bab i pendahuluan 1.1. dasar hukum bph...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum BPH Migas
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia
Nomor 4996);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan
Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30
Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa;
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 2
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2007 tanggal 5 Juni 2007
tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Badan Pengatur;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/KMK.02/2008
tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagai Dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Badan Usaha
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Pengatur.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan
Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
1.2. Gambaran Umum Kegiatan Hilir Migas
Sektor energi dan sumber daya mineral memiliki peranan yang sangat
penting dalam pembangunan nasional terutama peranan minyak dan Gas
Bumi. Kebutuhan minyak dan Gas Bumi yang semakin meningkat dari tahun
ke tahun, dikarenakan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan
industrialisasi. Pada era perekonomian yang relatif terbuka seperti saat ini,
kondisi global turut berdampak terhadap perkembangan nasional khususnya
dalam bidang ekonomi. Beberapa perkembangan lingkungan global yang telah
mempengaruhi kondisi nasional, antara lain: pergerakan harga minyak dunia,
komoditi pangan dan tambang serta pergerakan nilai tukar rupiah. Terkait
pengelolaan subsektor minyak dan Gas Bumi, pergerakan harga minyak dunia
sangat dominan mempengaruhi kondisi nasional.
Reformasi regulasi di bidang minyak dan Gas Bumi baik di bidang hulu
maupun hilir migas, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di bidang hilir migas regulasi ini mengatur
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 3
mengenai kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan,
pengangkutan dan/atau niaga. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan,
memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai
tambah minyak bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan
lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas
Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat
penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau Gas
Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak
bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan ketersediaan
dan pendistribusian BBM serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001,
bahwa pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi
untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan strategis minyak
bumi guna mendukung penyediaan BBM dalam negeri yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan pemerintah, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan
mengusai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang
menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar
pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
Badan Pengatur Hilir Migas yang selanjutnya disebut BPH Migas terdiri
atas Komite dan bidang, yang dimaksud bidang adalah Direktorat BBM,
Direktorat Gas Bumi dan Sekretariat, secara sinergi telah melakukan kegiatan
pengaturan dan pengawasan yang berupa penyiapan perangkat aturan
pelaksanaan yang berupa pedoman, juklak/juknis, perencanaan supply–
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 4
demand BBM, monitoring serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh
Badan Usaha, pembangunan sistem penyediaan dan pendistribusian BBM
dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, verifikasi volume penjualan Bahan
Bakar Minyak bersubsidi, sosialisasi tentang pendistribusian jenis Bahan
Bakar Minyak tertentu dengan kartu kendali pada daerah tertentu dan rapat
koordinasi dengan instansi terkait.
Disamping itu BPH Migas melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan
Laut untuk melakukan pengawasan, penindakan atas dugaan adanya
penyalahgunaan BBM bersubsidi di laut, sedangkan kerjasama dengan
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan penindakan atas
dugaan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui pengiriman saksi
ahli sebagai pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan Pasal 50 jo
Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001.
1.3. Fungsi dan Tugas BPH Migas
Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Undang Undang
Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002
tentang fungsi dan tugas Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (BPH Migas), adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar
ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan
pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
Sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 BPH
Migas mempunyai tugas sebagai berikut :
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 5
- Ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar
Minyak;
- Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.
Dari tugas sebagaimana tersebut diatas wewenang yang dimiliki oleh
BPH Migas dalam keputusannya yang meliputi :
a. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan
penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di
daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
b. Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing Badan
Usaha sesuai dengan Izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM
yang ditetapkan pemerintah;
c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan
penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnnya milik Badan Usaha dalam
kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi
distribusi di daerah terpencil;
d. Menetapkan tarif pengangkutan Gas Bumi melaui pipa sesuai dengan
prinsip tekno-ekonomi;
e. Menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;
f. Menetapkan dan memberlakukan Sistem Informasi pengusahaan dan akun
pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
g. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 6
h. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan
Usaha yang mempunyai kegaiatan usaha di bidang penyediaan dan
distribusi BBM serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan
menetapkan biaya hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
i. Memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas
tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan
distribusi Gas Bumi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan
Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
1.4. Struktur Organisasi BPH Migas
Struktur Organisasi BPH Migas mengacu Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
BPH Migas mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :
A. Komite, terdiri dari 9 anggota dan 1 anggota merangkap sebagai Ketua
Komite/Kepala BPH Migas.
B. Sekretariat BPH Migas, terdiri dari :
- Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- Bagian Umum dan Kepegawaian;
masing-masing Bagian membawahi 3 Sub Bagian;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat BPH Migas mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan administrasi kepada BPH Migas, serta koordinasi pelaksanaan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 7
tugas, pembinaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat BPH
Migas dan Direktorat.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat BPH Migas
menyelenggarakan fungsi:
a. Pemberian dukungan administrasi kepada BPH Migas;
b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat BPH Migas dan Direktorat;
c. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja;
d. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, iuran Badan Usaha, barang
milik Negara, dan urusan akuntansi;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian
pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan
dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga,
kearsipan, keprotokolan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
serta pengelolaan data dan informasi.
Gambar 1.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 8
C. Direktorat Bahan Bakar Minyak, terdiri dari :
- Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak;
- Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak;
- Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan
Bakar Minyak;
Masing-masing Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) seksi;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengaturan ketersediaan dan distribusi, dan pemantauan cadangan Bahan
Bakar Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta pengelolaan informasi
dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar
Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Direktorat Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan dan
distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b. Pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi
hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan
Bakar Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. Pelaksanaan pemantauan cadangan Bahan Bakar Minyak yang
ditetapkan oleh Pemerintah; dan
d. Pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta
penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian
Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 9
Gambar 2.
D. Direktorat Gas Bumi, terdiri dari :
- Subdirektorat Pengaturan pemanfaatan fasilitas pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa;
- Subdirektorat pengaturan akun, tariff dan harga Gas Bumi melalui
pipa;
- Subdirektorat pengawasan dan pengelolaan informasi Gas Bumi
melalui pipa;
Masing-masing Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) seksi;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan
hak khusus, pemanfaatan fasilitas pengangkutan, akun pengaturan, tariff, dan
harga, serta pengawasan dan pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan
Gas Bumi melalui pipa dan niaga Gas Bumi yang memiliki jaringan distribusi.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 10
Direktorat Gas Bumi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan pengaturan hak khusus dan pemanfaatan fasilitas
pengangkutan pada kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan
niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi;
b. Penyiapan perumusan akun pengaturan dan tariff pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa, dan pengaturan harga Gas Bumi melalui pipa untuk Rumah
Tangga dan Pelanggan Kecil;
c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
dan niaga Gas Bumi yang yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan
d. Pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan
niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.
Gambar 3.
1.5. Sumber Daya BPH Migas
Sumber daya BPH Migas terdiri dari 9 orang anggota Komite, salah satu
anggota komite merangkap Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH
Migas serta dibantu oleh tenaga operasional sebanyak 118 PNS (Pegawai
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 11
Negeri Sipil) yang dipekerjakan dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak
145.
Kekuatan PNS yang dipekerjakan tersebar di masing-masing unit kerja di
lingkungan BPH Migas adalah sebagai berikut :
a. Unit Kerja Direktorat BBM berjumlah 38 orang;
b. Unit Kerja Direktorat Gas Bumi berjumlah 32 orang;
c. Unit Kerja Sekretariat berjumlah 48 orang.
Tabel 1. Status Kepegawaian BPH Migas Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2015
No Unit Kerja SLTA/D3 S1 S2 S3 Jumlah
1 Komite - 1 5 3 9
2 Sekretariat 4 40 12 1 57
3 Direktorat BBM - 56 14 - 70
4 Direktorat Gas Bumi 1 43 8 - 52
Jumlah 5 140 39 4 188
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 12
Grafik 1. Status Kepegawaian BPH Migas Per 31 Desember 2015
1.6. Peran BPH Migas Sebagai Regulator
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pembuat kebijakan
pada bidang Hulu – Hilir Migas dan Direktorat Jenderal Migas sebagai
perangkat dibawahnya yang melaksanakan regulasi di bidang Hulu Migas dan
sebagian Hilir Migas yaitu untuk Bahan Bakar Lain (BBL) dan Gas Bumi Non
pipa.
Sedangkan regulator di bidang Hilir Migas yang bertugas mengawasi
pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir
Migas (BPH Migas).
Sebagai regulator di bidang Hilir Migas, BPH Migas berperan sebagai:
Regulatory Body, membuat aturan main yang sehat, wajar dan transparan.
Supervisory Body, mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas.
Dispute Resolution Body, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam
kegiatan hilir migas.
0
10
20
30
40
50
60
70
SLTA/D3 S1 S2 S3 Jumlah
1 Komite 0 1 5 3 9
2 Sekretariat 4 40 12 1 57
3 Direktorat BBM 0 56 14 0 70
4 Direktorat Gas Bumi 1 43 8 0 52
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 13
BAB II
RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Rencana Strategis dalam sistem akuntabilitas kinerja BPH Migas merupakan
tahapan awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam
tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana
strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.
2.1.1. Visi
Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan
meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan
usaha yang wajar, sehat dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
2.1.2. Misi
Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen atas
pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan
peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
2.1.3. Tujuan
1) Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel, dan kuat
dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan
pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa
dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
2) Mewujudkan BPH Migas yang good governance dan terwujudnya citra
BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan internasional.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 14
2.1.4. Sasaran
1) Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya
Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah
NKRI;
2) Terwujudnya bisnis hilir gas bumi yang efisien kompetitif, transparan
dan sehat;
3) Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi;
4) Peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri;
5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH
Migas.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BPH Migas Tahun 2015
Sasaran Strategis
(Outcome)
Indikator Kinerja Target Alokasi Anggaran
(Miliyar Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI
Jumlah Perencanaan
Pelaksanaan Penyediaan
dan Pendistribusian BBM 24 Laporan
22,53
Jumlah Pelaksanaan dan
Pengawasan atas
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
15 Laporan 28,37
Jumlah Peraturan/ Juklak/
Juknis/SOP Bidang
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
2 Laporan 2,45
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 15
Sasaran Strategis
(Outcome)
Indikator Kinerja Target Alokasi Anggaran
(Miliyar Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
Jumlah Pengelolaan Data
Informasi dan Sistem
Pengawasan Penyediaan
dan Pendistribusian BBM
6 Laporan 3,64
Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Bidang BBM 2 Laporan 7,48
Terwujudnya bisnis hilir gas bumi yang efisien kompetitif, transparan dan sehat
Jumlah penetapan tarif
pengangkutan gas bumi
melalui pipa 1 Laporan 0,87
Jumlah penetapan harga gas
bumi untuk rumah tangga
(RT) dan pelanggan kecil
(PK)
1 Laporan 0,80
Terwujudnya bisnis hilir gas bumi yang efisien kompetitif, transparan dan sehat
Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa
1 Laporan 0,51
Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi
Jumlah lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi
3 Laporan
4,13
Jumlah penetapan pengaturan akses (access agreement) pada ruas transmisi dan/atau jaringan distribusi gas bumi milik badan usaha
1 Laporan
0,40
Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau jaringan distribusi gas bumi melalui pipa
1 Laporan
8,72
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 16
Sasaran Strategis
(Outcome)
Indikator Kinerja Target Alokasi Anggaran
(Miliyar Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
Jumlah pemberian hak khusus pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa
1 Laporan 0,70
Peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri
Jumlah pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi
15 Laporan 6,24
Jumlah layanan data dan informasi kegiatan usaha gas bumi melalui pipa
1 Laporan 1,15
Jumlah layanan manajemen direktorat gas bumi
7 Laporan 5,11
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas
Jumlah dokumen perencanaan
3 Dokumen 2,81
Jumlah laporan keuangan dan evaluasi
6 Laporan 6,20
Layanan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
13 Laporan 16,95
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas
Jumlah regulasi bidang hilir migas
6 Regulasi 2,12
Layanan informasi, hukum dan humas
5 Laporan 18,64
Jumlah pemberian pertimbangan dan litigasi serta layanan pengaduan hilir migas
3 Laporan 6,08
Jumlah penerimaan iuran badan usaha
750 Miliyar 8,68
Layanan perkantoran 12 Bulan Layanan
193,60
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 17
2.3. Perjanjian Kinerja
2.3.1. Perjanjian Kinerja Eselon I
Sasaran Strategis Uraian Satuan Output
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI
Prosentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha
Prosentase 100
Prosentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka Yang Diatur
Prosentase 10
Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha
Hari 21
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Kilometer 13.105
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang Efisien. Kompetitif, Transparan dan Sehat Volume Pengangkutan dan
Niaga Gas Bumi Melalui Pipa MSCF 1.791.591.994
Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas
Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Badan Usaha Pembayar Iuran
Nilai Mutu Layanan
Puas
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 18
2.3.2. Perjanjian Kinerja Eselon II
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Tersedianya Pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI
Perencanaan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM
24 Laporan
Pelaksanaan pengeturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM
15 Laporan
Peraturan/ juklak/ juknis/ SOP bidang penyediaan dan pendistribusian BBM
2 Laporan
Pengelolaan data informasi dan sistem pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM
6 Laporan
Layanan dukungan manajemen bidang BBM 2 Laporan
Terwujudnya bisnis hilir gas bumi yang efisien kompetitif, transparan dan sehat
Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
1 Laporan
Jumlah penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK)
1 Laporan
Jumlahlaporan monitoring, evaluasi dan pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa
1 Laporan
Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi
Jumlah lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi
3 Laporan
Jumlah penetapan pengaturan akses (access agreement) pada ruas transmisi dan/atau jaringan distribusi gas bumi milik badan usaha
1 Laporan
Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau jaringan distribusi gas bumi melalui pipa
1 Laporan
Jumlah pemberian hak khusus pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa
1 Laporan
Peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri
Jumlah pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi
15 Laporan
Jumlah layanan data dan informasi kegiatan usaha gas bumi melalui pipa
1 Laporan
Jumlah layanan manajemen direktorat gas bumi 7 Laporan
Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis BPH Migas
Jumlah dokumen perencanaan 3 Dokumen
Jumlah laporan keuangan dan evaluasi 6 Laporan
Layanan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
13 Laporan
Jumlah regulasi bidang hilir migas 6 Regulasi
Layanan informasi, hukum dan humas 5 Laporan
Jumlah pemberian pertimbangan dan litigasi serta layanan pengaduan hilir migas
3 Laporan
Dokumen Pengelolaan PNBP BPH Migas 5 Laporan
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas) tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran.
Sesuai dengan Rencana Kinerja BPH Migas tahun 2015 terdapat
1 program dan 3 kegiatan serta 5 Sasaran Strategis (Outcome). Secara
ringkas sebagaian besar Sasaran Strategis (Outcome) yang telah
ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sebagian kecil
Sasaran Strategis (Outcome) yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun
2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak
berhasil diwujudkan tersebut, BPH Migas telah melakukan evaluasi agar
terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.
Pada dasarnya proses monitoring, pengukuran dan evaluasi kinerja
dilakukan langsung oleh masing-masing unit kerja utama yang
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan.
Selanjutnya informasi kinerja dari unit-unit kerja tersebut disampaikan
kepada Sekretariat BPH Migas untuk dievaluasi lebih lanjut sebelum
diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Sekretariat BPH Migas menghimpun data dan informasi kinerja dari
Direktorat BBM dan Direktorat Gas Bumi yang merupakan satu kesatuan
sebagai bahan utama untuk penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas.
Melalui proses ini diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja
masing-masing unit Eselon II di lingkungan BPH Migas, sehingga target
kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Setiap akhir tahun
anggaran BPH Migas melakukan pengukuran pencapaian target kinerja
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 20
yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang
ditandatangani Kepala BPH Migas dan Menteri Enegi dan Sumber Daya
Mineral.
Tabel 3. Pengukuran Kinerja BPH Migas Tahun 2015
Unit Organisasi : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tahun Anggaran : 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI % PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI
Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
24 Laporan
24 Laporan
100%
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
22.525,3 12.471,8 55%
Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM
15 Laporan
15 Laporan
100% 28.372,9 10.320,8 36%
Jumlah Peraturan/ Juklak/ Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM
2 Laporan
2 Laporan
100% 2.452,3 1.068,5 44%
Jumlah Pengelolaan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
6 Laporan
6 Laporan
100% 3.644,5 2.541,6 70%
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM
2 Laporan
2 Laporan
100% 7.484,0 3.248,6 43%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 21
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI % PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya bisnis hilir gas bumi yang efisien kompetitif, transparan dan sehat
Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
1 Laporan
1 Laporan
100%
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
872,8 608,7 70%
Jumlah penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK)
1 Laporan
1 Laporan
100% 800,7 541,1 68%
Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa
1 Laporan
1 Laporan
100% 510,5 289,6 57%
Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi
Jumlah lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi
3 Laporan
3 Laporan
100%
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
4.133,5 2.273,6 55%
Jumlah penetapan pengaturan akses (access agreement) pada ruas transmisi dan/atau jaringan distribusi gas bumi milik badan usaha
1 Laporan
1 Laporan
100% 400,0 247,2 62%
Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau jaringan distribusi gas bumi melalui pipa
1 Laporan
1 Laporan
100% 1.107,8 765,3 69%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 22
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri
Jumlah pemberian hak khusus pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa
1 Laporan
1 Laporan
100%
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
700,0 418,6 60%
Jumlah pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi
15 Laporan
15 Laporan
100 6.235,2 4.057,4 65%
Jumlah layanan data dan informasi kegiatan usaha gas bumi melalui pipa
1 Laporan
1 Laporan
100 1.151,8 826,4 72%
Jumlah layanan manajemen direktorat gas bumi
7 Laporan
7 Laporan
100 5.110 2.240 44%
Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis BPH Migas
Jumlah dukungan perencanaan
3 Dokumen
3 Dokumen
100%
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
6.451,9 1.836,6 28%
Jumlah laporan keuangan dan evaluasi
6 Laporan
7 Laporan
117% 6.207,1 4.598,5 74%
Layanan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
13 Laporan
13 Laporan
100% 19.911,5 13.770,1 69%
Jumlah regulasi bidang hilir migas
6 Regulasi
10 Peraturan
167% 2.117,9 1.687,5 80%
Layanan informasi, hukum dan humas
5 Laporan
8 Laporan
160% 15.680,1 9.102,0 58%
Jumlah pemberian pertimbangan dan litigasi serta layanan pengaduan hilir migas
3 Laporan
3 Laporan
100% 6.077,7 2.696,2 44%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 23
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI % PROGRAM ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis BPH Migas
Jumlah penerimaan iuran badan usaha
750 Miliyar
1.248,12 Miliyar
166%
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
8.679,4 6.508,2 75%
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100% 189.964,6 66.185,5 35%
Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 371,79 Miliyar
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 : Rp. 148,30 Miliyar
3.2. Evaluasi Indikator Kinerja
BPH Migas secara keseluruhan terdapat 1 program dan 3 kegiatan serta
5 Sasaran Strategis (Outcome), beserta rangkaian Indikator Kinerja.
Untuk mendapatkan manfaat dari proses pengukuran dan evaluasi
kinerja maka terhadap ketepatan Indikator Kinerja telah dilakukan
evaluasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang
menunjukkan bahwa :
A. IKU telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
B. IKU telah cukup untuk mengukur kinerja;
C. Indikator kinerja yang digunakan (untuk mengukur pencapaian
sasaran) relevan dengan sasarannya.
Tabel 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran
SASARAN
STRATEGIS
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
KRITERIA
RELEVAN MEASURABLE ORIENTASI
HASIL
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh
Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
√ √ √
Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan atas
Penyediaan dan Pendistribusian BBM BBM
Pendistribusian BBM
√ √ √
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 24
SASARAN
STRATEGIS
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
KRITERIA
RELEVAN MEASURABLE ORIENTASI
HASIL
Wilayah NKRI
Jumlah Peraturan/ Juklak/ Juknis/SOP
Bidang Penyediaan dan Pendistribusian
BBM
√ √ √
Jumlah Pengelolaan Data Informasi dan
Sistem Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
√ √ √
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Bidang BBM
√ √ √
Terwujudnya
bisnis hilir gas
bumi yang efisien
kompetitif,
transparan dan
sehat
Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas
bumi melalui pipa
√ √ √
Jumlah penetapan harga gas bumi untuk
rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil
(PK)
√ √ √
Jumlahlaporan monitoring, evaluasi dan
pengawasan pengangkutan gas bumi
melalui pipa
√ √ √
Peningkatan
pengembangan
infrastruktur gas
bumi
Jumlah lelang ruas transmisi dan/atau
wilayah jaringan distribusi gas bumi
√ √ √
Jumlah penetapan pengaturan akses
(access agreement) pada ruas transmisi
dan/atau jaringan distribusi gas bumi milik
badan usaha
√ √ √
jumlah pemanfaatan bersama fasilitas
pengangkutan gas bumi melalui pipa
transmisi dan/atau jaringan distribusi gas
bumi melalui pipa
√ √ √
Jumlah pemberian hak khusus
pengangkutan dan/atau niaga gas bumi
melalui pipa
√ √ √
Peningkatan
pemanfaatan gas
bumi di dalam
negeri
Jumlah pengusahaan transmisi dan
distribusi gas bumi
√ √ √
Jumlah layanan data dan informasi kegiatan
usaha gas bumi melalui pipa
√ √ √
Jumlah layanan manajemen direktorat gas
bumi
√ √ √
Dukungan
manajemen dan
dukungan
pelaksanaan
tugas teknis BPH
Migas
Jumlah dukungan perencanaan √ √ √
Jumlah laporan keuangan dan evaluasi √ √ √
Layanan kepegawaian, organisasi dan
ketatalaksanaan
√ √ √
Jumlah regulasi bidang hilir migas √ √ √
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 25
SASARAN
STRATEGIS
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
KRITERIA
RELEVAN MEASURABLE ORIENTASI
HASIL
Layanan informasi, hukum dan humas √ √ √
Jumlah pemberian pertimbangan dan litigasi
serta layanan pengaduan hilir migas
√ √ √
Jumlah penerimaan iuran badan usaha √ √ √
Layanan Perkantoran √ √ √
3.3. Hasil Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja
Hasil pengukuran kinerja Direktorat BBM sangat berkaitan dengan fungsi
BPH Migas yaitu melakukan regulasi, supervisi dan dispute resolusi,
regulasi di bidang BBM yaitu :
a. Pelaksanaan dan pengawasan sistem pendistribusian tertutup jenis
minyak tanah bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha kecil;
b. Pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian BBM penerbangan di Bandar Udara (Aviasi);
c. Pedoman penetapan wilayah distribusi niaga Jenis BBM Tertentu;
d. Penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian
Jenis BBM Tertentu;
e. Kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan
kegiatan usaha bahan bakar minyak;
f. Pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM;
g. Pedoman pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan
penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha.
Dalam melakukan pengukuran kinerja Direktorat BBM telah
melaksanakan pola pengawasan, antara lain :
A. Pengawasan melalui Pengaturan, meliputi :
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 tahun
2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 26
Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada
Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 tahun
2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk
Melaksanakan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
02/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak
Dan Gas Bumi Nomor 05/PSO/BPH MIGAS/Kom/2014 Tentang
Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Kereta
Api Indonesia (Persero) Tahun 2014;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
03/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan
Gas Bumi Nomor 21/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 Tentang Penetapan
Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT ASDP Indonesia
Ferry (Persero) Tahun 2014;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
04/PSO/BPH MIGAS/ KOM/ 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang
Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan Dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2015.
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 07/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang
Penetapan Kuota Jenis BBM Tertentu Untuk PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 11/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 20 April 2015 tentang
Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
14/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Kuota
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 27
Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Kabupaten/Kota Tahun
2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
15/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu Per Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
16/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang
Penugasan PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan
Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
17/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu Per Kabupaten/Kota oleh PT AKR Corporindo Tbk Tahun
2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 18/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang
Penugasan PT AKR Corporindo Tbk Sebagai Pendamping PT
Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan Dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun
2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
19/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Kuota
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna
Transportasi Angkutan Umum Berupa Kapal Berbendera Indonesia
Untuk Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
26/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 8 September 2015 tentang
Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Kapal
Perintis Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 30/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 27 Oktober 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 28
tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan
Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2016;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
31/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 6 November 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan
Gas Bumi Nomor 14/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 Tentang Kuota
Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Kabupaten/Kota Tahun
2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
32/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 6 November 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan
Gas Bumi Nomor 15/PSO/BPH MIGAS/Kom/2015 Tentang Penyediaan
dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per
Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
33/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 6 November 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan
Gas Bumi Nomor 17/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 Tentang Penyediaan
Dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per
Kabupaten/Kota Oleh PT AKR Corporindo Tbk Tahun 2015;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 34/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 13 November 2015
tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan
Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Penugasan Tahun 2016;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
35/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang
Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak
Solar (Gas Oil) Untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2016;
B. Pelaksanaan Pengawasan oleh BPH Migas, meliputi :
- Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO (BBM
Bersubsidi) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Penugasan;
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 29
- Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO;
- Pengawasan supply-demand di rantai pasok BBM;
- Pengawasan supply-demand BBM pada hari besar;
- Pengawasan Terhadap Harga Jual Eceran BBM sesuai dengan
Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM;
- Monitoring dan inventarisasi wilayah penyediaan dan
pendistribusian jenis BBM minyak tanah terkait dengan
pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.
C. Kerjasama dengan pihak lain (Pemda/Polri/Kejaksaan/TNI-AL),
meliputi :
- Pengawasan penyalahgunaan pendistribusian BBM;
- Pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan keterangan ahli
terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM.
Direktorat Gas Bumi mempunyai program strategis yaitu melaksanakan
pengaturan, penetapan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan
Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan
infrastruktur jaringan pipa Gas Bumi dan pemanfaatan Gas Bumi di dalam
negeri.
Dalam Penetapan Kinerja Direktorat Gas Bumi Tahun 2015 terdapat
3 Sasaran Strategis (Outcome) yaitu sebagai berikut :
- Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan
sehat yaitu meliputi indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah ketetapan tarif
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk
pengguna pipa (shipper) ruas transmisi, jumlah peraturan pengaturan
Akses (Acces Arrangement) pada ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan
distribusi milik Badan Usaha dan jumlah wilayah untuk penetapan harga
Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
- Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi yaitu Indikator Kinerja
Kegiatan yaitu jumlah Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Gas
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 30
Bumi, jumlah Pemberian Hak Khusus Ruas Transmisi dan Wilayah
Jaringan Distribusi Gas Bumi dan jumlah Kajian Keekonomian
Pembentukan Kota Gas.
- Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri yaitu indikator kinerja
kegiatan adalah jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa, jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi Untuk
Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, jumlah Pelanggaran Akun
Pengaturan Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, jumlah Pelaksanaan
Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa, jumlah
Pengawasan Badan Usaha Yang Telah Memiliki Hak Khusus, jumlah Gas
Bumi yang diangkut melalui pipa (dalam satuan MSCF) dan jumlah Gas
Bumi yang diniagakan melalui pipa (dalam satuan MMBTU).
Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPH Migas adalah
penarikan iuran dari Badan Usaha, iuran ini merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2015 penerimaan iuran dari
Badan Usaha mengalami kenaikan dengan nilai yang sangat baik mencapai
169% dari target yang direncanakan. Rencana penerimaan iuran pada tahun
2015 ditetapkan sebesar Rp. 750 miliyar dan realisasi penerimaan iuran tahun
2015 sebesar Rp. 1.248,1 Miliyar. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya
jumlah Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas dan telah
membayar iuran pada tahun 2015 serta hasil rekonsiliasi final tahun
sebelumnya yang dibayar oleh Badan Usaha.
Penjelasan mengenai pengukuran kinerja masing-masing Direktorat dan
Sekretariat yang ada di BPH Migas dijabarkan sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 31
3.3.1 Direktorat Bahan Bakar Minyak
Rencana Kinerja Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas tahun 2015
terdapat 1 program dan 1 kegiatan serta 1 sasaran strategis. Secara umum
sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja dapat dicapai,
namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dari
pencapaian target sasaran strategis ini. Terhadap sasaran strategis dalam
indikator kinerja yang perlu disempurnakan, Direktorat Bahan Bakar Minyak
BPH Migas akan melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan program di
tahun berikutnya.
Pada dasarnya proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan
langsung oleh masing-masing Subdirektorat di lingkungan Direktorat Bahan
Bakar Minyak BPH Migas yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran
dan program/kegiatan. Melalui proses ini diharapkan adanya upaya-upaya
perbaikan kinerja masing-masing Subdirektorat di lingkungan Direktorat Bahan
Bakar Minyak BPH Migas, sehingga target kinerja dapat tercapai
sebagaimana yang diharapkan.
IKK - 1. Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian
BBM
Tabel 5. Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REAL
ISASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya
Pengaturan dan
Penetapan serta
Terlaksananya
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM di Seluruh
Wilayah NKRI
Jumlah
Perencanaan
Pelaksanaan
Penyediaan
dan
Pendistribusian
BBM
24
Laporan
24
Laporan
100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
22.525,3 12.471,8 55
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 32
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi terhadap target kinerja
adalah sebesar 100 %, hal ini dapat dicapai dikarenakan :
- Terdapat penambahan penugasan amanat Peraturan Presiden Nomor
191 tahun 2014, maka selain dilakukan penetapan Badan Usaha
pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM
Tertentu, juga dilakukan penetapan Badan Usaha pelaksana penugasan
penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan.
- Adanya perubahan kuota Jenis BBM Tertentu yang disesuaikan dengan
realisasi pendistribusian kepada Konsumen Pengguna.
- Terdapat beberapa kali perubahan atas Keputusan Kepala BPH Migas
terkait kuota penugasan yang antara lain disebabkan oleh hal sebagai
berikut :
Terdapatnya BBM Khusus Penugasan yaitu BBM Jenis Bensin
(Gasoline) Ron Minimum 88 , sehingga komposisi BBM subsidi menjadi
berkurang yaitu hanya untuk BBM Jenis Solar dan Minyak Tanah
(Kerosene) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 191
Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran BBM.
Berubahnya jumlah kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dari
46.000.000 KL menjadi 17.900.000 KL sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
Adapun bahan rekomendasi/ pertimbangan yang kemudian dapat
ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan
Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tahun 2015
dengan rincian sebagai berikut :
1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 tahun
2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah
Yang Belum Terdapat Penyalur;
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 33
2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 tahun
2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk
Melaksanakan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
3. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
02/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak
Dan Gas Bumi Nomor 05/PSO/BPH MIGAS/Kom/2014 Tentang Penetapan
Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Tahun 2014;
4. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
03/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
Bumi Nomor 21/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 Tentang Penetapan Kuota
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT ASDP Indonesia Ferry
(Persero) Tahun 2014;
5. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
04/PSO/BPH MIGAS/ KOM/ 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang
Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan Dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2015.
6. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 07/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang
Penetapan Kuota Jenis BBM Tertentu Untuk PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Tahun 2015;
7. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 11/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 20 April 2015 tentang
Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero) Tahun 2015;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
14/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Kuota
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 34
Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Kabupaten/Kota Tahun
2015;
9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
15/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Penyediaan
dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per
Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2015;
10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
16/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Penugasan
PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan Dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun
2015;
11. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
17/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Penyediaan
dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per
Kabupaten/Kota oleh PT AKR Corporindo Tbk Tahun 2015;
12. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 18/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang
Penugasan PT AKR Corporindo Tbk Sebagai Pendamping PT Pertamina
(Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2015;
13. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
19/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Kuota Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Transportasi
Angkutan Umum Berupa Kapal Berbendera Indonesia Untuk Angkutan
Sungai, Danau Dan Penyeberangan Tahun 2015;
14. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
26/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 8 September 2015 tentang
Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Kapal Perintis
Tahun 2015;
15. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 30/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 27 Oktober 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 35
tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan Dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2016;
16. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
31/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 6 November 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
Bumi Nomor 14/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 Tentang Kuota Volume
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Kabupaten/Kota Tahun 2015;
17. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
32/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 6 November 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
Bumi Nomor 15/PSO/BPH MIGAS/Kom/2015 Tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per
Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2015;
18. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
33/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 6 November 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
Bumi Nomor 17/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 Tentang Penyediaan Dan
Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per
Kabupaten/Kota Oleh PT AKR Corporindo Tbk Tahun 2015;
19. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
Nomor 34/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 13 November 2015
tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan
Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Penugasan Tahun 2016;
20. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
35/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang
Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar
(Gas Oil) Untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2016;
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 36
dimana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi diberikan wewenang
untuk memberikan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM
Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Badan Usaha melalui
proses penunjukan langsung dan/atau seleksi.
Proses P3JBT tahun 2015 tersebut dimulai dengan dibentuknya Tim
Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu
(P3JBT) tahun 2015 yang terdiri dari unsur Kementerian ESDM, Kementerian
Keuangan, dan BPH Migas. Tim ini bertugas untuk melakukan seleksi
terhadap Badan Usaha yang akan ditunjuk untuk mendapat penugasan
Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) tahun 2015.
Dalam pelaksanaannya, BPH Migas telah mengundang sebanyak 82
Badan Usaha pemilik Izin Usaha Niaga Umum dan memiliki Nomor Registrasi
Usaha (NRU) untuk mengikuti penjelasan umum dan seleksi Badan Usaha
P3JBT. Dari 82 Badan Usaha yang diundang tersebut sebanyak 27 Badan
Usaha yang hadir untuk mengikuti penjelasan umum konsep P3JBT yang
dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014.
Tahap selanjutnya pendaftaran dan pengambilan dokumen seleksi
P3JBT tahun 2015 terdapat 22 Badan Usaha yang melakukan pendaftaran
dan mengambil dokumen seleksi.
Dari 22 Badan Usaha yang mengambil dokumen seleksi tersebut
sebanyak 5 Badan Usaha yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu
PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT Surya Parna Niaga,
PT Nusantara Sumber Energy, dan PT Tri Wahana Universal.
Setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran Badan
Usaha dan melalui Sidang Komite BPH Migas diputuskan bahwa terdapat
2 Badan Usaha yang memenuhi evaluasi Dokumen Penawaran yaitu
PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.
Selanjutnya setelah melalui verifikasi lapangan dan melalui Sidang
Komite BPH Migas tanggal 4 Desember 2014 ditetapkan 2 Badan Usaha yang
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 37
diberikan penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM
Jenis Tertentu tahun 2015 :
a. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor:30/PSO/BPH Migas/Kom/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang
Penugasan PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Bensin Premium
(Mogas 88), Jenis Minyak tanah (Kerosene), dan jenis Minyak Solar (Gas
Oil) tahun 2015.
b. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor:31/PSO/BPH Migas/Kom/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang
Penugasan PT AKR Corporindo dalam Penyediaan dan Pendistribusian
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Bensin Premium (Mogas 88) dan
Jenis Minyak Solar (Gasoil) Tahun 2015.
Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 191
tahun 2014 tersebut BPH Migas menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 tahun 2015 tentang Penugasan Badan
Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
Dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut dan dalam rangka
menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak ke
seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi telah melakukan revisi terhadap Keputusan Kepala
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 30/PSO/BPH
Migas/Kom/2014 dan Nomor 31/PSO/BPH Migas/Kom/2014 menjadi Surat
Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/PSO/BPH Migas/KOM/2015 tentang
Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2015 yang
menetapkan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan
pendistribusian Jenis BBM Tertentu tahun 2015 yaitu PT Pertamina (Persero)
dan PT AKR Corporindo Tbk. Berdasarkan penetapan tersebut PT Pertamina
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 38
(Persero) diberi penugasan sebesar 17.275.000 KL dan untuk PT AKR
Corporindo Tbk sebesar 625.000 KL dengan rincian volume penugasan
sebagai berikut :
Tabel 6. Penugasan Badan Usaha Pelaksana JBT tahun 2015
Jenis BBM Tertentu (JBT)
Volume JBT Berdasarkan
Kuota APBN-P 2015
SK Penugasan BPH Migas Nomor 04/PSO/BPH Migas/KOM/2015
Kuota Volume PT. Pertamina (Persero)
Kuota Volume PT. AKR Corporindo
Tbk
(KL/Tahun) (KL/Tahun) (KL/Tahun)
Premium - - -
Minyak Tanah 850.000 850.000 -
Minyak Solar 17.050.000 16.425.000 625.000
Total 17.900.000 17.275.000 625.000
Adapun total volume Jenis BBM Tertentu yang harus disalurkan oleh
Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis
BBM Tertentu Tahun 2015 adalah sebanyak 17.900.000 KL, dimana PT
Pertamina (Persero) ditugaskan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu
sebesar 17.275.000 atau sebesar 96,5% dari kuota nasional sedangkan PT
AKR Corporindo Tbk ditugaskan volume sebesar 625.000 KL atau sebesar
3,5% dari kuota nasional dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 7. Kuota BBM PSO Tahun 2015
Volume
Berdasarkan
Kuota APBN-P
2015
(KL/Tahun) %
Minyak Tanah 850.000 100,0%
Minyak Solar 17.050.000 96,3%
Total 17.900.000 96,5%
Volume
Berdasarkan
Kuota APBN-P
2015
(KL/Tahun) %
Minyak Tanah 850.000 0%
Minyak Solar 17.050.000 3,7%
Total 17.900.000 3,5%
Kuota
VolumeSK Penugasan BPH Migas Nomor
33/PSO/BPH Migas/KOM/2015
(KL/Tahun)
BBM Jenis Tertentu
Kuota Volume PT. Pertamina (persero)Kuota
VolumeSK Penugasan BPH Migas Nomor
32/PSO/BPH Migas/KOM/2015
(KL/Tahun)
850.000
16.425.000
17.275.000
BBM Jenis Tertentu
Kuota Volume PT. AKR Corp.
-
625.000
625.000
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 39
Selanjutnya mengacu kepada kedua peraturan tersebut, selanjutnya
pada tahun 2015 ini BPH Migas juga telah melakukan seleksi terhadap Badan
Usaha Pelaksana untuk melaksanakan Penugasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) untuk tahun
Anggaran 2016. Dimana berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan tersebut,
telah ditetapkan 2 Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum untuk
melaksanakan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu yaitu kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR
Corporindo TBK yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas
Nomor 30/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2015 tentang Penugasan Badan Usaha
Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu Tahun 2016. Dimana untuk tahun 2016, PT Pertamina
(Persero) diberikan penugasan sebesar 16.388.000 KL dan penugasan
kepada PT AKR Corporindo Tbk sebesar 300.000 KL, adapun rincian
penugasan sebagai berikut :
Tabel 8. Penugasan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu tahun 2016
Jenis BBM Tertentu (JBT)
Volume JBT Berdasarkan
Kuota APBN 2016
SK Penugasan BPH Migas Nomor 30/P3JBT/BPH Migas/KOM/2015
Kuota Volume PT. Pertamina (Persero)
Kuota Volume PT. AKR Corporindo Tbk
(KL/Tahun) (KL/Tahun) (KL/Tahun)
Premium - - -
Minyak Tanah
688.000 688.000 -
Minyak Solar 16.000.000 15.700.000 300.000
Total 16.688.000 16.388.000 300.000
Pada tahun 2015 juga, sesuai dengan peraturan presiden 191 tahun
2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak, dimana ditetapkan satu jenis BBM selain Jenis BBM Tertentu
yaitu Jenis BBM Khusus Penugasan. Adapun definisi Jenis Bahan Bakar
Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 40
Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak
Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan
Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang
didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis BBM
Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan
BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di
wilayah penugasan. Wilayah penugasan JBKP meliputi seluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Provinsi Bali.
Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis
BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan
oleh Badan Pengatur.
Untuk tahun 2015, BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina
(Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk untuk menyediakan dan
mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan jenis bensin premium
(Gasoline 88) pada wilayah penugasan yang ditetapkan melalui Keputusan
Kepala BPH Migas sebagai berikut :
1. Penugasan JBKP untuk PT. Pertamina (Persero) ditetapkan dalam Keputusan
Nomor 16/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 Tentang Penugasan PT. Pertamina
(Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan
Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2015;
2. Penugasan JBKP untuk PT. AKR Corporindo Tbk ditetapkan dalam
Keputusan Nomor 18/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015 Tentang Penugasan PT.
AKR Corporindo Tbk Sebagai Pendamping PT. Pertamina (Persero) Untuk
Melaksanakan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak
Khusus Penugasan Tahun 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 41
BPH Migas menetapkan alokasi volume Jenis Bahan Bakar Minyak
Khusus Penugasan (JBKP) pada tahun 2015 untuk PT. Pertamina (Persero)
sebesar 13.623.810 KL sedangkan alokasi volume JBKP PT. AKR Corporindo
Tbk Tahun 2015 sebesar 20.000 KL sehingga total alokasi volume Jenis
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) pada tahun 2015 sebesar
13.643.810 KL.
Tabel 9. Badan Usaha Pelaksana Jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2015
Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)
SK Penugasan BPH Migas Nomor 16 dan 18/PSO/BPH Migas/KOM/2015
Alokasi Volume PT. Pertamina (Persero)
Alokasi Volume PT. AKR Corporindo Tbk
(KL/Tahun) (KL/Tahun)
Bensin (Gasoline) RON minimum 88
13.623.810 20.000
Selanjutnya sesuai prosedur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 9
tahun 2015 maka setelah melalui evaluasi kemampuan teknis, finansial dan
komersial akhirnya dipilih dan ditetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai
Badan Usaha pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk tahun 2016 yang ditetapkan
melalui Surat Keputusan Nomor 34/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2015 Tentang
Penugasan PT. Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2016
dengan volume penugasan Bensin (Gasoline) RON minimal 88 sebesar
13.000.000 KL.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,
dimana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi juga diberikan tugas dan
wewenang untuk menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk
setiap Kabupaten/Kota diseluruh NKRI termasuk untuk konsumen pengguna
dan konsumen pengguna khusus.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 42
Sesuai kewenangan dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak, BPH Migas telah menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu per
Kabupaten/Kota dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan
Gas Bumi Nomor 14/PSO/BPH Migas/KOM/2015 Tentang Kuota Volume
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Kabupaten/Kota Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur
Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 31/PSO/BPH Migas/KOM/2015 dengan
total alokasi volume Jenis BBM Tertentu secara nasional sebesar
17.900.000 KL dengan rincian Minyak Tanah sebesar 850.000 KL dan Minyak
Solar sebesar 17.050.000 KL.
Sesuai kewenangan BPH Migas yang diatur dalam Peraturan Presiden
No. 191 Tahun 2014 maka BPH Migas telah menetapkan alokasi volume
kuota Jenis BBM Tertentu per konsumen pengguna melalui Keputusan Kepala
Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 14/PSO/BPH
Migas/KOM/2015 Tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Per Kabupaten/Kota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Surat
Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor
31/PSO/BPH Migas/KOM/2015. Adapun rincian alokasi volume kuota Jenis
BBM Tertentu per konsumen pengguna untuk tahun 2015 sebagai berikut:
1) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk
konsumen Pengguna Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Perikanan
sebesar 850.000 KL;
2) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Pelayanan Umum sebesar 7.250 KL;
3) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Usaha Mikro sebesar 22.388 KL;
4) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Usaha Pertanian 673.472 KL;
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 43
5) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Usaha Perikanan sebesar 2.500.000 KL;
6) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Transportasi sebesar 13.846.890 KL
Persentasi alokasi volume Jenis BBM Tertentu per konsumen pengguna
tahun 2015 dapat dilihat dalam Grafik 2 di bawah ini.
Grafik 2. Persentase Alokasi Volume Jenis BBM Tertentu per Konsumen
Pengguna
Selain menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu per
Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu
Konsumen pengguna sebagai bagian dalam Kabupaten/Kota, BPH Migas juga
menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna
Khusus yang merupakan bagian dari alokasi volume Konsumen Pengguna
sesuai Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014. Adapun konsumen
pengguna Khusus yang telah ditetapkan merupakan bagian dari alokasi
volume Jenis BBM Tertentu untuk konsumen pengguna transportasi sebagai
berikut:
4,75% 77,36%
13,97% 3,76%
0,13%
0,04%
0,17%
Mitan untuk RT, UsahaMikro, Usaha Pertanian
Solar, Transportasi
Solar, Usaha Perikanan
Solar, Usaha Pertanian
Solar, Usaha Mikro
Solar, Pelayanan umum
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 44
1) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Transportasi khusus PT. Kereta Api Indonesia
sebesar 254.000 KL;
2) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Transportasi khusus PT. Pelayaran Nasional
Indonesia sebesar 210.000 KL;
3) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Transportasi khusus Angkutan Umum berupa Kapal
Berbendera Indonesia untuk Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan sebesar 184.050 KL dengan rincian kapal milik PT. ASDP
Indonesia Ferry (Persero) sebesar 157.710 KL dan kapal milik Badan
Usaha selain PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar 26.340 KL ;
4) Alokasi volume kuota Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk
konsumen Pengguna Transportasi khusus Kapal Perintis sebesar 38.000
KL
IKK - 2. Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan atas Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
Tabel 10. Badan Usaha Pelaksana Jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2015
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALI-
SASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya
Pengaturan
dan Penetapan
serta
Terlaksananya
Pengawasan
Penyediaan
dan
Pendistribusian
BBM di Seluruh
Wilayah NKRI
Jumlah
Pelaksanaan
dan
Pengawasan
atas
Penyediaan
dan
Pendistribusi
an BBM
15
Laporan
15
Laporan
100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
28.372,9 10.320,8 36
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi terhadap target kinerja
adalah sebesar 100 %.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 45
Tercapainya target terkait realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu
(JBT) yang tidak melebihi kuota APBN-P 2015, dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 11. Realisasi Vs Kuota JBT 2015
Jenis BBM Kuota APBN-
P 2015
Realisasi Jan - 31 Des
2015
% Realisasi vs Kuota APBN-P
Volume Under / Over Kuota
APBNP 2015
Under / Over Kuota APBNP
2015
KL KL % KL %
Minyak Tanah 850.000 737.774 86,80 112.226 13,20
Minyak Solar 17.050.000 14.156.038 83,03 2.893.962 16,97
Total 17.900.000 14.893.812 83,21 3.006.188 16,79
Berikut grafik yang menunjukkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu
Tahun 2015 *).
Grafik 3. Realisasi Penyaluran Jenis BBM Tertentu Tahun 2015*)
Keterangan *): Jan-Nov 2015 hasil verifikasi, Desember laporan realisasi
Dari grafik 3, Realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu tahun 2015
sebesar 14,89 juta KL atau 83,21% dari kuota APBN-P sebesar 17,90 juta KL,
yang dirincikan oleh tabel 11 menyatakan bahwa realisasi penyaluran Jenis
BBM Tertentu tahun 2015 untuk Kerosene berada di bawah kuota APBN-P
sebesar 13,20%, dan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu tahun 2015
untuk Solar berada di bawah kuota APBN-P sebesar 16,97%.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 46
BPH Migas menugaskan PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk
untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu
(Minyak Tanah, dan Minyak Solar) tahun 2015. PT Pertamina masih
memegang peran terbesar dengan kuota sebesar 96,51% dari total kuota
nasional APBN tahun 2015 sebesar 17,90 juta KL.
Kuota volume Jenis BBM Tertentu sesuai dengan APBN-P Tahun 2015
dan Realisasi penjualan Jenis BBM Tertentu Periode Januari s.d Desember
Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 12. Kuota dan Realisasi Volume Rata-rata Penyaluran JBT
Tahun 2015
Jenis BBM Tertentu
Volume Berdasarkan Realisasi Tahun 2015*)
Kuota APBN-P 2015 (Januari – Desember)*)
(Juta KL) Rata-Rata
(Juta KL/Bulan) (Juta KL)
Rata-Rata (Juta KL/Bulan)
Minyak Tanah 0,85 0,07 0,74 0,06
Minyak Solar 17,05 1,42 14,16 1,18
Total 17,90 1,49 14,89 1,24
Keterangan *):
Realisasi s/d Desember 2015 (Jan-Nov 2015 Verified, Desember 2015 realisasi)
Berdasarkan tabel 12 realisasi volume pendistribusian Jenis BBM
Tertentu rata-rata perbulan mulai Januari sampai dengan Desember 2015
yaitu sebesar ±1,2 juta KL/Bulan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka
terdapat penurunan sebesar 18.12%.
Realisasi tahun 2015 tidak melewati kuota APBN-P 2015 yang
ditetapkan karena adanya kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM
JBT di akhir tahun 2014 dan turunnya harga BBM secara global yang
menyebabkan disparitas harga antara JBT dengan Jenis BBM Umum (JBU)
tidak berbeda signifikan, sehingga masyarakarat mulai beralih ke JBU atau
non subsidi. Penyebab lainnya yaitu pelaksanaan Penyediaan dan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 47
Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (Jenis Bensin RON 88) Sesuai
dengan Perpres 191 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pendistribusian
BBM dan Harga Eceran.
BPH Migas menugaskan PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk
untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus
Penugasan (Jenis Bensin RON 88) tahun 2015. PT Pertamina masih
memegang peran terbesar dengan kuota sebesar 99,85% dari total kuota
nasional tahun 2015 sebesar 13,64 juta KL. Kuota nasional Jenis BBM Khusus
Penugasan (JBKP) merupakan angka minimal yang harus didistribusikan
selama tahun 2015. Tabel berikut ini menjelaskan rincian realisasi penyaluran
JBKP tahun 2015.
Tabel 13. Realisasi Vs Kuota JBKP 2015
Premium (JBKP) Kuota Nasional
Realisasi s.d 31
Desember 2015
% Real vs Kuota
Nasional
(KL) C C vs A
PT Pertamina 13.623.810 12.250.006 89,92%
PT. AKR Corp Tbk 20.000 4.401,6 22,01%
TOTAL 13.643.810 12.254.408 89,82%
Berdasarkan Tabel 13 realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus
Penugasan (JBKP) yang dilakukan oleh PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR
Corporindo,Tbk tidak mencapai angka 100% yaitu hanya 89,82% hal ini
disebabkan karena PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan produk baru untuk
jenis Bensin RON 90 pada pertengahan tahun 2015 sebagai varian produk
baru dan juga beralihnya pengguna jenis Bensin RON 88 ke jenis Bensin RON
92 karena selisih harga yang tidak terlalu besar (±Rp 1.500) antara jenis
Bensin RON 92 dan jenis Bensin RON 88. Sedangkan penyaluran jenis
Bensin RON 88 yang dilakukan PT. AKR Corporindo hanya sebesar 22%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 48
karena banyak penyalur AKR yang tidak beroperasi dengan alasan masalah
manajemen penyalur.
Terlaksananya kegiatan pengawasan penyediaan dan pendistribusian
BBM selain JBT juga dilaksanakan terhadap BBM Non PSO di tahun 2015
berupa verifikasi realisasi volume penjualan BBM Non PSO meliputi realisasi
volume penjualan per Jenis BBM di wilayah pemasaran masing-masing Badan
Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum, Niaga Terbatas dan Pengolahan
yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan melakukan kegiatan penyediaan
dan pendistribusian BBM/atau niaga BBM sebagai kelanjutan kegiatan usaha
pengolahannya. Sumber data yang digunakan adalah berkas/dokumen terkait
dengan kegiatan pembelian dan penjualan BBM yang dilakukan oleh Badan
Usaha, rekapitulasi realisasi volume penjualan BBM Non PSO dan total nilai
penjualan per bulan, realisasi volume penjualan BBM Non PSO per
Kabupaten/Kota dan per sektor pengguna per bulan, rekapitulasi penyediaan
(pembelian) BBM Non PSO, data sarana fasilitas yang dimiliki/dikuasai oleh
Badan Usaha sesuai yang tercantum dalam surat undangan verifikasi.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPH Migas, pada tahun 2015 terdapat
total sekitar 219 Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga. Dari 219 Badan
Usaha (termasuk PT Pertamina (Persero) yang diundang untuk dilakukan
verifikasi BBM Non PSO, yang melaporkan realisasi penjualannya sekitar 95
Badan Usaha. Dari 95 Badan Usaha yang melaporkan kegiatan penjualannya,
sebanyak 74 Badan Usaha yang memiliki nilai penjualan.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 49
*) Data 2015 : Bulan Januari-September 2015
Grafik 4. Jumlah Badan Usaha yang Memiliki Nilai Penjualan
Grafik 4 menunjukkan bahwa terdapat penurunan Badan Usaha sekitar
29% terhadap jumlah Badan Usaha pemilik Izin Usaha Niaga yang memiliki
nilai penjualan tahun 2014. Penurunan jumlah badan usaha tersebut
diperkirakan hanya bersifat sementara karena data yang digunakan hanya TW
I – TW III 2015. Berdasarkan tahun sebelumnya bahwa lebih banyak Badan
Usaha yang menghadiri verifikasi pada triwulan terakhir tahun 2015 nanti,
sehingga memungkinkan jumlah Badan Usaha yang memiliki nilai penjualan
BBM akan bertambah. Selaini itu biasanya ada tambahan Badan Usaha baru
Pemiliki Izin Usaha Niaga ataupun yang berjualan kembali pada akhir tahun,
serta bertambahnya Badan Usaha yang diundang dan yang hadir untuk
diverifikasi volume penjualannya oleh BPH Migas.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 50
*) Data 2015 : Bulan Januari-September 2015
Grafik 5. Volume Penjualan BBM Non PSO
Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa realisasi volume penjualan BBM
Non PSO Badan Usaha termasuk PT Pertamina (Persero) tahun 2015
diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun 2014.
Faktor utama Peningkatan tersebut karena BBM Ron 88 telah menjadi bagian
NPSO untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali, sehingga akan menambah
secara signifikan dari total penjualan BBM NPSO. Penyebab lainnya yaitu
terkait disparitas harga selama tahun 2015 antara BBM PSO dengan BBM
Non PSO tidak berbeda signifikan. Realisasi penjualan BBM Non-PSO
Januari-September tahun 2015 mencapai 28,28 juta KL atau rata-rata sebesar
2,36 juta KL/bulan. Sebanyak ±78,57 % penyediaan dan pendistribusian BBM
Non-PSO dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), sedangkan sisanya
dilakukan oleh Badan Usaha lainnya, dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 14. Komposisi Realisasi Penjualan BBM Non PSO Tahun 2015
Rata-Rata Realisasi Penjualan
BBM Non PSO Perbulan
(Juta Kilo Liter) ( % ) (Juta Kilo Liter/Bulan)
PT Pertamina 22,22 78,57 1,85
Badan Usaha – Badan
Usaha Lain 6,06 21,43 0,51
Total BBM Non PSO 28,28 100,00 2,36
Nama Badan Usaha
Realisasi Penjualan BBM Non PSO
Tahun 2015 (Januari-September)
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 51
Data pada tabel 14 merupakan data yang telah diverifikasi namun belum
merupakan hasil final. Pada Grafik 6 di bawah ini, dapat terlihat bahwa market
share penjualan BBM Non Subsidi nasional selama tahun 2012-2015
didominasi oleh PT Pertamina (Persero) dengan rata-rata sebesar 72%.
*) Jan-Sep 2015
Grafik 6. Komposisi Realisasi Penjualan BBM Non PSO Tahun 2012-2015
Pada Grafik 6 menggambarkan bahwa terdapat peningkatan persentase
untuk PT. Pertamina (Persero) sebanyak 10% dari tahun sebelumnya hal ini
terjadi karena peralihan RON 88 menjadi BBM Non PSO untuk wilayah Jawa,
Madura dan Bali. Namun secara keseluruhan penjualan BBM Non PSO untuk
Badan Usaha Non PT. Pertamina juga mengalami peningkatan dari tahun
2014 yang dijelaskan pada tabel 14 di atas.
Berikut adalah grafik perbandingan antara volume realisasi penyaluran
BBM Jenis Tertentu (PSO) dengan volume realisasi penjualan BBM Non PSO
oleh PT. Pertamina (Persero) tahun 2014 - 2015.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 52
*) Data 2015 : Realisasi NPSO Bulan Januari-September 2015
Grafik 7. Perbandingan Volume Realisasi BBM PSO dan Non PSO PT Pertamina
(Persero) Tahun 2014-2015
Berdasarkan grafik 7 diatas, volume penjualan BBM Non PSO
PT.Pertamina (Persero) tahun 2014-2015 mengalami peningkatan rata-rata
sebesar 8,8%. Sementara volume penjualan BBM PSO PT Pertamina
(Persero) tahun 2014-2015 otomatis mengalami penurunan rata-rata sebesar
12,3 %, karena ada komponen JBKP yang dilaporkan terpisah dari BBM PSO.
BBM Non PSO Badan Usaha (Non PT Pertamina (Persero))
Berdasarkan hasil verifikasi Triwulan I-III tahun 2015 diketahui peringkat
5 Besar realisasi volume penjualan BBM Non PSO Badan Usaha (Non PT
Pertamina (Persero)) adalah sebagai berikut :
PT AKR Corporindo Tbk
PT Pertamina Patra Niaga
PT Petro Andalan Nusantara
PT Petromine Energy trading
PT Jasatama Petroindo
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 53
Sementara untuk komposisi per jenis BBM berdasarkan realisasi volume
Penjualan BBM Non PSO Badan Usaha (Non PT Pertamina) adalah sebagai
berikut:
Grafik 8. Realisasi Penjualan BBM Non PSOTahun 2015 (Berdasarkan Jenis BBM)
Berdasarkan Pie Chart di atas terlihat bahwa realisasi volume penjualan BBM
Non PSO (Non PT Pertamina) yang terbesar adalah jenis BBM Minyak Solar
(95%) diikuti oleh Minyak Bakar/MFO (3%) dan Bensin (2%).
Pada saat verifikasi BBM Non PSO Triwulan I-III Tahun 2015, ditemukan hal -
hal antara lain sebagai berikut :
a. Terdapat Badan usaha Usaha yang dapat dihubungi namun alamat yang
dicantumkan tidak sesuai.
b. Terdapatnya Badan Usaha yang tidak dapat di hubungi karena pindah alamat
atau kontak person yang berubah.
c. Terdapat Badan Usaha yang dapat dihubungi namun tidak dapat menghadiri
verifikasi Triwulan III tahun 2015
d. Terdapatnya Laporan Badan Usaha yang masih harus diperbaiki.
e. Terdapat Badan Usaha yang belum melakukan kegiatan niaga.
f. Terdapat laporan Badan Usaha yang masih harus diperbaiki.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 54
Terhadap pelaksanaan kegiatan Pengawasan Badan Usaha Pemegang
Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas, diusulkan hal-hal
sebagai berikut :
1. Terkait ketidaksesuaian pelaporan penyediaan dan penjualan BBM Non
PSO antar Badan Usaha, diusulkan untuk dilakukan uji petik.
2. Pengawasan ke lapangan agar dilakukan lebih intensif sehingga data
yang didapat menjadi lebih akurat (termasuk update data fasilitas).
3. Terhadap Badan Usaha yang tidak hadir maka diusulkan untuk diberikan
surat peringatan.
4. Penyampaikan laporan realisasi volume penjualan BBM Badan Usaha
diusulkan dilakukan setiap bulan melalui surat (hardcopy) dan email
(softcopy).
5. Diusulkan perubahan metode verifikasi on desk dalam rangka efektifitas
pelaksanaan verifikasi.
Bentuk pengawasan dan pendistribusian BBM lainnya yang
dilaksanakan oleh BPH Migas adalah adanya sistem pelayanan registrasi
Nomor Registrasi Usaha (NRU) secara Online dan pengawasan kegiatan
Badan Usaha pemilik NRU. Pelaksanaan kegiatan registrasi NRU ini
didasarkan pada Peraturan BPH Migas No. 08/P/BPH Migas/X/2005 tanggal
10 Oktober 2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan Usaha yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan peraturan
tersebut, setiap Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan di bidang usaha
hilir minyak dan gas bumi memiliki kewajiban mendaftarkan NRU kepada BPH
Migas.
Pengajuan pembuatan NRU oleh Badan Usaha sudah mulai
dilaksanakan mulai tahun 2006. Pada tahun tersebut terdapat tujuh Badan
Usaha yang mengajukan pembuatan NRU. Pada awalnya, pengurusan
pembuatan NRU masih dilakukan secara manual dikarenakan belum tersedia
sistem registrasi secara Online. Registrasi NRU dapat dilakukan secara Online
setelah sistem registrasi berhasil dibuat pada tahun 2009.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 55
Setelah adanya sistem registrasi NRU secara Online, pengajuan
registrasi NRU dapat dilakukan secara Online melalui alamat
http://nruOnline.bphmigas.go.id atau dengan terlebih dahulu mengakses web
site BPH Migas dengan alamat http://www.bphmigas.go.id, kemudian pada
bagian homepage web site tersebut akan ada link ke web site NRU. Sistem ini
memiliki 3 fungsi utama, yaitu pendaftaran badan usaha untuk mendapatkan
NRU, monitoring pendaftaran NRU dan pelaporan Badan Usaha. Sistem
registrasi NRU yang dibangun sudah cukup baik karena dapat menghasilkan
data dan informasi yang diperlukan oleh BPH Migas dalam melakukan
pengaturan dan pengawasan.
Berikut adalah grafik jumlah Badan Usaha yang telah mendapatkan
NRU selama periode 2006 s.d 2015.
Grafik 9. Badan Usaha yang Telah Mendapatkan NRU Tahun 2006-2015
Seperti dapat dilihat pada Grafik 9, pada tahun 2015 terdapat 34 Badan
Usaha yang mendapatkan NRU. Jika dibandingkan dengan tahun 2014,
jumlah Badan Usaha yang mendapatkan NRU pada tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar 33%. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya sosialisasi NRU
yang dilakukan oleh Direktorat Bahan Bakar Minyak belum optimal, dimana
sosialisasi yang dilakukan masih berupa Surat Pemberitahuan kepada Badan
Usaha untuk melakukan pendaftaran NRU. Namun demikian, jumlah Badan
Usaha yang mendapatkan NRU tahun 2015 masih di atas rata-rata jumlah
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 56
Badan Usaha yang mendapatkan NRU selama periode tahun 2006 - 2013.
Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran Badan Usaha untuk
melaksanakan salah satu kewajibannya setelah mendapatkan ijin untuk
melakukan usaha di sektor hilir migas, yaitu mendaftarkan Badan Usahanya
kepada BPH Migas untuk kemudian memperoleh NRU sehingga memudahkan
BPH Migas dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha tersebut.
Adapun rincian jumlah Badan Usaha yang melakukan pendaftaran
pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 10. Badan Usaha yang Melakukan Pendaftaran NRU Tahun 2015
Selain 34 Badan Usaha yang baru mendapatkan NRU, pada tahun 2015
terdapat pula 13 Badan Usaha yang melakukan perpanjangan/perubahan data
NRU. Berikut adalah rekapitulasi jumlah Badan Usaha yang mendapatkan
NRU pada tahun 2015:
Tabel 15. Rekapitulasi Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan NRU
Jenis NRU
Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan
NRU
BARU PERPANJANGAN/
PERUBAHAN
Pengolahan 0 0
Penyimpanan 1 1
Pengangkutan 15 0
Niaga Terbatas 1 0
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 57
Jenis NRU
Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan
NRU
BARU PERPANJANGAN/
PERUBAHAN
Niaga Umum 17 12
TOTAL 34 13
Sistem aplikasi registrasi NRU yang ada saat ini dapat dimanfaatkan
tidak hanya sebagai sarana pendaftaran Online namun fitur yang ada di
dalamnya diupayakan untuk dapat dimanfaatkan dengan baik meskipun
terdapat perubahan mekanisme pemberian NRU. Review terhadap sistem
yang ada saat ini telah dilakukan agar sistem dapat menyesuaikan dengan
mekanisme pemberian NRU yang baru sehingga proses pemberian NRU dan
penyusunan database Badan Usaha dapat berjalan lebih tertib, efektif dan
efisien.
Grafik 11. Badan Usaha yang Mendapatkan NRU Periode 2006-2015
Tabel 16. Daftar Badan Usaha yang mendapatkan NRU di tahun 2015
NO. NAMA BADAN USAHA JENIS NRU NO. NRU TANGGAL NRU
1 PT Duamitra Oil Pengangkutan 196/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 09 Januari 2015
2 PT Willong Atlantik Pengangkutan 197/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 09 Januari 2015
3 PT Kanaya Pengangkutan 198/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 12 Februari 2015
4 PT Indoline Incomekita Pengangkutan 199/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 23 Februari 2015
5 PT Bunker Service Pengangkutan 200/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 23 Februari 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 58
NO. NAMA BADAN USAHA JENIS NRU NO. NRU TANGGAL NRU
Indonesia
6 PT Ferimas Ciptaarta Pengangkutan 201/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 23 Februari 2015
7 PT Puninar Mitra Abadi Pengangkutan 202/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 23 Februari 2015
8 PT. Lintas Samudra Borneo Line
Pengangkutan 203/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 23 Februari 2015
9 PT. Puninar Jaya Pengangkutan 204/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 23 Februari 2015
10 PT. Dwi Global Sentosa
Niaga Terbatas
205/NT-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 19 Maret 2015
11 PT. Bangun Mitra Sejahtera
Pengangkutan (Darat)
206/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 21 April 2015
12 PT. Tripatra Nusantara Niaga Umum 207/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 21 April 2015
13 PT. Hude Trindo Niaga Bahari
Niaga Umum 208/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 21 April 2015
14 PT. Syuria Bahtera Harapan Mandiri
Niaga Umum 209/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 30 April 2015
15 PT. Bangun Mitra Sejahtera
Pengangkutan (Laut)
22 Mei 2015
16 PT. Apex Indopacific Pengangkutan 211/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 22 Mei 2015
17 PT. Lumbung Liyun Pengangkutan 212/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 22 Mei 2015
18 PT. Multi Trading Pratama
Niaga Umum 213/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 26 Juni 2015
19 PT. Usaha Mitra Abadi Niaga Umum 214/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 26 Juni 2015
20 PT. Petro Energi Samudra
Niaga Umum 215/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 26 Juni 2015
21 PT. Mitra Andalan Batam Niaga Umum 216/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 30 Juni 2015
22 PT. Gemilang Trymo Mulyatama
Niaga Umum 217/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 06 Juli 2015
23 PT. Mitra Andalan Batam Penyimpanan 218/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 06 Juli 2015
24 PT. Endo Budiarto Bersaudara
Niaga Umum 219/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 24 Juli 2015
25 PT. Sefas Keliantama Niaga Umum 220/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015
26 PT. Hokari Linex Pratama
Pengangkutan 221/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 24 Juli 2015
27 PT. Sumatera Petro Niaga
Niaga Umum 222/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 07 September 2015
28 PT. Wahana Sugih Internasional
Niaga Umum 223/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 07 September 2015
29 PT. Landasindo Bahu Saruna Jaya
Niaga Umum 224/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 07 September 2015
30 PT. Cahaya Indah Nirwana
Niaga Umum 225/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 07 September 2015
31 PT. Hj Nurfadiah Jaya Niaga Umum 226/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 25 September
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 59
NO. NAMA BADAN USAHA JENIS NRU NO. NRU TANGGAL NRU
Angkasa 2015
32 PT. Kaltim Pumitra Sejati Niaga Umum 227/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015 21 Oktober 2015
33 PT. Sanmaru Indo Energi Niaga Umum 228/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2015
10 Desember 2015
34 PT. Kaltim Pumitra Sejati Pengangkutan 229/PG-BBM-IU/BPH MIGAS/2015
10 Desember 2015
Dengan demikian, total Badan Usaha yang mendapatkan Nomor
Registrasi Usaha (NRU) periode Tahun 2006 – 2015 adalah sebanyak 229
Badan Usaha.
Grafik 12. Badan Usaha Pemilik NRU Per 31 Desember 2015
Dalam rangka pengawasan penyalahgunaan pendistribusian Jenis BBM
Tertentu, Direktorat Bahan Bakar Minyak telah melakukan pengiriman saksi
ahli sebagai pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan Pasal 53,54
dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001. Pada periode Januari –
Desember tahun 2015 telah memberikan keterangan ahli (Saksi Ahli)
sebanyak 577 Kasus dengan rincian Tahap penyidikan 577 kasus, Tahap
Penuntutan 0 kasus dan Tahap Persidangan 0 Kasus sebagaimana terlihat
pada Tabel 17 sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 60
Tabel 17. Daftar pemberian keterangan ahli tahun 2007-2015
IKK - 3. Jumlah Peraturan/ Juklak/ Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALI
SASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya
Pengaturan dan
Penetapan serta
Terlaksananya
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM di Seluruh
Wilayah NKRI
Jumlah
Peraturan/
Juklak/
Juknis/SOP
Bidang
Penyediaan
dan
Pendistribusian
BBM
2 Laporan 2 Laporan 100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
dan Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
2.452,3 1.068,5 44
Tabel 18. Jumlah Peraturan/ Juklak/ Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa realisasi laporan
kegiatan untuk penyusunan Peraturan/ Juklak/ Juknis/SOP Bidang
Penyediaan dan Pendistribusian BBM telah memenuhi target dan mencapai
100%. Adapun Peraturan/ Juklak/ Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan
Pendistribusian BBM yang telah tersusun pada tahun 2015 sebagai berikut :
1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 tahun
2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah
Yang Belum Terdapat Penyalur;
2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 tahun
2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk
Melaksanakan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 61
IKK - 4. Jumlah Pengelolaan Data Informasi dan Sistem Pengawasan
Penyediaan dan Pendistribusian BBM
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALI
SASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya
Pengaturan dan
Penetapan serta
Terlaksananya
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM di Seluruh
Wilayah NKRI
Jumlah
Pengelolaan
Data Informasi
dan Sistem
Pengawasan
Penyediaan
dan
Pendistribusian
BBM
6 Laporan 6 Laporan 100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi
Melalui Pipa
3.644,5 2.541,6 70
Tabel 19. Jumlah Pengelolaan Data Informasi dan Sistem Pengawasan
Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi terhadap target kinerja
adalah sebesar 100 %, hal ini karena :
Pelaksanaan penyaluran Jenis BBM Tertentu kepada sektor perikanan
dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) melalui Terminal BBM, SPBN dan
SPDN serta oleh PT. AKR Corporindo, Tbk melalui SPBN yang dimilikinya.
Untuk PT. Pertamina (Persero), selain melalui Penyalur jenis SPBN, SPDN
dan TBBM, penyaluran JBT juga dilakukan melalui SPBU, SPBB dan APMS
pada daerah-daerah yang tidak terdapat penyalur khusus nelayan.
Adapun data realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh PT.
Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo, Tbk dibandingkan dengan
Kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas dapat digambarkan dalam tabel
berikut ini :
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 62
Tabel 20. Realisasi VS Kuota JBT Sektor Nelayan Tahun 2015
Uraian
Kuota
Revisi
(KL)
Realisasi (KL)* Realisasi
(%) PT. Pertamina PT. AKR Corp
Kuota Sektor Nelayan 2.500.000,00 316.398,66 58.151,69 14,98%
*) Jan-Nov 2015 Verified, Des 2015 Unverified
Berdasarkan data di atas total penyaluran JBT untuk sektor nelayan
pada bulan Januari hingga Desember tahun 2015 sebesar 374.550,35 KL.
Secara nasional, total penyaluran tersebut hanya sebesar 14,98%. perubahan
kebijakan konsumen pengguna sektor nelayan terjadi penurunan realisasi JBT
Jenis Solar (yang tercatat) sebesar 23,76%.
Terbentuknya pemetaan berbasis IT untuk sebaran infrastuktur
penyediaan dan pedistribusian BBM seluruh NKRI. Pemetaan ini dibagi
menjadi beberapa kelompok dengan rincian berikut ini (Gambar 4. Peta
Sebaran a, b, c, d):
a. Peta sebaran fasilitas pengangkutan BBM
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 63
b. Peta Sebaran Penyalur JBT 2015
c. Peta Sebaran Penyaluran JBT 2015
d. Peta Kilang/Terminal BBM 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 64
Gambar peta diatas diharapkan akan mempermudah untuk melakukan
update infrastruktur serta mempermudah untuk pemenuhan permintaan data
infrastruktur oleh stakeholders.
Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas terkait penugasan Badan
Usaha dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM
Tertentu (BBM Bersubsidi) tahun 2015, bahwa Badan Usaha wajib
memberikan akses data online tentang tingkat persediaan dan realisasi
penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada Badan Pengatur untuk
keperluan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu.
Sistem pelaporan penyaluran Badan Usaha penyalur Jenis BBM
Tertentu pada tahun 2015
a. PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina (Persero) hingga saat ini baru melaporkan realisasi
penyaluran yang keluar dari Depot melalui sistem MySAP yang
dapat diakses melalui jaringan VPN (Virtual Private Network) Milik
PT.Pertamina (Persero) menggunakan username dan password
yang diberikan oleh PT.Pertamina (Persero).
b. Badan Usaha Pendamping PT Pertamina (Persero):
- PT AKR Corporindo Tbk
PT AKR Corporindo Tbk telah menyiapkan sistem informasi
pelaporan penyaluran BBM Jenis Tertentu dari penyalur ke
konsumen akhir. Sistem informasi tersebut dapat diakses
melalui jaringan internet menggunakan username dan
password yang diberikan oleh PT.AKR Corporindo Tbk.
Dalam rangka melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian
BBM, pada tahun 2015 BPH Migas telah membangun sistem pendaftaran
Nomor Registrasi Penyalur Bersubsidi (NRPB) Online yang bertujuan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 65
menyediakan aplikasi untuk mendukung dan membantu proses pendaftaran
NRPB yang dapat diakses secara Online baik oleh BPH Migas maupun
seluruh Badan Usaha P3JBT yang belum mendaftar NRPB sehingga dapat
mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
transparansi proses pendaftaran NRPB sesuai dengan prosedur pendaftaran
NRPB. Pembuatan sistem ini didasarkan pada peraturan Menteri ESDM
nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak Pasal
14. Berikut adalah tampilan homepage aplikasi NRPB Online.
Gambar 5. Homepage NRPB Online
Dengan adanya sistem NRPB Online diharapkan proses pengurusan
NRPB yang diajukan oleh Badan Usaha P3JBT dapat berjalan dengan efektif
dan transparan. Adapun fitur NRPB Online antara lain sebagai berikut :
1. Upload dokumen persyaratan
2. Form pendaftaran Badan Usaha untuk mendapatkan NRPB
3. Upload data penyalur
4. Notifikasi status pemrosesan dokumen pendaftaran
5. Automasi pelaporan
6. Checklist validasi persyaratan pendaftaran
Selain NRPB Online, pada tahun 2015 BPH Migas juga telah
membangun Sistem Informasi Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian
BBM yang bertujuan mempermudah BPH Migas dalam kegiatan monitoring
BBM sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan tepat berdasarkan data -
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 66
data yang diolah dengan cepat, dan bisa langsung ditampilkan dalam
Dashboard SAP Business Object (BI) WAR ROOM BPH Migas.
Fitur-fitur Sistem Informasi Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian
BBM antara lain memiliki Data Warehouse yang memuat Data penyaluran
BBM dari tahun ke tahun serta data penyediaan BBM.
IKK - 5. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALIS
ASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya
Pengaturan
dan Penetapan
serta
Terlaksananya
Pengawasan
Penyediaan
dan
Pendistribusian
BBM di Seluruh
Wilayah NKRI
Jumlah
Layanan
Dukungan
Manajemen
Bidang BBM
2 Laporan 2 Laporan 100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
7.484,0 3.248,6 43
Gambar 21. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi terhadap target kinerja
adalah sebesar 100 %, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Terlaksananya sosialisasi peraturan BPH Migas terkait BBM JBT.
Dalam rangka sosialisasi tentang peraturan hilir migas dengan Pemerintah
Daerah dan para stakeholders, Direktorat Bahan Bakar Minyak telah
melakukan Workshop Penyamaan Persepsi Peraturan Hilir Migas di
beberapa daerah antara lain : Malang, Yogyakarta, Pangkal Pinang,
Bandar Lampung, Makassar, Surabaya, Balikpapan, Ternate, Sorong dan
DKI Jakarta. Maksud dari sosialisasi ini adalah memberikan informasi
pada Pemerintah Daerah dan stakeholders mengenai peraturan hilir
migas yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian BBM sekaligus
untuk berkoordinasi dan menerima masukan dari Pemerintah Daerah dan
stakeholders terkait dengan kegiatan penyediaan dan pendistribusian
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 67
BBM pada daerah setempat. Berdasarkan workshop yang telah
dilaksanakan dibeberapa daerah tersebut terdapat hal penting yang
menjadi perhatian yaitu bahwa dengan diterbitkannya UU No.23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk penyelenggaraan
dalam bidang minyak dan gas bumi oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) telah dikembalikan kepada
Pemerintah Pusat yang menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan
pengawasan dibidang BBM di daerah, antara lain dalam implementasi
peraturan perundang-undangan yang memerlukan kontribusi peran
Pemerintah Daerah di lapangan. Permasalahan yang dimaksud di atas
antara lain pelaksanaan penerbitan Rekomendasi SKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Perpres 191 Tahun 2014 kepada konsumen
pengguna JBT dan pemberlakuan aturan mengenai Sub Penyalur dalam
rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian diwilayah
terpencil sebagaimana dimaksud Peraturan BPH Migas No.06 Tahun
2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP di Wilayah Yang Belum Terdapat
Penyalur (Sub Penyalur).
2. Terdapat beberapa hal yang diperoleh dari training/ workshop luar negeri
yang diikuti guna meningkatkan pengaturan, pengawasan penyediaan dan
pendistribusian BBM yaitu :
a. Pemerintah sebaiknya tidak hanya menggunakan MOPS sebagai
Harga Indeks pasar BBM/Harga patokan BBM sebagai penentu harga
BBM. Pemerintah sebaiknya mengkombinasi beberapa hasil penilaian
dari perusahaan penilai harga BBM yang lain sehingga diperoleh
harga yang benar-benar dapat merefleksikan harga BBM yang
sebenarnya.
b. Disarankan dilakukan pendalaman terkait penentuan Harga Indeks
Pasar BBM untuk dapat menetapkan harga BBM yang sebenarnya.
c. Data dan Informasi terkait penilaian harga BBM sangatlah penting
karena dapat menentukan produk apa saja dan berapa banyak yang
secara keekonomian akan diolah serta produk BBM apa yang akan
diimpor. Oleh karena itu disarankan agar BPH Migas dan Pemerintah
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 68
mempunyai data penilaian harga BBM yang berasal dari beberapa
Lembaga penilai Harga BBM.
d. Dalam pemodelan data menjadi isu utama sehingga perlu
dipersiapkan data apa yang diperlukan, bagaimana kualitas data yang
tersedia, serta jika ternyata data yang digunakan tidak akurat dampak
apa yang akan ditimbulkan. Jika model yang dibangun terlalu
kompleks, maka data input yang diperlukan juga akan semakin
banyak. Untuk itu disarankan, dalam membangun model
menggunakan excel, data input dan output data yang dihasilkan
disimpan pada sheet yang terpisah. Dengan demikian jika nilai data
input berubah atau jumlah data input bertambah, tidak perlu
membangun model dari awal namun cukup menggunakan model yang
sudah ada dengan mengubah link pada sheet data input dan data
output yang dihasilkan disimpan pada sheet yang terpisah. Untuk
pemodelan dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, selain
menggunakan excel dapat juga menggunakan Visual Basic for
Application (VBA) yang merupakan macro dari aplikasi excel.
Keuntungan menggunakan VBA untuk pemodelan antara lain :
a. Fungsi/formula yang digunakan bisa “disembunyikan” (hidden)
b. Mudah digunakan (user friendly) karena dengan tampilan yang
mirip dengan aplikasi ketika user yang menggunakan model
tersebut ingin mengubah format data input atau memilih data
yang ingin ditampilkan cukup dengan meng-klik pilihan
data/format yang diinginkan.
c. VBA mampu menampilkan data keluaran berupa format grafik
d. Dalam menghitung biaya angkut dapat mengacu kepada
worldscale. Worldscale mempunyai perhitungan dari seluruh
perjalanan pengangkutan minyak menggunakan tanker yang
merupakan hasil nilai rata-rata biaya yang diperlukan untuk
mengangkut minyak dari satu titik (pelabuhan) ke titik lainnya.
Worldscale telah menyajikan sebanyak 320 ribu perjalanan dari
satu tempat ke tempat lain. Biaya angkut ditampilkan dalam
bentuk persentase terhadap biaya yang terpublikasi (published
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 69
rate) dan naik-turunnya harga yang terpublikasi merefleksikan
tingkat permintaan pasar dalam pengangkutan.Model ini bisa
digunakan dalam melakukan evaluasi pendistribusian BBM.
3.2. Realisasi Anggaran
Anggaran kegiatan Direktorat Bahan Bakar Minyak tahun 2015 adalah
sebesar Rp. 85.510.968.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
29.651.314.117,- atau 34,68%, penjelasan lebih rinci sebagai berikut :
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
1929 Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm
85.510.968.000 29.651.314.117 55.859.653.883 34,68
1929.001 Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang penyediaan dan pendistribusian BBM
2.452.314.000 1.068.518.715 1.383.795.285 43,57
1929.001.001 Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM
2.452.314.000 1.068.518.715 1.383.795.285 43,57
011 Penyusunan Peraturan Yang Terkait Dengan Peraturan & Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM
1.537.424.000 695.202.705 842.221.295 45,22
012 Pemantauan dan Evaluasi atas Penerapan Peraturan Yang Terkait Dengan Peraturan & Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM
914.890.000 373.316.010 541.573.990 40,80
1929.002 Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
22.525.275.000 12.471.766.306 10.053.508.694 55,37
1929.002.001 Laporan Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
22.525.275.000 12.471.766.306 10.053.508.694 55,37
013 Penilaian Kinerja Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan & Pendistribusian JBT
1.027.666.000 485.425.900 542.240.100 47,24
014 Persiapan Pelaksanaan Penyediaan & Pendistribusian JBT (P3JBT) Tahun 2016
1.422.073.000 1.125.036.872 297.036.128 79,11
015 Penetapan Wilayah Distribusi Niaga Kepada Badan Usaha
546.539.000 285.179.600 261.359.400 52,18
016 Perencanaan Penyusunan Kuota Volume JBT di Setiap Kabupaten/Kota Seluruh Wilayah NKRI Tahun 2016
1.076.357.000 670.194.800 406.162.200 62,27
017 Perhitungan Proyeksi Volume Pendistribusian BBM Non Subsidi Dalam Rangka Rencana Penetapan Iuran Badan Usaha
211.785.000 76.609.800 135.175.200 36,17
018 Analisis & Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Pengguna Kereta Api Tahun 2016
601.449.000 433.573.408 167.875.592 72,09
019 Analisis & Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Transportasi Untuk Konsumen Pengguna Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Tahun 2016
774.224.000 448.112.782 326.111.218 57,88
020 Analisis & Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Usaha Pertanian Tahun 2016
533.815.000 177.612.273 356.202.727 33,27
021 Analisis & Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Pengguna Transportasi Darat Tahun 2016
525.193.000 112.702.000 412.491.000 21,46
022 Analisis & Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Pengguna Rumah Tangga Tahun 2016
538.243.000 206.360.300 331.882.700 38,34
023 Analisis & Penyusunan Volume JBT di Setiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Pengguna Usaha Mikro Tahun 2016
545.698.000 249.467.600 296.230.400 45,72
024 Analisis & Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Pengguna Usaha Pelayanan Umum Tahun 2016
541.114.000 233.901.220 307.212.780 43,23
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 70
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
025 Analisis & Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Pengguna Usaha Perikanan Tahun 2016
589.554.000 185.813.327 403.740.673 31,52
026 Analisis & Penyusunan Alokasi Konsumen Pengguna JBT Untuk Konsumen Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat (PELRA) dan PELNI Tahun 2016
957.344.000 311.143.378 646.200.622 32,50
028 Kajian Penyediaan dan Pendistribusian BBM pada Wilayah Berbasis Kepulauan
1.288.120.000 810.065.000 478.055.000 62,89
030 Koordinasi persiapan penunjukan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Khusus Penugasan
2.154.123.000 1.283.156.739 870.966.261 59,57
031 KoordinasiPersiapan Penerapan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak melalui Sub Penyalur
2.484.666.000 1.614.610.900 870.055.100 64,98
032 Koordinasi pengumpulan dan penyusunan bahan dan data-data dari wilayah, daerah di kabupaten/kota untuk perhitungan kebutuhan Bahan Bakar Minyak
2.531.387.000 1.665.981.700 865.405.300 65,81
033 Koordinasi penyiapan pengaturan pengelolaan dan pengawasan cadangan bahan bakar minyak Nasional
1.829.515.000 1.298.518.707 530.996.293 70,98
034 Masterplan pengembangan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
2.346.410.000 798.300.000 1.548.110.000 34,02
1929.003 Pengaturan dan Pengawasan Atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM
28.372.981.000 10.320.787.734 18.052.193.266 36,38
1929.003.001 Koordinasi & Rekomendasi Hasil Penyelidikan, Penyidikan & Keterangan Ahli pada Kegt. Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan & Pendistribusian BBM & Pengangkutan GB Melalui Pipa (SBK)
16.129.600.000 1.820.651.300 14.308.948.700 11,29
030 Penyelidikan 4.324.338.000 644.986.900 3.679.351.100 14,92
031 Penyidikan 2.154.834.000 532.049.800 1.622.784.200 24,69
032 Keterangan Ahli 4.193.237.000 643.614.600 3.549.622.400 15,35
033 Self Blocking Perjalanan Dinas 5.457.191.000 0 5.457.191.000 0,00
1929.003.002 Laporan Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM
12.243.381.000 8.500.136.434 3.743.244.566 69,43
033 Pengawasan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2015 untuk Badan Usaha
2.392.403.000 1.763.820.745 628.582.255 73,73
034 Pengawasan Penyaluran JBT di Titik Serah Penyalur dalam Rangka Pengamanan Harga Jual sesuai Dengan Ketetapan Pemerintah
276.304.000 203.865.650 72.438.350 73,78
035 Pengawasan dan Evaluasi Penyaluran JBT dan Ketersediaan Penyalur JBT di Wilayah Indonesia Bagian Timur serta Wilayah Perbatasan
258.717.000 119.073.198 139.643.802 46,02
036 Monitoring dan Inventarisasi Wilayah Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Minyak Tanah Terkait dengan Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3KG
781.246.000 265.169.868 516.076.132 33,94
037 Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBN sebagai Campuran pada JBT
254.536.000 129.551.950 124.984.050 50,90
038 Monitoring Penyediaan BBM dari Produk Impor dan Kilang Dalam Negeri
565.314.000 433.003.910 132.310.090 76,60
039 Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO Badan Usaha
2.978.729.000 2.801.524.253 177.204.747 94,05
040 Monitoring Pengaturan Atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi dari Titik Serah ke Pedalaman (Daerah Terpencil)
170.490.000 60.254.650 110.235.350 35,34
041 Monitoring dan Evaluasi atas Pemintaan Tambahan Alokasi dan Realokasi Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Dalam Rangka Mengantisipasi Over Kuota
364.433.000 158.316.500 206.116.500 43,44
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 71
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
042 Monitoring Cadangan Operasional Badan Usaha Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Stok BBM
322.599.000 136.368.100 186.230.900 42,27
043 Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB) dan Nomor Registrasi Penyalur BBM Non Bersubsidi (NRPNB) Badan Usaha
328.483.000 58.403.500 270.079.500 17,78
044 Pelaksanaan Kegiatan Registrasi Badan Usaha dan Pengawasan Kegiatan Badan Usaha Pemilik NRU
279.609.000 96.908.800 182.700.200 34,66
045 Monitoring Penerimaan dan Pengeluaran JBT dari Depot sampai Lembaga Penyalur untuk Mengantisipasi Kelangkaan dan Kelancaran Distribusi pada hari Besar Nasional
946.212.000 832.908.560 113.303.440 88,03
046 Monitoring atas Perselisihan Antar Badan Usaha pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM
267.483.000 124.878.750 142.604.250 46,69
047 Koordinasi dan Pengawasan terhadap Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum di Seluruh Wilayah Indonesia (NKRI)
2.056.823.000 1.316.088.000 740.735.000 63,99
1929.004 Layanan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
3.644.494.000 2.541.592.978 1.102.901.022 69,74
1929.004.001 Pengelolaan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
3.644.494.000 2.541.592.978 1.102.901.022 69,74
042 Pengawasan Pendistribusian JBT secara Tertutup untuk Sektor Nelayan
692.165.000 190.444.670 501.720.330 27,51
045 Monitoring dan Updating Data Penyediaan dan Pendistribusian BBM Berbasis IT
606.304.000 299.166.508 307.137.492 49,34
046 Monitoring dan Updating Data Infrastruktur Penyediaan dan Pendistribusian BBM
405.306.000 272.669.800 132.636.200 67,28
047 Pembangunan Aplikasi Pendaftaran NRPB On Line
333.575.000 223.362.000 110.213.000 66,96
048 Pembangunan sistem informasi monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM
1.607.144.000 1.555.950.000 51.194.000 96,81
1929.005 Layanan Dukungan Manajemen Direktorat BBM 7.484.004.000 3.248.648.384 4.235.355.616 43,41 1929.005.001 Pengelolaan Dukungan Manajemen Bidang BBM 7.484.004.000 3.248.648.384 4.235.355.616 43,41
048 Evaluasi Kegiatan Direktorat BBM TA 2014 dan Perencanaan Kegiatan Tahun 2015
1.987.008.000 1.101.407.918 885.600.082 55,43
049 Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Evaluasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM
1.065.957.000 430.216.953 635.740.047 40,36
051 Dengar Pendapat dan Sosialisasi dari BPH Migas dengan Pihak Terkait
826.911.000 681.297.867 145.613.133 82,39
053 Skema Pengembangan Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan BPH Migas dengan komparasi dari Badan Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di Negara Lain
3.604.128.000 1.035.725.646 2.568.402.354 28,74
1929.999 Output Cadangan 21.031.900.000 0 21.031.900.000 0,00
1929.999.011 Output Cadangan 21.031.900.000 0 21.031.900.000 0,00
011 Output Cadangan 21.031.900.000 0 21.031.900.000 0,00
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 72
3.3.2 Direktorat Gas Bumi
Secara umum pengukuran capaian kinerja Direktorat Gas Bumi BPH Migas
Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja. Namun untuk beberapa
indikator kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan realisasi
capaian kinerja tahun sebelumnya.
Sebagian besar sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun
masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada
tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum
berhasil diwujudkan tersebut, Direktorat Gas Bumi BPH Migas telah melakukan
evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.
Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa
Direktorat Gas Bumi mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
a. Melaksanakan pengaturan dan penetapan pengusahaan transmisi dan distribusi
Gas Bumi;
b. Melaksanakan pengaturan dan penetapan Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa;
c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan
pelanggan kecil;
d. Melaksanakan penetapan dan pemberlakuan Sistem Informasi Pengusahaan dan
Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
f. Memberikan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas
tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi
Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan
Distribusi Gas Bumi Nasional;
g. Pengawasan pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 73
Dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk tahun 2010 – 2015, Direktorat Gas Bumi mempunyai program strategis yaitu
melaksanakan pengaturan, penetapan dan pengawasan terhadap kegiatan
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan untuk meningkatkan
pengembangan infrastruktur jaringan pipa Gas Bumi dan pemanfaatan Gas Bumi di
dalam negeri.
Dalam Penetapan Kinerja Direktorat Gas Bumi Tahun 2015 terdapat 3
Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut :
- Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat;
- Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi;
- Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri.
1. Sasaran I (Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif,
transparan dan sehat)
a) Jumlah Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALI-
SASI % PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI
-SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Bisnis Hilir
Gas Bumi yang efisien,
kompetitif, transparan
dan sehat.
Jumlah
ketetapan tarif
pengangkutan
gas bumi
melalui pipa
1 SK 4 SK 400 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
872,78 608,70 69,74
Tabel 22. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001,
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan
Pengatur (BPH Migas) mempunyai tugas yang meliputi pengaturan, penetapan dan
pengawasan Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Dalam menetapkan Tarif,
BPH Migas menggunakan prinsip tekno-ekonomi dan mempertimbangkan
perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen,
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 74
hal ini agar tidak merugikan dan memberatkan Badan Usaha dan konsumen, maka
dalam menetapkan Tarif, Badan Pengatur wajib memperhatikan kepentingan
pemilik pipa (transporter), pengguna pipa (shipper) dan konsumen.
Berdasarkan Tabel 22, kegiatan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi
melalui Pipa telah mencapai target 400%. Pada tahun 2015, BPH Migas telah
menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yaitu :
- Ruas Transmisi Grissik-Duri milik PT. Transportasi Gas Indonesia
(Persero) Tbk, pada tanggal 14 Januari 2015 melalui SK Peraturan BPH
Migas Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan nilai tarif
sebesar US$ 0,466 per MSCF;
- Telah ditetapkan Tarif Sementara (Initial Tarif) pada Ruas Transmisi
Simpang Abadi-PLTMG Purwodadi - LPPI milik PT. PDPDE Gas, pada
tanggal 12 Mei 2015 melalui SK Kepala BPH Migas Nomor 21/Tarif/BPH
Migas/Kom/2015 dengan nilai tarif sebesar US$ 0.455 per MSCF.
- Telah ditetapkan Tarif pada Ruas Transmisi Simpang Abadi – PLTMG
Purwodadi - LPPI milik PT. PDPDE Gas, pada tanggal 10 Agustus 2015
melalui Peraturan BPH Migas No 7 Tahun 2015 dengan nilai tarif sebesar
US$ 0.73 per MSCF.
- Telah ditetapkan Tarif pada Ruas Transmisi KALIJA I (Kepodang-Tambak
Lorok) milik PT. Kalimantan Jawa Gas, pada tanggal 12 Agustus 2015
melalui Peraturan BPH Migas No 10 Tahun 2015 dengan nilai tarif
sebesar US$ 2.326 per MSCF.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 75
b) Jumlah Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan
Kecil
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAR
GET
REA
LI -
SASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya
Bisnis Hilir Gas
Bumi yang
efisien, kompetitif,
transparan dan
sehat.
Jumlah
penetapan harga
gas bumi untuk
Rumah Tangga
dan Pelanggan
Kecil
1 SK 3 SK 300 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
800,7 541,1 67,58
Tabel 23. Penetapan Harga Jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil oleh BPH Migas
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001,
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2004, salah satu tugas Badan Pengatur (BPH Migas) adalah pengaturan,
penetapan dan pengawasan mengenai harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan
pelanggan kecil. BPH Migas dalam menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah
tangga dan pelanggan kecil mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan
Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat, dengan arti lain bahwa
penetapan harga Gas Bumi oleh BPH Migas mempertimbangkan aspek teknis dan
ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang
ditetapkan Pemerintah.
BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/X/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Penetapan
Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagai
revisi/perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
: 03/P/BPH Migas/I/2005 tanggal 15 Januari 2005. Hal ini tidak terlepas dari adanya
kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan jaringan distribusi gas baru untuk
skenario pembangunan Kota Gas (Gas Cluster) melalui mekanisme lelang bagi
operator, dimana harga jual gas yang diterapkan wajib mendapatkan persetujuan
dari BPH Migas. Revisi atas peraturan ini yaitu dengan menambahkan komponen-
komponen biaya pembentuk harga gas dan sumber-sumber investasi baru (baik
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 76
yang dibangun Badan Usaha maupun Pemerintah) dalam rangka mendorong
pengembangan pembangunan infrastruktur baru.
Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor:
22/P/BPH Migas/X/2011 disebutkan bahwa penetapan dan penerapan harga Gas
Bumi oleh BPH Migas digolongkan menjadi beberapa kriteria tertentu berdasarkan
pada kegiatan untuk keperluan komersil dan non komersil dengan mengacu kepada
volume pemakaian per bulan pelanggan.
Dalam Tabel 23, Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan
Pelanggan Kecil telah mencapai 300%. Kenaikan capaian melebihi target ini
disebabkan karena meningkatnya penggunaan Gas Bumi pada sektor rumah tangga
dan pelanggan kecil serta bertambahnya pembangunan infrastruktur Kota Gas (Gas
Cluster) di beberapa kota yang dibangun oleh Pemerintah. Capaian kinerja
Direktorat Gas Bumi dalam hal Pengaturan dan Penetapan Harga Gas Bumi untuk
rumah tangga dan pelanggan kecil tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Peraturan BPH Migas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang
Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Dan
Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Jambi operator PT. PT
Pertagas Niaga. Adapun Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah
sebagai berikut:
- Rumah Tangga-1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp 4.500/M3
- Rumah Tangga-2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp 7.000/M3
- Pelanggan Kecil-1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp 4.500/M3
- Pelanggan Kecil-2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp 7.000/M3
b. Peraturan BPH Migas Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang
Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Dan
Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Prabumulih operator PT.
Pertagas Niaga. Adapun Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah
sebagai berikut:
- Rumah Tangga-1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp 4.500/M3
- Rumah Tangga-2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp 6.750/M3
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 77
- Pelanggan Kecil-1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp 4.500/M3
- Pelanggan Kecil-2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp 6.750/M3
c. Peraturan BPH Migas Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015
tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga
dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Bontang. Adapun
harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
- Rumah Tangga-1 (RT-1) paling banyak Rp 4.200 /M3.
- Rumah Tangga-2 (RT-2) paling banyak Rp 6.000 /M3 .
- Pelanggan Kecil -1 (PK-1) paling banyak Rp 4.200 /M3
- Pelanggan Kecil-2 (PK-2) paling banyak Rp 6.000 /M3
c) Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALI
SASI % PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan
Pengembangan
Infrastruktur
Gas Bumi
Jumlah
laporan
monitoring,
evaluasi dan
pengawasan
pengangkuta
n gas bumi
melalui pipa
1 Laporan 1 Laporan 100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan
dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi
Melalui Pipa
510,45 289,63 56,74
Tabel 24. Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan akun Pengaturan (Regulatory
Account) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa di perlukan untuk
memastikan bahwa pemisahan dan pengalokasian pendapatan serta pembiayaan
antara kegiatan pengangkutan Gas Bumi dan kegiatan usaha yang tidak terkait
dengan pengangkutan Gas Bumi dilakukan secara tepat.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 78
Objek kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Peraturan Akun
Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa adalah Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Transporter) yang
telah mendapatkan Hak Khusus dari BPH Migas sesuai dengan peraturan BPH
Migas Nomor 19/P/BPH Migas/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang
Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
yang dilakukan oleh BPH Migas meliputi:
1. Pemberitahuan Penyampaian Akun Pengaturan
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPH Migas Nomor
21/P/BPH MIGAS/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Akun Pengaturan
(Regulatory Accounts) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa Transmisi, Badan Usaha Pengangkuran Gas Bumi Melalui Pipa wajib
menyampaikan Laporan Akun Pengaturan kepada Badan Pengatur
sejalan dengan periode Laporan Keuangan Tahunan Badan Usaha paling
lambat 4 (empat) bulan setelah selesainya Audit Laporan Keuangan
Badan Usaha oleh Auditor Independen. Supaya penyampaian Laporan
Akun Pengaturan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, BPH Migas
melalui Direktur Gas Bumi mengirimkan surat Pemberitahuan
Penyampaian Laporan Akun Pengaturan kepada para Badan Usaha pada
tanggal 5 Februari 2015 sebagai berikut :
BADAN USAHA NOMOR SURAT
PT Pertagas 85/07/DGB/BPH/2015
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) 86/07/DGB/BPH/2015
PT Transportasi Gas Indonesia 87/07/DGB/BPH/2015
PT Energasindo Heksa Karya 88/07/DGB/BPH/2015
PT Majuko Utama Indonesia 89/07/DGB/BPH/2015
PT Rabana Gasindo Usama 89/07/DGB/BPH/2015
PT Gasindo Pratama Sejati 91/07/DGB/BPH/2015
Tabel 25. Daftar Badan Usaha Yang Telah Mendapat Surat Pemberitahuan
Penyampaian Laporan Akun Pengaturan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 79
Pada Tahun 2015, terdapat 2 Badan Usaha Pengangkutan yang telah
mendapatkan penetapan tarif, yaitu PT Rabana Gasindo Usama dengan
surat keputusan nomor 02/Tarif/BPH Migas/KOM/2014 dan PT Gasindo
Pratama Sejati dengan surat keputusan nomor 03/Tarif/BPH
Migas/KOM/2014 tanggal 30 Januari 2014. Berdasarkan Peraturan BPH
Migas Nomor 8 Tahun 2013, dengan telah ditetapkannya tarif
pengangkutan gas bumi kepada kedua Badan Usaha tersebut, maka pada
tahun 2015 PT Rabana Gasindo Usama dan PT Gasindo Pratama Sejati
berkewajiban menyampaikan Laporan Akun Pengaturan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada BPH Migas.
2. Sosisalisasi Penyampaian Laporan Akun Pengaturan
Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2015 di Ruang Rapat
Direktorat Gas Bumi Gedung BPH Migas. Sosialisasi dipimpin oleh
Direktur Gas Bumi yang menyampaikan kebijakan terkait aturan
Penyampaian Laporan Akun Pengaturan Badan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa. Selanjutnya, Kepala Subdit Pengaturan Akun,
Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa menyampaikan ruang lingkup
Pelaporan Akun Pengaturan, dan Kepala Seksi Akun Pengaturan dan
Tarif menyampaikan SOP dan mekanisme monitoring dan evaluasi
Laporan Akun Pengaturan Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa.
3. Monitoring Laporan Akun Pengaturan
Monitoring Laporan Akun pengaturan dilaksanakan untuk memastikan
bahwa Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dapat
menyampaikan Laporan Akun Pengaturan sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan pada peraturan BPH Migas Nomor 21 Tahun 2011,
yaitu maksimal empat bulan setelah diterbitkannya Laporan Keuangan
Audited.
Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan kunjungan dinas oleh BPH
Migas ke PT Majuko Utama Indonesia pada tanggal 14-15 Juli 2015.
Sedangkan rapat monitoring Laporan Akun Pengaturan dilaksanakan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 80
pada tanggal 18 Agustus 2015 di Ruang Rapat Direktorat Gas Bumi BPH
Migas dengan mengundang PT Rabana Gasindo Usama dan PT Gasindo
Pratama Sejati.
Pada rapat tersebut, kedua Badan Usaha tidak hadir, sehingga BPH
Migas menyampaikan Surat Teguran kepada PT Rabana Gasindo Usama
melalui surat nomor 689/07/Ka BPH/2015 dan PT Gasindo Pratama Sejati
melalui surat nomor 690/07/Ka BPH/2015. Pada surat teguran tersebut
BPH Migas mengharapkan kedua badan usaha tersebut agar
menyampaikan Laporan Akun Pengaturan selambat-lambatnya pada
minggu pertama Bulan September 2015.
Surat Teguran BPH Migas ditanggapi oleh PT Rabana Gasindo Usama
melalui surat Nomor RGS/LT/15/IX/038 dan oleh PT Gasindo Pratama
Sejati melalui surat nomor GPS/LT/15/IX/018 yang menyampaikan bahwa
badan usaha tersebut belum dapat menyampaikan laporan Akun
Pengaturan dikarenakan sedang dalam proses kelanjutan kerjasama
penyaluran gas dengan shipper.
BPH Migas menanggapi surat kedua badan usaha tersebut melalui surat
Nomor 772/07/Ka BPH/2015 untuk PT Rabana Gasindo Usama dan
Nomor 773/07/Ka BPH/2015 untuk PT Gasindo Pratama Sejati. BPH
Migas menyampaikan Bahwa kewajiban penyampaian Laporan Akun
Pengaturan yang membahas transparansi keuangan dibuat berdasarkan
Laporan Keuangan Audited yang dipisahkan untuk tahun yang lalu atau
tahun 2014. Atas dasar tersebut, BPH Migas menyampaikan bahwa
alasan yang disampaikan PT Rabana Gasindo Usama dan PT Gasindo
Pratama Sejati tidak relevan. BPH Migas mengharap kedua badan usaha
tersebut agar menyampaikan Laporan Akun Pengaturan selambat-
lambatnya pada minggu kedua Bulan Oktober 2015. Apabila badan usaha
tersebut tidak menyampaikan Laporan Akun Pengaturan dimaksud, BPH
Migas akan memberikan teguran kedua sekaligus mengajukan usulan
pencabutan izin usaha.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 81
4. Penyampaian Laporan Akun Pengaturan
Pemberitahuan kewajiban penyampaian Laporan Akun Pengaturan telah
disampaikan kepada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
Namun hingga akhir Triwulan III 2015, Badan Usaha yang telah
menyampaikan Laporan Akun Pengaturan kepada BPH Migas adalah PT
Energasindo Heksa Karya (EHK), PT Transportasi Gas Indonesia (TGI),
PT Pertamina Gas, PT Perusahaan Gas Negara (Persero), dan PT
Majuko Utama Indonesia dengan waktu penyampaian sebagai berikut:
Badan Usaha Waktu Penyampaian Laporan
Akun Pengaturan
Waktu Penerbitan
Laporan Keuangan
Audited
PT Pertagas 12 Juni 2015 13 Februari 2015
PT Perusahaan Gas
Negara (Persero) 30 Juni 2015 27 Februari 2015
PT Transportasi Gas
Indonesia 30 Juli 2015 31 Maret 2015
PT Energasindo Heksa
Karya 24 April 2015 3 Februari 2015
PT Majuko Utama
Indonesia 13 Juli 2015 18 Maret 2015
Tabel 26. Daftar Badan Usaha Yang Telah Menyampaikan Laporan Akun
Pengaturan Kepada BPH Migas
5. Verifikasi Laporan Akun Pengaturan
Verifikasi Laporan Akun Pengaturan dilaksanakan di Direktorat Gas Bumi
BPH Migas pada tanggal 31 Agustus 2015 untuk PT Pertamina Gas, dan
PT Transportasi Gas Indonesia. Sedangkan untuk PT PGN (Persero), PT
Energasindo Heksa Karya, dan PT Majuko Utama Indonesia, verifikasi
dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015 di Direktorat Gas Bumi BPH
Migas.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 82
2. Sasaran II (Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi)
A. Jumlah Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas
Bumi
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATO
R
KINERJA
TARGET REALI
SASI % PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan
Pengembangan
Infrastruktur
Gas Bumi
Jumlah
lelang ruas
transmisi
dan/atau
wilayah
jaringan
distribusi
gas bumi
3
Laporan
3
Laporan
100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan
dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi
Melalui Pipa
4.133,5 2.273,6 55,00
Tabel 27. Jumlah lelang Ruas Transmisi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus
1. Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka
Pemberian Hak Khusus
BPH Migas telah mempersiapkan beberapa perangkat pelelangan
antara lain Persiapan Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan
Distribusi Gas Bumi serta Dokumen Lelang.
Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan
dalam negeri sebagaimana diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 2001, maka
perlu memperluas Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang
penggunaannya dilaksanakan secara bertahap dan terjadwal serta
disesuaikan dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas
Bumi Nasional.
Pada tahun 2015 ini BPH Migas akan persiapan lelang Wilayah
Jaringan Distribusi Gas Bumi Jambi, Lampung dan Semarang Dalam
Rangka Pemberian Hak Khusus.
2. Evaluasi Dan Penyiapan Konsep Revisi Peraturan BPH Migas
Tentang Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas
Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 83
BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 12/P/BPH
Migas/II/2008 tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan
Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus. Namun
terdapat beberapa kendala yang belum terakomodasi dalam peraturan
BPH Migas Nomor 12/2008 tersebut disertai dengan perubahan beberapa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan tersebut.
Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka perlu dievaluasi
kembali peraturan BPH Migas Nomor 12/P/BPH Migas/II/2008 tentang
Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam
Rangka Pemberian Hak Khusus, untuk menjadikan peraturan tersebut
lebih adil, transparan, akuntabel bagi semua pihak dan mengakomodasi
kondisi terkini dalam penerapannya.
3. Evaluasi Dan Penyiapan Konsep Revisi Peraturan BPH Migas
Tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi
Melalui Pipa
BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi Nomor: 19/P/BPH MIGAS/XI/2010 tentang Pemberian Hak
Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Namun terdapat
beberapa kendala yang belum terakomodasi dalam peraturan BPH Migas
tersebut.
Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka perlu dievaluasi
kembali Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor:
19/P/BPH MIGAS/XI/2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan
dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, untuk menjadikan peraturan tersebut
lebih adil, transparan, akuntabel bagi semua pihak dan mengakomodasi
kondisi terkini dalam penerapannya.
Sampai dengan akhir Maret 2015, Kegiatan Evaluasi Dan Penyiapan Konsep
Revisi Peraturan BPH Migas Tentang Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan
Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus masih dalam proses
revisi anggaran.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 84
Kegiatan sebagaimana tersebut diatas merupakan kegiatan swakelola yang
bersifat koordinatif, sehingga pada Bulan Februari 2015 telah dilayangkan Surat
Kepala BPH Migas kepada instansi-instansi terkait perihal permintaan untuk duduk
sebagai anggota Tim (yang akan mendapatkan Honor Kegiatan).
B. Jumlah Penetapan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas
Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Milik Badan Usaha.
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TAR
GET
REA
LI-
SASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya
Bisnis Hilir Gas
Bumi yang
efisien, kompetitif,
transparan dan
sehat.
Jumlah penetapan
pengaturan Akses (Acces
Arrange-ment) pada Ruas
Transmisi dan/atau Wilayah
Jaringan Distribusi Gas Bumi
Milik Badan Usaha
1 SK 4 SK 400 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
400,0 247,2 61,79
Tabel 28. Penetapan Pengaturan Akses kepada Badan Usaha oleh BPH Migas
Badan Usaha yang telah mendapatkan Hak Khusus dari BPH Migas
mempunyai kewajiban untuk menerapkan “open access” terhadap fasilitas
pengangkutan Gas Bumi yang dimilikinya dengan tujuan agar penggunaan
fasilitas tersebut menjadi lebih optimal dengan memberikan “spare capacity”
fasilitas yang belum dipakai sepenuhnya kepada pihak ketiga.
Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
atau yang dikenal dengan Pengaturan Akses adalah suatu aturan yang
memuat tentang hak dan kewajiban transporter dan penggunaan pipa. Dalam
Pengaturan Akses tersebut juga menerangkan aturan yang menyangkut
mekanisme bagaimana pihak ketiga dapat mengakses fasilitas perpipaan
milik transporter dan aturan-aturan lainnya seperti aturan yang berkaitan
dengan aspek teknis maupun legal. Mengingat bahwa fasilitas pengangkutan
adalah milik Badan Usaha Transporter, maka Pengaturan Akses pada
dasarnya dibuat oleh Badan Usaha Transporter, namun demikian agar suatu
Pengaturan Akses memiliki jiwa etika bisnis yang wajar, sehat dan
transparan, maka BPH Migas berwenang untuk memberikan masukan-
masukan terhadap Pengaturan Akses yang dibuat oleh Badan Usaha
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 85
Transporter. Secara ringkas dinyatakan bahwa Pengaturan Akses adalah
aturan yang dibuat oleh Badan Usaha Transporter yang mana dalam
mekanisme pembuatannya mengacu kepada petunjuk pelaksanaan
pembuatan Pengaturan Akses yang dikeluarkan oleh BPH Migas. Suatu
Pengaturan Akses secara legal dapat digunakan apabila Pengaturan Akses
tersebut telah disetujui dan ditetapkan oleh BPH Migas.
Berdasarkan Tabel 28, kegiatan Penetapan Pengaturan Akses Kepada
Badan Usaha oleh BPH Migas telah mencapai target 400%. Pada tahun
2015, BPH Migas telah menetapkan Pengaturan Akses Kepada Badan
Usaha melalui pipa yaitu :
NO BADAN USAHA SK ACCES ARRANGEMET RUAS
TRANSMISI/AREA NOMOR TANGGAL
1 PT Majuko Utama Indonesia
01/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
9 Januari 2015
MS PT Pertamina Cilegon-PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin
2 PT Pertamina Gas 20/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
12 Mei 2015 Arun-Belawan
3 PT PDPDE Gas 22/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
28 Mei 2015 USM Simpang Abadi-PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Purwodadi
4 PT PGN 24/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
10 Agustus 2015
Sistem Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat
Tabel 29. Daftar Badan Usaha Yang Telah Mendapatkan Penetapan Pengaturan Akses
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 86
C. Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM
ANGGARAN (Miliyar
Rupiah)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan
Pemanfaatan
Gas Bumi di
dalam negeri
Jumlah
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Bersama
Fasilitas
Pengangkutan
Gas Bumi
Melalui Pipa
Transmisi dan
Jaringan
Distribusi Gas
Bumi Melalui
Pipa
1 (satu) Laporan
1 (satu) Laporan
100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
8.717,41 765,32 8,78
Tabel 30. Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Catatan : Pagu anggaran ini termasuk dana Self blocking perjalanan dinas 7.609.608.000,- sedangkan pagu sesungguhnya terealisasi 69,09%
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui
pipa dan agar pemanfaatan bersama fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil, maka BPH Migas
perlu melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak-pihak terkait dengan
tujuan dapat meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri, optimalisasi
pemanfaatan fasilitas pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan menjamin
perlakuan yang sama terhadap pemakai pipa. Hasil kegiatan pemanfaatan
bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau jaringan
distribusi gas melalui pipa meliputi :
1. Perpanjangan Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui East Java Gas
Pipeline.
2. Pemanfaatan Fasilitas Pipa Eksisting oleh PT Petrogas Jatim Utama (PT
PJU) di Wilayah Gresik.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 87
3. Pembangunan Pipa PT Pertamina Gas yang bersinggungan dengan
Jaringan Pipa Transmisi Milik PT PGN (Persero) Tbk pada Ruas
Transmisi Wampu- Belawan.
4. Pengaliran Gas Ke PLTMG Musi Rawas.
5. Permintaan Tie In dan Pemanfaatan Pipa PT TGI Ruas Grissik – Duri
untuk keperluan penyaluran Gas ke RU II Dumai.
6. Penyaluran Gas Bumi Menuju Kawasan Industri Surya Cipta City of
Industri Karawang Jawa Barat.
7. Koordinasi dengan Stakeholder Kabupaten Pasuruan pada Proyek Porong
– Grati.
8. Gas Transportation Agreement PT Energasindo Heksa Karya dengan PT
Pertamina (Persero).
9. Pemanfaatan Bersama Pipa Dedicated Hilir PT Dharma Pratama Sejati
oleh PT Pertagas Niaga.
10. Pembahasan Infrastruktur Pemanfaatan Gas Lapangan GG.
11. Penyaluran Gas untuk Program CSR Kelistrikan di Pemping, Batam.
12. Gas Transportation Agreement PT Kalimantan Jawa Gas dengan PC
Muriah Ltd.
13. Pembahasan Alokasi Gas untuk Initial Fill Pipa Pengangkutan Gas Bumi
Ruas Transmisi Kepodang – Tambak Lorok.
14. Rencana Pembangunan Infrastuktur Pipa Transmisi Gas Bumi Duri-
Dumai.
D. Jumlah pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARG
ET
REA
LI
SASI
% PROGRAM
ANGGARAN (Juta Rp)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan
Pengembangan
Infrastruktur Gas
Bumi
Jumlah pemberian
Hak Khusus
Kegiatan Usaha
Gas Bumi Melalui
Pipa
1 SK 8 9
SK
800
900
Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
700,00 418,64 59,81
Tabel 31. Pemberian Hak Khusus Pada Ruas Pipa Transmisi dan Pipa
Distribusi Gas Bumi
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 88
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Hak Khusus adalah hak
yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah
Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.
Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 19
Tahun 2010, Hak Khusus di bedakan menjadi 4 macam, yaitu :
Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi
tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha
untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas
Transmisi tertentu berdasarkan lelang.
Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan
Distribusi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada
Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu berdasarkan lelang.
Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir adalah hak yang
diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa Dedicated Hilir pada
Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.
Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa Dedicated
Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha
untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa
Dedicated Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.
Berdasarkan Tabel 31, kegiatan pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas
Bumi Melalui Pipa telah mencapai target 900%. Tahun 2015, BPH Migas telah
memberikan 6 Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa sebagai berikut :
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 89
No Badan Usaha Wilayah
Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
I PT. Surya Cipta Internusa
1
GRE PT. Pertamina Gas di Gresik – MRS. PT. Surya Cipta Internusa di PT. Ishizuka Maspion Indonesia (KIM-4) Romo Kalisari, Jawa Timur
Gresik, Jawa Timur 05/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 19 Maret 2015
II PT. Sumber Petrindo Perkasa
2
Central Procesing Plant Area Gundih PT. Pertamina EP Kabupaten Blora – Pembangkit Listrik Utama Tambak Lorok, PT. Indonesia Power – Kota Semarang, Jawa Tengah
Kota Semarang, Jawa Tengah
06/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 19 Maret 2015
III PT Mitra Energi Buana
3 Konsumen PT Mitra Energi Buana dan Kota Palembang
Palembang 09/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 9 April 2015
IV PT Pertagas Niaga
4 Konsumen PT. Dharma Pratama Sejati di Wunut - Sidoarjo
Sidoarjo, Jawa Timur
12/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 23 April 2015
5 Konsumen PT. Ispat Indo di Waru- Sidoarjo
Sidoarjo, Jawa Timur
13/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 23 April 2015
V PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan
6
Tap Out Pipa Open Access PT Pertamina Gas Ruas Simpang Y - Pulau Layang (PUSRI) di KM 10.5 Ke Meetering Station Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Untuk Konsumen PLTG CNG Jakabaring-PT PLN (Persero)
Kota Palembang, Sumatera Selatan
23/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 27 Juli 2015
Tabel 32. Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 90
Sedangkan untuk Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, BPH Migas telah menerbitkan 3 surat keputusan yaitu :
No Badan Usaha Wilayah
Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
I PT Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas
1
Tie In dari KP. 21 Simpang Abadi – Stasiun Meter PLTMG Purwodadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Jambi 10/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 09 April 2015
II PT. Pertamina Gas
2
Ruas Transmisi Arun-Belawan, Dari Lhokseumawe Aceh Sampai Medan Sumatera Utara
Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara
27/KT/BPH MIGAS/KOM/2015 22 September
2015
III PT. Kalimantan Jawa Gas
3 Ruas Transmisi KALIJA Tahap I (Kepodang-Tambak Lorok)
Kota Semarang, Jawa Tengah
28/KT/BPH MIGAS/KOM/2015 22 September
2015
Tabel 33. Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa
Berikut merupakan rekapitulasi panjang pipa transmisi dan distribusi yang
terbangun sampai dengan 31 Desember 2015 :
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 91
3. Sasaran III (Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri)
Sasaran III yaitu Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri
meliputi indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pengusahaan Transmisi dan
Distribusi Gas Bumi, Jumlah layanan data dan informasi kegiatan usaha gas
bumi melalui pipa serta jumlah layanan manajemen direktorat gas bumi.
A. Jumlah Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM
ANGGARAN (Miliyar Rupiah)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan
Pemanfaatan
Gas Bumi di
dalam negeri
Jumlah
Pengusahaan
Transmisi
dan Ditribusi
Gas Bumi
15 (lima
belas
laporan)
15 (lima
belas
laporan)
100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
6.235,23 4.050,71 64,96
Tabel 34. Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi terdiri dari 15 kegiatan yaitu:
1. Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi Gas Bumi Tahun 2015
adalah sebanyak 10 Badan Usaha, yaitu:
a) PT Pertamina Gas
b) PT PGN (Persero) Tbk.
c) PT Transportasi Gas Indonesia
d) PT Energasindo Heksa Karya
e) PT Majuko Utama Indonesia
f) PT Rabana Gasindo Usama
g) PT Rabana Gasindo Utama
h) PT Gasindo Pratama Sejati
i) PT PDPDE Gas
j) PT Kalimantan Jawa Gas
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 92
Hasil verifikasi realisasi volume total pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Badan
Usaha Pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi Tahun 2015 adalah sebesar
1.498.978.223,56 MSCF dengan rincian sebagai berikut :
REALISASI VOLUME PENGALIRAN PADA BADAN USAHA PENGANGKUTAN
GAS BUMI MELALUI PIPA TAHUN 2015
Tabel 35. Realisasi Volume Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2015
Keterangan :
- PT PGN (Persero) Tbk pada bulan Juli 2015 tidak melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi kepada konsumennya (PT PLN).
- PT Kalimantan Jawa Gas mulai beroperasi bulan Agustus 2015.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 93
Grafik 13. Persentase Volume Pada Setiap Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 94
Badan Usaha terbesar yang melakukan kegiatan Pengaliran Gas Bumi
melalui pipa adalah PT Pertamina Gas sebesar 79,32%, kedua tersebar
adalah PT Transportasi Gas Indonesia sebesar 18,19% dan ketiga terbesar
adalah PT Gasindo Pratama Sejati sebesar 0,94%.
2. Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas
Bumi Melalui Pipa
Badan Usaha pemegang Izin Usaha dan Hak Khusus pada Wilayah Jaringan
Distribusi Gas Bumi Tahun 2015 adalah sebanyak 25 Badan Usaha, yaitu:
NO NAMA BADAN USAHA NO NAMA BADAN USAHA
1 PT Bayu Buana Gemilang 14 PT Gagas Energi
2 PT Odira Energy Persada 15 PT Gresik Migas
3 PT Mitra Energi Buana 16 PT Surya Cipta Internusa
4 PT Pelangi Cakrawala Losarang 17 PT Intermega Sebaku Indonesia
5 PT Krakatau Daya Listrik 18 PT Mutiara Energy
6 PT Banten Inti Gasindo 19 PT Inti Data Latu Prima
7 PT Sadikun Niagamas Raya 20 PT Berkah Usaha Energy
8 PT Pertiwi Nusantara
Resources 21 PT Gazcomm Energi
9 PT Energasindo Heksa Karya 22 PT Sarana Cepu Energy
10 PT Pertamina Gas (kegiatan
niaga) 23 PT Pertagas Niaga
11 PT PGN (Persero) Tbk. 24 PT Sumber Petrindo Perkasa
12 PT PDPDE Gas 25 PDPDE Sumsel
13 PT Indogas Kriya Dwiguna
Hasil verifikasi realisasi volume penjualan Badan Usaha Pemegang Hak
Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi pada Tahun 2015 adalah sebesar
360.928.064,87 MMBTU.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 95
REALISASI VOLUME PENJUALAN GAS BUMI PADA BADAN USAHA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA
TAHUN 2015
Tabel 36. Realisasi Volume Penjualan Gas Bumi Pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2015
Keterangan : *) PT Pertiwi Nusantara Resources sejak Januari 2015 tidak melakukan niaga/penjualan Gas Bumi Melalui Pipa
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 96
Grafik 14. Realisasi volume Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada setiap
Badan Usaha
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 97
Pada Tahun 2015 penjualan gas bumi 5 terbesar adalah PT PGN (Persero)
Tbk. sebesar 76,87% dari total, diikuti oleh PT Energasindo Heksa Karya
sebesar 4,33% dari total, ketiga terbesar adalah PT Bayu Buana Gemilang
sebesar 4,16%, keempat adalah PT Sumber Petrindo Perkasa sebesar 2,88%
dan terbesar kelima adalah PT Surya Cipta Indonesia 2,73%.
3. Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Pada periode 1 Januari - 31 Desember 2015, telah dilakukan kegiatan uji
petik hasil verifikasi volume pengaliran gas bumi pada badan usaha
pengangkutan gas bumi sebagai berikut:
No Badan Usaha Area
1 PT Transportasi Gas Indonesia Batam, Kepulauan Riau
2 Perusahaan Gas Negara (Persero) Medan, Sumatera Utara
3 PT Pertamina Gas Bontang, Kalimantan Timur
4 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Medan, Sumatera Utara
5 PT Gasindo Pratama Sejati Cikarang, Jawa Barat
6 PT Pertamina Gas Cirebon, Jawa Barat
6 PT Kalimantan Jawa Gas Semarang, Jawa Barat
7 PT Pertamina Gas Medan, Sumatera Utara
8 PT Perusahaan Gas Negara Lampung, Sumatera Selatan
4. Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga
Gas Bumi Melalui Pipa
Pada periode 1 Januari - 31 Desember 2015, telah dilakukan kegiatan uji
petik hasil verifikasi volume penjualan gas bumi pada badan usaha niaga gas
bumi sebagai berikut:
No Badan Usaha Area Tanggal
1 PT Banten Inti Gasindo Cilegon 29-30 Jan 2015
2 PT Odira Energy Persada Cikarang 29-30 Jan 2015
3 PT Energasindo Heksa Karya Cilegon 27-28 Jan 2015
4 PT Gazcomm Energi Bitung 29-30 Jan 2015
5 PT Perusahaan Gas Negara Cirebon 9-10 Feb 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 98
No Badan Usaha Area Tanggal
6 PT Surya Cipta Internusa Gresik 9-10 Feb 2015
7 PT Bayu Buana Gemilang Surabaya 9-10 Feb 2015
8 PT Mutiara Energy Cikarang 20-21 Feb 2015
9 PT Berkah Usaha Energi Bitung 20-21 Feb 2015
10 PT Sadikun Niagamas Raya Cikarang 3-4 Mar 2015
11 PT Gagas Energi Indonesia Gresik 5-7 Mar 2015
12 PT PGN Medan 2-4 Juni 2015
13 PT Sadikun Niaga Mas Cilegon, Banten 11-13 Juni 2915
14 PT Banten Inti Gasindo Cilegon 11-13 Juni 2015
15 PT Bayu Buana Gemilang Jawa Barat 30 Juni - 1 Juli 2015
16 PT Krakatau Daya Listrik Cilegon, Banten 9-10 Juli 2015
17 PT Surya Cipta Internusa Gresik, Jawa Timur 10 Juli 2015
18 Intermega Sebaku Indonesia Sorong, Papua 17-20 September 2015
19 PT Perusahaan Gas Negara Surabaya, Jawa Timur 11-13 November 2015
20 PT Perusahaan Gas Negara Pasuruan, Jawa Timur 11-13 November 2015
21 PT Indogas Kriya Dwiguna Jawa Timur 12-14 November 2015
22 PT Perusahaan Gas Negara Sidoarjo, Jawa Timur 12-14 November 2015
23 PT Bayu Buana Gemilang Jawa Timur 12-14 November 2015
5. Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
a) Telah dilaksanakan rapat tanggal 22-23 Januari 2015 tentang Pembahasan
Draft Access Arrangement Pipa Transmisi Gas Arun-Belawan PT
Pertamina Gas, hari pertama dihadiri oleh BPH Migas dan PT.Pertamina
Gas, hari kedua dihadiri oleh BPH Migas, PT.Pertamina Gas dan para
shipper (PT.Pertagas Niaga dan PT.PLN (Persero))
b) Tanggal 20 – 21 Februari 2015, telah dilaksanakan Pengawasan
Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa pada PT. Pertamina Gas di Cikarang.
c) Melaksanakan Pengawasan Penerapan Peraturan Akses Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 99
wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi PT Pertamina Gas di Area Sumatera
Bagian Utara.
d) Kunjungan dinas BPH Migas ke PT Transportasi Gas Indonesia ruas
Grissik - Singapura pada tanggal 1-3 Juli 2015.
e) Melakukan koordinasi dalam rangka Pengawasan Penerapan Pemanfaatan
Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Pertamina
Gas Area Jawa Bagian Barat di Bitung pada tanggal 2-3 Juli 2015.
f) Melaksanakan pengawasan penerapan pengaturan akses kegiatan suaha
pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/atau wilayah
jaringan distribusi gas bumi milik PT Pertamina Gas di wilayah Sidoarjo,
Jawa Timur pada tanggal 21-23 September 2015.
g) Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa Grissik – Singapura PT Transportasi Gas Indonesia
pada tanggal 21-22 September 2015.
h) Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada PT Pertamina Gas di Area
Jawa Barat, Ruas Cilamaya - Tegalgede pada tanggal 28-29 September
2015.
i) Melaksanakan pengawasan penerapan pengaturan akses kegiatan usaha
pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/atau wilayah
jaringan distribusi gas bumi milik PT Majuko Utama Indonesia ke Cilegon
pada tanggal 29-30 September 2015.
j) Kunjungan dinas BPH Migas ke Dinas Pertambangan dan Energi Banda
Aceh pada tanggal 8-10 Oktober 2015 dalam rangka koordinasi tindak
lanjut sosialisasi pemnafaatan pipa Arun-Belawan di Provinsi Aceh.
k) Kunjungan dinas ke Makassar pada tanggal 28-30 Oktober 2015 dalam
rangka menghadiri rapat FGD terkait Implementasi Access Arrangement
PT PGN (Persero) Tbk Sistem Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi
Sumatera Selatan - Jawa Barat (SSWJ).
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 100
6. Pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
Kegiatan pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Berfasilitas
dilakukan pada Badan Usah sebagai berikut :
No Badan Usaha Area Tanggal
1 PT Bayu Buana Gemilang Cikarang 29-30 Januari 2015
2 PT Pertagas Niaga Surabaya 11-13 Juni 2015
7. Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Telah dilakukan pengawasan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa untuk Tahun 2015 (Januari – Desember 2015) kepada 3 Badan Usaha
dan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Daerah pada 4 wilayah serta 1
kali mengadakan Rapat di Kantor diluar jam kerja, yaitu :
No Badan Usaha Area Tanggal
1 PT Gasindo Pratama Sejati Cikarang, Jawa Barat 9-10 Februari 2015
2 PT Majuko Utama Indonesia Cilegon, Banten 11-12 Juni 2015
3 PT Pertamina Gas Balikpapan 27-28 Agustus 2015
Porong – Grati,
Surabaya
8-9 Oktober 2015
4 Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi
Sulawesi Tengah 8-10 Oktober 2015
5 Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi
Sulawesi Selatan 15-16 Oktober 2015
6 Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi
P.Halmahera, Maluku
Utara
15-17 Oktober 2015
7 Pemda Kabupaten Sorong Sorong. Papua Barat 15-18 Oktober 2015
Sedangkan rapat diadakan di Kantor BPH Migas pada tanggal 23 Maret 2015
dalam rangka Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Hak Khusus
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa di Kantor BPH Migas Jakarta.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 101
8. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi
Berdasarkan Izin Usaha
Selama Tahun 2015 telah dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha yaitu :
No Instansi/ Badan Usaha Area
1 PT Perusahaan Gas Negara Tangerang
2 PT Jabar Energi Depok
3 PT Sarana Cepu Energi Gresik
3 PT Rabana Gasindo Usama Cikarang
4 Pemerintah Daerah Bogor Bogor
5 Pemerintah Kota Palembang Palembang
6 Pemerintah Daerah Bogor Bogor
7 PT Pertamina Gas Surabaya
8 PT Perusahaan Gas Negara Medan
9 PT Gazcomm Energi Bitung
10 Pemerintah Kabupaten Bekasi Bekasi
11 PT Indogas Kriya Dwiguna Sidoarjo
12 Pemerintah Kabupaten Karawang Karawang, Bekasi
13 Pemerintah Kabupaten Serang Serang, Banten
14 Pemerintah Kota Sengkang Sengkang, Sulawesi Selatan
15 PT Pertamina Gas Aceh
16 PT Pertamina Gas Semarang
9. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Arun
– Belawan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Arun – Belawan meliputi monitoring dari rencana pembangunan, proses
pembangunan sampai dengan pengaliran gas. Kegiatan yang dilakukan yakni
melakukan rapat membahas progres pembangunan, pemaparan kendala
yang dihadapi dengan PT. Pertagas selaku pemilik pipa dan melakukan
kunjungan lapangan untuk melihat langsung progres pembangunan pipa.
Pipa Transmisi Arun – Belawan milik PT. Pertamina Gas membentang dari
Arun di Provinsi Aceh menuju Belawan di Provinsi Sumatera Utara sepanjang
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 102
340 km, diameter 24 inch dan kapasitas alir 200 MMSCFD. Kegiatan
pembangunan telah selesai pada bulan Maret 2015 dengan periode
konstruksi selama 19 bulan, pengangkutan gas dari kargo LNG yang
diregasifikasi telah dilaksanakan pada 15 Maret 2015 dan pengaliran gas
telah dilaksanakan pada akhir Maret 2015 dengan sumber gas dari kilang
regasifikasi Arun dan Tail Gas EMOI. BPH Migas telah menetapkakn Toll fee
sebesar US$ 2.53/MSCF (initial tariff).
Gambar 6. Peta Pembangunan Pipa Arun – Belawan
10. Pengawasan Penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan
Pelanggan Kecil
Telah dilakukan kunjungan dinas Pengawasan Penerapan Harga Gas Bumi
Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yaitu:
No Operator Jargas Area
1 PT Pertagas Niaga dan PT JII (BUMD Kota Jambi) Jambi
2 PT Pertagas Niaga dan PD Petro Prabu (BUMD) Prabumulih
3 PT Pertagas Niaga dan PT Wajo Energi (BUMD) Sengkang
4 PT Perusahaan Gas Negara Tangerang
5 PT Sinergi Patriot Bekasi Bekasi
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 103
No Operator Jargas Area
6 PT Perusahaan Gas Negara Bogor
7 PT Petrogas Jatim Utama Sidoarjo dan Surabaya
8 PT Perusahaan Gas Negara Tarakan
11. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Cirebon – Semarang
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Cirebon – Semarang meliputi monitoring dari rencana pembangunan sampai
dengan pengaliran gas yang direncanakan pada tahun 2019. Kegiatan yang
dilakukan yakni melakukan rapat membahas progres pembangunan dan
pembahasan kendala yang dihadapi dengan PT. Rekayasa Industri selaku
pemilik pipa, termasuk terkait molornya time schedule pembangunan. Pipa
Transmisi Cirebon – Semarang dimiliki oleh PT. Rekayasa Industri bersinergi
dengan PT. Pertamina Gas yang membentang dari Cirebon di Provinsi Jawa
Barat menuju Semarang ke Jawa Tengah dengan panjang pipa 270 km,
diameter pipa 28 inchi dan kapasitas alir 350 – 500 MMSCFD. Pembangunan
Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang sampai tahun 2015 masih
dalam tahap Feasibility Study (FS). Periode konstruksi ditargetkan selama 33
bulan mulai dari Januari 2017 sampai dengan September 2019.
12. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Gresik – Semarang
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Gresik – Semarang meliputi monitoring dari rencana pembangunan sampai
dengan pengaliran gas. Pipa Transmisi Gresik – Semarang membentang dari
Gresik di Jawa Timur menuju Semarang di Jawa Tengah denga panjang pipa
sebesar 267 km, diameter 28 inchi dan kapasitas alir sebesar 500 MMSCFD.
Progres pembangunan pipa sampai Desember 2015 sebesar 67,3%. Proyek
pembangunan ditargetkan akan selesai pada April 2016. Kendala
pembangunan yang dihadapi yaitu terkait permasalahan pembebasan lahan
disepanjang jalur pembangunan pipa.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 104
13. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Kepodang – Tambak Lorok Sebagai Pembangunan Tahap I Ruas
Transmisi KALIJA
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Kepodang – Tambak Lorok meliputi monitoring dari rencana pembangunan
sampai dengan pengaliran gas pada 20 Agustus 2015. Pembangunan Pipa
Open Access Kepodang – Tambak Lorok memiliki spesifikasi yaitu : panjang
pipa 207 km (204 km offshore dan 3 km onshore) dengan diameter 14 inch
termasuk pembangunan Onshore Receiving Facilities (ORF) / Offtake dan
SCADA system, kapasitas alir 116 MMSCFD, titik awal – titik akhir dari
Kepodang di Lapangan milik Petronas Carigali Muriah Ltd (PCML) ke Tambak
Lorok dengan offtaker PT. PLN (Persero).
Gambar 7. Peta Pembangunan Pipa Kalimantan Jawa I
14. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pipa Open Access Porong –
PLTG Grati Jawa Timur
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Porong – PLTG Grati meliputi monitoring dari rencana pembangunan sampai
dengan pengaliran gas yang direncanakan pada Desember tahun 2015,
namun mengalami keterlambatan dan ditargetkan akan selesai pada Kuartal
1 tahun 2016. Kendala tidak selesai tepat waktu karena terkait pembebasan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 105
lahan dan ROW Puslatpur di Jawa Timur (dengan TNI Angkatan Laut).
Selama 2015, pembangunan mengalami banyak kendala antara lain izin dari
Kementerian PU terkait penggunaan lahan disepanjang jalan tol Porong –
Gempol dan izin pembebasan lahan di kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan.
kendala - kendala yang dihadapi oleh PT. Pertagas difasilitasi oleh BPH
Migas untuk melakukan pembahasan dengan pihak - pihak terkait seperti
Puslatpur TNI AL, Kementerian PU, dan Pemerintah Daerah setempat. Pipa
Open Access Porong – PLTG Grati dimiliki oleh PT. Pertamina Gas dengan
panjang 57 km, diameter 18 inchi, dan kapasitas alir 100 MMSCFD. Sumber
pasokan gas Porong – Grati berasal dari Pagerungan, Husky, dan Kangean
Energy Indonesia.
Gambar 8. Peta Pembangunan Pipa Porong – Grati
15. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Tegalgede - Muara Tawar - Muara Karang
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi
Muara Karang – Muara Tawar – Tegalgede meliputi monitoring dari rencana
pembangunan sampai dengan pengaliran gas. Kegiatan yang dilakukan yakni
melakukan rapat membahas progres pembangunan, pemaparan kendala
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 106
yang dihadapi dengan PT. Pertagas selaku pemilik pipa dan melakukan
kunjungan lapangan untuk melihat langsung progres pembangunan pipa.
Periode pembangunan pipa dibagi menjadi 2 fase, fase pertama
pembangunan dari Muara karang – Muara Tawar dengan panjang 30,5 km
dan fase kedua pembangunan dari Muara Tawar – Tegalgede sepanjang 45
km, diameter 24 inchi, dan kapasitas alir sebesar 270 MMSCFD. Sumber
pasokan gas berasal dari FSRU Nusantara Regas di Muara Karang. Dalam
proses pembangunan kendala yang banyak dihadapi terkait dengan izin
pembebasan lahan dan izin galian di sepanjang ruas pipa.
Gambar 9. Peta Pembangunan Pipa Muara Karang - Muara Tawar –
Tegalgede
PJB Muara Karang 1 Km
Pemprov DKI 1.8 Km
Waduk Pluit/JakPro 1.3 Km
BBPJN 1.3 Km
CMNP 0.4 Km BBPJN 1 Km
PT. Pembangunan Jaya Ancol 3.0
CMNP 2.4 Km
KAI 0.05 Km
CMPNP 2.8 Km
Pemprov DKI 4,3 Km
Pemkab. Bekasi
Pertamina Existing ROW
3.9Km Jasa Tirta II
23.7 Km
Pertamina Existing ROW
PT. KAI 0.01 Km
U
PT.KBN 3.4 Km
Jasa Tirta II 3 Km
BBPJN 2,4Km
MOR 3 2.6 Km PT.EP
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 107
B. Jumlah Layanan Data dan Informasi Kegiatan Usaha gas Bumi Melalui Pipa
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM
ANGGARAN (Miliyar Rupiah)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan
Pemanfaatan
Gas Bumi di
dalam negeri
Jumlah
Layanan
Data dan
Informasi
Kegiatan
Usaha Gas
Bumi Melalui
Pipa
1 (satu)
Laporan
1 (satu)
Laporan
100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
1.151,80 826,36 71,75
Tabel 37. Layanan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
Hasil kegiatan penyusunai data dan informasi pengusahaan Gas Bumi
melalui pipa adalah rekapitulasi dan pengolahan data dan informasi dari kegiatan
Direktorat Gas Bumi yaitu :
1. Realisasi Volume Niaga dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2015
Hasil verifikasi realisasi volume total pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
kepada 10 Badan Usaha Pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi Tahun
2015 adalah sebesar 1.498.978.223,56 MSCF dengan rincian sebagai berikut :
NO BADAN USAHA TOTAL
1 PT PERTAMINA GAS 1.188.952.148,50
2 PT PGN (Persero) Tbk 5.309.897,85
3 PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 270.725.863,00
4 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 1.650.279,00
5 PT MAJUKO UTAMA INDONESIA 1.728.944,36
6 PT RABANA GASINDO USAMA 2.887.345,73
7 PT RABANA GASINDO UTAMA 1.004.097,10
8 PT GASINDO PRATAMA SEJATI 15.099.159,73
9 PT PDPDE GAS 216.414,90
10 PT KALIMANTAN JAWA GAS 11.404.073,40
TOTAL 1.498.978.223,56
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 108
Hasil verifikasi realisasi volume penjualan Gas Bumi melalui pipa kepada 25
Badan Usaha Pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi pada
Tahun 2015 adalah sebesar 360.928.064,87 MMBTU dengan rincian sebagai
berikut:
NO BADAN USAHA TOTAL
1 PT BAYU BUANA GEMILANG 15.026.201,73
2 PT ODIRA ENERGI PERSADA 1.956.005,12
3 PT MITRA ENERGI BUANA 1.301.812,98
4 PT PELANGI CAKRAWALA LOSARANG 1.222.285,80
5 PT KRAKATAU DAYA LISTRIK 1.770.127,81
6 PT BANTEN INTI GASINDO 935.431,04
7 PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA 1.681.585,77
8 PT PERTIWI NUSANTARA RESOURCES
-
9 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA 15.614.376,92
10 PT PERTAMINA GAS 2.637.484,30
11 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk
277.453.894,23
12 PT PDPDE GAS 2.869.283,20
13 PT INDOGAS KRIYA DWIGUNA 481.402,55
14 PT GAGAS ENERGI 6.376.465,16
15 PT GRESIK MIGAS 3.005.966,30
16 PT SURYA CIPTA INDONESIA 9.855.008,56
17 PT INTERMEGA SEBAKU INDONESIA 345.779,68
18 PT MUTIARA ENERGY 710.658,89
19 PT INTI DATA LATU PRIMA 2.849.618,36
20 PT BERKAH USAHA ENERGY 394.359,94
21 PT GAZCOMM ENERGI 431.130,32
22 PT SARANA CEPU ENERGI 1.421.172.,32
23 PT PERTAGAS NIAGA 1.090.859,34
24 PT SUMBER PETRINDO PERKASA 10.412.462,70
25 PDPDE SUMSEL 1.084.691,86
TOTAL 360.928.064,87
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 109
2. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
No Badan Usaha Area SK Tarif
1 PT. Transportasi Gas Indonesia
Grissik-Duri Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015
US$ 0,466 per MSCF
2 PT. PDPDE (Initial Tarif)
Ruas Transmisi Simpang Abadi – PLTMG Purwodadi – LPPI
21/Tarif/BPH Migas/Kom/2015
US$ 0.455 per MSCF
3 PT. PDPDE Ruas Transmisi Simpang Abadi – PLTMG Purwodadi – LPPI
Peraturan BPH Migas No 7 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015
US$ 0.73 per MSCF
4 PT. Kalimantan Jawa Gas
Ruas Transmisi KALIJA I
Peraturan BPH Migas No 10 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015
US$ 2.326 per MSCF
3. Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
No Operator Jargas Area SK
1 PT Pertagas Niaga Jambi Peraturan BPH Migas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015
2 PT Pertagas Niaga Prabumulih Peraturan BPH Migas Nomor 04
Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015
3 PT Bontang Usaha Energi Bontang Peraturan BPH Migas Nomor 08
Tahun 2015 tanggal 12 Agustus
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 110
4. Penetapan Hak Khusus Niaga dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tahun
2015
BPH Migas telah menerbitkan 6 Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui pipa yaitu :
No Badan Usaha Wilayah
Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
I PT. Surya Cipta Internusa
1
GRE PT. Pertamina Gas di Gresik – MRS. PT. Surya Cipta Internusa di PT. Ishizuka Maspion Indonesia (KIM-4) Romo Kalisari, Jawa Timur
Gresik, Jawa Timur 05/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 19 Maret 2015
II PT. Sumber Petrindo Perkasa
2
Central Procesing Plant Area Gundih PT. Pertamina EP Kabupaten Blora – Pembangkit Listrik Utama Tambak Lorok, PT. Indonesia Power – Kota Semarang, Jawa Tengah
Kota Semarang, Jawa Tengah
06/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 19 Maret 2015
III PT Mitra Energi Buana
3 Konsumen PT Mitra Energi Buana dan Kota Palembang
Palembang 09/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 9 April 2015
IV PT Pertagas Niaga
4 Konsumen PT. Dharma Pratama Sejati di Wunut - Sidoarjo
Sidoarjo, Jawa Timur
12/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 23 April 2015
5 Konsumen PT. Ispat Indo di Waru- Sidoarjo
Sidoarjo, Jawa Timur
13/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 23 April 2015
V PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan
6
Tap Out Pipa Open Access PT Pertamina Gas Ruas Simpang Y - Pulau Layang (PUSRI) di KM 10.5 Ke Meetering Station Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Untuk Konsumen PLTG CNG Jakabaring-PT PLN (Persero)
Kota Palembang, Sumatera Selatan
23/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 27 Juli 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 111
Sedangkan untuk Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, BPH Migas
telah menerbitkan 3 surat keputusan yaitu :
No Badan Usaha Wilayah
Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
I PT Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas
1
Tie In dari KP. 21 Simpang Abadi – Stasiun Meter PLTMG Purwodadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Jambi 10/KD/BPH MIGAS/KOM/2015 09 April 2015
II PT. Pertamina Gas
2 Ruas Transmisi Arun-Belawan, Dari Lhokseumawe Aceh Sampai Medan Sumatera Utara
Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara
27/KT/BPH MIGAS/KOM/2015 22 September
2015
II PT. Kalimantan Jawa Gas
3 Ruas Transmisi KALIJA Tahap I (Kepodang-Tambak Lorok)
Kota Semarang, Jawa Tengah
28/KT/BPH MIGAS/KOM/2015 22 September
2015
5. Penetapan Pengaturan Akses pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan
Distribusi
NO BADAN USAHA SK ACCES ARRANGEMET
RUAS TRANSMISI/AREA NOMOR TANGGAL
1 PT Majuko Utama Indonesia
01/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
9 Januari 2015 MS PT Pertamina Cilegon-PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin
2 PT Pertamina Gas
20/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
12 Mei 2015 Arun-Belawan
3 PT PDPDE Gas 22/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
28 Mei 2015 USM Simpang Abadi-PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Purwodadi
4 PT PGN 24/AA/BPH MIGAS/KOM/2015
10 Agustus 2015 Sistem Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 112
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account)
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Badan Usaha Waktu Penyampaian
Laporan Akun Pengaturan
Waktu Penerbitan
Laporan
Keuangan Audited
PT Pertagas 12 Juni 2015 13 Februari 2015
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) 30 Juni 2015 27 Februari 2015
PT Transportasi Gas Indonesia 30 Juli 2015 31 Maret 2015
PT Energasindo Heksa Karya 24 April 2015 3 Februari 2015
PT Majuko Utama Indonesia 13 Juli 2015 18 Maret 2015
C. Jumlah Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALI-
SASI % PROGRAM
ANGGARAN (Miliyar Rupiah)
PAGU REALI-
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan
Pemanfaatan
Gas Bumi di
dalam negeri
Jumlah
Layanan
Manajemen
Direktorat
Gas Bumi
7 (tujuh)
Laporan
7 (tujuh)
Laporan
100 Pengaturan dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
dan Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
Pipa
5.110,00 2.239,58 43,83
Tabel 38. Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi
Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi Tahun 2015 terdiri dari 7 kegiatan
yaitu sebagai berikut :
1. Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Direktorat Gas Bumi
Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Direktorat Gas Bumi yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
- Kepala BPH Migas dalam paparannya menyampaiakan bahawa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional
(RPJMN) adalah mewujudkan kedaulatan energi. Selanjutnya Kepala
BPH Migas memberikan arahan bahwa pedoman prinsip dasar dalam
perencanaan kegiatan Direktorat Gas Bumi adalah rasional dan sesuai
dengan kebutuhan serta konsisten dengan RPJMN 2014 – 2019.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 113
- Telah dilakukan 2 revisi anggaran dan kegiatan yang pertama terkait
instruksi Kementerian ESDM tentang penghematan anggaran belanja
paket meeting dan perjalanan dinas sehingga total anggaran berubah
dari semula Rp.31.196.469.000,- menjadi Rp.23.586.861.000,- dan
yang kedua revisi terkait dengan honor tim dan kegiatan baru sehingga
anggaran berubah menjadi Rp.18.537.581.000,-
- Setelah dilakukan revisi kegiatan maka Rencana Kerja Direktorat Gas
Bumi Tahun 2015 ada 39 kegiatan terdiri dari Swakelola, penyusunan
peraturan dan kajian.
- Hasil Rapat dengan DPR bahwa anggaran untuk Unit Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp. 170.747.378.000,- dengan
Output Cadangan Rp. 52 Milyar dan untuk anggaran Kegiatan
Anggaran Direktorat Gas Bumi tahun 2016 sebesar
Rp.13.888.861.000,- lebih kecil dari anggaran tahun 2015 sebesar
Rp.31.196.469.000,- dan kegiatan berkurang menjadi 14 kegiatan dari
semula 31 kegiatan, ada penghematan sebesar Rp. 17.307.608.000,-.
Penghematan ini disebabkan oleh karena ada beberapa kegiatan yang
digabung menjadi satu kegiatan sehingga menghemat biaya dan
kegiatan. Kegiatan penelaahan dilakukan oleh APIP Inspektorat
Jenderal KESDM dan Unit Pelayanan Percepatan Program
Insfrastruktur (UP3I) dalam rangka untuk mempercepat proses
kegiatan tahun 2016.
Rincian Kegiatan Anggaran Direktorat Gas Bumi tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 114
2. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi selama
T.A 2015 yang telah dilakukan adalah melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan Direktorat Gas Bumi periode 1 Januari 2015 - 31
Desember 2015 sebagai berikut :
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 115
Pagu kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah
Rp. 31.196.469.000,- dengan realisasi anggaran adalah
Rp. 7.353.229.828,- atau 23,57 persen;
Telah dilakukan revisi dalam rangka optimalisasi kegiatan Direktorat
Gas Bumi tahun anggaran 2015, yaitu output Pengusahaan Transmisi
dan Distribusi Gas Bumi dan Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi
untuk mak 52411 (Perjalanan Dinas Biasa), mak 524114 (Belanja
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dan mak 524119
(Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota) dengan rincian sebagai
berikut :
LAMPIRAN MATRIK REVISI
MAK KEGIATAN SEMULA MENJADI KETERANGAN
1930.009 Pengusahaan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi 6,235,228,000 6,235,228,000 Tetap
1930.009.15 Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa 983,884,000 839,019,000
521211 Belanja Bahan 211,912,000 211,912,000
522151 Belanja Jasa Profesi 21,400,000 21,400,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,000,000 3,000,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16,380,000 16,380,000
524119 Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota 731,192,000 586,327,000 Berubah
1930.009.16 Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui
Pipa 841,224,000 675,720,000
521211 Belanja Bahan 16,332,000 16,332,000
522151 Belanja Jasa Profesi 46,300,000 46,300,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 9,450,000 9,450,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17,810,000 17,810,000
524119 Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota 751,332,000 585,828,000 Berubah
1930.009.17 Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 551,600,000 296,630,000
521211 Belanja Bahan 19,946,000 19,946,000
522151 Belanja Jasa Profesi 16,000,000 16,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 507,454,000 252,484,000 Berubah
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8,200,000 8,200,000 Tetap
1930.009.18 Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas
Bumi Melalui Pipa 539,600,000 539,600,000
521211 Belanja Bahan 11,762,000 11,762,000
522151 Belanja Jasa Profesi 16,000,000 16,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 487,238,000 487,238,000 Tetap
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24,600,000 24,600,000
1930.009.19 Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa 251,600,000 251,600,000
521211 Belanja Bahan 12,400,000 12,400,000
522151 Belanja Jasa Profesi 8,000,000 8,000,000
DIREKTORAT GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 116
524111 Belanja perjalanan biasa 217,700,000 217,700,000 Tetap
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13,500,000 13,500,000
1930.009.20 Pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa 77,600,000 238,584,000
521211 Belanja Bahan 10,848,000 10,848,000
522151 Belanja Jasa Profesi 8,000,000 8,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 32,152,000 193,136,000 Berubah
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 4,500,000 4,500,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22,100,000 22,100,000
1930.009.21 Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 287,600,000 497,098,000
521211 Belanja Bahan 12,896,000 12,896,000
522151 Belanja Jasa Profesi 8,000,000 8,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 254,704,000 464,202,000 Berubah
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12,000,000 12,000,000
1930.009.22 Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan
Izin Usaha 513,600,000 710,915,000
521211 Belanja Bahan 23,447,000 23,447,000
522151 Belanja Jasa Profesi 16,000,000 16,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 438,153,000 635,468,000 Berubah
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 36,000,000 36,000,000
1930.009.23 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Arun - Belawan 191,600,000 191,600,000
521211 Belanja Bahan 15,685,000 15,685,000
522151 Belanja Jasa Profesi 32,000,000 32,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 113,965,000 113,965,000 Tetap
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 8,400,000 8,400,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,550,000 21,550,000
1930.009.24Pengawasan Penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil 275,600,000 275,600,000
521211 Belanja Bahan 18,787,000 18,787,000
522151 Belanja Jasa Profesi 16,000,000 16,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 216,813,000 216,813,000 Tetap
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24,000,000 24,000,000
1930.009.25 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon -
Semarang 795,280,000 443,507,000
521211 Belanja Bahan 17,526,000 17,526,000
521213 Belanja Honorarium 260,400,000 260,400,000
522151 Belanja Jasa Profesi 48,000,000 48,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 294,016,000 96,701,000 Berubah
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 7,200,000 7,200,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13,680,000 13,680,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 154,458,000 - Berubah
1930.009.26Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Gresik -
Semarang 189,600,000 375,480,000
521211 Belanja Bahan 8,627,000 8,627,000
522151 Belanja Jasa Profesi 28,200,000 28,200,000
524111 Belanja perjalanan biasa 92,765,000 92,765,000 Tetap
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 1,500,000 1,500,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9,000,000 9,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 49,508,000 235,388,000 Berubah
1930.009.27 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Kepodang-
Tambak Lorok Sebagai Pembangunan Tahap I Ruas Transmisi Kalija 506,000,000 345,016,000
521211 Belanja Bahan 18,310,000 18,310,000
522151 Belanja Jasa Profesi 55,600,000 55,600,000
524111 Belanja perjalanan biasa 379,188,000 218,204,000 Berubah
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 7,200,000 7,200,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8,400,000 8,400,000
524119 Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota 37,302,000 37,302,000 Tetap
1930.009.28 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pipa Open Access Porong - PLTG Grati
Jawa Timur 89,160,000 413,579,000
521211 Belanja Bahan 11,267,000 11,267,000
522151 Belanja Jasa Profesi 16,000,000 16,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 22,736,000 68,208,000 Berubah
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 2,400,000 2,400,000 Berubah
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15,110,000 15,110,000 Berubah
524119 Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota 21,647,000 300,594,000 Berubah
1930.009.29 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Tegal Gede -
Muara Tawar - Muara Karang 141,280,000 141,280,000
521211 Belanja Bahan 17,368,000 17,368,000
522151 Belanja Jasa Profesi 37,200,000 37,200,000
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 117
Monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Gas Bumi triwulan I 2015
telah diinput dalam Aplikasi e-Monev Bappenas, dengan status
capaian kinerja baik (berwarna hijau) yang artinya realisasi kinerja
melebihi target kinerja.
Monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Gas Bumi triwulan II 2015
telah diinput dalam Aplikasi e-Monev Bappenas, dengan status
capaian kinerja baik (berwarna hijau) atau realisasi kinerja mencapai
80,67% yang artinya realisasi kinerja melebihi target kinerja.
Monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Gas Bumi triwulan III 2015
telah diinput dalam Aplikasi e-Monev Bappenas, dengan status
capaian kinerja baik (berwarna hijau) atau realisasi kinerja mencapai
114% yang artinya realisasi kinerja melebihi target kinerja.
Monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Gas Bumi triwulan IV 2015
telah diinput dalam Aplikasi e-Monev Bappenas, dengan status
capaian kinerja baik (berwarna hijau) atau realisasi kinerja mencapai
150% yang artinya realisasi kinerja melebihi target kinerja sedangkan
realisasi anggaran status capaiannya buruk (berwarna merah) atau
sama dengan 39.20 persen.
524111 Belanja perjalanan biasa 45,738,000 45,738,000 Tetap
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,000,000 3,000,000 Tetap
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10,080,000 10,080,000 Tetap
524119 Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota 27,894,000 27,894,000 Tetap
Total Belanja perjalanan biasa 3,102,622,000 3,102,622,000 Tetap
Total Belanja perjalanan Paket Meeting Luar Kota 1,773,333,000 1,773,333,000 Tetap
LAMPIRAN MATRIK REVISI
-
MAK KEGIATAN SEMULA MENJADI KETERANGAN
1930.008 Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi 5,109,991,000 5,109,991,000 Tetap
1930.008.25 Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Direktorat Gas Bumi 112,560,000 158,249,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5,760,000 51,449,000 (45,689,000)
1930.008.26 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi 119,788,000 161,604,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,000,000 62,816,000 (41,816,000)
1930.008.27 Penyusunan Bahan Rapat dan Laporan Kepada Instansi Terkait 95,600,000 95,600,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19,800,000 19,800,000 -
1930.008.28 Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Direktorat Gas Bumi 214,400,000 214,400,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,300,000 6,300,000 -
1930.008.29 Forum Diskusi Bersama BPH Migas dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 1,452,126,000 1,364,621,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 132,505,000 45,000,000 87,505,000
1930.008.30 Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH Migas dan Pihak Terkait 450,000,000 450,000,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34,025,000 34,025,000 -
1930.008.31 Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi dengan Badan Regulator Gas Bumi di L N 2,665,517,000 2,665,517,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - - -
Total Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 219,390,000 219,390,000 Tetap
DIREKTORAT GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2015
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 118
3. Penyusunan Bahan Rapat Dan Laporan Kepada Instansi Terkait
Penyusunan bahan rapat yang telah dilaksanakan selama T.A 2015
adalah :
a. Membuat laporan kegiatan Direktorat Gas Bumi kepada Presiden
Republik Indonesia setiap 6 bulan (Periode 1 Januari - 30 Juni 2015
dan periode 1 Juli - 31 Desember 2015).
b. Membuat laporan capaian kinerja triwulan, yaitu :
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET OUTPUT
REALISASI OUTPUT
TRIWULAN I
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas
Bumi
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Kilometer 13.105 8.613,00
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang Efisien, Kompetitif,
Transparan dan Sehat
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
MSCF 1.791.591.994 448.661.660,43
Peningkatan Pemanfaatan Gas
Bumi di Dalam Negeri
TRIWULAN II
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas
Bumi
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Kilometer 13.105 9.056,36
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang Efisien, Kompetitif,
Transparan dan Sehat
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
MSCF 1.791.591.994 914.306.215,25
Peningkatan Pemanfaatan Gas
Bumi di Dalam Negeri
TRIWULAN III
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas
Bumi
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas
Kilometer 13.051 9.139,73
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 119
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET OUTPUT
REALISASI OUTPUT
Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang Efisien, Kompetitif,
Transparan dan Sehat
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
MSCF 1.791.591.994 1.379.714.688,32
Peningkatan Pemanfaatan Gas
Bumi di Dalam Negeri
TRIWULAN IV
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas
Bumi
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Kilometer 13.105 9.169,48
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang Efisien, Kompetitif,
Transparan dan Sehat
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
MSCF 1.791.591.994 1.859.906.288,43
Peningkatan Pemanfaatan Gas
Bumi di Dalam Negeri
4. Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
Direktorat Gas Bumi
a. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka
memperoleh Data Pasokan, Demand (Kebutuhan) Gas Bumi dan
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Provinsi Bengkulu
b. Menghadiri launching program pembangkit listrik 35.000 MW dan
penandatanganan jual beli gas di Yogyakarta.
c. Melaksanakan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah
setempat mengenai pasokan dan kebutuhan gas bumi Belitung.
d. Menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan dan
Penyusunan Nilai-Nilai KESDM.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 120
e. Melaksanakan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah
setempat mengenai pasokan dan kebutuhan gas bumi di Belitung.
f. Melaksanakan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah
setempat mengenai pasokan dan kebutuhan gas bumi di Belitung.
g. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan gas bumi melalui pipa di
wilayah kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
5. Forum Diskusi Bersama BPH Migas Dengan Para Pemangku
Kepentingan (Stakeholders)
Kegiatan Forum Diskusi BPH Migas dengan Para Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) 2015 dihadiri sebanyak 173 orang peserta dari 250
undangan peserta yang diharapkan untuk dapat mengadiri acara tersebut.
Sebagai hasil akhir dari kegiatan Forum Diskusi telah dihasilkan 5 (lima)
butir hasil rumusan tim perumus, masing-masing :
Investasi di Bidang Migas sudah terbuka luas, dengan
penyederhanaan perizinan secara terpadu melalui Satu Pintu di BKPM
Perlunya perbaikan Regulasi dan melaksanakan secara konsisten
Peraturan di Bidang Gas Bumi yang sudah baik dalam rangka
mendukung Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi
Nasional
Pemerintah Daerah mendukung untuk pembangunan, pemanfaatan
dan pengembangan infrastruktur gas bumi nasional melalui koordinasi
yang baik antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah serta
memperhatikan pemenuhan kebutuhan gas daerah.
Dibutuhkan sinergi BUMN, BUMD dan swasta serta seluruh pelaku
Gas Bumi sesuai dengan kemampuan, peran/ porsi dalam
mempercepat pembangunan infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi sangat diperlukan sehingga
dapat diperoleh Gas yang fleksibel dengan harga yang affordable.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 121
6. Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH Migas dan Pihak Terkait
Dalam Rangka Penetapan Regulasi dan Keputusan BPH Migas
Hasil Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH Migas dan Pihak Terkait
Dalam Rangka Penetapan Regulasi dan Keputusan BPH Migas yang
dilaksanakan di Hotel Mirah Bogor dihadiri oleh internal BPH Migas dan
PT Pertamina Gas, PT PLN (Persero), PT Pertagas Niaga dan
Indonesian Natural Gas Trader Association (INGTA). Hal-hal yang
menjadi catatan dalam Dengar Pendapat Penetapan Access Arrangement
PT Pertamina Gas untuk ruas transmisi gas bumi dari Arun – Belawan
adalah :
– Kapasitas pipa Arun – Belawan sebesar 200 MMSCFD, dimana
kapasitas yang telah terkontrak sebesar 25 MMSCFD oleh PT
Pertagas Niaga dan 95 MMSCFD oleh PT PLN (Persero), sehingga
masih terdapat sisa kapasitas yang dapat dimanfaatkan dalam
kegiatan usaha pengangkutan gas bumi.
– Pemakaian gas untuk bahan bakar kompresor pada 2 (dua) stasiun
kompresor (di Pangkalan Brandan dan Rantau Panjang) adalah sekitar
3 MMSCFD dan akan dibebankan kepada setiap Shipper secara
proporsional terhadap volume gas bumi masing-masing Shipper yang
dialirkan.
– Transporter dan Shipper telah menyepakati besaran discrepancy
(selisih antara gas stock dengan calculated gas stock) sebesar ±1 %.
7. Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi dengan Badan
Regulator Gas Bumi di Luar Negeri.
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan perencanaan untuk jadwal
kegiatan menjalin komunikasi dengan Badan Regulator Gas Bumi di Luar
Negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur Gas Bumi.
a. Menghadiri 10th Annual Global LNG Tech Summit, yang dilaksanakan
di Barcelona
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 122
Pada bulan September 2015, 3 orang staf BPH Migas menjadi peserta
dalam acara tahunan perkembangan teknologi LNG di Barcelona,
Spanyol. Dalam acara ini, diperoleh berbagai informasi mengenai
teknologi small-scale dan mid-scale LNG saat ini yang sesuai untuk
diterapkan di Indonesia, sebagai negara kepulauan.
b. Menghadiri Undangan Whitness Motor Operator Valve do Voghera,
Italia
Undangan ini dihadiri dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan
pengalaman internasional mengenai peralatan transmisi pengangkutan
gas bumi melalui pipa. Kunjungan ini sekaligus memberikan gambaran
kehandalan komponen infrastruktur dalam pengangkutan gas bumi
ruas Gresik – Semarang oleh PT. Pertamina Gas.
3.2. Realisasi Anggaran
Anggaran kegiatan Direktorat Gas Bumi tahun 2015 sebesar Rp.
31.196.469.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.267.535.327,-
atau 39,32%, penjelasan lebih rinci sebagai berikut :
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
1930 Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
31.196.469.000 12.267.535.327 18.928.933.673 39,32
1930.001 Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
8.717.408.000 765.324.700 7.952.083.300 8,78
1930.001.001 PELAKSANAAN PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI DAN/ATAU JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI MELALUI PIPA
1.107.800.000 765.324.700 342.475.300 69,09
011 PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT
1.107.800.000 765.324.700 342.475.300 69,09
1930.001.002 Self bolking perjalanan dinas 7.609.608.000 0 7.609.608.000 0,00
015 Self bloking perjalanan Dinas 7.609.608.000 0 7.609.608.000 0,00
1930.002 Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK)
800.669.000 541.096.780 259.572.220 67,58
1930.002.003 PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN KOTA GAS
800.669.000 541.096.780 259.572.220 67,58
019 PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN KOTA GAS
800.669.000 541.096.780 259.572.220 67,58
1930.003 Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi
4.133.488.000 2.273.602.350 1.859.885.650 55,00
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 123
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
1930.003.001 Persiapan Pelaksanaan Lelang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Lampung, Jambi dan Semarang
4.133.488.000 2.273.602.350 1.859.885.650 55,00
011 Persiapan Pelaksanaan Lelang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Lampung, Jambi, dan Semarang
1.209.800.000 792.608.000 417.192.000 65,52
012 Evaluasi dan Penyiapan Konsep Revisi Peraturan BPH Migas tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa
1.480.278.000 730.796.550 749.481.450 49,37
013 Evaluasi dan Penyiapan Konsep Revisi Peraturan BPH Migas tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus
1.443.410.000 750.197.800 693.212.200 51,97
1930.004 Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa
510.452.000 289.626.650 220.825.350 56,74
1930.004.013 MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN AKUN PENGATURAN (REGULATORY ACCOUNT) KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
510.452.000 289.626.650 220.825.350 56,74
040 Monitoring dan evaluasi pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegaiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
510.452.000 289.626.650 220.825.350 56,74
1930.005 Penetapan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Milik Badan Usaha
400.000.000 247.168.000 152.832.000 61,79
1930.005.001 tanpa sub output 400.000.000 247.168.000 152.832.000 61,79
012 PENETAPAN PENGATURAN AKSES PADA RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI MILIK BADAN USAHA
400.000.000 247.168.000 152.832.000 61,79
1930.007 Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
700.000.000 418.639.782 281.360.218 59,81
1930.007.001 tanpa sub output 700.000.000 418.639.782 281.360.218 59,81
011 Persiapan dan Pembentukan Tim, Koordinasi Internal dan Pihak Terkait, Penyusunan Laporan
460.583.000 227.133.500 233.449.500 49,31
012 Pelaksanaan Kegiatan 239.417.000 191.506.282 47.910.718 79,99
1930.008 Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi 5.109.991.000 2.239.585.613 2.870.405.387 43,83
1930.008.025 Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Direktorat Gas Bumi
158.249.000 93.146.900 65.102.100 58,86
049 Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Direktorat Gas Bumi
158.249.000 93.146.900 65.102.100 58,86
1930.008.026 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi
161.604.000 91.369.800 70.234.200 56,54
050 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi
161.604.000 91.369.800 70.234.200 56,54
1930.008.027 Peyusunan Bahan Rapat dan Laporan Kepada Instansi Terkait
95.600.000 12.166.500 83.433.500 12,73
051 Penyusunan Bahan Rapat dan Laporan Kepada Instansi Terkait
95.600.000 12.166.500 83.433.500 12,73
1930.008.028 Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Direktorat Gas Bumi
214.400.000 142.958.400 71.441.600 66,68
052 Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Direktorat Gas Bumi
214.400.000 142.958.400 71.441.600 66,68
1930.008.029 Forum Diskusi Bersama BPH Migas dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
1.364.621.000 989.750.550 374.870.450 72,53
053 Forum Diskusi Bersama BPH Migas dan Pihak Terkait 1.364.621.000 989.750.550 374.870.450 72,53
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 124
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
1930.008.030 Dengar Pendapat (Public hearing) BPH Migas dan Pihak Terkait
450.000.000 220.151.400 229.848.600 48,92
054 Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH Migas dan Pihak Terkait
450.000.000 220.151.400 229.848.600 48,92
1930.008.031 Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas bumi dengan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri
2.665.517.000 690.042.063 1.975.474.937 25,89
055 Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi dengan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri
2.665.517.000 690.042.063 1.975.474.937 25,89
1930.009 Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi 6.235.228.000 4.057.422.952 2.177.805.048 65,07
1930.009.015 Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
939.749.000 652.066.600 287.682.400 69,39
031 VERIFIKASI VOLUME PENGALIRAN GAS BUMI PADA BADAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
939.749.000 652.066.600 287.682.400 69,39
1930.009.016 Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
574.990.000 288.194.000 286.796.000 50,12
041 VERIFIKASI VOLUME PENJUALAN GAS BUMI PADA BADAN USAHA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA
574.990.000 288.194.000 286.796.000 50,12
1930.009.017 Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa
296.630.000 254.941.420 41.688.580 85,95
042 UJI PETIK HASIL VERIFIKASI VOLUME PENGALIRAN GAS BUMI PADA BADAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
296.630.000 254.941.420 41.688.580 85,95
1930.009.018 Uji Petik Hasil Verifikasi Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
539.600.000 432.328.113 107.271.887 80,12
043 UJI PETIK HASIL VERIFIKASI VOLUME PENJUALAN GAS BUMI PADA BADAN USAHA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA
539.600.000 432.328.113 107.271.887 80,12
1930.009.019 Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
251.600.000 216.693.272 34.906.728 86,13
038 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
251.600.000 216.693.272 34.906.728 86,13
1930.009.020 Pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
238.584.000 43.618.800 194.965.200 18,28
045 PENGAWASAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA
238.584.000 43.618.800 194.965.200 18,28
1930.009.021 Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
497.098.000 255.262.583 241.835.417 51,35
046 PENGAWASAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
497.098.000 255.262.583 241.835.417 51,35
1930.009.022 Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha
710.915.000 606.956.164 103.958.836 85,38
032 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HILIR DI BIDANG GAS BUMI BERDASARKAN IZIN USAHA
710.915.000 606.956.164 103.958.836 85,38
1930.009.023 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Arun – Belawan
191.600.000 115.336.410 76.263.590 60,20
035 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN RUAS TRANSMISI GAS BUMI ARUN – BELAWAN
191.600.000 115.336.410 76.263.590 60,20
1930.009.024 Pengawasan Penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
275.600.000 231.935.891 43.664.109 84,16
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 125
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
047 PENGAWASAN PENERAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
275.600.000 231.935.891 43.664.109 84,16
1930.009.025 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang
443.507.000 248.279.894 195.227.106 55,98
029 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN RUAS TRANSMISI GAS BUMI CIREBON - SEMARANG
443.507.000 248.279.894 195.227.106 55,98
1930.009.026 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Gresik – Semarang
375.480.000 97.733.362 277.746.638 26,03
033 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN RUAS TRANSMISI GAS BUMI GRESIK - SEMARANG
375.480.000 97.733.362 277.746.638 26,03
1930.009.027 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Kepodang - Tambak Lorok sebagai Pembangunan Tahap I Ruas Transmisi KALIJA
345.016.000 222.412.264 122.603.736 64,46
037 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN RUAS TRANSMISI GAS BUMI KEPODANG - TAMBAK LOROK SEBAGAI PEMBANGUNAN TAHAP I RUAS TRANSMISI KALIJA
345.016.000 222.412.264 122.603.736 64,46
1930.009.028 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pipa Open Access Porong - PLTG Grati Jawa Timur
413.579.000 361.240.729 52.338.271 87,35
039 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PIPA OPEN ACCESS PORONG-PLTG GRATI JAWA TIMUR
413.579.000 361.240.729 52.338.271 87,35
1930.009.029 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Tegal Gede - Muarat Tawar - Muara Karang
141.280.000 30.423.450 110.856.550 21,53
034 MONITORING PEMBANGUNAN RUAS TRANSMISI GAS BUMI TEGAL GEDE - MUARA TAWAR - MUARA KARANG
141.280.000 30.423.450 110.856.550 21,53
1930.010 Layanan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
1.151.800.000 826.363.150 325.436.850 71,75
1930.010.023 Penyusunan Data dan Informasi Pengusahaan Hilir Gas Bumi
1.151.800.000 826.363.150 325.436.850 71,75
030 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PENGUSAHAAN HILIR GAS BUMI
1.151.800.000 826.363.150 325.436.850 71,75
1930.011 Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
872.777.000 608.705.350 608.705.350 69,74
1930.011.005 PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK BADAN USAHA YANG TELAH MEMILIKI HAK KHUSUS
872.777.000 608.705.350 264.071.650 69,74
021 ANALISA PERHITUNGAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK BADAN USAHA YANG TELAH MEMILIKI HAK KHUSUS
872.777.000 608.705.350 264.071.650 69,74
1930.999 Output Cadangan 2.564.656.000 0 2.564.656.000 0,00
1930.999.001 tanpa sub output 2.564.656.000 0 2.564.656.000 0,00
1930.999.001 tanpa sub output 2.564.656.000 0 0,00
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 126
3.3.3 Sekretariat BPH Migas
Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPH Migas adalah penarikan
iuran dari Badan Usaha, iuran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2015 penerimaan iuran dari Badan
Usaha mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
1. Dokumen Perencanaan
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Jumlah
dokumen
perencanaan
3
Dokumen
3
Dokumen
100 1. Penetapan Target
PNBP Dalam Rangka
Penyusunan APBN
Tahun 2016.
224,28 95,08 42,39%
2. Sinkronisasi Program
dan Kegiatan BPH
Migas dengan KESDM
dan Dinas ESDM di
Seluruh Wilayah NKRI
1.077,2 557,93 51,80%
3. Penyusunan Renja KL,
RKAKL dan Revisi
Anggaran
555,79 449,95 80,96%
4. Penyusunan Bahan
RDP dan Raker
Bersama Komisi VII
DPR RI
275,53 139,42 50,60%
5. Penyusunan Blueprint
BPH Migas
677,50 594,25 87,71%
Tabel 39. Dokumen Perencanaan
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat dalam pelaksanaan
jumlah laporan perencanaan dapat dilakukan secara optimal dengan
menghasilkan 3 dokumen yaitu Renja KL, Daftar Isian Penggunaan
Anggaran (DIPA), dan RKA K/L. Dengan dokumen yang dihasilkan selama
tahun 2015 tersebut menunjukkan pencapain target 100%.
Kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan BPH Migas dengan
KESDM dan Dinas di seluruh NKRI telah dilakukan beberapa kali koordinasi
dengan Pemerintah Daerah Sorong, Kabupaten Papua Barat untuk
memfasilitasi mengenai pembangunan Depo di Sorong. Namun kegiatan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 127
tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan ketidaksesuaian dengan tugas
dan fungsi BPH Migas untuk membangun infrastruktur.
2. Laporan Keuangan dan Evaluasi
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Jumlah
laporan
keuangan dan
evaluasi
6
Laporan
7
Laporan
117 1.Laporan
Evaluasi 693,71 542,37 78,18%
2. Laporan
Keuangan 3.113,39 2.465,44 79,19%
3. Laporan
Pengelolaan
BMN
1.500,00 878,85 58,59%
4. Laporan
Pengelolaan
Arsip
900,00 711,79 79,09%
Tabel 40. Laporan Keuangan dan Evaluasi
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa realisasi
laporan keuangan dan evaluasi memenuhi target dan mencapai 100%.
Adapun jumlah laporan yang dihasilkan selama tahun 2015 adalah, antara
lain :
1. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat BPH Migas Tahun Anggran 2015 dan
Laporan Kinerja (LKj) BPH Migas Tahun Anggran 2015;
2. Laporan Kegiatan BPH Migas kepada Presiden RI untuk Periode 1
Januari s,d 30 Juni 2015 dan 1 Juli s.d 31 Desember 2015
3. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Komisi VII dan DPR Komisi VI
membahas tentang Evaluasi Fungsi Pengawasan dan Evaluasi
Anggaran;
4. Laporan Keuangan membahas tentang Penjelasan Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan
Ekuitas;
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 128
5. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat
Jenderal KESDM tentang temuan dan tindak lanjut temuan BPK dan
Itjen KESDM;
6. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) membahas tentang
aset-aset yang terdapat pada BPH Migas;
7. Laporan Pengelolaan Arsip tentang penataan arsip agar terpelihara
baik dan teratur serta menjaga kerahasiaannya.
3. Layanan Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan dan
Kerumahtanggaan
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Layanan
kepegawaian,
organisasi
dan
ketatalaksana
an
13
Laporan
13
Laporan
100 1. Pendidikan dan
Pelatihan Dalam
Negeri
2.324,96 2.380,48 75,81%
2. Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
419,20 302,83 72,24%
3. Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
dalam rangka
Reformasi Birokrasi
BPH Migas
680,62 522,80 81,22%
4. Pengelolaan
Kepegawaian 908,22 695,36 76,56%
5. Koordinasi dengan
KESDM, BKN,
KEMENPAN dan
Instansi terkait
lainnya dalam
Pengembangan
Organisasi
787,66 394,84 50,13%
6. Penyelenggaraan
Rekrutmen Anggota
Komite BPH Migas
Tahun 2015
5.598,41 3.444,67 61,53%
7. Penerimaan Pegawai dipekerjakan dan CPNS BPH Migas
440,63 58,18 13,20%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 129
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
8. Koordinasi
penguatan
kelembagaan BPH
Migas
1.146,44 1.054,92 92,02%
9. Dukungan
Manajemen BPH
Migas 2015
2.928,43 2.295,83 78,40%
10. Protokoler
Pimpinan BPH
Migas
905,86 582,77 64,33%
11. Pengelolaan Bank
Data BPH Migas 687,85 349,86 50,86%
12. Pengelolaan War
Room BPH
Migas
919,75 441,71 48,03%
13. Rencana
Strategis
Teknologi
informasi BPH
Migas
1,348,44 1.215,83 90,17%
Tabel 41. Layanan Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan dan
Kerumahtanggaan
Telah terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat)
Orientasi Teknis Bidang Hilir Migas pada CPNS di lingkungan BPH Migas
kelompok I diikuti sebanyak 25 orang peserta yang dilaksasnakan di
Balikpapan, Kalimantan Timur; kelompok II diikuti sebanyak 26 orang
peserta yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan; kelompok III
diikuti sebanyak 22 orang peserta yang dilaksasnakan di Cirebon, Jawa
Tengah. Kegiatan dimaksud diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada peserta mengenai pengetahuan teknis dan non teknis hilir migas.
Selain itu BPH Migas menyertakan Diklat Pimpinan (dikpim) tingkat IV yang
dilaksanakan di Cepu dan Diklat Pimpinan (dikpim) tingkat III di Bandung,
pembukaan brigade energi di lingkungan KESDM diikuti 21 orang peserta di
Pusdiklat KEBTKE Ciracas, Jakarta Timur, serta menyertakan bimbingan
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 130
teknis merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak , dan dokumen
pengadaan yang dilaksanakan di Maksassar, Sulawesi Selatan.
4. Regulasi Bidang Hilir Migas
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Jumlah
regulasi
bidang hillir
migas
6
Regulasi
10
Peraturan
166,67 Penyusunan
Regulasi
Bidang Hilir
Minyak dan
Gas Bumi
2.117,91
1.687,50 79,68%
Tabel 42. Regulasi Bidang Hilir Migas
Berdasarkan tabel tersebut diatas, Jumlah regulasi yang dikeluarkan
sesungguhnya telah mencapai target sebanyak 6 regulasi, dengan realisasi
10 peraturan atau 166,67% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. 10
peraturan yang dihasilkan yaitu :
1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 01 Tahun
2015, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 91 tentang Tarif
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Ruas Transmisi Grissik – Duri.
2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 02 Tahun
2015, tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus atau Honor
Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi.
3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 03 Tahun
2015, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 509 tentang Harga Jual Gas
Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan
Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Jambi
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04 Tahun
2015, Berita Negara RI Thn 2015 Nomor 510 tentang Harga Jual Gas
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 131
Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan
Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Prabumulih.
5. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 05 Tahun
2015, tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite
BPH Migas.
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun
2015, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 763 tentang Penyaluran
Jenis BBM Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada
Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07 Tahun
2015, tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas
Transmisi dari Tie In di KP 21 Simpang Abadi - Stasiun Meter PT Lontar
Papyrus Pulp dan Paper Industry - Stasiun Meter Pembangkit Listrik
Tenaga Gas Purwodadi.
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08 Tahun
2015, tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen
Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi
Kota Bontang.
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 Tahun
2015, tentang Penugasan BU untuk Melaksanakan Penyediaan dan
Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan.
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 Tahun
2015, tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi melaui Pipa Ruas
Transmisi Kalimantan Jawa Tahap 1 (Kepodang - Tambak Lorok) di
Provinsi Jawa Tengah.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 132
5. Informasi, Hukum dan Humas
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Layanan
informasi,
hukum dan
humas
5
Laporan
8
Laporan
160 1. Penyusunan
Terjemahan Peraturan
Perundang-undangan di
Sektor Kegiatan Hilir
MigasPipa
750,01 341,46 45,53%
2. Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi Informasi
Hukum
850,00 532,75 62,67%
3. Sosialisasi
pelaksanaan
Pengawasan
Pendistribusian BBM
dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kepada Stakeholder
dan Pemda
1.500,00 1.232,90 82,19%
4. Sosialisasi
pelaksanaan
Pengawasan
Pendistribusian BBM
dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Melalui Media Cetak,
radio, Digital, Leaflet,
Giant Billboard dan
Running Text
6.500,00 3.511,38 54,02%
5. Campaign
Pengamanan Kebijakan
Pemerintah dalam
Rangka Pengawasan
Pengendalian BBM
Bersubsidi
1.350,00 844,94 62,59%
6. Iklan Layanan
Masyarakat 1.650,00 1.097,00 66,48%
7. Forum Dialog
Stakeholder 750,00 192,20 25,63%
8. Kehumasan dan
Pameran 1.205,10 389,64 32,33%
9. Penyusunan dan
Pencetakan Buku 725,00 709,15 97,81%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 133
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
Kinerja, Agenda,
Kalender dan Company
Profil BPH Migas
10. Penyusunan dan
Pencetakan Majalah
Hilir Migas
400,00 250,60 62,65%
Tabel 43. Informasi, Hukum, dan Humas
Metode yang dilakukan untuk penyampaian Sosialisasi ini antara lain :
1) Seminar dengan mengundang Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/kota, yang sampai dengan 30 November Tahun 2015 telah
dilaksanakan di beberapa wilayah yaitu:
Surabaya
Pelaksanaan di Surabaya dilakukan pada tanggal 11 Maret 2015
yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
diselenggarakan di di Hotel Mercure, Jln. Raya Darmo No. 58-68
Surabaya.
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada masyarakat dan
Pemerintah Daerah diawali dengan pembukaan dilanjutkan dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan penyelenggaraan oleh
ketua penyelenggara, Pidato Kepala BPH Migas dan dilanjutkan
dengan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi
Pengawasan dan pengendalian Bahan Bakar Minyak oleh
Sekretaris Kadistamben Jawa Timur.
Peserta Sosialisasi terdiri dari Pemda setempat, perusahaan
swasta/BUMN, Koperasi, PT Pertamina (Persero), Kodim, Hiswana
Migas, Lembaga Perlindungan Konsumen, Kepolisian Daerah yang
hadir sebanyak 149 peserta.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 134
Medan
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada Masyarakat dan
Pemerintah Daerah diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2015 di
Santika Dyandra, Jln. Kapten Maulana Lubis nomor 7. Kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Peserta Sosialisasi terdiri dari Pemda setempat, perusahaan
swasta/BUMN, Koperasi, PT Pertamina (Persero), Kodim, Hiswana
Migas, Lembaga Perlindungan Konsumen, Kepolisian Daerah yang
hadir sebanyak 151 peserta.
Padang
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada masyarakat dan
Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat diselenggarakan tanggal 20 Agustus 2015 di Hotel
Mercure, Jln. Purus IV nomor 8.
Peserta Sosialisasi terdiri dari Pemda setempat, perusahaan
swasta/BUMN, Koperasi, PT Pertamina (Persero), Kodim, Hiswana
Migas, Lembaga Perlindungan Konsumen, Kepolisian Daerah yang
hadir sebanyak 120 peserta.
Banda Aceh
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada masyarakat dan
Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi
Nangroe Aceh Darusalam dilaksanakan tanggal 15 September 2015
di Hermes Hotel, Jln. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.
Peserta Sosialisasi terdiri dari Pemda setempat, perusahaan
swasta/BUMN, Koperasi, PT Pertamina (Persero), Kodim, Hiswana
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 135
Migas, PT Pertamina Gas, Lembaga Perlindungan Konsumen,
Kepolisian Daerah yang hadir sebanyak 145 peserta.
2) Campaign dan aksi simpatik kepada masyarakat di SPBU-SPBU pada
tahun 2015 dilaksanakan diwilayah :
a. Jabodetabek
b. Jawa Barat, Kota Bandung;
c. Kepulauan Riau, Kota Batam;
d. Kalimantan Timur, Kota Balikpapan;
e. Lampung;
6. Pemberian Pertimbangan dan Litigasi serta Layanan Pengaduan Hilir
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Jumlah
pemberian
pertimbangan
dan litigasi
serta layanan
pengaduan
hilir migas
3
Laporan
3
Laporan
100 1. Monitoring
Pelaksanaan
Pasca MoU
dengan Pemda
dalam rangka
Pengawasan
BBM Bersubsidi
dan
Pengangkutan
Gas Bumi melalui
Pipa
831,408 377,80 45,44%
2. Asistensi Hukum
untuk Masalah
Litigasi atau Non
Litigasi
2.465,47 658,65 26,71%
1. Tindak Lanjut
Pengaduan
Masyarakat untuk
kegiatan Usaha
hilir Migas
1.207,53 525,47 43,52%
2. Koordinasi
Pengawasan
Pendistribusian
BBM dan
Pengangkutan
Gas Bumi Melalui
1.573,30 1.134,33 72,10%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 136
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
Pipa dengan
Instansi Terkait
dan Pemda
Tabel 44. Pemberian Pertimbangan dan Litigasi serta Layanan
Pengaduan Hilir
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat dalam pelaksanaan
pemberian pertimbangan dan litigasi serta layanan pengaduan hilir migas
yang ditargetkan sebanyak 3 laporan, pada realisasinya jumlah laporan
pertanggungjawaban dapat terlaksana dengan optimal dan tepat waktu
(efisien) sehingga mampu mencapai target, sehingga prosentase realisasi
terhadap target mencapai 100%. Hal ini tercapai karena dukungan
kerjasama para pejabat dan staf terkait di Sekretariat BPH Migas dan
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh Sekretariat BPH Migas dalam
menjalani tugas dan fungsinya untuk mendukung manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis dalam rangka mewujudkan program penyediaan
dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya pemanfaatan Gas
Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat dan
transparan.
7. Jumlah Penerimaan Iuran Badan Usaha
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Jumlah
penarikan
iuran dari
Badan Usaha
750
Miliyar
1.248,12
Miliyar
166,42 1. Penyusunan
Regulasi Bidang
Hilir Minyak dan
Gas Bumi
4.218,04
3.161,62 74,95%
2. Sinkronisasi
Pelaksanaan
Anggaran
1.218,97 1.031,50 84,62%
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 137
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
Pendapatan dan
Belanja
3. Monitoring
Pembayaran
Iuran Badan
Usaha
749,35 518,73 69,22%
4. Intensifikasi dan
Peningkatan Iuran
Badan Usaha
641,20 377,05 58,80%
5. Satuan Pelaksana
Tugas
Optimalisasi
Penerimaan
Negara (OPN)
Sektor Hilir Migas
T.A 2015
1.851,85 1.419,31 76,64%
Tabel 45. Penerimaan Iuran Badan Usaha
Berdasarkan rencana penerimaan iuran BPH Migas tahun anggaran
2015 sebesar Rp. 750 Milyar dari jumlah tersebut sesuai izin Menteri
Keuangan Republik Indonesia diberikan sebesar 61,47% dan disetujui
Anggaran Pengeluaran yang ditetapkan dalam DIPA BPH Migas Tahun
Anggaran 2015 dengan Nomor SP.DIPA-020.14.1.986860/2015 Tanggal 14
November Revisi Ke VI Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 371,79
Milyar.
Adapun rincian penjelasan mengenai realisasi anggaran pada Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Dana yang disediakan dalam belanja pegawai sebesar
Rp.36.658.640.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal
31 Desember 2015 sebesar Rp.30.180.185.286,- atau 82,32%.
Penjelasan atas sisa anggaran yang tidak terserap pada belanja pegawai
dimaksud dikarenakan antara lain:
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 138
Alokasi Tunjangan CPNS per Januari 2015 baru bisa dibayarkan pada
bulan Mei 2015, sesuai dengan tanggal SK Penempatan CPNS.
Tidak terealisasikannya uang lembur dan uang makan.
b. Belanja Barang
Dana yang disediakan dalam belanja barang sebesar
Rp. 207.018.119.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal
31 Desember 2015 sebesar Rp. 109.118.439.019,- atau 52,71%.
Penjelasan atas sisa anggaran yang tidak terserap pada belanja barang
dimaksud dikarenakan antara lain:
Lelang 22 Paket masih terdapat sisa dikarenakan rendahnya
penawaran penyedia barang/ jasa.
Kegiatan swakelola Direktorat BBM yang meliputi Penyelidikan,
Penyidikan dan Keterangan Ahli tidak terlaksana sesuai rencana,
dikarenakan terbitnya Perpres No. 191/2014 tanggal 31 Desember
2014 tentang pengalihan BBM subsidi dari konsumtif ke produktif
sehingga berpengaruh terhadap tingkat penyalahgunaan BBM
Subsidi. Hal ini berakibat tingkat penyalahgunaan BBM menjadi
rendah dan berdampak rendahnya frekwensi kegiatan tersebut.
Belanja bahan Tim Swakelola BPH Migas sebagian tidak
dilaksanakan karena karena adanya evaluasi APIP yang merupakan
tindak lanjut dari SE No. 12/2014 Menpan RB pada butir (c) yang
berbunyi membatasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan
kebutuhan.
Adanya peraturan pembatasan jumlah tim pada kegiatan swakelola
yang mengakibatkan rendahnya realisasi honor output kegiatan.
c. Belanja Modal
Dana yang disediakan dalam belanja modal sebesar
Rp. 128.121.241.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp. 7.832.331.181,- atau 6,11 %. Sebagai catatan, blokir
Belanja Modal pada TA 2015 sebesar Rp. 118.316.241.000,- yang
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 139
sebagian besar dialokasikan di Sekretariat (Rp. 102,89 Milyar). Pagu
dimaksud semula direncanakan untuk membiayai perluasan Area Gedung
BPH Migas dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah yaitu Moratorium
Pengadaan Tanah dan Bangunan sehingga alokasi anggaran tersebut
diblokir. Blokir belanja modal lainnya dialokasikan di Direktorat BBM
sebesar Rp. 15,43 Milyar (Oil Tagging). Sehingga pagu efektif belanja
modal sebesar Rp. 9.805.000.000,-. Realisasi belanja modal TA 2015
(sebagaimana tersebut diatas) terhadap pagu efektifnya sebesar 79,88%.
Tabel 46. Tabel Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun Anggaran 2015
(Dalam Rupiah)
No BELANJA PAGU REALISASI SISA PAGU %
a. Belanja Pegawai 36.658.340.000 30.180.185.286 6.478.154.714 82,33
b. Belanja Barang 207.018.119.000 109.118.439.019 97.899.679.981 52,71
c. Belanja Modal 128.121.241.000 7.832.331.181 120.288.909.819 6,11
Total 371.797.700.000 147.130.955.486 224.666.744.514 39,57
Grafik 15.
Rencana dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun Anggaran 2015
(Dalam Juta Rupiah)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
BelanjaPegawai
Belanja Barang Belanja Modal Total
Mill
ion
s
PAGU
REALISASI
SISA PAGU
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 140
Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah Iuran dari Badan Usaha yang
disetorkan ke Kas Negara sama dengan jumlah penarikan Iuran dari Badan
Usaha sebesar Rp. 750 Milyar, sedangkan realisasi penerimaan per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 1.248,1 Milyar (166%). BPH Migas telah
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu mengatur dan
mengawasi setiap iuran yang diberikan oleh Badan Usaha sehingga realisasi
penerimaan iuran yang masuk di tahun 2015 seluruhnya telah disetorkan ke
Kas Negara.
Tabel 47. Realisasi Penerimaan Iuran Tahun 2015
(Milyar Rupiah)
Badan Usaha Rencana Realisasi %
3. Bahan Bakar Minyak 598 974,2 163
4. Gas Bumi 152 273,9 180
Jumlah 750 1.248,1 166
Berdasarkan tabel tersebut diatas, penerimaan iuran dari Badan
Usaha Bahan Bakar Minyak maupun Gas Bumi, maka target penerimaan
iuran telah tercapai bahkan melampaui rencana. Hal ini disebabkan oleh
bertambahnya jumlah Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir
migas dan telah membayar iuran pada tahun 2015 serta hasil rekonsiliasi
final tahun sebelumnya yang dibayar oleh Badan Usaha, namun BPH Migas
harus tetap meningkatkan kinerja melalui para pelaksana maupun
melakukan koordinasi dengan Badan Usaha secara intensif agar prestasi
yang dicapai pada masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 141
Grafik 16. Rencana dan Realisasi Penerimaan Iuran Badan Usaha Bidang BBM tahun 2006 - 2015
(dalam Milyar Rupiah)
Grafik 17. Rencana dan Realisasi Penerimaan Iuran Badan Usaha
Bidang Gas Bumi tahun 2006 - 2015
(dalam Miliyar Rupiah)
Dari grafik diatas, realisasi penerimaan iuran Badan Usaha Bahan
Bakar Minyak untuk tahun 2015 adalah Rp. 974,2 Miliyar dari rencana
penerimaan iuran sebesar Rp. 598 Miliyar atau meningkat 163%, sedangkan
realisasi penerimaan iuran Badan Usaha Gas Bumi untuk tahun 2015 adalah
Rp. 273,9 Miliyar dari rencana penerimaan iuran sebesar Rp.152 Miliyar atau
meningkat 180%.
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rencana BBM 266.55 280.45 355.84 362.47 345.58 359.00 359.25 480.00 480.00 598.00
Realisasi BBM 218.18 359.11 334.57 364.93 365.40 632.39 810.92 744.69 827.70 974.20
-
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rencana Gas Bumi 34.810 54.708 74.051 94.588 75.025 77.250 78.250 120.00 120.00 152.00
Realisasi Gas Bumi 7.341, 14.974 142.97 94.678 93.987 151.06 179.19 180.12 184.76 273.92
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 142
8. Layanan Perkantoran
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALI
SASI
% KEGIATAN
ANGGARAN (Juta Rupiah)
PAGU REALI
SASI
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya BPH
Migas
Layanan
Perkantoran
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
100 1. Layanan
Perkantoran 76.919,11 58.013,86 75,42%
2. Perangkat
Pengolah data
dan
Komunikasi
550 212 38,55%
3. Peralatan dan
Fasilitas
Perkantoran
7.712,20 6.308,66 81,80%
4. Gedung/
Bangunan 1.892,80 1.650,97 87,22%
Dana Blokir
Output Cadangan 102.890,51 -
Tabel 48. Layanan Perkantoran
Layanan perkantoran untuk menunjang belanja gaji dan tunjangan
PNS dan Non PNS dan penyelenggaraan operasional satker, seperti
perawatan gedung kantor, perawatan peralatan kantor, perawatan
kendaraan bermotor, biaya sewa, perawatan sarana gedung, langganan
daya dan jasa, serta jasa keamanan dan kebersihan.
Realisasi Anggaran
Anggaran kegiatan Sekretariat BPH Migas tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 255.090.263.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 100.661.035.623,- atau 39,46%, penjelasan lebih rinci sebagai berikut :
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
1931 Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Bph Migas
255.090.263.000 100.661.035.623 154.429.227.377 39,46
1931.001 Dokumen perencanaan 6.451.942.000 1.710.384.100 4.741.557.900 26,51
1931.001.001 Dokumen Perencanaan 6.451.942.000 1.710.384.100 4.741.557.900 26,51
012 Penetapan Target PNBP Dalam Rangka Penyusunan APBN Tahun 2016
224.282.000 89.155.200 135.126.800 39,75
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 143
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
013 Sinkronisasi Program dan Kegiatan BPH Migas dengan KESDM dan Dinas ESDM di Seluruh Wilayah NKRI
1.077.027.000 523.350.400 553.676.600 48,59
014 Penyusunan Renja KL, RKAKL dan Revisi Anggaran
555.790.000 425.803.900 129.986.100 76,61
015 Penyusunan Bahan RDP dan RAKER Bersama Komisi VII DPR RI
275.532.000 77.821.600 197.710.400 28,24
017 Penyusunan Blueprint BPH Migas 677.500.000 594.253.000 83.247.000 87,71
018 Kajian Untuk Buffer PPh 21 DTP tidak untuk dicairkan
3.641.811.000 3.641.811.000 0,00
1931.002 Laporan keuangan dan Evaluasi 6.207.104.000 4.361.632.858 1.845.471.142 70,27
1931.002.001 Laporan Evaluasi 693.712.000 519.869.400 173.842.600 74,94
018 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Kegiatan BPH Migas
693.712.000 519.869.400 173.842.600 74,94
1931.002.002 Laporan Keuangan 3.113.392.000 2.424.466.458 688.925.542 77,87
019 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Itjen KESDM
1.250.000.000 1.087.812.158 162.187.842 87,02
022 Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Sektor Hilir Migas
1.863.392.000 1.336.654.300 526.737.700 71,73
1931.002.006 Laporan Pengelolaan BMN 1.500.000.000 795.357.000 704.643.000 53,02
020 Pengelolaan Barang Milik Negara BPH Migas
1.500.000.000 795.357.000 704.643.000 53,02
1931.002.007 Laporan Pengelolaan Arsip BPH Migas 900.000.000 621.940.000 278.060.000 69,10
021 Pengelolaan Arsip BPH Migas 900.000.000 621.940.000 278.060.000 69,10
1931.003 Layanan Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan
16.955.427.000 11.307.265.943 5.648.161.057 66,69
1931.003.001 Layanan Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan
13.121.137.000 8.521.385.823 4.599.751.177 64,94
022 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3.139.956.000 2.211.299.360 928.656.640 70,42
023 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 419.199.000 302.832.900 116.366.100 72,24
024 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi BPH Migas
680.624.000 527.859.251 152.764.749 77,56
025 Pengelolaan Kepegawaian 908.223.000 695.362.238 212.860.762 76,56
026 Koordinasi Dengan KESDM, BKN, KEMENPAN, dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Pengembangan Organisasi
787.659.000 379.940.000 407.719.000 48,24
027 Penyelenggaran Rekrutmen Anggota Komite BPH Migas Tahun 2015
5.598.414.000 3.291.018.150 2.307.395.850 58,78
028 Penerimaan Pegawai Diperkerjakan dan CPNS BPH Migas
440.625.000 58.157.924 382.467.076 13,20
029 Koordinasi penguatan kelembagaan BPH Migas
1.146.437.000 1.054.916.000 91.521.000 92,02
1931.003.002 Layanan Tata Usaha Pimpinan 3.834.290.000 2.785.880.120 1.048.409.880 72,66
020 Dukungan Manajemen BPH Migas 2015 2.928.433.000 2.210.570.360 717.862.640 75,49
021 Protokoler Pimpinan BPH Migas 905.857.000 575.309.760 330.547.240 63,51
1931.004 Regulasi bidang hilir migas 2.117.906.000 1.641.577.479 476.328.521 77,51
1931.004.001 Penyusunan Regulasi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi
2.117.906.000 1.641.577.479 476.328.521 77,51
031 Penyusunan Regulasi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi
2.117.906.000 1.641.577.479 476.328.521 77,51
1931.006 Dokumen pengelolaan PNBP BPH Migas 8.679.419.000 6.279.821.807 2.399.597.193 72,35
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 144
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
1931.006.001 Dokumen Iuran 8.679.419.000 6.279.821.807 2.399.597.193 72,35
032 Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan Tahunan Kepada Badan Usaha
4.218.044.000 3.161.621.179 1.056.422.821 74,95
033 Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
1.218.974.000 911.737.868 307.236.132 74,80
034 Monitoring Pembayaran Iuran Badan Usaha
749.349.000 500.117.625 249.231.375 66,74
035 Intensifikasi dan Peningkatan Iuran Badan Usaha
641.203.000 370.045.535 271.157.465 57,71
036 Satuan Pelaksana Tugas ptimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Sektor Hilir Migas T.A. 2015
1.851.849.000 1.336.299.600 515.549.400 72,16
1931.012 Layanan Informasi, Hukum dan Humas 18.636.149.000 10.296.976.361 8.339.172.639 55,25
1931.012.001 Layanan Hukum dan Humas 15.680.109.000 8.304.577.602 7.375.531.398 52,96
036 Penyusunan Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Kegiatan Hilir Migas
750.009.000 328.460.000 421.549.000 43,79
037 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
850.000.000 521.930.000 328.070.000 61,40
038 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM & Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada Stakeholder & Pemda
1.500.000.000 1.198.197.120 301.802.880 79,88
039 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM & Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Melalui Media Cetak, Radio, Digital, Leaflet, Giant Billboard & Running Text
6.500.000.000 3.304.379.000 3.195.621.000 50,84
040 Campaign Pengamanan Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Pengendalian BBM Bersubsidi
1.350.000.000 358.124.996 991.875.004 26,53
041 Iklan Layanan Masyarakat 1.650.000.000 1.097.000.000 553.000.000 66,48
042 Forum Dialog Stakeholder 750.000.000 192.200.000 557.800.000 25,63
043 Kehumasan dan Pameran 1.205.100.000 389.639.300 815.460.700 32,33
044 Penyusunan dan Pencetakan Buku Kinerja, Agenda, Kalender dan Company Profil BPH Migas
725.000.000 709.147.186 15.852.814 97,81
045 Penyusunan dan Pencetakan Majalah Hilir Migas
400.000.000 205.500.000 194.500.000 51,38
1931.012.002 Layanan Informasi 2.956.040.000 1.992.398.759 963.641.241 67,40
029 Pengelolaan Bank Data BPH Migas 687.852.000 349.857.300 337.994.700 50,86
030 Pengelolaan War Room BPH Migas 919.748.000 426.711.459 493.036.541 46,39
031 Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi BPH Migas
1.348.440.000 1.215.830.000 132.610.000 90,17
1931.013 Pemberian Pertimbangan dan Litigasi serta Layanan Pengaduan Hilir
6.077.704.000 2.689.140.600 3.388.563.400 44,25
1931.013.001 Pemberian Pertimbangan dan Litigasi serta Layanan Pengaduan Hilir Migas
6.077.704.000 2.689.140.600 3.388.563.400 44,25
049 Monitoring Pelaksanaan Pasca MoU dgn Pemda Dalam Rangka Pengawasan BBM Bersubsidi & Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
831.408.000 377.795.600 453.612.400 45,44
050 Asistensi Hukum Untuk Masalah Litigasi Atau Non Litigas
2.465.470.000 658.650.000 1.806.820.000 26,71
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 145
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA %
051 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Untuk Kegiatan Usaha Hilir Migas
1.207.526.000 525.466.500 682.059.500 43,52
052 Koordinasi Pengawasan Pendistribusian BBM & Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan Instansi terkait dan Pemda
1.573.300.000 1.127.228.500 446.071.500 71,65
1931.994 Layanan Perkantoran 76.919.107.000 54.202.605.294 22.716.501.706 70,47
1931.994.001 Gaji dan Tunjangan 36.658.340.000 30.180.185.286 6.478.154.714 82,33
066 Belanja Gaji Pegawai Non PNS 36.658.340.000 30.180.185.286 6.478.154.714 82,33
1931.994.002 Penyelenggaraan Operasional Satker 40.260.767.000 24.022.420.008 16.238.346.992 59,67
067 Penambah Daya Tahan Tubuh 396.000.000 296.960.800 99.039.200 74,99
068 Poliklinik/ Obat-obatan 759.000.000 294.539.850 464.460.150 38,81
069 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknisi Lainnya
80.120.000 79.120.000 1.000.000 98,75
070 Perawatan Gedung Kantor 2.343.130.000 1.793.465.898 549.664.102 76,54
071 Perawatan Peralatan Kantor 1.117.470.000 795.536.085 321.933.915 71,19
072 Perawatan Kendaraan Bermotor 1.292.420.000 364.459.836 927.960.164 28,20
073 Biaya Sewa 7.278.000.000 5.002.527.850 2.275.472.150 68,73
074 Perawatan Sarana Gedung 5.641.535.000 4.029.524.182 1.612.010.818 71,43
075 Langganan Daya dan Jasa 4.304.400.000 1.599.119.903 2.705.280.097 37,15
076 Jasa Keamanan dan Kebersihan 3.833.352.000 1.707.014.700 2.126.337.300 44,53
077 Jasa Pos dan Giro/Sertifikat 165.400.000 27.065.410 138.334.590 16,36
078 Rapat Koordinasi 1.283.040.000 547.687.500 735.352.500 42,69
079 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran 1.517.420.000 1.189.440.000 327.980.000 78,39
080 Sewa Jaringan/Leased Line 2.250.000.000 1.035.566.000 1.214.434.000 46,03
081 Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7.449.480.000 5.228.891.994 2.220.588.006 70,19
083 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal 550.000.000 31.500.000 518.500.000 5,73
1931.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
550.000.000 211.999.000 338.001.000 38,55
1931.996.001 tanpa sub output 550.000.000 211.999.000 338.001.000 38,55
011 Pengadaan Peralatan IT 550.000.000 211.999.000 338.001.000 38,55
1931.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7.712.200.000 6.308.660.181 1.403.539.819 81,80
1931.997.001 tanpa sub output 7.712.200.000 6.308.660.181 1.403.539.819 81,80
011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7.712.200.000 6.308.660.181 1.403.539.819 81,80
1931.998 Gedung/Bangunan 1.892.800.000 1.650.972.000 241.828.000 87,22
1931.998.001 tanpa sub output 1.892.800.000 1.650.972.000 241.828.000 87,22
013 Renovasi Ruang Aula 1.892.800.000 1.650.972.000 241.828.000 87,22
1931.999 Output Cadangan 102.890.505.000 102.890.505.000 0,00
1931.999.001 tanpa sub output 102.890.505.000 102.890.505.000 0,00
011 Output Cadangan 102.890.505.000 102.890.505.000 0,00
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 146
BAB VI
P E N U T U P
Laporan Kinerja Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Tahun 2015
merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan tahun
2015 berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
Dari hasil penilaian Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2015, dapat
disimpulkan secara umum Sasaran Strategis (Outcome) yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 dapat dicapai oleh BPH Migas, hal ini
ditunjukan dengan tercapainya 1 program dengan 3 kegiatan dan 5 Sasaran
Strategis (Outcome) yang ditetapkan.
Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi bagi
manajemen dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja BPH Migas pada
tahun 2015 disamping itu juga dapat sebagai acuan kegiatan dan rencana
kinerja dimasa mendatang, yaitu untuk :
1. Meningkatkan evaluasi kinerja dalam penilaian kinerja tahun berikutnya;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya manusia,
dana yang tersedia untuk mencapai tujuan dan Sasaran Strategis
(Outcome) yang ditetapkan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Keuangan dan Instansi terkait lainnya.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 147
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang
menjadi tugas dan fungsi BPH Migas. Laporan ini merupakan akuntabilitas
BPH Migas dalam melaksanakan berbagai macam tugas dan kewajiban.
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2015 ini belum sepenuhnya
sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu diharapkan perlu adanya
penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini agar terwujud transparansi,
obyektif, jujur dan akuntabel.