bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan.
Secara konstitusional amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan
berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan
pengembangan sistim pemerintahan, termasuk sistim penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis. Konsekuensi dari negara
hukum dengan adanya amandemen tersebut, berdampak pada perubahan format
politik dan sistem pemerintahan, yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan
peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan.
Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat, dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pemilukada langsung di daerah. Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemungutan suara
yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Sejalan dengan hal itu, maka diperlukan figur Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi daerah,
yang berwawasan kebangsaan, berfikir maju lebih jauh ke depan dan siap
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
1
2
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai
peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang
serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah. Hal
ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung oleh rakyat, yang saat ini telah dilaksanakan dengan penuh antusias dan
disambut dengan penuh semangat dan sukacita. Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Langsung (PEMILUKADA), dapat dikatakan sebagai
hasil dari reformasi yang diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa. Hal ini
merupakan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi
di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi, adalah pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah dipilih secara langsung.
Pemilukada langsung merupakan konsekuensi perubahan tatanan
kenegaraan Republik Indonesia, akibat dari Amandemen kedua Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945. Undang-undang yang baru diamandemen ini pada dasarnya
mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui
penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara lansung dan demokratis.
3
Penjelasan lebih mendetail dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menjelaskan bahwa peserta
pemilihan umum kepala daerah, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU Nomor 12
Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum kepala daerah, juga
dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah
orang, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah beserta perubahannya, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Menurut peraturan pemerintah tersebut, menyatakan bahwa tahapan
pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tahap persiapan dan tahap
pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi :
1. pemberitahuan DPRD kepada KDH dan KPUD mengenai berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah.
2. dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban untuk
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD.
3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana
penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi
penetapan tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan
4
Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
4. DPRD membentuk Panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri
dari Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh
masyarakat.
Tahap pelaksanaan pemilukada langsung melalui beberapa tahapan, yaitu
dimulai dari :
1. persiapan pemilihan.
2. penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih.
3. pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
4. kampanye.
5. pemungutan dan penghitungan suara.
6. penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
Pemilukada langsung dimaksud sebagai awal menciptakan sistem
pemerintah daerah yang baik, dan sebagai syarat utama yang mutlak untuk
pemimpin yang terpilih secara demokratis, jujur, berkredibilitas, cerdas dan
mampu menjalankan program-program kerja secara nyata untuk kemajuan daerah
dan kemakmuran masyarakat daerah. Secara sistematik dengan perlahan tapi pasti,
pemilukada langsung diakui sebagai bagian proses penting, yang mempengaruhi
masa depan masyarakat daerah. Hal ini, dikarenakan pemilukada langsung
merupakan perwujudan konstitusi dari UUD 1945, sebagai sarana pembelajaran
demokrasi dan politik bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar
sesuai dengan hati nurani.
5
Pemilukada langsung juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi
daerah, karena keberhasilan daerah salah satunya ditentukan juga oleh pemimpin
daerah, yaitu semakin baik pemimpin daerah yang dihasilkan dalam pemilukada
langsung, maka komitmen pemimpin daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi
daerah dapat diwujudkan dengan nyata dan bukan hanya sekedar janji pada saat
kampanye. Pemilukada langsung juga sebagai sarana penting bagi proses
kaderisasi tokoh nasional, karena banyak figur pemimpin daerah yang menjadi
tokoh nasional hasil dari pemilukada langsung.
Di era otonomi daerah perkembangan demokrasi dan partisipasi
masyarakat daerah, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
Diharapkan demokrasi di tingkat lokal, mampu menjadi pintu masuk bagi
kemajuan daerah, karena dengan adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung merupakan legitimasi politik Kepala Daerah.
Walaupun demikian tidak berarti Kepala Daerah dapat mengeluarkan kebijakan
dan bertindak semaunya. Proses demokrasi di daerah juga diharapkan akan
memunculkan partisipasi politik masyarakat bersifat lokal yang tinggi dan kritis,
sehingga diharapkan akan muncul 'civil society" yang kuat di daerah. Kalau
demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "chek and balance" dalam berokrasi
pemerintah daerah secara otomatis akan terjadi.
Adanya Pilkada langsung, maka proses demokrasi di tingkat lokal sudah
dapat diwujudkan, sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan
pilihan, dan dapat diterima serta dikehendaki oleh masyarakat di daerah.
Pemimpin rakyat yang terpilih tersebut diharapkan dapat merealisasikan
6
kepentingan dan kehendak masyarakat secara bertanggung jawab, sesuai potensi
yang ada di daerah untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Penyelenggaraan
pilkada langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan
amanat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yakni untuk
melaksanakan kedaulatan rakyat. Pilkada sebagai salah satu jalan untuk mencari
legalitas kekuasaan di tingkat lokal dalam NKRI serta setiap warga negara
Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin
di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
Agar proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar, diharapkan
kepada penyelenggara pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu daerah, agar selalu
berpegang pada peraturan perundang-undangan dan memperlakukan pasangan
calon secara adil dan setara. Selain itu, kepada jajaran pemerintahan daerah
diharapkan agar mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, dengan bersikap
netral yang tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Pilkada muncul
sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi politik yang didasari oleh semangat
reformasi. Desentralisasi ditandai dengan beralihnya kewenangan politik yaitu
dari pusat ke daerah dalam artian bahwa politik lokal menjadi fokus bagi berbagai
pihak untuk melakukan konsolidasi agar mendapat tempat di hati masyarakat.
Selain mencari pemimpin yang legalitasnya dapat diterima oleh masyarakat,
pemilukada juga dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan sehingga Pilkada adalah untuk memperkuat iklim demokrasi di
daerah dengan memperhatikan kearifan lokal.
7
Kesuksesan sejumlah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota patut diberikan apresiasi mengingat
sistem pemilihan kepala daerah secara langsung terbilang baru, sehingga
membutuhkan waktu persiapan yang panjang dan perencanaan pelaksanaan yang
matang. Selain itu, munculnya calon perseorangan atau independen yang dapat
menyaingi kepopuleran pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai
politik, sehingga memberikan nuansa politik tersendiri pada proses demokrasi
yang ada di daerah. Pemilukada merupakan sarana untuk mendapatkan legalitas
kekuasaan di daerah, karena itu rakyat di daerah harus dilibatkan, sehingga
pemimpin yang dihasilkan melalui proses demkorasi tersebut dapat diterima oleh
masyarakat. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat yang memberikan suaranya dalam pilkada, maka semakin tinggi
tingkat legalitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada maka data pemilih harus
akurat, dimana data pemilih tersebut diperoleh dari hasil registrasi penduduk yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil selaku lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi dalam melakukan pendataan atau registrasi penduduk.
Registrasi penduduk adalah merupakan pencatatan yang terus menerus
mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan
perpindahan. Registrasi penduduk didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 52
Tahun 1977, ditujukan untuk membangun sistem pencatatan yang berlaku
menyeluruh dan seragam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
Cakupan data yang diperoleh pada registrasi penduduk sangat bergantung pada
kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam
keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data melalui registrasi umumnya
tidak menemui masalah dan hambatan, sebaliknya di negara-negara berkembang
seperti Indonesia, umumnya data yang diolah masih kurang lengkap karena
banyak peristiwa yang tidak dilaporkan, sehingga data kurang terperinci
mengakibatkan data tersebut kurang memadai untuk digunakan dalam melakukan
berbagai analisis kependudukan. Arti penduduk adalah semua orang yang
berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih
dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap.
Registrasi penduduk dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap setiap peristiwa
kependudukan yang terjadi setiap saat. Registrasi penduduk pada dasarnya
melakukan pencatatan terhadap komponen-komponen kependudukan yang
bersifat dinamis. Komponen-komponen tersebut antara lain kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan dan perubahan tempat tinggal.
Penjelasan kepada masyarakat sangat diperlukan mengenai pentingnya
melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga dengan
adanya keterbukaan dan penyempurnaan pelayanan, akan membantu memberikan
hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat
digunakan sebagai pembanding dan pelengkap untuk data kependudukan, baik
dari hasil survei maupun sensus. Data tersebut juga dapat digunakan untuk
menentukan kebijakan penduduk, yang tidak kalah pentingnya bahwa data
kependudukan tersebut menjadi Data Agregat Kependudukan (DAK).
9
Data Agregat Kependudukan tersebut, selanjutnya diolah sebagai data awal
menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang digunakan oleh
KPUD untuk dilakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data
pemilih pada Pemilukada langsung Kabupaten. Sehubungan dengan itu, petugas
yang melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih dikenal dengan istilah
PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) yang ditunjuk dan bertugas pada
setiap TPS, dan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW. Setelah melalui proses
yang cukup lama serta adanya perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau
identitas lainnya, maka data tersebut dapat ditetapkan menjadi data pemilih.
Pemilih dimaksud harus memenuhi syarat :
a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi
yang berwenang.
Data penduduk yang lengkap dan akurat sangat penting karena berkaitan
dengan peserta pemilukada dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh
sejumlah orang dan lebih dikenal dengan istilah jalur independen. Berdasarkan
perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
10
pasal 36 ayat 6 yang intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat menjadi peserta
pemilukada di kabupaten/kota dengan beberapa persyaratan yang berkaitan
dengan pasangan calon perseorangan. Penyelenggara pemilukada untuk tingkat
kabupaten/kota, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan
penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang
berkedudukan kecamatan, Panitia Pengumutan Suara (PPS) yang berkedudukan di
desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah
yang bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat
pemungutan suara (TPS).
Pemilukada langsung adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Langsung dan untuk penyebutan sering juga disingkat
dengan Pemilukada, namun orang sudah paham bahwa yang dimaksud Pilkada
adalah pemilukada langsung. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, pada pasal 1 ayat :
1). Dirumuskan bahwa Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2). Disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati
untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.
11
Berdasarkan dua ayat di atas, maka Pilkada yang digelar di Kabupaten
Bulungan pada 27 Juni 2010, adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati
periode 2010 s.d 2015, menjadi pembanding untuk penyelenggaraan Pemilukada
Langsung Kabupaten Bulungan pada tahun 2015, sehingga pilkada mendatang
dapat dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Realisasi pemilukada langsung bagi pemerintah daerah
akan dapat mewujudkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
profesional, yang merupakan bagian dari persyaratan tata pemerintahan yang baik
dan tata pemerintahan yang bersih (good governance and clean governance).
Pemilukada langsung yang pertama dilaksanakan di seluruh Indonesia
adalah pada tahun 2005. Daerah pertama melaksanakan Pilkada langsung tersebut
di Indonesia adalah Kabupaten Kutai Kertanegara, setelah itu pada tahun yang
sama pemilukada pertama juga diselengarakan di Kabupaten Bulungan.
Sedangkan pada tahun 2010 pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bulungan untuk yang
kedua kalinya, dapat berjalan dengan aman, sukses, lancar dan kondusif, serta
terpilihnya pasangan Drs. H. Budiman Arifin, M,Si dan Drs. Liet Ingai, M. Si.
sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan untuk periode
kedua, dengan masa jabatan 2010 s.d 2015.
Kabupaten Bulungan yang beribukotakan Tanjung Selor, sebagai salah
satu kabupaten di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur. Mempunyai luas
18.010,50 km2, terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur
Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan
Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007, tentang
12
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas
Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km2.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16
Nopember 2012, dibentuklah Provinsi Kalimantan Utara dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan wilayahnya meliputi Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung
serta Kota Tarakan, dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Adanya undang-undang ini secara otomatis
Kabupaten Bulungan masuk dalam Provinsi Kalimantan Utara, adapun data-data
berkaitan provinsi ke 34 dan termuda di Indonesia, adalah mempunyai batas
wilayah sebagai berikut, yaitu :
a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia.
e. luas wilayah 72.567.49 km2 (28,018.46 mil²)
f. jumlah Penduduk ( 2013 ) 606.830 jiwa, dengan rincian masing-masing
kabupaten / kota seperti pada Tabel 1 di bawah ini.
13
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013.
Nomor Nama
Kabupaten
Jumlah
Penduduk
Ibukota
Kabupaten/kota
Tahun
pemekaran
1 Kab. Bulungan 131.828 Tanjung Selor 1950
2 Kab. Nunukan 192.562 Nunukan 1999
3 Kab. Malinau 77.221 Malinau 1999
4 Kab. Tanah Tidung 20.105 Tidung Pale 2007
5 Kota Tarakan 185.114 Tarakan 1997
Jumlah 606.830
Sumber : Diolah dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013
Permasalahan utama yang dihadapi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2005 dan 2010, adalah
ketidaksempurnaan data penduduk dalam bentuk Data Agregat Kependudukan
(DAK), berimbas pada tidak akurat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4). Data yang tidak akurat tersebut selalu dijadikan permasalahan oleh peserta
pilkada pada pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Bulungan, dan menjadi
isu yang sangat sensitif terhadap kondusifnya daerah. Hal ini disebabkan banyak
penduduk yang punya hak pilih, teramcam hilang hak pilihnya, karena tidak
terdaftar atau tercantum namanya dalam daftar data pemilih untuk menjadi
pemilih pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2010.
Ketidaksempurnaan data penduduk dari pemerintah daerah, dalam hal ini
yang dikelola oleh Disdukcapil Kabupaten Bulungan diserahterimakan ke KPUD,
berupa DAK berisi DP4 pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2010 sangat
dimungkikan terjada pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015.
14
Berdasarkan permasalah tersebut untuk mengatasi tidak akuratnya data penduduk
maupun data pemilih, maka KPU Kabupaten Bulungan harus melakukan validasi
registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk mendapatkan data
pemilih yang valid dan akurat.
Bedasarkan Tabel. 2 di bawah ini, jika dibandingkan dengan DAK dan
DP4 dari Disdukcapil Kabupaten Bulungan, sebelum dilakukan validasi registrasi
penduduk pemutakhiran data pemilih oleh PPS melalui perangkatnya di tingkat
bawah yang bernama PPDP, maka data pemilih untuk Pemilukada tahun 2010,
mengalami perubahan yang sangat signifikan, seperti di bawah ini :
Tabel 2.
Hasil Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih pada
Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010
No DATA PEMILIH JUMLAH
(jiwa)
1
Daftar Agregat Kependudukan (DAK)
130.766
2
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
86.520
3 Hasil proses Validasi Registrasi Penduduk dan
Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPDP/PPS
12.767
4 Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada
Kabuapten Bulungan tahun 2010 73.581
Sumber Data : KPU Kabupaten Bulungan
Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas, bahwa jumlah penduduk Kabupaten
Bulungan untuk Pemilukada tahun 2010 adalah 130.766 jiwa, selanjutnya dipilah
berdasar berdasarkan tempat pengutan suara (TPS) dikenal dengan istilah Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 86.520 jiwa. Berdasarkan
data DP4 tersebut, maka KPUD melakukan validasi registrasi penduduk dan
pemutakhiran data pemilih menjadi DPT sebesar 73.581 jiwa. Selisih antara DP4
15
dan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih sebesar 12.767
jiwa. hasil yang sangat besar tersebut menandakan bahwa validasi dan
pemutakhiran data pemilih harus dilakukan untuk mendapatkan DPT yang akurat
untuk pelaksanaan pemilukada.
Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka validasi registrasi penduduk dan
pemutakhiran data pemilih yang akurat, sangat penting dalam pelaksanaan
Pemilukada Langsung Kabupaten Bulungan tahun 2015, sehubungan dengan hal
itu, maka mulai dari sekarang KPU Kabupaten Bulungan, dalam melakukan
pengelolaan DP4, perlu membuat program khusus berkaitan dengan hal tersebut.
KPUD dalam melakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data
pemilih, untuk pemilukada mendatang, dapat menyusun daftar pemilih, sehingga
warga yang mempunyai hak suara dapat terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT). Pendataan yang akurat dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih
dalam memberikan hak suaranya di TPS. Disamping itu peran strategis KPU
Kabupaten Bulungan dalam pilkada salah satunya adalah menjaga kondusifnya
daerah dalam menggelar pesta demokrasi yang bersifat lokal dan bermartabat.
Dari kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui
faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam
Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada Tahun 2015, serta bagaimana cara
menemukan mengatasi hambatan tersebut.
Pembahasan masalah ini akan dilakukan berdasarkan tinjauan deskriktif
kualitatif tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat peran strategis KPU
Kabupaten Bulungan terhadap validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data
16
pemilih. Hal ini yang mendasari penulis sehingga berkeinginan untuk
mengadakan penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk
tesis, dengan judul “PERAN STRATEGIS KPU KABUPATEN BULUNGAN
DALAM VALIDASI REGISTRASI PENDUDUK DAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILUKADA TAHUN 2015”.
1.2. Perumusan Masalah.
Pilkada secara langsung, merupakan sarana politik lokal menuju proses
demokrasi yang ada di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan demokrasi dapat
diwujudkan untuk memperoleh pemimpin yang diterima serta memenuhi syarat
sesuai dengan kehendak dan pilihan rakyat daerah. Pemimpin yang dipilih rakyat
tersebut diharapkan mampu merealisasikan dan menjalankan program kerja secara
bertanggung jawab yang berpihak kepada kepentingan dan kensejahteraan
masyarakat daerah sesuai potensi daerah yang ada. Penyelenggaraan pilkada
secara langsung harus memiliki suatu tujuan yang pasti, dimana untuk
melaksanakan amanat kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan
UUD 1945.
Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulungan, sebagai wujud dari
semangat demokrasi lokal tersebut, diharapkan menghasilkan pemimpin daerah
yang baik, bersih serta legitimite. Hal ini diharapkan agar seluruh program kerja
lima tahun dapat berjalan dan diterima untuk mensejahterahkan masyarakat
Kabupaten Bulungan. Dalam pelaksanaan pilkada, ditemukan permasalahan-
permasalahan yang berpotensi menghambat setiap tahapan, program dan kegiatan
17
kerja KPUD, jika tidak cepat diatasi maka hambatan tersebut menjadi masalah
yang pada akhirnya dapat menggagalkan pelaksanaan pilkada itu sendiri.
Permasalahan yang ditemukan oleh KPUD Kabupaten Bulungan pada
Pemilukada yang lalu tersebut, berupa ketidaksempurnaan data penduduk dalam
bentuk Data Agregat Kependudukan (DAK) yang dikelola Pemda Kabupaten
Bulungan dengan lembaga teknisnya yaitu Disdukcapil Kabupaten Bulungan,
berimbas pada tidak akurat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk
Pemilukada.
Berdasarkan masalah tersebut, maka KPU Kabupaten Bulungan harus
melakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk
mendapatkan data pemilih yang valid dan akurat untuk Penyelenggaraan
Pemilukada Kabupaten Bulungan selanjutnya. Selanjut untuk proses validasi
registrasi penduduk dengan melakukan pencocokan dan pencatatan data penduduk
yang memenuhi syarat pemilih, sekurang-kurangnya berkaitan tentang : a. Nomor
urut; b. Nomor KTP; c. Nomor NIK; d. Nama lengkap; e. Tempat dan tanggal
lahir (umur); f. Jenis Kelamin; g. Status perkawinan; h. Alamat tempat tinggal;
dan i. Jenis cacat yang disandang.
Proses pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencatatan data
penduduk yang telah divalidasi dalam formulir daftar pemilih, dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut : (a) telah memenuhi syarat usia
pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala
daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
lebih; (b) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah kawin;
18
(c) perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; (d) tidak
terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih
dalam Pemilukada berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah
daerah atau Pemilu terakhir; (e) telah meninggal dunia; (f) pindah domisili atau
sudah tidak berdomisili di desa atau di kelurahan tersebut; (g) terdaftar pada dua
atau lebih domisili yang berbeda; (h) perbaikan penulisan identitas pemilih;
(i) sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Hakekatnya masalah dalam suatu penelitian adalah merupakan berbagai
bentuk pernyataan, berbagai macam bentuk kesulitan dan bernagai macam bentuk
hambatan yang harus dicari jawabannya. Selanjutnya harus ada kegiatan maupun
aktivitas yang dilakukan untuk memecahkan masalah, sehingga masalah tersebut
diharapkan dapat selesai serta tujuan dapat dicapai. Berkaitan dengan hal itu maka
rumusan masalah yang dapat dikemukan pada penelitian ini adalah : Bagaimana
peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk
dan Pemutakhiran Data Pemilih dan untuk mengatasi permasalahan data pemilih
pada Pemilukada Tahun 2015. Disamping itu, untuk kejelasan masalah serta
mempermudah dalam melakukan pemecahan masalah, maka perlu adanya
gambaran yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dan bagaimana
pembatasan masalah tersebut. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU
Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada tahun
2015 serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.
19
1.3. Tujuan Penelitian.
Tujuan dari penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan pada bagian latar
belakang yang berupa perumusan dan pembatasan masalah, adalah sebagai
berikut :
1.3.1. Tujuan Umum.
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan
yang berkaitan dengan “Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam
Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk
Pemilukada Tahun 2015”, sehingga dapat diketahui bagaimana mengatasi
faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih,
dimana data pemilih tersebut akan digunakan pada Pemilukada Kabupaten
Bulungan tahun 2015.
1.3.2. Tujuan Khusus.
1. Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam
validasi registrasi penduduk.
2. Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam
pemutakhiran data pemilih.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran strategis KPU
Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih.
4. Mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam
menemukan solusi, untuk mengatasi faktor-faktor yang
menghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih.
20
1.4. Manfaat Penelitian.
Pemilukada merupakan pesta demokrasi yang bersifat lokal atau
kedaerahan. Pilkada juga untuk memilih pemimpin daerah yang pada akhirnya
dapat memberikan kesejahteraan kepada daerah yang dipimpinnya. Hasil
penelitian ini berkaitan dengan “Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan
terhadap validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk
pemilukada tahun 2015”. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis.
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
penegembangan ilmu pengetahuan dalam hal, sebagai berikut :
1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti/penelitian
berikutnya mengenai Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan
terhadap validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data
pemilih untuk pemilukada tahun 2015.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kesempatan untuk menerapkan teori, dan konsep-konsep yang
berkaitan dengan Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam
Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih
untuk Pemilukada.
3. Dapat menjadi masukan kontruktif untuk menambah pengetahuan
dan wawasan bagi peneliti/penelitian berikutnya mengenai
Pemilukada langsung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
21
dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
1.4.2. Manfaat Secara Praktis.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dan masukan kepada, sebagai berikut :
1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Data
Agregat Kependudukan (DAK) sebagai data base terhadap
penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, penelitian ini
sebagai tambahan informasi dan referensi yang berguna bagi para
pengambil kebijakan untuk penguatan kelembagaan dalam
Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015.
3. Menemukan cara tepat bagi KPU Kabupaten Bulungan dalam
melaksanakan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data
pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015.
4. Bagi Masyarakat Kabupaten Bulungan, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten
Bulungan.
22
1.5. Keaslian Penelitian.
Keaslian penelitian dalam tesis ini disajikan dengan membandingkan hasil-
hasil penelitian terdahulu. Hal tersebut dipandang memiliki kemiripan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keaslian penelitian ini dapat diartikan
bahwa masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah benar-benar permasalahan
yang terjadi di Kabupaten Bulungan, dan belum pernah diteliti oleh peneliti
sebelumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dinyatakan dengan tegas
bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, terutama
penelitian hampir memiliki kesamaan dalam hal penyelenggaraan pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan yang sangat mendasar
antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada
tujuan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini
adalah 1. mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam validasi
registrasi penduduk; 2. mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan
dalam pemutakhiran data pemilih; 3. mengetahui faktor-faktor yang menghambat
peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran data pemilih; 4.
mengetahui peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam menemukan solusi,
untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemutakhiran data
pemilih. Untuk mendukung pernyataan tersebut, bersama ini disampaikan
beberapa penelitian terdahulu, seperti yang tercantum pada Tabel 3, di bawah ini.
23
Tabel 3.
Penelitian sebelumnya terkait dengan Penelitian yang akan Dilakukan dan
Rencana Penelitian yang akan laksanakan.
NO Judul, Nama
Peneliti,Tahun Tujuan Penelitian
Metode dan
Teknik Analisis Hasil Penelitian
1
Kajian Geografi Politik
Pemilihan Umum
Secara Langsung
PILPRES 2004,
PILKADA 2005 dan
PILGUB 2008 di Kota
Magelang (Ivan Lilin
Suryono, 2009)
Mengetahui pergesaran
suara masyarakat Kota
Magelang dalam Pemilihan
Secara Langsung
Pengumpulan data
dilakukan dengan
wawancara, serta
memanfaatkan
data yang sudah
dipublikasikan
terkait penelitian.
(1). Partisipasi Masyarakat Kota
Magelang dalam Pemilihan
Langsung begitu Tinggi, (2)
Kekuatan partai politik di Kota
Magelang sangat Dominan terutama
PDI P, (3) Pergeseran suara
pemilihan dari Partai pemenang
pemilu legeslatif ke pason Walikota
karena pada pilkada langsung
kepentingan masyarakat
bersentuhan langsung pada paslon
2
Kajian Geografi Politik
Terhadap Pemilih
Golput pada Pemilu
Legeslatif Tahun 2009
Kabupaten Pacitan
(Qoriátu Zahro’.2010)
Mengetahui distribudi
golput pada Pemilu
legesltif tahun 2009 di
Kabupaten Pacitan
Pengumpulan data
dilakukan dengan
indepth interview
dengan
stakeholder dan
pemilih golput.
Dat Sekunder dari
KPU Kab. Pacitan
A. Alasan-alasan seseorang memilih
golput di Kabupaten Pacitan adalah,
sebagai berikut : a) Kesibukan
kegitan harian/pekerjaan; b) Adanya
pengaruh dari personal lain; c)
Tidak ada motovasi; d) Kecewa
terhadap kinerja legeslatif; e) Tidak
ada landasan agama untuk memilih.
B. 2 hal yang menyebabkan golput,
yakni politis dan non politis. Dari
sisi politis, golput disebabkan
karena memilih satu parpol dalam
pemilu adalah hak, bukan kewajiban
bahkan golput dilindungi undang-
undang. Sedangkan dari sisi faktor
non politis golput disebabkan
adanya alasan-alasan pribadi yang
di yakini kebenaran dan
keabsahannya oleh pemilih golput.
3
Kajian Geografi Politik
Terhadap Perubahan
Perolehan Suara Partai
Keadian Sejahtera pada
Pemilu 2004 dan 2009
di Kota Yogyakarta.
(Ernawati, 2009)
Untuk mengetahui
perubahan perolehan suara
Partai Keadilan Sejahtera
di Kota Yogyakarta;
Mengetahui faktor-faktor
yang berhubungan dengan
perubahan perolehan suara
PKS di Kota yogyakarta
Pengumpulan data
akan dilakukan
dengan cara
observasi, dan
kuesioner.
Penurunan Suara PKS di Pemilu
2009 di Sebabkan karena adanya
Loyalitas Pemilih PDI P dan lebih
tertutup terhadap PKS;
Perubahan suara PKS karena
berhubungan dengan perubahan
suara Pos Wanita Keadilan yang
semakin sedikit atau berkurang.
24
No Judul, Nama, Peneliti,
Tahun
Tujuan Penelitian
Metode dan
Tehnik Analisis
Hasil Penelitian
4
PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
LANGSUNG (Studi
Kasus Rendahnya
Partisioasi Masyarakat
dalam Pemilihan
Bupati Karimun)
(H.Wijoyokusumo,
2011)
1.Untuk mendeskripsikan
kondisi empirik tahapan
dan proses
penyenlenggaraan pilkada
langsung di Kabupaten
Karimun
2.Untuk mengetahui
faktor-faktor yang
menpengaruhi atau
menyebabkan rendahnya
tingkat partisipasi
masyarakat dalam pilkada
langsung di Kabupaten
Karimun
Metode Diskriftif
kualitatif.
Pengumpulan data
wawancara,
dokumentasi,
observasi. Teknik
analisa data
adalah
menggunakan
penelitian
deskriktif dengan
pendekatan
analisa kualitatif.
Faktor internal pemilih seperti
pilihan yang rasional, jenuh karena
sering adanya kegiatan pemilih,
pekerjaan pemilih. Faktor Politis
seperti yaitu pemilih yang tidak
menberikan hak suaranya secara
disengaja. Faktor manajemen dan
administrasi yaitu berkaitan dengan
pendaftaran pemilih dan tidak ada
kartu pemilih, surat undangan
pemilih tidak ada, dan
ketidaktahuan atas waktu dan tata
cara pemilihan.
5
PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
DAN
IMPLIKASINYA
TERHADAP
STABILITAS
KEAMANAN (Studi
Tetang Pemilihan
Walikota Banjar,
Periode 2008-2013,
Provinsi Jawa Barat)
(Agus Budiman, 2012)
Ingin mengetahui Proses
Pemilukada Langsung
Walikota dan Wakil
Walikota di Kota Banjar
Periode 2009-2014; Ingin
mengetahui implikasi
penyelenggaraan
Pemilukada terhadap
stabilitas keamanan di
Kota Banjar Provinsi Jawa
Barat.
Metode Diskriktif
Kualitatif.
Tehnik analisa
yang digunakan
adalah Tehnik
analisa Induktif
yaitu analisa yang
berpangkal dari
kenytaan-
kenyataan khusus
sehingga
menghasilkan
kesimpulan yang
bersifat umum.
Menegetahui implikasi
penyelenggaraan pemilukada
tentang stabilitas keamanan di Kota
Banjar, Provinsi Jawa Barat.
Pemutakhiran data pemilih yang
kurang sempurna dimanfaatkan oleh
pihak-pihak tertentu untuk
mengintimidasi KPU Kota Banjar;
PPS dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih hanya
mencoret yang meninggal dunia, di
bawah umur, anggota TNI/POLRI,
penduduk yang tidak menpunyai
hak pilih lainnya, tidak menambah
hak pilih yang belum terdaftar.
6
MODALITAS DAN
KONTESTASI
POLITIK (Studi
tentang Modalitas dan
Strategi Pemenangan
Pilkada pada Pasangan
Kandidat Drs. H.
Yusriansyah Syarkawi,
M.Si dan Drs. H. Azhar
Bahruddin, M.AP
dalam Pilkada 2010 di
Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur
(Abdul Rasyid, 2010)
Ingin mengetahui peran
kepemilikan modalitas
kandidat dalam
menetapkan strategi
pemenangan pilkada di
Kabupaten Pasir tahun
2010; Ingin memberikan
kontribusi bagi
perkembangan
pengetahuan politik
tentang studi modalitas,
dan strategi pemenangan
pilkada
Metode Penelitian
Kualitatif.
Tehnik analisa
yang digunakan
adalah Diskriktif
Kualitatif. Untuk
mendeskripsikan
keadaan realitas
dan fakta sosial
dilapangan sesuai
dengan topik
penelitian.
Strategi pemenangan pilkada satu
kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan antara modalitas politik,
sosial, ekonomi, networking, image
building, dan mobilisasi; Secara
teoritik modal yang dimiliki
pasangan kandidat yakni modalitas
politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini
sangat berperan dan berpengaruh
untuk mendulang suara lebih
banyak buat pasangan calon.
Lanjutan Tabel 3
25
No
Judul, Nama, Peneliti,
Tahun
Tujuan Penelitian
Metode dan
Teknik Analisis
Hasil Penelitian
7
Rencana Penulis :
“PERAN
STRATEGIS KPU
KABUPATEN
BULUNGAN DALAM
VALIDASI
REGISTRASI
PENDUDUK DAN
PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
UNTUK
PEMILUKADA
TAHUN 2015
(ARBAIN,2014)
Mengetahui peran strategis
KPU Kabupaten Bulungan
dalam validasi registrasi
penduduk;
Mengetahui peran strategis
KPU Kabupaten Bulungan
dalam pemutakhiran data
pemilih.
Mengetahui faktor-faktor
yang menghambat peran
strategis KPU Kabupaten
Bulungan dalam
pemutakhiran data pemilih.
Mengetahui peran strategis
KPU Kabupaten Bulungan
dalam menemukan solusi,
untuk mengatasi faktor-
faktor yang menghambat
dalam proses pemutakhiran
data pemilih.
Pengumpulan data
akan dilakukan
dengan cara
wawancara
mendalam,
observasi,
informan dan
dokumentasi,
Teknik analisis
yang digunakan
tehnik analisa
data sekunder .
Menemukan cara tepat bagi KPU
Kabupaten Bulungan dalam
melaksanakan pemutakhiran data
pemilih untuk Pemilukada
Kabupaten Bulungan tahun 2015,
yang sumber datanya dari registrasi
penduduk.
Buat Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan masukan dalam
penyusunan Data Agregat
Kependudukan (DAK) sebagai data
base terhadap penyusunan Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4).
Buat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan, penelitian ini
sebagai tambahan informasi dan
referensi yang berguna bagi para
pengambil kebijakan untuk
penguatan kelembagaan dalam
Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten
Bulungan Tahun 2015.
Sumber : Ivan Lilin Suryono (2009); Ernawati, (2009); Qoriátu Zahro’ (2010);
Abdul Rasyid, (2010); H.Wijoyokusumo, ( 2011); Agus Budiman, (2012).
Lanjutan Tabel 3.