525,00 atau 22,32 persen. Adapun rincian retribusidaerah-LRA per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.1




(Rp) (Rp) (Rp)

PENDAPATAN-LRA 5,211,946,479,574.51 5,259,974,811,369.26 5,081,260,297,655.24 178,714,513,714.02




Adapun rincian retribusi daerah bila didasarkan pada klasifikasinya terdiri dari :a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum terealisasi sebesar Rp11.767.975.250,00, atau 101,79persendari anggaran sebesar Rp11.561.516.000,00, dengan rincian sebagaiberikut :

45


Tabel 5.5IKHTISAR RETRIBUSI JASA UMUM

Periode Sampai Dengan 31 Januari 2018

URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN %

Retribusi Jasa Umum 11,561,516,000.00 11,767,975,250.00 206,459,250.00 101.79

Pelayanan Kesehatan Labkes - LRA 350,000,000.00 287,248,000.00 (62,752,000.00) 82.07

3,400,000,000.00 3,517,248,750.00 117,248,750.00 103.45

Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA 12,000,000.00 16,535,000.00 4,535,000.00 137.79

Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA 760,140,000.00 723,184,000.00 (36,956,000.00) 95.14

Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA 3,435,541,000.00 3,457,476,000.00 21,935,000.00 100.64

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA 389,030,000.00 398,650,000.00 9,620,000.00 102.47

Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA 37,475,000.00 34,315,000.00 (3,160,000.00) 91.57

Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA 28,995,000.00 37,960,000.00 8,965,000.00 130.92

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA 1,883,250,000.00 1,979,245,000.00 95,995,000.00 105.10

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA 373,180,000.00 367,830,000.00 (5,350,000.00) 98.57

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA 891,905,000.00 827,100,000.00 (64,805,000.00) 92.73

0.00 121,183,500.00 121,183,500.00 0.00


Retribusi Jasa Usaha 4,346,900,654.51 4,307,256,550.00 (39,644,104.51) 99.09

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 27,500,000.00 11,900,000.00 (15,600,000.00) 43.27

Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 252,000,000.00 446,000,000.00 194,000,000.00 176.98

Laboratorium - LRA 185,000,000.00 188,925,000.00 3,925,000.00 102.12

Kendaraan Bermotor - LRA 534,000,000.00 534,085,000.00 85,000.00 100.02

Alat Berat - LRA 219,238,154.51 66,870,000.00 (152,368,154.51) 30.50

Kawasan Budaya Sabilulungan-LRA 200,000,000.00 362,250,000.00 162,250,000.00 181.13

Fasilitas Penunjang Gedung Budaya Sabilulungan-LRA 100,000,000.00 91,765,000.00 (8,235,000.00) 91.77

Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA

Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA

b. Retribusi Jasa UsahaRetribusi jasa usaha terealisasi sebesar Rp4.309.831.550,00 atau 99,15 persendari anggaran sebesar Rp4.346.900.654,51, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6IKHTISAR RETRIBUSI JASA USAHA





3,400,000,000.00 3,517,248,750.00 117,248,750.00 103.45

Kartu Tanda Penduduk - LRA 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000,000.00 16,535,000.00 4,535,000.00 137.79



Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA 389,030,000.00 398,650,000.00 9,620,000.00 102.47

Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA 37,475,000.00 34,315,000.00 (3,160,000.00) 91.57

Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA 28,995,000.00 37,960,000.00 8,965,000.00 130.92

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA 1,883,250,000.00 1,979,245,000.00 95,995,000.00 105.10

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA 373,180,000.00 367,830,000.00 (5,350,000.00) 98.57

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA 891,905,000.00 827,100,000.00 (64,805,000.00) 92.73

0.00 121,183,500.00 121,183,500.00 0.00


Retribusi Jasa Usaha 4,346,900,654.51 4,309,831,550.00 (37,069,104.51) 99.15

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 27,500,000.00 11,900,000.00 (15,600,000.00) 43.27

Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 252,000,000.00 446,000,000.00 194,000,000.00 176.98

Laboratorium - LRA 185,000,000.00 188,925,000.00 3,925,000.00 102.12

Kendaraan Bermotor - LRA 534,000,000.00 534,085,000.00 85,000.00 100.02

Alat Berat - LRA 219,238,154.51 66,870,000.00 (152,368,154.51) 30.50

Kawasan Budaya Sabilulungan-LRA 200,000,000.00 362,250,000.00 162,250,000.00 181.13

Fasilitas Penunjang Gedung Budaya Sabilulungan-LRA 100,000,000.00 91,765,000.00 (8,235,000.00) 91.77

Fasilitas Penunjang Lainnya-LRA 50,000,000.00 193,334,000.00 143,334,000.00 386.67

15,120,000.00 18,820,000.00 3,700,000.00 124.47

1,584,000,000.00 1,588,600,000.00 4,600,000.00 100.29

Tempat Kegiatan Usaha - LRA 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 100.00

Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA 74,860,000.00 112,350,000.00 37,490,000.00 150.08


Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA

Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA

Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA

Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA

c. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu terealisasi sebesar Rp10.628.803.870,00 atau 105,47

46


persen dari anggaran sebesar Rp10.077.319.217,00, dengan rincian sebagaiberikut:

Tabel 5.7IKHTISAR RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU





3,400,000,000.00 3,517,248,750.00 117,248,750.00 103.45

Kartu Tanda Penduduk - LRA 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000,000.00 16,535,000.00 4,535,000.00 137.79




Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada retribusi daerah yang mencapai targetdan ada yang tidak mencapai target. Adapun penjelasan retribusi daerah yangmencapai target sebagai berikut :1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar

Rp3.517.248.750,00 atau 103,45 dari anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00,karena:a) Bertambahnya armada pengangkutan sampah ke titik layanan;b) Bertambahnya titik layanan.

2) Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayatterealisasi sebesar Rp16.535.000,00 atau 137,79 persen dari anggaran sebesarRp12.000.000,00, karena :a) Adanya sosialisasi dari petugas makam di lapangan terhadap ahli waris

mengenai pembayaran retribusi ijin penggunaan tanah makam di TPU yangdikelola oleh Pemda;

b) Adanya kegiatan jemput bola yang dilakukan petugas makam yang ada dilapangan yaitu mengunjungi ahli waris untuk melakukan pembayaranretribusi perpanjangan penggunaan tanah makam;

c) Sudah adanya pengertian dari ahli waris/warga setempat bahwa TPU yangdikelola oleh pemerintah sudah ada penataan dan pemeliharaan, sehinggaketika ada warga yang meninggal ahli waris melakukan pemakaman di TPUyang dikelola oleh pemerintah;

d) Adanya koordinasi yang baik antara petugas makam do lapangan denganpetugas administrasi;

e) Selain adanya penarikan retribusi dari penggunaan tanah makam baru danperpanjangan;

f) Penarikan retribusi dari pemindahan kerangka dan retribusi penggunaanmobil jenazah;

g) Penataan TPU sudah berjalan dan mendapat respon baik dari masyarakat;h) Pendataan pemakaman mulai optimal;i) Banyaknya warga yang meninggal dan dimakamkan di TPU yang dikelola

47


Pemda;j) Kinerja pengelola lebih efektif.

3) Retribusi Pelayanan Pasar - Kios terealisasi sebesar Rp3.457.476.000,00 atau100,64 persen dari anggaran sebesar Rp3.435.541.000,00 karena penurunantarget pada perubahan APBD disesuaikan dengan potensi yang ada di UPTPasar.

4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai target adalahRetribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus terealisasi sebesarRp398.650.000,00 atau 102,47 persen dari anggaran sebesar Rp389.030.000,00,Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus terealisasi sebesar Rp37.960.000,00 atau130,92 persen dari anggaran Rp28.995.000,00, dan Retribusi PKB - MobilBarang/Beban Pick Up terealisasi sebesar Rp1.979.245.000,00 atau 105,10persen dari anggaran sebesar Rp1.883.250.000,00, karena :a) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

(UPUBKB) yang berjalan baik dan bersinergi merupakan modal awal kinerjayang baik serta kondusif di lingkungan Unit Pelaksana Uji BerkalaKendaraan Bermotor (UPUBKB) sehingga meningkatkan upaya sosialisasiinternal maupun ekternal terhadap pelayanan pengujian kendaraanbermotor;

b) Belajar dari tahun-tahun sebelumnya mengenai permasalahan tidaktercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi pengujian kendaraanbermotor dalam hal ini pimpinan mengambil kesimpulan permasalahantersebut dan menindaklanjuti dengan pembuatan dan penandatangananPakta Integritas oleh semua pegawai/staf khususnya di lingkungan UnitPelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sebagai tandatanggung jawab serta komitmen untuk pencapaian target Pendapatan AsliDaerah (PAD) retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut;

c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan pengujiankendaraan bermotor ;

d) Optimalisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi JasaUmum Pasal 45 ayat 2, dengan melakukan pemungutan serta peningkatankualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor khususnya pelayanan ujiemisi gas buang terhadap kendaraan bermotorwajib uji maupun kendaraanbermotor pribadi;

e) Meningkatkan intensitas pengujian kendaraan bermotor keliling denganmenggunakan kendaraan unit keliling, serta membuka pelayanan baru didaerah demi memudahkan masyarakat untuk melakukan pengujiankendaraan bermotor;

f) Program Pemerintah Kabupaten Bandung dengan mendekatkan semuabentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui kegiatanPelayanan Terpadu Sabilulungan ke kecamatan di lingkungan PemerintahKabupaten Bandung sehingga sosilaisasai pelayanan pengujian kendaraanbermotor semakin mudah dan terjangkau oleh masyarakat KabupatenBandung khususnya;

g) Kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabuaten Bandung, Kepolisian48


Resort Bandung, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalampelaksanaan kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanatau biasa disebut Ramp Check juga menjadi media sosialisasi akanpentingnya pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkankepedulian pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujiankendaraan bermotor serta mendorong penongkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya Kabupaten Bandung akankeselamatan serta ketertiban dalam melakukan pembayaran retibusi yangtidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung kepadamasyarakat maupun secara tidak langsung melalui media sosial DinasPerhubungan Kabupaten Bandung;

i) Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pengujian KendaraanBermotor yang mengalami peningkatan sebesar 67,04 persen dari tahunsebelumnya, juga disertai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati BandungNomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi PengujianKendaraan Bermotor;

j) Kerja sama semua pihak baik staf maupun pimpinan merupakan unsurpenting dalam tercapainya sebuah kinerja serta komunikasi yang dibangundengan baik menciptakan output yang baik sehingga rencana kinerja berjalansesuai dengan yang diinginkan.

5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunanterealisasi sebesar Rp446.000.000,00 atau 176,98 persen dari anggaran sebesarRp252.000.000,00, karena :a) Jumlah penghuni Rusunawa Balegede aktif 1 TB dan Rusunawa Jatisari aktif

2 TB yaitu TB 1 dan TB 4 sehingga jumlah penghuni lebih dari 150 KK;b) Kewajiban penghuni membayar sewa hunian merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi oleh penghuni dan dengan kesadaran penghuni untukmemenuhi kewajiban tersebut;

c) Sikap tegas pengelola rusun, bila ada penghuni yang menunggak sewahunian rusun, pihak pengelola senantiasa mengingatkan dan memeberikansurat teguran kepada penghuni untuk menyelesaikan tunggakan sewa rusun;

d) Bertambahnya obyek tanah yang disewakan;e) Ada beberapa obyek sewa Tahun 2017 yang dibayar tahun 2018;f) Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara Bidang Pertanahan dengan

Koordinator Sewa atau Penyewa.6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium terealisasi sebesar

Rp188.925.000,00 atau 102,12 persen dari anggaran sebesar Rp185.000.000,00,karena :a) Adanya obyek kegiatan pada Dinas PUPR yang memerlukan Jasa

Pelayanan Laboratorium, sehingga pelaksana kegiatan bisa mempercayakankepada UPTD Laboratoriun untuk menggunakan jasa pengujian;

b) Tersedianya sarana dan prasarana atau peralatan laboratorium yang adawalaupun sangat terbatas;

c) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas pengujian walaupunpersonil sangat terbatas;

49


d) Adanya motivasi kerja, kerja sama, partisipasi, serta koordinasi antar unitkerja lainnya serta bimbingan dan pembinaan dari atasan.

7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor terealisasisebesar Rp534.085.000,00 atau 100,02 persen dari anggaran sebesarRp534.000.000,00.

8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kawasan Budaya Sabilulunganterealisasi sebesar Rp362.250.000,00 atau 181,13 persen dari anggaran sebesarRp100.000.000,00, karena:a) Peningkatan pengguna/penyewa kawasan Gedong Budaya Sabilulungan;b) Peningkatan program promosi Gedong Budaya Sabilulungan pada media

online /medsos (Instagram, Facebook,Website) sehingga tingkat kunjungandan penyewa Gedong Budaya Sabilulungan bertambah.

9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Fasilitas Penunjang Lainnya terealisasisebesar Rp193.334.000,00 atau 386,673 persen dari anggaran sebesarRp50.000.000,00, karena :a) Peningkatan pengguna / penyewa kawasan Gedong Budaya Sabilulungan;b) Peningkatan program promosi Gedong Budaya Sabilulungan pada media

online /media sosial (Instagram, Facebook, Website) sehingga tingkatkunjungan dan penyewa Gedong Budaya Sabilulungan bertambah.

10) Retribusi Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemdaterealisasi sebesar Rp18.820.000,00 atau 124,47 persen dari anggaran sebesarRp15.120.000,00, karena :a) Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan Majalaya

untuk dijadikan aktivitas ekonomi dengan berjualan hewan peliharaannyaseperti domba dan sapi;

b) Tingginya antusiasme masyarakat/pedagang berdampak pada meningkatnyapendapatan UPT Pasar Hewan Majalaya. Peningkatan penjualan dari jenishewan ternak kecil (domba) yang nerupakan ternak favorit masyaraat untukdijadikan domba ketangkasan dan domba pedaging, sedangkan untuk ternakbesar/sapi hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehinggapenjualan ternak besar (sapi) tidak terlalu signifikan.

11) Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umumterealisasi sebesar Rp1.588.600.000,00 atau 100,29 persen dari anggaransebesar Rp1.584.000.000,00, dan Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usahaterealisasi sebesar Rp16.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran sebesarRp16.000.000,00, karena :a) Berkat bimbingan dan arahan dari Pimpinan;b) Melakukan perencanaan potensi sesuai dengan target yang telah ditetapkan;c) Melakukan pengawasan secara intensif kepada pengemudi dan pemungut

dalam pemungutan retribusi terminal dan melakukan kerja sama denganpenegak hukum sehingga terciptanya kondisi lapangan yang kondusif;

d) Adanya komitmen dan kerja sama yang baik dari semua jajaran UPTPengelola Terminal;

e) Kondisi di lapangan yang kondusif;f) Adanya kesadaran pengemudi angkutan umum akan kewajiban membayar

50


retribusi terminal.12) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp112.350.000,00 atau

150,08 persen dari anggaran sebesar Rp74.860.000,00, karena :a) Meningkatnya Law Inforcement atau penegakan hukum dari pihak Kepolisian

dan Satpol PP dalam penegakan Perda;b) Meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir secara intensif sesuai

dengan SOP Perda Kab. Bandungc) Melakukan sosialisasi Perda tentang Pemungutan Retribusi Parkir kepada

warga dan juru parkird) Mengoptimalkan pendapatan dari tempat khusus parkir yang dikelola oleh

pemerintah.13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar

Rp164.560.000,00 atau 102,52 persen dari anggaran sebesarRp160.512.500,00, karena serangan hama relatif aman, ketersediaan air selamamusim tanam cukup, adanya kesadaran dari petani dalam menggunakan benihbersertifikat, adanya kenaikan dari jumlah ternak melahirkan, ketersediaan pakancukup dan harga jual relatif stabil.

14) Retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Badan terealisasi sebesarRp136.800.000,00 atau 131,03 persen dari anggaran sebesar Rp104.400.000,00.Hal-hal yang mendukung tercapainya target retribusi tersebut sebagai berikut :a) Melaksanakan pengawasan di lapangan baik secara administratif (teguran

tertulis) maupun melalui penegakan hukum (law inforcement) dengan bekerjasama dengan pihak kepolisin dan seksi Turwas Dinas PerhubunganKabupaten Bandung ;

b) Retribusi yang diperoleh dari perijinan peremajaan/penggantian kendaraanyang sudah tidak layak oleh kendaraan yang lebih muda umuroperasionalnya;

c) Adanya permohonan dari pemegang ijin angkutan umum untukmemperpanjang ijin angkutan umum sebelum sebelum masa berlaku suratkeputusannya terutama yang jatuh tempo pada tahun 2019;

d) Adanya perpindahan ijin angkutan umum perbatasan yang sebelumnya ijinditerbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah KabupatenBandung Barat menjadi menjadi diterbitkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Bandung yang disebabkan domisili badan hukum yang mewadahiangkutan umum dimaksud berada di Kabupaten Bandung.

15) Retribusi Perpanjang IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing terealisasisebesar Rp2.961.163.200,00 atau 126,01 persen dari anggaran sebesarRp2.350.000.000,00. Tercapainya target retribusi perpanjang IMTA kepadapemberi kerja tenaga asing tersebut adalah sebagai berikut :a) Adanya perubahan nilai kurs dolar ke rupiah;b) Banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diperpanjang masa kerja

kontraknya;c) Banyak perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) yang

mempertahankan keberadaan TKA dengan alasan : Jabatan kerja yang diisi TKA belum siap dialihteknologikan; Banyak jabatan kerja yang belum siap dikerjakan oleh Tenaga Kerja

51


Indonesia (TKI).17) Retribusi Tera Ulang terealisasi sebesar Rp121.183.500,00 dari anggaran

sebesar Rp0,00, adapun yang menjadi dasar pemungutan retribusi daripelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi Ulang adalah Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelayanan Metrologi Legalmenjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga pendapatan retribusi daripelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal menjadi bagian dari Pendapatan AsliDaerah (PAD) Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Adapun Retribusi Daerah yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut:1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar

Rp723.184.000,00 atau 95,14 persen dari anggaran sebesar Rp760.140.000,00.Tidak tercapai karena :a) Adanya potensi parkir yang beralih fungsi dari potensi/ranah retribusi parkir

ke potensi/ranah pajak parkir, misalnya didirikannya supermarket di wilayahKabupaten Bandung yang memiliki lahan parkir sendiri sehingga parkirdibadan jalan menjadi berkurang/tidak ada lagi;

b) Masih terdapat potensi tempat khusus parkir (gedung, kantor, saranaolahraga dan tempat pariwisata) yang belum terambil retribusi parkirnyasecara maksimal dengan beragam alasan yang melatarbelakangi kantorkepolisian, sarana olahraga Si Jalak Harupat dan sekolahan;

c) Masih adanya institusi/ormas karang taruna yang turut menggunakan lahanparkir didaerah tertentu dan tidak menyetorkan uang retribusi parkir kepadaDishub, sehingga bisa terjebak ke arah pungutan liar/melawan hukum;

d) Masih lemahnya penegakan hukum dari institusi yang memiliki tupoksipengamanan, penertiban dan penegakan hukum/Perda di KabupatenBandung (aparat kepolisian/Satpol PP) sehingga Dishub yang salah satunyamemiliki tupoksi pemungut retribusi parkir menjadi cukup kesulitanmengimplementasikan tugas dilapang karena harus sering berbenturan fisikdan non-fisik dengan masyarakat yang belum sadar hukum;

e) Masih kurangnya sarana penunjang perparkiran di lapangan, misalnyarambu-rambu parkir dan marka parkir;

f) Dalam Perda Kabupaten Bandung upah pungut jukir telah tersurat yaitu 25persen dari pendapatan harian jukir dan 75 persen untuk disetorkan ke KasDaerah namun saat ini uang setoran retribusi parkir dari jukir belummaksimal rata-rata baru memberikan 20 persen;

g) Belum adanya taman parkir/gedung parkir milik Pemerintah Daerah dilokasi-lokasi pusat keramaian/ibu kota kecamatan misalnya diwilayah Soreang,Banjaran dan Rancaekek;

h) Adanya penataan kota disemua wilayah sehingga mengurangi potensiperparkiran dibahu jalan;

i) Retribusi roda dorong dihilangkan;j) Adanya perbaikan jalan/pengecoran jalan sehingga mengganggu perparkiran

dan mengurangi potensi;k) Masih adanya masyarakat Kabupaten Bandung yang kurang menyadari akan

adanya Perda parkir untuk kepentingan pembangunan masyarakatKabupaten Bandung melalui Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir.

52


2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak mencapai targetadalah PKB - Mobil Bus - Microbus terealisasi sebesar Rp34.315.000,00 atau91,57 persen dari anggaran sebesar Rp37.475.000,00, karena :a) Masih adanya pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan wajib uji;b) Penurunan frekuensi kendaraan wajib uji dari mikro bus yang disebabkan

persaingan dari transportasi lain seperti motor, angkutan sewa khusus(ASK) /ojek online;

c) Banyaknya kendaraan yang mutasi ke luar daerah, adanya KabupatenBandung Barat berpengaruh kepada potensi kendaraan yang ada padaKabupaten Bandung;

d) Banyaknya kendaraan wajib uji yang tidak beroperasi karena rusak berat,tetapi tidak melaporkan kepada Dinas Perhubungan;

e) Banyaknya kendaraann wajib uji yang dihapuskan (scrapping) karena rusakberat, tetapi tidak melaporkan kepada Dinas Perhubungan;

f) Sebagian kendaraan melakukan numpang uji keluar.3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak mencapai target

adalah PKB - Mobil Barang/Beban –Light Truck Rp367.830.000,00 atau 98,57persen dari anggaran sebesar Rp373.180.000,00, karena :a) Masih adanya pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan wajib uji;b) Banyaknya kendaraan yang mutasi ke luar daerah, adanya Kabupaten

Bandung Barat berpengaruh kepada potensi kendaraan yang ada padaKabupaten Bandung;

c) Banyaknya kendaraan wajib uji yang dihapuskan (scrapping) karena rusakberat, tetapi tidak melaporkan kepada Dinas Perhubungan;

d) Sebagian kendaraan melakukan numpang uji keluar.4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak mencapai target

adalah PKB – Mobil Barang/Beban - Truck Rp.827.100.000,00 atau 92,73persen dari anggaran sebesar Rp891.905.000,00, karena :a) Masih adanya pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan wajib uji;b) Banyaknya kendaraan yang mutasi ke luar daerah, adanya Kabupaten

Bandung Barat berpengaruh kepada potensi kendaraan yang ada padaKabupaten Bandung;

c) Banyaknya kendaraan wajib uji yang dihapuskan (scrapping) karena rusakberat, tetapi tidak melaporkan kepada Dinas Perhubungan;

d) Sebagian kendaraan melakukan numpang uji keluar.5) Retribusi Pelayanan Kesehatan - Labkes terealisasi sebesar Rp287.248.000,00

atau 82,07 persen dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00, karena terjadikehilangan (pencurian) pada UPT Labkes sehingga selama bulan Juli sampaidengan Pertengahan Bulan Agustus UPT Labkes tidak bisa melaksanakankegiatan

6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Alat Berat terealisasi sebesarRp66.870.000,00 atau 30,50 persen dari anggaran sebesar Rp219.238.154,51,karena :a) Adanya perubahan Perda Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan

Pertama Perda Kabupaten DT. II Bandung Nomor 5 Tahun 1994 tentangPengelolaan Pasar di Wilayah Daerah Tingkat II Bandung ke Perda Nomor

53


11 Tahun 2012 Tanggal 24 Februari 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,dimana penyesuaian tarif yang diberikan kepada pihak pedagang belumsepenuhnya tercapai. Bahwa dalam Perda dimaksud besarnya pungutanretribusi pasar dikelompokkan berdasarkan ukuran (luas) kios dan jenisdagangan dan ini merupakan hal baru bagi para pedagang dan belum dapatditerima sepenuhnya, walaupun para Kepala UPTD telah melakukansosialisasi. Tarif yang diatur dalam Perda bervariasi mulai dari Rp2.000,00 –Rp6.000,00 sementara para pedagang maksimal pembayaran retribusi barumencapai Rp3.000,00 bahkan ada yang masih dibawah Rp2.000,00. Sulitnyapenerapan tarif yang bervariasi tersebut dikarenakan kios dan lapak yangada dipasar belum ditata dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dagangansebagaimana isi Perda dimaksud;

b) Jumlah kios yang buka, buka tutup dan tutup terutama dihari-hari besarnasional dan hari raya;

c) Banyak bermunculan pasar kaget/pasar dadakan dihari libur, seperti tuguBaleendah, kolam GPI, pasar minggu parken dan pasar minggu Soreangsehingga banyak pedagang yang memilih berjualan ditempat tersebut;

d) Terjadinya musibah banjir yang menyebabkan akses jalan menuju pasarterhambat;

e) Penumpukan sampah di TPSS, sehingga mengganggu aktifitas penjualmaupun pembeli;

f) Kurang berfungsinya terminal sebagai titik sentral untuk menunjangkonsumen datang kepasar khususnya pasar Baleendah;

g) Adanya penyerahan pengelolaan Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengkakepada PT. Bangun Bina Persada untuk jangka waktu selama 10 tahunterhitung mulai tanggal 24 September 2016.

7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Fasilitas Penunjang GBS terealisasisebesar Rp91.765.000,00 atau 91,77 persen dari anggaran sebesarRp100.000.000,00, karena fasilitas penunjang GBS yang belum lengkapsehingga mempengaruhi konsistensi pencapaian target pendapatan.

8) Retribusi Tempat Pariwisata terealisasi sebesar Rp74.545.550,00 atau 74,55persen dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Adapun penyebab tidaktercapainya target tersebut disebabkan:a) Harga tiket masuk obyek ke Wisata Situ Cileunca tidak naik sedangkan PAD

dinaikkan;b) Sarana dan Prasarana penunjang untuk daya tarik penunjang kurang;c) Biaya pembayaran rekening listrik dibebankan kepada Pengelola;d) Biaya cetak tiket serta porporasi dibebankan kepada Pengelola;e) Biaya operasional untuk pengadaan alat kebersihan dan biaya pemeliharaan

dibebankan kepada Pengelola.9) Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga terealisasi sebesar Rp120.320.000,00

atau 24,06 persen dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00, karena Stadion SiJalak Harupat yang biasa dipakai oleh PERSIB untuk Liga I sedang dalampelaksanaan rehabilitasi atau revitalisasi stadion oleh Kementerian PUPR dalamrangka persiapan perhelatan ASIAN GAMES 2018 dari bulan Januari sampaidengan Juli 2018, pada bulan Agustus sampai dengan September dipakai untuk

54


penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 sehingga tidak ada pemasukan dariretribusi sewa Stadion Si Jalak Harupat, sedangkan dari venue yang lain yangada di kawasan Stadion Si Jalak Harupat tarif sewa retribusinya kecil dan jugaada beberapa venue yang belum ditarif retribusinya.

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesarRp11.900.000,00 atau 43,27 persen, dari anggaran sebesar Rp27.500.000,00,karena :a) Kurangnya kendaraan operasional (hanya tersedia 1 unit kendaraan);b) Adanya persaingan dari pihak swasta;c) Adanya peralihan tugas dari bidang Infrasturktur Pemukiman menjadi UPTD

IPAL Domestik.11) Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp319.507.000,00 atau

97,21 persen dari anggaran sebesar Rp328.670.000, karena :a) RPH milik Kabupaten Bandung adalah RPH-U(MBC) Baleendah, RPH-U

Kec. Pangalengan, RPH-U Kec. Majalaya. Dari ketiga RPH-U tersebut yangmasih adalah RPH-U (MBC) Baleendah dan RPH-U Kec. PangalengandanRPH-U Kec. Majalaya baru berjalan 2 bulan Nopember dan Desember,sedangkan RPH-U Kec. Pangalengan belum dimanfaatkan oleh masyarakatdengan alasan letaknya yang cukup jauh dari pasar Pangalengan dan parapedagang tersebut tidak terlalu banyak jumlah ayam yang dipotong (sesuaidengan kebutuhan saja)

b) Retribusi dari cold storage juga belum mencapai target dikarenakan hanyabandar unggas yang memotong ayam fillet saja sedangkan untuk daging sapitidak menyimpan di cold storage karena karkas hasil pemotongan di RPHlangsung dibawa menuju pasar konsumen lebih menyukai karkas hangat;

c) Masuknya daging beku impor ke Indonesia yang diatur dalam PermentanNomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging TanpaTulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona DalamSuatu Negara Asal Pemasukan. Hal ini berimbas pada penguranganpenjualan daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional;

d) Beralihnya pemotong sapi/bandar yang memotong sapi di RPH MBCBaleendah (sebanyak rata-rata 13 ekor per hari) ke RPH swastamenyebabkan pemotongan di RPH Pemerintah menjadi berkurang. Olehkarena itu perlunya peninjauan kembali mengenai ijin pembangunan RPHSwasta yang berlokasi di Kecamatan Soreang, Kecamatan Pameungpeukdan Kecamatan Baleendah;

e) Adanya larangan penyembelihan sapi betina produktif yang tertuang dalamUndang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan KesehatanHewan pasal 18 ayat 4;

f) Terhambatnya transportasi (pengangkutan sapi) akibat adanyapembangunan tempat perbelanjaan seperti Yogya dan Transmart menujujalan ke RPH MBC Baleendah, yang menghambat keinginan pemotong keRPH MBC berkurang.

12) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terealisasi sebesarRp7.530.840.670,00 atau 98,79 persen dari anggaran sebesarRp7.622.919.217,00, karena :

55


Realisasi HasilPengelolaanKekayaanDaerah yangDipisahkan-LRA per 31Desember2018 sebesarRp67.428.288.786,00

a) Masih diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuaidengan bidang dan fungsinya agar dapat melaksanakan pekerjaan denganbaik dan tepat waktu;

b) Masih kurangnya anggaran infrastruktur ke PU-an untuk memenuhikebutuhan masyarakat;

c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan secaraswadaya terhadap infrstruktur ke PU-an yang telah dibangun olehpemerintah Kabupaten Bandung ;

d) Menurunnya jumlah pemohon IMB yang berskala besar (perumahan,industri, perdagangan/jasa);

e) Berkurangnya potensi IMB karena adanya pelimpahan sebagai urusanPemerintah dari Bupati ke Kecamatan dalam hal Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk perusahaan dan perumahan untuk luasan <250m2 (luas lebihkecil dari 250 m2), sehingga Kecamatan pun mengejar potensi berdasarkantarget per Kecamatan (SK Bupati)

f) Adanya persyaratan Ijin Lokasi yang dibebankan diakhir rangkaian proses ijinpada penerbit IMB yaitu berupa keharusan adanya Surat Peralihan Hak(SPH) bagi pemohon berbadan hukum. (non perorangan);

g) Adanya regulasi baru untuk pendaftaran IMB yang kurang dari 1.000m2

berupa SKKR (Surat Keterangan Kesesuaian Ruang) (Perbup No. 51 Tahun2017) di DPMPTSP yang mengharuskan adanya rekomendasi dariKecamatan yang mengindikasikan panjangnya alur proses;

h) Penetapan potensi target PAD dari retribusi IMB belum mengakomodasikandata existing.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRARealisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-

LRA sebesar Rp67.428.288.786,00 atau 100,99 persen dari anggaran sebesarRp66.768.614.620,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadikenaikan sebesar Rp1.413.235.234,00 atau 2,14 persen.

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

Adapun rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan-LRA sebagai berikut:a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung,

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan padaPerusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung sebesarRp3.500.000.000,00 atau 122,81 persen dari anggaran sebesar

56


RealisasiLain-lainPendapatanAsli Daerahyang Sah-LRA per 31Desember2018 sebesarRp364.929.901.506,98

Rp2.850.000.000,00.b. PT. Bank Jabar Banten (BJB)

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan padaPT. Bank Jabar Banten (BJB) terealisasi sebesar Rp61.485.899.120,00 atau 99,99persen dari anggaran sebesar Rp61.487.499.120,00.

c. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja,Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan padaPT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja teralisasi sebesarRp2.356.899.555,00 atau 100,29 persen dari anggaran sebesarRp2.350.000.000,00.

d. PT. Citra Bangun Selaras (CBS), Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan padaPT. Citra Bangun Selaras (CBS) terealisasi sebesar Rp85.490.111.000,00 atau105,39 persen dari anggaran sebesar Rp81.115.500.000,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRARealisasi lain-lain pendapatan asli daerah-LRA sebesar Rp364.929.901.506,98

atau 105,32 persen dari anggaran sebesar Rp346.486.948.200,00. Apabiladibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadi penurunan sebesarRp19.534.622.670,26 atau 5,08 persen. Adapun rincian Lain–lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah adalah sebagai berikut :a. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp31.553.587.254,00 adalah :

1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp31.252.298.091,00;2) Jasa Giro Bendahara sebesar Rp301.289.163,00.

b. Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp64.547.945,00 adalah pendapatanbunga deposito pada Bank Mandiri.

c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) sebesarRp127.763.493,00 merupakan ganti rugi pembayaran kendaraan bermotor rodadua dan roda empat karena hilang.

d. Penerimaan Pendapatan atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesarRp133.981.819,00 adalah :1) Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan sebesar Rp129.670.382,00;2) Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pembangunan sebesar Rp4.311.437,00.

e. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp4.140.103.671,72 terdiri dari :1) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp63.296.856,00;2) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp325.112.816,00;3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp7.654.594,00;4) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesarRp12.920.092,525) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebasar Rp1.487.382,90;6) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp28.726.843,80;7) Pendapatan Denda Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan

Rp3.686.713.437,00;8) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar

Rp14.191.649,50.f. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp761.584.250,00

merupakan sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar

57


RealisasiPendapatanTransfer-LRAper 31Desember2018 sebesarRp3.666.263..710.871,00

RealisasiPendapatanTransferPemerintahPusat-LRAper 31Desember2018 sebesarRp3.137.666.226.435,00

Rp471.584.250,00 dan Pemanfaatan kekayaan daerah puskesmas Kopo Bihbulsebesar Rp290.000.000,00

g. Penerimaan dari Pendapatan BLUD sebesar Rp315.449.817.789,26 terdiri dariPendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Lain-lain BLUD, Jasa GiroBLUD dan Pendapatan Kapitasi.Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA 208,239,471,215.00

Pendapatan Lain-lain BLUD -LRA 233,523,666.00

Pendapatan Jasa Giro BLUD - LRA 1,603,767,223.26

Pendapatan Kapitasi - LRA 105,373,055,685.00

Jumlah 315,449,817,789.26

h. Penerimaan dari Pendapatan Lain-lain terealisasi sebesar Rp12.698.515.285,00yaitu penerimaan dari:Pendapatan dari Taspen – LRA 278.099.565,00 Pendapatan dari Pengembalian Belanja – LRA 11.358.514.145,00Pendapatan dari Pengembalian BPLH – LRA 648.075.275,00 Pendapatan IPAL-LRA 140.000.000,00 Penjualan Hasil Pertanian-LRA 156.458.200,00 Penjualan Hasil Peternakan-LRA 117.368.100,00

Jumlah 12.698.515.285,00

Adapun rincian lain-lain pendapatan asli daerah-LRA per obyek terdapat padaLampiran 1.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRARealisasi pendapatan transfer-LRA sebesar Rp3.666.263.710.871,00 atau

98,85 persen dari anggaran sebesar Rp3.708.919.613.427,00. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp124.273.323.158,00 atau3,51 persen. Adapun ikhtisar pendapatan transfer-LRA per jenis adalah sebagaiberikut:


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRARealisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LRA berdasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.137.666.226.435,00 atau100,09 persen dari anggaran sebesar Rp3.134.905.571.000,00. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun Anggaran 2017, terjadi kenaikan sebesarRp128.003.330.853,00 atau 4,25 persen. Adapun rincian pendapatan transferpemerintah pusat-LRA per obyek sebagai berikut:

58


Tabel 5.08

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK PER JENISPeriode Sampai Dengan 31 Desember 2018

No. URAIAN2018 2017 NAIK/TURUN

ANGGARAN REALISASI % REALISASI Rp1 Bagi Hasil Pajak - LRA

2 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA

3 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA

45

6

78

a. Bagi Hasil Pajak-LRARealisasi Bagi hasil pajak-LRA Pemerintah Kabupaten Bandung pada Tahun 2018sebesar Rp144.933.549.485,00 atau 93,68 persen dari anggaran sebesarRp154.713.443.000,00. Adapun rincian per bagi hasil pajak-LRA per obyek adalahsebagai berikut :

Tabel 5.11IKHTISAR BAGI HASIL PAJAK PER JENISPeriode Sampai Dengan 31 Desember 2018

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRARealisasi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam-LRA Pemerintah KabupatenBandung pada Tahun 2018 sebesar Rp195.510.310.644,00 atau 152,94 persendari anggaran sebesar Rp127.838.493.000,00. Adapun rincian bagi hasil bukanpajak/sumber daya alam-LRA per obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12IKHTISAR BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM

Periode Sampai Dengan 31 Desember 2018

c. Dana Alokasi Umum (DAU)-LRASesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dana alokasi umummerupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepadaPemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang

59


RealisasiPendapatanTransferPemerintahPusatLainnya-LRAper 31Desember2018 sebesarRp34.250.000.000,00

RealisasiPendapatanTransferPemerintahDaerahLainnya-LRAper 31Desember2018 sebesarRp464.457.46

terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA Pemerintah Kabupaten Bandung pada Tahun 2018 sebesarRp2.060.202.697.000,00 atau 100 persen dari anggaran sebesarRp2.060.202.697.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRASesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2018, Dana Alokasi Khususmerupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuaidengan prioritas nasional. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA PemerintahKabupaten Bandung pada Tahun 2018 sebesar Rp155.348.717.215,00 atau 90,51persen dari anggaran sebesar Rp171.632.825.000,00. Adapun rincian per obyeksebagai berikut:

Tabel 5.13IKHTISAR DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK-LRA


e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRASesuaiPeraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2018, realisasi dana alokasikhusus (DAK) Non fisik – LRA sebesar Rp581.670.952.091,00 atau 93,74 persenanggaran sebesar Rp620.518.113.000,00. Adapun rincian per obyek sebagaiberikut:

Tabel 5.14IKHTISAR DANA ALOKASI KHUSUSS (DAK) NON FISIK-LRA


2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRARealisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LRA sebesar

Rp34.250.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran sebesar Rp34.250.000.000,00.Dana ini merupakan dana insentif daerah atas perolehan opini wajar tanpapengecualian (WTP) pada LKPD Tahun 2017 dan penetapan APBD 2018 tepat waktu

60


9.495,00

RealisasiBantuanKeuangan-LRA per 31Desember2018 sebesarRp29.890.014.941,00

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRARealisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LRA sebesar

Rp464.457.469.495,00 atau 99,60 persen dari anggaran sebesarRp466.344.007.827,00. Pemerintah Kabupaten Bandung menerima pendapatantransfer pemerintah daerah tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi JawaBarat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2018. Adapun rincian pendapatan transfer pemerintahdaerah lainnya-LRA per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.08RINCIAN BAGI HASIL PAJAK PER JENIS


No. URAIAN2018 2017 NAIK/TURUN

ANGGARAN REALISASI % REALISASI Rp1 Bagi Hasil Pajak - LRA2 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA

3 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA45

678

4. Bantuan Keuangan-LRAPemerintah Kabupaten Bandung menerima bantuan keuangan-LRA berdasarkan

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan PeraturanGubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2018.

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebesarRp29.890.014.941,00 atau 40,71 persen dari anggaran sebesarRp73.420.034.600,00. Adapun rincian bantuan keuangan-LRA per obyek sebagaiberikut :

Tabel 5.08RINCIAN BAGI HASIL PAJAK PER JENIS


No. URAIAN2018 2017

ANGGARAN REALISASI % REALISASI1 Bagi Hasil Pajak - LRA



4

Dari bantuan keuangan sebesar Rp29.890.014.941,00 yang digunakan sebesarRp29.586.581.573,00 sedangkan sisanya sebesar Rp303.433.368,00 menjadi bagiandari Silpa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018.

Bantuan keuangan dari Provinsi dialokasikan pada beberapa SKPD dan digunakanuntuk sepuluh program dan tiga belas kegiatan, yaitu :

61


RealisasiLain-lainPendapatanDaerah YangSah per 31Desember2018 sebesarRp666.167.779.366,00

RealisasiPendapatanHibah-LRAper 31Desember2018 sebesarRp349.781.200.000,00

RealisasiPendapatanLainnya per31 Desember2018 sebesarRp56.918.159.366,00

RealisasiDana Desaper 31Desember2018 sebesarRp259.468.42

Tabel 5.17IKHTISAR ALOKASI BANTUAN KEUANGANPeriode Sampai Dengan 31 Desember 2018

No. SKPD PROGRAM KEGIATAN

1 BKD Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2 INSPEKTORAT Sinergitas Pengawasan Pembangunan Daerah

3 SETDA Pendidikan Politik Masyarakat Pelaksanaan Desk Pilkada

4 DINKES Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5 DISDIK

6 DPUPR Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Peningkatan Jalan

7 DISTAN Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengembangan POS Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES)

Bantuan Operasional Penyuluh

8 RSUD MAJALAYA

9 DPMD

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) diluar Kuota JAMKESMAS

Wajib Belanjar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Peraga Ajar Untuk Pendalaman Materi Fisika Kelistrikan & Energi Tingkat SMP di Kab. Bandung

Pengadaan Alat Edukatif untuk Peraga Ajar Bidang Sains dan Sosial Terpadu Untuk Tingkat SDPengadaan Peraga Pendamping Pengajar Untuk Subjek Matematika Bagi Guru dan Siswa

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Alat Kesehatan Penunjang Lainnya RSUD Majalaya Kabupaten Bandung

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Peningkatan Peran Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun DesaPeningkatan Peran Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRARealisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA sebesar

Rp666.167.779.366,00 atau 101,19 persen dari anggaran sebesarRp658.320.567.456,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadikenaikan sebesar Rp63.803.600.104,00 atau 10,59 persen. Adapun ikhtisar lain-lainpendapatan daerah yang sah-LRA per obyek adalah sebagai berikut :

Tabel 5.08

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK PER JENISPeriode Sampai Dengan 31 Desember 2018

No. URAIAN2018 2017

ANGGARAN REALISASI % REALISASI1 Bagi Hasil Pajak - LRA



4

5

1. Pendapatan Hibah-LRARealisasi pendapatan hibah-LRA Tahun 2018 sebesar Rp349.781.200.000,00

atau 98,96 persen dari anggaran sebesar Rp353.471.000.000,00. Adapun rincianpendapatan hibah-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19IKHTISAR PENDAPATAN HIBAH-LRA


62


0.000,00Realisasi

BelanjaDaerah per31 Desember2018 sebesarRp4.560.097.691.605,50

Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2018 sebesarRp3.845.007.103.133,61

2. Pendapatan LainnyaRealisasi pendapatan lainnya sebesar Rp56.918.159.366,00 atau 125,42 persen

dari anggaran sebesar Rp45.381.147.456,00. Pendapatan lainnya berasal daripendapatan bonus produksi panas bumi yang ada di kawasan Pemerintah DaerahKabupaten Bandung.

3. Pendapatan Dana DesaRealisasi pendapatan dana desa sebesar Rp259.468.420.000,00 atau 100

persen dari anggaran sebesar Rp259.468.420.000,00. Pendapatan dana desamerupakan pendapatan yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan PresidenNomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2018, dengan pelaksanaan pencairan sebanyak tiga tahap. Adapunrincian pencairan sebagai berikut :

Tabel 5.40IKHTISAR PENDAPATAN-LO PER KELOMPOK PENDAPATAN

Tahun Anggaran 2018 dengan Perbandingan Tahun Anggaran 2017

URAIAN

PENDAPATAN - LOPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

5.1.2. BelanjaSesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual padaPemerintah Daerah bahwa kodefikasi akun dokumen anggaran harus disesuaikandengan Bagan Akun Standar (BAS), maka pemerintah daerah harus melakukankonversi dalam penyajian LRA, yaitu dari Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung,Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga serta Transfer menjadi Belanja Operasi,Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja periode sampai dengan 31 Desember 2018 sebesarRp4.560.097.691.605,50 atau 87,57 persen dari anggaran sebesarRp5.207.272.759.527,62. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2017,terjadi penurunan 1,08 persen. Adapun ikhtisar realisasi belanja per kelompok sebagaiberikut :

Tabel 5.20

IKHTISAR BELANJA DAERAH PER KELOMPOK BELANJA


URAIAN ANGGARAN REALISASI 2018REALISASI 2017 NAIK/TURUN

Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46

BELANJA TAK TERDUGA 30,712,606,041.00 1,997,578,200.00 74,310,500.00 1,923,267,700.00 2,588.15

63


RealisasiBelanjaPegawai-LRAper 31Desember2018 sebesarRp2.030.950.722.686,00

5.1.2.1. Belanja OperasiBelanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputiBelanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja BantuanSosial.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.845.007.103.133,61 atau 91,37persen dari anggaran sebesar Rp4.208.359.065.231,59. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun 2017, terjadi penurunan sebesar Rp136.119.558.790,16 atau3,42 persen. Adapun ikhtisar realisasi Belanja Operasi per jenis sebagai berikut :

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


1. Belanja Pegawai-LRARealisasi belanja pegawai sebesar Rp2.030.950.722.686,00 atau 90,26 persen

dari anggaran sebesar Rp2.250.091.194.808,90. Apabila dibandingkan denganrealisasi Tahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp18.607.957.548,00 atau 0,92persen.Adapun ikhtisar realisasi belanja pegawai per obyek sebagai berikut :

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat sebagai berikut:a. Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA

Realisasi belanja gaji dan tunjangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesarRp1.665.055.082.748,00 atau 90,40 persen dari anggaran sebesarRp1.841.845.022.501,00. Adapun per rincian obyeknya sebagai berikut:

64


Tabel 5.20




Rp

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40

BELANJA TAK TERDUGA 30,712,606,041.00 1,997,578,200.00 74,310,500.00 1,923,267,700.00

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LRARealisasi belanja tambahan penghasilan PNS sampai dengan 31 Desember 2018sebesar Rp298.513.011.104,00 atau 91,27 persen dari anggaran sebesarRp327.053.835.300,00. Adapun per rincian obyeknya sebagai berikut :

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


c. Belanja Penerimaan Lainnnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LRARealisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD sertaKDW/WKDH sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.813.120.000,00atau 100 persen dari anggaran sebesar Rp9.813.120.000,00. Adapun per rincianobyeknya sebagai berikut :

65


RealisasiBelanjaBarang danJasa-LRAper 31Desember2018 sebesarRp1.551.473.835.224,61

RealisasiBelanjaHibah-LRAper 31Desember2018 sebesarRp262.330.045.223,00

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


d. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LRARealisasi belanja insentif pemungutan pajak daerah sampai dengan 31 Desember2018 sebesar Rp19.088.973.712,00 atau 96,54 persen dari anggaran sebesarRp19.772.956.510,85 merupakan insentif pajak daerah.

e. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LRARealisasi belanja insentif pemungutan retribusi daerah sampai dengan 31Desember 2018 sebesar Rp1.378.279.565,00 atau 24,93 persen dari anggaransebesar Rp5.527.760.245,05. Adapun per rincian obyeknya sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


f. Belanja Uang Lembur-LRARealisasi belanja uang lembur sampai dengan 31 Desember 2018 sebesarRp4.942.448.624,00 atau 60,13 persen dari anggaran sebesarRp8.220.182.002,00. Adapun per rincian obyeknya sebagai berikut :

Tabel 5.20



URAIAN ANGGARAN REALISASI 2018REALISASI 2017

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77

g. Belanja Pegawai BLUD-LRARealisasibelanja pegawai BLUD sampai dengan 31 Desember 2018 sebesarRp32.159.806.933,00 atau 84,95 persen dari anggaran sebesarRp37.858.318.250,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :

66


Tabel 5.20




Rp

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40

BELANJA TAK TERDUGA 30,712,606,041.00 1,997,578,200.00 74,310,500.00 1,923,267,700.00

2. Belanja Barang dan Jasa-LRARealisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.551.473.835.224,61 atau 91,92

persen dari anggaran sebesar Rp1.687.922.143.094,69. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun 2017, terjadi penurunan sebesar Rp98.497.047.661,61 atau5,97 persen. Belanja barang dan jasa terdiri 4 kategori yaitu:

Tabel 5.20



URAIAN ANGGARAN

BELANJA 5,207,272,759,527.62

Adapun ikhtisar realisasi belanja barang dan jasa per obyek terdapat padaLampiran 2.

3. Belanja Hibah-LRABelanja hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakatperorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah tersebutdiberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 07 Februari2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan BTTyang bersumber dari APBD.

Realisasi belanja hibah periode sampai dengan 31 Desember 2018 sebesarRp262.330.045.223,00 atau 97,36 persen dari anggaran sebesarRp269.452.977.328,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 terjadikenaikan sebesar Rp183.500.040.223,00 atau 232,78 persen. Adapun ikhtisarrealisasi belanja hibah per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


a. Belanja Hibah kepada Pemerintah 67


RealisasiBelanjaBantuanSosial-LRAper 31Desember2018 sebesarRp252.500.000,00

Realisasi belanja hibah kepada pemerintah sebesar Rp0,00 dari anggaransebesarRp100.000.000,00.Karena tidak ada pengajuan pencairan dari SKPDPerekomendasi.

b. Belanja Hibah kepada Kelompok MasyarakatRealisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat sebesarRp31.998.000.000,00 atau 96,06 persen, dari anggaran sebesarRp33.310.400.000,00.

c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Realisasi belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar47.764.871.000,00 atau 96,58 persen dari anggaran sebesarRp49.456.275.626,42. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:1) Bagkesos sebesar Rp19.053.875.000,00 terdiri dari:

Hibah kepada 134 Masjid sebesar Rp982.500.000,00; Hibah kepada 76 Madrasah sebesar Rp513.500.000,00; Hibah kepada 46 Pondok Pesantren/Yayasan sebesar Rp330.000.000,00; Hibah kepada 28 Ormas Islam/Lembaga/Organisasi sebesar

Rp17.227.875.000,00.2) Dinas Sosial sebesar Rp1.020.000.000,00 untuk 10 Organisasi.3) Kesbangpol sebesar Rp520.000.000,00 untuk 17 Organisasi.4) DPMD sebesar Rp300.000.000,00 untuk 3 BKAD/Kecamatan.5) Dinas Perhubungan sebesar Rp179.000.000,00 untuk 2 Organisasi.6) Dispora sebesar Rp17.050.000.000,00 untuk 6 Organisasi.7) DP2KBP3A sebesar Rp50.000.000,00 untuk 1 Organisasi.8) Dinas Pendidikan sebesar Rp5.360.996.000,00 untuk 198 Paud/Kober/TK.9) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.426.000.000,00 untuk 81 Lembaga (LKP).10) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk 72 Lembaga (PKBM).11) Dinas Pendidikan sebesar Rp805.000.000,00 untuk 6 Organisasi/Sekolah.

d. Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar terealisasi sebesarRp15.874.060.000,00 berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan:1) Hibah BOS Swasta SD/SDLB sebesar Rp1.186.640.000,00 untuk 69 sekolah

swasta.2) Hibah BOS Swasta SMP/SMPLB sebesar Rp7.077.785.000,00 untuk 221

sekolah swasta;3) Hibah BOS Swasta MIS sebesar Rp2.330.580.000,00 untuk 196 sekolah

swasta;4) Hibah BOS Swasta MTS sebesar Rp4.110.975.000,00 untuk 197 sekolah

swasta;5) Hibah BOS Swasta PPS ULA sebesar Rp1.540.000,00 untuk 4 sekolah

swasta;6) Hibah BOS Swasta PPS WUSTHO sebesar Rp66.440.000,00 untuk 22

sekolah swasta;7) Hibah BOS Swasta Paket C/PKBM sebesar Rp1.100.100.000,00 untuk 63

sekolah swasta.

e. Belanja Hibah barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga /

68


RealisasiBelanjaModal per31 Desember2018 sebesarRp713.093.010.271,89

RealisasiBelanjaModalTanah per 31Desember2018 sebesarRp51.442.612.163,00

masyarakat sebesar Rp166.693.114.223,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


4. Belanja Bantuan Sosial-LRABelanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau

barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Belanja bantuan sosial tersebut didasarkan pada Peraturan BupatiBandung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati BandungNomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD serta KeputusanBupati Nomor 978/586/BKD/2018 tanggal 6 November 2018 tentang penetapanpenerimaan dan besaran hibah dan bantuan sosial SKPD pengolah rekomendasi danpenandatanganan NPHD pemberian hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuankeuangan dan BTT di Kabupaten Bandung Tahun 2018.

Realisasi belanja bantuan sosial periode sampai dengan 31 Desember 2018sebesar Rp252.500.000,00 atau 28,28 persen dari anggaran sebesarRp892.750.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadipenurunan sebesar Rp324.000.000,00 atau 56,20 persen.Adapun ikhtisar realisasibelanja bantuan sosial per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40

Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan direalisasikanberdasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.334-SATPOLPP/2017 tanggal04 mei 2017 tentang Daftar Nominatif Penerima Santunan Kematian bagi AnggotaLinmas yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018,Keputusan Bupati Nomor 978/586/BKD/2018 Tanggal 6 Nopember 2018 tentangPenetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Yang DirencanakanSebelumnya di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 serta Keputusan BupatiNomor 360/Kep.514-Dinsos/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 tentang Persetujuan atasPenetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten

69


RealisasiBelanjaModalPeralatan danMesin per 31Desember2018 sebesarRp141.873.440.751,72

RealisasiBelanjaModalGedung danBangunanper 31Desember2018 sebesarRp129.756.120.493,17

Bandung Tahun Anggaran 2018 dengan rekomendasi dari SKPD terkait.

5.1.2.2. Belanja ModalBelanja Modal adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan atau

pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, yang meliputi Tanah, Peralatandan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi & Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2018 sebesarRp713.093.010.271,89 atau 73,65 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkansebesar Rp968.201.088.255,03. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017,terjadi kenaikan sebesar Rp84.595.514.866,40 atau 13,46 persen.

Adapun ikhtisar belanja modal per jenis adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


1. Belanja Modal TanahRealisasi belanja modal tanah sebesar Rp51.442.612.163,00 atau 75,63 persen

dari anggaran sebesar Rp68.018.777.794,00. Apabila dibandingkan dengan realisasiTahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp11.628.910.188,00 atau 29,21 persen.Adapun ikhtisar realisasi belanja modal tanah per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan terealisasi sebesarRp3.750.000,00.

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian terealisasi sebesarRp3.000.000,00.

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan terealisasi sebesar Rp567.603.300,00untuk pembangunan sarana taman kehati kegiatan pengelolaan keanekaragamanhayati dan ekosistem.

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan terealisasi sebesarRp952.600.000,00 untuk digunakan kegiatan pengembangan bibit ikan unggul

70


RealisasiBelanjaModal Jalan,Irigasi danJaringan per31 Desember2018 sebesarRp314.449.361.710,00

Realisasi

pada Dinas Pangan dan Perikanan. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa terealisasi sebesar

Rp16.561.298.900,00 untuk digunakan kegiatan pengendali banjir di daerahSukamanah, Rancaekek, Cikasungka, Situ Pangkalan dan Cidawolong.

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung terealisasisebesar Rp33.354.359.963,00.

Tabel 5.20




2. Belanja Modal Peralatan dan MesinRealisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp141.873.440.751,72

atau 62,83 persen dari anggaran sebesar Rp225.817.797.287,53. Apabiladibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadi penurunan sebesarRp11.514.408.841,18 atau 7,51 persen. Adapun ikhtisar realisasi belanja modalperalatan dan mesin per obyek dapat dilihat pada lampiran 3.

3. Belanja Modal Gedung dan BangunanRealisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar

Rp129.756.120.493,17 atau 43,72 persen dari anggaran sebesarRp296.804.516.694,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadikenaikan sebesar Rp26.136.375.346,58 atau 25,22 persen. Adapun ikhtisarrealisasi belanja modal gedung dan bangunan per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pengadaan Bangunan GedungTempat Kerja terealisasi sebesar Rp119.270.641.273,17 terdiri dari:

71


BelanjaModal AsetTetapLainnya per31 Desember2018 sebesarRp75.571.475.154,00

Tabel 5.20



URAIAN ANGGARAN REALISASI 2018

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89

BELANJA TAK TERDUGA 30,712,606,041.00 1,997,578,200.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung TempatTinggal terealisasi sebesar Rp417.988.100,00 terdiri dari:

Tabel 5.20




Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatanterealisasi sebesar Rp148.164.000,00 merupakan bangunan pintu gerbang(gapura pintu masuk dan gapura selamat datang) di Kecamatan Kertasari.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan BangunanMonumenBersejarah Lainnya terealisasi sebesar Rp2.753.772.711,00 untukkegiatan pembangunan Gedung Serba Guna (GSG), pembangunan GapuraKabupaten Bandung, pembangunan Monumen Kampung Gamis dan penataankawasan Al-Fathu.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-rambuterealisasi sebesar Rp7.165.554.409,00 terdiri dari:

Tabel 5.20




4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan JaringanRealisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar

Rp314.449.361.710,00 atau 95,25 persen dari anggaran sebesarRp330.130.579.540,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 terjadikenaikan sebesar Rp69.677.027.958,00 atau 28,47 persen.Adapun ikhtisarrealisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per obyek terdapat padaLampiran 4.

72


RealisasiBelanja TidakTerduga per31 Desember2018 sebesarRp1.997.578.200,00

RealisasiTransfer per31 Desember2018 sebesarRp554.797.924.500,00

5. Belanja Modal Aset Tetap LainnyaRealisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp75.571.475.154,00

atau 159,33 persen dari anggaran sebesar Rp47.429.416.939,50. Apabiladibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadi penurunan sebesarRp11.332.389.785,00 atau 13,04 persen.Adapun ikhtisar realisasi belanja modalaset tetap lainnya per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku terealisasi sebesarRp65.468.218.122,00 terdiri dari:

Tabel 5.20




BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-barang Perpustakaanterealisasi sebesar Rp13.999.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.20




Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaanterealisasi sebesar Rp950.471.207,00 terdiri dari:

Tabel 5.20




Rp

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga Lainnyaterealisasi sebesar Rp254.758.600,00 merupakan pengadaan alat-alat olahragauntuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman terealisasi sebesarRp149.650.000,00 merupakan pengadaan tanaman dan polibag (tanamansayuran dalam paralon, bunga dalam pot dan pembuatan lunang biopori).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi terealisasi

73


RealisasiTransfer BagiHasilPendapatanper 31Desember2018 sebesarRp45.076.932.000,00

RealisasiTransferBantuanKeuangan per31 Desember2018 sebesarRp509.720.992.500,00

sebesar Rp8.734.378.225,00.

5.1.2.3. Belanja Tidak TerdugaBelanja tidak terduga direalisasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangandan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD serta Keputusan BupatiNomor 978/Kep.140-BKD/2018 Tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapanpenerimaan dan besaran hibah dan bantuan sosial SKPD pengolah rekomendasi danpendatanganan NPHD Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, BantuanKeuangan dan BTT di Kabupaten Bandung Tahun 2018.

Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.997.578.200,00 atau 6,50 persendari anggaran sebesar Rp30.712.606.041,00. Apabila dibandingkan dengan realisasiTahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp1.923.267.700,00. Adapun ikhtisar realisasibelanja tak terduga per jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

Realisasi sebesar Rp1.997.578.200,00 merupakan belanja tidak terdugayang digunakan untuk biaya kegiatan darurat bencana banjir, tanah longsor dan anginkencang/puting beliung di Wilayah Kabupaten Bandung sebesar Rp1.983.835.900,00dan untuk pembayaran pengembalian BPHTB Tahun 2017 yang diajukanpembayarannya tahun 2018 sebesar Rp13.742.300,00 :

1. Keputusan Bupati Nomor 973/KEP.304–BKD/2018 tanggal 23 April 2018 tentangPengembalian Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2017 Belanja Tidak Terduga TahunAnggaran 2018 kepada Bank Mandiri KCP. Rancaekek dengan Nomor Rekening131-00-0408577-7 Atas Nama Yudi Sujana Royat, SH sebesar Rp1.742.300,00.

2. Keputusan Bupati Nomor 973/KEP 303–BKD/2018 tanggal 23 April 2018 tentangPengembalian Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) TahunAnggran 2017 Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran2018 kepada Bank BNI Cabang Majalaya dengan Nomor Rekening 0611211113A.n. Yoshua Andrew Francius, S.TH, sebesar Rp12.000.000,00.

5.1.3.TransferBelanja Transfer merupakan belanja pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi transfer sebesar Rp554.797.924.500,00 atau 99,34 persen darianggaran sebesar Rp558.501.641.893,23. Apabila dibandingkan dengan realisasiTahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp252.560.716.500,00 atau 83,56 persen.Adapun ikhtisar realisasi transfer per kelompok adalah sebagai berikut:

74


RealisasiTransferBantuanKeuangan kePemerintahDaerahLainnya per31 Desember2018 sebesarRp0,00

RealisasiTransferBantuanKeuangan keDesa per 31Desember2018 sebesarRp507.276.395.000,00

RealisasiTransferBantuanKeuanganLainnya per

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil PendapatanTransfer bagi hasil pendapatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor

140/Kep.135-DPMD/2018 Tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan RincianBesaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran2018. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp45.076.932.000,00 atau96,36 persen dari anggaran sebesar Rp46.780.646.925,63. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp8.117.091.000,00 atau21,96 persen. Adapun ikhtisar transfer bagi hasil pendapatan per jenis adalah sebagaiberikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46

Transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan bagi hasil pajak danretribusi daerah kepada pemerintahan desa yang diperuntukan untuk 270 desa.

5.1.3.2. Transfer Bantuan KeuanganTransfer Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat

umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa danPemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatankemampuan keuangan.Belanja Bantuan Keuangan direalisasikan berdasarkankepada : a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 7 Februari 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentangPedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan BTT yangBersumber dari APBD serta Keputusan Bupati Bandung Nomor 978/Kep.140-BKD/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Hibahdan Bantuan Sosial Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolah Rekomendasi danPenandatanganan NPHD Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, BantuanKeuangan, dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran2018;

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaandan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018;

c. Keputusan Bupati Nomor 140/Kep.135-DPMD/2018 Tanggal 05Januari 2018tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa diKabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018;

d. Keputusan Bupati Nomor 211/Kep.512-KESBANGPOL/2017 Tanggal 09Oktober2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 21/Kep.240-KESBANGPOL/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai PolitikPeriode Tahun Anggaran 2017-2020;

75


31 Desember2018 sebesarRp2.444.597.500,00

RealisasiPembiayaanNetto per 31Desember2018 sebesarRp564.346.375.967,34

e. Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.294-DPMD/2018 Tanggal 19 April 2017 tentangPenetapan Nama-nama Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan ProgramSabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018.

Realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp509.720.992.500,00 atau99,61 persen dari anggaran sebesar Rp511.720.994.967,60. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp244.443.625.500,00 atau92,15 persen. Adapun ikhtisar transfer bantuan keuangan per jenis adalah sebagaiberikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


1. Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya sebesar Rp0,00 atau nol persen dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

2. Transfer Bantuan Keuangan ke DesaRealisasi transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp507.276.395.000,00 atau100 persen dari anggaran sebesar Rp507.276.395.467,60. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun201 7terjadi kenaikan sebesar Rp242.932.863.500,00 atau91,90 persen.Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp507.276.395.000,00, merupakantransfer bantuan keuangan kepada desa untuk membiayai operasional danpembangunan fisik pemerintahan desa. i. Transfer bantuan keuangan ke desa dengan sumber dana dari APBN sebesar

Rp259.468.420.000,00 untuk 270 desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor107 Tahun 2017 lampiran VII tentang Rincian APBN Tahun 2018 terkait RincianAnggaran Transfer Daerah dan Dana Desa serta Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangbersumber dari APBN.

ii. Transfer bantuan keuangan ke desa dengan sumber dana dari APBDberdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program SabilulunganPemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung sebesarRp13.500.000.000,00merupakan program bantuan keuangan desa PSPMRaksa Desa untuk 270 desa.

iii. Transfer bantuan keuangan alokasi dana desa untuk operasional dan fisiksebesar Rp234.307.975.000,00 untuk 270 desa berdasarkan pada KeputusanBupati Nomor 140/Kep.135-DPMD/2018 Tanggal 05 Januari 2018 tentangPenetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di KabupatenBandung Tahun Anggaran 2018.

Adapun rincian bantuan keuangan ke desa terdapat pada Lampiran 5.

76


RealisasiPenerimaanPembiayaanper 31Desember2018 sebesarRp648.786.092.837,34

RealisasiPenggunaanSiLPA per 31Desember2018 sebesarRp648.625.466.450,34

3. Transfer Bantuan Keuangan LainnyaRealisasi transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp2.444.597.500,00

atau 100persen dari anggaran yaitu sebesar Rp2.444.599.500,00. Apabiladibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadi kenaikan sebesarRp1.510.762.000,00 atau 161,78 persen. transfer bantuan keuangan lainnyamerupakan transfer bantuan keuangan kepada Partai Politik sebanyak 10 partai, yaitu:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


5.1.3.3. Surplus/(Defisit)Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bandung mengalami surplus sebesar

Rp145.079.195.263,76 hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam belanja aparaturdan lebih mengedepankan program dan prioritas belanja publik. Surplus/(Defisit)dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.42RINCIAN SURPLUS/DEFISIT


No. URAIANANGGARAN REALISASI

% 2017NAIK/TURUN

2018 2018 (Rp) %4 PENDAPATAN - LRA 5,201,946,479,574.51 5,259,974,811,369.26 101.12 5,081,260,297,655.24 178,714,513,714.02 3.524 . 1 ` PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 834,706,298,691.51 927,543,321,132.26 111.12 936,905,730,680.24 (9,362,409,547.98) (1.00)4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 3,708,919,613,427.00 3,666,263,710,871.00 98.85 3,541,990,387,713.00 124,273,323,158.00 3.514 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 658,320,567,456.00 666,167,779,366.00 101.19 602,364,179,262.00 63,803,600,104.00 10.595 BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 87.57 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,223.76) (1.08)5 . 1 BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 91.37 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790.16) (3.42)5 . 2 BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 73.65 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.465 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 30,712,606,041.00 1,997,578,200.00 6.50 74,310,500.00 1,923,267,700.00 2,588.156 TRANSFER 558,501,641,893.23 554,797,924,500.00 99.34 302,237,208,000.00 252,560,716,500.00 83.566 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 46,780,646,925.63 45,076,932,000.00 96.36 36,959,841,000.00 8,117,091,000.00 21.966 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 511,720,994,967.60 509,720,992,500.00 99.61 265,277,367,000.00 244,443,625,500.00 92.15

SURPLUS/DEFISIT (563,827,921,846.34) 145,079,195,263.76 (25.73) 169,324,621,825.98 (24,245,426,562.22) (14.32)

5.1.4. PembiayaanRealisasi pembiayaan netto Tahun 2018 adalah sebesar

Rp564.346.375.967,34 atau 100,09% dari anggaran sebesar Rp563.827.921.846,34.Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut:

77


Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46

5.1.4.1. Penerimaan PembiayaanRealisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp648.786.092.837,34 atau

100,06 persen dari anggaran sebesar Rp648.406.452.832,34. Apabila dibandingkandengan realisasi Tahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp158.985.248.212,98 atau32,46 persen. Adapun ikhtisar penerimaan pembiayaan per jenis adalah sebagaiberikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46

1. Penggunaan SiLPARealisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp648.625.466.450,34 atau 100,03 persen

dari anggaran sebesar Rp648.406.452.832,34. Apabila dibandingkan dengan realisasiTahun 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp158.828.121.825,98 atau 32,43 persen.Adapun ikhtisar realisasi penggunaan SiLPA per obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20




Rp %

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224) (1.08)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790) (3.42)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40 13.46


a. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp563.311.558.147,00 terdiri dari:- Saldo Awal Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2018 Sebesar Rp 563,010,557,847.00 - Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017 (UYHD) Rp 301,000,300.00

Jumlah Rp 563,311,558,147.00

1) Rekening KasSaldo Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk giro sebesarRp563.010.557.847,00 disimpan di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening022 003 002 0107 atas nama Rek Kas Umum Daerah Kab. Bandung terdapatpada Lampiran 6.

2) Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017 (UYHD)78


RealisasiPenerimaanKembaliPenyertaanModal per 31Desember2018 sebesarRp160.626.387,00RealisasiPengeluaranPembiayaanper 31Desember2018 sebesarRp84.439.716.870,00

RealisasiPenyertaanModal/Investasi PemerintahDaerah per31 Desember2018 sebesarRp83.361.185.884,00

RealisasiPembayaranPokokPinjamanDalam Negeriper 31Desember2018 sebesarRp1.078.530.986,00

DPUPR Rp301.000.000,00DINSOS Rp 300,00JUMLAH Rp301.000.300,00

b. Penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp84.975.715.629,34, terdiridari:

Tabel 5.20

IKHTISAR BELANJA DAERAH PER KELOMPOK BELANJAPeriode Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017


BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50

1) BLUD Dinas Kesehatan;SiLPA BLUD Dinas Kesehatan tahun 2017 sebesar Rp52.117.813.043,63merupakan SILPA BLUD 31 UPTD YANKES pada Dinas Kesehatan Tahun2018.

2) BLUD RSUD Majalaya;SiLPA BLUD RSUD Majalaya sebesar Rp6.331.969.893,47 merupakan saldotahun 2017 yang terdapat di 2 (dua) rekening yaitu:

Tabel 5.20




Adapun pada pencatatan pembukuan laporan keuangan terdapat selisih saldokas pencatatan pembukuan dengan saldo kas di bank sebesar (Rp6.500,00).Selisih Rp6.500,00 terjadi karena kelebihan pengembalian dari bendaharapengeluaran APBD kepada bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp2.500,00dan kurang catat pembukuan penarikan cek oleh pihak BRI sebesarRp9.000,00

3) BLUD RSUD Soreang;Saldo kas di Bendahara BLUD RSUD Soreang per 31 Desember 2018 sebesarRp20.149.466.791,24. Saldo kas di Bendahara BLUD RSUD Soreang sebesar Rp20.149.466.791,24tersebut merupakan SILPA tahun 2017 yang terdapat di rekening BLUDsebesar Rp7.149.466.791,24, deposito bank BRI Rp6.000.000.000,00,deposito bank BJB Rp5.000.000.000,00 dan deposito bank BJB SyariahRp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20




Rp

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224)

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77 (136,119,558,790)

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49 84,595,514,866.40

Terdapat selisih antara saldo buku kas BLUD dengan saldo rekening bankBLUD sebesar Rp989,76, yaitu:Saldo Buku Kas Umum (BKU) Rp7.149.466.791,24Saldo Bank Rp7.149.467.781,00Selisih Rp (989,76)Selisih tersebut disebabkan adanya faktor pembulatan dari pecahan desimalyang berasal dari pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri dan KelebihanMutasi Kredit di Rekening Bank tanggal 22 Maret 2017.

4) BLUD RSUD Cicalengka;

79


Realisasi SisaLebihPembiayaanAnggaran(SILPA) per31 Desember2018 sebesarRp709.425.571.231,10

Saldo kas di Bendahara BLUD RSUD Cicalengka per 31 Desember 2017sebesar Rp6.376.465.901,00, merupakan SILPA tahun 2017 yang terdapat direkening bendahara penerimaan (APBD dan BLUD) sebesar Rp39.028.470,00,rekening BJB BLUD sebesar Rp3.337.437.431,00 dan rekening BJBpenerimaan BLUD sebesar Rp3.000.000.000,00, dengan rincian sebagaiberikut :

80


Tabel 5.20




Rp

BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26 (49,600,776,224)

c. Penggunaan SiLPA Dana BOS tahun sebelumnya sebesar Rp338.192.674,00merupakan sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumberdari APBN yang di transfer langsung ke Rekening Sekolah. Berikut daftar sekolahyang mempunyai sisa kas:

Tabel 5.20



URAIAN ANGGARAN

Adapun Rincian Penggunaan SILPA Dana BOS Tahun Anggaran 2017 terdapat pada Lampiran 7.

2. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen LainnyaPenerimaan kembaliInvestasi Non Permanen Lainnya merupakan

penerimaan pengembalian penyertaan modal UKM dari Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terealisasisebesar Rp160.626.387,00.

5.1.4.2. Pengeluaran PembiayaanRealisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp84.439.716.870,00 atau

99,84 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.578.530.986,00.Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, terjadi kenaikan sebesarRp73.939.716.870,00 atau 704,19 persen. Adapun ikhtisar pengeluaran pembiayaanper jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20




BELANJA 5,207,272,759,527.62 4,560,097,691,605.50 4,609,698,467,829.26

BELANJA OPERASI 4,208,359,065,231.59 3,845,007,103,133.61 3,981,126,661,923.77

BELANJA MODAL 968,201,088,255.03 713,093,010,271.89 628,497,495,405.49

1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah DaerahRealisasi penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesarRp83.361.185.884,00 atau 99,83 persen dari anggaran sebesarRp83.500.000.000,00. Penyertaan modal/Investasi ini diberikan kepada:

a) PT. Bank Jabar Banten (BJB) Rp 59.999.999.300,00b) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rp 23.361.186.584,00

Jumlah Rp 83.361.185.884,00

2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriPelunasan pembayaran pokok utang, dianggarkan sebesar Rp1.078.530.986,00terealisasi sebesar Rp1.078.530.986,00 atau 100 persen, yaitu merupakanpembayaran utang bagian lancar jangka panjang berupa dana talangan BankIndonesia (BI) untuk BPR Kabupaten Bandung. Pembayaran tersebut berdasarkan81


Saldo AnggaranLebih (LaporanPerubahan SAL)per 31Desember 2018sebesarRp709.425.571.231,10

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5. Saldo Anggaran Lebih AkhirAdapun ikhtisar perubahan saldo anggaran lebih adalah sebagai berikut :

Table 5.48IHKTISAR PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Periode Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan Periode 31 Desember 2017MODIFIKASI

ITEM Harga Jumlah

Per CVT (1500) Rp60,000 Rp60,000

Roller (7Gr) Rp60,000 Rp60,000

Ring Pulley (Mio Karbu) Rp20,000 Rp20,000

Stang (Suzuki TS 125) Rp150,000 Rp150,000

Selang Rem Depan Panjang Rp60,000 Rp60,000

TOTAL Rp350,000

SERVICE

ITEM Harga Jumlah

Oli Mesin Rp40,000 Rp40,000

Oli Gardan Rp30,000 Rp30,000 Rp635,000

Seal Shock Depan Rp30,000 Rp30,000

Oli Shock Rp25,000 Rp25,000

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih AwalSaldo Anggaran Lebih Awal untuk tahun 2018 berasal dari saldo tahun

yang lalu sebesar Rp648.625.466.450,34.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran LebihPenggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan

tahun berjalan sebesar Rp648.625.466.450,34 merupakan saldo anggaranlebih penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) per

tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp709.425.571.231,10.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun SebelumnyaJumlah koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya per tanggal 31

Desember 2018 sebesar Rp0.00.

5.2.5Lain-lainJumlah Lain-lain per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih AkhirJumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesarRp709.425.571.231,10, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesarRp648.625.466.450,34 atau terjadi kenaikan sebesar Rp60.800.104.780,76atau 9,37 persen.

82


Aset per 31Desember2018 sebesarRp10.429.388.051.099,90

Aset Lancarper 31Desember2018 sebesarRp1.002.480.317.507,43

Kas per 31Desember2018 sebesarRp709.427.895.085,10

5.3 NERACANeraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal tertentu.

5.3.1. ASETKlasifikasi aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap,

Dana Cadangan, dan Aset lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2018 dan 31Desember 2017, masing-masing sebesar Rp10.429.388.051.099,90 danRp9.662.590.831.208,71.Adapun ikhtisar Aset per kelompok adalah sebagai berikut :

5.3.1.1. Aset LancarKlasifikasi aset lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan. Saldo aset

lancar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.002.480.317.507,43. Adapunikhtisar Aset Lancar per jenis sebagai berikut :

Tabel 5.50IKHTISAR ASET LANCAR PER JENIS

PER 31 DESEMBER 2018 DAN PER 31 DESEMBER 2017

No. URAIAN 2018ASET LANCAR

2017BERTAMBAH BERKURANG

1 Kas di Kas Daerah 627,220,023,096.00 4,607,396,216,547.00 4,543,186,751,298.00 563,010,557,847.00 2 Kas di Bendahara Penerimaan 113,092.00 201,007,541,188.00 201,048,140,596.00 40,712,500.00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 241,316,462.83 1,002,119,636,976.86 1,002,179,380,814.03 301,060,300.00 4 Kas di BLUD 81,914,803,475.27 315,463,831,959.26 318,524,744,113.33 84,975,715,629.34 5 Kas di Bendahara FKTP 0.00 0.00 6 Kas di Bendahara BOS 51,517,259.00 347,449,513,681.00 347,736,189,096.00 338,192,674.00 7 Kas Lainnya 121,700.00 12,843,407,219.00 13,290,132,305.00 446,846,786.00 8 Setara Kas 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Piutang Pendapatan 536,258,449,191.96 186,610,560,365.70 167,600,012,266.80 517,247,901,093.06 11 Piutang Lainnya 14,796,464,689.99 81,154,399.99 2,840,334,556.32 17,555,644,846.32 12 Penyisihan Piutang (355,099,233,928.14) 3,158,943,217.76 25,850,428,238.54 (332,407,748,907.36)13 Beban Dibayar Dimuka 910,940,282.00 698,100,000.51 90,436,108.36 303,276,389.85 14 Persediaan 61,627,095,017.14 44,387,783,763.38 39,175,528,076.64 56,414,839,330.40 15 Piutang BLUD 37,822,391,086.30 100,880,857,895.73 75,413,074,390.00 12,354,607,580.57 16 Penyisihan Piutang BLUD (3,263,683,916.92) 84,599,827.17 1,234,738,337.80 (2,113,545,406.29)

JUMLAH ASET LANCAR 1,002,480,317,507.43 6,822,182,147,041.36 6,738,169,890,196.82 918,468,060,662.89

5.3.1.1.1 KasKlasifikasi akun kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara

Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah(BLUD), Kas di Bendahara BOS, dan Kas Lainnya. Saldo kas per 31 Desember2018 sebesar Rp709.427.895.085,10 sedangkan saldo per 31 Desember 2017

83


Kas di KasDaerah per 31Desember2018 sebesarRp627.220.023.096,00

Kas diBendaharaPenerimaanper 31Desember2018 sebesarRp113.092,00

Kas diBendaharaPengeluaranper 31Desember2018 sebesarRp241.316.462,83

sebesar Rp649.113.085.736,34. Adapun ikhtisar Kas per obyek adalah sebagaiberikut:

Tabel 5.51IKHTISAR ASET LANCAR PER OBJEK


No. URAIAN 2018KAS


1 Kas di Kas Daerah 627,220,023,096.00 4,607,396,216,547.00 4,543,186,751,298.00 563,010,557,847.00 2 Kas di Bendahara Penerimaan 113,092.00 201,007,541,188.00 201,048,140,596.00 40,712,500.00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 241,316,462.83 1,002,119,636,976.86 1,002,179,380,814.03 301,060,300.00 4 Kas di BLUD 81,914,803,475.27 315,463,831,959.26 318,524,744,113.33 84,975,715,629.34 5 Kas di Bendahara FKTP 0.00 0.00 6 Kas di Bendahara BOS 51,517,259.00 347,449,513,681.00 347,736,189,096.00 338,192,674.00 7 Kas Lainnya 121,700.00 12,843,407,219.00 13,290,132,305.00 446,846,786.00

JUMLAH KAS 709,427,895,085.10 6,486,280,147,571.12 6,425,965,338,222.36 649,113,085,736.34

a. Kas di Kas DaerahSaldo kas di kas daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp627.220.023.096,00dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp563.010.557.847,00. Saldo RekeningKas dalam bentuk giro sebesar Rp627.220.023.096,00 disimpan di Bank JabarBanten dengan Nomor Rekening 0220030020107 sesuai dengan berita acarapemeriksaan kas, register penutupan kas, buku kas umum dan rekening koranterdapat pada Lampiran 6.

b. Kas di Bendahara PenerimaanSaldo kas di bendahara penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 sebesarRp113.092,00, sedangkan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember2017 sebesar Rp40.712.500,00.Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp113.092,00merupakan saldo kas CSR dari BJB yang ada pada RSUD Soreang.

c. Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bandung per 31Desember 2018 sebesar Rp241.316.462,83 sedangkan saldo kas di bendaharapengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp301.060.300,00. Adapun rinciankas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

84


Kas di BLUDper 31Desember2018 sebesarRp81.914.803.475,27


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

1) Kas di Bendahara Pengeluaran (UYHD)Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesarRp239.236.570,83 berada di beberapa SKPD dan merupakan uang kegiatanTahun Anggaran 2018 yang disetor ke Kas Daerah di tahun 2019. Dari nilaisebesar Rp239.236.570,83 yang menjadi tanggung jawab bendaharapengeluaran adalah sebesar Rp26.590.750,00 dan sisanya merupakan sisaUYHD pihak ke-tiga sebesar Rp212.645.820,83.

Jasa Giro Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa jasa giro/bunga per 31Desember 2018 sebesar Rp79.892,00 yang merupakan saldo pada SKPDSatpol PP sebesar Rp38.367,00 untuk Pengembalian sisa saldo KasBendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Gakperunda Belanja Tas pesertakegiatan bimbingan teknis dan implementasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2018 Penerimaan Lain-lain Jasa Giro, Kec. Baleendahsebesar Rp5.385,00 untuk Penyetoran Bunga Bank, dan Bappeda sebesarRp36.140,00 untuk Pengembalian Bunga Bank bulan Mei dan Juni Tahun2018.

Utang Pajak Daerah Saldo Utang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 merupakan saldo utangpajak daerah dari makan minum kegiatan Kecamatan Margahayu untuktahun 2018 sebesar Rp2.000.000,00.

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2018 sebesarRp81.914.803.475,27, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesarRp84.975.715.629,34. Adapun rincian kas di BLUD adalah sebagai berikut :

85


4 PENDAPATAN - LRA4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

RSUD Majalaya;Kas di Bendahara BLUD RSUD Majalaya per 31 Desember 2018 sebesarRp12.534.754.538,93 sedangkan saldo kas per 31 Desember 2017 sebesarRp6.331.969.893,47.Adapun rincian kas di bendahara BLUD RSUD Majalaya adalah sebagai berikut :

NAMA BANK No. REKENING ATAS NAMA JUMLAH (Rp)

BJB - Cab. Majalaya 001-123-451-2345 RSUD Majalaya 8,703,006,854.00

BRI - Cab. Majalaya 0132-01-000207-30-2 RSUD Majalaya 3,734,358,837.85

Bank Mandiri - Cab. Majalaya 1300090333777 Bend Pengeluaran APBD 97,388,847.08

Saldo rekening keseluruhan di RSUD Majalaya per 31 Desember 2018 sebesarRp12.534.754.538,93 merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)Tahun 2018. Saldo tersebut tersimpan di rekening BLUD karena merupakanpenerimaan BLUD yang sudah dilaporkan ke BKD Kabupaten Bandung dan tidakdisetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, akan digunakanuntuk belanja operasional RSUD Majalaya tahun 2019.

RSUD Soreang;Kas di Bendahara BLUD RSUD Soreang per 31 Desember 2018 sebesarRp14.363.712.584,24, berupa uang tunai dan dana di bank terdiri dari:

NAMA No. REKENING ATAS NAMA JUMLAH (Rp)Saldo Bank BLUD (BJB Cab. Soreang) 0056251601001 Bendahara Penerima BLUD 3,363,413,670.00BRI-Deposito 0544-01-001742-40-5 4,000,000,000.00BJB-Deposito 0022-DEP-2017IDR000133 5,000,000,000.00BJB Syariah-Deposito 5010413000036 2,000,000,000.00Bunga Bank CRS (Rekening Bank CSR) 5010413000036 299,914.00Pembulatan 0.24

JUMLAH 14,363,713,584.24

Terdapat selisih antara saldo buku kas BLUD dengan saldo rekening bank BLUDsebesar Rp999,76, yaitu:

Selisih tersebut disebabkan adanya faktor pembulatan dari pecahan desimalyang berasal dari pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri dan KelebihanMutasi Kredit di Rekening Bank tahun 2017.

RSUD Cicalengka;Kas di Bendahara BLUD RSUD Cicalengka per 31 Desember 2018 sebesar

86


Kas diBendaharaBOS per 31Desember2018 sebesarRp51.517.259,00

Kas Lainnyaper 31 Desember2018 sebesarRp121.700,00

Setara Kasper 31Desember2018 sebesarRp0,00

Piutang per 31Desember2018 sebesarRp589.788.245.250,25

Rp3.158.147.769,00, Adapun rincian kas di bendahara BLUD RSUD Cicalengkaadalah sebagai berikut:

Tabel 5.33Rincian Kas di Bendahara BLUD RSUD Majalaya

Per 31 Desember 2018

BLUD Dinas Kesehatan;Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2018 sebesarRp51.858.188.583,10, merupakan SILPA BLUD 31 UPTD YANKES pada DinasKesehatan tahun 2018. Adapun rinciannya terdapat pada Lampiran 8.

e. Kas di Bendahara BOS

Tabel 5.99

RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG BLUD

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO SKPD

Saldo MUTASI

31 Desember 2018Tambah/ (Kurang)

Pasien Umum Kontraktor BPJS

1 RSUD Majalaya (BLUD) (2,241,876,901.00) (794,964,192.00) (58,837,980.00)

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp51.517.259,00 adalahsaldo kas di bendahara BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yangberasal dari sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumberdari APBN yang di transfer langsung ke Rekening Sekolah. Adapun rincian kas dibendahara :

Sekolah Jumlah Jumlah (Rp)SDN Negeri 1.326 Sekolah 48,897,496.00SMPN Negeri 77 Sekolah 2,619,763.00

Jumlah 51,517,259.00

Rincian sisa kas dari Dana Bantuan Operasional Sekolah pada masing-masingsekolah disajikan dalam Lampiran Dana BOS yang terdapat pada Lampiran 9.

f. Kas LainnyaTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI



1 RSUD Majalaya (BLUD) (2,241,876,901.00) (794,964,192.00) (58,837,980.00)

Kas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp121.700,00 adalah kurangtransfer Dinas Kesehatan UPTD Yankes Rancabali kepada pihak bidan praktekswasta yaitu Anisa Rohmatunisa sebesar Rp2.500,00, Merry BudhiantiRp2.500,00 atas klaim BPJS persalinan dan Saldo Kas Blockgrant sebesar

87


PiutangPendapatanper 31Desember2018 sebesarRp536.258.449.191,96

Piutang PajakDaerah per 31Desember2018 sebesarRp513.801.578.091,65

Piutang PajakDaerah NonPBB P2 danBPHTB per 31Desember2018 sebesar

Rp116.700,00.

g. Setara KasSetara Kas adalah deposito kas milik daerah, saldo per 31 Desember 2018sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2. PiutangPiutang Pemerintah Kabupaten Bandung per 31 Desember 2018 sebesar

Rp589.788.245.250,25 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesarRp547.461.429.909,81.Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp589.788.245.250,25 merupakan jumlahbruto seluruh jenis piutang sebelum dikurangi dengan penyisihannya yang meliputi :

Tabel 5. 56Ikhtisar Piutang


No. URAIAN 2018PIUTANG


1 Piutang Pendapatan 536,258,449,191.96 186,610,560,365.70 167,600,012,266.80 517,247,901,093.06 2 Piutang Lainnya 14,796,464,689.99 81,154,399.99 2,840,334,556.32 17,555,644,846.32 3 Beban Dibayar Dimuka 910,940,282.00 698,100,000.51 90,436,108.36 303,276,389.85 4 Piutang BLUD 37,822,391,086.30 100,880,857,895.73 75,413,074,390.00 12,354,607,580.57

JUMLAH 589,788,245,250.25 288,270,672,661.93 245,943,857,321.48 547,461,429,909.80

1.1. Piutang PendapatanPiutang pendapatan per 31 Desember 2018 terdiri dari Piutang Pajak Daerah,

Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Piutang Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57Ikhtisar Piutang Pendapatan


No. URAIAN 2018PIUTANG PENDAPATAN


1 Piutang Pajak Daerah 513,801,578,091.65 164,640,805,875.34 136,673,986,882.80 485,834,759,099.11 2 Piutang Retribusi 0.00 0.00 584,000.00 584,000.00 3 Piutang Lain-Lain PAD 761,384,224.31 274,267,614.36 458,117,513.00 945,234,122.95 4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 21,695,486,876.00 21,695,486,876.00 30,467,323,871.00 30,467,323,871.00

JUMLAH 536,258,449,191.96 186,610,560,365.70 167,600,012,266.80 517,247,901,093.06

1.1.1. Piutang Pajak DaerahPiutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp513.801.578.091,65

dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp485.834.759.099,11. Piutang Pajak Daerah sebesar Rp513.801.578.091,65 adalah Piutang Pajakberdasarkan Surat Ketetapan Pajak dan jatuh tempo tahun 2018. Adapun rincianPiutang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

88


Rp2.890.243.957,35

Piutang PBBP2 danBPHTB per 31Desember2018 sebesarRp510.911.334.134,30

Piutang PBBP2 per 31Desember2018 sebesarRp510.911.334.134,30

Tabel 5.58PIUTANG PAJAK DAERAH




1 Piutang Pajak Hotel 467,940,264.91 1,990,645,411.00 1,666,577,947.00 143,872,800.91 2 Piutang Pajak Restoran 691,113,321.80 2,088,795,928.00 1,717,221,853.00 319,539,246.80 3 Piutang Pajak Hiburan 119,980,850.00 125,721,250.00 140,291,950.00 134,551,550.00 4 Piutang Pajak Reklame 294,592,717.24 3,746,739,255.24 3,773,317,954.00 321,171,416.00 5 Piutang Pajak Penerangan Jalan 0.00 1,025,000.00 13,456,830,931.00 13,455,805,931.00 6 Piutang Pajak Parkir 45,463,350.00 93,479,459.90 92,550,812.00 44,534,702.10 7 Piutang Pajak Air Tanah 1,249,427,040.40 10,274,611,556.40 10,987,930,191.80 1,962,745,675.80 8 Piutang Pajak MBLB 21,726,413.00 88,078,312.50 89,888,813.00 23,536,913.50 9 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 510,911,334,134.30 146,231,709,702.30 104,735,273,201.00 469,414,897,633.00

10 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 0.00 0.00 14,103,230.00 14,103,230.00 JUMLAH 513,801,578,091.65 164,640,805,875.34 136,673,986,882.80 485,834,759,099.11

B. Piutang Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTBMutasi Piutang Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB Pajak Daerah Non PBB

P2 dan BPHTB, sebagai berikut:Tabel 5. 59

MUTASI PIUTANG PAJAK DAERAH (NON PBB-P2 DAN BPHTB)


No. URAIAN 2017KOREKSI SKPD/SPTPD PEMBYRN PIUTANG PEMBYRN PIUTANG

2018SALDO AWAL 2018 2018 2017

1 Piutang Pajak Hotel 143,872,800.91 (6,741,200.00) 6,486,391,524.00 6,105,810,850.00 49,772,010.00 467,940,264.91 2 Piutang Pajak Restoran 319,539,246.80 (1,875,000.00) 25,817,547,063.00 25,331,510,946.00 112,587,042.00 691,113,321.80 3 Piutang Pajak Hiburan 134,551,550.00 0.00 3,781,234,957.00 3,777,741,207.00 18,064,450.00 119,980,850.00 4 Piutang Pajak Reklame 321,171,416.00 0.00 3,744,412,556.72 3,612,684,589.48 158,306,666.00 294,592,717.24 5 Piutang Pajak Penerangan Jalan 13,455,805,931.00 0.00 145,909,141,837.00 145,909,141,837.00 13,455,805,931.00 0.00 6 Piutang Pajak Parkir 44,534,702.10 (150,000.00) 1,706,776,792.00 1,686,892,692.00 18,805,452.10 45,463,350.00 7 Piutang Pajak Air Tanah 1,962,745,675.80 (70,567,687.60) 10,274,611,556.40 9,751,438,875.20 1,165,923,629.00 1,249,427,040.40 8 Piutang Pajak MBLB 23,536,913.50 0.00 334,733,003.00 323,919,878.00 12,623,625.50 21,726,413.00

JUMLAH 16,405,758,236.11 (79,333,887.60) 198,054,849,289.12 196,499,140,874.68 14,991,888,805.60 2,890,243,957.35

Koreksi terhadap Saldo Awal Piutang 2018 sebesar (Rp79.333.887,60)merupakan pembayaran dari Wajib Pajak yang diakui pada tahun 2017 sebagaisetoran yang tidak ada nama WP atau tidak diketahui nilai piutang, dapat dilihatpada Lampiran 10.C. Piutang PBB P2 dan BPHTB

Mutasi Piutang PBB P2 dan BPHTB per 31 Desember 2018, sebagai berikut:Tabel 5.60

Ikhtisar Piutang PBB P2 dan BPHTBPer 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017



1 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 510,911,334,134.30 146,231,709,702.30 104,735,273,201.00 469,414,897,633.00 2 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 0.00 0.00 14,103,230.00 14,103,230.00

JUMLAH 510,911,334,134.30 146,231,709,702.30 104,749,376,431.00 469,429,000,863.00

C.1. Piutang PBB P2Mutasi Piutang PBB P2 pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

89


1 Saldo Awal Tahun 2017 Rp. 469,414,897,633.00 2 Ketetapan SPPT PPB P2 Tahun 2018 Rp. 140,983,413,990.00 3 Realisasi Tahun 2018 Rp. (100,964,280,731.00)4 Pembatalan (556,287,727.00)5 Pengurangan dan Keberatan Rp. (587,591,520.00)

6 Rp. 2,192,517,215.00

7 Rp. 4,199,657,743.00

8 Rp. (421,839,078.00)9 Pengahapusan pokok Rp. (3,349,153,392.00)10 Penyesuaian Rp. 1.30

Jumlah Rp. 510,911,334,134.30

Ketetapan Obyek Pajak Baru s.d Tahun 2017

Ketetapan Obyek Pajak Baru Tahun 2018

Bukti STTS yang belum diakui sebagai pengurang piutang

Untuk SPPT PBB P2 terbit awal tahun 2018 sebesar Rp140.983.413.990,00.Sistem hanya bisa menyajikan rincian per NOP tanpa data rinci pengurangan dankeberatan (otomatis berkurang by system). Adapun rincian mutasi Piutang PBB P2 dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 11.

Piutang tersebut terjadi historis tambah kurang, sehingga Piutang PBB P2 per31 Desember 2018 sebesar Rp510.911.334.134,30 sebagai berikut :

1 Piutang tahun 1994 - 2012 Rp. 267,904,625,842.00

3 Piutang tahun 2013 Rp. 29,939,854,966.00

Piutang tahun 2014 Rp. 30,332,880,590.00

Piutang tahun 2015 Rp. 34,728,660,156.00

Piutang tahun 2016 Rp. 37,483,174,631.00

Piutang tahun 2017 Rp. 49,989,464,300.00

Piutang tahun 2018 Rp. 60,532,673,649.30

Jumlah Rp. 510,911,334,134.30

Adapun rincian mutasi piutang PBB P2 Tahun 2018 sebagai berikut :Ketetapan SPPT PBB P2 Rp. 140,983,413,990.00

Ketetapan Objek baru PBB P2 Tahun 2018 Rp. 4,199,657,743.00

Pembatalan (556,287,727.00)

Pengurangan dan Keberatan 2018 (587,591,520.00)

Realisasi Tahun 2018 Rp. (83,506,518,838.00)

Penyesuaian Rp. 1.30

Sisa Piutang 2018 Rp. 60,532,673,649.30

Nilai piutang sebesar Rp510.911.334.134,30 merupakan sisa piutang PBB P2 per 31 Desember 2018 sudah termasuk pembatalan, pengurangan, ketetapan objekbaru dan koreksi hasil validasi.

Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak yang mengajukanpermohonan sebagai wajib pajak orang pribadi yang meliputi pensiunan PNSgolongan I, II, III dan IV, pensiunan BUMN/BUMD, pensiunan TNI/POLRI maupunveteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasabintang gerilya, atau janda/dudanya dan wajib pajak badan meliputi objek pajak yangwajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitanlikuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibanrutin dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentangTata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diKabupaten Bandung. Pengurangan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan KepalaDinas. Ketetapan Obyek Pajak baru adalah permohonan dari wajib pajak peroranganatau badan diluar ketetapan database Sismiop.

90


PiutangBPHTB P2per 31Desember2018 sebesarRp0,00

PiutangRetribusi per31 Desember2018 sebesarRp0,00

Piutang Lain-lain PAD yangSah per 31Desember2018 sebesarRp761.384.224,31

Tahun 2018 Bidang Pendapatan II bekerjasama dengan PT. Raya Konsultdalam Pengadaan Konsultasi Jasa Pendataan, Pemetaan, dan Perekaman ObyekPajak Bumi dan Bangunan. Metode kerja yang dilaksanakan oleh pihak ke 3 tersebutyaitu dengan menyebarkan dokumen Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) kepada seluruh wargayang berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Rancaekek,Kecamatan Cikancung. Berdasarkan SPOP dan LSPOP tersebut dibuat DaftarHimpunan Obyek Pajak (DHOP), kemudian divalidasi oleh Kepala Dusun/KepalaDesa. Validasi data obyek pajak dilakukan dengan cara memeriksa DHOP yangmeliputi penunjukan batas obyek pajak, nama wajib pajak, alamat subyek/obyekpajak dan ukuran luas obyek pajak. Apabila telah validasi, dilakukan entri data keSISMIOP termasuk bila ada perubahan data, kemudian ditetapkan Zona Nilai Tanah(ZNT)/Nilai Indikator Rata-rata (NIR) sebagai dasar penetapan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP).

Kemudian pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam halini Bidang Pendapatan II telah melaksanakan validasi persiapan penghapusanpiutang PBB P2 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 973/Kep.454-BKD/2017 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan PenghapusanPiutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PemerintahKabupaten Bandung Tahun 2018.

Hasil validasi persiapan penghapusan piutang PBB P2 tahun 2018, denganuraian sebagai berikut :

1.Rp. 421,839,078.00

2. Ada Pengakuan Piutang PBB P2 Rp. 7,229,526,030.00

3.Rp. 7,302,787,890.00

4. Pembatalan Rp. 556,287,727.00

5. Pengurangan dan Keberatan 2018 Rp. 587,591,520.00

6. Penghapusan Piutang Pajak Daerah 2018 (PBB-P2) Rp. 3,349,153,392.00

Wajib pajak yang memiliki bukti STTS namun di SISMIOP masih tercatat sebagai piutang

Tidak ada pengakuan piutang PBB P2 (persiapan penghapusan) Tahun 2018

C.2. Piutang BPHTBSaldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

No Nama Alamat Jumlah SKPDKB BPHTB Tanggal Pembayaran Sisa

1 Devi Sondari Jl. Reog II No, 12 Kel. Turangga, Kota Bandung 122.000,00 27 Maret 2018 0,00

2 Grace Sondang Sihombing Jl. Joko Tole No. 19 Kel. Sumbersari, Kota Balikpapan 1.293.000,00 04 April 2018 0,00

3 Dedi Waryana Kabupaten Bandung 2.978.600,00 03 Oktober 2018 0,00

4 Dedi Waryana Kabupaten Bandung 1.309.630,00 27 Maret 2018 0,00

5 Djuhana Kabupaten Bandung 8.400.000,00 06 Juli 2019 0,00

14.103.230,00 0,00JUMLAH

Tabel 5.61

Rincian Piutang BPHTB


Sedangkan mutasi Piutang BPHTB tahun 2018 adalah sebagai berikut :

91


2 Saldo Awal per 31 Desember 2018 Rp. 0.00

3 Rp. 515,196,544.00

Pelunasan atas SKPDKB BPHTB Tahun 2018 Rp. (515,196,544.00)

Jumlah Rp. 0.00

Ketetapan SKPDKB BPHTB yang telah terbit Tahun 2018

D. Piutang RetribusiPiutang Retribusi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31Desember 2017 menunjukkan saldo sebesar Rp584.000,00. Piutang sebesar Rp584.000,00 merupakan piutang retribusi pelayananpersampahan/ kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkanberdasarkan SKRD dan telah diterima pembayaran pada tanggal 02 Januari2018 dengan nomor bukti PEN-001A/DLH/2018.

E. Piutang Lain-lain PAD yang SahPiutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 adalah sebesarRp761.384.224,31 dan piutang denda sewa hasil pemanfaatan kekayaan daerahsebesar Rp9,135,573,00 yang tidak tercatat dalam neraca dan cukup diungkapdalam catatan atas laporan keuangan. Adapun piutang lain-lain PAD yang sahadalah sebagai berikut:

Tabel 5.62Ikhtisar Piutang Lain-lain PAD yang Sah


No. URAIAN 2018PIUTANG LAIN-LAIN PAD


1 Piutang Denda Pajak 502,577,052.31 179,176,618.52 157,260,033.00 480,660,466.792 Piutang Bangun Guna Serah 0.00 0.00 290,000,000.00 290,000,000.003 Piutang Sewa Tempat 244,597,172.00 80,880,995.84 10,857,480.00 174,573,656.164 Piutang RUSUNAWA 14,210,000.00 14,210,000.00 0.00 0.00

JUMLAH 761,384,224.31 274,267,614.36 458,117,513.00 945,234,122.95

E.1. Piutang Denda PajakPiutang denda pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp502.577.052,31 seperti

dapat dilihat pada tabel berikut:

NO. JENIS PAJAK JUMLAH ( RP)1 Pajak Hotel 102.204.904,84 2 Pajak Restoran 115.263.869,46 3 Pajak Hiburan 99.815.798,00 4 Pajak Reklame 8.195.320,02 5 Pajak Mineral BLB 12.020.708,28 6 Pajak Parkir 4.753.158,64 7 Pajak Air Tanah 160.323.293,07 8 Pajak PPJ -

502.577.052,31

Tabel 5.63Piut ang Denda Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB

Jumlah


Adapun rincian mutasi piutang denda pajak daerah non PBB dan BPHTB dapatdilihat pada Lampiran 12. Nilai tersebut belum termasuk adanya Denda atas PiutangPBB P2 sebesar Rp212.929.091.424,00 dan Denda atas Piutang Hasil dariPemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.135.573,00seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.64Rincian Piutang Denda Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

92


Periode 31 Desember 2018

DAFTAR PIUTANG SEWA TANAH PADA TAHUN 2018

No

Surat Perjanjian Waktu Identitas Penyewa Lokasi

Luas (M)No Tgl Mulai Akhir Nama Alamat Desa/Kel Kec.

TAHUN 2018

1 12/18/2017 12/18/2017 12/18/2042 Pulosari Pangalengan 140,500 46,786,500 1,666,368

2 2/22/2018 12/15/2017 12/15/2018 Rudi Ruspendi Wargamekar Baleendah 55,901 26,901,000 1,179,222

3 12/29/2017 12/29/2017 12/29/2022 Dayat Manggahang Baleendah 21 72,500 397

4 4/5/2016 4/5/2016 4/5/2021 Eni Resmini Andir Baleendah 3,341 3,994,000 2,954,466

HargaSewa

Piutang Sd. 2017

Saldo Awal LKPD AUDITED

593.1/Perj.20-Disperkimtan/2017

H Engkun Maskun / PT. UPBS

Pangisikan Kec. Pangalengan


Kel. Wargamekar Kec. Baleendah


Kel. Manggahang Kec. Baleendah

593.1/Perj.14-Aset/2016

Kel. AndirKec. Baleendah

E.2. Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan DaerahPiutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018

sebesar Rp258.807.172,00 dan pada per 31 Desember 2017 sebesarRp464.573.656,16, Adapun rincian Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerahadalah sebagai berikut :

Tabel 5.65Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah


No. URAIAN 2018PIUTANG LAIN-LAIN PAD


1 Piutang Bangun Guna Serah 0.00 0.00 290,000,000.00 290,000,000.00 2 Piutang Sewa Tempat 244,597,172.00 80,880,995.84 10,857,480.00 174,573,656.16 3 Piutang RUSUNAWA 14,210,000.00 14,210,000.00 0.00 0.00

JUMLAH 258,807,172.00 95,090,995.84 300,857,480.00 464,573,656.16

- Piutang Pemanfaatan Kekayaan Daerah tahun 2017 sebesar Rp290.000.000,00timbul karena adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah KabupatenBandung dengan PT. Bahana Perisai Abadi yang merupakan Pengembalianbiaya studi kelayakan/Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design(DED) yang disusun Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada tahun 2007sebesar Rp.290.000.000,00 dan telah disetor per tanggal 23 Maret 2018 oleh PT.Bahana Perisai Abadi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bandung.

- Adapun pemanfaatan kekayaan daerah sewa tanah yang disewakan kepadamasyarakat per 31 Desember 2018 terdapat sisa sebesar Rp244.597.172,00adalah sebagai berikut:

93


Piutang DanaBagi Hasil per31 Desember2018 sebesarRp21.695.486.876,00,00

Tabel 5.66Rincian Piutang Sewa Tanah


No. NAMA PENYEWA LOKASI

2 1 H Engkun Maskun Desa Warnasari Pangalengan

3 2 Rudi Ruspendi Kel. Wargamekar Kec. Baleendah

2 3 Eni Resmini

3 4 Hermaliani Dachi Kel. Campaka Kec. Andir

2 5 AHMAD

3 6 Atang Nahrodin

2 7 H Nana Triana/YPPKP Kel. Baleendah Kec. Baleendah

3 8 Icang

9 Suwandi

10 Suherman

11 Dede Sulaeman

12 Uus H. Firdaus,S.HI

13 H. Uwes Qorni, SS.M.Pd Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah

14 Agustinus Yulianto

15 Keke Z. Sugitahari Soreang

16 Djembar Suhardiman Baleendah

JUMLAH


Desa MajasetraKec. MajalayaDesa SukamuktiKec. Katapang

Kel. Jelekong BaleendahKel. ManggahangKec. BaleendahKel. ManggahangKec. BaleendahKel. ManggahangKec. BaleendahKel. ManggahangKec. Baleendah

Margaasih, Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang, Katapang, Margahayu, Baleendah dan Bojongsoang

Adapun rincian data piutang sewa tanah dapat lihat pada Lampiran 13.

- Piutang RUSUNAWA per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.210.000,00 muncul karena adanya kontrak perjanjian sewa menyewa rumah sederhana jatisari dengan rincian sebagai berikut :

94


PiutangLainnya per31 Desember2018 sebesarRp14.796.464.689,99

PiutangKelebihanPembayaranGaji Pensiunper 31Desember2018 sebesarRp86.250.000,00

PiutangPertanggungan AsuransiJiwa Bakrieper 31Desember2018 sebesarRp14.271.541.590,00

Tabel 5.67

DAFTAR PIUTANG SEWA RUSUN JATISARI KUTAWARINGIN TAHUN 2018


NO NAMA PENYEWA NILAI SEWA TUNGGAKAN (BLN) JUMLAH

1 Samsudin 230,000 Desember 1 230,000 2 Dani Suherli 230,000 Desember 1 230,000 3 Muhamad Indra Setiadi 220,000 Juli s/d Desember 6 1,320,000 4 Herdi Iswanto 210,000 Desember 1 210,000 5 Roza Afni 210,000 Desember 1 210,000 6 Mahmud Sirozi 210,000 Desember 1 210,000 7 Yuyun Yuningsih 210,000 November & Desember 2 420,000 8 Dani Supriadi 210,000 November & Desember 2 420,000 9 Dadang Rusnadi 220,000 Desember 1 220,000

10 Roni kurnia 210,000 November & Desember 2 420,000 11 Nurdin Syarif 230,000 Desember 1 230,000 12 Dede Tatang Heryana 230,000 November & Desember 2 460,000 13 Alex Iskandar 200,000 November & Desember 2 400,000 14 Asep Sopyandi 210,000 Desember 1 210,000 15 Utar Suparman 220,000 Desember 1 220,000 16 Aming Hidayat 210,000 Desember 1 210,000 17 H. Apud 230,000 September s/d Desember 4 920,000 18 Abdullah Hermansyah 230,000 November & Desember 2 460,000 19 Muhamad Salim 220,000 Oktober s/d Desember 3 660,000 20 Daniel 220,000 November & Desember 2 440,000 21 Siti Rohaeti 230,000 Desember 1 230,000 22 Rahmansyah 210,000 November & Desember 2 420,000 23 Didin Saripudin 220,000 September s/d Desember 4 880,000 24 Arifin Mulyana 210,000 Desember 1 210,000 25 Wendy Zaelany 220,000 November & Desember 2 440,000 26 Neng Rina 200,000 Desember 1 200,000 27 Budi Nugraha 200,000 November & Desember 2 400,000 28 Cepi Sumardi 200,000 November & Desember 2 400,000 29 Intan Aisah 210,000 Desember 1 210,000 30 Erfan Setiawan 210,000 September s/d Desember 4 840,000 31 Taufik Mardiana 210,000 November & Desember 2 420,000 32 Rianto 200,000 November & Desember 2 400,000 33 Rian Nursandi 200,000 Desember 1 200,000 34 Dade Sukiman 220,000 Juli & Agustus 2 440,000 35 Sri Nuraeni 210,000 Desember 1 210,000 36 Asep Wahyudin 210,000 Desember 1 210,000

JUMLAH TOTAL 14,210,000

JUMLAH TUNGGAKAN

2.1.5. Piutang Dana Bagi HasilTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Pasien Umum Kontraktor BPJS Pasien SKTM

1 RSUD Majalaya (BLUD) (2,241,876,901.00) (794,964,192.00) (58,837,980.00) 1,532,687.00

Piutang dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2018sebesar Rp21.695.486.876,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 973/Kep.290-Bapenda/2019 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil PajakDaerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2018 kepada Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rincian piutang dana bagi hasil Pemerintah Provinsi adalahsebagai berikut :

95


Tabel 5.69IKHTISAR PIUTANG DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI

PER 31 DESEMBER 2018

URAIAN 2018PIUTANG TRANSFER

BERTAMBAH BERKURANGBagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 6,608,308,005.00 6,608,308,005.00 6,565,701,064.00Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3,752,109,900.00 3,752,109,900.00 4,985,441,700.00Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10,500,378,464.00 10,500,378,464.00 14,586,876,630.00Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 556,050,765.00 556,050,765.00 57,336,330.00Bagi Hasil Pajak Rokok 278,639,742.00 278,639,742.00 4,271,968,147.00

JUMLAH 21,695,486,876.00 21,695,486,876.00 30,467,323,871.00

2. Piutang LainnyaPiutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.796.464.689,99. Adapunrincian piutang lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.70IKHTISAR PIUTANG LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

No. URAIAN 2018PIUTANG LAINNYA


1 PIUTANG TASPEN 86,250,000.00 27,977,600.00 39,427,600.00 97,700,000.002 PIUTANG ASURANSI BAKRI 14,271,541,590.00 0.00 2,709,090,910.00 16,980,632,500.003 PIUTANG UANG DUKA WAFAT 385,496,300.00 0.00 44,904,200.00 430,400,500.004 BAGIAN LANCAR TP/TGR 53,176,799.99 53,176,799.99 46,911,846.32 46,911,846.32

JUMLAH 14,796,464,689.99 81,154,399.99 2,840,334,556.32 17,555,644,846.32

2.1. Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji PensiunSaldo awal piutang kelebihan pembayaran gaji per 1 Januari 2018 sebesarRp97.000.000,00. Pada tahun 2018 berdasarkan perhitungan BidangPerbendaharaan BKD dan hasil konfirmasi ke PT. TASPEN dalam bentuk SuratDaftar Potongan Hutang Dapem Induk SPR Nomor 0009/CU.03/2018 Tanggal07 Desember 2017 terdapat cicilan selama tahun 2018 sebesarRp39.427.600,00 serta terdapat penambahan utang pegawai pensiun atasnama Gina Nadia Ruhyati sebesar Rp27.977.600,00. Dengan demikian, saldopiutang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp86.250.000,00. Daftar rincianpotongan PT. TASPEN terdapat pada Lampiran 14.

2.2. Piutang Pertanggungan Asuransi Jiwa BakriePiutang pertanggungan Asuransi Jiwa Bakrie per 31 Desember 2018 sebesar

Rp14.271.541.590,00 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesarRp16.980.632.500,00. Adapun ikhtisar piutang pertanggungan Asuransi Jiwa Bakrieadalah sebagai berikut :

Tabel 5. 71Ikhtisar Piutang Pertanggungan Asuransi Jiwa Bakrie

Periode 31 Desember 2018

No. URAIAN 2018PIUTANG ASURANSI BAKRIE


1 PT. ASURANSI BAKRIE 14,271,541,590.00 0.00 2,709,090,910.00 16,980,632,500.00

JUMLAH 14,271,541,590.00 0.00 2,709,090,910.00 16,980,632,500.00

a. Periode 2002 s.d 2016Pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan kerja sama

dengan PT. Bakrie Life untuk memberikan perlindungan asuransi kepada pegawaikontrak pemda sebanyak 2.049 orang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama(PKS) Nomor 585/Perj.25-Huk/2002 dan Nomor PKS/243/AJB/Dir/12/2002

96


Piutangpembayaranuang dukawafat pegawaiper 31Desember2018 sebesarRp385.496.300,00

tanggal 31 Desember 2002. Berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama (PKS)tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung wajib membayar premi asuransisebesar Rp5.074.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah memenuhi kewajibannya denganmembayar premi asuransi dalam empat tahap dengan cara transfer melaluiBANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) Cabang Bursa Efek Jakarta denganNomor Rekening 2170416029 atas nama PT. ASURANSI JIWA BAKRIE sebagaiberikut :

Berdasarkan Addendum surat kesanggupan bayar dari PT. Bakrie LifeNomor : S/2127/AJB/DIR/I/2011 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: Add/PKS/828/AJB/DIR/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, pada masa berakhirnya PerjanjianKerja Sama (PKS) yaitu tanggal 30 Nopember 2010, Pihak PT. Asuransi JiwaBakrie wajib mengembalikan uang pertanggungan kepada Pemerintah KabupatenBandung melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah KabupatenBandung sebesar Rp5.082.500.000,00 di tambah bunga 1 o/oo per hari. Dengandemikian, piutang pertanggungan Asuransi Bakrie per 31 Desember 2014menjadi sebesar Rp12.660.507.500,00, dengan rincian perhitungan sebagaiberikut :

Nilai Pertanggungan Asuransi Bakrie Pokok Rp 5.082.500.000,00 Bunga 4 Thn ( Des 2010 - 2014 ) 1 0/00 per hari Rp 7.578.007.500,00 Jumlah Rp 12.660.507.500,00

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan konfirmasikepada pihak PT. Asuransi Jiwa Bakrie melalui surat nomor 5844/2014/BKPPtertanggal 29 Desember 2014 perihal Pengembalian Uang PertanggunganAsuransi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Dan ditanggapi oleh pihak PT.Asuransi Jiwa Bakrie dengan surat nomor Ref.S. 5322/AJB-HTG/DIR/II/2015tertanggal 6 Februari 2015 perihal Penyampaian Penyelesaian Kewajiban BakrieLife dan Kondisi Perusahaan. Dalam surat tersebut, PT Asuransi Jiwa Bakriemenyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Bakrie secara sah dan dijamin olehperaturan/perundangan yang berlaku di Republik Indonesia mempunyaikewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp5.082.500.000,00berikut sanksi administrasi berupa denda tambahan atas tertundanyapengembalian uang pertanggungan sampai sebesar 1 o/oo per hari.

Berikut ini adalah perhitungan piutang pertanggungan asuransi Bakrie per 31Desember 2016 yang masih belum diterima pembayarannya oleh PemeritahKabupaten Bandung :

97


Bagian LancarTagihanJangkaPanjang per31 Desember2018 sebesar Rp53.176.799,99

PenyisihanPiutang per 31Desember2018 sebesarRp355.099.233.928,14

PenyisihanPiutangPendapatanper 31Desember2018 sebesarRp340.780.251.824,13

PenyisihanPiutang PajakDaerah per 31

Saldo Awal per 1 Januari 2015 Rp 12,660,507,500.00 Pengakuan Thn 2015Denda thn 2015 :365 hr x 1 o/oo x pokok (b) Rp 1,855,112,500.00 Jumlah penambahan Thn 2014 ( a+ b) Rp 1,855,112,500.00 Saldo Akhir Piutang Asuransi Bakrie per 31 Des 2016 Rp 14,515,620,000.00

b. Periode 2017

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bandung menyerahkan urusanpiutang PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini ke Panitia Urusan Piutang Negara KPKLNCabang Jawa Barat dengan Nomor Surat :842.2/1109/BKPPD/ tanggal 6 Juni2017. Nilai piutang yang diserahkan sebesar Rp16.980.632.500,00, terdiri dari :Pokok Rp 5,082,500,000.00 Denda 11,898,132,500.00

Saldo Akhir Piutang Asuransi Bakrie per 30 April 2017 Rp 16,980,632,500.00

Adapun perhitungan piutang pertanggungan asuransi Bakrie per 31Desember 2017 adalahsebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2016 Rp 14,515,620,000.00 Pengakuan Denda yang belum dicatat- Denda thn 2016

365 hr x 1 o/oo x pokok (b) Rp 1,855,112,500.00 - Denda thn 2017 sp bln April

120 hr x 1 o/oo x pokok (b) Rp 609,900,000.00 245 2,465,012,500.00

Jumlah yang diserahkan ke KPKLN Rp 16,980,632,500.00 Saldo Akhir Piutang Asuransi Bakrie per 31 Des 2017 Rp 16,980,632,500.00

c. Periode 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima pembayaranklaim asuransi sebesar Rp 2.709.090.910,00 dari PT Asuransi Jiwa Bakriesehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 menjadi Rp14.271.541.590,00.

Saldo Piutang per 31 Desember 2017 Rp 16,980,632,500.00 Penerimaan klaim asuranasi Rp 2,709,090,910.00

Saldo Piutang Per 31 Desember 2018 Rp 14,271,541,590.00

2.3. Piutang Pembayaran Uang Duka Wafat PegawaiPiutang pembayaran uang duka wafat pegawai per 31 Desember 2018 sebesar

Rp385.496.300,00. Pada tahun 2018 periode bulan Januari sampai denganDesember 2018, Bidang Perbendaharaan BKD telah melakukan pembayaran uangduka pegawai sebanyak 4 (empat) orang sebesar Rp44.904.200,00. BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 23 bahwa uangduka pegawai dijamin dan dibayar oleh PT. TASPEN, sehingga pembayaran yangdilakukan DPPK akan diperlakukan sebagai Piutang dan dibayar kembali oleh PT.TASPEN.

Pada tahun 2018 hanya terjadi mutasi kurang sebesar Rp44.904.200,00,sehingga saldo akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp385.496.300,00.

98


Desember2018 sebesar(Rp340.302.891.596,22)

Saldo Awal per 1 Januari 2018 Rp 430,400,500.00Mutasi Tambah- Belum tercatat Rp

Jumlah A Rp 0.00Mutasi Kurang :- Pembayaran 2018 Rp 44,904,200.00- Tidak bisa ditagihkan Rp

Jumlah B Rp 44,904,200.00Jumlah C (A-B) Rp (44,904,200.00)

Saldo Akhir Piutang Uang Duka Wafat per 31 DesRp 385,496,300.00

Adapun daftar uang duka wafat yang telah dibayarkan terdapat pada Lampiran 15.

2.4. Bagian Lancar Tagihan Jangka PanjangBagian Lancar Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar

Rp53.176.799,99 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 sebesarRp46.911.846,33.

Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp53.176.800,00 merupakanBagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas terbitnya Surat ketetapan TGRuntuk tahun 2018 yaitu Surat Ketetapan Nomor: 951/Kep.380-BKD/2018 Tgl 21 Juni2018 dengan nilai ketetapan TGR sebesar Rp108.359.600,00 dan untuk SKPembebanan ini terdapat pembayaran sebesar Rp18.352.000,00 sehingga terdapatsaldo TGR sebesar Rp90.007.600,00.Berikut ini ikhtisar perolehan, pembayaran dan saldo akhir TGR:

Surat Ketetapan TGR TGR PEMBAYARAN 2018 Saldo TGR Bagian Lancar TGRSK NOMOR: 951/Kep.380-BKD/2018 108.359.600,00 18.352.000,00 90.007.600,00 53.176.799,99

Jumlah 108.359.600,00 18.352.000,00 90.007.600,00 53.176.799,99

Adapun SK Pembebanan dan bagian lancar TGR per 31 Desember 2018 terdapatpada Lampiran 16a.

3. Penyisihan PiutangPenyisihan piutang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-

masing sebesar Rp355.099.233.928,14 dan Rp332.407.748.907,35. Adapun ikhtisarpenyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 72IKHTISAR PENYISIHAN PIUTANG


NO Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2018Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2017Bertambah Berkurang

1 Penyisihan Piutang Pendapatan (340,780,251,824.14) 444,216,887.77 25,850,396,913.77 (315,374,071,798.12)2 Piutang Penyisihan Lainnya (14,318,982,104.00) 2,714,726,330.00 31,324.77 (17,033,677,109.23)

Jumlah (355,099,233,928.14) 3,158,943,217.77 25,850,428,238.54 (332,407,748,907.35)

3.1. Penyisihan Piutang PendapatanPenyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember

2017 masing-masing sebesar Rp340.780.251.824,14 dan Rp315.374.071.798,12.Adapun ikhtisar penyisihan piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

99


PenyisihanPiutang Lain-lain PAD yangSah per 31Desember2018 sebesarRp368.882.793,53

Bertambah Berkurang

1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah (340.302.891.596,22) 1.880.268,40 25.590.745.526,74 (314.714.026.337,88)

2Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (368.882.793,53) 290.000.000,00 151.173.952,65 (507.708.840,88)

3 Penyisihan Piutang Dana Transfer(108.477.434,37) 152.336.619,37 108.477.434,38 (152.336.619,36)

( 340.780.251.824,12) 444.216.887,77 25.850.396.913,77 (315.374.071.798,12)

Tabel 5. 73

Ikht isar Penyisihan Piutang Pendapatan


Jumlah

MutasiPer 31 Desember 2017Per 31 Desember 2018Penyisihan Piutang PendapatanNO

3.1.1. Penyisihan Piutang Pajak DaerahPenyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember

2017 masing-masing sebesar (Rp340.302.891.596,22) dan (Rp314.714.026.337,88).Adapun ikhtisar penyisihan piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

No Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah I (877.713.153,88) (830.036.197,87)

2Penyisihan Piutang Pajak Daerah II (PBB-P2 & BPHTB)

(339.425.178.442,34) (313.883.990.140,01)

(340.302.891.596,22) ( 314.714.026.337,88) Jumlah

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah I (Non PBB-P2 dan BPHTB)Penyisihan Piutang Pajak Daerah I terdiri dari 8 penyisihan piutang pajak daerah.

Masing-masing penyisihan tersebut per 31 Desember 2018 sebesarRp877.713.153,88 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp830.036.197,87. Nilai penyisihan ke-8 piutang tersebut diperoleh berdasarkan penggolongan umurpiutang dan disisihkan sesuai tarifnya sebagaimana tabel berikut :

LANCAR KRG LANCAR DIRAGUKAN MACET(< 1 Thn) (1 sd 3 Thn) ( 3 sd 5 Thn) (> 5 Thn)

0,5% 10% 50% 100%1 HOTEL 380.880.674,00 11.760.000,00 45.428.318,18 29.871.272,73 467.940.264,912 RESTORAN 486.336.067,00 65.008.941,00 37.963.835,00 101.804.478,80 691.113.321,803 HIBURAN 3.493.750,00 5.717.100,00 110.770.000,00 0,00 119.980.850,004 PAJAK PENERANGAN JALAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 12.078.750,00 8.109.563,00 1.538.100,00 0,00 21.726.413,006 PARKIR 19.884.100,00 8.421.900,00 16.622.150,00 535.200,00 45.463.350,007 REKLAME 133.521.717,24 25.752.750,00 24.066.000,00 111.252.250,00 294.592.717,248 AIR TANAH 532.535.449,20 177.988.788,20 121.933.218,00 416.969.585,00 1.249.427.040,40

1.568.730.507,44 302.759.042,20 358.321.621,18 660.432.786,53 2.890.243.957,35

Tabel 5. 74

JUMLAH

KRITERIANo JENIS JUMLAH

Saldo Piutang Pajak Daerah IBerdasar Umur PiutangPer 31 Desember 2018

100


LANCAR KRG LANCAR DIRAGUKAN MACET

(<1 Thn) (1 sd 3 Thn) (3 sd 5 Thn) (> 5 Thn)

0,5% 10% 50% 100%

1 HOTEL 1.904.403,37 1.176.000,00 22.714.159,09 29.871.272,73 55.665.835,19

2 RESTORAN 2.431.680,34 6.500.894,10 18.981.917,50 101.804.478,80 129.718.970,74

3 HIBURAN 17.468,75 571.710,00 55.385.000,00 0,00 55.974.178,75

4 PAJAK PENERANGAN JALAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 60.393,75 810.956,30 769.050,00 0,00 1.640.400,05

6 PARKIR 99.420,50 842.190,00 8.311.075,00 535.200,00 9.787.885,50

7 REKLAME 667.608,59 2.575.275,00 12.033.000,00 111.252.250,00 126.528.133,59

8 AIR TANAH 2.662.677,25 17.798.878,82 60.966.609,00 416.969.585,00 498.397.750,07

7.843.652,55 30.275.904,22 179.160.810,59 660.432.786,53 877.713.153,89

Tabel 5. 75

KRITERIA

No JENIS JUMLAH

JUMLAH

Penyisihan Piutang Pajak Daerah I

Berdasar Umur Piutang


2) Penyisihan Piutang Pajak Daerah II (PBB-P2 & BPHTB)Penyisihan Piutang Pajak Daerah II terdiri dari penyisihan piutang PBB-P2 dan

BPHTB. Masing-masing penyisihan tersebut per 31 Desember 2018 sebesarRp339.425.178.442,34 dan sebesar Rp0,00. Nilai penyisihan kedua piutang tersebutdiperoleh berdasarkan penggolongan umur piutang dan disisihkan sesuai tarifnyasebagaimana tabel berikut:

LANCAR KRG LANCAR DI RAGUKAN MACET( < 1 Thn) ( 1 sd 3 Thn) ( 3 sd 5 Thn) ( > 5 Thn)

0 ,5 % 10 % 5 0% 1 00%1 Pajak Bumi dan Bangungan P2 60.532.673.648,00 87.472.638.931,00 65.061.540.746,00 297.844.480.808,00 510.911.334.133,00

2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - - - - -

60.532.673.648,00 87.472.638.931,00 65.061.540.746,00 297.844.480.808,00 510.911.334.133,00

Tabel 5. 76

No JENI S

JUMLAH

KRI TERI A

JUMLAH

Saldo Piutang Pajak Daerah IIBerdasar Umur PiutangPer 31 Desember 2018


( < 1 Thn) (1 sd 3 Thn) ( 3 sd 5 Thn) (> 5 Thn)

0,5% 10% 50% 100%

1 Pajak Bumi dan Bangungan P2 302.663.368,24 8.747.263.893,10 32.530.770.373,00 297.844.480.808,00 339.425.178.442,34

2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - - - - -

302.663.368,24 8.747.263.893,10 32.530.770.373,00 297.844.480.808,00 339.425.178.442,34

Tabel 5. 77

No JENIS

JUMLAH

KRITERIA

JUMLAH

Penyisihan Piutang PBB P2 dan BPHTBPer 31 Desember 2018

3.2. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang SahPenyisihan Piutang lain-lain PAD yang Sah terdiri dari penyisihan piutang denda

pajak daerah I (Non PBB-P2 dan BPHTB) sebesar Rp169.337.024,53, piutang sewatanah sebesar Rp199.474.720,00, penyisihan piutang RUSUNAWA sebesarRp71.050,00. Nilai penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tersebut diperolehberdasarkam penggolongan umu piutang dan disisihkan sesuai tarifnyasebagaimana tabel berikut :1. Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah I (NonPBB-P2 dan BPHTB)

101


Penyisihan


(< 1 Thn) ( 1 sd 3 Thn) ( 3 sd 5 Thn) ( > 5 Thn)

0,5% 10% 50% 100%

1 HOTEL 8.107.274,00 47.973.304,48 46.124.326,36 0,00 102.204.904,84

2 RESTORAN 13.191.199,84 53.372.059,74 48.700.609,88 0,00 115.263.869,46

3 HIBURAN 754.590,00 4.776.578,00 94.284.630,00 0,00 99.815.798,00


5 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.889.982,00 8.552.468,28 1.578.258,00 0,00 12.020.708,28

6 PARKIR 908.565,00 2.491.834,64 1.352.759,00 0,00 4.753.158,64

7 REKLAME 900.590,00 4.821.582,02 2.473.148,00 0,00 8.195.320,02

8 AIR TANAH 7.289.968,16 42.001.242,76 111.032.082,15 0,00 160.323.293,07

33.042.169,00 163.989.069,92 305.545.813,39 0,00 502.577.052,31

Tabel 5. 78

JUMLAH

KRITERIA

No JENIS JUMLAH

Saldo Piut ang Denda Pajak Daerah I

Berdasar Umur Piut ang



( < 1 Thn) (1 sd 3 Thn) (3 sd 5 Thn) (> 5 Thn)

0,5% 10% 50% 100%

1 HOTEL 40.536,37 4.797.330,45 23.062.163,18 0,00 27.900.030,00

2 RESTORAN 65.956,00 5.337.205,97 24.350.304,94 0,00 29.753.466,91

3 HIBURAN 3.772,95 477.657,80 47.142.315,00 0,00 47.623.745,75


5 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 9.449,91 855.246,83 789.129,00 0,00 1.653.825,74

6 PARKIR 4.542,83 249.183,46 676.379,50 0,00 930.105,79

7 REKLAME 4.502,95 482.158,20 1.236.574,00 0,00 1.723.235,15

8 AIR TANAH 36.449,84 4.200.124,28 55.516.041,07 0,00 59.752.615,19

165.210,85 16.398.906,99 152.772.906,69 0,00 169.337.024,53

Tabel 5. 79

No JENIS

JUMLAH

KRITERIA

JUMLAH

Penyisihan Piut ang Denda Pajak Daerah I

Berdasar Umur Piut ang


2. Penyisihan Piutang Sewa TanahTabel 5. 80

Saldo Piutang Sewa Tanah



No Nama Penyewa

KRITERIA

JUMLAH (Rp)LANCAR KRG LANCAR DIRAGUKAN MACET

(< 1 Thn) (1 sd 3 Thn) (3 sd 5 Thn) (> 5 Thn)

0.5% 10% 50% 100%

1 H. Engkun Maskun 1,666,368.00 1,666,368.00

2 Rudi Ruspendi 1,179,222.00 1,179,222.00

3 Eni Resmini 2,954,466.00 2,954,466.00

4 Hermaliana Dachi 991,233.00 991,233.00

5 Ahmad 596,778.00 596,778.00

6 Atang Nahrodin 80,625.00 80,625.00

7 H. Nana Triana 1,150,685.00 1,150,685.00

8 Icang 3,392,603.00 3,392,603.00

9 Suwandi 30,996,851.00 30,996,851.00

10 Suherman 22,579,911.00 22,579,911.00

11 Dede Sulaeman 102,054,630.00 102,054,630.00

12 Uus H. Firdaus, SH 27,744,800.00 27,744,800.00

13 H. Uwes Qorni, SS., M. Pd 37,009,000.00 37,009,000.00

14 Agustinus Yulianto 6,000,000.00 6,000,000.00

15 Keke Z Sugitahari 1,000,000.00 1,000,000.00

16 Djembar Suhardiman 5,200,000.00 5,200,000.00

JUMLAH - 48,494,689.00 2,954,466.00 193,148,017.00 244,597,172.00

102


Piutang DanaTransfer per31 Desember2018 sebesarRp108.477.434,38

PenyisihanPiutangLainnya per31 Desember2018 sebesarRp14.318.982.104,00

BebanDibayarDimuka per 31Desember2018 sebesarRp910.940.282,00

Tabel 5. 81

Penyisihan Piutang Sewa Tanah



No Nama Penyewa

KRITERIA

JUMLAH (Rp)LANCAR KRG LANCAR DIRAGUKAN MACET

(< 1 Thn) (1 sd 3 Thn) (3 sd 5 Thn) (> 5 Thn)

0.5% 10% 50% 100%

1 H. Engkun Maskun 166,637.00 166,637.00

2 Rudi Ruspendi 1,179,222.00 1,179,222.00

3 Eni Resmini 1,477,233.00 1,477,233.00

4 Hermaliana Dachi 99,123.00 99,123.00

5 Ahmad 59,678.00 59,678.00

6 Atang Nahrodin 8,063.00 8,063.00

7 H. Nana Triana 115,069.00 115,069.00

8 Icang 3,392,603.00 3,392,603.00

9 Suwandi 30,996,851.00 30,996,851.00

10 Suherman 22,579,911.00 22,579,911.00

11 Dede Sulaeman 102,054,630.00 102,054,630.00

12 Uus H. Firdaus, SH 27,744,800.00 27,744,800.00

13 H. Uwes Qorni, SS., M. Pd 3,700,900.00 3,700,900.00

14 Agustinus Yulianto 600,000.00 600,000.00

15 Keke Z Sugitahari 100,000.00 100,000.00

16 Djembar Suhardiman 5,200,000.00 5,200,000.00

JUMLAH - 4,849,470.00 1,477,233.00 193,148,017.00 199,474,720.00

3. Penyisihan Piutang RUSUNAWA

Saldo Piutang RUSUNAWABerdasarkan Umur Piutang


NO NAMA PENYEWA NILAI SEWA TUNGGAKAN (BLN) JUMLAH

1 Samsudin 230,000 Desember 1 230,000 November2 Dani Suherli 230,000 Desember 1 230,000 November3 Muhamad Indra Setiadi 220,000 Juli s/d Desember 6 1,320,000 Juni4 Herdi Iswanto 210,000 Desember 1 210,000 November5 Roza Afni 210,000 Desember 1 210,000 November6 Mahmud Sirozi 210,000 Desember 1 210,000 November7 Yuyun Yuningsih 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober8 Dani Supriadi 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober9 Dadang Rusnadi 220,000 Desember 1 220,000 November10 Roni kurnia 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober11 Nurdin Syarif 230,000 Desember 1 230,000 November12 Dede Tatang Heryana 230,000 November & Desember 2 460,000 Oktober13 Alex Iskandar 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober14 Asep Sopyandi 210,000 Desember 1 210,000 November15 Utar Suparman 220,000 Desember 1 220,000 November16 Aming Hidayat 210,000 Desember 1 210,000 November17 H. Apud 230,000 September s/d Desember 4 920,000 Agustus18 Abdullah Hermansyah 230,000 November & Desember 2 460,000 Oktober19 Muhamad Salim 220,000 Oktober s/d Desember 3 660,000 September20 Daniel 220,000 November & Desember 2 440,000 Oktober21 Siti Rohaeti 230,000 Desember 1 230,000 November22 Rahmansyah 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober23 Didin Saripudin 220,000 September s/d Desember 4 880,000 Agustus24 Arifin Mulyana 210,000 Desember 1 210,000 November25 Wendy Zaelany 220,000 November & Desember 2 440,000 Oktober26 Neng Rina 200,000 Desember 1 200,000 November27 Budi Nugraha 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober28 Cepi Sumardi 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober29 Intan Aisah 210,000 Desember 1 210,000 November30 Erfan Setiawan 210,000 September s/d Desember 4 840,000 Agustus31 Taufik Mardiana 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober32 Rianto 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober33 Rian Nursandi 200,000 Desember 1 200,000 November34 Dade Sukiman 220,000 Juli & Agustus 2 440,000 Juni ( Keluar )35 Sri Nuraeni 210,000 Desember 1 210,000 November36 Asep Wahyudin 210,000 Desember 1 210,000 November

JUMLAH TOTAL 14,210,000

Soreang, 31 Desember 2018Mengetahui,Kepala Dinas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bendahara Penerimaan

Rumah Susun

JUMLAH TUNGGAKAN

KET (Terakhir Bayar)

Nilai Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah tersebut belum termasuk103


penyisihan Denda PBB P2 sebsar Rp161.994.925.464,26 dan Penyisihan piutangdenda sewa tanah sebesar Rp913.557,25 dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR PIUTANG SEWA TANAH PADA TAHUN 2018

No

Surat Perjanjian Waktu Identitas Penyewa Lokasi

Luas (M)

Masa Piutang Tahun Berjalan Piutang Baru

No Tgl Mulai Akhir Nama Alamat Desa/Kel Kec. Awal

TAHUN 2018

1 12/18/2017 12/18/2017 12/18/2042 Pulosari Pangalengan 140,500 46,786,500 1,666,368 12/18/2018 12/31/2018 1/1/2018 13 352

2 2/22/2018 12/15/2017 12/15/2018 Rudi Ruspendi Wargamekar Baleendah 55,901 26,901,000 1,179,222 12/15/2018 12/31/2018 1/1/2018 16 349

3 12/29/2017 12/29/2017 12/29/2022 Dayat Manggahang Baleendah 21 72,500 397 12/29/2018 12/31/2018 1/1/2018 2 363

4 4/5/2016 4/5/2016 4/5/2021 Eni Resmini Andir Baleendah 3,341 3,994,000 2,954,466 4/5/2018 12/31/2018 1/1/2018 270 95

5 2/22/2018 9/15/2017 9/15/2018 Irma Hamijaya Baleendah Baleendah 20,000 9,324,000 2,733,337 9/15/2018 12/31/2018 1/1/2018 107 258

6 12/13/2016 10/25/2016 10/25/2021 Jelekong Baleendah 5,995 5,400,000 991,233 10/25/2018 12/31/2018 1/1/2018 67 298

7 2/22/2018 8/1/2017 8/1/2018 Ahmad Solokanjeruk Solokanjeruk 45,263 54,262,000 22,596,778 8/1/2018 12/31/2018 1/1/2018 152 213

8 2/22/2018 12/17/2017 12/17/2022 Atang Nahrodin Bojong Kunci Pameungpeuk 6,310 2,102,000 80,625 12/17/2018 12/31/2018 1/1/2018 14 351

HargaSewa

Piutang Sd. 2017

Saldo Awal LKPD AUDITED

Akhir / Pelaporan

Awal Tahun Pelaporan

2018

Jml Hari Awal

Kontraksd. 31

Des 2018

Sisa Hari dalam

setahun


H Engkun Maskun / PT. UPBS

Pangisikan Kec. Pangalengan


Kel. Wargamekar Kec. Baleendah


Kel. Manggahang Kec. Baleendah

593.1/Perj.14-Aset/2016



Kel. Sekejati Kec. Buah Batu

593.1/Perj.35-Aset/2016

Hermaliani Dachi / PT. Fama Persada

Kel. Campaka Kec. Andir


Desa MajasetraKec. Majalaya

593/Perj.07/Disperkimtan/2018

Desa SukamuktiKec. Katapang

3.3. Penyisihan Piutang Dana TransferPenyisihan Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2018 sebesar

Rp108.477.434,38 merupakan hasil dari piutang dana transfer sebesarRp21.695.486.876,00 dikali 0,50% dengan kategori piutang lancar.

3.4. Penyisihan Piutang LainnyaPenyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2018 sebesar

Rp14.318.982.104,00. Adapun rincian penyisihan piutang lainnya adalah sebagaiberikut:

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI




2 RSUD Soreang (BLUD) (347,488,239.50) (91,231,620.00) (75,200,046.00) (51,323,223.00)

374,638.00

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut :Nama Piutang Nilai Piutang % Penyisihan Penyisihan

Piutang Bakrie 14,271,541,590.00 100% 14,271,541,590.00 Piutang Gaji Pensiunan 86,250,000.00 10% 8,625,000.00 Piutang UDW 385,496,300.00 10% 38,549,630.00 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 53,176,800.00 0,5% 265,884.00

Jumlah 14,318,982,104.00

2.3Beban Dibayar Dimuka

104


Persediaanper 31Desember2018 sebesarRp61.627.095.017,14

Piutang BLUDper 31Desember

Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2018 sebesarRp910.940.282,00 terdapat di beberapa SKPD, yaitu :


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

4.1. Beban Dibayar dimuka RSUD Soreang (BLUD)Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp59.444.665,00.

Adapun beban dibayar dimuka adalah sebagai berikut:1) Beban sewa rumah untuk gudang penyimpanan berkas rekam medika sebesar

Rp28.061.275,00. Sewa dimulai tanggal 19 Juni 2017 s.d 19 Juni 2018.2) Beban sewa rumah selama 2 tahun untuk gudang penyimpanan barang-barang

aset tetap rusak berat sebesar Rp53.878.000,00. Sewa dimulai tanggal 30Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2019.

3) Beban sewa rumah selama 2 tahun untuk gudang penyimpanan barang-barangaset tetap rusak berat sebesar Rp82.192.270,00. Sewa dimulai tanggal 27November 2017 s.d 27 November 2019.


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

4.2. Beban di Bayar dimuka Badan Keuangan DaerahBeban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.453.151,00

merupakan pembayaran sewa gudang pada bidang Pengelolaan BMD berdasarkanSurat Perjanjian Nomor : 516/043/Bid.BMD tentang Perpanjangan Sewa Gudanguntuk Penyimpanan Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan. Masa sewa mulai18 Februari 2018 sampai dengan 18 Februari 2019 dengan nilai kontrakRp102.300.000,00. Adapun surat perjanjian sewa gedung terdapat pada Lampiran17.

Sedangkan beban dibayar dimuka per 31 Desember 2017 sebesarRp12.729.863,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2017 yangmenjadi Beban Sewa tahun 2018

105


2018 sebesarRp37.822.391.086,30

PenyisihanPiutang BLUDper 31Desember2018 sebesarRp3.263.683.916,92

InvestasiJangkaPanjang per31 Desember2018 sebesarRp377.212.739.237,32


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

4.3. Beban di Bayar dimuka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatBeban dibayar dimuka DPUPR per 31 Desember 2018 sebesar

Rp21.739.726,00 merupakan jenis sewa rumah untuk kantor dengan rincian:1) Nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00, masa sewa 24 September 2018 s.d 24

September 2019 (12 Bulan), maka beban dibayar dimuka sebesarRp10.931.507,00, dengan rincian sebagai berikut :

2) Nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00, masa sewa 21 September 2018 s.d 21September 2019 (12 Bulan), maka beban dibayar dimuka sebesarRp10.808.219,00, dengan rincian sebagai berikut :


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

4.4. Beban di Bayar dimuka Dinas Komunikasi dan InformasiBeban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp788.252.055,00

merupakan pembayaran pengadaaan akses internet Dedicated dan jaringankomunikasi data berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : INT/07/TIK/PPK/2018tanggal 02 April 2018 dengan nilai kontrak Rp2.397.600.000,00.

106



1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000


1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

4.5. Beban di Bayar dimuka Dinas Kesehatan

Beban Dibayar Dimuka Dinas Kesehatan per 31 Desember 2018 sebesarRp28.050.685,00 merupakan bantuan belanja sewa rumah bagi sejumlah tenagakesehatan (bidan) dengan rincian terdapat pada Lampiran 18.

5. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp61.627.095.017,14 danRp56.414.839.330,40. Persediaan terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barangcetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan pegawai, obat-obatan, BHPlaboratorium, BHP radiologi, peralatan pendukung komputer, peralatan dapur, kawatbronjong dan lain-lainnya. Adapun rincian persediaan terdapat pada Lampiran 19.

6. Piutang BLUD

AKUN Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

Piutang BLUD 37.822.391.086,30 12.354.607.580,57

Penyisihan Piutang BLUD (3.263.683.916,92) (2.113.545.406,29)

Jumlah Piut ang BLUD Net t o 34.558.707.169,38 10.241.062.174,28

Tabel 5.90

IKHTISAR PIUTANG BLUD


Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2018 adalah Rp37.822.391.086,30dengan rincian sebagai berikut:

1 RSUD Majalaya Rp 19.862.954.342,00

- Pasien Umum 4.427.196.202,00

- BPJS 15.409.374.030,00

- Jasa Sewa 26.384.110,00

2 RSUD Soreang Rp 13.552.715.573,00

- Pasien Umum 1.059.426.965,00

- BPJS 12.094.103.062,00

- Jasa Sewa 231.836.681,00

- Kont rakt or 162.150.955,00

- Jasa Raharja 849.398,00

- Jampersal Kab. Bandung Barat 4.348.512,00

3 RSUD Cicalengka Rp 4.406.667.597,10

- Pasien Umum 1.055.630.983,10

- BPJS 3.351.036.614,00

4 Dinas Kesehat an Rp 53.574,20

Jumlah Rp 37.822.391.086,30

107


NO SKPD

Saldo MUTASI


Pasien Umum Kontraktor Lain-lain

1 RSUD Majalaya (BLUD) (2,185,774,226.00) (794,964,192.00)

2 RSUD Soreang (BLUD) (296,080,019.00) (91,231,620.00) (75,200,046.00)

3 RSUD Cicalengka (736,043,663.15) (142,956,644.71)

7. Penyisihan Piutang BLUDJumlah penyisihan piutang BLUD per 31 Desember 2018 sebesar

Rp3.263.683.916,92, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.92



NO SKPDSaldo MUTASI Saldo

31 Desember 2018 Tambah Kurang 31 Desember 2017

1 RSUD Majalaya (BLUD) (2,241,876,902.00) 2,867,226.00 853,934,093.00 (1,390,810,035.00)

2 RSUD Soreang (BLUD) (347,488,239.50) 3,252,263.50 221,092,150.00 (129,648,353.00)

3 RSUD Cicalengka (674,318,507.55) 78,480,337.67 159,711,826.93 (593,087,018.29)

4 DINKES (267.87) - 267.87 -

5.3.1.2. Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar

Rp377.212.739.237,32 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp290.060.747.280,36sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.60

IKHTISAR ASET PER JENIS


No. URAIAN 2018ASET


1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48 918,468,060,662.89

2 INVESTASI JANGKA PANJANG 377,329,949,227.56 87,614,328,334.20 345,126,387.00 290,060,747,280.36

3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72 699,682,792,976.17 8,145,215,682,468.62

4 DANA CADANGAN 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ASET LAINNYA 370,730,842,280.01 73,161,380,946.00 11,276,879,462.83 308,846,340,796.84

JUMLAH 10,412,656,920,157.40 8,120,064,046,583.19 7,369,997,957,634.48 9,662,590,831,208.71

1. Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2018 dan 2017adalah sebagai berikut :

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH BERKURANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir dilaksanakan dengandua pola yaitu channeling dan executing.Saldo Investasi Non permanen per 31 Desember 2018 sebesarRp3.500.000.000,00, berupa dana bergulir yang dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaituSekretariat Daerah dan Dinas Koperasi dan UKM. Adapun nilainya sebagai

108


berikut dalam Rupiah.Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH BERKURANG

1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48

2 INVESTASI JANGKA PANJANG 377,329,949,227.56 87,614,328,334.20 345,126,387.00

3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72 699,682,792,976.17

4 DANA CADANGAN 0.00 0.00 0.00

a. Dana Bergulir-Sekretariat Daerah;Dana Bergulir–Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan Keputusan BupatiBandung Nomor 500/Kep.114 A-Perek/2001 tentang Pembentukan Tim TeknisProgram Pengembangan Manajemen Ekonomi Kerakyatan dan PengembanganEkonomi Rakyat Melalui Modal Dana Bergulir. Tahun 2002 sampai dengantahun 2005 modal dana bergulir diberikan kepada kelompok usaha, dankelompok tani melalui Bank Prekreditan Rakyat sebagai chanelling. Danabergulir tersebut berupa permodalan yang diberikan kepada KelompokMasyarakat melaui BPR dan Koperasi Bisnis Center Generasi Muda.

Investasi Non permanen Dana Bergulir-Sekretariat Daerah per 31 Desember2018 adalah sebesar Rp0,00. Nilai tersebut merupakan jumlah bersih yangdapat direalisasikan, yaitu nilai nominal dikurangi nilai yang diragukan tertagih(Rp4.264.968.129,00 - Rp4.264.968.129,00). Dana bergulir tersebut berupa permodalan yang diberikan kepada KelompokMasyarakat melaui BPR dan Koperasi Bisnis Center Generasi Muda. Adapunnilainya sebagai berikut:

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET


1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48 918,468,060,662.89


3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72 699,682,792,976.17 8,145,215,682,468.62

Nilai bersih Investasi Non permanen Dana Bergulir-Sekretariat Daerah yangdapat direalisasikan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan tidakmengalami perubahan dari nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

1) Investasi Dana Bergulir – BPR;Pinjaman modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.855.968.129,00 yangdiberikan kepada masyarakat kelompok UKM, serta organisasi generasimuda tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2017 dan tahun 2018tidak ada pengembalian.

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH BERKURANG

Dana bergulir ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor

109


27 Tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan KegiatanBantuan Dana Bergulir Melalui Pola Syariah.Adapun rincian pinjaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

No. Tahun Pemberian Pinjaman Jumlah Penerima Jumlah Rp1. Tahap I Tahun 2002 1.318 orang 920.000.000,002. Tahap II Tahun 2002 969 orang 800.000.000,003. Tahun 2003 769 orang 677.500.000,004. Tahun 2004 40 orang 87.400.000,005. Tahun 2005 1.486 orang 952.950.000,00Jumlah seluruhnya 4.582 orang 3.437.850.000,00Pengembalian tahun 2010 Rp (581.881.871,00) Saldo per 31 Desember 2018 Rp 2.855.968.129,00

Tabel 5.94Pinjaman Bergulir

Bagian Perekonomian Sekret ariat DaerahPer 31 Desember 2018

Penerima pinjaman adalah kelompok, setiap kelompok rata-rataberanggotakan 10 orang dengan dana yang diterima perkelompok rata-rataRp10.000.000,00. Karena sifatnya bergulir dan dikelola oleh bank chanelling(BPR), cicilan yang masuk dipinjamkan kembali kepada kelompok lain yangbelum mendapatkan.Pada tanggal 30 Desember 2010 ada pengembalian dana bergulir non UKMKoperasi Bisnis center Generasi Muda ke Kas Daerah sebesarRp581.881.871,00, Slip setoran dan STS tanggal 30 Desember 2010,sehingga saldo dana bergulir menjadi Rp2.855.968.129,00:Berdasarkan Surat dari PD.BPR Kabupaten Bandung No.584.3/477/KP/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Permohonanpenghapusan Pinjaman, modal bergulir kepada masyarakat sebesarRp2.855.968.129,00, seluruhnya dinyatakan macet.

2) Investasi Dana Bergulir – Generasi Muda;Pinjaman bergulir untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) generasi muda,disalurkan melalui koperasi Bisnis Center Generasi Muda hingga akhir tahunperiode 31 Desember 2014 tetap berjumlah seluruhnya Rp1.409.000.000,00.Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2003tanggal 15 Agustus 2003 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada UKMKoperasi Aneka Usaha Bisnis Center Generasi Muda Melalui Pola Pergulirandengan Sistem Syari’ah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH BERKURANG

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH

1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27

Tahun 2009 dan tahun 2010, Koperasi Bisnis Senter Generasi Muda

110


memohon penghapusan seluruh dana bergulir yang dikelolanya sebesarRp1.409.000.000,00. Hal tersebut didasarkan surat dari Koperasi AnekaUsaha Bisnis Center Generasi Muda No. 02/Koperasi BCGM Kab. Bandung/IX/2009 dan No. 02/Koperasi BCGM Kab. Bandung/IX/2010 perihalPermohonan pembebasan dan penghapusan kewajiban cicilan DanaBergulir UKM Generasi Muda TA 2005-2006. Keberadaan Koperasi BisnisCenter Generasi Muda tidak dapat diketahui keberadaanya, sehinggapinjaman yang disalurkan melalui Koperasi Bisnis Center Generasi Mudatidak dapat ditelusuri keberadaannya.Melalui surat No. 570/14/Perek tanggal 11 Februari 2011 Bagian KoordinasiPerekonomian Sekretariat Daerah menyampaikan laporan ke DPPKmengenai perkembangan dana bergulir yang disalurkan melalui PD. BPRKoperasi Aneka Usaha Bisnis Center Generasi Muda dan melalui DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya diusulkan untukdihapuskan sebesar Rp4.264.968.129,00 (Rp2.855.968.129,00 danRp1.409.000.000,00) seluruhnya dinyatakan macet.Total dana bergulir yang digulirkan melalui leading sector Setda (poin a danb) adalah Rp4.264.968.129,00. Dari jumlah tersebut, nilai bersih yang dapatdirealisasikan adalah Rp0,00 atau jumlah seluruh dana bergulir dalamkeadaan macet (ragu dan atau tidak dapat ditagih), seperti terinci di bawahini:

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH

1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27

2 INVESTASI JANGKA PANJANG 377,329,949,227.56 87,614,328,334.20

3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72

4 DANA CADANGAN 0.00 0.00

5 ASET LAINNYA 370,730,842,280.01 73,161,380,946.00

b. Dana Bergulir-Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;Investasi Non permanen Dana Bergulir – Dinas Koperasi Usaha Kecil danMenengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00. Nilaitersebut merupakan jumlah bersih yang dapat direalisasikan, yaituRp5.870.179.671,56 dikurangi Rp2.370.179.671,56.Dana bergulir tersebut berupa permodalan yang diberikan kepada KelompokMasyarakat melalui PT. BRI, UKM, Koperasi Repeh Rapih Kerta Raharja danPT. BPR. Adapun rincian dana bergulir – Dinas Koperasi Usaha Kecil danMenengah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET


1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48 918,468,060,662.89


3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72 699,682,792,976.17 8,145,215,682,468.62

4 DANA CADANGAN 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ASET LAINNYA 370,730,842,280.01 73,161,380,946.00 11,276,879,462.83 308,846,340,796.84

JUMLAH 10,412,656,920,157.40 8,120,064,046,583.19 7,369,997,957,634.48 9,662,590,831,208.71

111


Nilai bersih Investasi Non permanen Dana Bergulir – Dinas Koperasi UsahaKecil dan Menengah yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2018 adalahsebesar Rp3.500.000.000,00.

1) Investasi Dana Bergulir BRI Pola Konvensional dan Syariah;Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET


1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48 918,468,060,662.89


3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72 699,682,792,976.17 8,145,215,682,468.62

4 DANA CADANGAN 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ASET LAINNYA 370,730,842,280.01 73,161,380,946.00 11,276,879,462.83 308,846,340,796.84

Dana bergulir berupa penguatan permodalan kepada KUKM melalui SKPDDinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berjumlahRp10.000.000.000,00, terdiri dari :(a) Dana Bergulir Konvensional sebesar Rp9.000.000.000,00 pada BRI

Cabang Majalaya dengan No.Rekening 0132-01-000149-30-0;(b) Dana Bergulir Syariah sebesar Rp1.000.000.000,00 pada BRI Syariah

Bandung dengan No.Rekening 31-16-0056-5;Perguliran modal tersebut melalui 2 metode, yaitu konvensional dan syariahdengan menunjuk Bank sebagai Executing Agency, yaitu agen yangmempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima danabergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir. Realisasi dana bergulir sampai 31 Oktober 2010 sebesarRp9.315.000.000,00, yaitu kepada 41 Koperasi dan 224 UKM denganperincian sebagai berikut :(a) Dana Bergulir Konvensional sebesar Rp8.465.000.000,00 untuk 29

Koperasi dan 223 UKM;(b) Dana Bergulir Syariah sebesar Rp850.000.000,00 untuk 12 Koperasi dan

1 UKM.Ikhtisar penyaluran dana bergulir tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET


1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48 918,468,060,662.89


3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72 699,682,792,976.17 8,145,215,682,468.62

4 DANA CADANGAN 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ASET LAINNYA 370,730,842,280.01 73,161,380,946.00 11,276,879,462.83 308,846,340,796.84

JUMLAH 10,412,656,920,157.40 8,120,064,046,583.19 7,369,997,957,634.48 9,662,590,831,208.71

Pada tahun 2011 terjadi pengembalian sebesar Rp7.500.000.000,00, yaitudari pengembalian dana bergulir konvesional sebesar Rp6.546.000.000,00dan dana bergulir syariah sebesar Rp954.000.000,00, sehingga saldo danabergulir pola konvesional dan syariah per 31 Desember 2011 sebesarRp2.500.000.000,00. Dari jumlah Rp2.500.000.000,00 tersebut, sejumlah

112


Rp2.063.439.898,00 dinyatakan macet, yaitu terdiri dari dana bergulirkonvesional Rp2.017.609.897,00 dan dana bergulir pola syariah sebesarRp45.830.001,00. Dari uraian tersebut, nilai bersih yang dapat direalisasikanadalah Rp436.560.102,00, seperti yang tergambar pada ikhtisar mutasi dibawah ini:

A. POLA KONVENSIONAL Rp 9.000.000.000,00 Pengembalian Rp (6.546.000.000,00) Saldo Rp 2.454.000.000,00 (Diragukan Tertagih) Rp (2.017.609.897,00) Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 436.390.103,00

B. POLA SYARIAH Rp 1.000.000.000,00 Pengembalian Rp (954.000.000,00) Saldo Rp 46.000.000,00 (Diragukan Tertagih) Rp (45.830.001,00) Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 169.999,00 Tot.Nilai Bersih Dpt Direalisasikan Rp 436.560.102,00

NILAIJENIS DANA BERGULIR

Nilai tersebut menjadi saldo awal tahun 2012. Pada tahun 2012, terjadipengembalian sebesar Rp677.000.000,00 dari dana bergulir konvensionalsehingga saldo dana bergulir pola konvesional dan syariah per 31 Desember2012 masing-masing sebesar Rp1.777.000.000,00 dan sebesarRp46.000.000,00 atau total Rp1.823.000.000,00. Dari jumlahRp1.823.000.000,00 tersebut diragukan tertagih, dinyatakan macet.Adapun ikhtisarnya dapat digambarkan sebagai berikut :

A. POLA KONVENSIONAL Rp 2.454.000.000,00Pengembalian Rp (677.000.000,00)Saldo Rp 1.777.000.000,00(Diragukan Tertagih) Rp (1.777.000.000,00)Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 0,00

B. POLA SYARIAH Rp 46.000.000,00Pengembalian Rp 0,00Saldo Rp 46.000.000,00(Diragukan Tertagih) Rp (46.000.000,00)Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 0,00Tot.Nilai Bersih Dpt Direalisasikan Rp 0,00


Nilai tersebut menjadi saldo awal tahun 2013. Pada tahun 2013 terjadipengembalian sebesar Rp35.000.000,00 dari dana bergulir konvensional,sehingga saldo dana bergulir pola konvesional dan syariah per 31 Desember2013 masing-masing sebesar Rp1.742.000.000,00 dan sebesarRp46.000.000,00 atau total Rp1.788.000.000,00. Pada tahun 2016 terjadi mutasi kurang sebesar Rp114.893.566,44, yangmerupakan mutasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dandipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai akhirnya sebesarRp1.673.106.433,56.Dari jumlah Rp1.673.106.433,56 tersebut diragukan tertagih, dinyatakanmacet. Adapun ikhtisarnya dapat digambarkan sebagai berikut :

113


InvestasiJangkaPanjangPermanen per31 Desember2017 sebesarRp373.712.739.237,32

A. POLA KONVENSIONAL Rp 1.742.000.000,00Pengembalian Rp (114.893.566,44)Saldo Rp 1.627.106.433,56(Diragukan Tertagih) Rp (1.627.106.433,56)Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 0,00

B. POLA SYARIAH Rp 46.000.000,00Pengembalian Rp 0,00Saldo Rp 46.000.000,00(Diragukan Tertagih) Rp (46.000.000,00)Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 0,00Tot.Nilai Bersih Dpt Direalisasikan Rp 0,00


Pada tahun 2018, diterima pengembalian dana bergulir pola konvensionaltanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp154.626.387,00 sehingga saldo per 31desember 2018 sebesar Rp 1.518.480.046,56. Adapun ikhtisarnya dapatdigambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH

1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27

2 INVESTASI JANGKA PANJANG 377,329,949,227.56 87,614,328,334.20

3 ASET TETAP 8,683,264,200,126.17 1,237,731,310,633.72

4 DANA CADANGAN 0.00 0.00

5 ASET LAINNYA 370,730,842,280.01 73,161,380,946.00

JUMLAH 10,412,656,920,157.40 8,120,064,046,583.19

2) Penyertaan Dana Bergulir atas Koperasi dan UKM;Penyertaan dana bergulir atas Koperasi dan UKM per 1 Januari 2018 kepada78 Koperasi/UKM adalah sebesar Rp857.699.625,00. Selama tahun 2018,Pemerintah Kabupaten Bandung tidak melakukan penyertaan modal danterjadi pengembalian sebesar Rp6.000.000,00 atas UKM. Dengan demikian,saldo akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp851.699.625,00.

A. UKM Rp 857.699.625,00Pengembalian Rp (6.000.000,00)Saldo Rp 851.699.625,00(Diragukan Tertagih) Rp 0,00Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 851.699.625,00

B. KOPERASI REPEH RAPIH Rp 0,00Pengembalian Rp 0,00Saldo Rp 0,00(Diragukan Tertagih) Rp 0,00Nilai Bersih Dapat Direalisasikan Rp 0,00Tot.Nilai Bersih Dpt Direalisasikan Rp 851.699.625,00


3) Penyertaan Dana Bergulir untuk Lembaga Keuangan Mikro NonPerbankan melalui BPR Kab.Bandung;

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH BERKURANG

1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal non

114


permanen sebesar Rp3.500.000.000,00 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2012tentang Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro NonPerbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Perbankan di KabupatenBandung. Tujuan penyertaan ini untuk memberdayakan lembaga keuanganmikro non perbankan (koperasi dan non koperasi) agar mampu memberikanpelayanan kepada usaha mikro dan kecil. Bank Perkreditan Rakyat bertindaksebagai executing/chanelling. Pada tahun 2016 tidak terjadi mutasi, sehinggasaldo akhir per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00. Adapun riwayat penyaluran Dana Bergulir melalui PT. BPR Kerta Raharja kesejumlah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2014 hinggatahun 2018 sebagai berikut :

Jum KUKM Rp1 2014 3.500.000.000,00 16 2.015.000.000,002 2015 3.500.000.000,00 0 0,003 2016 3.500.000.000,00 16 2.415.000.000,004 2017 3.500.000.000,00 22 3.300.000.000,005 2018 3.500.000.000,00 16 2.800.000.000,00

3.500.000.000,00 70 10.530.000.000,00

RealisasiDana BergulirTahunNO

JUMLAH

Dari paparan di atas, dapat diperoleh bahwa total dana bergulir PemerintahKabupaten Bandung per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Saldo Awal Saldo Akhir

01 Januari 2018 Tambah Kurang 31 Desember 2018

BAGIANPEREKONOMIAN SETDA

1 Dana Bergulir BPR 2.855.968.129,00 0,00 0,00 2.855.968.129,00

2 Dana Bergulir Generasi Muda 1.409.000.000,00 0,00 0,00 1.409.000.000,00

Jumlah I 4.264.968.129,00 0,00 0,00 4.264.968.129,00

Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1) (4.264.968.129,00) 0,00 0,00 (4.264.968.129,00)

DISKOP UKM

PT. BRI

1 Dana Bergulir Konvensional 1.627.106.433,56 0,00 154.626.387,00 1.472.480.046,56

2 Dana Bergulir Syariah 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00

Jumlah(a) 1.673.106.433,56 0,00 154.626.387,00 1.518.480.046,56

Dana Bergulir Diragukan Tertagih (a) (1.673.106.433,56) 0,00 0,00 (1.518.480.046,56)

3 UKM 857.699.625,00 0,00 6.000.000,00 851.699.625,00

4 Koperasi Repeh Rapih 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah(b) 857.699.625,00 0,00 6.000.000,00 851.699.625,00

Dana Bergulir Diragukan Tertagih (b) 0,00 (851.699.625,00) 0,00 (851.699.625,00)

PT. BPR KAB.BANDUNG

1 Dana Bergulir Konvensional 3.500.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00

Jumlah( c) 3.500.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00

Dana Bergulir Diragukan Tertagih (c) 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah I I ( a+ b+ c) 6.030.806.058,56 0,00 160.626.387,00 5.870.179.671,56

Dana Bergulir Diragukan Tertagih (d=a+b+c) (1.673.106.433,56) (851.699.625,00) 0,00 (2.370.179.671,56)

10.295.774.187,56 0,00 160.626.387,00 10.135.147.800,56

Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1+2) (5.938.074.562,56) (851.699.625,00) 0,00 (6.635.147.800,56)

4.357.699.625,00 (851.699.625,00) 160.626.387,00 3.500.000.000,00

Sumber : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2018

Tabel 5.96

Dana Bergulir Berdasarkan SKPD Pengelola


SKPD PengelolaMutasi 2018

2. Investasi Jangka Panjang PermanenInvestasi Jangka Panjang Permanen yaitu penyertaan modal pemerintah

daerah dan investasi permanen lainnya. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanenper 31 Desember 2018 sebesar Rp373.712.739.237,32 karena dari nilai sebesarRp369.064.233.539,36 ditambah dengan adanya penyesuaian metode ekuitassebesar Rp4.833.005.697,96 dan pengurangan karena dihapuskannya penyertaanPDTB sebesar Rp184.500.000,00 dengan terbitnya Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Tanah danBangunan.

115


a. Penyertaan Modal Pemerintah DaerahInvestasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp373.712.739.237,32. Adapun rinciannya sebagai berikut :I nvestasi Permanen 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Naik / (Turun)

Bank Jabar Cabang Soreang 230.226.741.050,00 170.226.741.750,00 59.999.999.300,00PDAM 89.390.719.950,87 63.970.051.597,12 25.420.668.353,75BPR 51.210.043.196,17 48.556.767.075,80 2.653.276.120,37Koperasi Pegawai 769.190,00 769.190,00 0,00LPK 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00PDTB 0,00 184.500.000,00 (184.500.000,00)PT. Citra Bangun Selaras 2.872.265.850,28 2.752.018.042,44 120.247.807,84Jumlah 373.712.739.237,32 285.703.047.655,36 88.009.691.581,96

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2018 adalah sebesarRp373.712.739.237,32 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesarRp285.703.047.655,36. Penambahan sebesar Rp87.459.701.947,20 terdiri daripenyertaan modal tahun 2018 kepada PT. BJB sebesar Rp59.999.999.300,00,penyertaan kepada PDAM sebesar Rp23.361.186.584,00, dan bagian laba ataspenyertaan modal pada perusahaan daerah Rp4.098.516.063,20.Adapun mutasi selama tahun 2018 dapat terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 5.97

Daftar Penyertaan Modal


No Nama Perusahaan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 Januari 2018 Tahun 2018 31 Desember 2018

1 Bank Jabar Cabang Soreang 170,226,741,750.00 59,999,999,300.00 0.00 230,226,741,050.00

(Perda No.15 Tahun 2017) 0.00

2 PDAM 63,970,051,597.12 23,361,186,584.00 0.00 87,331,238,181.12

(Penyesuian Metode Ekuitas) 0.00

Perda Nomor 14 Tahun 2017 5,559,481,769.75 3,500,000,000.00 2,059,481,769.75

0.00

3 BPR 48,556,767,075.80 0.00 0.00 48,556,767,075.80


Perda Nomor 15 Tahun 2016 5,010,175,675.37 2,356,899,555.00 2,653,276,120.37

0.00

4 KOPERASI PEGAWAI 769,190.00 0.00 0.00 769,190.00

(Repeh Rapih Kerta Raharja) 0.00

5 LPK 12,200,000.00 0.00 0.00 12,200,000.00

0.00

6 PDTB 184,500,000.00 0.00 184,500,000.00 0.00

0.00

7 Koperasi /KUKM 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

8 PT. Citra Bangun Selaras 2,752,018,042.44 0.00 0.00 2,752,018,042.44


Perda Nomor 13 Tahun 2010 205,737,918.84 85,490,111.00 120,247,807.84

0.00

Mutasi penyertaan modal selama tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyertaan atas Bank Jabar;Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

(Rp) ( Rp)

Bank Jabar Banten 230.226.741.050,00 170.226.741.750,00

Jumlah 230.226.741.050,00 170.226.741.750,00

Investasi Permanen

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat penyertaanmodal ke Bank BJB sebesar Rp59.999.999.300,00 berupa saham sejumlah31.578.947 lembar dengan harga penerbitan Rp1.900,00 (seribu sembilanratus rupiah), merujuk pada Perda Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank JabarBanten TBK. Menurut sertifikat dari Bank Jabar bahwa kepemilikan modalpemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp230.226.741.050,00.

2) Penyertaan atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja;116


Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

(Rp) (Rp)

PDAM Tirta Raharja 89.390.719.950,87 63.970.051.597,12 Jumlah 89.390.719.950,87 63.970.051.597,12

I nvestasi Permanen

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penyertaankepada PDAM sebesar Rp23.361.186.584,00 merujuk pada PerdaPenyertaan Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan ModalPemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TirtaRaharja Kabupaten Bandung tanggal 08 Desember 2017 sehingga Saldoakhir penyertaan modal atas PDAM di tahun 2018 sebesarRp89.390.719.950,87. Selain karena penyertaan modal tersebut, mutasipenambahandisebabkan karena adanya penyesuaian metode ekuitas.Adapun skema perhitungannya sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2018 Rp 63.970.051.597,12 Koreksi Penyesuaian Kurang Catat thn sblmnya Rp - Penyertaan Tahun 2018 Rp 23.361.186.584,00

Jumlah (a) Rp 87.331.238.181,12 Penyesuaian :Menurut Lapkeu PDAM Audited 2018Penyertaan Pemda Rp 90.928.855.233,00 Jumlah Ekuitas Rp 198.073.002.885,41 % Kepemilikan 45,91%

Laba tahun berjalan tahun 2018 PDAM Rp 12.110.382.846,00 Penambahan karena bag laba PDAM Jumlah b (45,91% X 12.110.382.846,00) Rp 5.559.481.769,75 Jumlah c = (a+b) Rp 92.890.719.950,87 Realisasi Penerimaan Laba PDAM th 2018 Rp (3.500.000.000,00) Kelebihan setoran Laba thn 2018 Rp - Saldo Akhir Tahun 2018 Rp 89.390.719.950,87

3) Penyertaan atas PT. BPR Kerta Raharja;Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

(Rp) (Rp)

PT BPR Kerta Raharja 51.210.043.196,17 48.556.767.075,80

Jumlah 51.210.043.196,17 48.556.767.075,80

I nvestasi Permanen

Saldo akhir penyertaan modal atas PT. BPR Kerta Raharja KabupatenBandung Tahun 2018 sebesar Rp51.210.043.196,17. Pada tahun 2018,Pemerintah Kabupaten Bandung tidak melakukan penyertaan ke PT. BPRKerta Raharja. Adapun skemanya sebagai berikut:

117


Aset Tetapper 31Desember2018 sebesarRp12.129.141.188.881,00

Saldo Awal 1 Januari 2018 Rp 48.556.767.075,80 Koreksi Penyesuaian Kurang Catat thn sblmnya Rp - Penyertaan Tahun 2018 Rp

Jumlah (a) Rp 48.556.767.075,80 Penyesuaian :Menurut Lapkeu BPR UnAudited 2018Penyertaan Pemda Rp 34.211.561.000,00 Jumlah Ekuitas Rp 34.387.000.000,00 % Kepemilikan 99,49%

Laba tahun berjalan tahun 2018 BPR Rp 5.035.868.166,00 Penambahan karena bag laba BPR Jumlah b (99,49% x 5.035.868.166,00) Rp 5.010.175.675,37 Jumlah c = (a+ b) Rp 53.566.942.751,17 Realisasi Penerimaan Laba BPR th 2018 Rp (2.356.899.555,00) Kelebihan setoran Laba thn 2018 Rp - Saldo Akhir Tahun 2018 Rp 51.210.043.196,17

4) Penyertaan atas PT. Citra Bangun Selaras (CBS);Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

(Rp) (Rp)

PT Citra Bangun Selaras 2.872.265.850,28 2.752.018.042,44 Jumlah 2.872.265.850,28 2.752.018.042,44

I nvestasi Permanen

PT. CBS berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor9 Tahun 2010 tentang pembentukan PT. CBS sebagaimana diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2010 tentangpembentukan PT. CBS. PT. CBS dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan usaha jasa danpengelolaan di bidang sarana prasarana pembangunan wilayah, yangmampu menjalankan usahanya secara profesional dengan prinsip-prinsipusaha bisnis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan prosentase kepemilikan Pemda terhadap investasi pada PTCBS, nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas makasaldo per

31 Desember 2018 sebesar Rp2.872.265.850,28 dengan perhitungansebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2018 Rp 2.752.018.042,44 Koreksi Penyesuaian Kurang Catat thn sblmnya Rp - Penyertaan Tahun 2018 Rp -

Jumlah (a) Rp 2.752.018.042,44 Penyesuaian :Menurut Lapkeu CBS UnAudited 2018Penyertaan Pemda Rp 2.040.000.000,00 Jumlah Ekuitas Rp 4.000.000.000,00 % Kepemilikan 51,00%

Laba tahun berjalan tahun 2018 CBS Rp 403.407.684,00 Penambahan karena bag laba CBS Jumlah b (84,95% x 5.033.213.250,00) Rp 205.737.918,84 Jumlah c = (a+b) Rp 2.957.755.961,28 Realisasi Penerimaan Laba CBS Tahun 2018 Rp (85.490.111,00) Kelebihan setoran Laba thn 2018 Rp - Saldo Akhir Tahun 2018 Rp 2.872.265.850,28

Ikhtisar laporan keuangan PDAM Tirta Raharja, PT BPR Kerta Raharja dan

118


MutasiPenambahanper 31Desember2018 sebesarRp632.399.561.484,00

PT. CBS terdapat pada Lampiran 20.

5) Penyertaan atas Koperasi Pegawai;Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

(Rp) (Rp)

Koperasi Pegawai 769.190,00 769.190,00

Jumlah 769.190,00 769.190,00

Investasi Permanen

Saldo awal tahun 2018 penyertaan modal atas koperasi pegawai sebesarRp769.190,00. Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bandung tidakmelakukan penyertaan modal kepada Koperasi Pegawai Repeh Rapih KertaRaharja sehingga nilai saldo akhir per 31 Desember 2018 tetap sebesarRp769.190,00.

6) Penyertaan atas LPK dan PDTB;Investasi Permanen Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

LPK 12.200.000,00 12.200.000,00

PDTB 0,00 184.500.000,00

Jumlah 12.200.000,00 196.700.000,00

LPK dan PPDTB sudah tidak beroperasi dan tidak diketahui keberadaanya.Hasil penelusuran menunjukkan sebagai berikut :(a) Nilai LPK diketahui berdasarkan realisasi belanja tahun anggaran 1992

sampai dengan 2002 berdasarkan program penyertaan modalPemerintah dan Pengembangan Golongan Ekonomi lemah-ProyekPenyertaan Modal untuk LPK salah penganggaran pada kode rekening2P.0.17.2.01.003 yaitu Bantuan Keuangan sebesar Rp12.200.000,00,sehingga tidak dapat diakui sebagai penyertaan modal.Saldo akhir LPK per 31 Desember 2018 tidak berubah sebesarRp12.200.000,00.

(b) PDTB (Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan) didirikan Tahun 1975berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II BandungNomor XI Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tanahdan Bangunan oleh Bupati Bandung Letkol CAJ R. H. Lily Sumantri,Alamat Kantor di Komplek Perkantoran Baleendah yang berorientasimencari laba, bergerak dalam bidang usaha pengembanganpembangunan Perumahan, termasuk pengadaan/pembebasan tanahuntuk komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung di wilayahKecamatan Baleendah dan Kecamatan Soreang. Sebagian data tentangPDTB telah rusak dan hilang pada saat terjadi banjir pada Tahun 1982.Berdasarkan laporan pengurus PDTB bahwa modal Pemda yang disetorke PDTB seluruhnya telah menjadi aset tanah Pemda KabupatenBandung yang ada di Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Soreangyaitu seluas 20.383 m2 dan peralatan kantor yang sudah rusak. Modaldisetor seluruhnya (100%) milik Pemerintah Daerah Tingkat IIKabupaten Bandung.Pada tahun 2017 telah dilakukan pembahasan antara PemerintahKabupaten Bandung dengan Pansus DPRD tentang pembubaran PDTBdan telah disepakati Perda tentang Pembubaran PDTB. Pada tahun

119


MutasiPenguranganper 31Desember2018 sebesarRp194.960.236.580,68

2018 terbit Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2018tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan,sehingga nilai penyertaan PDTB di Neraca dihapuskan.

5.3.1.3 Aset TetapSaldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar

Rp12.129.141.188.881,00. Perhitungan nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember2018 dilakukan melalui penggunaan Kertas Kerja Rekonsiliasi (KKR) sebagai mediamanual dengan rumus perhitungan, sebagai berikut:

Saldo Aset Tetap per 01 Januari 2018 10.978.608.853.705,80 Ditambah:- Realisasi anggaran Tahun 2018 713.093.010.271,89 - Mutasi penambahan 1 Jan 2018 s.d 31 Des 2018 632.399.561.484,00

Dikurangi:- Mutasi pengurangan 1 Jan 2018 s.d 31 Des 2018 (194.960.236.580,68)Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2017 12.129.141.188.881,00

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.98Rincian Mutasi Aset Tetap


NO. JENIS ASET TETAP LRA MUTASI

PENAMBAHAN PENGURANGAN 1 Tanah 3,371,328,675,714.00 51,442,612,163.00 276,866,030,495.00 8,713,515,200.00 3,690,923,803,172.00 2 Peralatan dan Mesin 984,071,594,181.00 141,873,440,751.72 32,016,930,475.00 92,064,111,737.72 1,065,897,853,670.00 3 Gedung dan Bangunan 2,270,239,153,295.79 129,756,120,493.17 105,808,340,916.00 33,459,804,594.96 2,472,343,810,110.00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,095,812,302,024.00 314,449,361,710.00 186,029,030,546.00 13,425,196,200.00 4,582,865,498,080.00 5 Aset Tetap Lainnya 215,999,624,962.00 75,571,475,154.00 12,872,359,862.00 8,530,252,919.00 295,913,207,059.00 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 41,157,503,529.00 - 18,806,869,190.00 38,767,355,929.00 21,197,016,790.00

Jumlah Bruto 10,978,608,853,705.80 713,093,010,271.89 632,399,561,484.00 194,960,236,580.68 12,129,141,188,881.00

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2018

SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2018

Mutasi penambahan/ pengurangan maisng-masing klasifikasi aset tersebut padatabel diatas dijelaskan pada angka 1.3

1.1. Mutasi PenambahanMutasi penambahan Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar

Rp632.399.561.484,00 terdiri dari:

120


Aset TetapTanah per 31Desember2018 sebesarRp3.690.923.803.172,00

-

236,439,874,584.00 - Aset yang belum tercatat 9,392,449,142.00 - Mutasi antar SKPD 15,964,587,285.00 - Hibah dari pihak lain 27,827,932,272.00 - Reklas dari aset tetap 68,393,258,824.00 - Reklas dari rusak berat 1,292,427,400.00 -

244,241,103,475.00 - Dropping antar bagian 18,380,869,707.00 -

365,620,126.00 - Blockgrant 10,101,438,669.00

Atribusi/kapitalisasi dari barang jasa

Reklas dari aset yang dimanfaatkan

Koreksi kesalahan pencatatan

- Atribusi/kapitalisasi sebesar Rp236.439.874.584,00 merupakan biaya umumyang diatribusikan dalam rangka memperoleh aset tetap sebagaimana diaturdidalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2015 Tentang PedomanKapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah KabupatenBandung.

- Aset yang belum dicatat sebesar Rp9.392.449.142.,00 merupakan penambahannilai aset yang berasal dari aset yang ditemukan dan belum tercatat pada Neraca2017, sehingga di catat pada Neraca tahun 2018 (mutasi tambah).

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp15.964.587.285,00 merupakan perpindahan asettetap yang terjadi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Hibah sebesar Rp27.827.932.272,00 merupakan penambahan aset tetap yangdiperoleh dari Hibah dari Pemerintah Pusat, Bank BJB dan hibah dariPengembang Perumahan (Fasilitas Sosialdan Fasilitas umum) kepadaPemerintah Kabupaten Bandung melalui SKPD.Nilai tersebut belum termasuk perolehan 4 (empat) unit kendaraan pemadamkebakaran yang berasal dari hibah Negara Jepang, terdiri dari : merk Isuzu dengan chasis nomor NKR71G7403639 tahun 1999 merk Isuzu dengan chasis nomor NKR81-7000441 tahun 2004 merk Toyota dengan chasis nomor RZY2300001838 tahun 2002 merk Hino dengan chasis nomor NKR81G700009 tahun 2002Kendaraan tersebut belum dicatat/diakui sebagai Aset Tetap mengingat BeritaAcara Serah Terima tidak mencantumkan harga perolehan dan tidak didukungdengan surat-surat kendaraan. Terdapat pada Lampiran 21.

- Reklas dari aset tetap sebesar Rp68.393.258.824,00 merupakan penambahanaset tetap karena peralihan antar KIB sebagai akibat penentuan klasifikasibarang.

- Reklas dari rusak berat sebesar Rp1.292.427.400,00 merupakan barang rusakberat yang direklas ke aset tetap.Kondisi ini terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai akibat salah sajipencatatan 3 (tiga) unit dumptruck sampah tahun perolehan 2013 yang didugatidak ditemukan fisiknya dan setelah ditelusuri ternyata fisik kendaraan masihterdapat pada SKPD lama (pasca restrukturisasiSOTK baru tahun 2016).Kendaraan tersebut saat ini sudah ditarik dan dicatat kembali sebagai asset tetappada Dinas Linkungan Hidup dan Kebersihan.

- Reklas dari aset yang dimanfaatkan ke Aset Tetap sebesar121


Aset TetapPeralatan danMesin per 31Desember2018 sebesarRp1.065.897.853.670,00

Aset TetapGedung danBangunan per31 Desember2017 sebesarRp2.472.343.810.110,00

Aset TetapJalan, Irigasidan Jaringanper 31

Rp244.241.103.475,00 adalah koreksi karena nilai tersebut tidak memenuhikriteria untuk disajikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Hal inididasarkan pada Buletin Teknis 02 pada BAB VIII disebutkan bahwa bentukkemitraan dengan pihak ketiga adalah Bangun Kelola Serah (BKS)/Bangun GunaSerah (BGS) dan Bangun Serah Kelola (BSK)/Bangun Serah Guna (BGS). Selainitu dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung menyebutkanbahwa Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah berupa BGS, BSG, danKerjasama Pengelolaan (KSP) dalam rangka penerimaan Negara.

- Dropping antar bagian sebesar Rp18.380.869.707,00 merupakan perpindahanaset tetap yang terjadi antar bagian/UPT pada SKPD tertentu.

- Koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp365.620.126,00 merupakan tindakanyang dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan pada database BMD denganbukti/dokumen pendukungnya. Hal ini dilakukan pada BMD tertentu diKecamatan Pameungpeuk, Dinas Pendidikan dan RSUD Cicalengka.

- Blockgrant sebesar Rp10.101.438.669,00 adalah dana hibah dari APBNKementerian Pendidikan yang disalurkan langsung kepada Sekolah Negeri(SD/SMP) di Kabupaten Bandung. Dana tersebut digunakan untuk kegiatanrehabilitasi/pemeliharaan gedung sekolah/ruang kelas, terdiri dari blockgrant2018 sebesar Rp9.655.338.000,00 yang dialokasikan untuk 33 (tiga puluh tiga)SDN dan 6 (enam) SMPN dan Rp446.100.669,00 adalah blockgrant tahun 2017yang tersimpan pada saldo bank dan telah direalisasikan pada tahun 2018 untukmembayar sisa pekerjaan pada 6 (enam) SDN, yaitu : SDN Baturengat 02 Rp 63.978.300,00 SDN Rancabango Rp 69.703.800,00 SDN Cigentur Rp 47.659.386,00 SDN Cangkuang Rp 43.844.650,00 SDN Sukamanah Bertingkat Rp 113.635.423,00 SDN Rancakasumba 2 Rp 107.279.100,00Perhitungan blockgrant tahun 2018 yang menjadi Aset. Terdapat pada Lampiran22.

1.2. Mutasi PenguranganMutasi pengurangan nilai aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar

Rp194.960.236.580,68 terdiri dari:- Koreksi pencatatan ganda 27,987,500.00

- Mutasi antar SKPD 15,964,587,285.00

- Hibah ke pihak ketiga 204,478,000.00

- Reklas ke aset tetap 68,393,258,824.00

- Reklas ke Aset yang dimanfaatkan -

- Dropping antar bagian 18,380,869,707.00

- Dihapuskan dengan SK Bupati 4,845,362,036.00

- Barang habis pakai 15,151,678,298.68

- Ekstrakomptabel 5,392,222,997.00

- Reklas ke rusak berat 66,599,791,933.00

- Koreksi pencatatan ganda sebesar Rp27.987.500,00 merupakan koreksipengurangan aset tetap akibat terjadinya pencatatan ganda pada laporan asettetap tahun 2017.

- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp15.964.587.285,00 merupakan perpindahan122


Desember2018 sebesarRp4.582.865.498.080,00

Aset TetapLainnya per31 Desember2018 sebesarRp295.913.207.059,00

Aset TetapKonstruksiDalamPengerjaanper 31Desember2018 sebesarRp21.197.016.790,00

aset tetap yang terjadi antar SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatenBandung.

- Hibah ke Pihak Ketiga sebesar Rp204.478.000,00 merupakan penguranganaset tetap sebagai akibat BMD yang dihibahkan dari SKPD PemerintahKabupaten Bandung kepada Pemerintahan Desa. Terdapat pada Lampiran 23.

- Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp68.393.258.824,00 merupakanpengurangan aset tetap akibat perpindahan pencatatan aset tetap pada KIByang disesuaikan dengan klasifikasi aset yang seharusnya.

- Dropping antar bagian sebesar Rp18.380.869.707,00 merupakan perpindahanaset tetap yang terjadi antar bagian/UPT pada suatu SKPD tertentu.

- Dihapuskan dengan SK Bupati sebesar Rp4.845.362.036,00 merupakanpengurangan aset tetap akibat penghapusan aset dengan dasar SK Bupatiyang terjadi sampai dengan tahun 2018 termasuk nilai aset yang dikeluarkandari neraca akibat ganti rugi yang sudah lunas.

- Habis Pakai/tidak dikapitalisasi sebesar Rp15.151.678.298,68 danEkstrakomtabel sebesar Rp5.392.222.997,00 merupakan koreksi pembulatandan pengurangan aset tetap yang dilakukan berdasarkan ketentuan PeraturanBupati Bandung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Bandung Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kapitalisasi BarangMilik Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp66.599.791.933,00 merupakanpengurangan akibat aset tetap yang sudah tidak layak digunakan dalamkegiatan operasional karena kondisi rusak berat.

1.3. Mutasi (tambah/kurang) aset tetap per 31 Desember 2018 dapatdijelaskan sebagai berikut:

A. TanahSaldo nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar

Rp3.690.923.803.172,00, dengan rincian sebagai berikut:

I 3 .371.328.675.714,00I I

1 Belanja Modal Tahun 2018 51.442.612.163,002 Mutasi antar SKPD 7.956.986.900,003 Hibah dari Pihak Lain 25.640.418.999,004 Reklasif ikasi dari Aset Tetap 2.483.813.121,00

5Reklasif ikasi dari Aset YangDimanfaatkan

240.784.811.475,00

JUMLAH MUTASI TAMBAH 328.308.642.658,00I I I MUTASI KURANG

1 Mutasi antar SKPD 7.956.986.900,002 Reklas ke Aset Tetap 749.778.300,003 Barang habis pakai/ tidak dikapitalisasi 6.750.000,00

JUMLAH MUTASI KURANG 8.713.515.200,00I V SALDO PER 31 DESEMBER 2018 3.690.923.803.172,00

SALDO ASET TETAP TANAHPER 31 DESEMBER 2018

Saldo Per 1 Januari 2018MUTASI TAMBAH

Tabel 5.99

B. Peralatan dan MesinSaldo nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar

Rp1.065.897.853.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

123


AkumulasiPenyusutanper 31Desember2018 sebesarRp3.201.693.067.536,00.

DanaCadangan per31 Desember2018 sebesarRp0,00

Aset Lainnyaper 31Desember2018 sebesarRp122.246.873.010,01

I 984.071.594.181,00I I

1 Belanja Modal Tahun 2018 141.873.440.751,722 Atribusi yang dikapitalisasi 559.310.455,003 Penambahan atas Aset yang belum tercatat 5.855.140.642,004 Mutasi antar SKPD 7.288.468.285,005 Hibah dari Pihak Lain 1.949.642.373,006 Reklas dari Aset Tetap 8.336.883.887,007 Reklas dari aset rusak berat 1.292.427.400,008 Reklas dari aset yang dimanfaatkan 2.576.527.000,009 Koreksi kesalahan pencatatan 217.691.026,00

10 Dropping antar bagian 3.940.839.407,0011 Dana BOS 0,0012 Block Grant 0,00


1 Koreksi Double pencatatan 27.987.500,002 Mutasi antar SKPD 7.288.468.285,003 Hibah ke pihak masyarakat/pihak ket iga 0,004 Reklas ke Aset Tetap 1.234.127.617,005 Reklas ke Aset Yang Dimanfaatkan 0,006 Dropping antar bagian 3.940.839.407,007 Dihapuskan dengan SK bupati 2.499.382.850,008 Barang habis pakai/t idak dikapitalisasi 7.997.738.078,729 Extra Comptable 5.328.360.197,00

10 Reklas ke Aset Rusak Berat 63.747.207.803,00JUMLAH MUTASI KURANG 92.064.111 .737,72

I V SALDO PER 31 DESEMBER 2018 1.065.897.853.670,00


SALDO PERALATAN DAN MESI NPER 31 DESEMBER 2018

Ta bel 5.100

C. Gedung dan BangunanSaldo nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar

Rp2.472.343.810.110, dengan rincian sebagai berikut :

2.270.239.153.295,79

1 Belanja Modal Tahun 2017 129.756.120.493,172 Atribusi yang dikapitalisasi 40.031.263.726,003 Mutasi antar SKPD 560.210.700,004 Hibah dari Pihak Lain 237.870.900,005 Reklas dari Aset Tetap 39.409.832.521,006 Reklas dari Aset Yang Dimanfaatkan 879.765.000,007 Koreksi kesalahan pencatatan 147.929.100,008 Dropping antar bagian 14.440.030.300,009 Block Grant 10.101.438.669,00

JUMLAH MUTASI TAMBAH 235.564.461.409,17MUTASI KURANG

1 Mutasi antar SKPD 560.210.700,002 Reklas ke Aset Tetap 11.176.454.750,003 Dropping antar bagian 14.440.030.300,004 Dihapuskan dengan SK bupat i 2.345.979.186,005 Barang habis pakai/ t idak dikapitalisasi 3.026.175.626,966 Ekstrakomptabel 32.970.000,007 Reklas ke Aset Rusak Berat 1.877.984.032,00

JUMLAH MUTASI KURANG 33.459.804.594,96SALDO PER 31 DESEMBER 2018 2.472.343.810.110,00


SALDO GEDUNG DAN BANGUNANPER 31 DESEMBER 2018

Tabel 5.101

D. Jalan, Irigasi dan JaringanSaldo nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2018

sebesar Rp4.582.865.498.080,00, dengan rincian sebagai berikut:

124


TagihanJangkaPanjang per31 Desember2018 sebesarRp469.381.789,53

I 4.095.812.302.024,00I I

1 Belanja Modal Tahun 2018 314.449.361.710,002 Atribusi/Kapitalisasi dari barjas 171.257.691.343,003 Mutasi antar SKPD 136.701.400,004 Reklas dari Aset Tetap 14.634.637.803,005 Dana BOS 0,00


1 Mutasi antar SKPD 136.701.400,002 Hibah ke pihak masyarakat/pihak ketiga 0,003 Reklas ke Aset Tetap 12.957.631.600,005 Barang habis pakai/ t idak dikapitalisasi 330.863.200,00

JUMLAH MUTASI KURANG 13.425.196.200,00I V SALDO PER 31 DESEMBER 2018 4.582.865.498.080,00


SALDO JALAN, I RI GASI DAN JARI NGANPER 31 DESEMBER 2018

Ta bel 5.102

E. Aset Tetap LainnyaAset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatanoperasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya dineraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorakseni/budaya/olah raga. Saldo nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018sebesar Rp295.913.207.059,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang disajikan adalah :

I 215.999.624.962,00I I

1 Belanja Modal Tahun 2018 75.571.475.154,002 Atribusi yang dikapitalisasi 10.857.039.620,003 Mutasi antar SKPD 22.220.000,003 Reklas dari Aset Tetap 1.993.100.242,004 Dana BOS 0,00


1 Mutasi antar SKPD 22.220.000,002 Reklas ke Aset Tetap 3.558.377.232,003 Hibah ke pihak ket iga 204.478.000,004 Barang habis pakai/ t idak dikapitalisasi 3.739.684.789,005 Reklas ke Aset Rusak Berat 974.600.098,006 Ekstrakomptabel 30.892.800,00

JUMLAH MUTASI KURANG 8.530.252.919,001V SALDO PER 31 DESEMBER 2018 295.913.207.059,00


SALDO ASET TETAP LAI NNYAPER 31 DESEMBER 2018

Tabel 5.103

F. Konstruksi Dalam PengerjaanSaldo nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018

sebesar Rp21.197.016.790,00 dengan rincian sebagai berikut :

125


I 41.157.503.529,00I I

1 Atribusi yang dikapitalisasi 13.734.569.440,00 2 Aset yang belum tercatat 3.537.308.500,00 3 Reklas dari Aset Tetap 1.534.991.250,00

JUMLAH MUTASI TAMBAH 18.806.869.190,00 I I I MUTASI KURANG

1 Barang habis pakai/t idak dikapitalisasi 50.466.604,00 2 Reklas ke Aset Tetap 38.716.889.325,00

JUMLAH MUTASI KURANG 38.767.355.929,00 I V SALDO PER 31 DESEMBER 2018 21.197.016.790,00

Saldo Per 31 Desem ber 2018MUTASI TAMBAH

SALDO KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANPER 31 DESEMBER 2018

Tabel 5.104

Rincian KDP 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 24.

G. Akumulasi PenyusutanPerhitungan penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dilakukan dengan

menggunakan dukungan aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.9. melalui metode clientserver/online. Penyusutan Aset Tetap diperoleh setelah entry data inventarisasi BMDberdasarkan KKR tersebut pada angka 1 tuntas dilaksanakan apabila diperoleh datayang sama antara nilai perolehan pada KKR dengan yang terekam pada aplikasiSIMDA BMD. Berdasarkan aplikasi tersebut diperoleh data:

Akumulasi penyusutan Aset Tetap s.d 31 Des 2018 Rp(3.201.693.067.536,00)Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 Rp 8.927.448.121.345,17

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 berdasarkan klasifikasi Aset Tetapterinci pada tabel, berikut ini:

Tabel 5.105RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN


NO URAIANPER 31 DESEMBER 2018

NILAI PEROLEHAN AKUMULASI PENYUSUTAN NILAI BUKU

1 TANAH 3,690,923,803,172.00 0.00 3,690,923,803,172.00 2 PERALATAN MESIN 1,065,897,853,670.00 635,678,367,344.00 430,219,486,326.00 3 GEDUNG BANGUNAN 2,472,343,810,110.00 398,196,659,568.00 2,074,147,150,542.00 4 JALAN IRIGASI JARINGAN 4,582,865,498,080.00 2,156,606,624,854.00 2,426,258,873,226.00 5 ASET TETAP LAINNYA 295,913,207,059.00 11,211,415,770.00 284,701,791,289.00 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 21,197,016,790.00 0.00 21,197,016,790.00

5.3.1.4. Dana CadanganPer 31 Desember 2018Per 31 Desember 2017

(Rp) (Rp)

DANA CADANGAN - - Jumlah - -

AKUN

Dana Cadangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00

5.3.1.5. Aset Lainnya

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung per 31 Desember 2018 sebesar

126


Rp122.246.873.010,01. Adapun rinciannya sebagai berikut :

BERTAMBAH BERKURANG

1 TAGIHAN JANGKA PANJANG 469.381.789,53 108.359.600,00 132.753.144,67 493.775.334,20

2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA14.337.216.800,00 3.356.229.473,00 247.597.332.948,00 258.578.320.275,00

3 ASET LAIN-LAIN 107.873.009.564,00 66.821.012.933,00 9.368.442.533,00 50.420.439.164,00

4 PENYISIHAN TAGIHAN JANGKA PANJANG(432.735.143,52) (16.594.882,16) (64.673.440,00) (480.813.701,36)

5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PINJAM PAKAI - (3.045.282.185,00) (3.210.662.460,00) (165.380.275,00)

122.246.873.010,01 67.223.724.938,84 253.823.192.725,67 308.846.340.796,84 JUMLAH

Tabel 5.106

IKHTISAR ASET LAINNYA PER JENIS

PER 31 DESEMBER 2018

No URAIAN SALDO 2018ASET LAINNYA

SALDO 2017

A. Tagihan Jangka Panjang

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Tagihan Jangka Panjang Netto per 31 Desember 2018 sebesarRp36.646.646,01 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 sebesarRp12.961.632,84.Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp469.381.789,53tersebut terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), masing-masing sebesarRp116.933.330,00 dan sebesar Rp352.448.459,53. Penyisihan Tagihan JangkaPanjang sebesar (Rp432.735.143,52) terdiri dari Penyisihan Tagihan PenjualanAngsuran Penjualan Kendaraan Perorangan sebesar (Rp116.933.330,00) danPenyisihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar(Rp315.801.813,52), sehingga jumlah Tagihan Jangka Panjang Netto sebesarRp36.646.646,01.Adapun ikhtisar perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI

1. Penjualan AngsuranTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Pasien Umum

Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas dan Tagihan Angsuran PenjualanRoda 4 dan 2 berdasarkan SK Bupati No.021/Kep.202-BAKD/2004,NO.024/Kep.233-BAKD/2005 dan SK Bupati No.34 Tahun 2001.Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesarRp116.933.330,00, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesarRp181.606.770,00. Terjadi penurunan sebesar (Rp64.673.440,00) dikarenakan

127


adanya cicilan roda 4 di tahun 2018.Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp116.933.330,00 tersebut terdiri dariTagihan Penjualan Kendaran, baik roda 4 maupun roda 2 dengan nilai masing-masing sebesar Rp19.884.610,00 dan Rp97.048.720,00.Jumlah Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018sebesar Rp116.933.330,00 Jumlah tersebut diperoleh dari hasil perkalianjumlah Tagihan Penjualan Angsuran dengan prosentasi penyisihan. Sesuaidengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kebijakan AkuntansiPemerintah Kabupaten Bandung, bahwa penyisihan dihitung berdasarkanklasifikasi umur tagihan/piutang. Tagihan Jangka panjang tersebut sudahberumur lebih dari 5 (lima) tahun, maka penyisihan sebesar 100% (macet).

2. TP/TGRTP/TGR per 1 Januari Tahun 2018 sebesar Rp312.168.564,20. Pada tahun2018 terjadi mutasi tambah sebesar Rp155.271.446,33 dan mutasi kurangsebesar Rp114.991.551,00 sehingga diperoleh saldo akhir tahun 2018 sebesarRp352.448.459,53. Adapun skema mutasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Pasien Umum


2 RSUD Soreang (BLUD) (347,488,239.50) (91,231,620.00)

3 RSUD Cicalengka (674,318,508.55) (142,956,644.71)

4 DINKES (267.87)

Jumlah (3,263,683,916.92) (1,080,453,937.71)

Tabel 5.98

RINCIAN PIUTANG BLUD

2.1)Tuntutan Perbendaharaan (TP)TP per 1 januari Tahun 2015 sebesar Rp936.590.514,53. Pada tahun 2015

terjadi mutasi kurang sebesar Rp931.439.761,00. Sehingga diperoleh saldo akhirtahun 2015 sebesar Rp5.150.753,53. Mutasi kurang sebesar Rp931.439.761,00 merupakan TP yang dikeluarkansehubungan sudah terbitnya Putusan Pengadilan Nomor:85/PID.SU/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 4 November 2014 dan PernyataanKetidakmampuan membayar dari individu terdakwa yang bersangkutan.Pada Tahun 2016 dan tahun 2017 tidak terjadi mutasi, sehingga saldo akhirnyasebesar Rp5.150.753,53.

2.2)TGR/BBMSaldo awal TGR BBM berdasarkan BPK-RI tahun 2013 sebesar

Rp10.515.999.722,00. Pada tahun 2014, dari jumlah Rp10.515.999.722,00 yangsudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pembebanan Rp5.243.907.865,00.

128


Kemitraandengan PihakKetiga per 31Desember2018 sebesarRp14.337.216.800,00

Aset TidakBerwujud per31 Desember2018 sebesarRp0,00

Namun, nilai yang dicantumkan di Neraca berdasarkan BPK-RI sebesarRp5.717.664.966,00. Jumlah pelunasan tahun 2014 atas jumlah yang sudahditetapkan dengan Surat Ketetapan Pembebanan sebesar Rp4.701.384.990,00sehingga saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.016.279.976,00.Sehubungan dengan nilai yang dicantumkan di Neraca tahun 2014 bukanberdasarkan SK Pembebanan, maka perlu di koreksi sebesar saldo awalnya yaitusebesar Rp Rp1.016.279.976,00. Mutasi tambah sebesar Rp210.090.991,00.Merupakan nilai penyesuaian saldo akhir tahun 2015 adapun perhitungan sebagaiberikut :

Rp 1,016,279,976.00

Rp (1,016,279,976.00)

Jumlah Rp (1,016,279,976.00)

3. Mutasi tambah :

- saldo akhir TGR BBM Rp 210,090,991.00

Jumlah Rp 210,090,991.00

Rp (806,188,985.00)

1. Saldo awal TGR BBM per 1 januari 2015

2. Mutasi kurang:

- Koreksi saldo akhir TGR BBM

Saldo akhir TGR BBM per 31 Desember 2015 sebesar Rp210.090.991,00 diperolehdari hasil laporan inspektorat atas tindak lanjut temuan BPK-RI terhadap TGR BBMdengan rincian sebagai berikut :

Rp 1,016,279,976.00

Rp (1,016,279,976.00)

Jumlah Rp (1,016,279,976.00)

1. Saldo awal TGR BBM per 1 januari 2015

2. Mutasi kurang:

- Koreksi saldo akhir TGR BBM

Pada tahun 2016 terjadi mutasi kurang sebesar Rp3.980.000,00 berupa cicilansehingga saldo akhir per 31 Desember 2016 sebesar Rp206.110.991,00.Sedangkan pada tahun 2017 tidak terjadi mutasi sehingga saldo akhir per 31Desember 2017 sebesar Rp206.110.991,00.

2.3)TGR Sebelum Tahun 2015TGR sebelum 2015 per 1 januari 2018 sebesar Rp64.030.000,00. Pada

tahun 2018 tidak terjadi mutasi kurang, sehingga TGR sebelum 2015 di Tahun 2018masih sebesar Rp64.030.000,00, rincian terdapat pada lampiran 16b.

2.4) TGR Tahun 2015TGR-2015 per 1 Januari 2018 sebesar Rp5.486.000,00. Pada tahun 2018

terjadi mutasi kurang sebesar Rp3.036.000,00. Sehingga diperoleh saldo akhirTGR-2015 di tahun 2018 sebesar Rp2.450.000,00. Mutasi kurang sebesar Rp3.036.000,00 merupakan cicilan TGR-2015 di tahun 2017.Sehingga saldo TGR-2015 per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.450.000,00, denganskema sebagai berikut :

129


Aset Lain-lainper 31Desember2018 sebesarRp107.873.009.564,00

Kewajiban per31 Desember2018 sebesarRp73.618.485.195,47

KewajibanJangkaPendek per 31Desember2018 sebesarRp73.618.485.195,47

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Pasien Umum Kontraktor



2.5) TGR 2016TGR per 1 januari Tahun 2016 sebesar Rp18.364.053,00. Pada tahun 2018

terjadi mutasi kurang sebesar Rp6.464.053,00. Sehingga diperoleh saldo akhirtahun 2018 sebesar Rp11.900.000,00.Mutasi kurang sebesar Rp6.464.053,00 merupakan cicilan TGR-2016 di tahun 2018.

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI





2.6) TGR 2017TGR per 1 januari Tahun 2017 sebesar Rp13.026.766,67. Pada tahun 2018

terjadi mutasi tambah sebesar Rp46.911.846,33 dan mutasi kurang sebesarRp33.962.698,00. Sehingga diperoleh saldo akhir tahun 2018 sebesarRp25.975.915,00.Mutasi tambah sebesar Rp46.911.846,33 merupakan reklas penambahan daribagian lancar TGR-2017 sedangkan mutasi kurang sebesar Rp33.962.698,00merupakan cicilan TGR-2017 di tahun 2018. Sehingga diperoleh saldo akhir TGR-2017 per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.975.915,00.

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI





2.7) TGR 2018TGR untuk tahun 2018 terjadi mutasi tambah sebesar Rp108.359.600,00 dan

mutasi kurang sebesar Rp71.528.800,00. Sehingga diperoleh saldo akhir tahun2018 sebesar Rp36.830.800,00.Mutasi tambah sebesar Rp108.359.600,00 merupakan pengakuan atas TGR danSKTJM atas kerugian daerah yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor:951/Kep.380-BKD/2018 Tgl 21 Juni 2018 dengan nilai ketetapan TGR sebesarRp108.359.600,00.

130


UtangPerhitunganFihak Ketiga(PFK) per 31Desember2018 sebesarRp2.000.000,00

Bagian LancarUtang JangkaPanjang per31 Desember2018 sebesarRp0,00

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp71.528.800,00 terdiri dari pengakuanpembentukan bagian lancar TGR-2018 sebesar Rp53.176.800,00 dan pembayarancicilan TGR-2018 sebesar Rp18.352.000,00. Dari penjelasan mutasi tersebut, maka dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI





3. Penyisihan TP/TGRTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Pasien Umum



Jumlah penyisihan TP/TGR di Tahun 2018 sebesar Rp315.801.813,53. Jumlahtersebut terdiri dari penyisihan atas TP sebesar Rp5.150.753,53, penyisihan atasTP/TGR sebelum tahun 2015 sebesar Rp64.030.000,00, penyisihan atas TGRBBM sebesar Rp206.110.991,00, penyisihan atas TGR-2015 sebesarRp2.450.000,00 penyisihan atas TGR-2016 sebesar Rp11.900.000,00, penyisihanatas TGR-2017 sebesar Rp25.975.915 dan penyisihan TGR 2018 sebesarRp184.154,00. Adapun perhitungan penyisihan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI





B. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI




Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp14.337.216.800,00 merupakan nilaiaset milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga

131


PendapatanDiterimaDimuka per 31Desember2018 sebesarRp2.920.399.619,47

untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan. Berdasarkan Buletin Teknis 02pada BAB VIII disebutkan bahwa bentuk kemitraan dengan pihak ketiga adalahBangun Kelola Serah (BKS)/Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Kelola(BSK)/Bangun Serah Guna (BGS). Selain itu dalam kebijakan akuntansi PemerintahKabupaten Bandung menyebutkan bahwa Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalahberupa BGS, BSG, dan Kerjasama Pengelolaan (KSP) dalam rangka penerimaanNegara. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdapat pada Lampiran 25.

C. Aset Tidak BerwujudTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00.

D. Aset Lain-lainTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI

Jumlah tersebut sebesar Rp107.873.009.564,00, merupakan Aset Rusak Berat.Adapun mutasi Aset Rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Pasien Umum



3 RSUD Cicalengka (674,318,508.55) (142,956,644.71)

4 DINKES (267.87)

Jumlah (3,263,683,916.92) (1,080,453,937.71)

Tabel 5.98

RINCIAN PIUTANG BLUD

5.3.2. KEWAJIBANTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI


Saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masingsebesar Rp73.618.485.195,47 dan Rp48.044.495.316,04. Jumlah kewajibantersebut terdiri dari :

132


Utang Bebanper 31Desember2018 sebesarRp70.503.956.962,00

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

5.3.2.1 Kewajiban Jangka PendekTabel 5.60



Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dilunasi dalam waktu12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember2017 masing-masing sebesar Rp73.618.485.195,47 dan Rp47.465.946.330,04.Jumlah Kewajiban Jangka Pendek tersebut terdiri dari :

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH BERKURANG

1 ASET LANCAR 981,331,928,523.68 6,721,557,026,669.27 6,658,693,158,808.48

2 INVESTASI JANGKA PANJANG 377,329,949,227.56 87,614,328,334.20 345,126,387.00

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

Utang perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri daripotongan pajak yang berada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00. UtangPFK sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan utang pajak daerah KecamatanMargahayu dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesarRp1.250.000,00 dan tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp750.000,00.

b. Bagian Lancar Utang Jangka PanjangTabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bandung per 31Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 danRp500.000.000,00.

Pada Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki 27 PD. BPR.Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2009 tentang Pembubaran danKonsolidasi PD. BPR Kabupaten Bandung, dilakukan penggabungan atas 15 PD.BPR, sedangkan 12 PD. BPR lainnya dibubarkan (dicabut ijin usahanya)/likuidasi.

133


Utang JangkaPendekLainnya per31 Desember2018 sebesarRp192.128.614,00

Dari 15 PD. BPR hasil konsolidasi, 10 diantaranya ditangani oleh Bank Indonesiasebelum terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dua PD. BPR ditanganioleh LPS. Pada saat terjadi pembekuan tanggal 12 April 1999, Bank Indonesiamemberikan dana talangan untuk memenuhi kewajiban pada seluruh nasabah pada10 BPR, yang dimulai pada tanggal 21 April 1999 sampai dengan bulan Juni 1999.Ditunjuk sebagai bank pembayar dana masyarakat (Tabungan dan Deposito) adalahPT. Bank Jabar cabang Soreang untuk BPR Pasir Jambu, BPR Pacet, BPRDayeuhkolot, BPR Rancaekek, BPR Buahbatu, dan BPR Ujungberung, sedangkanPT. Bank Jabar cabang Cimahi untuk BPR Lembang, BPR Cisarua, BPR Cipatatdan BPR Cililin. Jumlah dana talangan yang diberikan sebesar Rp4.477.575.620,00dan baru dibayar sebesar Rp340.298.999,00 (dari angsuran kredit debitur) sehinggasisa kewajiban dana talangan per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.137.276.621,00.

Pada tahun 2012 dan 2013 telah dilakukan pembayaran masing-masingsebesar Rp500.000.000,00 sehingga saldo akhir Utang dana talangan BI per 31Desember 2013 adalah sebesar Rp3.137.276.621,00 (Rp4.137.276.621,00 –Rp1.000.000.000,00). Jumlah kewajiban sebesar Rp3.137.276.621,00 tersebut,terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp2.637.276.621,00, dan bagian lancarutang jangka panjangnya sebesar Rp500.000.000,00.

Saldo akhir tahun 2013 merupakan saldo awal tahun 2014. Saldo awal tahun2014 sebesar Rp3.137.276.621,00 dilakukan koreksi karena terdapat kurang catatpengembalian debitur sebesar Rp17.430.050,00 di tahun 2013. Sedangkan mutasiyang terjadi di tahun 2014 terdiri dari pembayaran debitur sebesar Rp40.462.100,00dan pembayaran dari APBD sebesar Rp500.000.000,00. Sehingga saldo akhir UtangDana Talangan BI per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.579.384.471,00.

Pada tahun 2015 terjadi pembayaran untuk beberapa utang BPR baik yangberasal dari dana Pemkab maupun dari nasabah, masing-masing sebesarRp500.000.000,00 dan Rp853.500,00. Sehingga saldo akhir utang Utang DanaTalangan BI per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.078.530.971,00.

Pada tahun 2016 terjadi pembayaran untuk beberapa utang BPR yang berasaldari dana Pemkab sebesar Rp500.000.000,00. Sehingga saldo akhir utang UtangDana Talangan BI per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.578.530.971,00.

Pada tahun 2017 terjadi pembayaran untuk 2 utang BPR yang berasal dari danaPemkab sebesar Rp500.000.000,00, yaitu PD.BPR Dayeuhkolot dan PD BPRBuahbatu serta koreksi tambah saldo awal sebesar Rp15 atas saldo utang PD.BPRBuahbatu. Sehingga saldo akhir utang Utang Dana Talangan BI per 31 Desember2017 sebesar Rp1.078.530.986,00.Jumlah kewajiban sebesar Rp1.078.530.986,00.Ini terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp578.530.986,00, dan bagian bagianlancar utang jangka panjangnya sebesar Rp500.000.000,00.

Pada tanggal 18 September 2018 telah dilakukan pelunasan dengan buktiSP2D nomor 931/05844/LS-Pembiayaan/2018. Sehingga saldo Per 31 Desember2018 sebesar Rp0,00. Adapun ikhtisar mutasi utang dana talangan BI terdapat padaLampiran 26.

c. Pendapatan Diterima Dimuka

134


KewajibanJangkaPanjang per31 Desember2018 sebesarRp0,00

Ekuitas per 31Desember2018 sebesarRp10.355.769.565.904,50

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 sebesarRp2.920.399.619,47 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 sebesarRp2.898.793.487,98. Adapun ikhtisar pendapatan diterima dimuka dapat dilihat padatabel berikut :

Tabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI




2 RSUD Soreang (BLUD) (347,488,239.50) (91,231,620.00) (75,200,046.00) (51,323,223.00)

374,638.00

3 RSUD Cicalengka (674,318,508.55) (142,956,644.71) (16,755,183.07)

C.1. BKD-Bidang Pendapatan IPendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.138.992.818,16 pada BKD-Bidang

Pendapatan I merupakan pendapatan Pajak Hotel dan pendapatan Pajak Reklameyang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena masa pajaknya melewatiTahun 2018 yang terdiri dari 1.786 SSPD.

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

Adapun rinciannya terdapat pada Lampiran 27.

C.2. DisperkimtanPendapatan diterima dimuka Disperkimtan per 31 Desember 2018 sebesar

Rp76.399.597,75. Saldo tersebut merupakan hasil pemanfaatan kekayaan daerah(aset) yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa tanah dan retribusi sewa tanahpemakaman.

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

Adapun rinciannya terdapat pada Lampiran 28.

C.3. RSUD MajalayaSaldo Pendapatan diterima dimuka RSUD Majalaya per 31 Desember 2018

sebesar Rp49.904.241,00. Saldo tersebut merupakan pendapatan tahun 2018 yangberasal dari sewa lahan Bank BRI untuk periode 01 April 2018 sampai dengan 31Maret 2020.

C.4. DisnakerSaldo Pendapatan diterima dimuka Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2018

sebesar Rp1.655.102.962,56. Saldo tersebut merupakan saldo pendapatan retribusipemberian IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing) yang melewati tahun 2018.

135


Rincian pendapatan diterima dimuka terdapat pada Lampiran 29.

d. Utang BebanTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI



Utang beban Pemerintah Kabupaten Bandung per 31 Desember 2018 sebesarRp70.503.956.962,00, merupakan utang beban dalam bentuk utang beban pegawaidan utang beban barang dan jasa, yaitu :

Tabel 5.60



No. URAIAN 2018Adapun rincian utang beban pegawai adalah sebagai berikut :1) Utang Beban Pegawai

Utang beban pegawai sebesar Rp19.804.127.942,00 terdapat di semua SKPDdan BLUD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.60



2) Utang Beban Barang dan JasaUtang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp50.699.824.020,00 terdapat di semuaSKPD dan BLUD, yaitu rincian sebagai berikut :

Tabel 5.60



Adapun rincian Utang Beban Pegawai dan utang beban Barang dan Jasaterdapat pada Lampiran 30.

3) Utang Beban Lain-lainUtang Beban Lain-lain sebesar Rp5.000,00 digunakan untuk Transfer UPTDYankes Rancabali kepada pihak Swasta untuk klaim BPJS Persalinan.

e. Utang Jangka Pendek LainnyaTabel 5.99



NO SKPD

Saldo MUTASI



Saldo Utang jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung per 31Desember 2018 sebesar Rp192.128.614,00 sedangkan per 31 Desember 2017sebesar Rp312.010.740,00. utang tersebut terdapat 3 (tiga) UPTD BLUD dan 1 SKPD BLUD, yaitu :1. UPTD Yankes Kecamatan Margaasih ( BLUD) sebesar Rp100,00

136


2. UPTD Yankes Kecamatan Bojongsoang ( BLUD) sebesar Rp70,003. UPTD Yankes Kecamatan Baleendah ( BLUD) sebesar Rp9.000,004. RSUD SOREANG (BLUD) sebesar Rp192.119.444,00

Adapun rincian utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut :

1) UPTD Yankes Kecamatan Margaasih (BLUD)Utang Jangka Pendek Lainnya UPTD Yankes Kecamatan Margaasih (BLUD)sebesar Rp100,00 merupakan utang jangka pendek lainnya karena kekuranganbayar kepada pihak ke tiga berupa pembelian obat-obatan.

2) UPTD Yankes Kecamatan Baleendah (BLUD)Utang Jangka Pendek Lainnya UPTD Yankes Kecamatan Baleendah (BLUD)sebesar Rp9000,00 merupakan utang jangka pendek lainnya karena kekuranganbayar kepada pihak ke tiga berupa pembelian obat-obatan.

3) UPTD Yankes Kecamatan Bojongsoang (BLUD)Utang Jangka Pendek Lainnya UPTD Yankes Kecamatan Bojongsoang (BLUD)sebesar Rp70,00 merupakan utang jangka pendek lainnya karena kekuranganbayar kepada pihak ke tiga berupa pembelian obat-obatan.

4) RSUD SoreangUtang Jangka Pendek Lainnya RSUD Soreang merupakan utang pengadaanaset tetap, dengan nilai sebesar Rp192.119.444,00 per 31 Desember 2018sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp59.209.040,00. Pengadaan asettetap tersebut untuk pembayaran Alat Kedokteran Umum.Saldo Utang tersebut terdiri dari :NO Rp

1- PT. Dos Ni Roha 49.590.020,00

No Kontrak : 027/02-Aldok/BLUD/2018- Medika Cahaya Mandiri 61.000.000,00

No Kontrak : 027/06-Aldok/BLUD/2018- PT. INTERNUSA DUA MEDIKA 46.540.000,00

No Kontrak : 027/07-Aldok/BLUD/2018- PT. Global Systech Medika 12.188.000,00

No Kontrak : 027/04-Aldok/BLUD/2018 - PT. Duta Berkat Abadi 21.120.000,00 No Kontrak : 027/01-Aldok/BLUD/2018 - PT. Muara Sakti 1.681.424,00 No Kontrak : 027/03-Aldok/BLUD/2018

Jumlah 192.119.444,00

Pengadaan Aset/ Pihak Ketiga/ No KontrakAlat Kesehatan/ Alat Kedokteran

5.3.2.2 Kewajiban Jangka PanjangTabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

BERTAMBAH

Kewajiban jangka panjang adalah Utang Jangka Panjang yang harus dibayarkembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, baik utang dalam negerimaupun luar negeri. Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp578.530.986,00.

5.3.3. EKUITASTabel 5.60



No. URAIAN 2018ASET

137


Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masingsebesar Rp10.355.769.565.904,50 dan Rp9.614.546.335.892,00. Nilai ekuitasdijelaskan lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan perubahan ekuitas.

Pendapatan-LO per 31Desember2018 sebesarRp5.391.450.538.373,95.

PendapatanAsli Daerah-LO per 31Desember2018 sebesarRp986.323.662.564,95

5.4 LAPORAN OPERASIONALLaporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannyadibandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1. Pendapatan - LOPendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO,Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Jumlahpendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018sebesar Rp5.391.450.538.373,95. Adapun ikhtisar pendapatan-LO per kelompokpendapatan adalah sebagai berikut :



URAIAN %

PENDAPATAN - LO 5,391,450,538,373.95 5,216,930,094,430.04 174,520,443,943.91 3.35PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 986,323,662,564.95 989,652,047,324.25 (3,328,384,759.30) (0.34)PENDAPATAN TRANSFER - LO 3,657,491,873,876.00 3,550,440,918,736.00 107,050,955,140.00 3.02LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 747,635,001,933.00 676,837,128,369.79 70,797,873,563.21 10.46

SALDO 2018

SALDO 2017

KENAIKAN/(PENURUNAN)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LOPendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp986.323.662.564,95 meliputi pendapatan pajak daerah-LO,pendapatan retribusi daerah-LO, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan-LO, dan lain-lain PAD yang sah-LO. Adapun ikhtisar pendapatan aslidaerah-LO per jenis adalah sebagai berikut:

138


PendapatanPajak Daerah-LO per 31Desember2018 sebesarRp500.318.151.772,10

PendapatanRetribusiDaerah-LOper 31Desember2018 sebesarRp26.636.507.908,82

PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerah yangDipisahkan-LO

Tabel 5.111IKHTISAR PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO PER JENIS PENDAPATAN


URAIAN %

PENDAPATAN - LOPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 986,323,662,564.95 989,652,047,324.25 (3,328,384,759.30) (0.34)Pendapatan Pajak Daerah - LO 500,318,151,772.10 516,395,305,896.14 (16,077,154,124.04) (3.11)Pendapatan Retribusi Daerah - LO 26,636,507,908.82 20,233,242,095.21 6,403,265,813.61 31.65

72,261,294,483.96 68,800,347,450.52 3,460,947,033.44 5.03

Lain-lain PAD Yang Sah - LO 387,107,708,400.07 384,223,151,882.38 2,884,556,517.69 0.75

SALDO 2018

SALDO 2017


Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

1. Pendapatan Pajak Daerah-LOPendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp500.318.151.772,10 terdiri dari:



URAIAN %

PENDAPATAN - LO 5,391,450,538,373.95 5,216,930,094,430.04 174,520,443,943.91 3.35PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 986,323,662,564.95 989,652,047,324.25 (3,328,384,759.30) (0.34)PENDAPATAN TRANSFER - LO 3,657,491,873,876.00 3,550,440,918,736.00 107,050,955,140.00 2.40LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 747,635,001,933.00 676,837,128,369.79 70,797,873,563.21 10.46SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 504,868,153.00 408,901,048,140.00 (408,396,179,987.00) 10.46

SALDO 2018

SALDO 2017


2. Pendapatan Retribusi Daerah-LOPendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp26.636.507.908,82 merupakanpendapatan retribusi daerah yang terdiri dari :



URAIAN %


SALDO 2018

SALDO 2017


3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

139


per 31Desember2018 sebesarRp72.261.294.483,96

Lain-lainPendapatanAsli Daerahyang Sah -LOper 31Desember2018 sebesarRp387.107.708.400,07

PendapatanTransfer-LOper 31Desember2018 sebesarRp3.657.491.873.876,00

Tabel 5.114IKHTISAR PENDAPATAN HASIL PENGELOLAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LO

PER OBYEK PENDAPATANTahun Anggaran 2018 dengan Perbandingan Tahun Anggaran 2017

URAIAN %

PENDAPATAN - LOPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

72,261,294,483.96 68,800,347,450.52 3,460,947,033.44 5.03

72,261,294,483.96 68,800,347,450.52 3,460,947,033.44 5.03

SALDO 2018

SALDO 2017


Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TahunAnggaran 2018 sebesar Rp72.261.294.483,96 merupakan operasional pendapatanhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang sudah menjadi hakPemerintah Kabupaten Bandung yang telah diakui sebagai penambah ekuitasselama periode tahun anggaran 2018 dan tidak perlu dibayar kembali olehPemerintah Kabupaten Bandung kepada pihak lain, dengan rincian sebagaiberikut:- Penerimaan bagian laba atas penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) sebesar Rp5.559.481.769,75;- Penerimaan Deviden atas penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Sebesar

Rp61.485.899.120,00;- Penerimaan bagian laba atas penyertaan modal kepada PT. Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) sebesar Rp5.010.175.675,37;- Penerimaan bagian laba atas penyertaan modal kepada PT.Citra Bangun

Selaras sebesar Rp205.737.918,84

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LOLain-lain pendapatan asli daerah-LO tahun 2018 sebesar Rp387.107.708.400,07.Adapun rincian Lain-lain PAD yang sah per obyek adalah sebagai berikut :



URAIAN %


SALDO 2018

SALDO 2017


5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Pendapatan transfer-LO tahun anggaran 2018 sebesar

Rp3.657.491.873.876,00 merupakan pendapatan transfer yang sudah menjadi hakPemerintah Kabupaten Bandung yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selamaperiode tahun anggaran 2018 dan tidak perlu dibayar kembali oleh PemerintahKabupaten Bandung kepada pihak lain. Adapun ikhtisar pendapatan transfer-LO perjenis pendapatan adalah sebagai berikut:

140


PendapatanTransferPemerintahPusat-LO per31 Desember2018 sebesarRp3.137.666.226.435,00

Tabel 5. 116IKHTISAR LAPORAN OPERASIONAL PENDAPATAN TRANSFER PER JENIS PENDAPATAN


URAIAN %

PENDAPATAN - LOPENDAPATAN TRANSFER - LO 3,657,491,873,876.00 3,550,440,918,736.00 107,050,955,140.00 3.02Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 3,137,666,226,435.00 3,009,662,895,582.00 128,003,330,853.00 4.25Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 34,250,000,000.00 0.00 34,250,000,000.00 0.00Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 455,685,632,500.00 421,607,066,154.00 34,078,566,346.00 8.08Bantuan Keuangan - LO 29,890,014,941.00 119,170,957,000.00 (89,280,942,059.00) (74.92)

SALDO 2018

SALDO 2017


1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LOPendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp3.137.666.226.435,00. Adapunrincian operasional pendapatan transfer pemerintah pusat per obyek sebagaiberikut:

Tabel 5. 117IKHTISAR PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO PER OBYEK PENDAPATAN


URAIAN %

PENDAPATAN - LOPENDAPATAN TRANSFER - LOPendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 3,137,666,226,435.00 3,009,662,895,582.00 128,003,330,853.00 4.25 Bagi Hasil Pajak - LO 144,933,549,485.00 132,414,794,380.00 12,518,755,105.00 9.45 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO 195,510,310,644.00 176,808,511,261.00 18,701,799,383.00 10.58 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 2,060,202,697,000.00 2,059,845,225,000.00 357,472,000.00 0.02 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 155,348,717,215.00 93,254,506,200.00 62,094,211,015.00 66.59 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO 581,670,952,091.00 547,339,858,741.00 34,331,093,350.00 6.27

SALDO 2018

SALDO 2017


a. Bagi Hasil Pajak-LOJumlah operasional bagi hasil pajak tahun 2018 sebesar Rp144.933.549.485,00dengan rincian sebagai berikut:Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO 71,494,098,717.00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO 12,283,374,606.00

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO 109,738,125.00

57,691,068,608.00 Bagi Hasil untuk Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan - LO 3,355,269,429.00

Jumlah 144,933,549,485.00

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LOJumlah bagi hasil bukan pajak-LO tahun 2018 sebesar Rp195.510.310.644,00dengan rincian sebagai berikut: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO 154,724,880.00

Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO 13,503,336.00

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO 374,383,161.00 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO 701,234,591.00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO 4,944,070,438.00

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO 5,908,065,237.00

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO 172,184,675,001.00

Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau - LO 11,229,654,000.00 Jumlah 195,510,310,644.00

c. Dana Alokasi Umum-LOSesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, jumlah operasionaldana alokasi umum tahun 2018 sebesar Rp2.060.202.697.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus Fisik-LOSesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 operasional dana

141


PendapatanTransferPemerintahPusatLainnya-LOper 31Desember2018 sebesarRp34.250.000.000,00

PendapatanTransferPemerintahDaerahLainnya-LOper 31Desember2018 sebesarRp455.685.632.500,00

BantuanKeuangan-LOper 31Desember2018 sebesarRp29.890.014.941,00

alokasi khusus fisik tahun 2018 sebesar Rp155.348.717.215,00. Adapun rincianper obyek sebagai berikut: DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO 37,586,655,867.00

DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO 19,923,626,443.00

DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO 2,624,057,100.00 DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO 2,046,862,000.00

DAK Bidang Kesehatan - LO 19,507,605,216.00

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO 1,502,903,500.00

DAK Bidang Perdagangan - LO 636,099,000.00

DAK Bidang Pertanian - LO 6,561,765,122.00

DAK Bidang Pendidikan - LO 64,959,142,967.00 Jumlah 155,348,717,215.00

e. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LOSesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 operasional danaalokasi khusus non fisik tahun 2018 sebesar Rp581.670.952.091,00. Adapunrincian per obyek sebagai berikut: Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD-LO 31,843,400,000.00

Tunjangan Profesi Guru-LO 491,770,296,730.00

Bantuan Operasional Kesehatan-LO 42,786,301,554.00

Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO 7,904,185,221.00

Tambahan Khusus Guru-LO 3,602,745,000.00

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO 3,764,023,586.00

Jumlah 581,670,952,091.00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LOPendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LO sebesar Rp34.250.000.000,00merupakan dana ini merupakan dana insentif daerah atas perolehan opini wajartanpa pengecualian (WTP) pada LKPD Tahun 2017 dan penetapan APBD 2018tepat waktu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LOPendapatan transfer Pemerintah daerah lainnya-LO sebesarRp455.685.632.500,00.

Tabel 5. 118IKHTISAR LAPORAN OPERASIONAL PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA PER OBYEK PENDAPATANTahun Anggaran 2018 dengan Perbandingan Tahun Anggaran 2017

URAIAN %

PENDAPATAN - LOPENDAPATAN TRANSFER - LO

455,685,632,500.00 421,607,066,154.00 34,078,566,346.00 8.08 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO 455,685,632,500.00 421,607,066,154.00 34,078,566,346.00 8.08

SALDO 2018

SALDO 2017


Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Adapun rincian pendapatan transfer pemerintah daerah-LO per obyek adalahsebagai berikut:



URAIAN %


SALDO 2018

SALDO 2017


4. Bantuan Keuangan-LOBantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentukuang antar pemerintah daerah atau kepada partai politik dengan tujuan untuk

142


Lain-lainPendapatanDaerah YangSah-LO per31 Desember2018 sebesarRp747.635.001.933,00

PendapatanHibah-LO per31 Desember2018 sebesarRp431.248.422.567,00

mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah diwilayah tertentu dalam rangkameningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umummaupun bersifat khusus, yang sifat tidak mengikat secara terus menerus, kecualiditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah operasionalbantuan keuangan di Tahun 2018 sebesar Rp29.890.014.941,00 merupakanbantuan dari Provinsi yang dialokasikan pada beberapa SKPD dan digunakanpada sepuluh program dan tiga belas kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 5. 119IKHTISAR ALOKASI BANTUAN KEUANGANPeriode Sampai Dengan 31 Desember 2018

No. SKPD PROGRAM1 BKD

2 INSPEKTORAT

3 SETDA Pendidikan Politik Masyarakat4 DINKES Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5 DISDIK

6 DPUPR Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan7 DISTAN Peningkatan Kesejahteraan Petani

8 RSUD MAJALAYA

9 DPMD

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Wajib Belanjar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Dari Bantuan keuangan sebesar Rp29.890.014.941,00 hanya terserap sebesarRp29.586.581.573,00 dan sisanya sebesar Rp303.433.368,00 menjadi bagian dariSilpa Tahun 2018.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LOLain-lain pendapatan daerah yang sah- LO tahun anggaran 2018 sebesar

Rp747.635.001.933,00 merupakan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sahyang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah diakui sebagaipenambah ekuitas selama periode tahun anggaran 2018 dan tidak perlu dibayarkembali oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada pihak lain, yaitu berupaoperasional pendapatan hibah dari Pemerintah dan operasional pendapatan lainnya.Adapun ikhtisar lain-lain pendapatan yang sah-LO per jenis adalah sebagai berikut:

143


Tabel 5. 120IKHTISAR LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LO PER JENIS PENDAPATAN


URAIAN %

PENDAPATAN - LOLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 747,635,001,933.00 676,837,128,369.79 70,797,873,563.21 10.46 Pendapatan Hibah - LO 431,248,422,567.00 427,422,879,369.79 3,825,543,197.21 0.90 Pendapatan Lainnya - LO 56,918,159,366.00 0.00 56,918,159,366.00 0.00 Pendapatan Dana Desa-LO 259,468,420,000.00 249,414,249,000.00 10,054,171,000.00 4.03

SALDO 2018

SALDO 2017


1. Pendapatan hibah-LO di tahun 2018 sebesar Rp431.248.422.567,00 merupakanpendapatan dari dana BOS, dropping barang berupa aset dan persediaan yaitusebagai berikut:



URAIAN

PENDAPATAN - LO 5,391,450,538,373.95 5,216,930,094,430.04 174,520,443,943.91PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 986,323,662,564.95 989,652,047,324.25 (3,328,384,759.30)PENDAPATAN TRANSFER - LO 3,657,491,873,876.00 3,550,440,918,736.00 107,050,955,140.00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 747,635,001,933.00 676,837,128,369.79 70,797,873,563.21SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 504,868,153.00 408,901,048,140.00 (408,396,179,987.00)

SALDO 2018

SALDO 2017


a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LOPendapatan hibah dari pemerintah-LO tahun 2018 sebesarRp55.196.598.357,00 terdiri dari:DINAS PENDIDIKAN 9,655,338,000.00

DINAS KESEHATAN 30,998,573,299.00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 298,184,350.00

DINAS SOSIAL 420,009,716.00

DP2KBP3A 2,517,620,753.00

DINAS PERHUBUNGAN 109,105,500.00

DPMTSP 12,076,343.00

DINAS PERTANIAN 8,819,690,396.00

BADAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) 2,366,000,000.00

Jumlah 55,196,598,357.00

Adapun penjelasan pendapatan hibah-LO sebesar Rp 55.196.598.357, sebagaiberikut :1) Dinas Pendidikan sebesar Rp.9.655.338.000,00 merupakan pendapatan

hibah dari APBN (Blockgrant) berupa Gedung dan Bangunan sebesarRp8.947.187.109,00, Peralatan Mesin sebesar Rp160.786.000,00,Renovasi Gedung sebesar Rp409.502.191,00 dan Extra Comptablesebesar Rp137.746.000,00 dan saldo kas Blockgrant sebesarRp116.700,00.

2) Dinas Kesehatan sebesar Rp30.998.573.299,00 merupakan hibah dariDinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.844.875.700,00,Penerimaan Bantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesiaberupa Alat Laboratorium Mikrobiologi dan Alat Pasca Panen tanaman obatmasing-masing sebesar Rp497.728.000,00 dan Rp1.155.110.000,00 sertadroping obat-obatan sebesar Rp25.500.859.599,00 berdasarkan BASTnomor KN.02.07/05/398.1/2018.

3) BPBD sebesar Rp298.184.350,00 merupakan penerimaan hibah dari APBNBNPB Pusat berdasarkan BAST nomor 016/DSP-103/DE-II/BNPB/6/2018berupa uang dan hibah berupa barang untuk diserahkan kepadamasyarakat pada kegiatan bantuan dana siap pakai siaga darurat bencana

144


banjir, longsor dan angin kencang/puting beliung.4) Dinas Sosial sebesar Rp420.009.716,00 merupakan penerimaan hibah dari

Dinsos Provinsi Jawa Barat berdasarkan BAST nomor 032/TBPB/APBD/XI/2018 berupa barang logistik untuk kegiatan bantuan penanggulanganbencana di wilayah Kabupaten Bandung.

5) DP2KBP3A sebesar Rp2.517.620.753,00 merupakan penerimaan hibahAPBN BKKBN Provinsi berdasarkan BAST nomor /SP.03.06/J.I/2018berupa barang logistik alat kesehatan, alkon dan non alkon.

6) Dishub sebesar Rp109.105.500,00 merupakan penerimaan hibah dariprovinsi berupa kendaraan Roda empat berdasarkan BAST Nomor :027/2750/T.Darat.

7) DPMPTSP sebesar Rp12.076.343,00 merupakan penerimaan hibah barangdari Badan Kordinasi Penanaman Modal berdasarkan BAST nomor022/812/DPMPTSP/VII/2018 berupa Unit Peralatan Komputer yang terdiridari komputer, printer dan ups.

8) Dinas Pertanian sebesar Rp8.819.690.396,00 merupakan penerimaanhibah barang dari Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesinterdiri dari traktor, pompa air, cultivator dan automatic handsprayerberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima HasilPekerjaan (BAP-STHP). Adapun rincian dapat dilihat pada Lampiran 31.

9) Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp2.366.000.000,00 merupakanpenerimaan hibah dari Pemerintah Pusat berupa proyek pembangunan AirMinum USAID dan sanitasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman dan Pertanahan.

b. Pendapatan Dana BOS SD-LOPendapatan dana BOS SD-LO pada tahun 2018 untuk SD/SDLB (negeri danswasta) sebesar Rp275.256.000.000,00. Jumlah tersebut sesuai denganNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOS APBN antara Kepala DinasProvinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, rincianpenyaluran dana per triwulan adalah sebagai berikut:


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Penentuan sekolah penerima dan jumlah siswa Dana BOS berdasarkan daridata Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang di-entry oleh masing-masingsekolah secara online. Dana tersebut langsung di transfer dari Rerkening KasUmum Daerah Provinsi Jawa Barat ke rekening sekolah masing-masing.Adapun jumlah sekolah penerima BOS SD adalah 1.326 (seribu tiga ratus duapuluh enam) SD.

c. Pendapatan Dana BOS SMP-LOPendapatan dana BOS SD-LO pada tahun 2018 untukSMP/SMPLB/SMPT/SATAP (negeri dan swasta) sebesar Rp72.159.200.000,00.Jumlah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOSAPBN antara Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas PendidikanKabupaten Bandung, rincian penyaluran dana per triwulan adalah sebagaiberikut:

145


PendapatanLainnya-LOper 31Desember2018 sebesarRp56.918.159


1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Penentuan sekolah penerima dan jumlah siswa Dana BOS berdasarkan daridata Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang di-entry oleh masing-masingsekolah secara online. Dana tersebut langsung di transfer ke rekening sekolahmasing-masing melalui Dinas Provinsi Jawa Barat. Adapun jumlah sekolahpenerima BOS adalah 77 SMP.

Pendapatan Hibah-LO yang diakui yaitu Dana BOS APBN sebesarRp347.415.200.000,00 yang disalurkan ke Sekolah Negeri yang terdiri dari SDNegeri sebesar Rp275.256.000.000,00 dan SMP Negeri sebesarRp72.159.200.000,00 dengan rincian Sebagai Berikut:

Adapun saldo sebesar Rp51.517.259,00 yang berada pada rekening dan kassekolah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaanserta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SatuanPendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Point (B)pelaksanaan dan penatausahaan nomor 7 dalam hal sampai denganberakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satdikdas Negeri,maka BOS tersebut tidak disetor ke RKUD Kabupaten/Kota dan digunakan olehSatdikdas Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuaidengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

d. Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan hibah pemerintah daerah lainnya sebesar Rp8.500.00,00merupakan hibah dari BNP2TKI kepada DISNAKER berupa mesin finger print,PC, dan kamera.

e. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LOJumlah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta DalamNegeri-LO pada Tahun 2018 sebesar Rp28.628.124.210,00, terdiri dari :1) RSUD Soreang sebesar Rp864.992,00 merupakan saldo beserta bunga

yang diterima atas hibah CSR dari BJB tahun 2017 yang belum digunakanseluruhnya;

2) Kecamatan Ciwidey sebesar Rp56.140.219,00 merupakan penerimaanhibah CSR dari BJB berupa alat permainan edukatif sebesarRp25.000.000,00 dan dari GEO DIPA Energi berupa perbaikan Toiletsebesar Rp31.140.219,00;

3) DPUPR sebesar Rp78.700.000,00 merupakan penerimaan hibah dari PT.Siklon Energi Nusantara berdasarkan BAST nomor 230/Prod/SJ/XII/2018berupa lampu AC HP Series;

4) Disperkimtan sebesar Rp25.640.418.999,00 merupakan Hibah dariPengembang berupa tanah Fasos Fasum (Fasilitas Sosial dan FasilitasUmum).

146


.366,00PendapatanDana Desa-LO per 31Desember2018 sebesarRp259.468.420.000,00

Beban per 31Desember2018 sebesarRp4.638.758.437.662,56

BebanPegawai-LOper 31Desember2018 sebesarRp2.030.430.357.661,00

5) Dispora sebesar Rp2.702.000.000,00 merupakan Bantuan CSR dari BJBberupa uang untuk Rehabilitasi Stadion Olah Raga Jalak Harupat dalampelaksanaan ASIAN GAMES 2018.

6) Sekretariat Daerah bagian Kominfo sebesar Rp150.000.000,00 merupakanBantuan CSR dari BJB berupa pembuatan Buku Coffe Table Sabilulungan.

2. Pendapatan Lainnya-LO tahun 2018 sebesar Rp56.918.159.366,00, merupakanPendapatan dari Bonus Produksi Panas Bumi yang ada di Kawasan PemerintahKabupaten Bandung.

3. Pendapatan Dana Desa-LO tahun 2018 sebesar Rp259.468.420.000,00merupakan alokasi dana desa dari APBN dengan pelaksanaan pencairansebanyak 3 (tiga) tahap Adapun rincian pencairan sebagai berikut :



URAIAN

PENDAPATAN - LO 5,391,450,538,373.95PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 986,323,662,564.95PENDAPATAN TRANSFER - LO 3,657,491,873,876.00

SALDO 2018

5.4.2. BebanBeban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih. Beban terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa,beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban hibah, beban bantuan sosial,beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain danbeban transfer. Jumlah beban yang tahun 2018 sebesar Rp4.638.758.437.662,56.Adapun ikhtisar Beban per kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 121IKHTISAR BEBAN PER KELOMPOK BEBAN


URAIAN

BEBAN 4,638,758,437,662.56 4,562,243,115,773.68 76,515,321,888.88Beban Pegawai - LO 2,030,430,357,661.00 2,032,238,763,505.00 (1,808,405,844.000Beban Persediaan 282,928,784,784.56 460,248,080,851.78 (177,319,296,067.220Beban Jasa 943,996,300,677.09 693,529,579,220.61 250,466,721,456.48Beban Pemeliharaan 43,719,180,989.00 44,942,971,724.63 (1,223,790,735.630Beban Perjalanan Dinas 94,436,629,898.00 89,333,331,705.00 5,103,298,193.00Beban Bunga 0.00 0.00 0.00Beban Subsidi 0.00 0.00 0.00Beban Hibah 271,354,213,619.00 197,439,309,502.00 73,914,904,117.00Beban Bantuan Sosial 252,500,000.00 576,500,000.00 (324,000,000.000Beban Penyusutan dan Amortisasi 366,183,601,299.83 435,121,602,222.00 (68,938,000,922.170Beban Penyisihan Piutang 23,776,950,091.41 25,836,222,730.22 (2,059,272,638.809Beban Lain-lain 26,881,994,142.67 41,333,037,412.44 (14,451,043,269.770Beban Transfer 554,797,924,500.00 541,643,716,900.00 13,154,207,600.00

SALDO 2018

SALDO 2017


5.4.2.1 Beban PegawaiBeban pegawai merupakan beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yangdiberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai yangdipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan ataspekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan denganpembentukan modal. Jumlah beban pegawai sebesar Rp2.030.430.357.661,00 terdiridari :

147


BebanPersediaanper 31Desember2018 sebesarRp282.928.784.784,56

Beban Jasa31 Desember2018 sebesarRp943.996.300.677,09

Tabel 5. 122IKHTISAR BEBAN PEGAWAI


No. URAIAN 2018 2017KENAIKAN

(%)PENURUNAN

1 Beban Gaji dan Tunjangan-LO 1,665,283,457,465.00 1,208,206,309,368.00 457,077,148,097.00 37.832 Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO 297,886,168,751.00 710,671,704,187.00 (412,785,535,436.00) (58.08)3

9,813,120,000.00 6,453,120,000.00 3,360,000,000.00 52.074 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO 19,088,973,712.00 16,631,608,020.00 2,457,365,692.00 14.785 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO 1,404,986,602.00 520,865,595.00 884,121,007.00 169.746 Beban Uang Lembur-LO 4,942,448,624.00 5,419,235,550.00 (476,786,926.00) (8.80)7 Beban Belanja Pegawai BLUD-LO 32,011,202,507.00 35,002,708,241.00 (2,991,505,734.00) (8.55)8 Beban Tambahan Penghasilan Non PNS BLUD-LO 0.00 239,758,000.00 (239,758,000.00) (100.00)9 Beban Pegawai Dana BOS-LO 0.00 49,093,454,544.00 (49,093,454,544.00) (100.00)

Jumlah 2,030,430,357,661.00 2,032,238,763,505.00 (1,808,405,844.00) (0.09)

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO

5.4.2.2 Beban PersediaanBeban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-

barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah beban persediaan sebesarRp282.928.784.784,56 terdiri dari :

Tabel 5.123IKHTISAR BEBAN PERSEDIAAN



(%)PENURUNAN

1 Beban Bahan Pakai Habis 145,989,452,777.36 111,497,604,829.50 34,491,847,947.86 30.942 Beban Persediaan Bahan/ Material 65,932,105,910.20 284,988,232,554.28 (219,056,126,644.08) (76.86)3 Beban Makanan dan Minuman 55,704,399,207.00 54,136,197,633.00 1,568,201,574.00 2.904 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 2,546,478,350.00 2,422,340,645.00 124,137,705.00 5.125 Beban Pakaian Kerja 2,873,987,400.00 2,625,695,240.00 248,292,160.00 9.466 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5,849,031,220.00 4,968,123,950.00 880,907,270.00 17.737

4,033,329,920.00 (390,114,000.00) 4,423,443,920.00 (1,133.88)Jumlah 282,928,784,784.56 460,248,080,851.78 (181,742,739,987.22) (39.49)

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Adapun rincian Beban Persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 32

5.4.2.3 Beban JasaBeban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan entitas. Jumlah beban jasa sebesar Rp943.996.300.677,09 merupakan nilaibeban jasa yang diperoleh dan dipengaruhi oleh beberapa aktivitas operasional bebanjasa diantaranya Beban Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet, Surat Kabar, Jasa PihakKe-Tiga, dan Premi Asuransi, berikut rinciannya :

148


BebanPemeliharaanper 31Desember2018 sebesarRp43.719.80.989,00

BebanPerjalananDinas per 31Desember2018 sebesarRp94.436.629.898,00

Beban Hibahper 31Desember2018 sebesarRp271.354.213.619,00

Tabel 5. 124IKHTISAR BEBAN JASATahun Anggaran 2018

No. URAIAN 2018 2017

1 Beban Jasa Kantor 109,357,314,204.49 120,905,468,917.03 (11,548,154,712.54)2 Beban Premi Asuransi 30,977,892,987.00 32,250,552,028.00 (1,272,659,041.00)3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12,811,572,407.11 11,197,134,719.80 1,614,437,687.314 Beban Sewa Sarana Mobilitas 1,731,852,610.00 1,442,014,500.00 289,838,110.005 Beban Sewa Alat Berat 10,000,000.00 3,000,000.00 7,000,000.006 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,968,453,575.00 3,594,101,039.00 374,352,536.007 Beban Jasa Konsultasi 43,514,324,281.00 56,841,804,382.00 (13,327,480,101.00)8 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 223,800,000.00 211,891,000.00 11,909,000.009 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 17,855,079,982.00 29,178,499,804.00 (11,323,419,822.00)

10 Beban Honorarium PNS - LO 15,243,617,522.00 50,722,923,909.00 (35,479,306,387.00)11 Beban Honorarium Non PNS - LO 118,356,359,436.00 72,653,298,612.00 45,703,060,824.0012 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3,933,245,000.00 2,533,700,000.00 1,399,545,000.0013 Beban Barang Dana BOS 16,219,965,556.00 230,927,458,149.00 (214,707,492,593.00)14 Beban Barang dan Jasa BLUD 213,369,422,857.49 55,974,441,895.82 157,394,980,961.6715

26,949,303,200.00 24,195,280,618.00 2,754,022,582.0016 Beban BOP PAUD 105,000,000.00 0.00 105,000,000.0017 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS 52,351,589,949.00 0.00 52,351,589,949.0018 Beban Jasa Profesi-LO 40,621,273,580.00 0.00 40,621,273,580.0019 Beban BOP Penyuluh-LO 272,000,000.00 0.00 272,000,000.0020

14,985,938,907.00 0.00 14,985,938,907.0021 Beban Penghargaan untuk ASN Berprestasi-LO 300,000,000.00 0.00 300,000,000.0022 Beban Barang dan Jasa Dana BOS-LO 220,838,294,623.00 0.00 220,838,294,623.00

JUMLAH 943,996,300,677.09 692,631,569,573.65 251,364,731,103.44


Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS-LO

5.4.2.4 Beban PemeliharaanBeban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisinormal. Jumlah beban pemeliharaan sebesar Rp43.719.180.989,00.Adapun rincian penambahan dan pengurangan beban pemeliharaan per obyeksebagai berikut:

Tabel 5. 125IKHTISAR BEBAN PEMELIHARAAN



1 Beban Jasa Service 3,379,579,544.00 2,884,387,869.00 495,191,675.002 Beban Penggantian Suku Cadang 7,834,472,713.00 4,496,278,231.00 3,338,194,482.003 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9,395,032,814.00 2,881,395,108.00 6,513,637,706.004 Beban Jasa KIR 22,434,911.00 5,850,000.00 16,584,911.005 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 450,880,773.00 205,319,510.00 245,561,263.006 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 408,553,300.00 750,869,520.00 (342,316,220.00)7 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2,099,698,161.00 5,350,707,260.00 (3,251,009,099.00)8 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 8,827,467,748.00 (214,518,084,205.37) 223,345,551,953.379 Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2,684,045,907.00 208,838,716,430.00 (206,154,670,523.00)

10 Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 130,190,000.00 1,991,043,100.00 (1,860,853,100.00)11 Beban Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 2,019,935,500.00 1,321,817,800.00 698,117,700.0012 Beban Pemeliharaan Penataan Infrastruktur 779,256,345.00 10,788,280,469.00 (10,009,024,124.00)13 Beban Pemeliharaan Halaman Kantor 1,115,025,186.00 572,485,525.00 542,539,661.0014 Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan 109,655,000.00 2,500,000.00 107,155,000.0015 Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana 2,358,564,552.00 5,103,937,308.00 (2,745,372,756.00)16 Beban Pemeliharaan Komputer & Jaringan 2,104,388,535.00 394,149,800.00 1,710,238,735.0017 Beban Pemeliharaan Drainase, Irigasi dan Jaringan 0.00 13,784,218,000.00 (13,784,218,000.00)18 Beban Pemeliharan Tanah 0.00 89,100,000.00 (89,100,000.00)

JUMLAH 43,719,180,989.00 44,942,971,724.63 (1,223,790,735.63)


5.4.2.5 Beban Perjalanan DinasBeban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Jumlah beban perjalanandinas sebesar Rp94.436.629.898,00. Adapun rincian beban perjalanan dinas perobyek sebagai berikut:

149


BebanBantuan

URAIAN %

BEBANBeban Perjalanan Dinas 94,436,629,898.00 89,333,331,705.00 (5,103,298,193.00) (5.71)Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44,680,087,962.00 39,509,435,754.00 (5,170,652,208.00) (13.09)Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 49,579,705,642.00 44,554,076,701.00 (5,025,628,941.00) (11.28)Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 176,836,294.00 5,269,819,250.00 5,092,982,956.00 96.64

SALDO 2018

SALDO 2017


5.4.2.6 Beban HibahBeban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau

jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat danorganisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Jumlah bebanhibah sebesar Rp271.354.213.619,00. Adapun rincian beban hibah per obyek sebagaiberikut :

Tabel 5. 126IKHTISAR BEBAN HIBAH

Periode 31 Desember 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2017

No. URAIAN 2018 2017KENAIKAN/

(PENURUNAN)1 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah 0.00 119,613,304,502.00 (119,613,304,502.00)2 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 40,817,690,396.00 0.00 40,817,690,396.003 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 47,764,871,000.00 66,100,003,750.00 (18,335,132,750.00)4

15,874,060,000.00 11,726,001,250.00 4,148,058,750.005

166,897,592,223.00 0.00 166,897,592,223.00271,354,213,619.00 197,439,309,502.00 73,914,904,117.00

Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kotaBeban Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kpd Pihak KeTiga/Masyarakat-LO

Adapun penjelasan tabel diatas sebagai berikut :1. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp40.817.690.396,00

merupakan hibah uang atau barang berupa peralatan dan mesin alat-alat pertanianyang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk diserahkan kepadamasyarakat/pihak ketiga masing-masing sebesar Rp31.998.000.000,00 dansebesar Rp8.819.690.396,00.

No. URAIAN LRABEBAN HIBAH KPD KEL. MASYA

LOBERTAMBAH BERKURANG

1 DINAS PERTANIAN 31,998,000,000.00 8,819,690,396.00 0.00 40,817,690,396.00 JUMLAH 31,998,000,000.00 8,819,690,396.00 0.00 40,817,690,396.00

2. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp47.764.871.000,00.3. Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

sebesar Rp15.874.060.000,00 yang direkomendasi Dinas Pendidikan denganrincian sebagai berikut:Hibah BOS jenjang SMP 5,215,115,000.00 Hibah BOS jenjang SMP dan MTSS 1,289,230,000.00 Hibah BOS jenjang SD dan MIS 676,760,000.00

Hibah BOS jenjang SD, MIS, SMP, MTSS 7,592,855,000.00 HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PAKET C 1,100,100,000.00

Jumlah 15,874,060,000.00

4. Beban Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak KeTiga/Masyarakatsebesar Rp166.897.592.223,00, Berikut SKPD yang memberikan hibah kepadamasyarakat, yaitu :

Tabel 5. 127IKHTISAR BEBAN HIBAH BARANG DAN JASA

150


Sosial per 31Desember2018 sebesarRp252.500.000,00

BebanPenyusutandanAmortisasi per31 Desember2018 sebesarRp366.183.601.299,83

BebanPenyisihanPiutang per31 Desember2018 sebesarRp23.776.950.091,41



1 DINAS PENDIDIKAN 31,351,063,851.00 0.00 31,351,063,851.002 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 189,389,000.00 0.00 189,389,000.003 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 98,469,160,559.00 0.00 98,469,160,559.004 DINAS SOSIAL 172,876,000.00 0.00 172,876,000.005 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 6,230,114,950.00 0.00 6,230,114,950.006 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3,927,392,250.00 0.00 3,927,392,250.007 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,668,703,339.00 0.00 1,668,703,339.008 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, P3 ANAK 46,000,000.00 0.00 46,000,000.009 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3,477,851,000.00 0.00 3,477,851,000.0010 DINAS PERTANIAN 20,815,466,274.00 0.00 20,815,466,274.0011 BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD) 304,500,000.00 0.00 304,500,000.0012 BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 198,075,000.00 0.00 198,075,000.0013 KECAMATAN RANCABALI 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00

JUMLAH 166,897,592,223.00 0.00 166,897,592,223.00


5.4.2.7 Beban Bantuan SosialBeban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk

uang/barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ataumasyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuanuntuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Jumlah beban bantuan sosialsebesar Rp252.500.000,00, beban ini muncul karena adanya :- korban angin puting beliung;- korban longsor;- korban banjir dan;- korban pasca bencana kebakaran.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan AmortisasiBeban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masamanfaat aset yang bersangkutan, sedangkan beban amortisasi digunakan untukmencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Jumlahbeban penyusutan sebesar Rp366.183.601.299,83.

Tabel 5. 128IKHTISAR BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI



(%)PENURUNAN

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 43,093,359,720.00 262,253,275,214.63 (219,159,915,494.63) (83.57)2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 41,561,242,689.83 27,003,623,189.37 14,557,619,500.46 53.913 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan 278,457,353,951.00 145,755,596,333.00 132,701,757,618.00 91.044 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 26,362,754.00 17,533,258.00 8,829,496.00 50.365 Beban Penyusutan Aset Lainnya 3,045,282,185.00 91,574,227.00 2,953,707,958.00 3,225.48

JUMLAH 366,183,601,299.83 435,121,602,222.00 (68,938,000,922.17) (15.84)

Adapun rincian beban penyusutan per obyek terdapat pada Lampiran 33.

5.4.2.9 Beban Penyisihan PiutangBeban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Jumlahbeban penyisihan piutang sebesar Rp23.776.950.091,41. Adapun rincian bebanpenyisihan piutang per obyek sebagai berikut:

Tabel 5. 129IKHTISAR BEBAN PENYISIHAN PIUTANG


151


Beban Lain-lain per 31Desember2018 sebesarRp26.881.994.142,67


(%)PENURUNAN

1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 25,588,865,258.33 25,748,663,257.02 (159,797,998.69) (0.62)2 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (138,826,047.33) 476,761,043.97 (615,587,091.30) (129.12)3 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya (43,859,184.98) 152,336,619.36 (196,195,804.34) (128.79)4 Beban Penyisihan Jasa Layanan Umum BLUD 1,150,138,510.62 718,342,820.64 431,795,689.98 60.115 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (64,673,440.00) 0.00 (64,673,440.00) 0.006 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31,324.77 234,559.23 (203,234.46) (86.65)7 Beban Penyisihan Piutang Asuransi (2,709,090,910.00) 0.00 (2,709,090,910.00) 0.008 Beban Penyisihan Piutang Taspen (1,145,000.00) (1,245,212,500.00) 1,244,067,500.00 (99.91)9 Beban Penyisihan Piutang Uang Duka Wafat Pegawai (4,490,420.00) (14,903,070.00) 10,412,650.00 (69.87)

JUMLAH 23,776,950,091.41 25,836,222,730.22 (2,059,272,638.81) (7.97)

1. Beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp25.588.865.258,33 terdiri dari:Beban Penyisihan Pajak Non PBB dan BPHTB 47,676,956.00 Beban Penyisihan PBB P2 dan BPHTB 25,541,188,302.33

JUMLAH 25,588,865,258.33

2. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp138.826.047,33)merupakan beban penyisihan piutang yang muncul karena adanyanya :

URAIAN SKPD

BEBAN

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (138,826,047.33)

Beban Penyisihan Feasibility Sutdy DISPERKIMTAN (290,000,000.00)

Beban Penyisihan Piutang Piutang Sewa Disperkimtan DISPERKIMTAN 24,901,062.85

Beban Penyisihan Piutang Sewa Rusunawa DISPERKIMTAN 71,050.00

Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak BKD 126,201,839.82

SALDO 2018

3. Beban penyisihan Piutang Transfer Pemerintah daerah lainnya sebesar(Rp43.859.184,98).

4. Beban penyisihan jasa layanan umum BLUD sebesar Rp1.150.138.510,62munculkarena adanya beban penyisihan piutang atas jasa layanan umum BLUD, yaitu :Dinas Kesehatan 267.87

RSUD Majalaya BLUD 851,066,866.00

RSUD Soreang BLUD 217,839,886.50

RSUD Cicalengka BLUD 81,231,490.25

Jumlah 1,150,138,510.62

5. Beban penyisihan bagian lancar tagihan Penjualan Angsuran sebesar(Rp64.673.400,00).

6. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR sebesar Rp31.324,77.7. Beban Penyisihan Piutang Asuransi Bakri sebesar (Rp2.709.090.910,00).8. Beban penyisihan piutang Taspen sebesar (Rp1.145.000,00).9. Beban penyisihan Piutang Uang Duka Wafat sebesar (Rp4.490.420,00)

5.4.2.10 Beban Lain-lainBeban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori.

Jumlah beban lain-lain sebesar Rp26.881.994.142,67. Adapun rincian beban lain-lainper obyek sebagai berikut:

Tabel 5. 130IKHTISAR BEBAN LAIN-LAIN


152


BebanTransfer per31 Desember2018 sebesarRp554.797.924.500,00

Beban NonOperasionalper 31Desember2018 sebesarRp9.536.446.543,00


(%)PENURUNAN

1 Beban Lain-lain 23,020,463,560.51 36,320,570,128.72 (13,300,106,568.21) (36.62)2 Beban Lain-lain Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 3,330,910,000.00 3,060,022,050.00 270,887,950.00 8.853 Beban Lain-lain Persediaan ATK 24,258,400.00 18,462,125.00 5,796,275.00 31.404 Beban Lain-lain Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya 62,776,800.00 116,238,750.00 (53,461,950.00) (45.99)5 Beban Lain-lain Jasa Kawat/Faximili/Internet 0.00 1,785,000.00 (1,785,000.00) (100.00)6 Beban Lain-lain Jasa Akomodasi 0.00 49,500,000.00 (49,500,000.00) (100.00)7 Beban Lain-lain Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0.00 1,270,410,000.00 (1,270,410,000.00) (100.00)8 Beban Lain-lain Makanan & Minuman Rapat 56,690,000.00 32,538,000.00 24,152,000.00 74.239 Beban Lain-lain Perjalanan Dinas Dalam Daerah 155,190,000.00 345,206,000.00 (190,016,000.00) (55.04)

10 Beban Lain-lain Pemeliharaan Peralatan & Mesin 0.00 4,286,000.00 (4,286,000.00) (100.00)11 Beban Lain-lain Hanorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 213,110,500.00 68,098,500.00 145,012,000.00 212.9412 Beban Lain-lain Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 0.00 31,543,000.00 (31,543,000.00) (100.00)13 Beban Lain-lain Penggandaan 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.0014 Beban Penyisihan TPTGR 16,594,882.16 14,377,858.72 2,217,023.44 15.42

JUMLAH 26,881,994,142.67 41,333,037,412.44 (14,451,043,269.77) (34.96)

Beban Lain-lain, terdiri dari :- Beban Lain-lain sebesar Rp23.020.463.560,51 merupakan beban lain-lain yang

muncul karena adanya belanja aset yang nilainya tidak memenuhi kriteria sebagaiaset sehingga masuk kedalam klasifikasi extracomptable, rincian dapat dilihat padaLampiran 34

- Beban lain-lain Gaji Pokok PNS sebesar Rp3.330.910.000,00 merupakan bebanyang muncul dari adanya Bidan Harian Lepas pada Dinas Kesehatan KabupatenBandung yang merupakan bantuan KEMENKES Pusat dan Provinsi, masing-masingsebesar :a. KEMENKES Provinsi Rp2.692.450.000,00b. KEMENKES Pusat Rp638.400.000,00c. Sisa Kurang Tarik bendahara untuk pembayaran kepada BHL Tahun 2017

sebesar Rp60.000,00.- Beban lain-lain Persediaan ATK, Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya, Makanan

dan minuman rapat, Perjalanan dinas dalam daerah, honorarium tenaga ahlinarasumber dan penggandaan merupakan beban yang muncul dari adanya bantuanGlobal Fund sebesar Rp514.025.700,00 pada Dinas Kesehatan KabupatenBandung; dan

- Beban Penyisihan TPT/GR sebesar Rp16.594.882,16.

5.4.2.11 Beban TransferBeban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jumlah beban transfer yangdihasilkan sebesar Rp554.797.924.500,00. Adapun ikhtisar beban transfer per jenisadalah sebagai berikut:

Tabel 5. 131IKHTISAR BEBAN TRANSFER PER JENIS BEBAN


153


Beban LuarBiasa per 31Desember2018 sebesarRp1.997.578.200,00

Surplus/Defisit-LO per31 Desember2018 sebesarRp741.158.075.968,39

No. URAIAN % %

1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 42,374,988,000.00 34,243,425,000.00 8,131,563,000.00 23.75 8,131,563,000.00 23.752 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi 0.00 239,406,508,900.00 (239,406,508,900.00) (100.00) (239,406,508,900.00) (100.00)3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO 272,968,420,000.00 264,343,531,500.00 8,624,888,500.00 3.26 8,624,888,500.00 3.264 Alokasi Dana Desa DAU dan Pajak Bukan Pajak-LO 234,307,975,000.00 0.00 234,307,975,000.00 0.00 234,307,975,000.00 0.005 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 2,444,597,500.00 933,835,500.00 1,510,762,000.00 161.78 1,510,762,000.00 161.786 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2,701,944,000.00 2,716,416,000.00 (14,472,000.00) (0.53) (14,472,000.00) (0.53)

Jumlah 554,797,924,500.00 541,643,716,900.00 13,154,207,600.00 88.26 13,154,207,600.00 2.43

SALDO 2018

SALDO 2017


KENIKAN/(PENURUNAN)

5.4.3. Kegiatan Non OperasionalKegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin dan perlu

dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional, terdiri dari :- surplus non operasional Periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

sebesar Rp504.868.153,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus atas Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp154.626.387,00b. Penerimaan Pembayaran Dana Bergulir sebesar Rp6.000.000,00c. Penjualan Aset Tetap sebesar Rp344.241.766,00

- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO sebesar Rp10.041.314.696,00.Defisit yang terjadi karena adanya :a. Penghapusan Aset Rusak Berat sebesar Rp7.463.314.520,00b. Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp2.393.500.176,00c. penghapusan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tanah dan

Bangunan (PDTB) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3Tahun 2018 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunansebesar Rp184.500.000,00

5.4.4. Beban Luar BiasaBeban luar biasa sebesar Rp1.997.578.200,00 merupakan beban yang timbul

karena adanya Belanja Tidak Terduga, untuk tahun Anggaran 2018 digunakan untukmembiayai kegiatan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Anginkencang/puting beliung di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebesarRp1.983.835.900,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Tidak Terduga yang digunakanuntuk Pengembalian BPHTB Tahun Anggaran 2017 yang diajukan pembayaran diTahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.742.300,00.

5.4.5. Saldo Surplus/Defisit-LOJumlah surplus/defisit-LO sebesar Rp741.158.075.968,39 merupakan

penjumlahan selisih kurang antara Pendapatan-LO meliputi Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, SurplusNon Operasional-LO, Pendapatan Luar Biasa-LO dengan Beban meliputi BebanOperasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

154


Kegiatan Operasional

1 Pendapatan-LO Rp 5,391,450,538,373.95

2 Beban Rp 4,638,758,437,662.56

Surplus/Defisit dari Operasi Rp 752,692,100,711.39

Kegiatan Non Operasional

1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Rp 504,868,153.00

2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Rp 10,041,314,696.00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (9,536,446,543.00)

Pos Luar Biasa

1 Pendapatan Luar Biasa-LO Rp 0.00

2 Beban Luar Biasa-LO Rp 1,997,578,200.00

Surplus/Defisit dari Operasi Rp (1,997,578,200.00)

Surplus/Defisit-LO Rp 741,158,075,968.39

Arus Kas Bersihdari AktivitasOperasi per 31Desember 2018sebesarRp857.898.379.235,65

5.5 LAPORAN ARUS KASArus Kas selaku PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung selama Tahun

Anggaran 2018 mengalami kenaikan kas sebesar Rp 60.802.104.780,76. Jumlahini merupakan selisih lebih Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesarRp857.898.379.235,65, selisih kurang dari Aktivitas Investasi Non Keuangansebesar (Rp796.180.369.855,89) dan selisih kurang dari Aktivitas Pembiayaansebesar (Rp917.904.599,00) serta selisih lebih dari Aktivitas Transitoris sebesarRp2.000.000,00. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018 sebesarRp709.427.571.231,10 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp627.220.023.096,00, Kasdi Dana BOS sebesar Rp51.517.259,00, Kas di BLUD sebesarRp81.914.803.475,27, dan Kas di UYHD SKPD sebesar Rp241.227.400,83.Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas dapat diuraikan sebagai berikut:

Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp857.898.379.235,65 yang terdiridari:

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.132ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN 2018 2017Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas Masuk 5,259,700,985,069.26 5,080,996,106,655.24

Jumlah Arus Kas Keluar 4,401,802,605,833.61 4,283,438,180,423.77

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 857,898,379,235.65 797,557,926,231.47

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan kas dari Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil BukanPajak, DAU, DAK, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Lainnya, Hibah,Penerimaan Lainnya dan dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi denganpengeluaran kas untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga,Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bagi Hasil Retribusi, Belanja Bagi HasilPendapatan Lainnya, dan Belanja Kejadian Luar Biasa dalam Tahun Anggaran

155


2018.

5.5.1.1 Arus Kas MasukArus Kas Masuk dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp5.259.700.985.069,26 berasal dari:Tabel 5.133

ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI



Arus Kas Masuk

Penerimaan Pajak Daerah 468,478,520,169.28 464,592,767,806.00

Penerimaan Retribusi Daerah 26,706,610,670.00 21,833,385,145.00

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 67,428,288,786.00 66,015,053,552.00

Penerimaan Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah 364,656,075,206.98 383,971,464,559.24

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 144,933,549,485.00 132,414,794,380.00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 195,510,310,644.00 176,808,511,261.00

Penerimaan Dana Alokasi Umum 2,060,202,697,000.00 2,059,845,225,000.00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus 737,019,669,306.00 640,594,364,941.00

Penerimaan Dana Penyesuaian 34,250,000,000.00 0.00

Penerimaan Bagi Hasil Pajak 464,457,469,495.00 413,156,535,131.00

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 0.00 0.00

Penerimaan Hibah 349,781,200,000.00 353,178,798,880.00

Penerimaan Lainnya 346,276,594,307.00 368,585,206,000.00

Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 0.00 0.00

Jumlah Arus Kas Masuk 5,259,700,985,069.26 5,080,996,106,655.24

1. Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp468.478.520.169,28 merupakanpenerimaan yang diperoleh dari:

Tabel 5.134PENERIMAAN PAJAK DAERAH


URAIAN

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas MasukPendapatan Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

2. Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp26.706.610.670,00 yang diperolehdari:

Tabel 5.135PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017URAIAN





Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Bantuan Keuangan - LRA

Pendapatan Hibah - LRA

Pendapatan Lainnya - LRA

Pendapatan Dana Desa-LRA

Jumlah Arus Kas Masuk

3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkansebesar Rp67.428.288.786,00 merupakan bagian laba atas penyertaan modal

156


pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari:Tabel 5.136

PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAHUntuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

1 PT. Bank Jabar Banten (BJB) 61.485.899.120,00 2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 3.500.000.000,00 3 PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2.356.899.555,00 4 PT. Citra Bangun Selaras 85.490.111,00

67.428.288.786,00

4. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp364.656.075.206,98.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp144.933.549.485,00.6. Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar

Rp195.510.310.644,00.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.060.202.697.000,00.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp737.019.669.306,00.9. Penerimaan Dana Penyesuaian sebesar Rp34.250.000.000,0010. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp464.457.469.495,00.11. Penerimaan Hibah sebesar Rp349.781.200.000,00.12. Penerimaan Lainnya sebesar Rp346.276.594.307,00.

5.5.1.2 Arus Kas KeluarArus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi sebesar

Rp4.401.802.605.833,61 dengan rincian sebagai berikut :Tabel 5.137

ARUS KAS KELUAR UNTUK AKTIVITAS OPERASIUntuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

5.5.1 arus kas bersih aktivitas operasiURAIAN 2018 2017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Jumlah Arus Kas Masuk 5,259,883,735,709.26 5,080,996,106,655.24Jumlah Arus Kas Keluar 4,371,249,950,220.61 4,283,438,180,423.77

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 888,633,785,488.65 797,557,926,231.47

URAIAN 2018 2017Arus Kas Dari Aktivitas OperasiArus Kas Masuk


1. Pembayaran Pegawai sebesar Rp2.030.950.722.686,00 antara lainpengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawaiPemerintah Kabupaten Bandung selama periode 1 Januari 2018 sampaidengan 31 Desember 2018.

2. Pembayaran Barang sebesar Rp1.718.166.949.447,61 antara lain pengeluaranselaku PPKD Kabupaten Bandung untuk membeli barang dan jasa serta untukmembayar biaya pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kabupaten Bandungselama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

3. Pembayaran Hibah sebesar Rp95.636.931.000,00 digunakan untuk pemberianhibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah ataupemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat perorangan/organisasikemasyarakatan serta hibah dana BOS untuk satuan pendidikan dasar yangsecara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2018sampai dengan 31 Desember 2018.

4. Pembayaran Bantuan Sosial sebesar Rp252.500.000,00 digunakan untuk

157


Arus Kas Bersihdari AktivitasInvestasi per 31Desember 2018(Rp796.180.369.855,89)

pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakatyang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

5. Pembayaran Bantuan Keuangan sebesar Rp509.720.992.500,00 digunakanuntuk bantuan ke desa dan kepada partai politik.

6. Pembayaran Tidak Terduga sebesar Rp1.997.578.200,00 merupakan belanjauntuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alamdan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, selama periode 1Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

7. Pembayaran Bagi Hasil Pajak sebesar Rp42.374.988.000,00 digunakan untukdana bagi hasil pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan selamaperiode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

8. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.701.944.000,00 digunakan untukbagi hasil retribusi kepada pemerintahan desa.

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas InvestasiArus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Penjualan

Hasil Pertanian dan Penjualan Hasil Peternakan dikurangi dengan PengeluaranKas dari Belanja Modal, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah serta PengeluaranPembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2018.

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah negatifsebesar (Rp796.180.369.855,89) terdiri dari:

Tabel 5.138ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI


URAIAN 2018 2017Arus Kas dari Aktivitas Investasi Jumlah Arus Kas Masuk 273,826,300.00 264,191,000.00 Jumlah Arus Kas Keluar 796,454,196,155.89 638,497,495,405.49 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investas (796,180,369,855.89) (638,233,304,405.49)

5.5.2.1 Arus Kas MasukArus kas masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah

sebesar Rp273.826.300,00 terdiri dari:

Tabel 5.139ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 20172018 2017

Arus Kas MasukPenjualan Hasil Pertanian 156.458.200,00 156.454.500,00Penjualan Hasil Peternakan 117.368.100,00 107.736.500,00Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00

273.826.300,00 264.191.000,00

URAIAN


5.5.2.2 Arus Kas KeluarArus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah

sebesar Rp796.454.196.155,89 merupakan Belanja Modal berupapembelian/pengadaan:

Tabel 5.140ARUS KAS KELUAR UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

158


Arus Kas Bersihdari AktivitasPembiayaanper 31Desember 2018(Rp917.904.599,00)

Arus Kas Bersihdari AktivitasTransitoris per31 Desember2018Rp2.0000.000,00

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 20175.5.1 arus kas bersih aktivitas operasi


Jumlah Arus Kas Masuk 5,259,883,735,709.26 5,080,996,106,655.24Jumlah Arus Kas Keluar 4,371,249,950,220.61 4,283,438,180,423.77

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 888,633,785,488.65 797,557,926,231.47

URAIAN 2018 2017Arus Kas Dari Aktivitas OperasiArus Kas Masuk


5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas PembiayaanArus Kas dari Aktivitas Pembiayaan adalah peneriman kas dari Penerimaan

Pinjaman dan Obligasi, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Pelunasan InvestasiDana Bergulir, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembayaran PokokPinjaman dan Obligasi dan Pemberian Pinjaman dalam Tahun Anggaran 2018.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar (Rp917.904.599,00) terdiri dari:

Tabel 5.141ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN


URAIAN 2018 2017Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Jumlah Arus Kas Masuk 160,626,387.00 3,500,000.00 Jumlah Arus Kas Keluar 1,078,530,986.00 500,000,000.00 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (917,904,599.00) (496,500,000.00)

5.5.3.1 Arus Kas MasukArus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp160.626.387,00 terdiri

dari:Tabel 5.142

ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANUntuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

2018 2017

Arus Kas MasukPenerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 160.626.387,00 3.500.000,00

160.626.387,00 3.500.000,00

URAIAN


5.5.3.2 Arus Kas KeluarArus Kas Keluar untuk Aktivitas Pembiayaan sebesar

Rp1.078.530.986,00 terdiri dari :

Tabel 5.143ARUS KAS KELUAR UNTUK AKTIVITAS PEMBIAYAAN


2018 2017

Pembayaran Pokok Utang 1.078.530.986,00 500.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00

1.078.530.986,00 500.000.000,00

URAIAN

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar

159


Kenaikan /(Penurunan)Kas Bersih per31 Desember2018Rp60.802.104.780,76.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas TransitorisArus Kas bersih dari Aktivitas transitoris sebesar Rp2.000.000,00 merupakan

utang PFK kecamatan Margahayu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS


URAIAN 2018


Arus Kas MasukPendapatan Pajak Daerah - LRA 468,478,520,169.28

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 26,706,610,670.00

5.5.4.1 Arus Kas MasukArus kas masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp311.794.977.275,03

terdiri dari:Tabel 5.145

ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORISUntuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

2018 2017

Arus Kas MasukSiLPA Dana BOS 0,00 1.740.565.602,00Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 311.794.977.275,03 297.830.675.990,33

311.794.977.275,03 299.571.241.592,33

URAIAN


5.5.4.2 Arus Kas KeluarArus keluar kas untuk Aktivitas Transitoris sebesar Rp311.792.977.275,03

merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Tabel 5.146ARUS KAS KELUAR UNTUK AKTIVITAS TRANSITORIS


2018 2017

Arus Kas MasukPengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 311.792.977.275,03 297.832.641.590,33

311.792.977.275,03 297.832.641.590,33

URAIAN


5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas BersihKenaikan/penurunan kas bersih milik Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp60.802.104.780,76 sebagai berikut:

Tabel 5.147KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

160


Saldo Akhir Kasper 31Desember 2018Rp709.427.571.231,10

URAIAN





Kenaikan/penurunan kas bersih Tahun 2018 sebesar Rp60.802.104.780,76 secarasignifikan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengankenaikan/penurunan kas bersih Tahun 2017 sebesar Rp160.566.721.827,98.

5.5.6. Saldo Akhir KasSaldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung per 31 Desember 2018

sebesar Rp709.427.571.231,10 terdiri dari:

Tabel 5.148SALDO AKHIR KAS

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

No. Uraian Per 31 Desember 2018 (Rp)

1 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 60,802,104,780.76 2 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran 648,625,466,450.34

Saldo Akhir Kas 709,427,571,231.10

Saldo Akhir Kas sebesar Rp709.427.571.231,10, sedangkan SiLPA sebesarRp709.425.571.231,10 selisih dengan SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran per 31Desember 2018 sebesar Rp2.000.000,00 merupakan utang pajak kecamatanMargahayu.

Ekuitas Akhirper 31Desember 2018sebesarRp10.355.769.565.904,50

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLaporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengantahun sebelumnya. Laporan ini menghasilkan saldo ekuitas akhir yang berasal dariEkuitas awal ditambah/(dikurang) dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnyaseperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan koreksi ekuitaslainnya.

Saldo ekuitas awal berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2017sebesar Rp9.614.546.335.892,67 ditambah surplus berjalan tahun 2018 sebesarRp741.158.075,968,39 sebagaimana telah dijelaskan pada Laporan Operasional,ditambah/(dikurangi) koreksi ekuitas berjalan tahun 2018 sebesar Rp65.154.043,40sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.355.769.565.904,50Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut:

TABEL 5.149IKHTISAR SALDO EKUITAS AKHIR


MODIFIKASI

ITEM Harga Jumlah

Per CVT (1500) Rp60,000 Rp60,000




161


Ekuitas Awalper 31Desember 2017sebesarRp9.614.546.335.892,67

Saldo Surplus/(Defisit)-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp741.158.075.968,39

Koreksi Ekuitasper 31Desember 2018sebesarRp65.154.043,40

5.6.1. Saldo Ekuitas AwalSaldo ekuitas awal per tanggal 31 Desember 2018 sebesar

Rp9.614.546.335.892,67, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesarRp8.929.631.529.807,20.

Saldo ekuitas awal di Neraca Tahun 2018 sebesar Rp9.614.546.335.892,67merupakan perhitungan yang berasal dari saldo ekuitas awal tahun 2017 ditambahdengan surplus/defisit-LO tahun 2017 dan dampak kumulatif perubahankebijakan/kesalahan mendasar, yaitu sebagai berikut:

TABEL 5.150IKHTISAR SALDO EKUITAS AWAL


1. Saldo ekuitas awal Th 2017 Rp 8,929,631,529,807.202. Saldo surplus/defisit-LO Rp 855,465,399,420.36

3.

Saldo koreksi ekuitas Rp (170,550,593,334.89)Saldo Ekuitas Akhir Th 2017/Awal Th 2018 Rp 9,614,546,335,892.67

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :

5.6.2. Saldo Surplus/(Defisit)-LOSaldo Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih kurang antara

Pendapatan-LO meliputi Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO,Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Surplus Non Operasional- LO,Pendapatan Luar Biasa- LO dengan Beban meliputi Beban Operasi, Beban Transferdan Beban Luar Biasa.

Jumlah saldo surplus/defisit-LO per tanggal 31 Desember 2018 sebesarRp741.158.075.968,39. Adapun ikhtisar perhitungannya sebagai berikut :

TABEL 5.151IKHTISAR SALDO SURPLUS/(DEFISIT)-LOPeriode Sampai Dengan 31 Desember 2018

MODIFIKASI

ITEM Harga Jumlah

Per CVT (1500) Rp60,000 Rp60,000




Selang Rem Depan Panjang Rp60,000 Rp60,000

TOTAL Rp350,000

SERVICE

ITEM Harga Jumlah

Oli Mesin Rp40,000 Rp40,000

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan MendasarJumlah koreksi ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar

Rp65.154.043,40. Adapun rincian koreksi ekuitas dapat dilihat pada Lampiran 35.BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHANInformasi keuangan tambahan ini merupakan informasi keuangan yang

terpisah dari APBD Kabupaten Bandung namun memiliki kaitan erat dengan kebijakanPemerintah Daerah, khususnya kebijakan keuangan baik yang menyangkut kebijakanPendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan. Adapun informasi tambahan terdiri dari:

162


1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta RaharjaPDAM Tirta Raharja adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah KabupatenBandung yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bandung yangdipisahkan.Laporan Keuangan PDAM Tirta Raharja untuk tahun buku yang berakhirtanggal 31 Desember 2018 (Audited) ditutup dengan jumlah Aset sebesarRp239.009.404.129,00, Kewajiban sebesar Rp28.541.117.032,00, Ekuitassebesar Rp210.468.287.097,00, dan Laba tahun berjalan setelah PPh badansebesar Rp12.110.382.846,00.

2. PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten BandungPT. BPR Kabupaten Bandung adalah Perusahaan Daerah milik PemerintahKabupaten Bandung yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bandungyang dipisahkan.Laporan Keuangan Konsolidasi PD BPR Kabupaten Bandung untuk tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2018 (Audited) membukukan Aset sebesarRp284.984.487.570,00, Kewajiban sebesar Rp245.097.345.116,00 Ekuitassebesar Rp39.887.142.455,00, dan Laba tahun berjalan setelah PPh sebesarRp4.645.061.490,00.

3. PT.Citra Bangun SelarasPT. Citra Bangun Selaras (CBS) berdiri berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan PT.CBS sebagaimanadiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2010tentang pembentukan PT.CBS. PT. CBS dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan usaha jasa dan pengelolaandi bidang sarana prasarana pembangunan wilayah, yang mampu menjalankanusahanya secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan PT.CBS untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31Desember 2018 (Unaudited) ditutup dengan jumlah Aset sebesarRp6.423.963.775,00, dan Kewajiban ditutup dengan jumlah sebesarRp1.587.251.322,00, dan Ekuitas sebesar Rp4.836.712.453,00. Sedangkan Lababersih tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp403.407.684,00.

4. Penerimaan dan Pengeluaran Dana di Luar APBD-Tugas PembantuanDalam pelaporan keuangan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bandungmendapat Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yang meliputi 2 (Dua)DIPA, 2 (Dua) SKPD yaitu Dinas Pertanian dibawah Kementerian Negara yaituKementerian Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatdibawah Kementerian Negara yaitu Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.Dalam pelaksanaan tugas pembantuan tersebut telah dibentuk Unit AkuntansiPembantuan sesuai Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor:

163


900/Kep.589-BKD/2017 tentang Pembentukan Koordinator Unit AkuntansiPembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tugas Pembantuan (KoordinatorUAPPA-WTP) Tingkat Kabupaten Bandung, Unit Akuntansi Pembantu PenggunaAnggaran Wilayah Tugas Pembantuan (Koordinator UAPPA-WTP) dan UnitAkuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan (UAKPA TP) yang adapada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KabupatenBandung.Laporan atas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranWilayah Tugas Pembantuan Kabupaten Bandung untuk periode yang berakhirtanggal 31 Desember 2018 diuraikan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1Laporan Keuangan Unit Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tugas Pembantuan

Tahun Anggaran 2018

NO DEP ES I KODE NAMA KPPN PAGU ANGGARANREALISASI

SD TRIWULAN IV %1 Kementerian Pertanian

1 018 04 029047 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bandung 095 7,594,625,000.00 7,694,625,000.00 7,410,638,343.00 96.31

Jumlah 7,594,625,000.00 7,694,625,000.00 7,410,638,343.00 96.31 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 033 05 502577 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 095 117,104,000.00 16,040,000,000.00 15,987,857,000.00 99.67

Jumlah 117,104,000.00 16,040,000,000.00 15,987,857,000.00 -

Jumlah 7,711,729,000.00 23,734,625,000.00 23,398,495,343.00 98.58

PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Dana Tugas Pembantuan sebesarRp23.398.495.343,00 atau 98,58 persen dari anggaran sebesarRp23.734.625.000,00.

6.2. INFORMASI NON KEUANGAN6.2.1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis wilayah Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 107°22’–108° 50’ Bujur Timur dan 6° 41’ – 7° 19’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 500meter sampai 1.812 meter di atas permukaan laut. luas wilayah 176.238,67 Ha, yangterbagi ke dalam 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan.

Dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung berbatasan secaralangsung dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur,Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Batas wilayah administrasi pemerintahanKabupaten Bandung adalah : - Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan

Kabupaten Sumedang;- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan

Kota Cimahi.Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai, perbukitan dan

pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 - 8%, 8 - 15% hingga di atas 45%.Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curahhujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udaraberkisar antara 12° C sampai 24° C dengan kelembaban antara 75% pada musimhujan dan 87% pada musim kemarau. Potensi sumber daya air tersedia cukup

164


melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber airpermukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian,industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter)pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian keciluntuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas(sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhikebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.

6.2.2. Kondisi DemografisJumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2017 sebesar 3.657.701 jiwa

terdiri atas : laki-laki 1.853.603 jiwa atau sekitar 50,68 % dan perempuan 1.804.098jiwa atau sekitar 49,32% dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,3%. Jikadilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah pendudukkelompok umur produktif (15-55 tahun) mencapai 65,74%, jumlah penduduk kelompokumur muda (0-14 tahun) mencapai 29,80% dan jumlah penduduk kelompok umur tua(55 tahun ke atas) mencapai 4,46 %.

Dari hal tersebut diatas, dapat diketahui angka beban ketergantungan(dependency ratio) mencapai 52,13 % artinya pada setiap 100 penduduk produktifharus menanggung 52 penduduk tidak produktif.


Tahun Anggaran 2018

NO DEP ES I KODE NAMA

1 Kementerian Pertanian

1 018 04 029047 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bandung

Jumlah

2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 033 05 502577 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah

Jumlah

Kabupaten Bandung memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.238,67 ha,sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 21 jiwa/ha. Bila dibandingkandengan tahun sebelumnya, kepadatan penduduk tahun 2017 meningkat sebesar 2jiwa/ha dimana kepadatan penduduk tahun 2016 mencapai 19 jiwa/ha.

6.2.3. Kondisi Makro Sosial6.2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia adalahIndeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) indikator yang digunakanuntuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga indikator tersebut berkaitandengan intelektualitas (pendidikan) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolahdan angka melek huruf, kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup (kesehatan),dan kemampuan ekonomi masyarakat (kemampuan daya beli/purchasing powerparity). Tahun 2016 IPM Kabupaten Bandung mencapai 71,02 meningkat 0,33 poindari tahun sebelumnya.

Dilihat dari komponen yang membentuk IPM, Kabupaten Bandung mengalamikenaikan pada semua komponen. Kondisi ini menggambarkan adanya perbaikanpembangunan bidang ekonomi dan sosial di wilayah Kabupaten Bandung.

165



Tahun Anggaran 2018

NO DEP ES I KODE NAMA KPPN PAGU ANGGARANREALISASI

SD TRIWULAN IV1 Kementerian Pertanian

1 018 04 029047 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bandung 095 7,594,625,000.00 7,694,625,000.00 7,410,638,343.00

Jumlah 7,594,625,000.00 7,694,625,000.00 7,410,638,343.00

2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 033 05 502577 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 095 117,104,000.00 16,040,000,000.00 15,987,857,000.00

Jumlah 117,104,000.00 16,040,000,000.00 15,987,857,000.00

Jumlah 7,711,729,000.00 23,734,625,000.00 23,398,495,343.00

PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI

Komponen indikator pendidikan terdiri atas : Harapan Lama Sekolah (HLS) danrata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutusumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuhsemua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas)yang melek huruf di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 mencapai 99,30%.

Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2017 mencapai 8,51 tahun, iniartinya bahwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2017 rata-rata telahmenamatkan pendidikan sampai jenjang SLTP (wajar dikdas 9 tahun). Angka ini naik0,01 tahun dibandingkan tahun 2016, di mana pada tahun 2016 RLS mencapai 8,50tahun.

Indikator kesehatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilanpembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari : angka harapanhidup saat dilahirkan (AHH), angka kematian bayi (AKB), angka kematian kasar (AKK)dan status gizi. AHH merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakansebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM). Makin tinggikualitas kesehatan, makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapanuntuk hidup.

Pada tahun 2017 AHH Kabupaten Bandung mencapai 73,13 tahun, artinyaperkiraan lama hidup rata-rata penduduk Kabupaten Bandung dengan asumsi tidakada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 69-70 tahun di manapada tahun 2016 AHH Kabupaten Bandung mencapai 73,10 tahun.

AKB Kabupaten Bandung pada tahun 2014 mencapai 33,90 jiwa, artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 34-35 bayi diperkirakan meninggal.Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2015, di mana pada tahun 2015 AKBKabupaten Bandung mencapai 34,01 jiwa. Kematian bayi tersebut akibat faktorpenanganan pada saat persalinan, pengaruh usia perkawin pertama, kualitas gizi sertapemberian imunisasi.

Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuanpembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkanparitas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandungtahun 2017 berada pada kisaran Rp 9.854,00 (sembilan ribu delapan ratus lima puluhempat rupiah). Angka ini meningkat Rp 274,00 (dua ratus tujuh puluh empat rupiah )dibandingkan dengan tahun 2016.

166


6.2.3.2. KetenagakerjaanTingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat tergambarkan dari

laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan.Tingginyaangkatan kerja pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomiandaerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),persentase kesempatan kerja, persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusilapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yangmelibatkan tenaga kerja daerah atau faktor lain. Banyaknya penduduk yang berkerjaakan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduksangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatankemampuan daya beli).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung pada tahun2017 sebesar 43,98 persen, dengan besaran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)sebesar 95,26 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74%.Lapangan usaha yang banyak diminati adalah sektor industri pengolahan danperdagangan masing-masing 28 persen, sektor hotel dan restoran sebesar 27 persen,sedangkan sektor pertanian sebesar 14 persen.

Berdasarkan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2017, tingkatpengangguran terbuka di Kabupaten Bandung sebanyak 19.265 jiwa. Angkapengangguran mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2016 yangmencapai 22.966 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 14.366 jiwa atau sebesar 74,57 persen. Kondisi tersebut lebih banyakdisebabkan karena masih kurang nya lapangan kerja yang ada di KabupatenBandung. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka kaum perempuan sebanyak5.036 jiwa atau sebesar 26,43 persen.

6.2.4. Organisasi PemerintahanBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati BandungNomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan PerangkatDaerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Organisasi Pemerintah Daerah terdiri dari:1 Bupati dan Wakil Bupati;2 Perangkat daerah yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Inspektorat;d. Dinas;e. Badan; danf. Kecamatan.

167


Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :1. Sekretariat Daerah tipe A mencakup 12 Bagian yaitu :

a. Asisten Pemerintahan, membawahi : Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga

Kerja; Bagian Pemberdayaan; Bagian Administrasi Pemerintahan; Bagian Hukum;

b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan, membawahi : Bagian Infrastruktur; Bagian Perekonomian; Bagian Kesejahteraan Sosial; Bagian Barang/Jasa;

c. Asisten Administrasi, membawahi : Bagian Umum; Bagian Komunikasi dan Informatika; Bagian Program; Bagian Organisasi;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe A, mencakup 5 Bagian yaitu;a. Bagian Umum;b. Bagian Program dan Keuangan;c. Bagian Perundang-undangan;d. Bagian Rapat dan Risalah;

3. Inspektorat tipe A;

4. Dinas a. Dinas tipe A, terdiri atas;

Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pertanian; Dinas Pangan dan Perikanan;

168


b. Dinas tipe B, terdiri atas: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Dinas tipe C, Dinas Kebakaran.

4. Badan tipe A, a. Badan tipe A, terdiri atas:

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Keuangan Daerah; dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

5. Kecamatan a. Kecamatan tipe A, terdiri atas:

Kecamatan Soreang Kecamatan Pasir Jambu Kecamatan Ciwidey Kecamatan Rancabali Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Katapang Kecamatan Margaasih Kecamatan Cangkuang Kecamatan Banjaran Kecamatam Cimaung Kecamatan Pangalengan Kecamatan Baleendah Kecamatan Margahayu Kecamatan Dayeuhkolot Kecamatan Bojongsoang Kecamatan Cimenyan Kecamatan Cilengkrang Kecamatan Ciparay Kecamatan Arjasari Kecamatan Kertasari Kecamatan Ibun Kecamatan Paseh Kecamatan Pacet Kecamatan Majalaya Kecamatan Cicalengka Kecamatan Solokanjeruk Kecamatan Pameungpaeuk Kecamatan Cileunyi Kecamatan Rancaekek Kecamatan Nagreg Kecamatan Cikancung

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Tiga atas

169


Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dimana diantaranyaterbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.

8. Rumah Sakit Daerah sebanyak 3 (Tiga) rumah sakit yaitu :a. RSUD Soreang ;b. RSUD Majalaya ;c. RSUD CicalengkaDibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Daerah inidibentuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebutRSUD.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk berdasarkanPeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentangPembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBandung.

10. Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);Alat Kelengkapannya terdiri dari:a. Pimpinan;b. Badan Anggaran;c. Badan Legislasi; d. Badan Kehormatan;e. Badan Musyawarah;f. Komisi-komisi, yang terdiri dari:

Bidang Pemerintahan; Bidang Perekonomian dan Keuangan; Bidang Pembangunan; Bidang Kesejahteraan Rakyat; Fraksi-fraksi, yang terdiri dari:

Fraksi Partai Golkar; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Fraksi Partai Gerindra; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Fraksi Partai Demokrat; Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

170


BAB VIIPENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa PPKD berkewajibanmenyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai bentukpertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam melaksanakanfungsi-fungsi Pemerintahan dan Pembangunan dalam bentuk program dan kegiatanyang menggambarkan kinerja keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah danPemerintah Daerah secara keseluruhan dalam melaksanaan perencanaan yang telahditetapkan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan, sasaran, dan terget kinerja yang telahditetapkan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungandari seluruh stakeholder pemerintah daerah, baik dari jajaran aparatur pemerintah,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta warga masyarakat pada umumnya.

Laporan Keuangan Daerah juga merupakan salah satu tindakan nyata untukmewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yangmeliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo AnggaranLebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas danCatatan atas Laporan Keuangan. Upaya perbaikan dan peningkatan terhadappengelolaan keuangan terus dilakukan bukan hanya dalam rangka mempertahankanopini dari BPK RI, tetapi juga diharapkan dapat terus memperbaiki dan meningkatkanakuntabilitas pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskansecara lengkap pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

171


BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

172

bab i pendahuluan 1.1 maksud dan tujuan penyusunan ...bkad.bandungkab.go.id/download/calk.pdf6....

Documents