1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah sebuah

negara. Dalam sebuah Negara, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain

persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak ‐ anak tidak bisa

mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan,

kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan

publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan

perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang

lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan

pangan, sandang dan papan secara terbatas (Prawoto, 2009)

Pengurangan kemiskinan telah menjadi tujuan utama untuk pembangunan.

Hal ini dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Isu

terkait manfaat dari pertumbuhan yang masih harus dibayar kepada orang miskin

telah menjadi prioritas kebijakan pembangunan. (H. Son, 2004). Desentralisasi

memainkan peran dalam strategi dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan

dengan memberikan tanggung jawab pengeluaran ke tingkat pemerintahan.

Kebijakan pertumbuhan perlu dilengkapi dengan intervensi khusus dalam

mendukung orang miskin, sementara stabilitas makroekonomi dan pemerintahan

yang baik dianggap sebagai prasyarat untuk pengentasan kemiskinan

(Steiner,2005). Dengan melihat keadaan yang seperti ini maka pemerintah pusat

2

dan daerah harus bertindak agar pendapatan masyarakat dan daerah dapat

ditingkatkan, masalah pertumbuhan ekonomi diatasi dan masalah kemiskinan

menjadi berkurang. Untuk mengatasi hal itu, maka pendapatan daerah digunakan

instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan.

Pendapatan dalam hal ini dapat dilihat dari Pendapatan dari Dana Alokasi Umum

dan dana Alokasi Khusus.

Provinsi bali memiliki keindahan alam, keunikan budaya dan adat

istiadatnya merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Provinsi

Bali terbagi menjadi 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten

Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli,

Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung. Provinsi Bali

juga memiliki 4 buah danau yang merupakan aset pariwisata, yaitu Danau

Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Batur. Provinsi Bali sudah

cukup dikenal sebagai salah satu destinasi wisata baik untuk wisatawan domestik

maupun mancanegara. (Bali Membangun, 2013). Kemiskinan merupakan salah

satu masalah sosial yang ada di Bali. Bali merupakan salah satu provinsi di

Indonesia yang juga tak terlepas dari masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan

merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi

kebutuhannya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan lingkungannya sehingga

seseorang tersebut mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Berikut adalah

Grafik presentase jumlah penduduk miskin yang ada di bali

3

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin pada kabupaten/kota di Provinsi

Bali pada tahun 2008 – 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Bali dalam Angka,2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012,

2012 – 2013, (data diolah)

Berdasarka Gambar 1.1 jumlah penduduk miskin pada kabupaten kota di

Provinsi Bali dari tahun 2008 – 2013, Kabupaten Jembrana memiliki tingkat

jumlah penduduk miskin tertinggi 8,11 persen pada tahun 2010 ini di sebabkan

oleh kabupaten jembrana di dominasi oleh sektor pertanian di mana para

penduduk di Kabupaten Jembrana sebagian besar menggantungkan hidupnya pada

sektor pertanian yang penghasilannya rendah. denpasar merupakan pusat kota di

bali maka jumlah penduduk miskin relatife kecil yaitu sebesar 1,52 persen.

ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten kota di provinsi bali juga

menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di bali.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk lepas dari

jerat kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya

perkembangan ekonomi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan

masyarakat faktor produksi yang turut serta menciptakan kesejahteraan tersebut,

artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula

4

produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh

para pekerja. pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika pendapatan per kapita

suatu negara relatif tinggi (Dagdeviren,2000). Suatu perekonomian dikatakan

mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih

tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Yudha, 2013)

Peranan para pelaku ekonomi tidak akan pernah lepas dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen

kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi

dan masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan

jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian Salah satu indikator yang sering

digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). karena didalamnya mencerminkan

kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode

tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk

mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat.

(Najiah,2013)

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB yang digunakan adalah

PDRB berdasarkan harga konstan, karena dengan menggunakan harga konstan,

pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang

muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB

sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang

dihasilkan selama periode pengamatan ( Prathama dan Mandala, 2008:129).

5

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas

Dasar harga Konstan di Provinsi Bali Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2008-2013 (persen)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Bali dalam Angka,2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012,

2012 – 2013, (data diolah)

Pada Gambar 1.2 menunjukan bahwa terjadi perbedaan pertumbuhan

ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Bali. Peningkatan pertumbuhan

ekonomi tertinggi terjadi pada kabupaten Badung tahun 2012 yaitu sebesar 7,30

persen sedangkan Penurunan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada

kabupaten Bangli tahun 2008 yaitu sebesar 4,02 persen. Perbedaan pertumbuhan

ekonomi yang terjadi pada kabupaten/kota di provinsi Bali ditentukan oleh 2

faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari

sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, permodalan dan

akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, kemajuan teknologi

dan pemanfaatan teknologi, pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Faktor

non-ekonomi terdiri dari faktor sosial, faktor manusia dan faktor politik. Dari ke

dua faktor tersebut salah satunya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu

6

sumber daya alam dan sumber daya manusia atau tenaga kerja (Wijayanto, 2010).

Menurut Todaro (2006:79) ada tiga komponen yang utama berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan

kemajuan teknologi. Dilihat dari salah satu faktor yaitu pertumbuhan penduduk

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kualitas

sumber daya manusia itu sendri.

Kebijakan otonomi daerah merupakan hak dan wewenang daerah otonom

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri disegala bidang dengan

seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat namun dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut diatur

dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Indiyani, 2013).

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah, sesuai dengan UU No.

33 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan terdiri

atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman

Daerah, dan 4) Lain-lain Penerimaan yang sah. Dana Perimbangan adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang

terdiri dari: a) Dana Alokasi Umum (DAU), b) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan

c) Dana Bagi Hasil. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal

equalization) di Indonesia. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya

celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan

7

daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscalcapacity), sehingga pemerintah

daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi

pelayanan masyarakat (public service function), melaksanakan fungsi

pembangunan (development function) dan melaksanakan fungsi perlindungan

masyarakat ( Swandewi, 2014).

Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode

2008 - 2013

Rp0.00

Rp100,000,000,000.00

Rp200,000,000,000.00

Rp300,000,000,000.00

Rp400,000,000,000.00

Rp500,000,000,000.00

Rp600,000,000,000.00

Rp700,000,000,000.00

Rp800,000,000,000.00

Rp900,000,000,000.00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota, 2008 – 2009, 2009 –

2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, (data diolah)

Berdasarkan pada Gambar 1.3 menunjukan bahwa jumlah dana yang

diberikan oleh Pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum

(DAU) kepada pemerintah provinsi bali untuk digunakan dalam kegiatan

pendanaan pembangunan dari tahun ke tahun tidak tetap seperti terlihat dari tahun

2008 - 2013. Kabupaten Buleleng menerima dana cukup besar sedangkan

Kabupaten Badung menerima dana paling kecil dibandingkan dengan kabupaten

kota yang lainnya, ini di karenakan Pendapatan asli daerah kabupaten badung

8

sudah cukup tinggi di antara kabupaten/kota yang lain yang ada di Bali.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum pemerintah pusat ke pemerintah daerah

kabupaten/kota diperuntukan untuk pemerataan kemampuan keuangan dalam

mendanai setiap kebutuhan daerah kabupaten/kota di provinsi bali dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan DAU juga perlu memperhatikan

mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme

pengelolaan yang tepat dan trasnparan Kebijakan umum pengelolaan keuangan

daerah, dikelola berdasarkan pendekatan kinerja yaitu pengelolaan angaran yang

mengutamakan pencapaian dari alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan

dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan (paseki, 2014).

Gambar 1.4 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode

2008-2013

Rp0.00

Rp10,000,000,000.00

Rp20,000,000,000.00

Rp30,000,000,000.00

Rp40,000,000,000.00

Rp50,000,000,000.00

Rp60,000,000,000.00

Rp70,000,000,000.00

Rp80,000,000,000.002008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota, 2008 – 2009, 2009 –

2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, (data diolah)

9

Berdasarkan pada Gambar 1.4 menunjukan bahwa jumlah dana yang

diberikan oleh Pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus

(DAK) pada tahun 2008 – 2013 cukup bervariasi. Sama halnya dengan dana

alokasi umum kabupaten buleleng mendapatkan dana tertinggi sedangkan

kabupaten badung juga menerima dana alokasi khusus terendah ini di karenakan

pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di berikan oleh pemerintah pusat

kepada pemerintah provinsi bali digunakan untuk kegiatan khusus seperti

pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasrana fisik yang ada di kabupaten

kota di provinsi bali. berbeda halnya dengan dana alokasi umum (DAU) perolehan

dan pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah – daerah tertentu

dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

termasuk dalam program prioritas nasional (Handayani,2009).

Dalam pengalokasian dana transfer dari pusat kepada pemerintah daerah

yang begitu besar seharusnya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

pada kabupaten kota di provinsi bali sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat

dan tingkat kemiskinan pada kabupaten kota di provinsi bali pun akan menurun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan suatu penelitian

dengan judul : Peranan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dikemukakan rumusan masalah

sebagai berikut:

10

1) Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun

2008 - 2013?

2) Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat

Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008 - 2013?

3) Apakah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak

langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008 - 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah

disampaikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus terhadap Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi

Bali tahun 2008 - 2013.

2) Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat

Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008 - 2013.

3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008 - 2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan aplikasi ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama

masa perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pendukung teoritis

11

atau menambah khasanah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat

dipergunakan sebagai pedoman pendukung dalam melakukan penelitian

selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan

kepada masyarakat, pemerintah serta pihak lainnya di provinsi Bali yang

terkait mengenai judul penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian merupakan tahap-tahap atau aturan yang digunakan

sebagai acuan untuk membuat suatu penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri

atas 5 ( lima) bab dimana bab yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan

yang erat. Untuk itu dapat diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta menguraikan

sistematika penulisan yang digunakan untuk membahas masalah yang

akan dihadapi.

Bab II : Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis

Bab II menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan

pokok permasalahan pada penelitia ini serta menguraikan hipotesis

berdasarkan landasan teori yang ada dari hasil penelitian sebelumnya.

12

Bab III : Metode Penelitian

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi desain

penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel,

definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab IV menguraikan tentang gambaran umum wilayah di Provinsi Bali

serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Simpulan dan Saran

Bab V merupakan bab akhir dalam skripsi yang menguraikan tentang

simpulan dari analisis pada bab IV serta saran-saran yang yang dapat

digunakan bagi pihak yang berkepentingan.

13