bab i pendahuluanacehbesarkab.go.id/uploads/renja_diskominfo_2018.pdf · skpd tahun-tahun...

Diskominfo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi

untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) adalah merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

startegis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana

Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi

satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi

pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas

SKPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman

dalam penyusunan RAPBD SKPD yang bersangkutan.

Diskominfo

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 dilakukan dengan berlandaskan kepada

beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung

lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi

Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 27 Tahun 2006 tentang

Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol

Internet;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor

28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk

situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Diskominfo

12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun

2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan misi dan tujuan

dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran

2017.

1.4. Sistematika Renja – SKPD

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja–SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar

tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diskominfo

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Diskominfo

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2017)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar merupakan

SKPD baru yang disahkan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2017 yang sebelumnya

merupakan Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan

Telematika, sebagai pelaksana urusan wajib bukan Pelayanan Dasar Komunikasi

dan Informatika. Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika

telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan tapi banyak diantara program

dan kegiatan yang tidak terealisasikan karena anggaran merupakan perpecahan

dari bidang Dinas Perhubungan sehingga banyak dana yang tidak sesuai dengan

keadaan di lapangan. Disamping itu juga karena Dinas yang baru maka masih

kurangnya SDM yang dibutuhkan, sehubungan dengan itu dapat kami rincikan

realisasi anggaran capaian Kinerja Keuangan sampai triwulan ke tiga adalah

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan-

kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memliliki

nilai realisasi anggaran sebesar 1,5 %.

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional memiliki nilai realisasi sebesar 11%

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan memiliki nilai realisasi sebesar

99,97%

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor memiliki nilai realisasi sebesar 64

%.

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor memiliki nilai realisasi

sebesar 29%.

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor memiliki nilai realisasi sebesar 29 %

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41%

8. Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

memiliki nilai realisasi sebesar 12 %

Diskominfo

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai

realisasi sebesar 31%

10. Penyediaan bahan bacaan dan peratiran perundang-undangan memiliki

nilai realisasi sebesar 30%

11. Penyediaan makan dan minum memiliki nilai realisasi sebesar 30%

12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah memiliki nilai


Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai realisasi

anggaran program sebesar 26 %.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana terdiri dari kegiatan-

kegiatan, antara lain :

a) Pembangunan Gedung Kantor memiliki nilai realisasi sebesar 0%

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan memiliki nilai realisasi

sebesar 39 %

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional memiliki nilai

realisasi sebesar 30 %


anggaran program sebesar 35 %.

3. Program Penigkatan Disiplin Aparatur terdiri dari kegiatan-kegiatan,

antara lain :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkpannya memilik nilai


Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai

realisasi anggaran program sebesar 84 %.

4. Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari

kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatiahn Formal memilik nilai realisasi sebesar 0%


realisasi anggaran program sebesar 0 %.

Diskominfo

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian

Kinerja dan Keuangan terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD memilik nilai realisasi sebesar 19%


realisasi anggaran program sebesar 19 %

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi

memiliki nilai realisasi sebesar 78 %

b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi memiliki nilai realisasi sebesar 0 %

c. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

Informasi memiliki nilai realisasi sebesar 72 %


anggaran program sebesar 75 %

7. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan

Informasi terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi memiliki

nilai realisasi sebesar 27 %



8. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa terdiri dari kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah memiliki nilai


b. Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki nilai


c. Penyebarluasan yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat memiliki

nilai realisasi sebesar 13 %



Diskominfo

2.2 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2017 (berjalan)

dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kominfo telah berlangsung cukup

baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di

pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalan

yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi,

diantaranya :

1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana

dan prasarana yang memadai.

2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkungan kominfo

sendiri maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Aceh Besar

sehingga program tidak berjlan sebagaimana diharapkan.

3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini belum seperti diharapkan karena

hubungan antara pemerintah dengan publik, stecholder bahkan sesama

intsasi pemerintah belum berjalan dengan maksimal.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi

skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan

panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu

peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media

teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan

memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang,

menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas

sektoral, melalui sumber daya manusia dan metode komunikasi, pemanfaatan

informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan

teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi

tidak hanya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi saja, tetapi juga ada

pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Besar.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang

terintegrasi dan mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus

Diskominfo

bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik

adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam

mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa

pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di

lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan

pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi

Informasi di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna

mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan,

sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan

perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal –hal tersebut merupakan

tantangan bagi pengembangan TI di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan

upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT

Kabupaten Aceh Besar yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang

Professional Berbasis Teknologi Informasi Modern (Cyber City).

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bidang komunikasi dan

Informatika Kabupaten Aceh Besar dari sisi internal antara lain: tersedianya

Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana, tersedianya

tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari

sisi eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap

bidang kominfo, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public berbasis

teknologi informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi,dan

kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun

isu-isu strategisnya antara lain adalah:

Keterbukaan informasi publik;

Komitmen terhadap e-goverment

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan tahun 2017 adalah ;

Diskominfo

1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik

baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu,biaya,dan administrasi.

2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

3. Peningkatan diseminasi program pembangunan Pemerintah Daerah dan

layanan publik yang diberikan.

4. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan TIK.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor

15 Tahun 2017, maka Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula merupakan

bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika berubah

struktur organisasinya menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika. Terkait hal

tersebut, terdapat sedikit perbedaan antara rencana awal pada RPJMD dengan

realisasi kegiatan yang tertuang pada Renja SKPD tahun 2017. Selain itu, nampak

pula penganggaran program dan kegiatan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Namun demikian, sudah ada kesesuaian program dan kegiatan antara

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017 dengan Rencana Kerja SKPD

Tahun 2018. Adapun hasil review terhadap RKPD Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Total dana pada RKPD adalah sebesar Rp. 1.527.270.000,-

B. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Total dana pada RKPD adalah sebesar Rp. 2.650.000.000

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Total dana pada RKPD adalah sebesar Rp. 22.400.000

D. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Total dana pada RKPD adalah sebesar Rp. 53.000.000,-

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Total dana pada RKPD adalah sebesar Rp. 9.545.000

Diskominfo

F. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Total Dana pada RKPD adalah sebesar Rp. 429.625.000

G. Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi


H. Program kerjasama dan informasi media massa


Diskominfo

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) adalah : Penciptaan layanan pos dan telematika yang efisien

dan modern untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi

(knowledge based society), Pengembangan e-Procurement, Pengembangan dan

penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan e-government.

Sebagai Leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, kementerian

Komunikasi dan Informatika dalam renstra tahun 2015-2019 akan berfokus

membangun sektor komunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi

dan Government Publik Relation.

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, diarahkan pada perwujudan

penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan

menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan

yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya

saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi

inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam

meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh

penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat

kabar/majalah, media tradisional, internet, dan media komunikasi dan informatika

yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin

penyelenggaraannya.

Program Pemerintah pada Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)

yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas

teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan

elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). LPSE

menyelenggarakan layanan e-pengadaan menggunakan aplikasi SPSE (Sistem

Diskominfo

Pengadaan Secara Elektronik). SPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang

dikembangkan oleh Direktorat E-Procurement -LKPP untuk digunakan oleh LPSE

di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan

semangat efisiensi) nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi; baik lisensi

SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan

oleh LKPP bekerja sama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem

audit

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tertuang dalam visi

Dinas Komunikasi dn Informatika yaitu "TERWUJUDNYA ACEH BESAR

YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DALAM SYARIAH

ISLAM". Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dengan mengacu

pada misi ke satu Pemerintah Provinsi Aceh yaitu : “Terwujudnya Aceh Besar

Cyber City Berbasis Komunitas” yang dititik beratkan untuk mewujudkan

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata

pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan

publik.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan

menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis

teknologi informasi.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan

teknologi informasi dan komunikasi Meningkatkan kualitas sistem aplikasi

yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan

3. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi

informasi berbasis potensi lokal

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi

informasi dan komunikasi.

Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan

Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika dan urusan

Pemerintahan Daerah dibidang Persandian. Dalam hal ini Dinas komunikasi dan

Informatika berperan dalam pencapaian visi Kepala daerah melalui misi ke empat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Aceh Besar terpilih tahun

2017 – 2022 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapan tersebut di atas, maka

dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya.

Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai

merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi

dan Informatika dan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian. Adapun

tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan SKPD.

2. Meningkatnya pelayanan Komunikasi dan Informasi

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan SKPD

2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Pelaporan yang

Berkualitas

3. Meningkatnya komunikasi dan informasi Pembangunan Daerah

4. Meningkatnya infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi

5. Meningkatnya keamanan sistem persandian

6. Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan berubahnya struktur Organisasi Bidang Komunikasi dan

Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika maka Dinas komunikasi

dan Informatika melaksankan tiga urusan yaitu Urusan komunikasi dan

informatika dan Persasndian.

Namun demikian, pada tahun 2017 untuk urusan persandian belum

dianggarkan kegiatan tersendiri, karena mengacu pada tahun sebelumnya bahwa

Diskominfo

urusan persandian kegiatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya, selama proses penyesuaian kegiatan pada urusan persandian,

maka anggaran seperti Perjalanan Dinas, maupun pemeliharaan alat akan melekat

pada kegiatan di secretariat Dinas Kominfo. Adapun program dan kegiatan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran.

Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp.

1.527.270.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

sebesar 95%.

2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2.650.000.000 dengan keluaran yang diharapkan adalah

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar

80%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya


22.400.000 dengan keluaran yang diharapkan adalah jumlah

pakaian dinas yang diadakan sebanyak 36 stel.

4. Program Penigkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan.

Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.545.000

dengan keluaran yang diharapkan adalah jumlah laporan yang tepat

waktu sebanyak 5 jenis laporan.

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa.

Diskominfo

Adapun masukan dana Program ini adalah sebesar Rp. 429.625.000

dengan keluaran yang diharapkan adalah 85 %

6. Program Peningkatan Kapaitas Sumber Daya Aparatur

Adapun masukan dana Program ini adalah sebesar Rp. 53.000.000,-


7. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi



8. Program Kerjasama dan Informasi Media Massa



Diskominfo

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 ini sebagai

acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan

ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung

pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja

yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban

dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan

kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat

dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan.

Aceh Besar, Oktober 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

KABUPATEN ACEH BESAR

Rasidi,Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19601231 198603 1 526

bab i pendahuluanacehbesarkab.go.id/uploads/renja_diskominfo_2018.pdf · skpd tahun-tahun...

Documents