1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan

peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan

manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif

sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya

kejahatan1.

Terdapat banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan

untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus curanmor,

para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menebarkan paku

dijalan, menjatuhkan kardus dijalan sampai mencegat kendaraan korban.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara

atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan

perbuatan jahatnya.

Lebih lanjut Wirjono2 menjelaskan adanya penggolongan tindak

pidana berdasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh

1Abidin, A. Zainal, 2007, Hukum PidanaI, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18

2 Wirjono dalam http://lielylaw.multiply.com/journal/item/68/KEJAHATAN-DAN-PELANGGARAN?&show_interstitial=1&u=%2journal%2Fitem

http://lielylaw.multiply.com/journal/item/68/KEJAHATAN-DAN-PELANGGARAN?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitemhttp://lielylaw.multiply.com/journal/item/68/KEJAHATAN-DAN-PELANGGARAN?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

2

pembentuk Undang-Undang, yaitu “apabila tindak pidana yang

dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (Strabepaling) disitu

dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu

tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini

dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan tindak pidana materiil

(materiil delict). Apabila tindak pidana yang dimaksudkan, dirumuskan

sebagai wujud perbutan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan

oleh perbuatan itu maka kini ada tindak pidana formal (formeel delict).

Kedua rumusan delik tersebut penyidik harus dapat merumuskan

wujud perbuatan yang bisa memenuhi unsur seperti wujud perbuatan

apa yang dapat menghilangkan jiwa orang lain dilakukan oleh pelaku

dalam delik materil, demikian pula halnya dalam delik materil,

demikian pula halnya dalam delik formal penyidikan juga harus dapat

membuktikan adanya suatu barang yang dapat mendukung unsur

mengambil barang. Berdasarkan contoh yang diuraikan di atas tentu

membuktikan suatu wujud dan membuktikan adanya suatu barang

tidaklah sederhana yang dibayangkan, karena kemajuan iptek telah

banyak mempengaruhi para pelaku tindak pidana dalam menentukan

modus-modus operandinya, apalagi bila dihadapkan dengan tindak

pidana penipuan atau delik-delik lain yang terbesar di luar KUHP.

3

Kasus yang terjadi di salatiga adalah modus operandi yang

dilakukan di sebuah minimarket. sebuah minimarket Indomaret di Jalan

Diponegoro, salatiga dibobol pencuri. Akibat kejadian tersebut kerugian

ditaksir 16 juta. salah seorang karyawan toko, bapak sunardi yang

pertama mengetahui kalau tempatnya bekerja dibobol oleh maling.

Dijelaskannya, ia pertama kali tiba di toko sekitar pukul 06.30 dan

melihat bungkus rokok berantakan di kasir.

“Saat itu pintu masuk juga tidak mengalami kerusakan. Melihat

ini saya curiga dan saat melakukan pengecekan, ternyata pencuri

berhasil membawa kabur sejumlah puluhan slop rokok berbagai merek

dan uang tunai” sementara itu kapolsek Sidorejo AKP Jumaeri yang

menangani kasus ini mengatakan, pihaknya tengah melakukan

penyelidikan salah satunya dengan memeriksa CCTV di Indomaret

tersebut dan mereka belum bisa memastikan berapa jumlah pencuri

yang masuk dan bagaimana mereka bisa masuk di Indomaret dan

menyikat barang – barang yang mudah dibaa kabur itu.

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam hukum

dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan

eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim

serta mempunyai pengaruh normatif yang mengikat para pihak, oleh

4

karena itu hukum pidana dalam fungsi pengendalian masyarakat,

penyelenggaraan ketertiban dan penganggulangan kejahatan harus

berorientasi kepada asas-asas tersebut. Tindak pidana pencurian diatur

dalam Pasal 362 KUHP, selain itu diatur pula dalam Pasal 363 KUHP

(pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan),

Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman

kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait

dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk

berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan

modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,2akan tetapi

lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan

jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak. Masyarakat yang

kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran

lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna

mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian

peraturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam pasal

362 KUHP pencurian biasa dan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana

pencurian dengan kekerasan..Perkembangan teknologi yang

3Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, Kriminologi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1..

5

berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani

dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencuriuan

dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan.3

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan

lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku

mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang

ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan

maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami

kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh

karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan, korban tersebut juga

dilindungi oleh hukum yang mengatur HAM. Dituangkan dalam Pasal

17 yang mengatakan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan,

dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi

serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,

sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif

oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil

3W. A. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 88

6

dan benar.”dan Pasal 29 ayat (1): “Setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak

miliknya”

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan

kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan

melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta

perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

dilakukan secara terencana dan terorganisir.4

Sesuai dengan kodratnya manusia menginginkan adanya

perubahan atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya

untuk menuju kearah yang lebih baik dan menguntungkan. Perubahan

yang diinginkan tersebut merupakan gambaran dari kedinamisan

manusia sebagai makhluk sosial dimana dalam perjalanan hidup

manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda dan

semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Sepertinya perubahan-perubahan kondisi ekonomi,politik,situasi

sosio historik ,nilai-nilai dan norma-norma, hubungan-hubungan

kekuasaan dan hukum yang berlangsung seringkali berdampak ganda

4Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2012, hlm 120.

7

disatu pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas,termasuk

terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, sedangkan di pihak lain juga

menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor yang

melatar belakangi timbulnya berbagai bentuk tindak kejahatan.

Perubahan nilai,norma ,pandangan dan perilaku masyarakat

berpengaruh terhadap tingginya tingkat pelanggaran hukum yang turut

serta mempertinggi laju tindak kejahatan secara kuantitas maupun

kualitasnya. perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam

kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang

berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah

orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan

kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpartisipasi

dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini

berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-

individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons.

Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti

teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat

domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga,

perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja,

8

membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya

sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya.Perubahan sosial

juga bisa berarti suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar dimana

orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai

pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga,

rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan

lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku

mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang

ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan

maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami

kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh

karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi

pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan

berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau

lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan

terorganisir.

9

Kejahatan mengandung makna tertentu, yakni merupakan suatu

pengertian dan penamaan yang relatif.Akan tetapi segala bentuk

perbuatan dan tindakan tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat

sebagai perbuatan anti sosial. Dirasakan oleh masyarakat,terutama jika

situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada

situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat

sedikit banyak mendapat gangguan.

Ganguan ini misalnya berasal dari isu-isu dari berita-berita, di

samping dapat diketahu dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang

sedang terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak

aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari

masyarakat,apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan dari

kenyataan,berusaha memberantasnya,ataupun reaksi yang berupa

tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau

kejahatan yang terjadi itu.5Salah satu bentuk tindak kejahatan yang

semakin hari semakin meningkat kuantitasnya maupun kualitasnya

adalah tindak pidana pencurian yang menggunakan kekerasan.

Dalam masyarakat, banyak terjadi kasus-kasus yang

dikategorikan ke dalam tindak pidana pencurian kendaran bermotor.

5Kartini Kartono., Patologi Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. Vi.

10

Apalagi semakin majunya teknologi pada masa sekarang, maka cara

orang berfikir semakin maju. Keadaan tersebut sangat berpengaruh

terhadap cara orang melakukan kejahatan, sehingga perbuatan tersebut

harus mendapat penanganan yang lebih serius.

Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pelaku

kejahatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam

kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu

barang di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata. Perbuatan

mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di

tangan pelaku walaupun seandinya benar bahwa kemudian ia telah

melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain.

Pelaku yang dikatakan telah melawan hukum yaitu pelaku

tersebut memiliki suatu barang tanpa hak atau kekuasaan Ia tidak

mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki. sebab Ia

bukanlah orang yang punya. Hanya orang yang sebagai pemilik, yang

memunyai hak untuk memilikinya.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan

lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku

mempunyai peran dan tugasyang berbeda-beda, dampak yang

11

ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan

maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami

kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh

karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara

relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk elakukan suatu

tindak pidanaseperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan

penyelundupan.Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada

tindak pidana pencurian.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah

satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir

terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di

Kota Salatiga oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis

kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urusan teratas

diantara jeniskejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke Pengadilan.

Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurungkan angka

statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

12

Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat

ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan

lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam

masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya,

maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian

dengan kekerasan.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang –

Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa

jeniskejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, Dimana

pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai

dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai

sifat yang lebih berat. Dan oleh karenanya hukuman maksimum pun

lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatn pencurian

dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan

(Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365),

kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga(Pasal 367 KUHP).

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan

kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan

melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta

perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

13

dilakukan secara terencanadan terorganisir.6

Modus yang mereka

gunakan beragam antara lain; Pelaku memasuki sasaran seolah-olah

sebagai tamu, sedangkan pelaku yang lain menunggu diluar sesuai

dengan perannya masing-masing. Korban diancam dengan senjata tajam

atau senjata api dan dipaksa untuk memberikan sesuatu terhadap pelaku,

apabila korban melawan pelaku akan melumpuhkan korban atau

melukai ataupun membunuh, karena para pelaku tersebut tidak segan-

segan untuk melukai atau bahkan membunuh para korbanya demi

mendapatkan hasil curiannya. Oleh sebab itu tindak pidana, pencurian

dengan kekerasan tersebut sering menimbulkan korban jiwa.7.

Dalam kasus ini dapat dipahami bahwa dalam Pasal 368 ayat 1

yang menyatakan8 “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan

dirin sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau

orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan,

piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama

Sembilan tahun”. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya

6Hasil wawancara dengan.AKP Muh Zazid pada tanggal 5 Agustus pukul 13.OO.wib 7Ibid

8Pasal 368 ayat 1

14

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368

ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana

pemerasnya:9

1. memaksa orang lain;

2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian

termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain,

atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan melawan hak

4. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman

kekerasan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia

9http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-

pengancaman di kunjungi pada tanggal 5 Agustus 2015, pukul 22:47 WIB

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancamanhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman

15

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di

wilayah hukum Polres Salatiga selama kurun waktu lima tahun mulai

tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Polres

Salatiga

No Tahun Jumlah Kasus

1 2011 39 kasus

2 2012 54 kasus

3 2013 42 kasus

Dari penjelasan diatas maka saya tertarik untuk menulis

penelitian dengan judul MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM

KOTA SALATIGA.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi dari tindak pidana pencurian dengan

kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga?

16

2. Bagaimana kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak

pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum

Polres Salatiga?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis apa saja modus operandi dari tindak

pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum

Polres Salatiga.

2. Mengetahui saja kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak

pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum

Polres Salatiga.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari

segi teoritis, maupun praktis.

a. Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan

kesempatan kepada penulis untuk berlatih berargumentasi secara ilmiah

dan untuk ilmu khususnya perkembangan Ilmu Hukum Pidana.

b. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

positif sebagai bahan masukan dan para penegak hukum seharusnya

17

lebih cekatan dalam mengatasi tindak pidana yang terjadi di tengah

masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penilitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, karena

menganalisis tentang undang-undang kepolisian dan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana.

2. Pendekatan masalah.

Pendakatan tentang Undang-Undang kepolisian No 2 Tahun 2002,

Pendekatan konsep tentang analisis modus operandi tindak pidana

pencurian dan Pendekatan kasus pencurian dengan kekerasan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yaitu berupa, Kitab Undang-undag

Hukum Pidana ,Undang-undang kepolisian No 2 Tahun 2002

b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian di Polres Salatiga

c. Jurnal,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-

untuk-menjerat-pelaku-pengancaman

d. Bahan hukum tersier, Kamus dan Insiklopedi

e. Pengumpulan Bahan Hukum

f. Bahan hukum dikumpulkan secara study kepustakaan.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancamanhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman

18

g. Kasus modus operandi tindak pidana pencurian dengan

kekerasan yang terjadi di Kota Salatiga

Metode analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum

empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminalistik yang lebih

memfokuskan pada uapaya untuk mengungkap tindak pidana pencurian

dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga dengan

menggunakan ilmu bantu modern.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan penelitian yang akan disajikan dalam

penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang secara terinci sebagai

berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini memutar tentang latar belakang permasalahan

yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan

dibuatnya tulisan ini . Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok

permasalahan ,Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian ,Metode

penelitian dan Sistematika penulisan.

19

Bab II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai soal

hakekat modus operandi pencurian dengan kekerasan, yang akan

diteliti lebih jauh lagi soal bagaimana tentang modus operandi

pencurian dengan kekerasan di hukum positif Indonesia.

Bab III: PENUTUP DIKEMUKAKAN HASIL PEMBAHASAN,

KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan

dan kesimpulan dari diteliti lebih jauh lagi soal bagaimana tentang

modus operandi pencurian dengan kekerasan di hukum positif

Indonesia, khususnya di Salatiga.

20

Daftar Pustaka

Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, Kriminologi, Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 2003, hlm. 16

W. A. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, 1977,

hlm. 88

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar

Grafika, Jakarta,2012, hlm 120

Kartini Kartono., Patologi Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,

hlm.Vi.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta, 2005, hlm., 10-11.

Bambang Poernomo1987, Asas-Asas Hukum Pidana Ghaila Indonesia,

Jakarta

Barda Nawawi Arief ,1991 ,Upaya Non penal dalam penanggulangan

kejahatan

Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro ,1982 Paradoks dalam

kriminologi Rajawali, Jakarta

R.Tresna 1995, Hukum Pidana ,Sinar Baru, Jakarta

Hasil wawancara dengan.AKP Muh Zazid pada tanggal 5 Agustus pukul

13.OO.wib

Prasetyo Teguh. 2012.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Pasal 368 ayat 1 ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

21

Abidin A.Zainal 2007 ,Hukum Pidana I ,Sinar Grafika ,Jakarta,hal. 18

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-

menjerat-pelaku-pengancaman di kunjungi pada tanggal 5

Agustus 2015, pukul 22:47 WIB

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancamanhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman