bab i pendahuluan 1.1. latar belakang masalah i.pdf · tanah lot, pantai padang - padang, danau...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam era globalisasi saat ini mempengaruhi perpindahan penduduk dari
satu negara ke negara lainya, karena adanya telekomunikasi dan teknologi yang
sangat canggih kemudian membuat begitu mudahnya penduduk berpindah-pindah
dari satu negara ke negara lain. secara garis besar dapat disebutkan bahwa
globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan
membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar dibanyak
wilayah dunia ini menjadi satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas
batas wilayah.1
Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional
tersebut di butuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang di perlukan
dalam setiap hubungan yang teratur yang di sebut hukum internasional.2
Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :
a) Negara dengan negara
b) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan
negara satu sama lain.3
1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, Ketika Hukum Berhadapan Dengan
Globalisasi, UB Press, Malang, hal.1.
2 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2010, Pengantar Hukum Internasional, PT.
Alumni, Bandung, hal. 13.
1
2
dalam hal mengatur hubungan Internasional, negara memiliki kedaulatan
dalam hal mengamankan wilayahnya, maka Indonesia dalam rangka mengatur
perpindahan penduduk itu lalu membuatlah pengaturan mengenai keimigrasian.
Indonesia merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut
internasional dan menghubungkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan
Samudra Hindia kemudian diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua
Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang
demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan
perdagangan internasional. Di samping letak geografis yang sangat
menguntungkan dalam hal musim jika negara lain mengenal empat musim
sedangkan negara Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau
dan musim hujan, hal ini berpengaruh terhadap kesuburan alamnya. Indonesia
juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai nilai
ekonomi serta keindahan panorama menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap
orang.
Letak negara Indonesia yang strategis, menjadikan Indonesia banyak di
kunjungi orang asing. Dalam hal ini seorang asing yang memasuki wilayah suatu
negara menjadi tunduk kepada hukumnya dengan cara yang persis sama seperti
para warganegara negara itu sendiri.4
Salah satu wilayah di negara Indonesia yang menjadi tujuan utama warga
negara asing ialah bali yang merupakan pusat destinasi pariwisata di indonesia.
3 Ibid, hal. 4.
4 J.G.starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesembilan 2, Aksara Persara
Indonesia, Jakarta, hal.33.
3
Dimana Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Secara astronomis,
Bali terletak di 8°25′23″ Lintang Selatan dan 115°14′55″ Bujur Timur yang
membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Mayoritas
penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu.5 Selain terkenal dengan keindahan
alamnya, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya
yang unik dan menarik. Bali sebagai tempat tujuan wisata yang lengkap dan
terpadu memiliki banyak sekali tempat wisata menarik, apa saja tempat wisata di
Bali yang wajib dikunjungi. Beberapa tempat itu antara lain : Pantai Kuta, Pura
Tanah Lot, Pantai Padang - Padang, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu
Kencana (GWK), Pantai Lovina dengan Lumba Lumbanya, Pura Besakih,
Uluwatu, Ubud, Munduk, Kintamani, Amed, Tulamben, Pulau Menjangan dan
masih banyak yang lainnya.
Sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia khususnya Bali
merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik
maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Sehingga banyak
warga negara asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia dengan berbagai
macam tujuan, sekolah, bekerja, wisata bahkan tidak sedikit yang tinggal menetap
di Bali.
Kenyataan ini semakin lebih mudah bagi orang asing untuk datang ke
Indonesia dengan diberikanya berbagai kemudahan prosedur terutama dengan
adanya opender policy yaitu politik pintu terbuka yang dilaksanakan oleh
5 http://id.wikipedia.org/wiki/Bali, di akses pada tanggal 9 April 2015.
4
pemerintah Hindia Belanda yaitu membuka pintu selebar-lebarnya kepada orang
asing untuk masuk ke indonesia khususnya bali.
Akibat banyak orang asing dari berbagai ras yang diwariskan oleh
pemerintah kolonial Hindia Belanda yang tinggal di Indonesia diantaranya adalah
bangsa china, india, arab, dan lain sebagainya. Semakin lama orang asing tersebut
berdiam di Indonesia akan membawa pengaruh terhadap bidang politik, budaya,
ekonomi, dan keamanan. Hal inilah yang perlu dipikrikan secara serius tidak
sampai menimbulkan dampak yang negatif.
Setelah indonesia merdeka, Indonesia tidak menerapkan kebijaksanaan yang dulu
yaitu kebijaksanaan “opendoor policy” yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.6
Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan
baru yaitu selective policy bahwa masuknya orang asing hanya dimungkinkan
sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi pembangunan negara dan
pemerintah republik indonesia.
Dewasa ini, banyak kasus yang terjadi di Bali terkait dengan warga negara
asing yang datang bahkan menetap di Bali menggunakan visa Kunjungan
Overstay. Mengingat semakin maraknya warga negara asing yang menetap di bali
menggunakan visa kunjungan Overstay, maka di rasa perlunya suatu pengawasan
dari pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Bali. Sebelumnya akan dibahas
terlebih dahulu mengenai visa.
Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian menyebutkan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang
6 M.Imam Santoso, 2004, Perpektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan
Nasional, Jakarta : UI Press, hal.24.
5
berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan
bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan
menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
Selain itu, dalam Pasal 38 Undang-undang No.6 Tahun 2011
menyebutkan Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan
melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan
tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis,
keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara
lain.
Dari bunyi Pasal tersebut sudah jelas diketahui bahwa visa kunjungan
hanya dapat digunakan untuk hal-hal tertentu salah satunya untuk melakukan
kegiatan pariwisata dan bukan untuk tinggal.
Mengantisipasi dari semakin banyak dan lamanya orang asing tersebut
berdiam di Indonesia, kiranya diperlukan tata cara pengawasan keimigrasian
sebagai salah satu cara untuk mengawasi orang asing datang dan keluar wilayah
Indonesia, sebab pada hakikatnya tidak semua orang asing dapat masuk dan
melakukan kegiatan diwilayah Indonesia. Pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang
No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 No. 52/ tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5216) orang asing adalah orang bukan warga negara indonesia. Sesuai dengan
prinsip keimigrasian “selective Policy” (kebijakan selektif) bahwa hanya orang
asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan
negara Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak
6
bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.7
Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada direktorat Jendral
Imigrasi sebagai salah satu unit pelaksana teknis departemen hukum dan hak asasi
manusia (HAM) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur lalu
lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, keberadaan serta
kegiatan orang asing sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagai
acuan dalam mengatur masalah lalu lintas orang asing yang singgah maupun
tinggal dalam waktu tertentu maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan
dalam bentuk Undang-undang yang kemudian disebut Undang-undang No.6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan Undang-
undang Keimigrasian sebagai dasar yang kokoh dalam melaksanakan tugas
Keimigrasian. Melalui Undang-undang Keimgrasian, pemerintah membuktikan
kepada dunia luar bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di
Indonesia betul-betul dihargai dan dihormati, sehingga bagi mereka yang berlalu
lintas antara negara dan orang asing berada di Indonesia merasa terlindungi.
Namun tidak jarang terdapat beberapa orang asing yang masuk tanpa melalui
prosedur imigrasi yang benar, hal ini umumnya ditemukan pada warga negara
asing yang masuk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bisnis/kerja.
Penyalahgunaan terhadap izin keimigrasian tidak saja dapat merugikan
negara Indonesia namun sudah pasti merugikan hak-hak dari orang asing tersebut.
Hal ini dikarenakan dengan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa melalui
7Muhammad Arief, 1997, Komentar UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pusat
Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta,hal.20.
7
menggunakan dokumen keimigrasian yang sah maka secara tidak langsung warga
negara asing tersebut telah mencabut hak-hak yang sebelumnya dilindungi oleh
Undang-undang Keimigrasian. Sebagai aparat penegak hukum maka pelaksanaan
tugas harus konsisten dan konsekuen dengan Undang-undang Keimigrasian
sebagai sarana pokok bagi pengendalian dan pengawasan orang asing di
Indonesia.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 Undang-undang Keimigrasian
bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia dilakukan menteri dengan koordinasi bersama badan atau instansi
pemerintah terkait. Namun dalam pelaksanaanya banyak terjadi kelemahan dalam
bidang pengawasan orang asing sehingga keadaan tersebut memberi peluang
terhadap penyalahgunaan dokumen keimigrasian.
Mengingat banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan warga negara asing
khususnya dalam penyalahgunaan visa kunjungan Overstay di Provinsi Bali, maka
di rasa perlu perhatian khusus terkait dengan permasalahan ini agar dapat segera
di antisipasi dan di atasi. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua
untuk mampu menghadapi perubahan atau dinamika modernisasi persaingan pasar
bebas yang sangat cepat ini, sehingga kita sebagai orang penghuni tidak
tersingkirkan dalam persaingan lapangan kerja di Indonesia. Hal inilah yang
melatar belakangi penulis membuat skripsi dengan judul “BENTUK
PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN
OVER STAY OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI”
8
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah dari penelitian ini adalah
1. Bagaimana efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing yang
menggunakan visa kunjungan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengawasan visa kunjungan
warga negara asing di Provinsi Bali ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Ruang Lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi
areal penelitian.8 Untuk mencegah agar isi dan uraian tidak menyimpang dari
pokok-pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai
ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dalam penulisan
ini yaitu pada permasalah pertama akan dibahas mengenai skema pengawasan
terhadap warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan Overstay di
provinsi bali, dan permasalahan kedua akan dibahas mengenai faktor penghambat
dalam pengawasan visa kunjungan warga negara asing di Provinsi Bali.
8 Bambang Sugono, 2005, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet.7, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta,hal.111.
9
1.4 Orisinalitas
Skripsi ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas skripsi
ini maka dapat dilihat perbedannya dengan skripsi terdahulu yang sejenis, yaitu
skripsi yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Ijin Tinggal
Terbatas (KITAS) oleh Warga Negara Asing di Bali dengan penulis bernama I
Gusti Ngurah Lanang Satria di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Tindakan apakah yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan
kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) oleh warga negara asing di Bali ?
2. Sanksi hukum apa yang dapat dan telah diterapkan terhadap
penyalahgunaan kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) oleh warga negara
asing di Bali ?
Adapun skripsi lain berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1992
tentang Keimigrasian di Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan
izin tinggal di Provinsi Bali menurut UU No. 6 Tahun 2011
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi dalam rangka
penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam rangka
penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provins Bali
10
Penulis dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat terjamin
keorisinalitasannya dan berbeda dengan skripsi yang telah di sebutkan di atas.
Karena dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada Bentuk
Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Overstay oleh warga
negara asing di Provinsi Bali.
1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini meliputi tujuan umum dan
tujuan khusus yaitu :
a. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk
memperoleh pemahaman mengenai bentuk pengawasan terhadap
penyalahgunaan visa kunjungan Overstay di Provinsi Bali.
b. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang ingin di capai dalam penelitian ini, antara
lain :
1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan terhadap
penyalahgunaan visa kunjungan Overstay di Provinsi Bali
2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan visa
kunjungan warga negara asing di Provinsi Bali.
11
1.6 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
bidang pendidikan terutama untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya
hukum imigrasi mengenai bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan Visa
Kunjungan Overstay oleh warga negara asing di Provinsi Bali.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi
dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah
terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya
mengenai penyalahgunaan Visa Kunjungan Overstay oleh warga negara
asing di Provinsi Bali.
2. Bagi Petugas Keimigrasian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi dalam hal mengawasi warga negara asing yang masuk ke Bali
3. Indonesia khususnya Bali menggunakan visa kunjungan berlandaskan
Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
4. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan
sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam upaya pengawasan terhadap penyalahgunaan visa
kunjungan Overstay oleh warga negara asing.
12
1.7 Landasan Teoritis
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum menurut Sudikno
Mertokusumo adalah “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah –
kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah
laku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya
dengan suatu sanksi9.
Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa belanda immgrate, yang
berasal dari bahasa latin immgratio. Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata yaitu
in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau
boyong10. Menurut kamus bahasa Indonesia praktis oleh Balkiah S.Farida,
Imigrasi adalah hal pindah masuk ke negeri lain untuk menetap disana.11 Jadi
secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu
negeri atau dengan kata lain imigrasi adalah pemindahan orang atau penduduk
dari suatu negara ke negara lain untuk menetap.12
Kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia bali khususnya
divisi imigrasi memiliki wewenang dalam mengatur lalu lintas orang asing yang
singgah maupun tinggal dalam waktu tertentu. Adapun yang menjadi tiga fungsi
imigrasi yang disebut dengan “Tri Fungsi Imigrasi”, yaitu :
1. Imigrasi sebagai aparatur pelayanan masyarakat
9 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum ,Sebuah Pengatar,Liberty,Yogyakarta,hal.37
10 Abdullah Sjahriful (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Cet I, Ghalia
Indonesia, Jakarta, Hal.7.
11 Balkiah S.Farida, Kamus Bahasa Indonesia Praktis, Anugrah, Surabaya, hal.105.
12 Anonim, 1989, Ensklopedia Nasional Indonesia, Jilid VII, PT Cipta Adi Pustaka, Cet I,
Jakarta, hal.24.
13
2. Imigrasi sebagai aparatur sekuriti
3. Imigarasi sebagai aparatur penegak hukum13
Menurut Undang-undang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 1,
keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah
Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap warga negara asing di
wilayah negara republik Indonesia.
Dalam BAB III Undang-undang Keimigrasian yang mengatur tentang
masuk dan keluar wilayah indonesia, dimana setiap orang yang masuk atau ke
luar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan masih
berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Keimigrasian. Surat
perjalanan atau yang lebih dikenal dengan paspor adalah dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas
pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Pasal 38
Undang-undang No.6 Tahun 2011 menyebutkan visa kunjungan diberikan kepada
orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka
kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis,
keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain
adapun Jenis-jenis Visa Kunjungan, antara lain :
1. Visa kunjungan saat kedatangan : Diberikan selama 30 (tiga puluh) hari
dan dapat diperpanjang untuk 30 hari namun tidak dapat dialih statuskan.
13 Jhon Sarodja Saleh, 2008, Sekuriti Dan Intelejen Keimigrasian, Direktorat Jendral Imigrasi
Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hal.13.
14
2. Bebas Visa Kunjungan Singkat : Jenis visa ini diberikan selama 30 (tiga
puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang maupun dialihstatuskan.
3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan : Jenis visa ini tidak dapat
diperpanjang maupun dialihstatuskan. Diberikan kepada orang asing yang
akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia berlaku untuk 1 (satu)
tahun dengan setiap kali kunjungan tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh)
hari.
Pelanggaran mengenai visa kunjungan yang tentunya harus disikapi oleh
pemerintah khususya divisi keimigrasian kanwil Hukum dan HAM Bali.
Berdasarkan Undang – undang Keimigrasian divisi keimigrasian memiliki
kewenang untuk menangani pelanggaran keimigrasian tersebut. Bahwa akibat
hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bagi warga negara asing yang
bekerja di Bali dapat dikenakan tindakan keimigrasian sesuai dengan Pasal 75
ayat (1) Undang – undang Keimigrasian dimana pejabat imigrasi berwenang
melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada
diwilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga
membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau
tidak menaati Peraturan Perundang-undangan.
Adapun beberapa macam tindakan administratif keimigrasian yang dapat
ditempuh oleh deivisi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2)
Undang – undang Keimigrasian, tindakan administratif, keimigrasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
15
a. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah
Indonesia;
d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah
Indonesia;
e. Pengguanaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari wilayah Indonesia
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengawasan.
Pengawasan menurut Lyndal F.Unwick adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan
sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang dikeluarkan.
Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pengawasan
pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah
perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika
mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajeme/adminitrasi berikutnya
dilingkunga suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan
harus diperbaiki dengan menghindari penyebab baik dalam menyusun
perencanaan maupun pelaksanaannya.14
14 www.Negarahukumcom/hukum/teori-pengawasan.html// , diakses pada pada tanggal 14 April 2015.
16
1.8 Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian mengenai
penyalahgunaan dokumen keimigrasian yang dilakukan berdasarkan atas
pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Istilah pendekatan adalah suatu hal
mendekati atau mendekatkan.15 Pendekatan secara yuridis empiris yaitu
pendekatan melalui kajian-kajian permasalahan atau dasar hukum yang berlaku
serta dikaitkan dengan praktek dimasyarakat.
b. Jenis Pendekatan
Pembahasan dalam penelitian ini akan di kaji dengan pendekatan
Perundang-undangan ( the statue approach ), pendekatan analisis konseptual
(analitycal and conceptual approach), dan pendekatan Fakta (The Fact
Approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian
dikaitkan dengan permasalahan yang akan di bahas. Pendekatan konseptual, yaitu
penelitian terhadap konsep-konsep hukum.Seperti sumber hukum, fungsi hukum,
lembaga hukum, dan sebagainya.Pendekatan fakta dalam hal ini penulis juga
melihat fakta – fakta yang ada dilapangan kantor keimigrasian berkaitan dengan
bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan Overstay oleh
warga negara asing di Bali.
15 Hillman Hadikusuma, 1995, Metode Pemberatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, cet I,
Mandar Maju, Bandung,hal.60
17
c. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yaitu deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk
pula didalamnya ilmu hukum yang bertujuan menggambarkan secara
komferhensif gejala-gejala dalam masyarakat. Serta, menghubungkan antara
gejala satu dengan gejala lainnya.16
d. Bahan Hukum
1. Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan,
yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan yaitu baik
dari responden maupun informan. data primer yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancana langsung di
kantor imigrasi provinsi Bali..
2. Data sekunder, yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian
kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber
pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah
terdokumenkan.
e. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancana (interview).
mengenai teknik studi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan penelitian yaitu UU No.6/2011, PP No.31/2013 serta bahan bacaan
yang berkaitan dengan visa kunjungan. Sedangkan teknik wawancara menurut
16 Zainudin Ali, 2009, Merode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hal.25.
18
Norman K.Densim dapatlah diartikan sebagai “any face to conversational
excange where one person elicits information from another”17 yang dimaksud
dengan hal ini adalah segala bentuk percakapanan, dimana seseorang
mendapatkan informasi dari orang lain. Hal ini dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada responden maupun informan yang dirancang atau
telah dipersiapkan sebelumnya untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan
dan dari jawaban ini diadakan pencatatan sederhana yang kemudian diolah dan
dianalisa.
f. Teknik Penenetuan Sampel Penelitian
Teknik penentuan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah dengan
teknik non probability sampling khususnya dengan menggunakan teknik
purposive sampling. Sampel penelitian ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan
mencari key information (informasi kunci) ataupun responden kecil yang
dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.
g. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Data yang diperoleh tersebut
diolah menjadi rangkaian kata-kata yang bersifat monografis atau berwujud
kasus-kasus tidak di susun kedalam struktur klasifikasi, sehingga sampel lebih
kepada non probabilitis. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancana
dan observasi ke lapangan.
17Sri mamuji, 2004, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Pradnya Paramita, Jakarta, hal.
47.
19
Daftar Pustaka
Buku
Ali Zainudin , 2009, Merode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Anonim, 1989, Ensklopedia Nasional Indonesia, Jilid VII, PT Cipta Adi Pustaka,
Cet I, Jakarta.
Arie Muhammad, 1997, Komentar UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi,
UB Press, Malang.
Farida Balkiah S, Kamus Bahasa Indonesia Praktis, Anugrah, Surabaya.
Hadikusuma Hillman, 1995, Metode Pemberatan Kertas atau Skripsi Ilmu
Hukum, cet I, Mandar Maju, Bandung.
Kusumaatmadja , Mochtar & Etty R. Agoes, 2010, Pengantar Hukum
Internasional, PT. Alumni, Bandung.
Mertokusumo Sudikno, 1999, Mengenal Hukum , Sebuah Pengatar, Liberty,
Yogyakarta.
Saleh Jhon Sarodja, 2008, Sekuriti Dan Intelejen Keimigrasian, Direktorat Jendral
Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
Santoso Imam, 2004, Perpektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan
Ketahanan Nasional, Jakarta : UI Press.
Sjahriful Abdullah (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Cet I,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Starke, J.G. 1992, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesembilan 2, Aksara
Persara Indonesia, Jakarta.
Sugono Bambang, 2005, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet.7, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
20
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian
Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali, di akses pada tanggal 9 April 2015.
www.Negarahukumcom/hukum/teori-pengawasan.html// ,diakses pada pada
tanggal 14 April 2015.