1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34

di Indonesia, dan disahkan menjadi undang-undang (UU) No. 20 Tahun

2012 resmi menjadi provinsi sendiri lepas dari provinsi induk, yakni

Kalimantan Timur. Pemekaran wilayah yang baru terbentuk melalui rapat

pripurna DPR pada 25 Oktober 2012 lalu telah resmi menjadi otonomi

daerah.

Pemilukada Serentak Nasional tahun 2015 merupakan pemilihan

kepala daerah yang dilakukan serentak berdasarkan UU No. 8 tahun 2015

Tentang Perubahan Atas UUNo. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada pasal 3

ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun

sekali di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan pada

pasal 201 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun

2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada

tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”

Menjadi menarik untuk melihat penyelenggaraan pemilukada

Gubernur dan Wakil Gubernur pertamakalinya di provinsi termuda

2

Indonesia saat ini. Terdapat dua pasangan calon yang bertarung pada

pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara, untuk

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pertama yaitu Irianto

Lambrie dan Udin Hianggio yang berlatar belakang suku banjar dan suku

bugis dan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai

Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya

(GOLKAR), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan untuk

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang kedua yaitu Jusuf SK

dan Marthin Billa yang berlatar belakang suku tamil dan suku dayak yang

diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), partai Nasional

Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),

dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kalimantan Utara sebagai provinsi bungsu di Indonesia yang

dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya memiliki dua pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftarkan diri untuk

mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah terselenggara pada

tahun 2015. Berawal dari hanya dua pasangan calon berarti persaingan pun

semakin sengit yang mana dua pasangan calon ini memiliki latar belakang

suku yang beragamdan sama-sama memiliki kekuatan sosial politik.

Pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah berlangsung dan

sampai pada hasil penghitungan suara yang dimana pasangan calon Irianto

Lambrie dan Udin Hianggio sebagai pemenang pasangan calon Gubernur

dan Wakil Gubernur untuk periode 2016-2021. Pasangan calon ini

3

mengungguli 6% suara di banding dengan pasangan calon lawan

(https://quick-count-pilkada.blogspot.co.id).

Jusuf SK dan Martin Billa adalah orang yang memperjuangkan

sejak dulu sebelum sampai setelah terbentuknya provinsi Kalimantan

Utara. Akar konflik yang melibatkan suku dalam pemilukada kali ini

berawal dari hasil penghitungan suara yang dimana kubu Jusuf SK dan

Martin Billa tidak terima dengan kekalahan mereka dan menggerakkan

massa untuk melakukan unjuk rasa. Martin Billa yang memiliki latar

belakang suku dayak dan sebagai putra daerah merasa kecewa dengan

hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh KPU sehingga

menggerakkan sekian banyak massa untuk menjatuhkan lawan dari

pasangan calon kepala daerah. Martin Billa yang sempat menduduki ketua

lembaga adat suku dayak dan sehingga dengan mudah mengumpulkan dan

menggerakkan massa untuk melakukan unjuk rasa.

Semula unjuk rasa berlangsung tertib, tapi berubah menjadi aksi

saling dorong dengan personel kepolisian yang mengamankan demo.

Ratusan personel kepolisian kewalahan membendung massa ini kendati

sudah dibantu dengan siraman air dari mobil water canon. Tidak hanya

demo dalam beroasi secara biasa, massa juga membakar gedung

Kalimantan Utara dan mobil dinas yang berada di parkir di halaman

gedung.

Kapolres Bulungan dan Bawaslu Kalimantan Utara berhasil

menenangkan amuk massa dengan berjanji akan mengusut adanya tuduhan

pelanggaran pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai

4

pengacara hukum dari Jusuf SK-Marthin Billa, bahwasanyaperihal dugaan

terkait politik uang dalam memenangkan suara pilkada Kalimantan Utara.

Pemberian uang mulai dari Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu terjadi di

seluruh wilayah Kalimantan Utara guna mendapatkan suara terbanyak

dalam pemilihan kepala daerah.

Pihak kepolisian Kalimantan Timur menetapkan pasangan Marthin

Billa sebagai tersangka dalam kerusuhan yang terjadi pada aksi demop. Ia

dituduh mendalangi rusaknya kantor aula gubernur Kalimantan Utara yang

dibakar serta mobil dinas. Kasus pembakaran kantor gubernur itu diduga

buntut konflik pilkada. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum

Polda Kalimantan Timur memeriksa mantan anggota DPR dan Bupati

Malinau itu sejak pagi hingga sore hari ini. Pihak kepolisian menahan tiga

puluh satu orang yang diduga terlibat dalam aksi demo sehingga terjadinya

pembakaran dan perusakan aset negara di Tanjung Selor, Kabupaten

Bulungan. Para demontrasi dari pendukung pasangan calon Jusuf SK-

Marthin Billa diduga terkait pembakaran aula. Ratusan

demonstrasimenggunakan baju adat sejak pagi dan berkumpul di kantor

kepala daerah provinsi Kalimantan Utara dipimpin Martin Puto. Para

demonstrasi menggunakan senjata tajam serta berorasi untuk

digugurkannya pasangan calon dari Irianto Lambrie-Udin Hianggio terkait

dugaan isu politik uang dalam pengambilan suara pilkada Kalimantan

Utara tanggal 9 Desember silam (https://m.tempo.co).

Secara sosiologis, hal ini wajar karena dalam masyarakat majemuk

seperti di Indonesia yang memiliki multi suku, multi ras dan multi agama

5

sangat mungkin konflik yang terjadi selalu bersinggungan dengan unsur-

unsur suku agama dan ras. Seperti pemilukada yang terjadi di DKI Jakarta,

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dalam pemilihan kepala daerah

karena dituduh menistakan agama. Dalam kasus seperti ini ternyata

etnisitas masih kental dan sering dijadikan senjata untuk mendapatkan

kekuasaan oleh beberapa orang dan di beberapa daerah seperti Kalimantan

Utara juga mengalami konflik yang berkaitan dengan etnisitas.

Secara teoritis, menurutTaman dan Burgess (1921) konflik

merupakan hal yang berbeda dari segala kompetisi, hal ini merupakan

suatu interaksi, sebuah ajang perlombaan atau kompetisi merupakan suatu

perjuangan antara pihak individu atau kelompok indiviu yang

dilaksanakan tanpa hubungan kontak maupun komunikasi apapun. disisi

lain sebuah konflik merupakan ajang perlombaan yang dimana terdapat

komunikasi sebagai kondisi yang sangat diperluka..

Menurut Gillin (1948) konflik ialah sebuah peroses sosial yang

terdapat seorang individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka,

secara langsung konflik ini menantang pihak lain dengan menggunakan

kekerasan atau sebuah ancaman. Pada intinya konflik merupakan

perjuangan dari para pihak yang bersaing, guna tercapainya tujuan untuk

menyingkirkan lawan dengan mebuatnya tidak berdaya.

Menurut A.W (1956) konflik disebutkan bahwa upaya dalam hal

yang di sengaja untuk melawan atau memaksa pihak lain. disisi lain

konflik merupakan kebalikan kerjasama yang diamana kesengajaan dibuat

untuk menggagalkan kemauan orang lain.

6

Menurut Lacey (2003) konflik sebagai “a fight, a collision, a

struggle, a contest, opposition of interest, opinion or purposes, mental

strife, agony” suatu pertarungan benturan, pergulatan, pertentangan

kepentingan-kepentngan, opini-opini atau tujuan-tujuan, pergulatan

mental, penderitaan batin”. Konflik memang melekat erat dalam dinamika

kehidupan, sehingga manusia dituntut selalu berjuang dengan konflik.

Selain beberapa teori yang dijelaskan penulis, penulis juga

diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

Konflik Politik dalam Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara.

Nurlimah (2011) menyatakan bahwa terdapat konstruksi konflik

antar pasangan capres-cawapres peserta Pemilihan Presiden RI, tahun

2009 pada pemberitaan Harian Umum Pikiran Rakyat. Terlihat dari

pemuatan komentar atau ucapan dari masing-masing capres-cawapres atau

pihak lain (tim sukses, anggota partai pendukung masing-masing kandidat)

yang memprovokasi, menyudutkan posisi, dan merendahkan kredibilitas,

yang menggambarkan kelemahan capres-cawapres lain dalam aspek

manajemen pemerintahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN), penegakkan hukum, dan pemulihan ekonomi.

Abbas (2011) menyimpulkaneksistensi, serta sebuah pengakuan

dan keberadaan aktor elit, masih sngat membutuhkan orang lain (massa),

namun secara kenyataan bahwasnya para elit masih menjadi sesuatu yang

dibutuhkan oleh massa dan cenderung massa digerakkan oleh para elit.

Hal ini dikarenakan para elit banyak sumber daya yang dimilikinya,

terutama dai segi materi dan akses pembuatan kebijakan, yang mungkin

7

massa tidak memilikinya. Eksistensi dari para eliti lokal yang ada di

Maluku Utara, selain banyaknya dukungan yang diberikan oleh massa, hal

ini juga didukung dengan kontestasi untuk menegaskan pengaruh para elit

terhadap massa.

Putra (2009) mengungkapkan pertama, peran dari sebuah negara

untuk mengentaskan konflik dalam hal proses resoulusi untuk menetapkan

hasil pemilihan kepala daaerah di Kabupaten Gianya bisa dikatakan baik.

Dengan menggunakan metode pendekatan nonformal, negara juga mampu

untuk mengelola dan memanfaatkan pihak-pihak yang dirasa mempunyai

power sebagai pelibatan dalam proses menyelesaikan konflik yang terjadi,

dengan demikian maka perdamaian akan semakin mudah untuk dicapai.

Sedangkan yang kedua, menggunakan metode formal yang dilakukan di

Buleleng mengakibatkan peran dari negara sebagai proses penyelsaian

konflik dapat dikatakan kurang baik, karena dari negara sendiri tidak bisa

menghindari serangkaian tindak kekerasan dalam jangka pendek dalam

proses penyelesaiannya.

Dharmawan (2006) menunjukkankonflik sosial yang berlangsung

di Indonesia terutama di Kalimantan Barat, berdimensi sangat luas.

Konflik berlangsung terutama di ruang masyarakat sipil yang melibatkan

kelompok-kelompok sosial dengan identitas sosial-budaya tertentu (antar

ethnic-group dan antar pemeluk berbeda agama).

Melihat kondisi Indonesia saat ini di dalam pemilihan kepala

daerah, sering menimbulkan konflik baik secara politik, sosial, budaya,

dan agama. Seperti yang telah terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Provinsi

8

Kalimantan Utara. Dimana dalam kasus ini dua pasangan calon gubernur

dan wakil gubernur yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda-beda

dan kekuatan politik yang hampir sama kuatsehingga menyebabkan

konflik dengan berlandaskan suku dan keinginan yang sangat kuat dalam

mencapai kekuasaan.

Berdasarkan pengalaman dan sejarah konflik yang telah terjadi di

pemilihan kepala daerah di Kalimantan utaratimbul harapan bagi penulis

agar konflik yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara tidak terjadi untuk

kedua kalinya, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat

judul skripsi tentang“Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam

Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik

Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dinamika Etnisitas dan Konflik

Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam

Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas,

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut untuk

mengetahui Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada

(Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di

Provinsi Kalimantan Utara).

9

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis

maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam

rangka pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Dinamika Etnisitas

dan Konflik Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan

Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara).

Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk informasi

penelitian yang lain yang berkaitan dengan dengan Dinamika Etnisitas

dan Konflik Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan

Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara).

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan

rekomendasi dalam menyelesaikan Dinamika Etnisitas dan Konflik

Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak

dalam Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara). Diharapkan

tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah tetapi juga

masyarakat selaku pihak yang ikut terlibat dalam konflik tersebut.

Sedangkan, manfaat yang didapat bagi penulis yaitu memberikan

pengetahuan tentang Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam

Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik

Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara).

10

1.5 Definisi Konseptual

Untuk memperoleh kejelasan dalam penelitian ini, definisi konseptual

merupakan hal yang sangat penting, disamping memberikan kejelasan dan arah

bagi jalannya penelitian, juga sebagai batasan-batasan pengertian istilah-istilah

yang ada dalam penulisan penelitian ini. Konsep adalah sejumlah teori yang

berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan

mengelompokan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis lebih

lanjut tentang Bagaimana “Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam

Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik

Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara)?”. Adapun penelitian ini

didasarkan pada konsep sebagai berikut:

1. Etnisitas

Etnis merupakan sebuah kategori sosial atau identifikasi sosial.

Artinya, etnis adalah sebuah konsep bersama yang diciptakan

berdasarkan ciri khas atau identitas sosial yang dimiliki oleh

sekelompok rang dalam membedakannya dengan kelompok orang atau

etnis lain. Etnisitas merupakan sebuah properti dalam hubungan antar

kelompok yang terdapat perbedaan budaya dengan kelompok lain

dikomunikasikan secara sistematis dan berlangsung secara terus

menerus. Hubungan ini merupakan sifat yang relational dan situasional

dimana karakter etnis lain terlibat didalamnya. Etnis yang berbeda

akan menimbulkan suatu perilaku yang etnosentris (anggota etnis yang

berpihak pada etnis tersebut secara berlbihan), perilaku prejudice

11

(berburuk sangka) dan perilaku negatif lainnya yang diwujudkan

dalam tindakan terlihat, seperti tindak diskriminasiseta sebuah

tindakan terdengar yang dimana terlihat wujud dalam penggunaan

bahasa. Kedua jenis tindakan ini dan tindakan negatif lainnya

menumbuhkan potensi konflik antar etnis. Tindak terlihat maupun

tindak terdengar adalah cerminan atau perwujudan dari nilai, sikap dan

pandangan yang dimiliki suatu etnis dalam konteks etnisitas. Oleh

karena itu peningkatan dan pembinaan penggunaan bahasa sebagai alat

komunikasi dalam konteks etnisitas tanpa pembinaan nilai, sikap dan

pandangan besar kemungkinannya untuk gagal dalam upaya mencegah

potensi konflik menjadi konflik sesungguhnya (LeoSuryadinata, 2003).

2. Konflik Politik

Konflik merupakan suatu persaingan atau perselisihan yang terjadi

anatar individu atau kelompok dengan pihak lain, ketka terdapat dua

pihak yang menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan hal ini akan

terdapat hambatan dari kedua pihak tersebut. istilah sebuah konflik

dalam segi ilmu politik banyak sekali dikaitkan dengann sesuatu yang

berbau tindak pidana kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme

dan juga refolusi. Konflik politik yang terjadi kebanyakan terkait

dengan perbedaan pendapat, persaingan, dan juga pertentangan

diantara sejumlah individu, kelompok ataupun sebuah organisasi yang

lain yang dimana sebagai upaya untuk mendapatkan atau

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya pantas untuk dimiliki.

12

Pada hakikatnya sebuah konflik, konflik politik dasarnya dapat

disebabkan oleh dua hal yang mempengaruhi terjadinya konflik.

Konflik politik yang terjadi mencakup kemajemukan horizontal dan

vertical. Yang dimaksud kemajemukan horizontal disini yakni sebuah

struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku

bangsa, daerah, agama, dan ras. kemajemukan kultural dapat

menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya

mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman

kultur lain. Kemajemukan vertical ialah struktur masyarakat yang

berlawanan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan

(Gede Febri Purnama Putra, 2009).

Kemajemukan vertical dapat menimbulkan konflik sebab sebagian

besar masyarakat tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit

kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan

yang bertetangan dengan kelompok kecil masyarakat yang

mendominasi. Sehingga kekayaan, serta sebuah pengetahuan dan juga

kekuasaan merupakan suatu penyebab terjadinya konflik politik

(Soetrisno, 2003).

3. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal pilkada merupakan

suatu rekruitmen politik yakni menyelekasi masyarakat maupun tokoh-

tokoh yang ingin menjadi sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil

Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil

Walikota.

13

Kepala Daerah merupakan sebuah jabatan yang diamanatkan oleh

masyarakat terkait jabatan politik maupun jabatan publik yang

bertugas dan memimpin jalannya sebuah birokrasi serta menggerakkan

jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi

menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala

Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi

pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala

Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan

oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung

jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,

dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang

keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan

tinggi, pers dan tokoh masyarakat (https://medium.com).

1.6 Definisi Operasional

Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada (Studi

tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di Provinsi

Kalimantan Utara).

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Dinamika Etnisitas dan Konflik

Politik dalam Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara.

14

2. Bentuk-bentuk Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam

Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Sumber Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada di

Provinsi Kalimantan Utara.

4. Resolusi Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada di

Provinsi Kalimantan Utara.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk

menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih

menekankan pada sebuah penelitian yang dimana menghasilkan data-data

penjelasan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang

yang diamati.

2. Sumber data

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder:

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan

sendiri. Data tersebut dapat berupa data (catatan) penelitian dari hasil

observasi dan data hasil wawancara langsung dengan subyek

penelitian.

b. Skunder

15

Data skunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan

yang tidak dipublikasikan. Data skunder merupakan data pendukung

dari data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data primer ataupun skunder diperlukan teknik

untuk pengumpulan data, adapun beberapa teknik dalam pengumpulan

data:

a. Observasi

Pengamatan yang dilakukan untuk melihat situasi dan kondisi

objek yang diamati atau diteliti. Dengan observasi bisa langsung

mengetahui kondisi lapangan atau melihat kekurangan atau kelebihan

yang ada dilapangan. Observasi dilakukan langsung di Bulungan

sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara.

b. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan atau

pertanyaan yang dilakukan kepada satu orang atau lebih (sumber).

Dengan wawancara yang diharapkan mendapatkan informasi yang

tidak ditemukan saat observasi. Wawancara yang dilakukan terhadap

subyek yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dilokasi penelitian yang telah ditetapkan

untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh dilapangan dan

mendapatkan gambaran dari penjelasan subjek melalui media-media

16

yang dipublikasi secara tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis

maupun yang dibuat langsung oleh yang subjek yang bersangkutan.

Dengan dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta yang

tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat,

cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

4. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dipilih untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun

subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

c. KPU Provinsi Kalimantan Utara

d. Kepolisian Resort Bulungan

e. Ketua Lembaga Suku Adat Dayak

f. Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Utara

5. Lokasi penelitian

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

6. Analisa data

Analisa data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian

untuk menyajikan data yang telah diperoleh. Karena setelah semua

data terkumpul selanjutnya data-data yang ada dikelola dan kemudian

di analisis.

Teknik analisa data yang digunakan adalah:

17

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data-data yang sudah diperoleh dari penelitian untuk

dijadikan satu atau tahap penggabungan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan yang didapat dilapangan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan dari informasi-informasi yang

dimiliki penulissecara tersusun sehingga memungkinkan untuk

memberi kesimpulan dan pengambilan data.

d. Penarikan kesimpulan

Merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian

berdasarkan hasil analisis data.