bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - wisuda.unud.ac.id i.pdf · komanditer (cv) dan perseroan...
TRANSCRIPT
-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang
sedang berkembang. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang
memiliki potensi untuk meningkatkan devisa negara karena Bali merupakan kota
pariwisata. Sebagian besar masyarakat di Bali dapat dikatakan cukup mampu karena
telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan jalan mendirikan
perusahaan yang bergerak di segala bidang.Bali selalu berkembang setiap tahunnya
begitu pula dengan pembangunan infrastrukturnya, maka dari itu banyak masyarakat
di Bali yang ahli dalam pembangunan infrastruktur mendirikan suatu perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini didirikan agar mereka mampu
bersaing dalam tender yang diadakan oleh pemerintah dalam pengadaan proyek
pembangunan salah satu infrastruktur di Bali.
Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor
mulai dari faktor ekonomi dan politik. Perkembangan ekonomi makro sangat
berpengaruh terhadap perkembangan jasa konstruksi di Indonesia hal ini terlihat pada
saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 pasar jasa konstruksi yang
sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 13,71 persen per tahunnya mengalami
kemerosotan hingga mencapai angka minus 36,4 persen dan ini termasuk dampak
yang paling parah dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain seperti pertanian.
Perusahaan jasa konstruksi mengalami kesulitan yang cukup berat pada saat itu
karena jumlah pekerjaan konstruksi berkurang drastis selain itu proyek-proyek
-
ditangguhkan dan bahkan dihentikan oleh pemilik proyek dan juga pemilik proyek
mengalami kesulitan untuk membayar kontraktor.
Selain faktor ekonomi, perkembangan jasa konstruksi di Indonesia juga sangat
dipengaruhi oleh perkembangan politik dalam negeri maupun luar negeri. Sejak
diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) sejak tahun 2003 mengakibatkan
kontraktor dalam negeri bersaing dengan kontraktor-kontraktor asing dalam
memperebutkan proyek-proyek pada pasar konstruksi di Indonesia.
Dalam dimensi akademis, secara operasional wilayah kerja jasa konstruksi
dapat dikelompokkan kedalam empat bidang, yaitu;1
1. Bidang Arsitektural, yang meliputi perumahan dan permukiman, gedung dan
pabrik, pertamanan dan juga interior.
2. Bidang Teknik Sipil, meliputi drainase dan jaringan pengairan, jalan,
jembatan, landasan, lokasi pengeboran darat, bendungan, reklamasi, dan lain-
lain.
3. Bidang mekanikal, meliputi instalasi tata udara, AC, pelindung kebakaran,
instalasi lift dan escalator, instalasi industri dan pembangkit, dan lain-lain.
4. Bidang tata lingkungan, yang meliputi bangunan pengolahan air bersih dan
pengolahan limbah, reboisasi atau penghijauan serta pengeboran air tanah.
Setiap kontraktor yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi berada dibawah
naungan suatu badan usaha.Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Lembaga Pengaturan
Jasa Konstruksi Nasional yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya
menyediakan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi.Ada beberapa bentuk badan usaha
yang dikenal di Indonesia yaitu perusahaan perseorangan, Firma (Fa), Perseroan
1Irwan Kartiwan, Kamajaya Al Katuuk, dan Hendra N. Soenardji, 2010, Wajah Jasa
Konstruksi di Indonesia (Tinjauan Keberpihakan), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 4.
-
Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT).Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh seseorang dalam mendirikan suatu badan usaha yaitu;2
a. jenis usaha apa yang akan dijalankan;
b. ruang lingkup usaha suatu badan usaha;
c. pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan usaha;
d. besarnya risiko pemilikan;
e. batas-batas pertanggungjawaban dalam pelunasan utang-utang perusahaan;
f. besarnya investasi atau modal yang ditanamkan;
g. cara pembagian laba atau keuntungan;
h. jangka waktu berdirinya badan usaha;
i. peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan badan usaha tersebut.
CV. Panca Karya Utama adalah salah satu badan usaha yang berdomisili di
Kabupaten Jembrana yang bergerak dalam jasa konstruksi.CV. Panca Karya Utama
sebagai penyedia jasa konstruksi menjalankan usaha-usaha dalam bidang
pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan segala macam pekerjaan bangunan dan
tehnik termasuk jembatan, jalan dan pengairan, pekerjaan-pekerjaan penggalian,
penimbunan tanah dan pengukuran, pemasangan instalasi listrik, air minum dan
mesin-mesin serta pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu. Sebagai penyedia
jasa konstruksi, CV. Panca Karya Utama sering mengadakan kerjasama untuk
melaksanakan konstruksi bangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun
swasta.Biasanya Pemerintah atau swasta sebagai pengguna jasa akan mengadakan
tender untuk sebuah pekerjaan yang ditujukan bagi penyedia jasa. Selanjutnya para
penyedia jasa akan bersaing satu sama lain untuk memenangkan tender tersebut
dengan cara memberikan harga yang paling efisien atas suatu pekerjaan. Saat ini
2M. Fuad et.al., 2000, Pengantar Bisnis, cet. II, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 64
-
perbedaan harga penawaran para penyedia jasa pada saat tender bukan lagi berkaitan
dengan perbedaan harga barang maupun upah suatu pekerjaan melainkan harga
penawaran tersebut berkaitan dengan efisiensi pengerjaan pekerjaan tersebut.3Pada
dasarnya pengadaan barang dan jasa yang melibatkan antara pihak pengguna
barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa memiliki kepentingan yang berbeda.Pihak
pengguna barang/jasa mengehendaki memperoleh barang/jasa dengan harga yang
semurah-murahnya sedangkan pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan
barang/jasa sesuai dengan kepentingan barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan
yang setinggi-tingginya.Dua kepentingan ini akan sulit dipertemukan apabila kedua
belah pihak tidak memiliki pengertian dan kemauan untuk mencapai
kesepakatan.4Setelah mencapai suatu kesepakatan selanjutnya pihak pengguna jasa
dan penyedia jasa akan membentuk suatu kontrak yang disebut dengan kontrak kerja
konstruksi.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi, yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa
dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hubungan hukum yang terjadi antara
pengguna jasa dan penyedia jasa akan menimbulkan akibat hukum yang berupa hak
dan kewajiban diantara para pihak.5 Biasanya kontrak akan diawali dengan suatu
proses negosiasi sebagai upaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk
mempertemukan sesuatu yang diinginkan yaitu melalui proses tawar
3H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi,
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1 4Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya,
Sinar Grafika, Jakarta, h. 9 5Salim H.S., 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu,
Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90
-
menawar. 6 Pembentukan suatu kontrak erat kaitannya dengan asas-asas didalam
perjanjian, salah satunya adalah asas proporsionalitas.Asas proporsionalitas dalam
kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari hak dan kewajiban para pihak sesuai
dengan proporsi atau bagiannya masing-masing.Asas proporsionalitas digunakan
terhadap seluruh hubungan kontraktual baik pada tahap prakontraktual, tahap
pembentukan kontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak.Dalam suatu kontrak, asas
proporsionalitas tidak menekankan pada keseimbangan hasil namun lebih
menekankan pada pembagian proporsi hak dan kewajiban para pihak.7
Fungsi pengaturan kontrak bisnis adalah untuk menjamin adanya pertukaran
hak dan kewajiban yang proporsional bagi para pihak sehingga dengan demikian akan
terjalin hubungan yang adil dan menguntungkan. Namun dalam kenyataannya masih
terjadi perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan
sengketa.Pada jasa konstruksi, sengketa biasanya dapat timbul disebabkan karena
klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan
penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan
baik teknis maupun manajerial dari para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia
jasa.8Salah satu sengketa yang terjadi yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah
keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik pasar Gilimanuk yang
diselenggarakan oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana sebagai pengguna jasa dan dikerjakan oleh CV. Panca Karya
Utama sebagai penyedia jasa. Berdasarkan kasus ini penulis tertarik untuk membahas
penelitian yang diberi judul Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
6 Jeremy G. Thorn, 1995, Terampil Bernegosiasi, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, h. 7 7 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.32 8Nazharkan Yasin, op.cit., h.84
-
Kerja Konstruksi (Studi Kasus Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
Konstruksi FisikPasar Gilimanuk oleh CV. Panca Karya Utama)
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut yaitu:
1. Bagaimanapenerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan kontrak kerja
konstruksi pembangunan proyek pembangunan pasar Gilimanuk?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi yang terjadi
antara CV. Panca Karya Utama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Jembrana?
1.3. Ruang lingkup Masalah
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka harus diadakan pembatasan
terhadap ruang lingkup permasalahan.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya penyimpangan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam usulan
penelitian ini.
Ruang lingkup masalah dalam usulan penelitian ini adalah:
1. Terhadap permasalahan pertama, ruang lingkupnya meliputi penerapan asas
proporsionalitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kontrak
kerja konstruksi.
2. Terhadap permasalahan kedua, ruang lingkupnya meliputi upaya penyelesaian
sengketa antara CV. Panca Karya Utama dengan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana berdasarkan asas
proporsionalitas.
-
1.4. Orisinalitas Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asli atau orisinil
karena belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai
penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi.Hal ini dapat
diketahui setelah penulis melakukan penelusuran judul-judul skripsi yang
telah ada di ruang skripsi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana
serta melalui penelusuran judul-judul skripsi melalui media internet. Namun
demikian terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai penerapan
asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi yaitu:
NO JUDUL RUMUSAN MASALAH PENELITI
1 Tesis yang berjudul
Penerapan Asas
Proporsionalitas
dalam Kontrak
Komersial pada
Perjanjian Kemitraan
Inti-Plasma.
1. Bagaimana hubungan
hukum serta kedudukan
hukum para pihak (pihak
inti/perusahaan besar dan
pihak plasma/peternak)
dalam skema kemitraan
Inti-plasma berdasarkan
perjanjian yang telah ada?
2. Bagaimana perlunya
diterapkan asas
proporsionalitas pada
perjanjian tersebut?
3. Bagaimana penerapan asas
proporsionalitas pada
Maya Hasanah,
Universitas
Indonesia,
Tahun 2011.
-
perjanjian kemitraan Inti-
plasma pada tahap pra
kontrak dan pembentukan
kontrak?
2 Penerapan Asas
Proporsionalitas
dalam Kontrak Jasa
Konstruksi (Studi
Kasus PT. Duta
Graha Indah
melawan PT. Slipi
Sri Indopuri)
1. Apakah yang dimaksud
dengan asas proporsional
dan fungsinya dalam suatu
perjanjian jasa konstruksi?
2. Bagaimanakah penerapan
asas proporsionalitas dalam
suatu perjanjian jasa
konstruksi?
3. Bagaimanakah mengukur
asas proporsionalitas dalam
suatu perjanjian jasa
konstruksi?
Edu Vitra
Zuardi, Fakultas
Hukum
Universitas
Indonesia,
Tahun 2011
Usulan Penelitian
NO JUDUL RUMUSAN MASALAH PENELITI
1 Penerapan Asas
Proporsionalitas
dalam Kontrak Kerja
Konstruksi (Studi
Kasus
Keterlambatan
1. Bagaimana penerapan asas
proporsionalitas dalam
pelaksanaan kontrak kerja
konstruksi pembangunan
proyek pembangunan pasar
Gilimanuk?
Ida Ayu Nanda
Pramasari,
Fakultas
Hukum,
Universitas
Udayana, Tahun
-
Penyelesaian
Pekerjaan
Konstruksi Fisik
PasarGilimanuk oleh
CV. Panca Karya
Utama)
2. Bagaimana upaya
penyelesaian sengketa
kontrak kerja konstruksi
yang terjadi antara CV.
Panca Karya Utama dengan
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana?
2011.
1.5. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dilakukannya penelitian ini yaitu:
1. Untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam
bidang penelitian.
2. Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja
konstruksi.
3. Untuk menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya
mengenai penerapan asas proporsionalitassuatu kontrak kerja konstruksi.
b. Tujuan khusus
1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas proporsionalitas dalam
suatu kontrak kerja konstruksi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya penyelesaian sengketa
kontrak kerja konstruksi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Jembrana dengan CV. Panca Karya Utama.
-
1.6. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis
maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:
a. Manfaat teoritis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi
mengenai asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa
sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya dalam bidang ilmu
hukum tentang perjanjian.
b. Manfaat Praktis
1. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada pengguna jasa
konstruksi dan penyedia jasa konstruksi tentang penerapan asas
proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya penyelesaian
sengketa kontrak kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
1.7. Landasan Teoritis
A. Pengertian Perjanjian
Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji
pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa
inilah yang akan menimbulkan hubungan hukum diantara orang tersebut yang
-
dinamakan dengan perikatan.9 Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu
hubungan hukum mengenai harta benda diantara dua pihak dimana salah satu pihak
berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak yang
lain berhak untuk menuntut janji tersebut.10 Menurut M. Yahya Harahap perjanjian
adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak
untuk satu pihak untuk menuntut prestasi dan pihak yang lain diwajibkan untuk
menunaikan prestasi. 11 Ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian diberikan kebebasan yang seluas-
luasnya untuk mengadakan perjanjian dan isinya ditentukan oleh para pihak yang
mengadakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang,
kesusilaan dan ketertiban umum.12
Semua kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian harus memenuhi
syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.Syarat sahnya
perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari syarat subjektif dan syarat
objektif.Syarat subjektif sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kata sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya artinya pihak yang mengadakan perjanjian harus
mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan harus dinyatakan dan
perjanjian itu dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut terjadi karena paksaan
(dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Menurut Sudargo Gautama,
kesepakatan merupakan syarat terpenting dari sebuah perjanjian sebab secara umum
tidak diperlukan bentuk formal agar suatu perjanjian mengikat secara formal kecuali
hukum menentukan secara khusus contohnya dalam pendirian suatu Perseroan harus
9 R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 1 (selanjutnya disebut R. Subekti
I) 10 R. Wirjono prodjodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, h. 4. 11 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h.6. 12Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Grasindo,
Jakarta, h. 34
-
dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. 13Syarat subjektif yang kedua yaitu
adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian.Apabila syarat subjektif
ini tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.Selanjutnya syarat objektif
sahnya suatu perjanjian yang pertama yaitu perjanjian harus tentang suatu hal tertentu
artinya suatu perjanjian harus menentukan hal yang jelas atau tertentu untuk dapat
menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.Syarat objektif yang
kedua yaitu harus didasarkan atas sebab yang hal yaitu tidak melanggar undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum.Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka
perjanjian batal demi hukum.
Saat terjadinya perjanjian merupakan salah satu hal yang penting untuk
diperhatikan. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang saat terjadinya suatu
perjanjian yaitu;14
1. Teori kehendak (wilstheori) yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada
saat pihak penerima menyatakan kehendaknya, misalnya dengan menulis
surat.
2. Teori pengiriman (verzendtheori) yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi
pada saat pernyataan kehendak itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (vernemingstheori) yang menyatakan bahwa pihak yang
menawarkan seharusnya mengetahui bahwa tawarannya yang diberikan telah
diterima.
4. Teori kepercayaan (vertrouwentheori) yang menyatakan bahwa pernyataan
kehendak itu dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
B. Asas-asas dalam Perjanjian
13Ibid, h. 35 14Mariam Darus Badrulzman, 1997, Hukum Bisnis, Eresco, Jakarta, h. 98.
-
Selain memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian suatu kontrak yang dibuat
oleh para pihak harus memperhatikan beberapa asas didalam perjanjian diantaranya;
a. Asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian dianggap telah terjadi apabila
telah adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.Asas konsensualisme yang menekankan pada kata sepakat ini
berangkat dari pemikiran bahwa pihak-pihak yang berhadapan didalam suatu
kontrak adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen, tanggung jawab dan
memiliki itikad baik yang berlandaskan pada satu kata dan satu
perbuatan.Asas konsensualisme memiliki karakter universal yaitu unsur
kesepakatan yang terbentuk dari adanya penawaran dan penerimaan.15
b. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan
perjanjian, bebas menentukan hal-hal didalam perjanjian dan juga bebas untuk
menentukan bentuk kontraknya tersebut. Kebebasan untuk mengadakan
perjanjian ini biasanya meliputi;
1. kebebasan untuk menentukan kehendak menutup atau tidak menutup
perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih pihak mana yang ditujukan untuk menutup
perjanjian tersebut;
3. kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian;
4. kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis maupun
tidak tertulis;
5. kebebasan untuk menentukan cara mengakhiri atau menutup
perjanjian.16
15Agus Yudha Hernoko,op.cit, h. 123 16Samuel M.P Hutabarat, loc.cit.
-
c. Asas daya mengikat kontrak ataupacta sunt servanda yaitu suatu kontrak yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya.Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya artinya undang-undang menempatkan dan mengakui bahwa
posisi para pihak yang ada didalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-
undang. Namun perbedaannya adalah terkait dengan daya berlakunya karena
undang-undang berlaku dan mengikat semua orang dan bersifat abstrak
sedangkan kontrak hanya berlaku terbatas pada kontraktan atau pembuat
kontrak.Selain itu kontrak juga dibuat oleh kontraktan untuk melakukan
perbuatan konkret.17 Niewenhuis menyatakan bahwa asas daya mengikat suatu
kontrak pada situasi tertentu dibatasi oleh dua hal yaitu;
1. Daya mengikat suatu perjanjian dibatasi oleh itikad baik para pihak
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
2. Adanya daya paksa atau overmacht yang menyebabkan apabila timbul
wanprestasi didalam suatu perjanjian maka bagi salah satu pihak
misalnya kreditor memiliki hak untuk mengajukan gugatan, baik
pemenuhan, ganti rugi maupun pengakhiran perjanjian. Namun karena
adanya daya paksa atau overmacht maka gugatan kreditor akan
disampingkan karena ketiadaan prestasi berada diluar kesalahan
debitor.18
d. Asas Itikad Baik yaitu dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan
bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Hoge Raad
dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 memberikan rumusan bahwa
perjanjian harus dilaksanakan volgens de eisen van redelijkheid en
17Agus Yudha Hernoko, op.cit. h. 128 18Ibid. h. 129
-
billijkheid artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan
kepantasan. 19 Menurut Wirjono Prodjodikoro, itikad baik terdiri dari dua
macam yaitu;20
1. Itikad baik yang terjadi pada saat mulai berlakunya suatu hubungan
hukum. Dalam konteks ini hukum akan memberikan perlindungan
kepada para pihak yang memiliki itikad baik sedangkan bagi pihak
yang tidak beritikad baik harus bertanggung jawab terhadap segala
risiko yang terjadi.
2. Itikad baik yang terjadi pada saat pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang telah diatur dalam hubungan hukum. Dalam konteks
ini itikad baik tersebut bersifat objektif dan dinamis mengikuti
perbuatan hukum sekitarnya.
Selain asas-asas standar tersebut, dalam pembuatan perjanjian juga harus
memperhatikan beberapa asas-asas lain yaitu asas proporsionalitas, asas kepercayaan,
asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas kepastian
hukum.21 Salah satu asas lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah asas
proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah dasar atau landasan bagi para pihak
dalam pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan bagiannya masing-masing.Asas
proporsionalitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu kontrak mulai dari
pembuatan kontrak hingga pelaksanaannya. Adapun fungsi asas proporsionalitas
yaitu;22
19Ibid, h. 135 dikutip dari P.L Werry, 1990, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di
Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, h. 9 20Ibid. h. 137 21Abdul R. Saliman, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus),
Prenada Media Group, Jakarta, h. 46 22Pranoto, 2013, Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Konstruksi Sebagai
Antisipasi Terjadinya Sengketa Jurnal Privat Law Fakultas Hukum UNS Edisi 02, Oktober 2013, h.
89 dikutip dari Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang
Mediantama, Yogyakarta, 2008, h. 173
-
1. Asas proporsionalitas berfungsi dalam tahap pra kontak yaitu asas
proporsionalitas memberikan peluang atau kesempatan bagi para pihak untuk
melakukan negosiasi dalam menentukan pertukaran hak dan kewajiban dengan
itikad baik atau good faith.
2. Asas proporsionalitas berfungsi dalam tahap pembentukan kontrak artinya
asas proporsionalitas menjamin adanya kesetaraan maupun kebebasan para
pihak dalam menentukan proporsi hak dan kewajiban.
3. Asas proporsionalitas berfungsi dalam pelaksanaan kontrak artinya asas
proporsionalitas menjamin terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban sesuai
dengan proporsi yang telah ditentukan oleh para pihak.
Menurut M. Yahya Harahap asas proporsionalitas berkaitan juga dengan beban
pembuktian yaitu asas proporsionalitas dapat membantu hakim dalam memberikan
justifikasi mengenai putusan terhadap perkara yang dimaksud karena dalam asas
proporsionalitas ditentukan bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah.23
C. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian
Hakekat dari suatu perikatan adalah pemenuhan prestasi.Prestasi adalah
kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.Menurut Pasal
1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.Setiap kewajiban prestasi yang dipenuhi oleh
debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability) yang artinya debitur
mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya.Jaminan
ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Menurut
Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua harta kekayaan
debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada
23M. Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya
disingkat M. Yahya Harahap II), h. 507.
-
menjadi pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Jaminan ini disebut dengan jaminan
umum.Selanjutnya yang disebut dengan jaminan khusus adalah tanggung jawab
berupa jaminan harta kekayaan dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban
debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam
perjanjian atau hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak dalam putusannya.24
Selain prestasi, suatu perikatan erat kaitannya dengan istilah
wanprestasi.Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie artinya
tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan baik perikatan yang lahir dari
perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang.25 Selain itu wanprestasi
dapat diartikan antara lain;
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu atau terlambat.
Selain ketiga pengertian tersebut, Prof. Soebekti menambahkan pengertian
wanprestasi yaitu debitur melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh
dilakukannya.26
Dalam hal terjadinya wanprestasi terdapat dua kemungkinan alasan hingga
terjadinya wanprestasi yaitu;27
1. Wanprestasi disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan
maupun karena kelalaian;
2. Wanprestasi disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure) sehingga
wanprestasi berada diluar kesalahan debitur.
24Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17 25Ibid, h. 20 26Ibid, h. 21 27Ibid.
-
1.8. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting didalam
penyusunan suatu karya tulis. Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data
yang diperlukan dalam penelitian ilmiah dan cara untuk mengolah data tersebut
menjadi suatu karya ilmiah. Maka dari itu suatu metode penelitian harus dilakukan
secara baik dan benar agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang berkualitas dan
dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum.Metode
penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan aturan
yang ada dalam buku-buku metode penelitian hukum dan juga berdasarkan buku
pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana.
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian
ini adalah penelitian empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala yang
dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis akan
menjelaskan mengenai fakta yang terjadi didalam masyarakat yang menunjukkan
adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein.
b. Jenis Pendekatan
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus
(the case approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis
konsep hukum (analytical & conceptual approach).Pendekatan kasus dilakukan
untuk melihat kasus yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan jasa
konstruksi.Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi
didalam masyarakat serta masalah yang terdapat didalamnya khususnya dalam
kontrak kerja konstruksi.Pendekatan analisis konsep hukum (analytical &
-
conceptual approach) dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum, teori-teori
hukum, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin yang membahas tentang
permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu tentang jasa konstruksi.
c. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif karena dalam
penelitian ini menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok
tertentu, penyebaran gejala maupun hubungan ada atau tidaknya hubungan antara
gejala yang satu dengan gejala yang lainnya.Dalam penelitian deskriptif suatu
hipotesis tidak mutlak diperlukan karena teori-teori, ketentuan-ketentuan
peraturan, norma-norma hukum serta sumber lainnya sudah cukup
memadai.Penelitian deskriptif ini dapat membentuk teori baru maupun
memperkuat teori yang sudah ada.
d. Data dan Sumber Data
Data yang diteliti dalam penelitian empiris terdiri dari dua jenis data yaitu data
primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung
dari sumber di lapangan baik dari responden maupun informan.Sedangkan data
sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan yang telah
terdokumentasikan sebagai bahan hukum.28 Data sekunder terdiri dari tiga bahan
hukum yaitu;
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian
internasional, konvensi ketatanegaraan, putusan pengadilan, Keputusan
Tata Usaha Negara maupun hukum adat.Dalam penelitian ini bahan
hukum primer yang digunakan yaitu:
28Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, h.30.
-
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan
Jasa Konstruksi
7. Peraturan Lembaga Pengaturan Jasa Konstruksi Nasional
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum,
jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang
termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedi hukum serta
internet dengan menyebut nama situsnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum, kamus
ilmiah maupun kamus ensiklopedia yang bermanfaat untuk
memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.
d. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik
studi dokumen dan teknik wawancara.
-
1. Teknik Studi Dokumen yaitu teknik yang digunakan pada awal penelitian
baik dalam penelitian normatif maupun penelitian empiris.Teknik studi
dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan penelitian khususnya tentang jasa konstruksi.
2. Teknik Wawancara yaitu teknik yang paling sering digunakan dalam
penelitian empiris. Teknik wawancara dilakukan dengan cara merancang
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden maupun
informan agar mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah
penelitian.
e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian
Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting
karena hasil yang berasal dari sampel penelitian merupakan hasil generalisasi atas
populasi. Apabila tidak tepat dalam menentukan populasi dan sampel penelitian
maka hasil generalisasinya akan menjadi tidak akurat dan sulit
dipertanggungjawabkan. Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian
sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi untuk
diteliti.Dalam penelitian ini populasinya adalah para pihak yang terlibat dalam
kontrak kerja konstruksi kegiatan pembangunan pasar Gilimanuk.Selanjutnya
sampel penelitiannya adalah perwakilan dari pihak pengguna jasa dan penyedia
jasa.
Tahap selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel atas populasi
penelitian.Teknik pengambilan sampel ini dapat dibedakan menjadi dua jenis
yaitu teknik probability sampling dan teknik non probability sampling. Dalam
penelitian ini digunakan teknik non probability sampling untuk menentukan
pengambilan sampelnya karena sesuai dengan ciri umum dari teknik non
-
probability sampling yaitu tidak semua elemen dalam populasi mendapat
kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pengambilan sampel dengan
teknik non probability dengan bentuk purposive sampling ini dilakukan pada para
pihak yang terlibat didalam kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan pasar
Gilimanuk karena didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi
kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari
populasinya.
f. Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian empiris dikenal dua jenis model analisis data yaitu
analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam
suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.Dalam analisis kualitatif
data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri dari kata-kata, sukar diukur
dengan angka, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data
menggunakan pedoman wawancara dan observasi.Sedangkan analisis kuantitatif
diterapkan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang
dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam kategori-kategori
dan data yang terkumpul terdiri terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur
dengan angka.
Penelitian ini diolah dengan analisis kualitatif atau dikenal juga dengan
analisis deskriptif kualitatif maka dari itu keseluruhan data yang terkumpul baik
yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara akan diolah dan
disusun secara sistematis dan disertai dengan analisis menggunakan literatur
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.