bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - esakip.net filepenyusunan rencana strategis inspektorat...

Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGTerciptanya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan

sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian program dan

kegiatan pembangunan merupakan sasaran dari penyelenggaraan

Rencana Strategis tahun 2016-2021. Sementara itu dalam arah kebijakan

bidang pengawasan, salah satunya adalah meningkatkan pengendalian

pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam

bentuk praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini

pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi

yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui

koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan

tindaklanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Peningkatan pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan

intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan melalui audit internal

dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan

menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur

pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur;

menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi

pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi

pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan

penerapan pengawasan berbasis kinerja; mengembangkan

profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan

system informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan

perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar

audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil

pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum


untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun

eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021 merupakan pemenuhan kebutuhan

aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5

tahun ke depan. Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Khususnya pada pasal 151

ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

menyatakan “ Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun RencanaStrategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah (PD)yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program danKegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah danbersifat indikatif”. Selanjutnya Renstra PD dirumuskan dalam bentuk

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten Lamongan; Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berfungsi merencanakan

program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,

serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan.

Rencana Stragetis Inspektorat Kabupaten Lamongan berfungsi

sebagai dokumen perencanaan taktis strategis dalam peningkatan fungsi

pengawasan, disusun sesuai dengan kebutuhan pengawasan dengan

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004.


1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA PDPenyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan daerah;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata


Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Trentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Jawa

Timur.

18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa timur Tahun 2005-2025;

19.Peraturan Gubenur Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

Propinsi Jawa Timur 2014-2019;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kabupaten Lamongan.


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Lamongan Tahun 2011-2031.

22.Peraturan Dearah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012

tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025.


23.Peraturan Dearah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016

tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan;

25.Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten

Lamongan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan Rencana strategis Inspektorat Kabupaten

Lamongan 2016-2021 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten

Lamongan kedalam tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten

Lamongan.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat

Kabupaten Lamongan 2016-2021 adalah untuk membuat suatu dokumen

perencanaan pembangunan dibidang pengawasan yang memberikan

arah kebijakan, strategi, sasaran dan program yang ingin dicapai selama

5 tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten

Lamongan yang disusun menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja

Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) sebagai Instrumen dalam

mengukur kinerja Inspektorat dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISANRencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan

disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang terdiri dari:


BAB I PENDAHULUANMenjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Inspektorat Kabupaten Lamongan, struktur organisasi

Inspektorat Kabupaten Lamongan, serta uraian tugas dan fungsi

sampai dengan dua eselon dibawah kepala Inspektorat

Kabupaten Lamongan.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten LamonganMemuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki inspektorat Kabupaten Lamongan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten LamonganBagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat

Kabupaten Lamongan berdasarkan sasaran/target Renstra

Inspektorat Kabupaten Lamongan periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananInspektorat Kabupaten LamonganBagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan

Inspektorat Kabupaten Lamongan pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat Kabupaten LamonganPada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya.


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakilkepala daerah TerpilihBagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Lamongan yang terkait dengan visi, misi, serta

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup StrategisPada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan

KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu StrategisPada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan PD

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD. Selanjutnya

dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Tujuan dan Sasaran PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya.

4.2 Indikator Kinerja UtamaPada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama beserta

indikator kinerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan PDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIFPada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif


(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMDPada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


BAB IIGAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasiInspektorat Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan,

selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan.

2.1.1 TUGASInspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah

dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan

urusan pemerintahan desa

2.1.2 FUNGSISelanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut

diatas, maka Inspektur Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai

berikut:

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas

inspektorat;

2. Perencanaan Program Pengawasan;

3. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;

4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan; dan


5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam

bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIINSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

INSPEKTUR

SEKRETARIS

KEL. JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

FUNGSIONAL PROGRAM,EVALUASI, DAN

PELAPORAN

KEUANGAN UMUM

INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR

PEMBANTU WILAYAH I PEMBANTU WILAYAH II PEMBANTU WILAYAH III PEMBANTU WILAYAH IV

2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu esselon dibawahInspektur2.1.4.1 Tugas Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan

Pemerintah di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Urusan

Pemerintah Desa.


2.1.4.2 Tugas dan Fungsi SekretariatSekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang

sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Inspektur dan bertugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi serta

memberiakan dukungan pelayanan teknis dan administrasi

kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan

penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan

masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Inspektorat. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 56 tahun 2016 sekretariat terdiri dari Sub Bagian

Program dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Umum

dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang

dapat dijelaskan sesuai pasal 9 sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- Menyusun bahan pengorganisasian kegiatan perencanaan,

monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program

dan kegiatan inspektorat;

- Menyusun perencanaan dan laporan kinerja, program dan

kegiatan inspektorat;

- Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja, program dan kegiatan inspektorat;

- Menyiapkan laporan dan data statistic inspektorat;

- Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data

pengawasan;

- Melakukan inventarisasian hasil pengawasan dan

tindaklanjut hasil pengawasan;

- Mengadministrasi dan mengevaluasi laporan hasil

pengawasan;

- Melakukan penyelenggaraan kerja sama pengawasan; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.


b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan inspektorat;

- Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai;

- Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset

inspektorat;

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dan aset inspektorat;


sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian,

produk hukum, dan dukungan administrasi umum yang

menjadi tanggung jawab inspektorat;

- Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan

pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,

kenaikan pangkat, SKP, DUK, Sumpah/ Janji ASN, Gaji

berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian

pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai,

menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan

fungsional, dan menyelenggarakan pengelolaan

administrasi ASN dan lainnya;

- Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan

bahan habis pakai;

- Melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta

ketatalaksanaan;

- Melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat,

pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan

penggandaan naskah-naskah dinas;

- Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan,

administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;


- Melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan

perpustakaan;

- Melakukan administrasi kepegawaian;

- Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

- Melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan

informasi publik; dan


sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.3 Tugas dan Fungsi Inspektur PembantuInspektur Pembantu adalah unsur pelaksana Inspektorat,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, pengaduan

masyarakat serta fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada

wilayahnya, Inspektur pembantu terdiri dari:

a. Inspektur pembatu Wilayah I;

b. Inspektur Pembantu Wilayah II;

c. Inspektur Pembantu Wilayah III;

d. Inspektur Pembantu wilayah IV.

2.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten LamonganSebagai upaya dalam menunjang pembangunan pada bidang

pengawasan, maka dibutuhkan SDM yang mecukupi secara kuantitas

maupun kualitas. Data Kepegawaian berdasarkan jabatan,

pangkat/golongan serta jenjang pendidikan sampai dengan Desember

tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:


Tabel 2.2. AASN Inspektorat Kab. Lamongan berdasarkan Golongan Tahun 2015

GOLONGAN JUMLAHIV aIV bIV c

1orang4 orang1 orang

6 orang

III aIII bIII cIII d

6 orang1 orang3 orang3 orang

13 orang

II aII bII cII d

0 orang2 orang4 orang1 orang

7 orang

Auditor Pertama 4 orang

18 orangAuditor Muda 9 orangAuditor Madya 5 orang

TOTAL 44 orang 44 orang

Tabel 2.2. BKeadaan ASN menurut Eselon/Staf Tahun 2015

No Uraian Jumlah1. Eselon II b 1 orang2. Eselon III a 5 orang3. Eselon IV 4 orang4. Auditor Pertama 4 orang5. Auditor Muda 9 orang6. Auditor Madya 5 orang7. Staf 16 orang

Total 44 Orang

Tabel 2.2. CKeadaan ASN menurut Jenjang PendidikanTahun 2015

URAIAN JENJANG PENDIDIKANSD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2

INSPEKTORAT - 1orang

5orang 1orang - - 25

orang12

orangJumlah - 1

orang5

orang 1orang - - 25orang

12orang


Tabel 2.2.DKeadaan Kontrak Kerja Tahun 2015

No. Uraian Tenaga KontrakPemkab.

Tenaga Kontrak Inspektorat

1 INSPEKTORAT 1 orang 10 orang

Jumlah 1 orang 10 orang

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten LamonganBerdasarkan indikator sasaran pada Renstra tahun 2010-2015

maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Lamongan selama 5 Tahun masa pembangunan dan secara

umum dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Prosentase Tindak lanjut hasil pengawasan APIP selesai

Indikator sasaran berdasarkan Prosentase Tindak lanjut hasil

pengawasan APIP selesai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

tercapai dengan katagori sangat berhasil dapat dicapai 100 % sesuai

dengan target yang direncanakan. Indikator ini didukung oleh 5 (lima)

Kegiatan, Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek

pemeriksaan dalam penyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan

optimalisasai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik melalui

Surat permintaan penyelesaian tindaklanjut maupun Surat panggilan

langsung kepada Obyek Pemeriksaan yang belum menyelesaikan

tindaklanjut hasil pemeriksaan. Gambaran target dan realisasi pada

indikator ini dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini:


Grafik 1

Target dan realisasi Indikator sasaran Prosentase Tindak lanjut

hasil pengawasan APIP selesai dari tahun 2011-2015

b. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Indikator sasaran berdasarkan Prosentase penyelesaian

pengaduan masyarakatdari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

tercapai dengan katagori sangat berhasil dapat dicapai 100 % sesuai

dengan target yang direncanakan. Indikator ini didukung 3 (Kegiatan).

Keberhasilan indikator ini dikarenakan optimalisasi peran APIP dalam

meyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat

Kabupaten Lamongan maupun Instruksi dari Bupati Lamongan.

Inspektorat Kabupaten Lamongan menangani pengaduan masyarakat

pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah maupun

pengaduan masyarakat sekitar guna terwujudnya pemerintahan yang

baik dan bersih. Adapun kegiatan penunjang dari indicator ini yaitu

kegiatan Koordinasi dan Monitoring yang berupa sosialisasi dan

pencegahan hukum terkait dengan penegakan aturan dan percepatan

pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamongan, yang bekerjasama

dengan Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan. Gambaran


target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2

dibawah ini:

Grafik 2Target dan realisasi berdasarkan Indikator sasaran Prosentase

penyelesaian pengaduan masyarakat dari tahun 2011-2015

c. Prosentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan ekternal BPK RI

selesai

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Prosentase tindak

lanjut rekomendasi pengawasan ekternal BPK RI selesai tercapai

dengan katagori sangat berhasil dapat dicapai 100 % sesuai dengan

target yang direncanakan. Indikator Kinerja didukung 1 (satu )

kegiatan. Indikator ini yang digunakan dalam mengukur keberhasilan

dan kegagalan APIP dalam menyelesaikan Rekomendasi hasil

pengawasan Ekternal BPK RI. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya

target kinerja dikarenakan adanya perencanaan yang matang dalam

penyusunan rencana kinerja sehingga dapat dicapai sesuai dengan

harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu

guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang

terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang

tersedia. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat

pada grafik 3 dibawah ini:


Grafik 3Target dan realisasi berdasarkan Indikator sasaran Prosentasetindak lanjut rekomendasi pengawasan ekternal BPK RI selesai

dari tahun 2011-2015

d. Prosentase PD dengan katagori nilai Evaluasi SAKIP minimal B

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tercapai dengan

katagori sangat berhasil dapat dicapai 100 % sesuai dengan target

yang direncanakan. Indikator ini didukung 1 (Kegiatan). Kegiatan ini

mulai dianggarkan pada tahun 2014, Faktor-faktor penyebab

terpenuhinya target kinerja dikarenakan koordinasi yang baik dengan

obyek pemeriksaan/PD baik melalui surat maupun melalui telepon agar

terselesainya tindak lanjut Hasil Evaluasi LKjIP PD.Gambaran target

dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 4 dibawah ini:


Grafik 4Target dan realisasi berdasarkan Indikator sasaran Prosentase PD dengan

katagori nilai Evaluasi SAKIP minimal B dari tahun 2011-2015


Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

No. Sasaran IndikatorKinerja

TargetSPM

TargetIKK

TargetIndikatorLainnya

Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun Ke-

2011

2012 2013

2014 2015 2011

2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1. MeningkatnyaKualitasPengawasanInternal(APIP)

Prosentasetindaklanjuthasilpengawasan APIPselesai

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. ProsentasePenyelesaianpengaduanMasyarakat

100 100 100 100 100 100 1000 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Prosentasetindaklanjuthasilpengawasan BPK RIselesai

40 42 44 45 46 85 80 50 57 46,67 212,5 190,48 113,64 126,67 101,47

4. ProsentasePD dengankatagorinilai hasilevaluasiSAKIPminimal B

0 0 0 70 70 0 0 0 70 70 0 0 0 100 100


Capaian Berdasarkan AnggaranSemua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran,

begitu juga anggaran pengawasan tentunya harus didukung oleh

ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada

masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target

dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui

kelemahan yang terjadi untuk dapat diatasi pada masa yang akan datang.

Evaluasi anggaran ini menggunakan nomenklatur program dan

kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil evaluasi pada target dan

realisasi anggaran Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2010-

2015 hal penting yang menjadi bahasan adalahAnggaran Inspektorat

Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan selama 5 tahun periode

Renstra 2010-2015, sebagaimana bisa dilihat dari Grafik 5. Pada tahun

2012, terjadi kenaikan anggaran sebesar 17,00% dari tahun 2011 dengan

tingkat penyerapan 99,06%. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi

peningkatan anggran tertinggi yaitu sebesar 0,91% dari tahun 2012 dengan

tingkat penyerapan sebesar 98,18%. Untuk tahun 2014 peningkatan

anggaran hanya sebesar 26,37% dengan tingkat penyerapan sebesar

97,49%. Pada tahun 2015 peningkatan anggaran hanya sebesar 40,84%

dengan tingkat penyerapan sebesar 96,75%. Anggaran dari tahun ketahun

mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan jumlah obyek

pemeriksaan. Adapun grafik anggaran dan realisasi dari tahun 2011-2015

dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.


Grafik 5

Anggaran dan Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015

Sumber: LkjIP Inspektorat Kabupaten Lamongan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.


Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Inspektorat Kabupaten Lamongan

Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi anggaran pada tahun ke - Rasio anatara realisasi dan anggaran Rata-ratapertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Belanjadaerah

3.764.782.0

00

4.404.985.500

4.445.224.70

0

5.617.405.100

7.911.682.00

0

3.729.459.39

4

4.324.887.290

4.333.647.182

5.500.288.130

7.654.332.922

99,06

98,18%

97,49% 97,92%,

96,75%,

19.814.733.700

19.419.148.580

Belanja tidaklangsung

1.825.682.000

2.080.810.500

2.092.800.70

0

2.425.316.100

2.735.750.00

0

1.809.370.42

0

2.057.854.555

2.059.249.048

2.340.165.138

2.651.638.763

99,10

98,90%

98,40% 96,49%

96,93%

8.971.759.300

8.796.966.914

-Belanjapegawai

1.825.682.000

2.080.810.500

.092.800.700

2.425.316.100

2.735.750.00

0

1.809.370.42

0

2.057.854.555

2.059.249.048

2.340.165.138

2.651.638.763

99,10

98,90%

98,40% 96,49%

96,93%

8.971.759.300

10.918.277.924

Belanjalangsung

1.939.100.0

00

2.324.175.000

2.352.424.00

0

3.192.089.000

5.175.932.00

0

1.920.088.974

2.267.032.735

2.274.398.134

5.002.694.159

5.002.694.159

99,01

97,54%

96,68% 98,99%

96,65%

10.842.974.400

16.466.908.161

- Belanjapegawai

1.300.815.0

00

1.391.860.000

1.274.243.00

0

280.148.00

0

275.432.000,-

1.300.815.00

0

1.391.860.000

1.264.608.800

279.613.800

274.199.00

0

100 100 99,24% 99,81%

99,55%

-Belanjabarang danjasa

638.285.00

0

894.615.00

0

879.285.000

2.505.695.000

2.946.770.00

0

638.285.000

894.615.000

816.593.334

2.474.585.192

2.796.917.659

100 100 92,87 98,76%

94,91%,

- Belanjamodal

0 37.700.000

198.896.000

406.246.00

0

1.953.730.00

0

0 37.700.000

193.196.000

405.924.000

1.931.577.500

100 100 97,13 99,92%

98,87%


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan InspektoratKabupaten Lamongan

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi

berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012-2014. Berdasarkan peraturan tersebut tugas

Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas

PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan

setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah

menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-

kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang

membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan

yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 telah

melaksanakan kegiatan yaitu Pertama, menyusun 7 (tujuh) Rencana Aksi

Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan

berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ

tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan

Pemberantaran Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013, terdiri dari:

1. Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

bagi pemerintah daerah yang belum membentuk kelembagaan

PTSP;

2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di

daerah kepada lembaga PTSP;

3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP

(bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan

PTSP;

4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan

pengaduan layanan PTSP;

5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;


6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja

satuan kerja perangkat daerah;

7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Kedua, membentuk tim koordinasi pencegahan dan

pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dengan diketuai oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten Lamongan.

Inspektorat Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 56 Tahun 2016,

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, serta

melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Dalam meningkatkan profesionalisme tugas pengawasannya,

Inspektorat Lamongan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat melalui:

a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor melalui

kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur maupun Badan

Diklat Lainnya;

b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka

Kredit bagi Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan.

2. Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lamongan Sebagai PD

Khusus

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka

meningkatkan anggaran Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai PD

Khusus:

a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat

Fungsional Auditor dan Pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat

Kabupaten Lamongan melalui Tunjangan Perbaikan Penghasilan

PNS;


b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pengawasan;

c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan;

d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif;

g. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi

Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK),

fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG) dan Pakta Integritas;

i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

baik Internal maupun eksternal;

3. Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan

peningkatan pelayanan publik Kabupaten Lamongan meliputi upaya-

upaya sebagai berikut:

a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:

- Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;

- Hambatan dalam pelayanan publik;

- Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN);

- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.


4. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan :

a. Membentuk Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Lamongan

dan Tim Satgas SPIP di tingkat PD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lamongan;

b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalaui Road to WTP

dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) Tahun 2021 terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) dengan penandatangan komitmen oleh

seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

c. Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel

melalui peningktan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) dalam :

1) Pengawasan Reguler;

2) Pemeriksaan khusus;

3) Pemeriksaan Tertentu;

4) Penangaanan Pengaduan Masyarakat;

5) Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.

d. Membangun standar moral auditor melalui pembudayaan

nilai-nilai kode etik dan standar audit intern.

e. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi

penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas

pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung

dan kantor yang representatif.

f. Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan

meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:

o Tunjangan kelangkaan profesi;

o Satuan biaya khusus bagi pengawasan;

o Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;

o Penanganan pengaduan;

o Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan

maupun current issues.


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah

dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan

fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal

Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Inspektorat/Badan Pengawasan Propinsi, dan Inspektorat/ Badan

Pengawasan Kabupaten/ Kota.

Inspektorat Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 56 Tahun 2016,

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

dalam melapala Daerah dan secra teknis administratif mendapat mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, fungsi

pengawasan ditujukan antara lain untuk memberikan opini atas kinerja

pemerintah daerah dan mengarahkan manajemen untuk melakukan

tindakan atas masalah pencapaian tujuan organisasi. Maka Inspektorat

merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis,

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1


Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan

AspekKajian

Capaian/ KondisiSaatIni Standar yangdigunakan

Faktoryang Mempengaruhi PermasalahanPelayananInspektorat

Internal Eksternal

Kepatuhanterhadapperundang-undangan

Masih adanya temuanberulang

Tidak adalagi temuanberulang

Unsur pembinaandari APIP belumEfektif

Dorongan atasanlangsung belum maksimal(komitmen)

Unsur pembinaanAPIP belum maksimal

KapabiltasAPIP

Kopetensi APIP belummerata/sebagan blmmemadahi

Seluruh APIP memilikikopetensi memadahi

Jumlah Auditorbelum memadahi

Kuota diklat pembentukanauditor terbatas danrekruitmen CPNS belumada.

Kopetensi APIPmasih perluditingkatkan

Profesionalisme APIP

Peningkatanprofsionalisme APIP harusditingkatkan

Level kapabilitas APIP(Internal Audit

Kopetensi APIP danJumlah Auditorbelum memadahi

Sebagian besarpembentukan auditormelalui impassing tidakmelalui diklatpembentukan

Terbatasnyaanggaran terhadappeningkatanprofesionalisme APIP

EfektifitasDampakPemeriksaan

Masih Belum Efektif,terlihat dari masihtingginya jumlah dankualitas temuanpemeriksaan dari setiaphasil pemeriksaan

Semakinrendahnya jumlah dankualitastemuanpemeriksaan

Kualitas SDMauditor

Kurangterbukanya obrik dalammemberikaninformasi kondisi nyatadalam PD nya

Kurangnya komitmenkepala PerangkatDaerah terhadaptindak lanjut hasilpemeriksaan antaralain adanya temuanpemeriksaan yangberulang


KuantitasAuditor

Hanya ada 18 orang yangsudah bersertifikasi

Idealnya InspektoratKabupatenLamongan memiliki40 auditor

KeterbatasanSumber DayaManusia

PenyelenggaraanPendidikan JFA masihterbatas

Kompetensi danKecermatanProfesional AparaturPengawasan belumseluruhnya memadai;


Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, fungsi

pengawasan ditujukan antara lain untuk memberikan opini atas kinerja

pemerintah daerah dan mengarahkan manajemen untuk melakukan

tindakan atas masalah pencapaian tujuan organisasi. Melalui

pengawasan, kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat tujuan yang

ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat diminimalisir dan dicari upaya

pemecahannya. Oleh karena itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP) yang dalam melakukan pengawasan merupakan bagian integral

dari system penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan

pembangunan, harus mampu mengemban tugas serta tanggung jawab

pengawasan yang semakin kedepan akan semakin kompleks guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance).

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka

Inspektorat sebagai salah satu institusi pengawasan hendaknya mampu

menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang berkembang dewasa ini,

antara lain :

1. Adanya dorongan yang sangat kuat agar APIP berperan

besar dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (good

governance), bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme ;

2. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan

pembangunan serta mendapatkan pelayanan yang optimal (prima)

dari penyelenggara pemerintahan.

3. Optimalisasi Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten

mengharapkan adanya kebijakan Kepala Daerah untuk :

1. Memberikan persetujuan atas usulan peserta diklat baik fungsional

maupun teknis pengawasan.

2. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana

dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran

pelaksanaan tupoksi pengawasan.


3. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala PD atas Tindak Lanjut

hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.

4. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam

melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepaladaerah Terpilih

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Lamongan

menetapkan visi yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sebagai

berikut:

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

2) Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah.

3) Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan

4) Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

5) Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal

Berdasarkan misi tersebut, Inspektorat masuk kedalam msi ke 4

(empat) yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhanpelayanan publik, dari misi ke 4 (empat) ditetapkan tujuan pembangunan

Kabupaten Lamongan ke depan, yaitu Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatanpelayanan publik. Berdasarkan tujuan tersebut, dari beberapa sasaran

Inspektorat masuk kedalam sasaran nomor 1 yakni Meningkatnyaperencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dankemandirian fiskal daerah dari Sasaran tersebut menjadi acuan untuk

membuat Tujuan Inspektorat Kabupaten Lamongan yakni Meningkatkan


efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Lamongan , ini sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Perda Kabupaten

Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat memiliki tugas merupakan unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh

seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari

Sekretaris Daerah.

Sementara fungsi Inspektorat yang terkait dengan perwujudan

visi dan misi Kepala Daerah adalah :

a. Perencanaan program pengawasan.

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan, dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dengan berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah

disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa faktor penghambat dan

pendorong bagi Inspektorat Kabupaten Lamongan yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Faktor

penghambat pencapaian visi dan misi tersebut adalah permasalahan-

permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, yakni :

1. Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada

penambahan yang signifikan. Auditor dan tenaga operasional yang

ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk

menjadi kompeten di bidangnya

2. Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai

adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.


3.3Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun

2011 – 2031 Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah :

"Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan

sebagai kawasan pengembangan Pertanian, Industri dan Pariwisata".

Sedangkan Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah :

1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong

pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;

2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai

rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta

4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan

perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih prduktif dan

mandiri serta berdaya-saing tinggi.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Kebijakan penataan ruang

wilayah sebagaimana dimaksud, meliputi :

a. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai

penunjang kegiatan industri dan pariwisata;

b. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai

penunjang kegiatan agropolitan;

c. pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman

perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan

wilayah;

d. pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian,

industri dan pariwisata;

e. pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian

lingkungan sumberdaya alam dan buatan;

f. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem

keberlanjutan dalam jangka panjang;

g. pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong Paciran

sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata,


pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala

regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-

industri; dan

h. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan

memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan

kawasan pantai utara Jawa Timur.

3.4 Penentuan Isu-isu StrategisAnalisis SWOT yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten

Lamongan dibidang pengawasan di dasarkan pada faktor internal (kekuatan dan

Kelemahan) dan Faktor-faktor Ekternal (peluang dan ancaman) di Inspektorat

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)

a. Adanya dukungan dana APBD untuk pengawasan;

b. Adanya personil Inspektorat dengan latar belakang yang berbeda-beda;

c. Adanya sarana dan prasarana pengawasan internal;

d. Adanya kewenangan penyelenggaraan pengawasan.

2. Kelemahan (weakness)

a. Adanya orang orang baru dalam pengawasan (<2 tahun) langsung

menjalankan fungsi pengawasan;

b. Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah APIP

Inspektorat.

c. Kompetensi dan Kecermatan Profesional Aparatur Pengawasan belum

seluruhnya memadai;

d. Kesejahteraan Aparat Pengawasan kurang memadai khususnya sebagai

penghargaan atas risiko dalam bentuk tunjangan khusus; Kualitas

pengawasan belum memadai;

e. Kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan baik standar, kode etik

maupun kendali mutu perlu ditingkatkan serta kebijakan terkait tindaklanjut,

TP/TGR, Reviu, evaluasi, Monitoring, penyelenggaraan konsultansi dan

pembinaan oleh APIP, penyelenggaraan SPIP;


f. Pengawasan belum didukung dengan Sistem informasi pengawasan

berbasis teknologi informasi secara memadai;

g. Independensi APIP belum memadahi.

3. Peluang (Opportunities)

a. Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus untuk

meningkatkan independensi dan due professional care pengawas (fungsi

pemeriksaan dan fungsi konsultasi);

b. Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat

yakni setiap 2 (dua) tahun;

c. Adanya Pelatihan/bimtek audit bagi auditor dilingkungan Inspektorat.

4. Ancaman (Threats)

a. Kurangnya komitmen kepala Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

b. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang;

c. Perkembangan peraturan penyelenggaraan pengawasan yang cepat

sehingga menuntut pemeriksa selalu up-to date;

d. Adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut peningkatan

kompetensi pengawas;

Berdasarkan permasalahan/isu strategis tersebut untuk mendukung misi

Pemerintah Kabupaten, yaitu Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing, maka isu yang utama untuk dipecahkan/faktor kunci

keberhasilan sesuai kesimpulan dari SWOT Perencanaan Strategi Inspektorat

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ditetapkan untuk meningkatkan kualitas

pengawasan internal, antara lain :

1. Mengoptimalkan Evaluasi SAKIP, Reviu RKA/RKAP dan Reviu Dokumen

Laporan Keuangan Pemeritah Daeah.

2. Mengoptimalkan pengawasan pada Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan

dan Pemerintahan Desa

3. Menggalang kerjasama yang intensif dengan sesama APIP dan Pengawas

Eksternal melalui kegiatan Diklat, Bimtek , Pendampingan dan Sosialisasi.


BAB IVTUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat4.2.1 Tujuan

Untuk mecapai Misi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten

Lamongan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Lamongan, maka

tujuan Inspektorat yaitu:

“Meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerahdilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”dengan indikator

tujuan:

1. Presentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan

2. Opini Pemeriksa Eksternal

3. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten

4.2.2 SasaranSasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dirumuskan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja PeangkatDaerah., dengan indikator sasarannya adalah: Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai;

Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai;

Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang

ditindaklanjuti;

Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2

/Berkembang

Prosentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal

B

Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2

/Berkembang


2. Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan, dengan

indikator sasarannya adalah Level kapabilitas APIP

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja

sasaran untuk setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun

perencanaan strategis, berikut kami sajikan dalam Tabel 4.1

tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat

Kabupaten Lamongan.


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KondisiAwal 2015

Target KONDISIAKHIRINDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12MeningkatkanefektivitasfungsipengawasanPerangkatDaerah dilingkunganPemerintahKabupatenLamongan

ProsentaseOPD yangtidak terdapattemuanmaterial/keuangan

MeningkatnyaakuntabilitasKeuangan dankinerja PeangkatDaerah.

1 Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIPselesai

75% 77% 79% 81% 83% 85% 87% 87%

2 Prosentase LaporanPengaduan Masyarakatyang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Prosentase PD dengankatagori Nilai EvaluasiSAKIP minimal B

70% 71% 72% 75% 80% 90% 100% 100%

OpiniPemeriksaEksternal

4 Prosentase TindakLanjutRekomendasi BPKSelesai

46% 50% 55% 65% 70% 75% 80% 80%

Nilai MaturitasSPIP Kabupaten

5. Jumlah OPD dengantingkat maturitas SPIPLevel 2 /Berkembang

0 0 3 4 4 4 5 20

MeningkatnyaProfesionalismeaparaturpengawasan

1 Level kapabilitas APIP 0 0 0 2 2 3 3 3


Inspektorat Kabupaten Lamongan yang merupakan Institusi

Pengawasan yang secara teknis operasional dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Lamongan senantiasa berupaya

meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien

sesuai dengan Kebijakan Pemerintah.

Dengan upaya tersebut diharapkan efisien dan efektivitas

pelaksanaan dan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat tercapai

dengan baik dengan dukungan sumber daya Aparatur Pengawasan yang

profesional, bersih dan akuntabel.

4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dijadikan Indikator Kinerja

Utama Inspektorat Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Keputusan

Inspektur Kabupaten Lamongan diputuskan Indikator Kinerja Utama (IKU)

adalah sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lamongan

KINERJAUTAMA

INDIKATORKINERJAUTAMA

PENJELASAN/FORMULA

PERHITUNGAN

SUMBERDATA

PENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4 5MeningkatnyaakuntabilitasKeuangan dankinerja PeangkatDaerah.

Prosentase OPDyang tidakterdapat temuanmaterial/keuangan

Temuan materialditentukan OPD yangmendapat temuanmaterial minimal1/1000 dari jumlahanggaran KegiatanOPD.

TLHP APIP Irban I dan TimTLHP BPK

(Jumlah OPD yangtidak MendapatkanTemuanMaterial/Keuangan:Jumlah OPD) X 100%

Opini PemeriksaEkternal

Hasil OpiniPemeriksaanEkternal

HasilPemerksaan BPK

Irban I dan TimTLHP BPK


Nilai MaturitasSPIP Kabupaten

Level Maturitas HasilEvaluasiMaturitasSPIP

Irban I, II, III danIV serta Auditor

ProsentaseTindaklanjutRekomendasiAPIP selesai

(Jumlah TindaklanjutRekomendasi APIPselesai : JumlahRekomendasi APIP)x 100%

TLHP APIP TIM TLHP APIP

ProsentaseLaporanPengaduanMasyarakat yangditindaklanjuti

(Jumlah PengaduanMasyarakat Yangditindaklanjuti :Jumlah PengaduanMasyarakat YangMasuk) x 100%

TLHPDumas


Prosentase PDdengan katagoriNilai EvaluasiSAKIP minimal B

(Jumlah PD katagorihasil Evaluasi SAKIPPD denganNilaiminimal B:Jumlah PDyang di Evaluasi) x100%

LHE SAKIPPD


ProsentaseTindak LanjutRekomendasiBPK Selesai

(JumlahTindaklanjutRekomendasi BPK-RIselesai :JumlahRekomendasiBPK) x 100%

TLHP BPK TIM TLHP BPK

Jumlah OPDdengan tingkatmaturitas SPIPLevel 2/Berkembang

Jumlah OPD dengantingkat maturitasSPIP Level 2/Berkembang

HasilEvaluasiPelayananPublik


4.3 Strategi dan Arah Kebijakan InspektoratStrategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dengan memperhatikan RPJM Kabupaten Lamongan tahun 2016 – 2021 sebagai

berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Peangkat Daerah melalui

kebijakan:

a. Mengoptimalkan Tindaklanjut hasil temuan APIP dengan pengawasan

regular pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP melalui Program peningkatan

sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan


KDH dengan kegiatan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT),

Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ( Gelar

Pengawasan) dan Montoring dan Evaluasi (Kormonev), Evaluasi Tndak

Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pencanangan Zona Integritas, Pelaksanaan

Sapu Bersih Pemungutan Liar (SABER PUNGLI), Monev Laporan

Gratifikasi, Verifikasi Laporan RAD PPK, dan Verifikasi LHKASN;

b. Mengoptimalkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil rekomendasi BPK-RI serta peran Tim Fokus TPTGR

melalui Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH dengan kegiatan Investarisasi

Temuan Pengawasan;

c. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan

APIP melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH dengan kegiatan Penanganan

Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;

d. Meningkatkan pendampingan SPIP kepada OPD melalui program

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan KDH dengan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

e. Mengoptimalkan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada

Perangkat Daerah (PD) melalui Program Peningkatan Pembinaan dan

Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan

Kinerja dengan kegiatan Evaluasi LKjIP PD, Reviu RKA dan RKA

Perubahan, Reviuw Laporan Keuangan Daerah.

2. Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan melalui pendidikan,

pelatihan dan bimbingan teknis melalui program Peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur dan Peningkatan profesionalisme tenaga Aparatur

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pendidikan dan

pelatihan Formal dan Latihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

aparatur pengawasan dan Latihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan serta rekrutmen APIP yang selektif dan pola karier.


BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan KegiatanDalam upaya Meningkatnya Kualitas Pengawasan APIP, telah ditetapkan

beberapa kebijakan antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap PD dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

2. Mengoptimalkan Penyelesaian Tindaklanjut hasil temuan APIP

3. Mengoptimalkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil rekomendasi BPK-RI serta peran Tim Fokus TPTGR.

4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan APIP

5. Mengoptimalkan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada

Perangkat Daerah (PD)

6. Mengoptimalkan pendampingan SPIP pada Perangkat Daerah

Sejalan dengan Sasaran untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya

efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab.

Lamongan” maka program Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan kegiatan

adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman


11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPembangunanGedung Kantor1. Pembangunan gedung kantor

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1. Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan Daerah

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler

OPD Kab/Kota);

2. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

(Pemeriksaan Khusus Kab/ kota)

3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Rakorwasda)

4. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

5. Inventarisasi temuan pengawasan (Monev Penyelesaian TLHP BPK)

6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

7. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Sosialisasi Pencegahan Korupsi)


8. Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan(Monitoring Penyelesaian TLHP APIP)

9. Pencanangan Zona Integritas (Penilaian internal Zona Integritas)

10.Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Evaluasi

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

11.Pelaksanaan Sapu Bersih Pemungutan Liar (Operasional Saber Pungli)

12.Monev Laporan Gratifikasi

13.Verifikasi Laporan RAD PPK

14.Verifikasi LHKASN

7. Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Dalam RangkaPeningkatan Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja

1. Reviu RKA

2. Evaluasi Lapkin (LKjIP) dan LPPD

3. Reviu Laporan Keuangan Daerah

4. Reviu RPJMD / Renstra

8. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5.2 Indikator Kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan IndikatifUntuk lebih jelasnya terkait dengan program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada

Lampiran Tabel 5.2 sebagaimana terlampir.


BAB VIINDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja INSPEKTORAT yang mendukung visi, misi, tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi IV : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik

Tujuan IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan

akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

.Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Kemandirian Fiskal Daerah

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

Indikator 1 : Prosentase OPD yang tidak terdapat temuan material

/keuangan;

Indikator 2 : Opini Pemeriksa Eksternal;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1 dibawah ini.


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan

adalah merupakan bentuk rencana program peningkatan peran kinerja yang

disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis yang

ditetapkan untuk jangka waktu 2016 - 2021 mendatang dengan potensi yang

ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai

sasaran menjadi pendorong dalam meningkatkan pengawasan sesuai

dengan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Inspektorat akan

digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi

segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya

terutama dalam menunjang perwujudan peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama,

keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Lamongan tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk

melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, diharapkan kesinambungan

pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Lamongan dapat terlaksana secara

sinergis.

Lamongan, 2018INSPEKTUR

KABUPATENLAMONGAN

SUYANTO, MMDrs. AGUSPembinaUtama Muda

NIP. 19620804 199111 1 001

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - esakip.net filepenyusunan rencana strategis inspektorat...

Documents