bab i pendahuluan 1.1 latar belakangrepository.uph.edu/812/4/chapter1.pdf · 2018. 7. 12. ·...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting
semakin maju suatu bangsa tuntutan dan perhatian terhadap kualitas pangan yang
akan dikonsumsi akan semakin besar. Tujuan mengkonsumsi makanan dan
minuman bukan lagi sekedar mengatasi rasa lapar tetapi semakin kompleks.
Konsumen semakin sadar bahwa pangan merupakan sumber utama pemenuhan
kebutuhan zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral
untuk menjaga kesehatan tubuh.
Makanan merupakan suatu kebutuhan primer bagi manusia yang sangat
penting kebutuhan akan makan dan minum yang disebut pangan, karena tanpa
makanan dan minuman manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Pangan adalah
salah satu dari tiga kebutuhan primer yang paling mendasar. Namun bila
diurutkan melalui skala priotitas nya dalam tiga kebutuhan primer tersebut berupa
pangan, sandang, dan papan. Melihat dari skala prioritas diatas maka kebutuhan
pangan baik yang berupa makanan dan minuman adalah menjadi hal yang sangat
dibutuhkan oleh manusia. Seiring semakin sibuk dan padatnya waktu manusia
untuk mengelola makanan dan minumannya sendiri makanan siap saji dan
makanan instant menjadi pilihan utama pelaku konsumen saat ini.
Secara umum makanan dan minuman yang instant atau cepat saji tidak
akan lepas dari proses pengawetan makanan terhadap makanan tersebut agar tahan
2
lama dalam jangka waktu yang panjang. Secara umum pengawetan makanan
dapat dibagi dua yaitu menggunakan teknologi/metode dan penambahan bahan
pengawet.
Banyak cara dan teknologi yang telah dipakai dalam proses pengawetan,
pemilihan teknologi pengawetan didasarkan pada beberapa faktor antara lain
biaya, skala produksi, rentang waktu makanan tersebut dikonsumsi, cara
pengawetan tradisional yang paling mudah dan telah dikenal sejak dahulu yaitu
pengeringan1. Proses pengeringan dapat menggunakan sinar matahari maupun
menggunakan mesin-mesin pengering. Pemanfaatan sinar matahari dapat
menekan biaya sehingga proses ini dengan mudah ditemui pada masyarakat
tradisional misalnya untuk pengeringan ikan. Pemanfaatan mesin pengering
banyak digunakan dalam skala industri maupun laboratorium, kelebihannya yaitu
tidak tergantung cuaca dan prosesnya lebih bisa dikontrol.
Pemakaian bahan pengawet sintetis/buatan (preservative agents) Boraks,
Formalin adalah jenis bahan-bahan pengawet saat ini yang banyak digunakan,
terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemakaian bahan
pengawet yaitu jenis bahan pengawet dan dosis/ambang penggunaan-nya. Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memiliki jenis bahan pengawet
yang diijinkan lengkap dengan dosis/ambang batasnya serta bahan pengawet yang
dilarang di Indonesia. Formalin/formaldehyde adalah salah satu bahan tambahan
makanan untuk pengawet yang sudah dilarang. Selain formalin masyarakat perlu
mewaspadai terhadap keberadaan bahan-bahan pengawet berikut ini dalam bahan
1 Pengeringan adalah suatu peristiwa perpindahan massa dan energi yang terjadi dalam pemisahan cairan. Diunduh http://kbbi.web.id.
3
makanan sehari-hari: (a) Asam borat/boric acid atau boraks; (b) Asam salisilat
(salicylic acid) dan garamnya; (c) Dietilpirokarbonat(Diethylpyrocarbonate),
(DEPC); (d) Dulsin (Dulcin); (e) Kalium Khlorat (potassium chlorate);
(f) Kloramfenikol (chloramphenicol); (g) Minyak nabati yang dibrominasi
(brominated vegetable oils) 2.
Penggunaan bahan makanan pangan tersebut di Indonesia telah ditetapkan
oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun
2012 disertai dengan batasan maksimum penggunaannya. Di samping itu UU No.
18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) Pasal 75 ayat 1 dan 2 beserta
penjelasannya erat kaitannya dengan bahan tambahan makanan untuk membatasi
para pelaku usaha dalam penggunan zat-zat pengawet serta melindungi konsumen
agar penggunaan bahan tambahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan
tidak membahayakan konsumen.
Perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan
berbagai jenis serta variasi dari barang-barang dan/atau jasa yang dapat
dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan perkembangan produk yang semakin luas
serta dengan adanya dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan
informatika, dimana pergerakan arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi
batas-batas wilayah suatu negara semakin luas, menyebabkan konsumen
berhadapan dengan penawaran berbagai jenis produk yang variatif, baik berupa
produk domestik maupun produk luar negeri.3
2 Dwi Prayogo, “Jenis-Jenis Zat Aditif Berbahaya yang Terdapat Dalam Makanan”, diakses dari http://www.litbang.depkes.go.id/bl_riskesdas2007 2 Oktober 2014, pukul 13.35 3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hal. 11.
4
Kemajuan ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat diberbagai
bidang, termasuk dalam bidang pangan, kemajuan dalam teknologi ini membawa
dampak positif maupun negatif. Dampak positif dalam teknologi penggunaan
bahan pengawet sintetis/buatan tersebut mampu meningkatkan kuantitas dan
kualitas pangan, juga meningkatkan hygiene, sanitasi, praktis dan lebih
ekonomis. Dampak negatif kemajuan teknologi tersebut ternyata cukup besar
bagi kesehatan konsumen dengan adanya penggunaan zat pengawet
sintetis/buatan yang berbahaya atau zat-zat lain yang terkandung dalam makanan
dan minuman.
Makanan siap saji atau makanan beku4 yang di produksi oleh industri
pengolaan pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat aditif
untuk mengawetkan serta memberikan cita rasa bagi produk tersebut makanan
yang telah beredar banyak jenis dari setiap kategori makanan. Namun dalam segi
positif penyajian makanan cepat saji memiliki nilai positif dalam masyarakat,
ketersediaan berbagai jenis makanan dan minuman siap saji ini akan memberikan
kemudahan bagi para konsumen dalam proses pemilihan jenis makanan dan
minuman yang telah disajikan dengan kualitas makanan yang praktis.
Dilihat dari sumber produksinya, Makanan siap saji5 dibagi menjadi tiga
kategori yaitu: makanan siap saji restoran, produk instan industri pabrik, dan
makanan masak industri rumah tangga atau biasa disebut dengan pedagang kaki
lima. Makanan cepat atau makanan instant makanan yang dikemas secara rapih
4 makanan beku;makanan yg diawetkan dng proses pembekuan sehingga tahan lama. Diunduh http://kbbi.web.id 5 makanan yg pengolahannya dan penyajiannya dilakukan dng serba cepat. Diunduh http://kbbi.web.id
5
dan bersih berupa plastik, kaleng, kaca, atau bahan lainnya ada yang berupa lauk
pauk, mie instant, susu, keju, santan, atau sosis6. Dampak negatif pada kategori
ini adalah yang paling tinggi karena dilihat dari faktor produksi yang digunakan,
kemasan yang dipakai, dan zat aditif7 yang ditambahkan, makanan instant ini
paling banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Faktor produksi yang
berupa bahan mentah yang digunakan oleh produsen dapat berupa bahan yang
bergizi rendah. Selain itu sebagian besar produsen menggunakan kemasan yang
tidak sesuai dengan standart nasional Indonesia (SNI) pemilihan jenis kemasan
harus memperhatikan food grade dan food safety.8
Beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam memilih kemasan
adalah tampilan yang menarik, dan pertimbangan ekonomis. Bahan yang
digunakan selama ini berupa plastik atau styrofoam (pembungkus mie instant dan
sosis), PVC/polyvinyl clorida9 untuk pembungkus kembang gula, kaleng makanan
buah, susu, dan makanan lauk pauk.10
Zat aditif yang digunakan banyak macam, mulai dari bahan pengawet,
pewarna, perasa hingga pemanis buatan terkandung dalam sebungkus makanan
instan. Penggunaan zat aditif yang berlebihan dan dikonsumsi secara terus
menerus dapat menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi kesehatan. Dampak
negatif zat aditif yang terkandung dalam makanan cepat saji bisa terjadi sacara
6 bentuk silinder panjang; daging cincang yg dibumbui dikemas dl selaput sehingga berbentuk silinder panjang. Diunduh http://kbbi.web.id. 7 zat;wujud;hakikat bahan; additif ; dihasilkan dg penambahan misal sbg penambah warna,pengawet pada makanan,penyedap rasa. Diunduh http://kbbi.web.id. 8 food grade ;istilah untuk menjelaskan golongan material yang layak dipakai untuk memproduksi perlengkapan makan. Food safety; keamanan makanan terhadap berbagai macam bahaya. 9 Material plastic. Diunduh http://kbbi.web.id. 10 “Standarisasi Produk Makanan”, Diakses dari http://www.ikatanapotekerindonesia.net/ Pusat komunikasi Publik Sekretariat jendral Department Kesehatan RI, 10 oktober 2014 pukul 07.55
6
langsung maupun tidak langsung, bisa terjadi dalam jangka pendek maupun
jangka panjang. Dampak dari mengkonsumsi makanan yang mengandung zat
aditif/pengawet.
Zat aditif/pengawet dapat memicu terjadinya mutasi sel11 yang akhirnya
mengakibatkan penyakit Kanker. Zat pewarna dapat Menimbulkan alergi dan
kanker hati. Zat perasa seperti MSG menimbulkan kerusakan otak. Zat pemanis
dapat menyebabkan kanker kantong kemih, gangguan saraf dan tumor otak. Dapat
disimpulkan bahwa penyakit kanker mendominasi dampak negatif yang
ditimbulkan oleh zat aditif. Adapun zat aditif berbahaya yang tidak layak dipakai
dalam pembuatan makanan, namun masih saja dipakai sebagai bahan tambahan,
zat tersebut adalah formalin12 dan boraks13. 14
Boraks merupakan bahan kimia yang banyak dipergunakan untuk industri
kertas, pengawet kayu, pengontrol kecoa dan industri keramik. Di masyarakat
luas boraks sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan untuk
pembuatan kerupuk, mie basah, lontong, bakso dan produk makanan lainnya.
Boraks juga merupakan garam natrium yang banyak digunakan di berbagai
industri non-pangan khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan
keramik. Ia tidak berwarna dan mudah larut dalam air. Formalin berupa cairan
yang tidak berwarna, berbau menyengat, mudah larut dalam air dan alkohol.
11mutasi;perubahan yg terjadi mendadak dl kromosom sel;bagian atau bentuk terkecil dr organisme, terdiri atas satu atau lebih inti, protoplasma, dan zat-zat mati yg dikelilingi oleh selaput sel; diunduh http://kbbi.web.id. 12 larutan bening berbau menyengat, mengandung sedikit metanol untuk bahan pengawet dan pembunuh kuman diunduh http://kbbi.web.id. 13 bahan pembersih(antiseptik; zat pembantu melelehkan zat padat) yg berupa hablur (kristal) berwarna kuning atau serbuk berwarna cokelat. Diunduh http://kbbi.web.id. 14 http://www.depkes.go.id diunduh tanggal 8 oktober 2014 jam 13.00.
7
Formalin biasanya dipergunakan sebagai desinfektan, cairan pembalsem,
pengawet jaringan, pembasmi serangga dan digunakan juga pada indutri tekstil
dan kayu lapis.15
Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di
sektor industri sebenarnya formalin sangat banyak manfaatnya. Formalin
memiliki banyak manfaat, seperti anti bakteri atau pembunuh kuman sehingga
dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian, pembasmi lalat
dan berbagai serangga lain. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk
pengeras lapisan gelatin16 dan kertas. Bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea,
bahan pembuatan produk parfum, pengawet produk kosmetik. Formalin juga
dipakai sebagai pencegah korosi untuk sumur minyak. Di bidang industri kayu
sebagai bahan perekat untuk produk kayu lapis .17
Jika mengkonsumsi zat aditif/pengawet dalam jumlah yang banyak maka
akan berdampak tidak baik untuk kesehatan formalin menyebabkan kanker paru-
paru, penyakit jantung, dan merusak sistem syaraf. Boraks menyebabkan
kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak dan hati. Siklamat18 menyebabkan
kanker. Aspartan19 gangguan saraf dan tumor otak. Nitrit dan Nitrat20 Keracunan,
mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh,
sulit bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah. Sulfit
15 F.G Winarno dan Titi Sulistyowati Rahayu, Bahan Tambahan untuk Makanan dan Kontaminan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 103. 16 zat kimia padat, tembus cahaya, tak berwarna, rapuh (jika kering) diunduh http://kbbi.web.id. 17 Op.Cit,. hal. 101 18 Pemanis buatan ini merupakan garam natrium dari asam siklamat yg menimbulkan rasa manis diunduh http://kbbi.web.id. 19 Pemanis buatan ; didalam permen karet atau diminuman kaleng diunduh http://kbbi.web.id. 20 senyawa pupuk diunduh http://kbbi.web.id.
8
menyebab sesak nafas, gatal-gatal, dan bengkak. Zat pewarna menimbulkan
menimbulkan kanker hati,menyebabkan penebalan pada dinding jantung, kelenjar
tiroid/tenggorokan. 21
MSG mengakibatkan timbulnya kerusakan otak, kelainan hati,
hipertensi/tekanan darah tinggi, stress, demam tinggi, mempercepat proses
penuaan, alergi kulit, mual, muntah, migren, asma, ketidakmampuan belajar, dan
depresi.
Dapat dilihat adanya beberapa kasus yang mewabah makanan yang
mengandung formalin masih sering kali ditemukan di beberapa pasar swalayan
dikutip dari Koran Reaksi Nasional tanggal 25 juli 2013 di Jakarta yang
menyatakan bahwa ditemukan makanan berkadaluarsa masih beredar didalam
pasar swalayan tersebut dan beberapa makanan berupa tahu dan mie yang
mengandung formalin.
Berdasarkan penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
yang bekerja sama dengan Laboratorium Departemen Kimia Fakultas MIPA
Universitas Indonesia, menyebutkan dari total sampel 28 produk yang masuk
laboratorium, 10 produk diantaranya terbukti mengandung melamin22. Produk-
produk tersebut adalah23.
1. Kino Bear Coklat Crispy, registrasi MD 662211108168, produksi PT
Kinosentraindustrindo, kawasan Niaga Selatan Blok B 15, Bandar Kemayoran.
21 Op.Cit, hal. 138. 22 Melamin:bahan kristal tanpa warna, dapat larut dl air, digunakan sbg bahan pelapis dan plastik; 2 benda yg dibuat dr bahan melamin diunduh http://kbbi.web.id. 23 Wisnu, “Ditemukan oleh YLKI, 10 Produk Mengandung melamin”,< http://www.Kabarindonesia.com/berita.php?pil=3&jd=Ditemukan+oleh+YLKI%2C+10+Produk+Mengandung+Melamin&dn =20090304160417>, diunduh 7 november 2014.
9
Mengandung melamin 97,28 ppm;
2. Yake assorted Candies, tanpa nomor registrasi, produksi Fujian Yake Food, tak
ada alamat importir, permen coklat panjang. Melamin: 56,54 ppm;
F&M, suku kental manis, registrasi ML 505417006156, importir Ikad- Jakarta.
Melamin: 45,09 ppm;
4. Kembang gula Tirol Choco Mix, registrasi ML 237103407045, importir PT
Indomaru Lestari, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, melamin: 17,
18 ppm;
5. Dutchmill, yogurt drink natural, registrasi ML 406505001229, produksi Diary
Plus Company Limited Nakom Sawan, Thailand. Importir PT Nirwana Lestari,
Bantar Gebang, Bekasi. Melamin: 15, 98 ppm;
6. Pura Low Fat UHT milk beverage, registrasi ML 40508002189, produksi
Fonterra Brands New Zealand, importir PT Sukanda Jaya, Cibitung, Bekasi.
Melamin: 11,70 ppm;
7. Nestle Bear Brand sterilized low fat milk, produksi F&N Dairies Thailand.
Melamin: 10, 88 ppm;
8. Crown Lonx Biskuit rasa coklat, registrasi ML 8227118009109, improtir PT
Koin Bumi, Jalan Senayan, Jakarta, produksi Crown Con Co. Melamin: 9,54 ppm;
9. Fanfun sweet heart biscuit, tanpa nomor registrasi, tak ada alamat importir.
Melamin: 3,17 ppm;
10. Yake Assorted Candies, tanpa nomor registrasi, produksi Fujian Yake Food,
jenis permen coklat lonjong agak lentur. Melamin: 1, 15 ppm.
10
Dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Pasal 4 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang
mengatakan bahwa yang menjadi hak konsumen adalah: (a) hak atas keamanan,
kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, (b) hak
untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (c)
hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa, (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan, (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, (f) hak
untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, (g) hak untuk
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (h) hak
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya, (i) hak- hak yang diatur dalam ketentuan perundang-
undangan lainnya
Dalam UUPK juga di atur tentang kewajiban konsumen yang diatur dalam
UUPK pasal 5 huruf (j) adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan, huruf (k) adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa (l) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
disepakati (2) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
11
Dalam hal ini pemerintah ikut ambil andil dalam memperhatikan sektor
produksi makanan dan bahan bahan apa saja serta bagaimana pengawasan mutu
dalam suatu zat yang akan dipakai dalam pembuatan makanan dan minuman
tersebut. Pasal 27 ayat 2 UUPangan No. 18 Tahun 2012 berbunyi “untuk
meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan,
Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan”
dalam UU pangan Nomor. 18 Tahun 2012 Pasal 74 berbunyi “ Pemerintah
berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai Bahan
Tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia
dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan.” serta pasal 75 ayat
1 berbunyi “ Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan
dilarang menggunakan huruf (a) bahan tambahan pangan yang melampaui
ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau huruf (b) bahan yang dilarang
digunakan sebagai bahan tambahan pangan. UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012
Pasal 83 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan
dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat
melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. (3)Ketentuan
mengenai kemasan pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang
dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam UU Pangan telah melarang penambahan zat-zat berbahaya dan terlarang
dalam makanan dan minuman yang akan diproduksikan .
Dalam hal ini diperlukan kesadaran produsen dan tanggung jawab
produsen terhadap penggunaan zat aditif pada bahan pangan yang diproduksi,
12
memberikan informasi yang jelas komposisi makanan termasuk zat aditif yang
ditambahkan ke dalam makanan dan minuman yang beredar dan dikonsumsi oleh
masyarakat luas. Sikap konsumen juga dibutuhkan dalam hal pemilihan jenis
makanan yang akan di konsumi dan memastikan produk tersebut telah mendapat
izin produksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kerugian yang
dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang
kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan sehingga kerugian yang dialami
konsumen tidak hanya kerugian finasial akan tetapi juga dapat merugikan
kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri.24 Dalam hal ini pemerintah
memegang peran penting untuk menerapkan aturan dan sanksi-sanksi yang tegas
terhadap produsen yang melanggar aturan yang berlaku.
Dalam era modern ini, konsumerisme25 merupakan sesuatu yang tidak
dapat dihindari. Oleh karena gaya hidup konsumerisme inilah perlindungan
konsumen sangat diperlukan. Perlindungan konsumen merupakan bagian tidak
terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat
terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen.
Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada
posisi yang lemah.26
24 Bambang Setiawan, Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas, dalam makalah No 15 hal 67, Disajikan Dalam Temu Wicara Nasional Perlindungan Konsumen. 25 gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, penjual, dan pengiklan; 2 paham atau gaya hidup yg menganggap barang-barang (mewah) sbg ukuran kebahagiaan, kesenangan, dsb; gaya hidup yg tidak hemat diunduh http://kbbi.web.id. 26 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1
13
Setelah disahkannya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia/World Trade Organization (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pengesahan tersebut
memungkinkan produk-produk dari negara lain memenuhi pasar Indonesia, yang
walaupun mempunyai sisi positif karena konsumen mempunyai banyak pilihan
tentang produk mana yang betul-betul diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan atau daya belinya.27 Namun bagi konsumen yang kurang kritis hal itu
akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat
penggunaan produk. Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen
terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat
pendidikan konsumen yang rendah. YLKI yang bertujuan untuk membantu
konsumen agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, belum
sepenuhnya dapat membantu konsumen sebagaimana yang diharapkan. Kondisi
konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk
melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakan. Menurut Friedman,
agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, aturan itu
harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; kedua, subjek yang
diatur mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; ketiga, subjek itu
harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.28 Berdasarkan
pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum
atau pembaruan hukum bukan sekadar pembaruan substansi hukumnya,
27 Nurhayati Abbas, Hukum Perlindungan Konsumen dan beberapa Aspeknya, dalam makalah, Penerbit Elips Project, Ujungpandang, 1996, hal. 1 28 Ahmadi Miru, Op. Cit., hal. 5
14
melainkan pembaruan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum
harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat
perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah
yang merupakan landasan filosofis bagi subtansi hukum yang baru.29
Indonesia sebagai negara berkembang, yang industrinya baru mengalami
tahap permulaan, perkembangan hukum perlindungan konsumen belum
berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena
lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari
perkembangan industri suatu negara. Sebelum lahirnya UUPK, upaya
perlindungan terhadap konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat karena
disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan
tersebut memang belum dirasakan oleh masyarakat sebagai perlindungan terhadap
konsumen. Walaupun telah lahir UUPK yang sudah lama dinanti-nantikan
tersebut, namun belum mencapai perkembangan sebagaimana di negara maju.
Sebagai contoh, ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen karena
mengonsumsi suatu produk (hanya kerugian karena rusaknya produk) dan tidak
meliputi akibat (kerugian harta benda) yang ditimbulkannya, lebih-lebih pada
keuntungan yang tidak diperoleh (kehilangan keuntungan yang diharapkan) akibat
penggunaan produk30. Pembatasaan ganti kerugian diatur dalam pasal 19 UUPK
berbunyi (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
29 Ibid. 30 Ahmadi Miru, Op.Cit., hal. 68-69
15
barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Menurut UUPK yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan
kepada konsumen yang di maksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai
barang atau jasa baik bagi kepentingan diri sendiri, baik orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sedangkan pelaku usaha
setiap orang perseorangan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang
didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, dan
oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah merupakan salah
satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering di
abaikan ( oleh sebagian pelaku usaha ). Namun UUPK masih perlu dilengkapi
dengan beberapa Peraturan Pemerintah, agar dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Demikian pula masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-
undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi
konsumen. 31
31 Penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Konsumen.
16
Pengertian konsumen dalam UUPK yang diajukan oleh YLKI yaitu:32
“konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi
kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk
diperdagangkan kembali” Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang Undang
Perlindungan Konsumen adalah dengan lahir nya UUPK, yang di dalamnya
dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut : 33 Konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UUPK ini lenih luas
daripada pengertian konsumen pada kedua Rancangan UUPK yang diajukan oleh
YLKI.
Dalam UUPK tidak digunakan istilah produsen dalam lawan dari istilah
konsumen melainkan pelaku usaha, pengertian pelaku usaha dalam UUPK adalah
pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
penyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.34
Di dalam era globalisasi ini, pengawasan makanan menjadi semakin
kompleks, hal ini dikarenakan batas perdagangan internasional yang semakin
menipis. Semakin banyak produk-produk impor, baik obat-obatan, makanan, 32 Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang –Undang Perlindungan Konsumen,(Jakarta:Yayasan Lembaga Konsumen, 1981), hal. 2. 33 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 34 Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
17
suplemen dan bahkan kosmetika yang diperdagangkan secara luas. Konsekuensi
yang harus dihadapi dalam hal demikian adalah mengenai kesehatan dan
keselamatan konsumen atas kemungkinan peredaran produk yang tidak memenuhi
persyaratan mutu dan keamanan.
Pengawasan makanan memiliki aspek masalah yang berdimensi luas dan
kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, dari
awal proses suatu produk masuk ke wilayah suatu negara hingga produk tersebut
beredar di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar produk-produk makanan yang
masuk ke Indonesia tidak menimbulkan akibat yang dapat merugikan konsumen.
Namun, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran makanan
dan minuman saat ini belum dapat menjangkau secara keseluruhan permasalahan,
dengan masih banyaknya produk-produk makanan yang mengandung zat
berbahaya, seperti misalnya melamin sehingga menimbulkan kerugian terhadap
konsumen. Konsumen yang dirugikan akan menanggung dampaknya, dengan
demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus segera dicari solusinya.
Terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang
menyangkut perlindungan konsumen, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya
untuk menjamin hak-hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen
tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat.
BPOM adalah suatu lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan
regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup
keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan,
18
obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. BPOM adalah Lembaga Pemerintah
Non Departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 3 tahun
2013 perubahan ketujuh tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
BPOM merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi
peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini
menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika
Serikat, fungsi BPOM antara lain pengaturan, regulasi, dan standardisasi, lisensi
dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang
baik, evaluasi produk sebelum diizinkan beredar sampling dan pengujian
laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan
penegakan hukum, dan promosi produk, riset terhadap pelaksanaan kebijakan
pengawasan obat dan makanan dan komunikasi, informasi dan edukasi publik
termasuk peringatan publik, dan lain-lain.
BPOM mempunyai peran dan fungsi dalam menjalankan kewajinan di
bidangnya. Tugas dari BPOM diatur dalam Kepres No. 166 Tahun 2000 Pasal 73
yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Fungsi, tugas, dan kewenangan BPOM adalah penilaian
khasiat/kemanfaatan, keamanan, mutu, dan penandaan serta analisis laboratorium
dalam rangka pemberian izin edar obat termasuk narkotika, bahan obat, produk
diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, dan makanan; pemeriksaan
19
kelengkapan administrasi dan pemeriksaan setempat terhadap permohonan izin
usaha, industri dan distribusi, obat termasuk narkotika, bahan obat dan obat
tradisional dalam rangka pemberian izin oleh Menteri Kesehatan; pemeriksaan
setempat dalam rangka pembinaan dan pengawasan di bidang produksi dan
distribusi obat termasuk narkotika, bahan obat, obat tradisional, kosmetika,
perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta sertifikasi cara pembuatan
yang baik.35
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dengan ini penulis tertarik untuk
melakukan penelitian hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap
makanan yang mengandung zat berbahaya mulai dari zat berbahaya yang tidak
boleh dipakai lagi untuk makanan hingga zat-zat lain yang terkandung dalam
makanan dan minuman melihat dari beberapa kasus yang sering terjadi di
indonesia dan banyaknya konsumen yang menjadi dampak dari kelalaian BPOM
serta penulis juga ingin membahas lebih dalam tentang Perlindungan Konsumen
di Indonesia Penulis ingin mengetahui peran, tugas, dan wewenang BPOM secara
menyeluruh terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Topik yang ingin
penulis sajikan adalah tentang perlindungan terhadap konsumen mengenai
makanan dan minuman yang menjadi konsumsi sehari-hari. Karena masih banyak
makanan yang beredar dipasaran tanpa melalui prosedur BPOM, dalam hal inilah
peran, tugas, dan wewenang BPOM dibutuhkan. Karena BPOM sebagai suatu
lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan
sertifikasi produk makanan dan minuman serta obat-obatan. Oleh karena itu
35 “Peran, Fungsi, Tugas dan Kewenangan” , diakses dari www.pom.go.id/ppid/ 1 november 2014 pukul 23.00
20
Penulis mengangkat topik KEWENANGAN BPOM TERHADAP
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas,
selanjutnya perumusan pokok permasalahan yang perlu penulis bahas adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan terhadap peredaran makanan dan minuman yang
mengandung zat berbahaya?
2. Bagaimana kewenangan BPOM dalam pengawasan dan penindakan terhadap
makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Menganalisis perlindungan konsumen terhadap peran dan fungsi Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada makanan yang mengandung zat
berbahaya.
2. Menganilisis akibat hukum terhadap peran dan fungsi Badan Pengawasan Obat
dan Makanan (BPOM ) terhadap perlindungan konsumen pada makanan yang
mengandung zat berbahaya
1.4 MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Praktis
Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para
praktisi hukum khususnya dalam bidang Perlindungan Konsumen.
2. Manfaat Teoritis
21
Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat
memberikan masukan yang baru dalam bidang Perlindungan Konsumen.
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling
berkaitan untuk membahas tema pokok dari skripsi ini. Disusun secara sistematis
dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini dibagi menjadi landasan teori dan landasan konseptual. Dalam
landasan teori diuraikan tentang pengertian perlindungan konsumen, fungsi
perlindungan konsumen, sejarah perlindungan konsumen, dan hak-hak dan
kewajiban konsumen. Dalam landasan konseptual diuraikan tentang hal-hal yang
terkait tentang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi perluasan makna dalam
skripsi ini.
BAB III : METODE PENELITIAN
Pada bab ini membahas mengenai jenis metode penelitian yang akan digunakan.
Menjelaskan bagaimana prosedur dalam memperoleh bahan penilitian, dilanjutkan
membahas mengenai sifat analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang
dihadapi pada saat penelitian serta bagaimana penulis menghadapi berbagai
bentuk hambatan yang dihadapi tersebut.
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN
22
Pada bab ini menguraikan tentang akibat hukum yang diterima Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) terhadap perlindungan konsumen pada makanan
yang mengandung zat berbahaya yang beredar di kalangan masyarakat terkait
dengan Undang Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah di bahas mulai dari bab 1 sampai bab 5 dengan saran yang
benar dan relevan .