1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berkembang terus berusaha meningkatkan

pembangunan di segala bidang karena pembagunan merupakan usaha untuk

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Oleh karena itu maka hasil dari

pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan

merata.

Pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu pembangunan yang

sedang dilakukan Indonesia dan pembangunan di bidang ekonomi ini juga ikut

melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya seperti misalnya keterlibatan

perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi di dalam

negeri.Keterlibatan perusahaan dalam pembangunan juga melibatkan tenaga kerja

dimana tenaga kerja juga merupakan asset dari perusahaan.

Tenaga kerja juga merupakan peran yang sangat penting dalam

pembangunnan nasional sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan itu

sendiri.Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

menyebutkan bahwa : “ tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

2

sendiri maupun untuk masyarakat.” Dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang

Ketenagakerjaan juga menjelaskan tentang pekerja yaitu bahwa “ pekerja adalah

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan

tenaga kerjaadalah seseorang yang bekerja pada orang lain baik itu orang

perseorangan,pengusaha,badan hukum maupun badan-badan lainnya yang

mempekerjakan seseorang tersebut dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

Pada dasarnya manusia bekerja untuk bertanggungjawab bagi kelangsungan

dan perkembangan hidupnya, tidak hanya sekedar mencari nafkah melainkan harus

pula didasari itikad baik bahwa dengan jasa-jasa yang telah dijualnya itu dapat pula

merupakan sumbangan untuk turut melancarkan usaha dan kegiatan dalam

pengembangan masyarakat.1

Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap

tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan

Maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan

pekerjaan yang layak dengan nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tertuang dalam pasal 27

ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

bahwa : “ tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.”

1G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, dan A.G Kartasapoetra, 1985, Hukum Perburuhan Di

Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, h.13.

3

menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar

apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam

kesehatan dn keselamatan kerja. Kesehatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan

dan upaya yang bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh dari tindakan maupun

kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis, atau kesusilaannya. Pendapat

serupa dikemukakan oleh Imam Soepomo, bahwa kesehatan kerja adalah “ aturan-

aturan dan usaha-usaha untuk melindungi pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan

perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam

seseorang itu melakukan pekerjaan dalam hubugan kerja.”2Keselamatan kerja

didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan

perlindungan teknis bagi pekerja/buruh dari risiko-risiko akibat penggunaan alat dan

bahan berbahaya/beracun di tempat kerja. Imam Soepomo berpendapat bahwa

keselamatan kerja adalah “ aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja/buruh

atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang

menggunakan alat dan mesin atau bahan pengolah berbahaya.”3

Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh

dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, khusunya risiko

2 Imam Soepomo, 1974, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja ( Perlindungan Buruh

), Pradnya Paramita, Jakarta, h.7-8. 3Ibid, h.8.

4

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.4Terdapat beberapa prinsip dalam

pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.Secara garis besar,

prinsipnya adalah perlindungan pekerja/buruh.5

a. 7 ( tujuh ) jam 1 ( satu ) hari dan 40 ( empat puluh ) jam 1 ( satu )

minggu untuk 6 ( enam ) hari kerja dalam 1 ( satu ) minggu; atau

Ada beberapa ruang lingkup dalam

kesehatan kerja salah satunya yang sangat penting adalah mengenai waktu kerja.

Waktu kerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam

dunia ketenagakerjaan.Hal ini mengingat bahwa pekerja/buruh adalah manusia

kodrati dengan segala keterbatasan fisik dan psikis serta disamping perannya sebagai

salah satu faktor produksi maka perlu mengatur dan memperhatikan waktu kerja.

Pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dan pasal 77 ayat ( 2 )

Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

b. 8 ( delapan ) jam 1 ( satu ) hari dan 40 ( empat puluh ) jam 1 ( satu )

minggu untuk 5 ( lima ) hari kerja dalam 1 ( satu ) minggu.

Pasal 78 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan meneyebutkan bahwa :

4L. Meily Kurniawidjaya, 2010, Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja, UI Press, Jakarta, h.1-2. 5John Bowers dan Simon Honeyball, 2000, Textbook on Labour Law, terjemahan Melania

Kiswandari, Jakarata, h.30-33.

5

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat ( 2 ) harus memenuhi syarat :

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 ( tiga )

jam dalam 1 ( satu ) hari dan 14 ( empat belas ) jam dalam 1 ( satu ) minggu.

Pasal 78 ayat ( 2 ) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha

yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat ( 1 ) wajib membayar upah kerja lembur.

Dewasa ini, masih sering terjadi masalah terkait ketenagakerjaan walaupun

peraturan yang mengatur ketenagakerjaan sudah ditetapkan.Seperti yang kita ketahui

juga bahwa dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dan berkembang

dengan baik dan pesat, hal ini tentu saja mempengaruhi pekerja.Seperti salah satu

masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran jam atau waktu kerja tenaga kerja dan

tidak membayarkan upah kerja lembur apabila pekerja bekerja melebihi waktu kerja

yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang

Ketenagakerjaan.Pelanggaran masalah tenaga kerja terkait waktu kerja yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini sering terjadi di perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang industri dan sedang mendapatkan angin baik

dalam usahanya atau perusahaan yang sedang melakukan kejar target dalam usaha

produksinya.Perusahaan seperti ini bisanya perusahaan yang bergerak di bidang

produksi, seperti salah satunya perusahaan garmen. Perusahaan garmen yang sering

mendapatkan pemesanan selalu mendapatkan masalah dalam hal penyelesaian

produksi agar sesuai dengan target penyelesaian yang telah menjadi deadlinenya

6

dengan klien. Salah satunya seperti di perusahaan industri garmen HapeInterior

Design yang ada di daerah Sanur, Denpasar Selatan. Pada perusahaan garmen Hape

interior design memiliki pekerja/buruh jarit sebanyak 3 orang yang bertugas

melakukan penyelesaian proses penjaritan yang melakukan pekerjaannya selama 9

jam dalam 6 hari kerja, dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan.Disamping itu dengan banyaknya pemesanan

dirasa dapat memberatkan pekerja/buruh karena dapat menyebabkan waktu kerja

yang berlebihan.

Karena seorang pekerja sering memilki posisi atau kedudukan yang lebih

rendah dari perusahaan atau majikannya menyebabkan pekerja sering merasa malu,

sungkan, dan takut dalam melakukan upaya-upaya untuk melindungi haknya atau

mungkin pekerja/buruh masih tidak mengetahui bahwa ada upaya-upaya yang dapat

dilakukan olehnya untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja/buruh. Maka

dari itu perlu adanya pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik agar hak-hak

pekerja bisa lebih diperjuangkan.Apabila pekerja/buruh sudah melakukan upaya-

upaya dalam mendapatkan hak-haknya maka dirasa perlu dikaji lebih mendalam, hal

ini mengingat bahwa pekerja/buruh tidak mengikuti serikat pekerja dan dapar

melakukan penyelesaian secara bipartit.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji

tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang dilanggar hak-haknya terkait dengan

pelanggaran waktu kerja.Maka penulis memberikan judul pada penulisan hukum ini

7

adalah “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TERKAIT

DENGAN PELANGGARAN WAKTU KERJA PADA GARMEN HAPE

INTERIOR DESIGN DI SANUR DENPASAR SELATAN.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan

penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai

menjadi jelas, searah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.Berdasarkan

uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja terkait

dengan waktu kerja pada perusahaan garmen Hape Interior Designdi Sanur

Denpasar Selatan ?

2. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan hak-

haknyapada perusahaan garmen Hape Interior Design di Sanur Denpasar

Selatan ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Sehubungan dengan masalah yang telah dikemukakan diatas dan agar

pembahasan dari penulisan karya ilmiah ini tidak menyimpang jauh dari pokok

8

permasalahan yang dikehendaki, perlu ditentukan batasan-batasan dari materi yang

akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk tidak mengaburkan tentang apa yang

dibahas serta memudahkan penulis dalam penyampaian isi dari permasalahan yang

dibahas.

Dalam hal ini permasalahan yang akan dibahas adalah tentang perlindungan

hukum pekerja terkait dengan waktu kerja dan upaya-upaya yang dapat dilakukan

pekerja agar dapat melindungi hak-haknya yang dilanggar

1.4 Orisinalitas Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan 3 ( tiga ) skripsi ilmu hukum

terdahulu melalui penulusuran di Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Udayana dimana hal itu dimaksudkan sebagai referensi pada penulisan dan untuk

menghindari terjadiya perbuatan plagiasi serta menyatakan bahwa tulisan ini memang

hasil dari pemikiran penulis sendiri, adapun skripsi yang penulis maksud adalah :

No Judul Penulis Rumusan Masalah 1 Pemberian Uang

Pesangon Terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Yang Diberhentikan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

I Kadek Yudhi Pramadita.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali ?

2. Bagaimanakah

pemberian uang pesangon terhadap pekerja kontrak waktu tertentu yang

9

diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali ?

2 Pelaksanaan

Perlindunngan Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada PT. WARISAN Di BR. Tegaljaya Desa Dalung Kabupaten Badung.

I Ketut Bijaya Negara

1. Bagaimanakah pelaksanaan syarat-syarat perlindungan kerja terhadap pekerja pada PT. Warisan ?

2. Faktor-faktor apakah

yang menghambat pelaksanaan syarat-syarat keselamatan kerja pada PT. Warisan ?

3 Perjanjian Kerja

Bagi Tenaga Kerja Asing Pada PT. Protection One.

I Made Dwi Ary Sulastika

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga kerja asin pada PT. Protection One ?

2. Bagaimanakah akibat

hukum dari berakhirnya perjanjian kerja bagi tenaga kerja asing pada PT. Protection One ?

Penelitian ini merupakan asli dari pemikiran penulis sendiri, tetapi tidak

dipungkiri juga dengan adanya kemiripan atau serupa dengan penelitian skripsi yang

telah disebut diatas. Kemiripan yang dimaksud adalah bukan kemiripan yang benar-

benar sama, tetapi ada letak perbedaanya juga.

Melihat penulisan skripsi nomor 1, letak kemiripan/serupa ada pada rumusan

masalah pertama yang mengacu pada perlindungan hukum bagi pekerja. Hal lain

10

yang terlihat serupa juga adalah berupa waktu. Penelitian ini tertuju pada waktu kerja

dan penulisan skripsi nomor 1 mengacu pada pekerja waktu tertentu. Letak perbedaan

yang lain adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama.

Kemiripan pada penulisan skripsi nomor 2 terletak pada perlindungan

terhadap pekerja.Perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan lokasi

penelitian.Penulisan skripsi nomor 3 memiliki kemiripan karena sama-sama

mengangkat tema tentang ketenagakerjaan, dan memiliki perbedaan dalam rumusan

masalah dan lokasi penelitian.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberi arah dalam melangkah

sesuai dengan maksud dari penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah :

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum kepada pekerja yang terkait

dengan pelanggaran waktu kerja.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan pekerja

untuk mendaptkan hak-haknya yang dilanggar.

1.5.2 Tujuan Khusus

11

1. Untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan hukum kepada pekerja

yang terkait dengan pelanggaran waktu kerja.

3. Untuk memahami lebih dalam upaya-upaya hukum apa saja yang dapat

dilakukan pekerja untuk mendapatkan hak-haknya yang dilanggar.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

perkembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum

ketenagakerjaan.Dan dapat menjadi pedoman untuk lebih memahami tentang

perlindungan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap pekerja terkait

dengan waktu kerja.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memecahkan

masalah-masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja

yang terkait dengan waktu kerja.

2. Dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pedoman-pedomanbagi

semua pihak dalam upaya-upaya mendapatkan hak-hak pekerja yang

dilanggar terkait dengan waktu kerja.

12

3. Dapat menambah pengalaman dan kemampuan peneliti dalam melakukan

penelitian hukum.

1.7 Landasan Teoritis

Dalam pasal 1 ayat( 1 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan

bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada

waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan pengertian

ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah

semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja,

selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.Jadi pengertian

hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini kita kenal

yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh

dengan majikan dalam hubungan kerja saja.6

Tenaga kerja atau pekerja didefinisikan sebagai orang yang bekerja dan

menerima upah. Menurut pasal 1 ayat( 2 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang

dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat. Dan pengertian pekerja dalam pasal 1 ayat( 3 ) Undang-

Undang Keteagakerjaan adalah bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6 Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,

h.35.

13

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut

menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1969

Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, yang memberikan pengertian tenaga

kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut

sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada

umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga

kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja,

yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan

mengurus rumah tangga.Dari skema tersebut jelaslah bahwa, tenaga kerja terdiri dari

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.Kelompok yang bukan angkata kerja adalah

mereka yang dalam studi, golongan yang mengurus rumah tangga, golongan

penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi

memperoleh pendapatan, misalnya seperti pensiunan, penerima bunga deposito dan

sejenisnya.7

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (

KUHPer ) tentang “ Perikatan “ yang sifatnya terbuka. Kata perikatan memiliki arti

yang lebih luas dari perjanjian. Sebab kata perikatan tidak hanya mengandung

7Ibid, h.28-29.

14

pengertian hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian,

yaitu perihal perikatan yang timbul dari undang-undang.Definisi perikatan menurut

Subekti adalah suatu perubungan hukum antara dua orang tau dua pihak berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak

yang lain berhak untuk memenuhi tuntutan itu.8

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian dapat dirumuskan, bahwa

perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan, sehingga perikatan itu ada

bilamana ada perjanjian.

9

Perjanjian kerja diatur secara khusus dala Bab VII KUHPerdata tentang

persetujuan-persetejuan untuk melakukan pekerjaan.Dalam pasal 1601a KUHPerdata

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu persetujuan

bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya

kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang

Dengan demikian antara perjanjian dengan perikatan

terdapat hubungan sebab akibat, yaitu perjanjian sebagai sebab yang merupakan

peristiwa hukum, sedangkan perikatan sebagai akibat hukumnya.

Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji

maupun kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis.Dari hubungan ini

timbul suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.Dengan demikian

perjanjian merupakan sumber dari suatu perikatan.

8Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 1. 9 Purwahid Patrick, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, h.12.

15

tertentu.Selanjutnya dalam pasal 1 ayat ( 14 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan

menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban

para pihak.

Berdasarkan pengertian penjanjian kerja tersebut terdapat unsur-unsur :

adanya pekerjaan, adanya unsur dibawah perintah, adanya upah tertentu, adanya

waktu.Dalam melakukan hubungan kerja harus dilakukan dengan waktu yang sudah

ditentukan dalam perjanjian kerja atau yang sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam pasal 1 ayat( 15 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan

bahwa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur

pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro hubungan

kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi

kepentingan orang lain yang memerintahnya ( pengusaha/majikan ) sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati.10

Pengertian waktu kerja pada umumnya adalah waktu yang ditentukan untuk

melakukan pekerjaan.Waktu kerja merupakan bagian paling umum yang harus ada

pada perusahaan dan waktu kerja umumnya ditentukan oleh pemimpin perusahaan.

Menurut Stephen P Robbins waktu kerja merupakan bagian dari empat faktor

10Hartono Judiantoro, 1992, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali,

Jakarta, h.10.

16

organisasi yang merupakan sumber potensial dari stress para karyawan ditempat

kerja.11

Konsep tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang dipergunakan

adalah perlindungan terhadap hak pekerja dengan menggunakan sarana hukum, atau

perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja tindakan-tindakan

pengusaha pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah

bekerja.Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja wajib dilaksanakan seperti yang tertera

pada Bab X Undang-Undang Ketengakerjaan mengenai perlindungan, pengupahan,

dan kesejahteraan tenaga kerja.

12

Perlindungan hukum adalah penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini

hanyalah perlindugan dari hukum saja.Perlindungan yang diberikan oleh hukum,

terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh

manusia sebagai subyek hukum dalam interkasinya dengan sesama manusia serta

lingkungannya.Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk

11 Stephen P Robbins, 2006, Perilaku Organisasi, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta,

h.796. 12 Philipus M. Hadjon I, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya, h. 25.

17

melakukan suatu tindakan hukum.13Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum

adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-

haknya yang telah diberikan oleh hukum.14

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindugan

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum,

yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang

represif.Perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan hukum kepada

rakyat yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan menjadi bentuk yang

definitif.Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum

yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.Kedua bentuk perlindungan hukum

tersebut bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi

manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

15

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap

dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar

sesama manusia.

16

13 CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pusataka,

Jakarta, h.102. 14 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54. 15 Zahirin Harahap, 2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h.2. 16 Muchsin, 2003, “ Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia “, Tesis

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.14.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi

18

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua.Yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif yang

berarti bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu

kewajiban.Dan yang kedua adalah perlindungan hukum represif yaitu perlindungn

hukum berupa perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suau

pelanggaran.17

Hubungan industrial pada dasarnya berfungsi dan bertujuan untuk

menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja,

memberikan kesejahteraan dan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh, dan ketenangan

berusaha bagi para pengusaha sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dari

hubungan tersebut dengan berputarnya roda perekonomian nasional.Dalam hal ini

Perlindungan hukum terjadi akibat adanya pelanggaran hukum yang

dilakukan.Yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap

peraturan-peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara

dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan.

17Ibid, h.20.

19

para pihak dalam hubungan industrial memiliki kepentingan yang berbeda-beda

sehingga berpotensi menimbulkan adanya perselisihan-perselisihan yang disebut

dengan perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan dalam hubungan industrial dapat diselesaikan dengan duacara.

Yang pertama dengan jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan lewat

pengadilan. Dan jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau

yang sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternative atau Alternative

Dispute Resolution ( ADR ).18

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimaana antara dua orang atau

lebih para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi

atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk

mencapai kesepakatan.

Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi dapat dilakukan dengan

beberapa cara, yaitu sepertinegosiasi, mediasi, konsiliasi,dan arbitrase.Non litigasi

pada umumya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat.

19

18 Susanti Adi Nugroho, 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Telaga

Ilmu Indonesia, Jakarta, h.1.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan

yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak

ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi

tersebut.Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator.Pihak ketiga tersebut hanya

19Fitrua Ramadhani, 2015, “Non Litigasi“, URL :http://jdih.kepriprov.go.id/index.phps/id/informasi-kegiatan/artikel-kegiatan/286704-non-litigasi. diakses tanggal 29 Agustus 2015.

20

dapat member saran yang sugestif, sedangkan pengambilan keputusan tetap

tergantung oleh setiap pihak yang bersengketa.20

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan

pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi

dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.

21 Konsiliasi

merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-

undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan

bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan

langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak dicapai.22

20Ibid. 21 Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, Visi

Media, Jakarta, h. 46. 22Ibid, h. 47.

Pasal 1 ayat( 1 ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesasian Sengketa yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 30

Tahun 1999 menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar

peradilan umum yng didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan

berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat

para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang

dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

21

Teori sistem hukum juga sangat diperlukan disini untuk melihat efektifitas

hukum mengingat metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

empiris dengan pendekatan fakta, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa

berhasil atau tidaknya penegakan hukum teragantung dari tiga unsur sistem hukum,

yaitu sturuktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum

yang meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yang merupakan

kekuatan sosial bagaimana hukum itu digunakan oleh masyarakat.23

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan sesuatu,

sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap

suatu gejala utuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat

diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah

yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

1.8 Metode Penelitian

24

Maka dari itu seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan

menganalisa masalah yang diteliti sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran,

karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan

mempelajari memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

23 Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel

Soge Foundation, New York, h. 16. 24Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h.6.

22

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara

yuridis empiris.Yang dimaksud dengan penelitian hukum secara yuridis empiris

adalah penelitian langsung di lapangan dan mengkaji berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.Jenis penelitian yuridis empiris digunakan karena

dalam permasalahan mengenai waktu kerja terhadap pekerja terdapat di lapangan,

sehingga jenis penelitian yang tepat dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan secara

empiris dalam skripsi ini adalah jenis pendekatan yang mengacu pada pendekatan

fakta ( The Fact Approach ).

Pendekatan faktaadalahpendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji

permasalahan yang muncul dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum

dan teori-teori yang ada, untuk kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada

di lapangan. Dengan demikian tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal

perundang-undangan dan pendapat para ahli utuk kemudian diuraikan, tetapi juga

23

menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif, dalam rangka mengolah data dan

menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.25

1.8.4 Data dan Sumber Data

1.8.3 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya

penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sifat

penelitian deskriptif sering dilakukan apabila ingin mengetahui tentang berfungsinya

hukum dalam masyarakat.

Sumber data hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Data Hukum Primer

Data hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari tangan pertama,

dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah, dan yang belum diuraikan

oleh orang lain.Data yang langsung di dapat dari masyarakat.Data ini didapat dari

sumber pertama dari individu atau perseorangan.

2. Data Hukum Sekunder

25 Hilman Hardikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, h.63.

24

Data hukum sekunder, yaitu data-data hukum yang mengikat, berupa

perundang-undangan.Dalam hal ini penulis menggunakan KUHPerdata dan Undang-

Undang Ketengakerjaan.Dan disertai beberapa data hukum berupa literatur yang

memuat teori-teori dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penulisan

skripsi.Serta penulis juga menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia yang

menjelaskan mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti, hal ini bertujuan

untuk memberikan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya

ilmiah ini dilakukan dengan cara :

1. Teknik pengumpulan data hukumprimer yaitu cara pengumpulan data

yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang

berkompeten.

2. Teknik pengumpulan data hukum sekunder yaitu dengan mengumpulkan

peraturan-perturan yang berhubungan dengan permasalahan dan data-data

kepustakaan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkokoh dan

memperluas hasil-hasil penelitian

1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penulisan ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan

teknik non probability sampling, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti

25

mengenai berapa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili

populasinya seperti dalam teknik random sampling.Penulisan ini menggunakan

teknik non probability sampling dengan bentuk purposive sampling.Yaitu penarikan

sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, dimana sampel dipilih atau ditentukan

sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan

pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik

tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

1.8.6 Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik yang berupa data primer

maupun sekunder yang merupakan hasil dari studi kepustakaan, dan wawancara itu

kemudian diolah secara kualitatif.Dalam hal ini, data yang diperoleh tersebut

kemudian diklasifikasikan dan dikumpulkan berdasarkan kerangka penulisan

sehingga lebih sistematis dan mempermudah penulisan skripsi secara menyeluruh.

Selanjutnya data yang telah diklasifikasikan tersebut dianalisa secara deskriptif

analisis, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis yang

kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan atas permasalahan yang dibahas.

26