bab i p e n d a h u l u a n - bkad.bantulkab.go.id · melaksanakan tata naskah dinas, humas ......

1

CAPAIAN TRIWULAN I i i 2012

BAB I

P E N D A H U L U A N

I. GAMBARAN UMUM

Pada saat ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul sebagai salah satu institusi pemerintahan diharapkan

mempunyai kinerja sesuai dengan bidang kewenangannya yaitu dalam

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan

dapat mengarah kepada perwujudan pada konsep good governance. Oleh

karena itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dituntut pula untuk mewujudkan kinerja yang

transparan, akuntabel dan berpihak terhadap kepentngan rakyat serta

mempunyai sifat efisiensi dan efektif.

Akuntabilitas publik merupakan kunci utama dalam pelaksanaan otonomi

daerah dan desentralisasi. Oleh karena untuk mendukung terwujudnya

akuntabilitas publik maka dilaksanakan pengelolaan dana public (public

money) yang mendasarkan pada value for money dan pengelolaan aset

daerah secara optimal. Untuk itu diperlukan adanya Sistem Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang berorientasi pada kinerja. Sehingga akan

mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah Kabupaten

Bantul.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang dinikmati

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, membuka jalan bagi pemerintah

daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Kemunculan Undang-Undang No. 32 dan 33

Tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,

paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik

2


(public oriented) dengan tetap berdasarkan kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa manajemen pengelolaan

keuangan dan aset daerah berfungsi sebagai pedoman keseluruhan

gerak/langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi

efektifitas serta optimalisasi dalam mendorong pembangunan daerah. Atas

dasar maksud tersebut, telah dibentuk institusi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang

bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang menyangkut aspek

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah

satu institusi pemerintahan juga melaksanakan manajemen pemerintahan

kabupaten yang bersifat otonom.

Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul disusun dengan tetap mencerminkan

kondisi dan situasi yang selaras dengan bidang kewenangan yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai daerah otonom.

II. DASAR PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pada bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi

daerah berdasar Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berlandaskan

pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3


2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten

Bantul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

16 Tahun 2007 tentang Pembetukan Organisasi Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan

unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan asset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dengan melaksanakan

urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Adapun Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80

Tahun 2011.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011

tentang Perbahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di

4


Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai susunan

organisasi sebagai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam

bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Program; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas :

a. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;

b. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan

c. Seksi Penetapan.

4. Bidang Penagihan, terdiri atas :

a. Seksi Penagihan dan Piutang;

b. Seksi Keberatan; dan

c. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.

5. Bidang Anggaran, terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan Anggaran; dan

b. Seksi Pengendalian Anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

a. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan

b. Seksi Belanja Langsung.

7. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

a. Seksi Pembukuan; dan

b. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.

8. Bidang Aset, terdiri dari :

a. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;

b. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan

c. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian.

5


5

CAPAIAN TRIWULAN IIi 2012

BAB II

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

II.1 TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun

2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pasal 31

ayat (1) disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh

Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ayat (2) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan

tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset.

Sedang dalam ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai fungsi yang diatur

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

aset;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang pengelolaan keuangan dan aset;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan

dan aset;

d. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

6


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 80 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan;

b. Menyiapkan bahan kerja;

c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran

kegiatan sekretariat;

d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis semua bidang;

e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

rencana anggaran dan belanja kegiatan semua bidang;

f. Mengkoordinasikan semua bidang dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas dinas;

g. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan

dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai,

monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan

tatalaksana;

h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan naskah dinas,

kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta

perpustakaan dinas;

i. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

7


j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai bidang

tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas



c. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan

dengan pelaksanaan dinas;

d. Melaksanakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan,

kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

e. Mengelola kebersihan, ketertiban, keamanan ruanh kerja serta

lingkungan kerja Dinas;

f. Menyimpan, mendistribusikan dan memelihara barang dinas;

g. Memelihara kendaraan dinas;

h. Melaksanakan adminsitrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf

di lingkungan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas;

i. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

j. Menghimpun, menelaah dan mendolumentasikan peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian;

k. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;

l. Melaksanakan administrasi kepegawaian;

m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

8


o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :



c. Menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklarifikasi dan

mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan program dan kegiatan dinas;

d. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan program dan

kegiatan dinas;

e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, Kebijakan Umum

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD;

f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM);

g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang;

h. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan


i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

9


k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :



c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai;

d. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai SAP;

e. Mengkoordinasikan penyusunan DPA;

f. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan

pelaporan pajak;

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan aset;

i. Mengusulkan penghapusan BMD;

j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang usahanya;

l. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas



c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak

daerah sesuai bidangnya;

10


d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pendaftaran,

penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah;

e. Menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah;

f. Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan

daerah;

g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil

penerimaan pendapatan daerah;

h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;



tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pendataaan, Pendaftaran dan Pelayanan mempunyai tugas :



c. Melaksanakan pengamatan potensi pajak daerah, pendataan objek

subjek pajak, penilaian pajak dalam rangka ekstensifikasi pajak

daerah;

d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan data dasar

pendapatan daerah;

e. Menyusun data dasar perkembangan subjek dan objek pajak

daerah;

f. Memproses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

kepada wajib pajak daerah;

g. Menerima dan meneliti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat

11


Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak daerah

beserta dokumen pendukungnya;

h. Memproses dan menyampaikan surat peringatan/teguran kepada

wajib pajak daerah yang belum mengirimkan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;

i. Memproses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak

Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan sumber-sumber

pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan

lain yang sah;

k. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak

dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;

l. Mendokumentasikan berkas layanan pajak daerah;






tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas :



c. Melaksanakan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah;

12


d. Menyusun data base subjek dan objek pajak daerah;

e. Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan dan

ketidaksesuaian data pajak daerah;

f. Melaksanakan koordinasi dan pengolahan data dalam rangka

perhitungan perolehan pendapatan asli daerah;

g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengolahan data

pendapatan daerah;

h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, bagi hasil pajak

dan dana perimbangan;

i. Menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi;

j. Menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi bagi

hasil pajak;

k. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


m. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

o. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Penetapan mempunyai tugas :



c. Menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;

d. Menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

e. Memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD);

f. Melaksanakan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

13


g. Melaksanakan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;

h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Penagihan mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penagihan,

piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding,

pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang

pajak daerah;

d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan, piutang,

pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian

operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

e. Menindaklanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan

surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;

f. Menyelenggarakan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan

piutang, penundaaan pembayaran, angsuran tunggakan,

pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian

operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan,

pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;


14




tugasnya;




tugasnya; dan


Seksi Penagihan dan Piutang mempunyai tugas :



c. Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah;

d. Melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penundaan

pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;

e. Menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak;

f. Menyiapkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui

batas akhir pembayaran;

g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak

daerah;





tugasnya;


tugasnya; dan


15


Seksi Keberatan mempunyai tugas :



c. Memproses permohonan pengurangan/keringanan pajak daerah;

d. Memproses permohonan keberatan dan banding atas materi

penetapan pajak daerah;

e. Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap

permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan

banding pajak daerah;

f. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

g. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasional,

pemeriksaan dan penindakan;

d. Memproses permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian

pembayaran pajak daerah;

e. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan

pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;

f. Melaksanakan pemeriksaan pembukuan, pelaporan dan

penyetoran pajak dan retribusi daerah;

16


g. Menyusun laporan hasil pemeriksaan subjek dan objek pajak

daerah secara berkala;

h. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran pajak daerah;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;

j. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah;

k. Menyiapkan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan

dan pengendalian retribusi daerah;

l. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Anggaran mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

d. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah;

e. Mengkoordinasikan penyusunan APBD dan perubahan APBD.

f. Menerbitkan DPA , DPPA-SKPD, dan SPD;

g. Menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga

Barang dan Jasa (SHBJ);

h. Menyusun manajemen anggaran kas;

i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran rencana pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

j. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

17




tugasnya;

l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan



tugasnya; dan


Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan APBD dan

perubahan APBD;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD;

e. Menyiapkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);

f. Menyusun APBD dan perubahan APBD;

g. Menyusun standarisasi harga barang dan jasa daerah;






tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :


18



c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah;

d. Menyiapkan bahan penyusunan manajemen anggaran kas;

e. Menyiapkan bahan penerbitan DPA dan DPPA-SKPD;

f. Menyiapkan bahan penerbitan SPD;

g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran rencana

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);






tugasnya;


tugasnya; dan


Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

perbendaharaan;

d. Menyelenggarakan kebijakan manajemen investasi;

e. Menyelenggarakan penerbitan SP2D;

f. Menyelenggarakan pengendalian pencairan APBD;

g. Menyelenggarakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan;




19




tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas:



c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung;

d. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji;

e. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung;

f. Melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung;

g. Memproses penerbitan SP2D belanja tidak langsung;

h. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak

langsung;

i. Melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran

Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan

Perumahan (Taperum);

j. Melaksanakan sistem informasi gaji;

k. Memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun;

l. Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;




20




tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung

d. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

daerah yang berkaitan dengan belanja langsung;

e. Melaksanakan pengujian SPM belanja langsung;

f. Memproses penerbitan SP2D belanja langsung;

g. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung;

h. Melaksanakan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung;

i. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;





tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan


Bidang Akuntansi mempunyai tugas :



21


c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

akuntansi;

d. Menyelenggarakan penatausahaan pendapatan, belanja dan

pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;

e. Mengkoordinasikan laporan keuangan SKPD dan tugas

pembantuan;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyusunan

neraca.

g. Menyelenggarakan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;

h. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan selain kas;

i. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;





tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pembukuan mempunyai tugas:



c. Melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan

pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;

d. Melaksanakan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran

dari kas daerah;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan

neraca;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana

tugas pembantuan;

22


g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan




tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan

keuangan daerah;

d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan semesteran;

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca daerah;

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan

laporan alur kas;

h. Menyusun naskah pengantar penyampaian laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

i. Menyiapkan bahan informasi keuangan daerah;

j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan APBD;

l. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

23


o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Aset mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan, pedoman sistem dan prosedur

pengelolaan aset dan petunjuk sistem dan prosedur

penatausahaan persediaan teknis di bidang pengelolaan BMD;

d. Menyelenggarakan pengelolaan BMD;

e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pengelolaan BMD;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pengeloaan BMD;

g. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan




tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas:



c. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BMD;

d. Melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas

seluruh BMD;

e. Menyusun buku induk inventaris dan rekapitulasi BMD;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan

inventarisasi dan mekanisme penghapusan BMD;

24


g. Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data rencana

penghapusan dan pemindahtanganan BMD;

h. Menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan

pemindahtanganan BMD;

i. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, verifikasi

penyerahan hasil pengadaaan BMD dari SKPD;

j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


l. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian,

optimalisasi dan pemeliharaan BMD;

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan BMD sesuai dengan

peraturan yang berlaku;

f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

g. Melaksanakan penatausahaan BMD hasil pengadaan dan

penerimaan hibah;

h. Melaksanakan penyimpanan, penyaluran, penggunaan,

pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan BMD;


25






tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah (RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah (DKPBMD) dari masing-masing SKPD;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pengelolaan BMD;

e. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana prasarana

kerja;

f. Menyusun rekapitulasi mutasi BMD dan laporan pengguna

barang, serta pemeliharaan BMD dari masing-masing SKPD secara

berkala;

g. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pada pengurus barang dan penyimpanan barang di SKPD;

h. Menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan

barang atau sebutan lainnya;




26




tugasnya;


tugasnya; dan


Berdasarkan tugas, tata kerja dan fungsi sebagaimana telah diuaraikan

sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul juga sebagai Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

mempunyai 2 (dua) peran yaitu selaku Pengguna Anggaran/Barang

dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

II.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul, dengan bagan susunan organisasi yaitu sebagai

berikut :

27


Kelompok Jabatan

Fungsional

Kepala Dinas

UPT

Seksi

Penetapan

Bidang Pendaftaran dan

Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan

Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi

Pendapatan

Seksi Pengendalian Operasional,

Pemeriksaan dan Penindakan

Bidang

Penagihan

Seksi Penagihan

dan Piutang

Seksi Keberatan

Bidang

Anggaran

Seksi Perencanaan

Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Bidang

Perbendaharaan

Seksi Belanja Tidak

Langsung

Seksi Belanja

Langsung

Bidang Akuntansi

Seksi

Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi

& Penghapusan

Seksi Penilaian &

Optimalisasi

Seksi Pengolahan

data dan Pengendalian

Sekretariat

Sub Bagian

Umum

Sub Bagian

Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

28


II.3 SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA KERJA

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul merupakan institusi yang dibentuk dengan menggabungkan 3

(tiga) instansi yaitu Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. Demikian juga untuk sumber

daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

merupakan gabungan dari sumber daya, sarana dan prasarana yang

terdapat pada Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul serta terdapat penambahan

sumber daya manusia yang berasal dari luar ke 3 (tiga) instansi

tersebut dan sarana prasarana melalui pengadaan yang dilaksanakan.

Sampai tahun 2012 sebagai gambaran umum kondisi sumber daya

manusia, sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 sebanyak 119

orang. Adapun kondisi kepegawaian Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat

dilihat sebagai berikut :

29


a. Berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri :

Komposisi PNS Berdasarkan

Jenjang Pendidikan

No Jenjang

Pendidikan Orang

1 2 3

1 S 2 10

2 S 1 39

3 Diploma 10

4 SMEA 11

5 SMKTA 4

6 SMK 3

7 SMA 21

8 SMP 4

9 SD 2

J u m l a h 104

2. Berdasarkan golongan ruang terdiri :

Komposisi PNS Berdasarkan

Golongan Ruang

No Golongan Ruang Orang

1 2 3

1 IV/b 1

2 IV/a 3

30


3 III/d 10

4 III/c 8

5 III/b 37

6 III/a 25

7 II/d 8

8 II/c 7

9 II/b 4

10 II/a 8

11 I/d 2

12 I/c 1

13 I/b 1

9 I/a 1

J u m l a h 119

3. Berdasarkan pendidikan dan pelatihan penjenjangan

Pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul yang telah mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Penjenjangan sebanyak 12 pegawai.

4. Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17

Tahun 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul terdapat 26 jabatan

struktural dengan perincian yaitu sebagai berikut :

31


a. Eselon II sebanyak 1 jabatan struktural

b. Eselon III sebanyak 7 jabatan struktural

c. Eselon IV sebanyak 18 jabatan struktural.

Keadaan jabatan struktural pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

yaitu sebagai berikut :

Rr

32


Tabel 2.1

KEADAAN JABATAN STRUKTURAL

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NO NAMA NIP

PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

1 2 3 4 5 6

1 Drs. Trisaktiyana, M.Si 19660219 199303 1 005 IV/b 1-Oct-11 Kepala DPPKAD Kab. Bantul

2 Ari Purwaningsih, S.E, M.Si 19681109 199008 2 001 IV/a 1-Oct-09 Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul

3 Drs. R. Moelyosubagio, M.Si 19620730 199603 1 002 IV/a 1-Oct-09 Kepala Bidang Belanja DPPKAD Kab. Bantul

4 Suyono, S.E 19661120 199403 1 008 IV/a 1-Oct-10 Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Bantul

5 Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H, MM 19691112 199603 2 003 III/d 1-Apr-08 Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul

6 Sujarwo, S.E 19710827 199703 1 005 III/d 1-Apr-09 Kepala Bidang Aset DPPKAD Kab. Bantul

7 M. Anas Jauhari, S.E 19720212 199803 1 011 III/d 1-Apr-10 Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul

8 Drs. Trisna Manurung, M.Si 19711230 199603 1 002 III/c 1-Oct-08 Kepala Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

Rr

33


NO NAMA NIP

PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

1 2 3 4 5 6

9 Andus Sarwana, S.H 19670314 199403 1 009 III/d 1-Apr-06 Kepala Seksi Penilaian dan Optimalisasi pada Bidang Aset DPPKAD

Kab. Bantul

10 Ani Suryani, S.E 19700302 199603 2 002 III/d 1-Apr-08 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat DPPKAD Kab.

Bantul

11 Indrijati, S.E 19680122 199703 2 003 III/d 1-Apr-09 Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat DPPKAD Kab. Bantul

12 Niken Iriani, S.IP 19600527 198603 2 007

III/d 1-Apr-10

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset

DPPKAD Kab. Bantul

13 Arum Bidayati, S.IP, MPA 19691205 199803 2 004

III/d 1-Apr-10

Kepala Seksi Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan

DPPKAD Kab. Bantul

14 Jugo N Subarkah, S.E, M.Si 19730826 199903 1 005

III/d 1-Apr-11

Kepala Seksi Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran DPPKAD

Kab. Bantul

15 Yunis Marlina Nasution, S.E, M.Ec.Dev 19740314 199903 2 005

III/d 1-Apr-11

Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan

DPPKAD Kab. Bantul

16 Dewi Nurharjanti, S.E 19720629 200003 2 003

III/c 1-Apr-08

Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan pada Bidang Aset

DPPKAD Kab. Bantul

17 Muhammad Baried, S.Sos 19691031 199102 1 001

III/c 1-Oct-08

Kepala Seksi Penagihan dan Piutang pada Bidang Penagihan DPPKAD

Kab. Bantul

Rr

34


NO NAMA NIP

PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

1 2 3 4 5 6

18 Sugeng Prihatin, S.H 19621217 199003 1 009 III/c 1-Apr-10 Kepala Seksi Verifikasi, Informasi dan Pelayanan pada Bidang

Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul

19 Mulyatmi, S.E 19640731 198603 2 001

III/c 1-Oct-10 Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat DPPKAD Kab. Bantul

20 Nurhidayati, S.E 19700306 199503 2 002

III/c 1-Oct-11 Kepala Seksi Pembukuan pada Bidang Akuntansi DPPKAD Kab.

Bantul

21 Ramiyana, S.IP 19680208 199203 1 008

III/c 1-Oct-11

Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang

Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul

22 Unik Prastiwi Yudiari, S.E 19721207 199503 2 002

III/c 1-Oct-11 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Laporan pada Bidang Akuntansi

DPPKAD Kab. Bantul

23 R. Surana Nugraha, A.Md 19690329 199303 1 004 III/b 1-Apr-08 Kepala Seksi Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran DPPKAD

Kab. Bantul

24 Jonet Rohmanyu, S.E, MSE 19690616 199402 1 001

III/b 1-Oct-09 Kepala Seksi Keberatan pada Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

Rr

35


NO NAMA NIP

PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

1 2 3 4 5 6

25 Ambar Sutadi, S.H 19730731 199402 1 002

III/b 1-Oct-09

Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan

DPPKAD Kab. Bantul

26 Anggit Nur Hidayat, S.H, M.AP 19780918 199803 1 004 III/b 1-Oct-09 Kepala Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan

Penindakan pada Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

Rr

36


2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan

tahun 2011 sarana dan prasarana yang berupa perlengkapan dan

peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel

PERLENGKAPAN & PERALATAN

KANTOR

No Perlengkapan dan Peralatan

Kantor Jumlah (Unit)

1 Kursi 2

2 Kursi Biro 6

3 Kursi Rapat 189

4 Kursi Busa 3

5 Kursi dengan tangan 5

6 Kursi Kayu 55

7 Kursi Lipat 13

8 Kursi Putar 7

9 Kursi Rotan 120

10 Kursi Busa 7

11 Kursi Spon 6

12 Kursi Spon Tangan 6

13 Kursi Tunggu 8

14 Meja Biro 15

15 Meja 1/2 biro 38

16 Meja bundar 1

17 Meja Counter 2

18 Meja Formulir 4

19 Meja Kayu 100

Rr

37


20 Meja Komputer 40

21 Meja Kursi Tamu 2

22 Meja Tamu 7

23 Meja Rapat 43

24 Meja Telepon 4

25 Mesin Ketik 19

26 Monitor 7

27 Server 4

28 Komputer 42

29 Laptop 11

30 Note Book 2

31 LCD Proyektor 2

32 Lemari Es 3

33 Lemari Kecil 1

34 Mega phone 1

35 AC 6

36 Almari Besi 8

37 Almari Kaca 3

38 Almari Kayu 12

39 Almari Sorok 1

40 Brankas 8

41 Camera 3

42 Handycam 1

43 Cash Box 1

44 Dingklik Panjang 5

45 Dingklik Bundar 2

46 Dispencer 3

47 Faximilie 1

48 Filling Cabinet 30

49 Genset 1

50 Gerenda 1

51 Hub 1

52 Jam Dinding 10

Rr

38


53 Kenap 1

54 Kipas Angin 7

55 Papan Rekap PBB 1

56 Perforator Duduk 1

57 Perforator Tangan 1

58 Power Suplay 2

59 Printer 53

60 Proyektor Light/OHP 1

61 Radio Tape 1

62 Rak Besi 7

63 Rak Kayu 17

64 Rak Kayu Kaca 3

65 Rak Telepon 1

66 Skat Ruangan 4

67 Sound System 1

68 Stabilizer 16

69 Swicth 1

70 Tangga 1

71 Telepon 18

72 Televisi 6

73 Wadrobe 1

74 White Board 6

75 Wireless 3

76 LCD 1

Disamping peralatan dan perlengkapan kantor seperti pada tabel

diatas juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional

yaitu pada tabel dibawah ini :

Rr

39


Tabel

Sarana Mobilitas

No Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah (Unit)

1 Kendaraan Dinas R4 4

2 Kendaraan Dinas R2 42

40

CAPAIAN TRIWULAN III 2012

BAB III

REALISASI KEGIATAN

Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul telah merencanakan melaksanakan kegiatan yang mencakup 75

(tujuh puluh sembilan) kegiatan sebagai penjabaran dari 8 (delapan) program untuk

mewujudkan 8 sasaran stratejik dengan ketersediaan jumlah anggaran belanja

langsung sebesar Rp 21.454.160.336,00. Sedang anggaran yang dialokasikan tidak

berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau belanja

tidak langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul sebesar Rp 19.512.105.900,00 terdiri dari :

1. Belanja Gaji dan tunjangan sebesar Rp 5.461.415.000,00

2. Iuran ASKES PP 28 sebesar Rp 11.618.965.000,00

3. Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 1.400.000.000,00

4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 641.806.900,00

5. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp 389.919.000,00

Dengan demikian total anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul pada tahun ini sebesar Rp 40.966.266.236,00 dan

sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp 23.572.321.798,00 atau sebesar

57,54% terdiri dari :

1. Belanja Langsung sebesar Rp 11.985.783.171,00

41


2. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.586.538.627,00

terdiri dari :



3. Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 494.854.830,00



Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul sampai triwulan III, dimana kegiatan-kegiatan

tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat, Bagian Anggaran, Bagian Belanja, Bagian

Akuntansi, Bagian Aset , Bagian Penetapan dan Pendaftaran, dan Bagian Penagihan

sesuai dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut selaras dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dengan melihat indikator masukan, keluaran dan hasil sampai

dengan triwulan III adalah sebagai berikut :

I. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

SEKRETARIAT

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat pada umumnya memberi

fasilitasi dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas

42


Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul secara

keseluruhan yaitu pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah sesuai dengan ketugasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung sampai dengan

triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketatausahaan

Kegiatan pada bidang ketatausahaan merupakan kegiatan yang bersifat tidak

langsung membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas


Sampai dengan triwulan III pelaksanaan kegiatan pada bidang ketatausahaan

adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Jml

Pegawai

Jenis Kelamin Pangkat Golongan Tingkat Pendidikan

Laki-

laki Wanita I II III IV SD SLTP SLTA SARMUD S I S 2 S3

131 84 48 4 32 90 5 1 4 56 11 49 11 -

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang telah

dilaksanakan pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan

43


Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang berjumlah 131 pegawai

sesuai dengan beban tanggungjawab yang diembannya telah dianggarkan

belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp 5.461.415.000,00 sampai dengan triwulan

III tahun 2012 telah terealisasi belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp

4.090.508.050,00 atau terserap sebesar 74,90% dengan rincian yaitu sebagai

berikut :

1. Gaji Pokok sebesar Rp 3.141.143.560,00

2. Tunjangan Keluarga sebesar Rp 288.683.383,00

3. Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp 189.730.000,00

4. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp 187.690.000,00

5. Tunjangan Beras sebesar Rp 185.968.000,00

6. Tunjangan PPH sebesar Rp 97.235.049,00

7. Tunjangan Pembulatan sebesar Rp 58.058,00

Iuran Asuransi Kesehatan PP 28 yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diperuntukkan

untuk seluruh PNS/CPNS yang tersebar pada seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul dengan total anggaran pada tahun ini sebesar

Rp 11.618.965.000,00, sampai dengan triwulan III telah direalisasikan melalui

penyetoran kepada PT ASKES sebesar Rp 6.900.033.147,00 atau terserap

sebesar 59,39%.

44


b. Keadaan Jabatan Struktural

NO NAMA NIP PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

1 Ir. Fenty Yusdayati,M.T 19670403 199403 2 008 IV/b 5-Mar-12 Kepala DPPKAD

2 Ari Purwaningsih, S.E, M.Si 19681109 199008 2 001 IV/a 2-Jan-12 Sekretaris

3 Drs. R. Moelyosubagio, M.Si 19620730 199603 1 002 IV/a 2-Jan-12 Ka. Bidang Perbendaharaan DPPKAD

4 Suyono, S.E 19661120 199403 1 008 IV/a 2-Jan-12 Ka.Bidang Anggaran DPPKAD

5 Sujarwo, S.E 19710827 199703 1 005 III/d 2-Jan-12 Ka. Bidang Aset DPPKAD

6 M . Anas jauhari,S.E 19720212 199803 1 011 III/d 2-Jan-12 Ka. Bidang Akuntansi DPPKAD

7 Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H, MM

19691112 199603 2 003 III/d 2-Jan-12 Ka. Bidang Penetapan dan Pendaftaran DPPKAD

8 Drs. Trisna Manurung, M.Si 19711230 199603 1 002 III/c 2-Jan-12 Ka. Bidang Penagihan DPPKAD

9 Andus Sarwana, S.H 19670314 199403 1 009 III/d 2-Jan-12 Kasie Penilaian dan Optimalisasi pada Bid. Aset

10 Ani Suryani, S.E 19700302 199603 2 002 III/d 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Keuangan dan Aset DPPKAD

11 Indrijati, S.E 19680122 199703 2 003 III/d 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Program Sekretariat DPPKAD

12 Niken Iriani, S.IP 19600527 198603 2 007 III/d 2-Jan-12 Kasiei Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset DPPKAD

13 Arum Bidayati, S.IP, MPA 19691205 199803 2 004 III/d 2-Jan-12 Kasie Belanja Langsung pada Bid. Perbendaharaan

45


NO NAMA NIP PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

14 Jugo Noor Subarkah, S.E, M.Si 19730826 199903 1 005 III/d 2-Jan-12 Kasie Pengendalian Anggaran pada bidang Anngaran DPPKAD

15 Nurhidayati, S.E 19700306 199503 2 002 III/c 2-Jan-12 Kasie Pembukuan pada Bid. Akuntansi

16 Ramiyana, S.IP 19680208 199203 1 008 III/c 2-Jan-12

Kasie Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD

17 R. Surana Nugraha, A.Md 19690329 199303 1 004 III/c 2-Jan-12 Kasie Perencanaan Anggaran pada Bid. Anggaran

18 Yunis Marlina Nasution, S.E, M.Ec.Dev

19740314 199903 2 005 III/d 2-Jan-12 Kasie Belanja Tidak Langsung pada Bid. Perbendaharaan

19 Dewi Nurharjanti, S.E 19720629 200003 2 003 III/c 2-Jan-12 Kasie Inventaris dan Penghapusan pada Bid. Aset

20 Muhammad Baried, S.Sos 19691031 199102 1 001 III/c 2-Jan-12 Kasie Penagihan dan Piutang pada Bidang Penagihan DPPKAD

21 Sugeng Prihatin, S.H 19621217 199003 1 009 III/c 2-Jan-12

Kasie Verifikasi dan Informasi Pendapatan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD

22 Mulyatmi, S.E 19640731 198603 2 001 III/c 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Umum Sekretariat DPPKAD

23 Unik Prastiwi Yudiari, S.E 19721207 199503 2 002 III/c 2-Jan-12 Kasie Pengolahan Data dan Laporan pada Bid. Akuntansi

24 Jonet Rohmanyu, S.E, M.S.E 19690616 199402 1 001 III/b 2-Jan-12 Kasie Keberatan pada Bidang Penagihan DPPKAD

25 Ambar Sutadi, S.H 19730731 199402 1 002 III/b 2-Jan-12 Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD

46


NO NAMA NIP PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

26 Anggit Nur Hidayat, S.H, M.AP 19780918 199803 1 004 III/b 2-Jan-12

Kasie Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan pada Bidang Penagihan DPPKAD

47


b. Masuk / Mutasi / Promosi / Pensiun struktural dan fungsional

No N a m a NIP. Jabatan

Pangkat/Gol Ket. Struktural

Fungsional

Staf

1 Trimulyonohadi 19601213 198810 1 001

- - Bid.

Penagihan

Penata Muda Tk. I,III/b

Meninggal, 2 Juli 2012

2 Unik Prastiwi Yudiari, S.E

19721207 199503 2 002 Kasie Pengolahan Data dan Laporan pada Bid. Akuntansi

- Penata,III/c

Mutasi ke RSUD P Senopati 1 Juli 2012

3 Sri Ambarwati,S.E 19701005 199203 2 011 Kasie Pengolahan Data dan Laporan pada Bid. Akuntansi

Penata Muda Tk I,III/b

Mutasi dari Bag. umum per 1 Juli 2012

48


Selain pada bidang ketatausahaan, Sekretariat juga melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang bersifat langsung guna untuk mewujudkan sistem kerja yang

lebih baik dengan didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta SDM yang

berkualitas dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, pokok

dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul yaitu melalui program dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

I. Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor

7. Penyediaan Peralatan RT

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12. Penyediaan Jasa Keamanan

49


II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

III. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Laporan Capaian

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

IV. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan

Daerah

2. Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah

3. Penyusunan SOP

4. Pengelolaan SIMKEUDA

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat sampai dengan

triwulan I dengan indikator kegiatan yang telah dicapai akan diuraikan sebagai

berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

a. Input

Anggaran : Rp 13.031.250,00

Realisasi : Rp 2.980.430,00

Prosentase : 22,87 %

50


b. Output : diketahui jumlah surat masuk, jumlah surat keluar,

tersedianya jumlah materai, perangko dan jumlah jasa transaksi

keuangan.

o Target yang dicapai yaitu terbentuknya administrasi pelayanan

internal dan eksternal dengan dketahui jumlah surat keluar yang

telah dikirim dan jumlah surat masuk yang telah didistribusikan ke

Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Belanja, Bidang Akuntansi,

Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagiah dan Bidang

Aset sesuai dengan maksud dan tujuan surat tersebut serta telah

terpenuhinya akan kebutuhan perangko, materai dan buku jasa

transaksi keuangan.

Output dari kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah sebagai

berikut :

1. Terbentuk administrasi pelayanan internal dan eksternal yang

tercatat dalam bentuk surat-menyurat sebagai dokumen

komunikasi yang resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis

dapat dilihat dari jumlah surat masuk dan surat keluar, yaitu

sebagai berikut :

51


No Uraian Asal Surat & Tujuan Surat

Jumlah

Tw yang lalu

Tw ini S/d Tw

ini

1 Surat Masuk Instansi lain di Kab. Bantul

1,421 952

2,373

Luar wilayah Kab. Bantul

Pemerintah pusat

87

46 133

Pemerintah Propinsi

71

48 119

Lain – lain 624 296 920

Jumlah surat masuk

2,203

1,342

3,545

2 Surat Keluar Instansi lain di Kab. Bantul

1,183 460

1,643

Luar wilayah Kab. Bantul

Pemerintah pusat

18 6

24

Pemerintah Propinsi

47

29

76

Lain – lain

88

41 129

Jumlah surat keluar

1,336 536

1,872

Dari table tersebut diatas dapat dilihat sampai dengan triwulan

ini arsip surat-menyurat sudah tertata dengan diketahui jumlah

surat masuk sebanyak 3.545 surat dan telah didistribusikan ke

Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang

Belanja, Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan

dan Bidang Aset dengan menyesuaikan maksud dan tujuan

52


surat masuk dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing

bidang. Sedang jumlah surat keluar sebanyak 1.872 surat.

2. Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan administrasi keuangan

sampai dengan triwulan III telah menyediakan :

o Materai @Rp 6000,00 sebanyak 275 lembar

o Materai @Rp 30000,00 sebanyak 250 lembar

o Perangko @ Rp 2000,00 sebanyak 10 lembar

o Buku Transaksi (cek) sebanyak 4 buku

Tersedianya buku jasa transaksi keuangan, materai dan perangko

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Setiap bulan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban mengirim laporan potongan

TAPERUM seluruh PNS/CPNS baik untuk gaji maupun kekurangan gaji

ke BAPETARUM dengan disertai fotocopy SSBP. Sampai dengan

triwulan III telah dilaksanakan pengiriman ke BAPETARUM, Direktorat

Dana Perimbangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

dengan tertib sebanyak 12 kali pengiriman.

53


c. Outcome

Sampai dengan triwulan III kegiatan Penyediaan Administrasi

Perkantoran mempunyai outcome berupa terwujudnya administrasi

surat-menyurat yang tertib, terpenuhinya kebutuhan materai,

perangko, buku jasa transaksi dan pengiriman surat serta secara tidak

langsung mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

a. Input

Anggaran : Rp 12.500.000,00


Prosentase Realisasi Keuangan : 39,14%

b. Output : perpanjangan perijinan kendaraan operasional/dinas

o Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah terlaksananya

perpanjangan perijinan kendaraan dinas/operasional serta tidak

terjadi keterlambatan perpanjangan.

o Pelaksanaan sampai dengan triwulan III : terlaksananya

perpanjangan perijinan untuk kendaraan dinas/operasional

sebanyak 16 unit yang terdiri dari roda 2 sebanyak 15 unit dan r4

sebanyak 1 unit.

54


c. Outcome

Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan perpanjangan perijinan

kendaraan dinas/operasional dengan indicator outcome tercapai

sebesar 34,78%. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan


3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a. Input

Anggaran : Rp 67.465.000,00

Realisasi : Rp 45.419.000,00


b. Output : terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang secara tertib

administrasi.

Target : terlaksananya pengadministrasian pengelolaan keuangan

dan barang dengan tertib berdasarkan peraturan perundang-


Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

sampai dengan triwulan III telah melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan dan barang dengan tertib berdasarkan

peraturan peundang-undangan yang berlaku dapat dilihat yaitu

sebagai berikut :

55


1. Pencairan dan penyaluran serta dipertanggungjawabkan gaji

dan tunjangan beserta kekurangan gaji bagi pegawai-pegawai

di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan realisasi sebesar Rp

4.090.508.050,00,00;

2. Pencairan dan penyetoran Iuran Asuransi Kesehatan bagi PNS

seluruh Kabupaten Bantul dengan realisasi sebesar Rp

6.900.033.147,00;

3. Pencairan dan dipertanggungjawabkan Biaya Pemungutan

Pajak Daerah, Insntif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp

494854.830,00;

4. Pencairan dan dipertanggungjawabkan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah sebesar Rp 60.742.800;

5. Pencairan dan dipertanggungjawabkan Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah sebesar Rp 40.399.800,00;

6. Pencairan dan dipertanggungjawabkan anggaran belanja

langsung sebesar Rp 11.985.783.171,00 guna mendukung

kelancaran 75 (tujuh puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan.

7. Memperlancar pencairan belanja bunga, belanja subsidi, belanja

hibah dan belanja bantuan dengan jumlah anggaran sebesar Rp

91.967.946.428,75 telah direalisasikan serta

dipertanggungjawabkan menurut peraturan yang berlaku

sebesar Rp 47.406.494.733,74.

56


8. Tertatanya barang-barang di lingkungan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam

bentuk laporan bulanan yang telah disusun dan dilaporkan

dalam bentuk neraca Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul smpai dengan bulan Agustus

2012.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan III terlaksananya administrasi pengelolaan

keuangan dan barang dengan tertib administrasi yang dapat dilihat

output yang telah dicapai seperti tersebut diatas.


a. Input

Anggaran : Rp 8.970.000,00



b. Output : terlaksananya kebersihan kantor.

Target : terjaganya kebersihan kantor selama bulan Januari sampai

dengan Oktober 2012.

Realisasi kegiatan : kebersihan di lingkungan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dari

bulan Januari sampai dengan September 2012 terjaganya

kebersihan yang akan memberi kenyamanan bagi pegawai-pegawai

57


Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan

beban tanggungjawabnya masing-masing.

c. Outcome

Melalui kegiatan ini, telah terwujud dan terjaga kebersihan di

lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul setiap harinya yang menimbulkan suasana kantor

yang indah dan nyaman bagi pegawai-pegawainya dalam menjalankan

tugasnya. Sehingga secara tidak langsung akan mendukung pelaksanaan

tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.


a. Input

Anggaran : Rp 20.765.280,00



b. Output : tersedianya alat tulis kantor.

Target : terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor seperti toner,

kertas, bolpoint, flashdisk, CD dan sebagainya.

Realisasi kegiatan : sampai dengan triwulan II kegiatan ini telah

mengadakan alat tulis kantor seperti CD-R 1 pak, 6 flash disk, 1

buah mouse, 1 mouse pad, 8 lem stick, 6 paper clip, 1 pak paper clip,

58


1 dz ballpoin,cuter, gunting, 4 dz map plastik transparan, 12 box file

binder, 3 map holder, 1 perforator, Map Kertas, HVS ,Kertas Kwarto

, pita tik, stofmap, snelhecterBinderr dan lain-lain yang dibutuhkan

pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas sesuai

dengan tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah mengadakan dan

menyediakan berbagai macam alat tulis kantor yang dibutuhkan oleh

pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya, untuk

mendukung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan

a. Input

Anggaran : Rp 1.250.000,00

Realisasi : Rp 116.000,00


b. Output : tersedianya alat listrik dan elektronika.

Target : terpenuhinya kebutuhan akan alat listrik dan elektronika.

59


Realisasi : tersedianya berbagai macam komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan sampai dengan triwulan III antara

lain lampu pijar, battery kering kabel, terminal dan sebagainya.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah menyediakan berbagai

macam komponen instalasi listrik/bangunan kantor untuk memenuhi

kebutuhan pegawai-pegawai dalam menjalankan tugasnya. Tugas,

pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul secara tidak langsung terdukung.

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a. Input

Anggaran : Rp 250.000,00

Realisasi : Rp 0,00


b. Output : tersedianya peralatan rumah tangga.

Target : tersedianya berbagai macam peralatan rumah tangga.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III kegiatan ini belum

terlaksana.

c. Outcome

Outcme dari kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga belum ada

dkarenakan kegiatan ini sampai dengan triwulan ini belum

dilaksanakan.

60



a. Input

Anggaran : Rp 10.500.000,00



b. Output : tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan bahan

bacaan.

Target yang dicapai terpenuhinya kebutuhan akan berbagai macam

bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan per undang-

undangan.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah

mengadakan bahan bacaan dalam bentuk surat kabar yang terdiri

dari Kedaulatan Rakyat : 6 eksemplar, Replubika : 1 eksemplar dan

Radar : 1 eksemplar. Atau selama triwulan III kegiatan ini telah

mengadakan bahan bacaan yang berbentuk surat kabar dalam jumlah

1.104 eksemplar.

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini yaitu melalui pengadaan bahan bacaan dan

buku peraturan perundang-undangan sangat berguna untuk menambah

pengetahuan dan memberi informasi tentang berbagai perkembangan

yang terjadi baik masalah politik, ekonomi dan sosial budaya bagi

pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan


61



a. Input

Anggaran : Rp 60.507.500,00

Realisasi : Rp 21.842.500,00


b. Output : tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu.

Target yang akan dicapai terpenuhinya jamuan makanan dan

minum bagi tamu dan pelaksanaan rapat koordinasi.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini telah terpenuhi jamuan

makan minum rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebanyak

3.376 dus dengan 46 kali rapat koordinasi yang telah

diselenggarakan. Selain itu melalui kegiatan ini juga telah

mengadakan jamuan makan minum bagi tamu-tamu dari luar

daerah yang melaksanakan kunjungan kerja atau study banding ke

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul antara lain dari Pemerintah Daerah Gunung Kidul

pada tanggal 8 februari 2012 mengenai standar harga dan UU no

28; Pemerintah Kabupaten Way Kanan Blambangan Umpu 21 Maret

2012; DPPKA Propinsi DIY konfirmasi data; dan DPPKAD Gunung

Kidul tentang orientasi pengelolaan keuangan; Kabupaten

Banyuwangi tentang Rancangan Peraturan Daerah PBB; Kabupaten

Natuna tentang juru pungut; Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

62


Buton; Kabupaten Sumbawa tentang Rekonsiliasi Peraturan Daerah

tentang PBB; Kabupaten Kutai Kartanegara; DPPKAD Kabupaten

Ponorogo; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kartanegara; Kementerian Keuangan Republik

Indonesia tentang Kajian Efektifitas Implementasi Kebijakan

Desentralisasi Fiskal

Jamuan makan dan minum tamu yang disediakan sampai dengan

triwulan III melalui kegiatan ini sebanyak 862 dus.

c. Outcome

Pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan triwulan III mempunyai

outcome adalah mendukung terselenggaranya 46 kali rapat koordinasi

dengan tersedianya jamuan makan minum rapat. Selain itu kegiatan ini

juga telah memenuhi jamuan makan minum bagi tamu-tamu dari

instansi luar Kabupaten Bantul sebanyak 16 yang melakukan

kunjungan kerja atau study banding ke Dinas Pendapatan Pengelolaan



a. Input

Anggaran : Rp 195.000.000,00

Realisasi : Rp 186.602.000,00


b. Output : volume rapat, pertemuan dan perjalanan dinas luar daerah.

63


Target yang akan dicapai terlaksananya perjalanan dinas ke luar

daerah misalnya dalam rangka memenuhi undangan dari

pemerintah pusat, konsultasi ke pemerintah pusat dan sebagainya.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini terlaksananya kegiatan

rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan study banding yang

dilakukan oleh pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul antara lain ke Jakarta,

Bogor, Surabaya, Cirebon, Solo, Wonosobo dan Semarang sebanyak

14 kali dari 45 kali perjalanan dinas ke luar daerah.

c. Outcome

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi undangan-

undangan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

Terpenuhinya undangan dari pemerintah pusat, terlaksananya konsultasi

dengan departemen keuangan, study banding dan kunjungan kerja

sebanyak 14 kali yang tersusun dalam bentuk laporan merupakan

outcome dari kegiatan ini.


a. Input

Anggaran : Rp 8.400.000,00



64


b. Output : volume rapat, pertemuan dan perjalanan dinas ke dalam

daerah.

Target yang akan dicapai sampai dengan triwulan ini yaitu

terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini telah dilaksanakan

perjalanan dinas dalam daerah sejumlah 33 orang ke Hotel Galuh

dalam rangka membahas Peraturan Bupati tentang Pengamanan

Barang Milik Daerah. Serta telah dilaksanakan perjalanan dinas

dalam daerah ke DPPKA Provinsi DIY oleh Ka. Bid Penagihan beserta

kasie dan staf.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan ini telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam

daerah oleh beberapa pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagaiman pada indicator output. Secara

tidak langsung kegiatan ini mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan

a. Input

Anggaran : Rp 9.780.000,00



65


b. Output : terwujudnya keamanan kantor.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan II adalah selama bulan

Januari s/d September 2012 keamanan kantor Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada

malam hari dapat dijaga.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III adalah terjaganya

keamanan kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul dari bulan Januari s/d September

2012 pada malam hari.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan ini keamanan di lingkungan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada malam

hari terjaga melalui terbayarnya honor penjaga malam. Terjaganya

keamanan merupakan indicator outcome dari kegiatan ini yang secara

tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas


13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

a. Input

Anggaran : Rp 190.865.000,00

Realisasi : Rp 111.273.992 ,00

Prosentase Realisasi Keuangan : 58,30 %

b. Output : terpeliharanya kendaraan dinas.

66


Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah terlaksananya

pemeliharaan kendaraan dinas dan tersedianya BBM untuk mendukung

pelaksanaan operasional Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.


pemeliharaan kendaraan melalui jasa service, penggantian suku cadang

dan tersedianya BBM yang mendukung mobilitas personil-personil Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan

tugasnya.

c. Outcome

Terawatnya kendaraan dinas baik R2 sebanyak 22 unit maupun R4

sebanyak 3 unit serta tersedianya BBM yang mendukung mobilitas

personil-personil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya

masing-masing. Sehingga tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terlaksana.

14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

a. Input

Anggaran : Rp 2.000.000,00



b. Output : terpeliharanya mebelair.

67


Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah terawatnya

mebelair sehingga mebelair tetap dalam kondisi yang baik dan layak

digunakan.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini, telah dilaksanakan perbaikan

almari sebanyak 4 unit.

c. Outcome

Terpeliharanya mebeleur di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah akan memberi kenyamanan personil-personil dalam

melaksanakan tugas merupakan outcome dari kegiatan ini.

15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a. Input

Anggaran : Rp 16.000.000,00



b. Output : terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini terlaksananya pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan kantor.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini diperbaikinya perlengkapan

atau peralatan kantor yang rusak seperti, perbaikan mesin ketik

sebanyak 4 unit, istall computer sebanyak 5 kali, servis AC sebanyak 5

unit, penggantian drum toner sebanyak 4 kali, penggantian wiper blade

sebanyak 2 kali, service computer sebanyak 4 unit, penggantian main

68


board sebanyak 1 unit, penggantian keyboard, penggantian ram ddr dan

penggantian power supply sebanyak 1 unit.

c. Outcome

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, mesin

tik, kalkulator dan sebagainya sangat membantu pegawai-pegawai Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

dalam menjalankan tugas yang diemban. Keadaan peralatan dan

perlengkapan kantor tetap dalam kondisi yang baik secara tidak langsung

mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

16. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

a. Input

Anggaran : Rp 24.205.000,00

Realisasi : Rp 13.168.875,00


b. Output : Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan keuangan daerah ke

seluruh SKPD.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah terselenggaranya

sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini adalah terselenggaranya

sosialisai Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan

69


Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 dengan mengundang narasumber

dari Pemerintah Pusat.

c. Outcome

Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 tentang

Perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 yang dihadiri oleh seluruh

SKPD sebanyak 60 peserta dan perwakilan dari anggota DPRD sehingga

pemahaman terhadap peraturan yang baru meningkat merupakan indikator

outcome dari kegiatan ini.

17. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

a. Input

Anggaran : Rp 60.000.000,00



b. Output : Terpenuhinya undangan bintek, seminar, dan workshop.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah terpenuhi undangan

seminar, bimbingan teknis dan workshop tentang pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini telah terpenuhinya undangan

seminar seminar nasional : membangun zona integritas menuju wilayah

bebas korupsi

70


c. Outcome

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan

daerah dengan terikutinya seminar, bimbingan teknis dan workshop

merupakan indikator outcome dari kegiatan ini.

16. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kerja

a. Input

Anggaran : Rp 93.095.315,00

Realisasi : Rp 54.325.300,00


b. Output : terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi

kinerja SKPD.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah tersusunnya RKT

(Rencana Kerja Tahunan) tahun 2012, TAPKIN (Penetapan Kinerja)

tahun 2012, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2011), Laporan

Kepegawaian Tahun triwulan I dan II Tahun 2012, Laporan Realisasi

Keuangan Semester I Tahun 2012 serta laporan realisasi fisik kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah bulan Januari dan September 2012.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini telah dilaksanakan sesuai

dengan yang ditargetkan.

71


c. Outcome

Tersedianya informasi Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang

terdiri RKT Tahun 2012, TAPKIN Tahun 2012, LAKIP Tahun 2011, Laporan

Kepegawaian triwulan I dan II tahun 2012, Laporan Tahun 2012 serta Laporan

Realisasi Keuangan Semester I dan Realisasi Fisik kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul bulan Januari s/d September 2012.

17. Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur

a. Input

Anggaran : Rp 95.963.750,00

Realisasi : Rp 47.237.200,00


b. Output : tersusunnya Keputusan Kepala Dinas tentang Standart Operasional

Prosedure Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Target yang akan dilaksanakan pada triwulan ini dilaksanakan

penyusunan SOP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dengan mengundang BPKP Kanwil Yogyakarta.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini dimana pada triwulan

sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang

BPKP Kanwil Yogyakarta dan dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat

struktural di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sedang pada triwulan III telah dilaksanakan penyusunan 82 SOP sebagai

72


acuan dalam mengindentifikasi, merumuskan, menyusun, memonitor,

mengevaluasi dan mengembangkan SOP dalam menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah ditetapkan dalam bentuk surat keputusan

Kepala Dinas tentang Standart Operasional Prosedure (SOP) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum dapat diwujudkan..

18. Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan

Daerah

a. Input

Anggaran : Rp 104.265.000,00

Realisasi : Rp 37.153.650,00


b. Output : menyebarluaskan berbagai informasi keuangan daerah melalui

penyusunan leaflet, buku saku dan buku analisa tentang keuangan daerah

dari tahun 2007 s/d 2011.

Target yang akan dilaksanakan pada triwulan ini melaksanakan

penyusunan dan pencetakan leaflet tentang pengelolaan keuangan dan

aset daerah dari tahun 2007 s/d 2011, penyusunan data sebagai bahan

menyusun buku saku dan buku analisa tentang pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

73


Sampai dengan triwulan ini telah dilaksanakan telah penyusunan dan

pencetakan leaflet yang memuat tentang dasar hukum dibentuknya Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, visi, misi, tujuan,

sasaran dan struktur organisasi serta realisasi APBD tahun beserta

neraca dari tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 1000 buah.

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini baru mewujudkan dicetaknya leaflet sebanyak

1000 buah, sedang buku saku dan buku analisa belum.


a. Input

Anggaran : Rp 164.835.000,00

Realisasi : Rp 85.564.440,00


b. Output : Terlaksananya fasilitasi penyaluran belanja hibah kepada

badan/lembaga/organisasi, belanja hibah kepada

kelompok/anggota/masyarakat, belanja bantuan sosial kepada organisasi

sosial/kemasyarakatan, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota

dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada

propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa propinsi/kabupaten/kota dan

pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp 47.406.494.733,74 dari

anggaran sebanyak Rp 92.301.516.428,75 yang tersusun dalam laporan

triwulan I, II dan III. Selain itu melalui kegiatan ini juga telah disusun dan

74


ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 dan Peraturan

Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2012.

c. Outcome : Tersalurnya belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial,

belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan

kepada propinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa/partai politik, belanja

tidak terduga sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun jumlah SKPD

penanggungjawab sebanyak 18, sampai dengan triwulan III terdapat 8 SKPD

sebagai penanggungjawab teknis telah mengajukan pencairan guna

menyalurkan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

propinsi/kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada

propinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa/partai politik, belanja tidak

terduga sebesar Rp 47.406.494.733,74 dari anggaran sebesar Rp

92.301.516.428,75.

20. Kegiatan Pengelolaan SIMKEUDA

a. Input

Anggaran : Rp 154.891.415,00



b. Output : Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan

aplikasi SIMDA yang dibangun oleh BPKP.

75


Target yang akan dicapai pada triwulan ini yaitu terlaksana pelatihan

penganggaran dengan menggunakan SIMKEUDA kepada pelaku pengelola

keuangan seluruh SKPD dengan didampingi oleh BPKP Kanwil Yogyakarta.


1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Kanwil

Yogyakarta tentang pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan

menggunakan aplikasi yang dibangun BPKP Kanwil Yogyakarta;

2. Melaksanakn pelatihan aplikasi simda keuangan dengan mengundang

58 SKPD/unit kerja. Pelatihan ini dimulai pada sistem penganggaran

dengan entry RKA SKPD tahun 2013 sebagai dasar penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2013.

c. Outcome : terlaksananya pengelolaan keuangan secara terintegrasi

dengan menggunakan Simkeuda yang dibangun oleh BPKP belum dapat

diwujudkan. Dikarenakan kegiatan Pengelolaan SIMKeuDa sampai

dengan triwulan ini baru pada tahap penganggaran.

21. Kegiatan Regulasi Peraturan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Input

Anggaran : Rp 70.000.000,00

Realisasi : Rp 27.868.500,00


76


b. Output : disusun dan dibahas Regulasi atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini yaitu tidak ada.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini telah dilaksanakan yaitu sebagai

berikut :

1. Mengajukan usulan Prolegda;

2. Penyusunan draf naskah akademik dan draf perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Pembahasan Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

di DPRD;

4. Mengadakan study komparasi ke Pemerintah Kabupaten Depok;

5. Pembahasan draf Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di DPRD;

d. Outcome : melalui kegiatan ini telah ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.

77


B. BIDANG ANGGARAN

Sesuai dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati

Nomor 80 Tahun 2011, Bidang Anggaran melaksanakan berbagai kegiatan yaitu

sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Harga;

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

6. Penerbitan DPA SKPD;

7. Penyusunan Anggaran Kas;

8. Penerbitan SPD;

9. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2013;

10. Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Daerah; dan

11. Penyusunan ASB.

Indikator yang telah dicapai oleh Bidang Anggaran melalui kegiatan-kegiatan

seperti tersebut diatas sampai dengan triwulan III yaitu sebagai berikut :

78


1. Kegiatan Penyusunan Standart Satuan Harga

a. Input

Anggaran : Rp 31.780.000,00

Realisasi : Rp 0,00

Prosentase Realisasi Keuangan : 0%

b. Output : disusun, ditetapkan dan dicetak Peraturan Bupati Bantul tentang

Standart Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 dalam bentuk

buku sebanyak 150 buku.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah tidak ada.

Kegiatan Penyusunan Standart Satuan Harga sampai dengan triwulan III

belum terlaksana.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan III outcome dari kegiatan ini yang berupa disusun dan

ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Standart Satuan Harga Barang dan

Jasa Tahun 2013 belum ada. Dikarenakan kegiatan ini baru dilaksanakan pada

triwulan IV.

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2013

a. Input

Anggaran : Rp 158.320.000,00


79



b. Output : disusun, ditetapkan dan dicetak Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2013 dalam bentuk buku sebanyak 150.

Target yang akan dicapai pada triwulan III adalah terkumpulnya Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD.

Pelaksanaan pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang ABPD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan triwulan III telah

dilaksanakan dengan dikumpulkan dan dientry RKA seluruh unit kerja

sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD


c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan belum dapat diwujudkan karena belum

ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul menjadi Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2013.

3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2013.

a. Input

Anggaran : Rp 109.300.000,00



80


b. Output : disusun, ditetapkan dan dicetak Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2013 dalam bentuk buku sejumlah 150.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah terkumpulnya data

dalam bentuk RKA seluruh SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan

Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

ABPD Tahun Anggaran 2013 pada triwulan III telah dilaksanakan

pengumpulan RKA seluruh SKPD sebanyak 60 SKPD sebagai sumber untuk

menyusun Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang APBD tahun

anggaran 2013.

c. Outcome

Outcome yang akan diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu disusun

dan ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Bantul menjadi Peraturan Bupati

Bantul tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2013 sebagai acuan SKPD-

SKPD melaksanakan kegiatan belum dapat diwujudkan.

4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2012.

a. Input

Anggaran : Rp 94.760.000,00



81


b. Output : disusun, ditetapkan dan dicetak Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk buku

sebanyak 150.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini disusun, ditetapkan dan dicetak

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan APBD TA 2012.

Sampai dengan triwulan III melalui kegiatan ini telah disusun, dibahas dan

ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2012. Melalui kegiatan ini telah dicetak dan didistribusikan buku

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Perubahan APBD TA 2012 sebanyak 150 buku.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan III indikator outcome dari kegiatan ini adalah

ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2012

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Perbahan APBD TA 2012 yang digunakan sebagai acuan seluruh unit kerja

melaksanakan kegiatan-kegiatan.

5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

a. Input

Anggaran : Rp 63.820.000,00



82


b. Output : disusun, ditetapkan dan dicetak Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk buku sebanyak 150.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini disusun, ditetapkan dan dicetak

Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012.

Sampai dengan triwulan III melalui kegiatan ini telah disusun, dibahas dan

ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati Bantul

60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

2012 pada tanggal 18 September 2012. Melalui kegiatan ini telah dicetak

dan didistribusikan buku Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2012

tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012 sebanyak 150 buku.

c. Outcome

Sampai dengan triwulan III indikator outcome dari kegiatan ini adalah

ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan APBD TA

2012 menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Perubahan APBD TA 2012 ditetapkan pada tanggal 18 September

2012, dimana peraturan bupati tersebut digunakan sebagai acuan seluruh

SKPD/unit kerja melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tertuang

dalam Perubahan APBD.

6. Kegiatan Penerbitan DPA SKPD

a. Input

Anggaran : Rp 63.230.000,00

Realisasi : Rp 30.760.000,00


83


b. Output : diterbitkan dan didistribusikan DPA/DPPA SKPD sebanyak 61

dokumen bagi seluruh dinas/instansi/kecamatan/kantor/bagian pada

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah dibuat dan

diedarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala SKPD agar menyusun

dan mengumpulkan rancangan DPA SKPD.

Pelaksanaan pada triwulan III adalah sebagai berikut :

3. Terkumpul DPPA SKPD dari seluruh SKPD berjumlah 61

dokumen;

4. Dilakukan pencermatan seluruh DPPA SKPD;

5. Dilaksanakan verifikasi atas DPPA SKPD yang sudah dicermati

oleh TAPD;

6. Dilaksanakan pengesahan DPPA SKPD yang sudah diverifikasi oleh

TAPD dan PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah.

7. Digandakan DPPA SKPD sebanyak 488 DPPA dengan tembusan

untuk SKPD yang bersangkutan, Bidang Perbendaharaan,

Inspektorat dan sebagai arsip.

8. Didistribusikan DPPA SKPD sebanyak 61 dokumen kepada seluruh

SKPD sebagai acuan pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

84


c. Outcome

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini adalah dicermati, diverifikasi,

disahkan dan didistribusikan DPA/DPPA SKPD kepada seluruh unit kerja

yang terdiri dari :

1. DPA SKPD sebanyak 61 dokumen

2. DPPA SKPD sebanyak 61 dokumen

Telah digunakan DPA/DPPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-

kegiatan oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas

a. Input

Anggaran : Rp 22.150.000,00

Realisasi : Rp 11.024.350,00


b. Output : tersusunnya, ditetapkan dan dicetaknya buku anggaran kas tahun

2012 sebanyak 50 buku .

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III (pertama) adalah

tersusunnya, ditetapkan dan dicetak buku perubahan anggaran kas

Perubahan ABPD Tahun 2012 sebanyak 20 buku.

Pelaksanaan pada triwulan III kegiatan ini telah dilaksanakan penyusunan

rancangan perubahan anggaran kas APBD tahun 2012 berdasarkan

rancangan DPPA SKPD dari seluruh SKPD. Penyusunan anggaran kas

dimaksudkan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk

85


mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan

dana yang tercantum dalam DPPA SKPD yang telah disahkan. Serta telah

dicetak buku perubahan anggaran kas Perubahan APBD tahun 2012

sebanyak 20 buku serta telah didistribusikan buku anggaran kas tersebut.

c. Outcome

Melalui kegiatan ini telah diatur perkiraan arus kas masuk (cash inflow) dan

perkiraan arus kas keluar (cash outflow) dalam rangka penyediaan dana dalam

pembiayaan belanja dan pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan target

pendapatan seperti yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2012 dalam bentuk buku Anggaran Kas dengan jumlah arus kas

masuk (cash inflow) dan perkiraan arus kas keluar (cash outflow)dapat dilihat

sebagai berikut :

86


Rekapitulasi Anggaran Kas Tahun 2012

No Uraian Anggaran Triwulan

I II III IV

1 PENDAPATAN 1,195,345,041,223.75 290,759,836,384.69 314,487,675,028.99 305,135,519,088.99 284,962,010,721.08

2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

16,900,836,000.00 59,607,667,727.07

JUMLAH I 1,212,245,877,223.75 350,367,504,111.76 314,487,675,028.99 305,135,519,088.99 284,962,010,721.08

3 BELANJA 1,198,030,646,223.75 258,645,301,642.88 395,491,553,769.80 296,308,743,422.37 247,585,047,388.70

4 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

14,215,231,000.00 8,815,231,000.00 - - 5,400,000,000.00

JUMLAH II 1,212,245,877,223.75 267,460,532,642.88 395,491,553,769.80 296,308,743,422.37 252,985,047,388.70

JULMAH I - JUMLAH II - 82,906,971,468.88 (81,003,878,740.81) 8,826,775,666.62 31,976,963,332.38

87


8. Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana)

a. Input

Anggaran : Rp 26.110.000,00

Realisasi : Rp 12.547.250,00


b. Output : tersusun dan terdistribusi Surat Penyediaan Dana (SPD) 650

dokumen yang diterbitkan setiap triwulan untuk 56 SKPD.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah menyusun dan

menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) Triwulan I, II, III dan Triwulan

IV berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan

Berdasarkan anggaran kas dan perubahan anggaran kas, sampai dengan

triwulan III kegiatan ini telah menyusun dan menerbitan SPD (Surat

Penyediaan Dana) sebagai batas tertinggi SKPD/Unit Kerja untuk

melakukan pengeluaran atas beban APBD/Perubahan APBD yaitu sebagai

berikut :

No Uraian Jumlah

Unit Kerja

Triwulan Jumlah

I II III IV

1 SPD Belanja Gaji 53 212 212 212 212 848

2 SPD Belanja Non Gaji

60 240 240 240 240 960

Jumlah 452 452 452 452 1808

88


c. Outcome

Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah menetapkan dan menerbitkan

Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan I, II, III dan IV sebanyak 1,808

dokumen untuk 60 SKPD/Unit Kerja sebagai acuan bagi SKPD atau unit kerja

dalam mengajukan permohonan pencairan dana atas beban APBD ke Dinas


9. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2012.

a. Input

Anggaran : Rp 28.050.000,00

Realisasi : Rp 0,00


b. Output : tersusunnya buku Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini tidak ada.

Pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan triwulan I belum dilaksanakan.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

c. Outcome

Disusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang merupakan indicator

outcome dari kegiatan belum dapat diwujudkan.

89


10. Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Input

Anggaran : Rp 36.150.000,00

Realisasi : Rp 17.532.500,00


b. Output : Dilaksanakan kegiatan-kegiatan pada masing-masing SKPD seperti

yang tercantum dalam APBD Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini tersusunnya hasil telaah dan

terbitnya ijin bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan melebihi satuan

harga barang dan jasa yang diatur dalam Buku Peraturan Bupati Bantul

dan ijin bagi SKPD yang melaksanakan revisi alokasi DPA.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini telah dilaksanakan berbagai

telaah atas 7 permasalahan yang dihadapi oleh 7 SKPD yang melaksanakan

kegiatan tidak sesuai dengan Buku Peraturan Bupati Bantul No 75 Tahun

2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan revisi atas alokasi

DPA yang diajukan oleh beberapa aturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Outcome

Outcome yang telah dicapai sampai dengan triwulan III adalah telah

dilaksanakan pengendalian dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh

SKPD yang mengajukan ijin Bupati Bantul melebihi satuan harga yang diatur

dalam buku Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2011.

90


11. Penyusunan ASB

a. Input

Anggaran : Rp 100.000.000,00

Realisasi : Rp 0,00


a. Output : tersusunnya buku Analisa Standar Belanja sebagai alat penilaian

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan

suatu kegiatan.

Target yang akan dicapai pada triwulan III dilaksanakan persiapan dalam

penyusunan buku Analisa Standar Belanja.

Sampai dengan triwulan III ini kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

target sebagaimana tersebut diatas.

b. Outcome

o Outcome dari kegiatan ini tersusunnya Analisa Standart Belanja belum ada

dikarenakan kegiatan ini baru melaksanakan persiapan dalam penyusunan

buku Analisa Standar Belanja.

C. BIDANG PERBENDAHARAAN

Sesuai dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati

Nomor 80 Tahun 2011, Bidang Perbendaharaan melaksanakan berbagai kegiatan


1. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

91


2. Pencetakan Daftar Gaji

3. Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

4. TP-TGR

5. Pengelolaan Dana Perimbangan

6. Penyusunan SPT Tahunan

7. Penerbitan SKPP

8. Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum, dan Pph Ps 21 bagi PNS

9. Penerbitan SP2D Belanja Langsung

10. Rekonsiliasi Belanja SKPD

11. Pengkartuan Data PNS

12. Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

13. Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

14. Pembinaan Bendahara

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan

sampai dengan triwulan III dengan indikator kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

a. Input

Anggaran : Rp 72.600.000,00

Realisasi : Rp 52.551.300,00


92


b. Output : tercapainya pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah bersumber dari Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp

3.000.000.000,00

Target yang dicapai pada triwulan III tercapainya pendapatan dari Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Bunga

Deposito sebesar Rp 750.000.000,00.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III telah didepositokan idle cash

atau dana yang belum dipergunakan pada Bank BPD, Bank Mandiri, Bank

Bukopin, Bank BNI, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Muamalat,

Bank Himpunan Saudara dan Bank CIMB Niaga yaitu sebagai berikut :

No Bulan Jumlah Idle Cash (Rp)

1 Januari 70,000,000,000.00

2 Pebruari 91,000,000,000.00

3 Maret 199,000,000,000.00

Jumlah Idle Cash s/d Triwulan I 360,000,000,000.00

4 April 187,000,000,000.00

5 Mei 165,000,000,000.00

6 Juni 142,000,000,000.00

Jumlah Idle Cash s/d Triwulan II 494,000,000,000.00

8 Juli 145,000,000,000.00

9 Agustus 155,000,000,000.00

10 September 164,000,000,000.00

Jumlah Idle Cash s/d Triwulan III 464,000,000,000.00

93


Dari dana yang belum dipergunakan (idle cash) yang didepositokan pada

bank-bank yang ditetapkan dengan Surat Keputusan diperoleh bunga

deposito terima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada pendapatan

bunga deposito yaitu sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Triwulan I 750,000,000.00 472,556,322.48 63.01

2 Triwulan II 750,000,000.00 3,451,771,078.43 460.24

3 Triwulan III 750,000,000.00 1,775,494,115.56 236.73

Jumlah s/d

Triwulan III 2,250,000,000.00 5,699,821,516.47

253.33

c. Outcome

Pendapatan bunga deposito sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp

5.699.821.516,47 dari target pendapatan bunga deposito sebesar Rp

2.250.000.000,00 atau terealisasi sebesar 253,33%. Sedang kontribusi dari

penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan bunga deposito terhadap

pendapatan asli daerah sampai dengan triwulan III sebesar 5,17% dengan

jumlah realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 110.251.417.704,11.


a. Input

Anggaran : Rp 46.450.000,00

94


Realisasi : Rp 28.896.050,00


b. Output : terbitnya SP2D Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji PNS dan

Belanja Gaji Non PNS).

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah diterbitkan SP2D

Belanja Tidak Langsung terdiri sebagai berikut :

1. SP2D Belanja Gaji PNS sebanyak 3000 dokumen; Anggaran Belanja

Gaji PNS sebesar Rp 639.630.263.000,00; 147 unit kerja

2. SP2D Belanja Non Gaji PNS sebanyak 1.500 dokumen; Anggaran

Belanja Non Gaji PNS sebesar Rp 240.679.186.263,75; 11 SKPD

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III melalui kegiatan ini telah

diterbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung sebanyak sebagai berikut :

95


No Uraian

Triwulan Jumlah

I II III

SP2D Jumlah (Rp) SP2D Jumlah (Rp) SP2D Jumlah (Rp) SP2D Jumlah (Rp)

1 Belanja Gaji 692 128,074,570,761.00 1006 191,599,746,230.00 737 136,020,245,267.00 2435 455,694,562,258.00

2 Belanja Non Gaji 31 6,048,900,639.97 590 57,189,590,624.03 1149 71,599,676,783.74

1770 134,838,168,047.74

Jumlah 723 134,123,471,400.97

1596 248,789,336,854.03

1886 207,619,922,050.74

4205 590,532,730,305.74

96


Adapun SP2D Belanja Gaji PNS untuk 147 unit kerja dan SP2D Belanja

Gaji Non PNS untuk 11 SKPD.

c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan adalah telah diterbitkan SP2D belanja

tidak langsung sebanyak 4,205 dokumen sebesar Rp 590.532.730.305,74

dengan jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp

880.309.449.263,75.

3. Kegiatan Pencetakan Daftar Gaji

a. Output

Anggaran : Rp 121.000.000,00

Realisasi : Rp 94.749.000,00


b. Output : Tercetaknya daftar gaji bagi PNS/CPNS setiap bulan berdasarkan unit

kerja.

Target yang dicapai adalah tercetaknya daftar gaji PNS yaitu sejumlah

1.991 daftar gaji dari 147 SKPD/Unit kerja selama 12 bulan termasuk

daftar gaji ke 13.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III melalui kegiatan pencetakan

daftar gaji telah dilakukan pencetakan daftar gaji bagi PNS untuk bulan

Maret s/d Nopember 2012 sebanyak 1470 dengan jumlah unit kerja

97


sebanyak 147. Adapun jumlah daftar gaji yang dicetak setiap triwulan


1. Triwulan I sebanyak 441 daftar gaji;

2. Triwulan II sebanyak 588 daftar gaji;

3. Triwulan III sebanyak 441 daftar gaji.

c. Outcome

Outcome yang telah dicapai dari kegiatan Pencetakan Daftar Gaji sampai

dengan triwulan III yaitu terlaksana kelancaran dan penyaluran gaji bagi

PNS/CPNS se Kabupaten Bantul dari bulan Januari sampai dengan September

2012 dengan tepat waktu dan tertib administrasi.

4. Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak

Langsung

a. Input

Anggaran : Rp 47.000.000,00

Realisasi : Rp 31.962.500,00


b. Output : terlaksananya pengujian atas kelengkapan dokumen SPM Belanja

Tidak Langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

98


Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah dilaksanakan

pengujian pengeluaran belanja tidak langsung sebagai beban dalam APBD

Tahun Anggaran 2012 atas kelengkapan dokumen SPM Belanja Tidak

Langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Sebagai dasar diterbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III adalah telah dilaksanakan

pengujian atas kelengkapan dokumen SPM Belanja Tidak Langsung yang

diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yaitu

sebanyak 2.435 dokumen SPM untuk belanja pegawai yang diajukan oleh

147 unit kerja terdiri dari :

1. Triwulan I sebanyak 692 dokumen

2. Triwulan II sebanyak 1.006 dokumen

3. Triwulan III sebanyak 737 dokumen.

Sedang pengujian atas atas kelengkapan dokumen SPM Belanja Tidak

Langsung untuk belanja non gaji sebanyak 1770 dokumen yang diajukan

oleh 11 SKPD, terdiri dari :

1. Triwulan I sebanyak 61 dokumen;

2. Triwulan II sebanyak 560 dokumen;


99


d. Outcome

Telah dilaksanakan pengujian atas kelengkapan dokumen SPM Belanja Tidak

Langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebanyak

4.205 dokumen sebagai dasar diterbitkan SP2D belanja tidak langsung yang

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kegiatan Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

a. Input

Anggaran : Rp 51.260.000,00

Realisasi : Rp 16.431.800,00


b. Output : terlaksananya pengujian kelengkapan dokumen SPM Belanja

Langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah terlaksananya

pengujian kelengkapan dokumen SPM sebagai dasar penerbitan SP2D

yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

sebanyak 60 SKPD/Unit Kerja dengan jumlah anggaran belanja langsung

sebesar Rp 317.721.196.960,00. Kegiatan ini juga meneliti seluruh bukti

pengeluaran atas beban APBD atau surat pertanggungjawaban (SPJ) dari

100


seluruh SKPD/Unit Kerja dengan mengeluarkan Surat Persetujuan atas

Surat Pengesahan SKPD dengan target 833 dokumen.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III telah melaksanakan pengujian atas

kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran sebagai dasar melaksanakan Penerbitan SP2D Belanja

Langsung. Melalui kegiatan ini telah dilakukan penelitian atas

pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan/ganti uang

persediaan/tambah uang persediaan dengan diterbitkan Surat Persetujuan

atas Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban SKPD sebanyak 668

dokumen, terdiri dari :

1. Triwulan I sebanyak 141 dokumen

2. Triwulan II sebanyak 369 dokumen


c. Outcome

Outcome yang telah dicapai dari kegiatan Pengujian Lampiran Dokumen

Penerbitan SP2D Belanja Langsung adalah telah dilaksanakan pengujian atas

kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai dasar

menerbitkan SP2D Belanja Langsung.


a. Indikator Output

Anggaran : Rp 47.340.000,00

101


Realisasi : Rp 36.067.000,00


b. Output : diterbitkan SP2D Belanja Langsung.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III diterbitkan SP2D Belanja

Langsung sebanyak 999 SP2D.

Pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan triwulan III telah menerbitkan

SP2D sebanyak yaitu sebagai berikut :

102


No SP2D

Triwulan Jumlah

I II III

SP2D Jumlah (Rp) SP2D Jumlah (Rp) SP2D Jumlah (Rp) SP2D Jumlah (Rp)

1 Uang Persediaan (UP)

59 9,583,344,037.00 -

- -

- 59

9,583,344,037.00

2 Ganti Uang (GU) 126 8,613,177,037.00 231

18,468,028,461.00 232

18,959,650,786.00 589

46,040,856,284.00

3 Tambah Uang (TU) 4 737,140,250.00 -

- 32

4,271,907,850.00 36

5,009,048,100.00

4 Langsung (LS) 69 3,964,521,833.00 156

19,539,038,792.84 140

22,296,714,184.13 365

45,800,274,809.97

Jumlah 258

22,898,183,157.00 387

38,007,067,253.84 404

45,528,272,820.13 1,049

106,433,523,230.97

103


c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan adalah telah diterbitkan SP2D belanja langsung

sebanyak 1.049 dokumen atau sebesar Rp 106.433.523.230,97 dengan anggaran

belanja langsung sebesar Rp 317.721.196.960,00.

7. TP-TGR

a. Indikator Output

Anggaran : Rp 16.500.000,00



b. Output : tercapainya penyelesaian kerugian daerah akibat perbuatan atas

kesalahan Bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang karena

perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

kepadanya akibat dari perbuatannya yang secara langsung merugikan keuangan

daerah .

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III yaitu terselesainya kasus

yang mengakibatkan kerugian daerah dan jumlah kerugian daerah yang

disetor ke kas daerah sebesar Rp 11.250.000,00.

Pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan triwulan sebagai berikut :

1. Terselesainya kasus kehilangan sepeda motor oleh salah satu pegawai

Dinas Kesehatan;

2. Dalam proses kasus kehilangan uang ASKES dan pembayaran rapelan

PNS pada Dinas Kesehatan;

104


3. Jumlah uang akibat kerugian daerah yang telah disetor sampai dengan

triwulan III sebesar Rp 140.994.936,98 terdiri :

a. Triwulan I sebesar Rp 9.599.359,00

b. Triwulan II sebesar Rp 122.565.829,91

c. Triwulan III sebesar RP 8.829.748,07

c. Outcome

Outcome dari kegiatan TP-TGR yaitu terealisasinya pemulihan kerugian daerah

yang dapat dilihat dari jumlah uang yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar

Rp 140.994.936,98 dan terselesainya 2 (dua) kasus yang mengakibatkan

kerugian daerah.

7. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan

a. Input

Anggaran : Rp 119.300.000,00

Realisasi : Rp 91.071.700,00


c. Output : kelancaran penerimaan dan penyaluran dana perimbangan dari

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Target yang akan dicapai sampai triwulan III adalah tersedianya dana

perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp

694.286.832.217,60 yang terdiri dari dana perimbangan dari :

a. Pemerintah Propinsi : Rp 40.265.448.000,00

b. Pemerintah Pusat : Rp 654.021.384.217,60

105


Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini telah ditransfer Dana

Perimbangan ke Kas Daerah sebesar Rp 497.183.264.651,00 yang

terdiri dari dapat dilihat sebagai berikut :

106


Target dan Realisasi Dana Perimbangan (Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi)

s/d Triwulan III

No Dana Perimbangan Target

Jumlah

Sisa Triwulan yang lalu Triwulan III

Sampai dengan triwulan III

1 Pemerintah Pusat 868,175,052,089.00

484,742,764,651.00

206,834,415,146.00 691,577,179,797.00 176,597,872,292.00

Bagi hasil pajak dari PBB

25,155,351,491.00 10,123,785,001.00 10,753,923,876.00 20,877,708,877.00 4,277,642,614.00

Bagi hasil pajak dari Pph 21

7,491,210,000.00 5,937,484,478.00 2,968,742,239.00 8,906,226,717.00 (1,415,016,717.00)

Bagi hasil dari iuran hak penguasahaan hutan

830,000.00 595,920.00 - 595,920.00 234,080.00

Bagi hasil dari iuran pungutan hasil perikanan

248,450,000.00 103,317,195.00 159,319,197.00 262,636,392.00 (14,186,392.00)

Dana dari cukai tembakau

3,963,176,598.00 1,572,973,057.00 943,783,834.00 2,516,756,891.00 1,446,419,707.00

Dana Alokasi Umum 768,034,584,000.00 448,020,174,000.00 192,008,646,000.00 640,028,820,000.00 128,005,764,000.00

Dana Alokasi Khusus 63,281,450,000.00 18,984,435,000.00 - 18,984,435,000.00 44,297,015,000.00

2 Pemerintah Propinsi 50,331,810,000.00 12,440,500,000.00

12,441,750,000.00

24,882,250,000.00 25,449,560,000.00

Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor

18,259,297,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 9,000,000,000.00 9,259,297,000.00

Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor

15,225,718,000.00 3,750,000,000.00 3,750,000,000.00 7,500,000,000.00 7,725,718,000.00

107


Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor

15,661,384,000.00 3,900,000,000.00 3,900,000,000.00 7,800,000,000.00 7,861,384,000.00

Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

3,201,000.00 500,000.00 750,000.00 1,250,000.00 1,951,000.00

Bagi hasil PBB bagi pemerintah desa

502,991,000.00 125,000,000.00 126,000,000.00 251,000,000.00 251,991,000.00

Bagi hasil Retribusi daerah bagi pemerintah desa

679,219,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 330,000,000.00 349,219,000.00

J u m l a h 918,506,862,089.00

497,183,264,651.00

219,276,165,146.00 716,459,429,797.00 202,047,432,292.00

108


c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya dana perimbangan dari

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp 716.459.429.797,00 dari

jumlah target dana perimbangan sebesar Rp 918,506,862,089.00.

8. Kegiatan Penyusunan SPT Tahunan

a. Input

Anggaran : Rp 67.500.000,00

Realisasi : Rp 66.670.500,00


b. Output : diterbitkan dan didistribusikan SPT tahunan bagi PNS se Kabupaten

Bantul.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah tidak ada

dikarenakan kegiatan ini telah selesai.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah membuat,

mencetak dan mendistribusikan SPT masa dan lampiran SPT Tahunan A2

sebanyak 12.804 lembar. Serta telah didistribusikan SPT Tahunan A2

tersebut kepada seluruh PNS se Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada

bulan Pebruari 2012.

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah telah diterbitkan form 1721-A2 sebagai

lampirannya bagi PNS/CPNS se Kabupaten Bantul melaporkan pajak pph 21

109


atas penghasilan yang diterima selama tahun 2011 ke Kantor Pajak Pratama

dengan tepat waktu.

9. Penerbitan SKPP

a. Input

Anggaran : Rp 38.900.000,00

Realisasi : Rp 27.600.000,00


b. Output : diterbitkan SKPP bagi PNS yang purna tugas maupun PNS yang mutasi

ke luar dengan tepat waktu.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan II adalah terlaksananya

kegiatan penerbitan SKPP sesuai pengajuan oleh pegawai yang purna

tugas dan PNS yang mutasi.

Sampai dengan triwulan III melalui kegiatan ini telah menerbitkan SKPP

sebanyak 425 dokumen dapat dilihat sebagai berikut :

Penerbitan SKPP

s/d Triwulan III

No Uraian Jumlah

triwulan yang lalu

triwulan III s/d triwulan

III

1 Purna tugas 270 111 381

2 Meninggal 21 7 28

3 Mutasi 2 1 3

4 Pensiun Dini 1 4 5

5 Diberhentikan - 5 5

6 Revisi SK - 3 3

Jumlah 294 131 425

110


c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi bagi PNS

yang purna tugas, meninggal, mutasi, diberhentikan dan pensiun dini dengan

indicator outcome terlihat pada table sebagaimana tersebut diatas.


a. Input

Anggaran : Rp 41.400.000,00

Realisasi : Rp 27.533.550,00


b. Output :


pencocokan atau rekonsiliasi data belanja langsung dari 59 unit kerja

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan rekonsiliasi atau

pencocokan data belanja langsung dari 56 SKPD dengan data belanja

langsung melalui penerbitan SP2D belanja langsung, dari hasil pelaksanaan

kegiatan ini diketahui data tentang belanja langsung sebesar Rp

106.433.523.230,00 dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

SKPD/Unit Keraj yang berjumlah 1.854 kegiatan.

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini tersedianya data belanja langsung yang akuntabel

dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berjumlah 1.854 kegiatan dari 56

SKPD/Unit Kerja.

111


11. Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps.

21 bagi PNS

a. Input

Anggaran : Rp 40.400.000,00

Realisasi : Rp 25.675.000,00


b. Output : terlaksananya penyetoran dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan

PPh Ps.21 tepat waktu.


penyetoran dan pelaporan potongan IWP, Taperum, PPh Ps. 21 bagi

PNS.Target yang akan dicapai sebagai berikut :

c. Jumlah IWP : Rp. 47.640.077.295,00

d. Jumlah PPh Ps 21 : Rp. 15.729.680.399,00

e. Jumlah Taperum : Rp. 1.308.000.000,00

f. Askes PP 28 : Rp. 11.618.965.000,00

Sampai dengan triwulan III jumlah penyetoran dan pemotongan IWP,

Taperum, dan PPh Ps. 21 telah tercapai sebagai berikut :

No Potongan

Jumlah

triwulan yang lalu triwulan III s/d triwulan ini

1 Iuran Wajib Pokok (IWP)

23,094,511,156.00 11,393,622,732.00 34,488,133,888.00

112


No Potongan

Jumlah

triwulan yang lalu triwulan III s/d triwulan ini

2 PPh Pasal 21 6,960,427,098.00 3,454,943,699.00 10,415,370,797.00

3 Taperum 580,260,000.00 285,513,000.00 865,773,000.00

4 Askes PP 28 4,622,889,925.00 2,280,037,527.00 6,902,927,452.00

Jumlah 35,258,088,179.00 17,414,116,958.00 52,672,205,137.00

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah kelancaran pengelolaan dalam bentuk

penyetoran dan pelaporan potongan IWP, Taperum, PPh Ps. 21 dan Askes PP

28 sebesar Rp 52.672,205.137,00 atas belanja gaji PNS/CPNS bulan Januari s/d

September 2012.

13. Kegiatan Pengkartuan Data PNS

a. Input

Anggaran : Rp 30.000.000,00

Realisasi : Rp 18.355.000,00


b. Output : dibukukan gaji beserta kekurangan gaji bagi PNS/CPNS di lingkungan

Kabupaten Bantul dalam kartu gaji pegawai.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah dilaksanakan

pengkartuan gaji PNS/CPNS sebanyak 12.804 kartu gaji.

113


Pelaksanaan sampai dengan triwulan III telah dilakukan pencatatan atau

pembukuan atas penerimaan gaji dan kekurangan gaji setiap PNS/CPNS

kedalam Kartu Gaji Pegawai sampai dengan bulan Juli 2012.

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah terwujdnyan tertib administrasi pengelolaan

gaji PNS/CPNS dengan capaian dengan dibukukan gaji/kekurangan gaji setiap

bulan dalam Kartu Gaji PNS/CPNS sampai dengan bulan Juli 2012.

14. Kegiatan Pembinaan Bendahara

a. Input

Anggaran : Rp 36.560.000,00

Realisasi : Rp 23.253.075,00


b. Output : terlaksananya pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD.

Target yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan

fasilitasi kepada Bendahara Pengeluaran/Pengelolaan Keuangan SKPD

dalam menyusun dokumen SPJ sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku secara reguler ditargetkan 5 kali pertemuan

pembinaan. Disamping itu melalui kegiatan ini juga melaksanakan

pembinaan terhadap pengelola keuangan SKPD apabila ditemukan

adanya permasalahan dalam peng-SPJ-an.

Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah melaksanakan pembinaan

rutin dengan mengadakan pelatihan dan pertemuan sebanyak 3 kali yang

114


dihadiri oleh pengelola keuangan SKPD dari 61 SKPD dan pembinaan

yang bersifat insidentil telah dilaksanakan 8 kali.

c. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM Bendahara Pengeluaran

dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran SKPD berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlihat dengan berkurang

kesalahan bendahara pengeluaran/pengelola keuangan dalam menyusun

dokumen SPJ SKPD.

D. BIDANG AKUNTANSI

Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas, pokok

dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2011 dengan

program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA 2011;

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011;

3. Penyusunan Laporan Semesteran;

4. Penyusunan Neraca Dinas/Instansi;

5. Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD;

6. Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan; dan

115


7. Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan.

Sampai dengan triwulan ini bidang Akuntansi telah melaksanakan kegiatan tersebut

diatas dengan indikator adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011

a. Input

Anggaran : Rp 170.293.270,00

Realisasi : Rp 125.112.500,00


b. Output kegiatan adalah tersusunnya Buku Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011 dan Neraca Akhir per 31

Desember 2011.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah ditetapkan

Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011 dan Neraca

Akhir per 31 Desember 2011.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi pengeluaran SKPD dengan data bidang akuntansi

berdasarkan realisasi tahun 2011;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2011 (LRA, LAK,Neraca dan CALK);

116


3. Menanggapi audit interim BPK;

4. Menanggapi review inspektorat;

5. Mengirim Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban ke BPK RI;

6. Menanggapi Audit LKD BPK;

7. Merevisi Draft Raperda sesuai hasil audit;

8. Menyusun dan mengirim draft Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011 ke DPRD;

9. Mengikuti sidang sidang di DPRD membahas draft Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun 2011.

10. Mengirim draf Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2011 Pemerintah Propinsi DIY untuk dievaluasi;

11. Mengikuti rapat koordinasi evaluasi atas Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2011 yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Propinsi DIY;

12. Menanggapi hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun

2011;

Setelah melalui beberapa tahap sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal

23 Juli 2012, rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Peraturan

117


Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. Jumlah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2012 dicetak

sebanyak 120 buku.

c. Outcome yang akan diwujudkan melalui kegiatan ini adalah ditetapkan

rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9

Tahun 2012 Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011 sebagai bentuk laporan

pertanggungjawaban atas keuangan daerah.

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang

PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011

a. Input

Anggaran : Rp 78.825.000,00



b. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Akhir per 31 Desember

2011.

Target yang dicapai pada triwulan III adalah ditetapkan Rancangan

Peraturan KDH menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pelaksanaan sampai dengan III adalah sebagai berikut :

118


1. Pencocokan data pengeluaran perkode rekening di SKPD dengan

data di bidang akuntansi realisasi tahun 2011;

2. Rapat koordinasi pembuatan rancangan peraturan KDH tentanga

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2011;

3. Penyusunan Draft peraturan KDH tentanga Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011

(rincian LRA)

4. Menanggapi Audit Interim BPK

5. Menanggapi review inspektorat

6. Mengirim draf rancangan peraturan KDHi tentang penjabaran

pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 ke BPK

RI.

7. Menanggapi Audit LKD BPK

8. Merevisi Draft Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 sesuai

hasil audit

9. Menyusun dan mengirim draft Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2011 ke DPRD

10. Mengikuti sidang sidang di DPRD membahas draft Rancangan

Peraturan KDH tentang Penjabaran pelaksanaan APBD Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2011;

119


Melalui tahapan-tahapan sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 23

Juli 2012 ditetapkan Rancangan Peraturan KDH menjadi Peraturan

Bupati Bantul nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Pelaksanaan

APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011. Melalui kegiatan ini

telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 tahun 2012 dalam

bentuk sebanyak 120.

c. Outcome yang diwujudkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dan

ditetapkan Rancangan Peraturan KDH menjadi Peraturan Bupati Bantul nomor

40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan

keuangan daerah.

3. Kegiatan Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

a. Input

Anggaran : Rp 117.763.250,00

Realisasi : Rp 125.112.500,00


b. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya neraca dinas/instansi se Kabupaten

Bantul yang benar dan akuntabel sebagai dasar penyusunan Neraca Kompilasi

per 31 Desember 2012.

c. Target yang dicapai sampai dengan triwulan III yaitu sebagai berikut :

1. Pencocokan data neraca SKPD per 31 Desember 2011 dengan realisasi

bidang akuntansi dan inventarisasi aset/persediaan 2011;

120


2. Rapat koordinasi pelaporan penyusunan neraca dinas/instansi;

3. Pengumpulan dan pendataan atas laporan bulanan neraca dari

dinas/instansi;

4. Koreksi awal terhadap laporan bulanan neraca dinas/instansi;

5. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP Kanwil Yogyakarta sebagai

pendamping;

6. Melaksanakan coaching clinik neraca SKPD sampai dengan bulan Juli

2012 dari 60 SKPD.

d. Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan target sebagaimana tersebut diatas. Neraca

dinas/instansi yang telah disusun sebanyak 180 tetapi masih terdapat 5

neraca yang masih mengalami kekeliruan.

c. Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya efisiensi, efektivitas dan

akuntabilitas laporan keuangan belum terwujud 100% dikarenakan kegiatan

ini belum selesai dilaksanakan.

4. Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran.

a. Input

Anggaran : Rp 54.825.000,00



b. Output yang akan dicapai dari kegiatan adalah tersusunnya Laporan Semester I

dan Prognosis Semester II sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Bantul

121


atas pelaksanaan APBD semester I sesuai dengan peraturan perundang-


e. Target yang dicapai sampai dengan triwulan III yaitu sebagai adalah

1. Rapat - rapat kooordinasi, entri program anggaran 2012, entry dan

pencocokan master program, kegiatan, belanja, pendapatan,

pembiayaan 2012, entry realisasi belanja langsung dan tidak

langsung pendapatan, pembiayaan, potongan PNS sampai dengan

bulan Juni 2012;

2. Menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan

menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama

anggaran pendapatan dan belanja seluruh SKPD yang disertai

dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya,

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III, kegiatan ini telah

melaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Entry program anggaran tahun 2012;

2. Entry dan pencocokan master program, kegiatan, belanja,

pembiayaan dan pendapatan tahun 2012;

3. Entry realisasi sampai bulan Juni 2012 untuk belanja langsung,

belanja tidak langsng, pendapatan, pembiayaan dan potongan

belanja gaji PNS/CPNS;

4. Rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan semester

pertama dan prognosis semester kedua;

122


5. Penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis semester kedua dengan menggabungkan seluruh

laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan

belanja seluruh SKPD dan prognosis semester kedua seluruh

SKPD;

6. Evaluasi atas draf laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis semester kedua;

7. Menggandakan dan mengirim draf laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis semester kedua kepada DPRD untuk

dilakukan pembahasan;

8. Mengikuti siding-sidang DPRD membahas laporan realisasi

semester pertama APBD dan prognosis semester kedua;

9. Memperbaiki dan menggandakan laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis semester kedua yang sudah dibahas;

10. Mengirim laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

semester kedua yang sudah ditetapkan ke berbagai instansi antara

lain Departemen Dalam Negeri; Departemen Keuangan; BPK;

DPRD; Pemerintah Propinsi dan instansi terkait lainnya.

Melalui kegiatan ini telah dicetak laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis semester kedua yang sudah ditetapkan dalam

bentuk buku sebanyak 75 buah.

123


c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan yang dicapai sebesar 80% dari laporan

realisasi semester pertama APBD dan prognosis semester kedua

dipergunakan sebagai kebijakan untuk melakukan perubahan atas APBD


5. Kegiatan Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

a. Input

Anggaran : Rp 40.150.000,00

Realisasi : Rp 24.918.000,00


b. Output kegiatan adalah tersusunnya laporan posisi kas, pendapatan dan belanja

per akhir bulan.

f. Target yang dicapai sampai dengan triwulan III (kedua) dengan

melaksanakan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi persiapan kegiatan entri data transaksi

penerimaan dan pengeluaran kasda;

2. Mengadakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bulan Desember

2011;

3. Mengadakan rekonsiliasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD)

DIY Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah, Bidang

Pendapatan, Bidang Belanja dan dinas/instansi terkait;

124


4. Tersusunnya laporan bulanan hasil rekonsiliasi antara Bank

Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Bantul selaku pemegang

Kas Daerah, Bidang Pendapatan, Bidang Belanja dan dinas/instansi

terkait sebanyak 8 laporan;

g. Pelaksanaan sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah

melaksanakan entry data transaksi penerimaan dan pengeluaran

sebagai beban APBD setiap bulan, serta mengadakan rekonsiliasi antara

Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Bantul selaku pemegang

Kas Daerah, Bidang Pendapatan, Bidang Belanja dan dinas/instansi

setiap bulan yaitu bulan Desember 2011 dan bulan Januari s/d Agustus

2012 yang tersusun dalam bentuk laporan keuangan bulanan sebanyak

8 laporan.

c. Outcome tersusunnya data keuangan yang akuntabilitas dalam bentuk laporan

bulanan keuangan daerah untuk bulan Desember 2011 dan bulan Januari s/d

bulan Agustus 2012.

6. Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

a. Input

Anggaran : Rp 24.800.000,00

Realisasi : Rp 11.679.600,00


b. Output kegiatan adalah tersusunnya hasil rekonsiliasi Satker di unit Akuntansi

yang di update setiap bulan.

125


h. Target yang dicapai sampai dengan triwulan III dengan melaksanakan

kegiatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Tahun

Anggaran 2011;

2. Mengecek dan managih laporan Dana Tugas Pembantuan akhir tahun

2011 dan mengadakan up date data untuk tahun 2012;

3. Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD yang memperoleh Dana

Tugas Pembantuan yang berjumlah 7 (tujuh) dan mengumpulkan

DIPA Tugas Pembantuan tahun 2012;

4. Mengadakan rapat koordinasi guna mengevaluasi permasalahan dan

pencapaian target kinerja kegiatan-kegiatan dari Dana Tugas

Pembantuan;

5. Pemasukan data dan restore laporan SAI dari satker untuk

penyusunan laporan akhir tahun 2011;

6. Pemasukan data dan restore laporan SAI dari satker untuk

penyusunan laporan bulanan dari bulan Januari s/d Agustus 2012;

i. Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah melaksanakan pengecekan,

pengumpulan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dari Satuan Kerja dalam rangka tersusunnya laporan akhir

tahun 2011. Selain ini kegiatan ini telah melaksanakan rapat koordinasi

sebagai persiapan atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan tahun 2012,

pengumpulan DIPA, pembaharuan data dan program Dana Tugas

Pembantuan tahun 2012, menyusun laporan SAI dari 7 (tujuh) satuan

126


kerja sampai bulan September 2012. Adapun pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan di Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan III yaitu

sebagai berikut :

127


NO KODE BA/ES 1 NAMA SATKER KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI %

I Kementerian Dalam Negeri 4,129,290,000.00 2,728,963,100.00 66.09

1 Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

TP 425,000,000.00 - -

UB 3,704,290,000.00 2,728,963,100.00 73.67

II Kementerian Pertanian 4,540,932,000.00 3,771,906,600.00 83.06

2 Ditjen Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan TP 3,330,180,000.00 3,161,606,500.00 94.94

3 Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Pertanian

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

TP 1,210,752,000.00 610,300,100.00 50.41

III Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1,087,000,000.00 897,916,045.00 82.60

4 Ditjen Pembinaan Penempatan (PP) Naker

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TP 1,087,000,000.00 897,916,045.00 82.60

IV Kementerian Kelautan dan Perikanan

2,750,040,000.00 327,739,950.00 11.92

5 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan

TP 2,750,040,000.00 327,739,950.00 11.92

V Kementerian Kesehatan 2,277,300,000.00 895,090,575.00 39.30

6 Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Dinas Kesehatan TP 2,277,300,000.00 895,090,575.00 39.30

128


VI Kementerian Pekerjaan Umum 9,120,000,000.00 5,760,000,000.00 63.16

7 PIP Dinas Pekerjaan Umum UB 9,120,000,000.00 5,760,000,000.00 63.16

Jumlah 23,904,562,000.00 14,381,616,270.00 60.16

129


c. Outcome sampai dengan triwulan III kegiatan ini berupa terwujudnyan

pengelolaan pelaporan Dana Tugas Pembantuan ke ke Kantor Wilayah

Perbendaharaan Negara atas penggunaan dana pembantuan yang

diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Kantor

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan

Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan ke Kanwil

dengan tepat dapat dilihat dari tersusunnya laporan Dana Tugas

Pembantuan tahun 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Pengembalian dan CALK serta laporan SAI sampai dengan bulan

September 2012.

7. Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

a. Input

Anggaran : Rp 49.482.000,00

Realisasi : Rp 0,00


b. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengelolaan dan

pelaporan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III tidak ada.

Sampai dengan triwulan III kegiatan ini belum dilaksanakan.

c. Outcome yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan penilaian atas

pengelolaan keuangan daerah belum dapat diwujudkan atau 0%.

130


E. BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Guna menunjang tugas, pokok dan tata kerja Bidang Pendaftaran dan Penetapan

yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2011 melaksanakan

program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan

kegiatan Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB;

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Regulasi

Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh Bidang Pendaftaran dan Penetapan

sampai dengan triwulan III sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Input

Anggaran : Rp 9.017.500.000,00

Realisasi : Rp 6.714.651.949,00

Prosentase : 74,46%

b. Output : terbayarnya kepada penyedia jasa komunikasi dan listrik.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini terbayarnya kepada penyedia

jasa komunikasi dan listrik bulan Desember 2011 s/d Agustus 2012.

131


Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini, kegiatan ini telah malaksanakan

pembayaran kepada pihak penyedia jasa komunikasi dan jasa listrik yang

telah digunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah serta unit kerja pada khususnya dan masyarakat Bantul pada

umumnya yaitu sebagai berikut :

No Uraian Jumlah (Rp)

Triwulan lalu Triwulan III s/d Triwulan III

1 Jasa listrik gedung-gedung Pemda

814,405,973.00

382,015,557.00

1,196,421,530.00

2 Jasa listrik penerangan jalan umum

3,655,360,749.00

1,838,792,724.00

5,494,153,473.00

3 Jasa komunikasi

2,942,935.00

1,241,035.00

4,183,970.00

Jumlah

4,472,709,657.00

2,222,049,316.00

6,694,758,973.00

c. Outcome

Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah melaksanakan pembayaran atas

jasa komunikasi dari bulan Januari s/d Agustus 2012, listrik penerangan

gedung-gedung Pemda sampai bulan Agustus 2012, listrik penerangan jalan

sampai dengan bulan Agustus 2012. Outcome dari kegiatan ini secara tidak

langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tingkat capaian sebesar 75%.

132


2. Kegiatan Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

a. Input

Anggaran : Rp 1.376.825.000,00

Realisasi : Rp 85.794.925,00


b. Output : terlaksananya persiapan SDM dan sarana prasarana guna menerima

pelimpahan wewenang pengelolaan PBB Perkotaan/Perdesaan.

Target yang akan dicapai sampai dengan triwulan III adalah sebagai

berikut :

1. Terselesainya persiapan instalasi SISMIOP dan custominasi aplikasi

PBB P2 di Kabupaten Bantul;

2. Mengadakan koordinasi dengan KPP Pratama Bantul dalam rangka

persiapan pengalihan PBB P2;

3. Mengadakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan

Bank Pembangunan Daerah untuk pelaksanaan pembayaran pajak

daerah terutama PBB P2 dengan system online;

4. Menyiapkan personel pengampu PBB P2;

5. Mempersiapkan ruangan dan jaringan computer untuk aplikasi

SISMIOP.

Pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan triwulan III telah melaksanakan

tahapan sesuai yang ditargetkan yaitu sebagai berikut :

1. Mengirim laporan persiapan pengalihan PBB P2 ke Departemen Dalam

Negeri;

133


2. Konsultasi ke Direktorat Jendral Pajak dalam rangka persiapan

instalasi SISMIOP;

3. Mengadakan rapat koordinasi dengan KPP Pratama Kabupaten Bantul

guna persiapan pengalihan kewenangan pengelolaan PBB P2;

4. Mengadakan koordinasi dengan BPD DIY dalam rangka menyusun

petunjuk pelaksanaan POS (Payment Online System);

5. Mengadakan koordinasi dengan BPD DIY dalam rangka pelaksanaan

pembayaran pajak daerah khususnya PBB P2 dengan menggunakan

POS (Payment Online System);

6. Mengirim SDM yang berjumlah 12 orang untuk melaksanakan magang

pengelolaan PBB P2 di KPP Pratama Bantul meliputi :

a. Pelayanan PBB P2;

b. Penilaian atas tanah dan bangunan;

c. Operator consule;

d. SIG;

e. Analisis;

7. Mengirim SDM yang rencana akan mengampu PBB P2 mengikuti

pendidikan pelatihan pengelolaan PBB P2;

8. Mengirim personel mengikuti kursus Oracle SQL dan PL SQL

Progamming;

9. Melaksanakan pembenahan atas ruangan yang telah tersedia dan

persiapan jaringan computer khusus untuk mengelola PBB P2;

134


10. Mengadakan beberapa computer yang dipakai khusus untuk aplikasi

PBB P2;

c. Outcome

Kesiapan pemerintah daerah dalam menerima pelimpahan wewenang

pengelolaan PBB Perkotaan dan Perdesaan belum dapat diwujudkan yang

merupakan indicator outcome dari kegiatan ini. Dikarenakan kegiatan ini baru

melaksanakan persiapan sebagaimana pelaksanaan tersebut diatas.

3. Kegiatan Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Indikator Input

Anggaran : Rp 100.000.000,00

Realisasi : Rp 79.514.900,00


b. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang pengelolaan pajak

daerah yang berjumlah 16 peraturan bupati;

2. Disusun dan ditetapkan Standart Operating Prosedure (SOP) tentang PBB

dan BPHTB;

Target yang akan dicapai dari kegiatan ini sampai dengan triwulan III


1. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 8

tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir di kawasan

wisata pantai parangtritis;

135


2. Membahas dan menyusun rancangan Peraturan Bupati Bantul sebagai

tindak lanjut/pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

18 tahun 2011 tentang PBB P2

3. Membahas dan menyusun SOP PBB dan BPHTB;

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini kegiatan ini telah melaksanakan


1. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor

8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir di

kawasan wisata pantai parangtritis;

2. Mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran yang

dihadiri oleh 50 wajib pajak;

3. Menyusun Peraturan Bupati Bantul sebagai tindak lanjut

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang PBB

sebanyak 3 peraturan bupati;

4. Menyusun SOP PBB dan BPHTB;

c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah ditetapkan rancangan

peraturan bupati menjadi Peraturan Bupati Bantul sebagai tindak lanjut

dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18, dengan

ditetapkan Peraturan Bupati sebanyak 19 yaitu sebagai berikut :

136


DAFTAR PERATURAN BUPATI

TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

NO PERATURAN TANGGAL TENTANG

1 2 3 4

1 Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran

3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame

5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan

6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam

7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir

8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah

9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2012 03 Januari 2012 Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet

10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 03 Januari 2012 Ijin Penyelenggaraan Reklame

137


11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2012 04 Juni 2012 Tata Cara Pembayaran PBB

12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2012 04 Juni 2012 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB

13 Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 23 Juli 2012 Tata Cara Pendaftaran PBB

14 Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2012 23 Juli 2012 Tata Cara Penghapusan PBB

15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2012 23 Juli 2012 Tata Cara Pengurangan PBB

16 Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2012 23 Juli 2012 Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis

17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2012 17 Juli 2012 Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi PBB

18 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2012 30 Juli 2012 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2012 24 September

2012 Insentif Pajak Daerah

138


F. BIDANG PENAGIHAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Penagihan sesuai dengan tugas, pokok

dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2011 dengan

program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

terdiri dari kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;

2. Operasional Pajak Daerah;

3. Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPh 21);

4. Pengendalian PAD;

5. Pemberantasan Cukai Ilegal.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas sampai dengan triwulan III telah

dilaksanakan oleh Bidang Penagihan sebagai berikut :

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

a. Indikator Input

Anggaran : Rp 361.440.000,00

Realisasi : Rp 262.262.700,00


b. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah terutama berasal dari PBB telah ditarget

dan dilaksanakan sebagai berikut :

139


Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah tercetaknya

Blangko Administrasi PBB, Penyerahan SPPT PBB ke Pemerintah Desa,

Penelitian SPPT PBB oleh Desa sebelum diserahkan kepada Wajib Pajak,

Penyampaian SPPT oleh Desa ke Wajib Pajak, dan Sosialisasi PBB kepada

Lurah, Dukuh dan Camat, Intensifikasi dan penyuluhan PBB kepada Wajib

Pajak.



1. Pencetakan Blangko Administrasi PBB;

2. Penyerahan SPPT PBB ke Pemerintah Desa;

3. Penelitian SPPT PBB oleh Desa sebelum diserahkan kepada Wajib

Pajak;

4. Penyampaian SPPT oleh Desa ke Wajib Pajak;

5. Sosialisasi kepada Lurah, Dukuh dan Camat.

Pada tahun 2011 diketahui jumlah Obyek Pajak PBB sebanyak 593.280

yang terdiri dari OP PBB Pedesaan sebanyak 304.548 dan OP PBB

Perkotaan sebanyak 288.732. Jumlah obyek pajak PBB berdasar atas

jumlah struk SPPT PBB.

c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah ditranfer ke Kas Daerah Bagi Hasil

dari Pajak Bumi dan Bangunan/PBB sampai dengan triwulan III sebesar Rp

20.877.708.877,00 dari target sebesar Rp 25.155.351.491,00 atau terealisasi

82,99%.

140


2. Operasional Pajak Daerah

a. Indikator Input

Anggaran : Rp 400.000.000,00

Realisasi : Rp 173.298.600,00


b. Output berupa terlaksananya pemungutan pajak daerah. Untuk mewujudkan

output dari kegiatan ini telah melaksanakan yaitu sebagai berikut : tput


1. Cetak blangko administrasi pajak daerah;

2. Sosialisasi Pajak Daerah;

3. Penyampaian SKPD Pajak Daerah;

4. Penagihan tunggakan pajak daerah;

5. Peremajaan data obyek pajak daerah;

6. Operasi non yustisi pajak reklame;

7. Cek lokasi pemasangan reklame,

Dari kegiatan Operasional Pajak Daerah telah dicapai pendapatan asli

daerah yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 36.167.279.454,10

dari target Rp 32.090.346.562,11 atau terealisasi 112,70%. Adapun rincian

target dan realisasi pajak daerah yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

141


No Pajak Daerah Target Realisasi

Sisa Triwulan Lalu Tiriwulan III s/d Triwulan III

1 Pajak Hotel

125,000,000.00

321,494,188.00

260,326,828.00

581,821,016.00

(456,821,016.00)

2 Pajak Restoran

1,263,346,562.11

1,097,825,636.40

752,320,112.00

1,850,145,748.40

(586,799,186.29)

3 Pajak Hiburan

200,000,000.00

264,342,236.00

78,909,217.00

343,251,453.00

(143,251,453.00)

4 Pajak Reklame

2,000,000,000.00

1,420,212,572.00

625,975,802.00

2,046,188,374.00

(46,188,374.00)

5 Pajak Penerangan

16,000,000,000.00

8,051,905,455.00

4,144,876,410.00

12,196,781,865.00

3,803,218,135.00

6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

350,000,000.00

74,720,050.00

156,328,782.00

231,048,832.00

118,951,168.00

7 Pajak Parkir

30,000,000.00

23,167,425.00

31,056,943.00

54,224,368.00

(24,224,368.00)

8 Pajak Air Bawah Tanah

120,000,000.00

97,893,583.00

53,418,976.00

151,312,559.00

(31,312,559.00)

9 Pajak Sarang Burung Walet

2,000,000.00

300,000.00

850,000.00

1,150,000.00

850,000.00

10 Pajak BPHTB

12,000,000,000.00

12,291,149,939.70

6,420,205,299.00

18,711,355,238.70

(6,711,355,238.70)

Jumlah

32,090,346,562.11

23,643,011,085.10

12,524,268,369.00

36,167,279,454.10

(4,076,932,891.99)

142


c. Indikator Outcome

Dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III telah tercapai

kontribusi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah terhadap

pendapatan daerah sebesar 3,69% dari target yang akan dicapai sebesar

2,68% yang dapat dilihat pada sebagai berikut :

No U r a I a n Penerimaan Daerah Pajak Daerah Kontribusi

1 Target 1,195,345,041,223.75 32,090,346,562.11 2.68

2 Realisasi 981,000,615,751.11 36,167,279,454.10 3.69

Selisih Lebih (Kurang) (214,344,425,472.64) 4,076,932,891.99 1.01

3. Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPh 21)

a. Indikator Input

Anggaran : Rp 41.875.000,00

Realisasi : Rp 0,00


b. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya intensifikasi PPh OP (PPH 21).

Sampai dengan triwulan III kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan

sosialisasi penyampaian SPT Tahunan dengan bekerja sama KPP Pratama

Bantul, pemasangan baliho sehingga melalui kegiatan ini dapat mewujudkan

kesadaran wajib pajak melaporkan pajak penghasilan dengan tepat waktu.

Selain dengan sosialisasi kegiatan ini juga memasang baliho. Semakin besar

143


wajib pajak menyetorkan pph pasal 21/25 maka semakin besar Dana Bagi

Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sampai dengan triwulan III, dana

bagi hasil pajak dari pajak penghasilan orang pribadi yang diterima oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp 8.906.226.717,00 dari target sebesar

Rp 7.491.210.000,00 atau terealisasi 118,88%.


Indikator outcome dari kegiatan ini telah terealisasi target pendapatan daerah

yang berasal dari dana bagi pajak dari pajak penghasilan orang pribadi dengan

kontribusi yang dicapai sebesar 0,91% dari target 0,63% dapat dilihat sebagai

berikut :

No U r a I a n Penerimaan Daerah Dana Bagi Hasil

Pajak dari PPH OP Kontribu

si

1 Target 1,195,345,041,223.75 7,491,210,000.00 0.63

2 Realisasi 981,000,615,751.11 8,906,226,717.00 0.91

Selisih Lebih (Kurang) (214,344,425,472.64) 1,415,016,717.00 0.28

4. Pengendalian PAD

a. Indikator Input

Anggaran : Rp 135.200.000,00

Realisasi : Rp 73.427.625,00


144


b. Output dari kegiatan ini adalah mendukung mewujudkan target Pendapatan

Asli Daerah dengan mengadakan sarana prasarana dan peningkatan kualitas

SDM.

Target yang akan dicapai sampai dengan triwulan ini adalah sebagai

berikut :

1. Mengadakan study potensi pajak daerah khususnya pajak air tanah;

2. Mengadakan software/aplikasi pajak daerah (pajak air tanah);

3. Mengadakan 10 unit sepeda motor sebagai sarana untuk menunjang

kegiatan pengendalian pendapatan asli daerah.


kegiatan-kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi atas realisasi pendapatan asli daerah yang telah dicapai

sampai dengan triwulan ini dengan mengundang seluruh SKPD

penghasil yang berjumlah 16;

2. Mengadakan study potensi pajak daerah khusunya pajak air tanah di

Pemerintah Popinsi Semarang;

3. Mengadakan aplikasi atau software pajak daerah khususnya pajak air

tanah.

Target pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sebesar Rp

121.593.861.804,75 sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp

110.251,417.704,11 atau 90,67%. Adapun target dan realisasi dari

komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut :

145


No Uraian Target (Rp) Realisasi s/d Tw III

(Rp) Selisih Lebih (Kurang)

(Rp) Prosentase

1 Pajak Daerah 32,090,346,562.11 36,167,279,454.10 4,076,932,891.99 112.70

2 Retribusi Daerah 21,512,622,590.00 15,478,064,036.00 (6,034,558,554.00) 71.95

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7,753,663,652.64 8,064,263,102.01 310,599,449.37 104.01

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

60,237,229,000.00 50,541,811,112.00 (9,695,417,888.00) 83.90

Jumlah 121,593,861,804.75 110,251,417,704.11 (11,342,444,100.64) 90.67

146


c. Indikator outcome

Outcome dari kegiatan adalah tercapainya target kontribusi Pendapatan Asli

Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul, target dan realisasi

dapat dilihat sebagai berikut :

No U r a I a n Penerimaan Daerah Pendapatan Asli

Daerah Kontribusi

1 Target 1,195,345,041,223.75 121,593,861,804.75 10.17

2 Realisasi 981,000,615,751.11 110,251,417,704.11 11.24

Selisih Lebih (Kurang) (214,344,425,472.64) (11,342,444,100.64)

1.07

Dari table sebagaimana tersebut diatas diketahui, kontribusi PAD terhadasp

Pendapatan Daerah ditargetkan 10,17% sampai dengan triwulan III tercapapi

sebesar 11,24% atau terdapat selisih lebih 1,07%.

6. Pemberantasan Cukai Ilegal

a. Indikator Input

Anggaran : Rp 234.281.583,00



b. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang

cukai dan pembinaan.

147


2. Target yang dicapai sampai dengan triwulan II (kedua) Sosialisasi Cukai

Ilegal

3. Sampai dengan triwulan II (keduaa) melalui kegiatan ini telah dilaksanakan

:

1. Sosialisasi Cukai Ilegal


Sampai dengan triwulan ini telah ditransfer ke Kas Daerah Rp. 629.189.223,00

F. BIDANG ASET

Sesuai dengan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80

Tahun 2011 Bidang Aset melaksanakan 3 program dengan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

I. Program Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandasan;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan

sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Pengadaan Mebelair;

III. Program Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari kegiatan yaitu sebagai

berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemda

148


2. SIMBADA

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Barang Daerah

4. Penataan Aset

5. Penghapusan Barang Daerah.

6. Perubahan Sisdur Pengelolaan Barang Daerah

7. Verfikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

8. Sosialisasi Peraturan Perundangan

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bidang Aset sampai dengan

triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a. Input

Anggaran : Rp 1.127.382.973,00

Realisasi : Rp 848.381.750,00


b. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor sebanyak 13 macam dengan jumlah 149 unit yang

terdiri dari yaitu sebagai berikut :

1. Generator/genset sebanyak 1 unit;

2. Air Conditioner (AC) sebanyak 6 unit;

3. Kipas angin sebanyak 3 unit;

4. Papan nama besar sebanyak 1 unit;

5. Papan nama kecil sebanyak 3 unit;

149


6. Komputer PC sebanyak 78 unit;

7. Note Book sebanyak 10 unit;

8. Printer sebanyak 33 unit;

9. Monitor/Display sebanyak 4 unit;

10. Hard Disk Eksternal sebanyak 1 unit;

11. Monitor/Display sebanyak 4 unit;

12. Kamera sebanyak 1 unit;

13. LCD Proyektor sebanyak 6 unit.

Target yang akan dicapai pada triwulan ini adalah terlaksananya

pengadaan LCD Proyektor sebanyak 6 unit dan kamera digital sebanyak 1

unit.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan ini adalah terlaksananya kegiatan

pengadaan sebagai berikut :

1. Air Conditionir (AC) sebanyak 6 unit

2. Kipas angin sebanyak 3 unit

3. Papan nama instansi “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah” sebanyak 4 unit

4. Komputer PC sebanyak 78 unit

5. Komputer note book sebanyak 10 unit

6. Printer sebanyak 33 unit

7. Monitor/display sebanyak 4 unit

150


8. Kamera sebanyak 1 unit

9. Proyektor sebanyak 6 unit

c. Indikator outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan

berbagai peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimanan tersebut

diatas.

2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Input

Anggaran : Rp 354.000.000,00

Realisasi : Rp 113.757.695,00


b. Output dari kegiatan adalah terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan

yaitu karcis 1) retribusi pasar Rp 125,00; 2) karcis retribusi pasar Rp 100,00;

3) karcis retribusi pasar Rp 75,00; 4) karcis retribusi kebersihan Rp 200,00; 5)

karcis retribusi kebersihan Rp 100,00; 6) buku kas umum; 7) Bend 26a; ; 8)

lembar disposisi; 9) kartu kendali; 10) blangko surat setoran; 11) blangko surat

setoran pajak daerah; 12) kertas berkop DPPKAD; 13) amplop berkop

DPPKAD; 14) kertas berkop Garuda; 15) amplop berkop Garuda ; 16) piagam

penghargaan; 17) stop map batik; 18) kalender dinding tahun 2013; 19)

kalender meja tahun 2013; 20) buku kerja; 21) buku agenda.

Target yang akan dicapai sampai dengan triwulan III adalah

terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan yaitu buku karcis

retribusi pasar @ Rp 200,00; buku karcis retribusi pasar Rp 150,00; buku

karcis retribusi pasar Rp 100,00; kartu pencatatan pembayaran retribusi

151


daerah; buku ketetapan retribusi daerah; buku rekapitulasi pembayaran

retribusi daerah; lembar disposisi NCR 2 ply

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III adalah terlaksananya pengadaan

barang-barang cetakan yaitu sebagai berikut :

1. Buku karcis retribusi pasar @ Rp. 200,00 sebanyak 5000 buku;



4. Kartu pencatatan pembayaran retribusi daerah sebanyak 5000

lembar;

5. Buku ketetapan retribusi daerah sebanyak 10.000 buku;

6. Buku rekapitulasi pembayaran retribusi daerah sebanyak 50 buku;

7. Buku lembar disposisi NCR 2 ply sebanyak 100 buku;

8. Buku surat kendali masuk sebanyak 100 buku;

9. Map batik sebanyak 600 lembar;

10. Kartu barang sebanyak 600 lembar;

c. Outcome

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan barang

cetakan yang telah diadakan sampai dengan triwulan ini.

3. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.

a. Input

Anggaran : Rp 100.000.000,00

Realisasi : Rp 98.234.840,00


152


b. Output kegiatan adalah

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah terselesainya

penyempurnaan operation room Bappeda.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III adalah telah dilaksanakan

pengadaan peralatan dan perlengkapan sebagai kelengkapan operation

room atau ruang rapat Bappeda sebanyak 1 paket.

c. Outcome : terselesainya pengadaan kelengkapan berupa peralatan dan

perlengkapan operation room Bappeda sehingga outcome dari kegiatan telah

diwujudkan melalui tersedianya ruang rapat representative di Bappeda.

4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

a. Input

Anggaran : Rp 3.454.200.000,00

Realisasi : Rp 1.450.714.000,00


b. Output : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2, 4 dan roda 6.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah diadakan kendaraan

dinas sebanyak 15 unit roda 2 dan 1 unit roda 6.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III, telah terlaksana pengadaan

kendaraan dinas roda 2 sebanyak 15 unit dan 1 unit kendaraan roda 6.

c. Outcome : terpenuhinya kebutuhan beberapa SKPD kendaraan

dinas/operasional dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi belum dapat diwujudkan.

153


5. Kegiatan Pengadaan Mebelair

a. Input

Anggaran : Rp 400.130.000,00

Realisasi : Rp 132.432.000,00


b. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan mebelair.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah pengadaan mebelair

kantor untuk memenuhi kebutuhan SKPD terhadap mebelair berdasarkan

surat usulan dari SKPD yang telah masuk ke DPPKAD, antara lain : 13 buah

almari arsip kayu, 1 buah almari arsip kaca, 60 buah meja ½ biro, 45 buah

kursi kerja dan 3 set meja kursi tamu.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan II (kedua), telah melaksanakan

kegiatan pengadaan mebelair berupa 13 buah almari arsip kayu, 1 buah

almari arsip kaca dan 3 set meja kursi tamu , sesuai usulan dari SKPD yang

membutuhkan.

c. Outcome : Terpenuhinya sebagian kebutuhan mebelair di SKPD-SKPD dan

DPPKAD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

a. Input

Anggaran : Rp 44.300.000,00



154


b. Output : melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM pengurus

barang seluruh SKPD dalam mengelola asset di masing-masing SKPD

berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah meningkatnya

pemahaman pengurus barang seluruh SKPD terhadap pengelolaan barang

sesuai aturan yang berlaku.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III, belum dapat direalisasikan.

c. Outcome : meningkatnya pemahaman pengurus barang terhadap pengelolaan

barang milik daerah merupakan indicator outcome dari kegiatan ini.

7. Kegiatan SIMBADA

a. Input

Anggaran : Rp 30.000.000,00

Realisasi : Rp 0,00


b. Output : tersedianya Aplikasi SIMBADA.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III, dilaksanakan install

software SIMBADA direncanakan program ini akan dilaksanakan seluruh

SKPD.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III, kegiatan ini belum dilaksanakan.

c. Outcome : terwujudnya pelaporan pengelolaan barang milik daerah secara

cepat dan tepat belum dapat diwujudkan.

155


8. Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah

a. Input

Anggaran : Rp 84.850.000,00

Realisasi : Rp 27.973.700,00


b. Output : dilaksanakan inventarisasi perencanaan kebutuhan barang masing-

masing SKPD dalam bentuk Data RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU, Mutasi.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III, adalah klarifikasi

penambahan dan pengurangan aset tetap serta persediaan tahun 2012,

koordinasi dengan pengurus barang (SKPD) sejumlah 485 SKPD/Unit

Kerja, termasuk puskesmas dan sekolahan (SD, SMP, SMA, SMK) dan

meningkatkan pemahaman pengurus barang hingga 100%.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan

klarifikasi penambahan dan pengurangan aset tetap serta persediaan

Tahun 2012, dan klarifikasi dengan pengurus barang (SKPD) termasuk

puskesmas dan pengolahan, dan pelaksanaan peningkatan pemahaman

pengurus barang tercapai 80%.

c. Outcome : peningkatan pemahaman pengurus barang mencapai 80%

9. Kegiatan Penataan Aset

a. Input

Anggaran : Rp 33.035.000,00



156


b. Output : pendayagunaan aset daerah sesuai dengan peruntukkannya.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III, adalah terlaksanakan

pendayagunaan aset dengan disewakan sebanyak 3 gedung kepada pihak

ketiga yaitu gedung eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal,

gedung eks Dinas Pariwisata dan gedung eks SMA PGRI.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III, telah dilaksanakan

pendayagunaan aset dengan disewakan sebanyak 3 gedung kepada pihak

ketiga yaitu gedung eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal,

gedung eks Dinas Pariwisata dan gedung eks SMA PGRI. Pemanfaatan asset

daerah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul.

c. Outcome : Sampai dengan triwulan III, pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha

Pemakaian Kekayaan Daerah untuk sewa gedung ditargetkan sebesar Rp

3.000.000,00 belum terealisasikan.

10. Kegiatan Penghapusan Barang Daerah

a. Input

Anggaran : Rp 40.000.000,00

Realisasi : Rp 15.333.000,00


b. Output : terlaksananya efisiensi akan biaya pemeliharaan aset daerah.

Target yang dicapai sampai dengan triwulan III terlaksananya penghapusan

barang inventaris dan kendaraan dinas yang rusak berat dengan jumlah

SKPD/unit kerja yang mengusulkan sebanyak 58.

157


Pelaksanaan sampai dengan triwulan III terdapat 81 SKPD/unit kerja yang

mengajukan surat permohonan penghapusan atas kendaraan

dinas/operasional dan barang inventaris yang tidak layak dipakai.

c. Outcome : terlaksananya efisiensi atas pemeliharaan barang daerah dengan

mengadakan penghapusan barang daerah belum dapat diwujudkan

dikarenakan kegitan belum dilaksanakan .


a. Input

Anggaran : Rp 43.000.000,00

Realisasi : Rp 0,00


b. Output : belum ada karena kegiatan baru akan dilaksanakan di triwulan III.

c. Outcome : indicator outcome dari kegiatan ini dengan ditetapkan Peraturan

Bupati Bantul tentang Sistem Prosedure tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

belum dapat diwujudkan.

12. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

a. Input

Anggaran : Rp 655.537.000,00

Realisasi : Rp 272.291.700,00


158


b. Output : terlaksananya inventarisasi barang milik daerah seluruh SKPD/unit

kerja.

Target yang akan dilaksanakan di triwulan III adalah terlaksananya

inventarisasi barang milik daerah seluruh SKPD/unit kerja.

Pelaksanaan sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan pendataan

atau inventarisasi barang milik daerah pada 465 unit kerja termasuk

puskesmas, SD, SMP, SMA dan SMK.

c. Outcome : Indikator outcome dari kegiatan ini adalah tersedia data barang

milik daerah sebagai hasil inventarisasi dan penilaian pada SKPD dan Unit

Kerja yang diyakini kebenarannya sebagai dasar untuk diterbitkan Keputusan

Bupati Bantul belum dapat diwujudkan.

12. REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain mempunyai

ketugasan sebagai coordinator pendapatan daerah juga sebagai salah satu dinas

penghasil. Melalui beberapa kegitan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan triwulan III

target pendapatan asli daerah sebesar Rp 43.174.226.214,75 terealisasi sebesar

Rp 50.325.426.483,54 atau 116,56%. Kontribusi pendapatan asli daerah yang

telah diberikan terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar

0,05% dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 981.000.615.751,11.

Target dan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada table sebagai berikut :

159


TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

S/D TRIWULAN III

NO URAIAN TARGET REALISASI SELISIH

Rupiah %

PENDAPATAN ASLI DAERAH

I PAJAK DAERAH 32,090,346,562.11 36,167,279,454.10 3,269,381,319.70 112.70

1 Pajak Hotel 125,000,000.00 581,821,016.00 456,821,016.00 465.46

2 Pajak Restoran 1,263,346,562.11 1,850,145,748.40 586,799,186.29 146.45

3 Pajak Hiburan 200,000,000.00 343,251,453.00 143,251,453.00 171.63

4 Pajak Reklame 2,000,000,000.00 2,046,188,374.00 (3,897,944,935.00) 102.31

5 Pajak Penerangan Jalan 16,000,000,000.00 12,196,781,865.00 (3,803,218,135.00) 76.23

6

Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan 350,000,000.00 231,048,832.00 (118,951,168.00) 66.01

7 Pajak Parkir 30,000,000.00 54,224,368.00 24,224,368.00 180.75

160


8 Pajak BPHTB 12,000,000,000.00 18,711,355,238.70 6,711,355,238.70 155.93

9

Pajak Sarang Burung Walet 2,000,000.00 1,150,000.00 (850,000.00) 57.50

10 Pajak Air Tanah 120,000,000.00 151,312,559.00 31,312,559.00 126.09

II RETRIBUSI DAERAH 15,216,000.00 - (15,216,000.00) 0.00

1 Retribusi Jasa Usaha (Sewa Gedung) 15,216,000.00 - (15,216,000.00) 0.00

III HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

7,753,663,652.64 8,064,263,101.99 310,599,449.35 104.01

1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

2,201,663,652.64 1,947,599,966.94 (254,063,685.70) 88.46

- PD Aneka Dharma 100,000,000.00 - (100,000,000.00) 0.00

- PD Bank Pasar 1,794,992,779.75 1,707,916,667.96 (87,076,111.79) 95.15

- PDAM 100,000,000.00 32,418,950.00 (67,581,050.00) 32.42

- BUKP 206,670,872.89 207,264,348.98 593,476.09 100.29

2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah

5,552,000,000.00 6,116,663,135.05 564,663,135.05 110.17

161


III LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

3,315,000,000.00 6,093,883,927.45 2,778,883,927.45 183.83

1 Penerimaan Jasa Giro 250,000,000.00 170,702,468.00 (79,297,532.00) 68.28

2 Pendapatan Bunga Deposito 3,000,000,000.00 5,699,821,516.47 2,699,821,516.47 189.99

3

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 15,000,000.00 140,994,936.98 125,994,936.98 939.97

4 Pendapatan dari Pengembalian 50,000,000.00 82,365,006.00 32,365,006.00 164.73

J U M L A H 43,174,226,214.75 50,325,426,483.54 7,151,200,268.79 116.56

162


II. REALISASI ANGGARAN BELANJA

Alokasi anggaran belanja langsng Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebesar Rp 21.454.160.336, 00 sampai dengan triwulan III

terealisasi sebesar Rp 11.985.783.171, atau sebesar 55,87% sebagai berikut :

163


anggaran dan realisasi belanja langsung

S/D TRIWULAN III TAHUN 2012

PROGRAM KEGIATAN

DANA/ANGGARAN REALISASI

MANFAAT SUMBER

KEUANGAN (%) KEUANGAN (%)

FISIK (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat

APBD 13,031,250.00 2,980,430.00 22.87 75 Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tatakerja

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

APBD 9,017,500,000.00 6,714,651,949.00 74.46 75 Tersedianya jasa komunikasi, listrik penerangan jalan dan gedung pemda

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

APBD 12,500,000.00 4,892,900.00 39.14 50 Mendukung mobilitas DPPKAD

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

APBD 67,465,000.00 45,419,000.00 67.32 75 Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset DPPKAD

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

APBD 8,970,000.00 6,324,650.00 70.51 75 Terjaganya kebersihan kantor DPPKAD

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor


164


7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan


8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

APBD 1,250,000.00 266,000.00 21.28 50 Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tatakerja

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

APBD 1,127,382,973.00 848,381,750.00 75.25 80 Terpenuhinya kebutuhan SKPD terhadap peralatan dan perlengkapan kantor

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

APBD 250,000.00 - - - Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tatakerja

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

APBD 10,500,000.00 3,970,000.00 37.81 75 Menambah pengetahuan dan wawasan pegawai DPPKAD

12 Penyediaan Makanan dan minuman

APBD 60,507,500.00 21,842,500.00 36.10 75 Kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

APBD 195,000,000.00 186,602,000.00 95.69 90 Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan study banding ke luar daerah

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

APBD 8,400,000.00 740,000.00 8.81 25 Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam kabupaten dan propinsi DIY

15 Penyediaan Jasa Keamanan

APBD 9,780,000.00 7,199,600.00 73.62 75 Terjaganya keamanan kantor DPPKAD pada malam hari

J U M L A H 10,907,302,003.00 7,961,431,924.00 72.99

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

APBD 100,000,000.00 98,234,840.00 98.23 100 Tersedianya alat studio guna mewujudkan ruang rapat yang representatif

165


2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

APBD 3,454,200,000.00 1,450,714,000.00 42.00 50 Terpenuhinya kebutuhan SKPD terhadap kendaraan dinas/operasional

3 Pengadaan Mebelair APBD 400,130,000.00 132,432,000.00 33.10 55 Terpenuhinya kebutuhan SKPD terhadap mebelair

4

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

APBD 190,865,000.00 111,273,992.00 58.30 50 Terawatnya kendaraan dinas/operasional DPPKAD

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

APBD 2,000,000.00 1,050,000.00 52.50 75 Terawatnya mebeleur DPPKAD

6

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

APBD 16,000,000.00 5,401,500.00 33.76 50 Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor DPPKAD

J U M L A H 4,163,195,000.00 1,799,106,332.00 43.21

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

APBD 24,205,000.00 13,168,875.00 54.41 100 Tersoialisasinya Permendagri No 32 kepada seluruh SKPD

2

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

APBD 60,000,000.00 750,000.00 1.25 25

Meningkatnya pengetahuan & pemahaman pegawai DPPKAD atas pengelolaan keuangan dan aset daerah

84,205,000.00 13,918,875.00 16.53

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

APBD 93,095,315.00 54,325,300.00 58.35 65 Tersusunnya laporan tugas, pokok dan tatakerja DPPKAD

166


J U M L A H 93,095,315.00 54,325,300.00 58.35

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan standar Satuan Harga

APBD 31,780,000.00 - - -

Ditetapkan dan digunakan Peraturan Bupati tentang Standart Satuan Harga sebagai pedoman SKPD melaksanakan kegiatan

2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD

APBD 158,320,000.00 8,615,000.00 5.44 10 Ditetapkan dan digunakan Perda tentang APBD oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan

3

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ttg Penjabaran APBD

APBD 109,300,000.00 9,563,125.00 8.75 10

Ditetapkan dan digunakan Perbup tentang Penjabaran APBD oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan

4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD

APBD 94,760,000.00 9,955,300.00 10.51 100

Ditetapkan dan digunakan Perda tentang Perubahan APBD oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan

5

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ttg Penjabaran Perubahan APBD

APBD 63,820,000.00 1,126,925.00 1.77 100

Ditetapkan dan digunakan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

APBD 170,293,270.00 125,112,500.00 73.47 100 Ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2011

7

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

APBD 78,825,000.00 68,974,875.00 87.50 100

Ditetapkan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2011

8 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

APBD 72,600,000.00 52,551,300.00 72.38 100 Terealisasi penerimaan daerah dari pendapatan bunga deposito

167


9

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah

APBD 361,440,000.00 262,262,700.00 72.56 75 Terealisai target pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil PBB

10 Penerbitan DPA SKPD APBD 63,230,000.00 30,760,000.00 48.65 50 Dicermati dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD sebagai acuan melaksanakan kegiatan

11 Penyusunan Anggaran Kas

APBD 22,150,000.00 11,024,350.00 49.77 50 Mengatur arus kas masuk (cashinflow) dan arus kas keluar (cashoutflow0

12 Penerbitan SPD APBD 26,110,000.00 12,547,250.00 48.06 75

Sebagai batas bagi SKPD dalam mengajukan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung

13 Pencetakan Daftar Gaji APBD 121,000,000.00 94,749,000.00 78.30 80 Kelancaran penyaluran gaji PNS/CPNS selurh SKPD/unit kerja

14

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

APBD 51,260,000.00 38,321,800.00 74.76 75 Diterbitkan SP2D Belanja Langsung sesuai dengan aturan yang berlaku

15 TP-TGR APBD 16,500,000.00 8,750,600.00 53.03 75 Terselesainya kasus yang merugikan daerah

16 Penyusunan Neraca Dinas Instansi

APBD 117,763,250.00 48,477,000.00 41.16 75

Tersusunnya neraca Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mengkompilasi neraca selurh SKPD/Unit Kerja

17 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

APBD 40,150,000.00 24,918,000.00 62.06 75 Tersusunnya data keuangan daerah dalam bentuk laporan bulanan yang akuntabel

18 Pengelolaan Dana Perimbangan

APBD 119,300,000.00 91,071,700.00 76.34 75 Ditransfer dan disalurkan dana perimbangan untuk membiayai pelaksanaan APBD

168


19 Penyusunan SPT Tahunan

APBD 67,500,000.00 66,670,500.00 98.77 100

Diterbitkan SPT Tahuanan sebagai lampiran pelaporan pajak penghasilan ke kantor pajak pratama

20

Pengelolaan dan Pelaporan Dana dan Tugas Pembantuan

APBD 24,800,000.00 11,679,600.00 47.10 75

Pelaporan pengelolaan dana tugas pembantuan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu

21

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

APBD 28,050,000.00 - - -

Ditetapkan dan digunakan Peraturan Bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dalam melaksanakan kegiatan

22 Operasional Pajak Daerah

APBD 400,000,000.00 173,298,600.00 43.32 75 Terealisasinya target pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah

23 Penyusunan Laporan Semesteran

APBD 44,870,750.00 5,445,000.00 12.13 100

Tersusunnya laporan Semester I dan Prognosis semester II sebagai acuan untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

24

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

APBD 104,265,000.00 37,153,650.00 35.63 50 Tersusunnya leaflet, buku saku dan analisa tentang keuangan daerah

25 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

APBD 41,875,000.00 - - - Terealisasinya target pendapatan daerah bersumber dari dana bagi hasil PPh pasal 21

26

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD 36,150,000.00 17,532,500.00 48.50 75 Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku

27 Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah

APBD 164,835,000.00 85,564,440.00 51.91 75

Terlaksananya fasilitasi penyaluran belanja tidak langsung pada PPKD sesuai dengan aturan yang berlaku

169


28 Penyusunan ASB APBD 100,000,000.00 - - - Disusun dan ditetapkan peraturan bupati tentang analisa standart belanja

29

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

APBD 49,482,000.00 - - - Meningkatkan opini atas pengelolaan keuangan daerah

30 Penerbitan SKPP APBD 38,900,000.00 27,600,000.00 70.95 75

Terwujudnya tertib administrasi bagi PNS yang purna tugas, mutasi keluar kab. Bantul dan meninggal dunia

31

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS

APBD 40,400,000.00 25,675,000.00 63.55 75

Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 tertib administrasi

32 Penerbitan SP2D Belanja Langsung

APBD 47,340,000.00 36,067,000.00 76.19 75 Diterbitkan SP2D sebagai pembebanan atas anggaran belanja langsung

33 Rekonsiliasi Belanja SKPD APBD 41,400,000.00 27,533,550.00 66.51 75 Terlaksananya pencocokan belanja SKPD dengan data dari bidang Perbendaharaan

34 Pengkartuan Gaji PNS APBD 30,000,000.00 18,355,000.00 61.18 75 Dibukukan gaji dan kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam Kartu Gaji Pegawai

35

Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

APBD 47,000,000.00 31,962,500.00 68.01 75 Diterbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung sesuai dengan aturan yang berlaku

36 Penyusunan SOP APBD 95,963,750.00 47,237,200.00 49.22 50

Terwujudnya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan tugas, pokok dan tata kerja DPPKAD

37 Pengelolaan SIMKEUDA APBD 154,891,415.00 4,548,500.00 2.94 50

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dan menggunkan SIM yang dibangun oleh BPKP Kanwil

170


Yogyakarta

38 Pengendalian PAD APBD 135,200,000.00 73,427,625.00 54.31 75 Terealisasinya target pendapatan asli daerah

39 Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

APBD 46,450,000.00 28,896,050.00 62.21 75 Diterbitkan SP2D sebagai pembebanan atas anggaran belanja tidak langsung

40 Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

APBD 1,376,825,000.00 85,794,925.00 6.23 20

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerima pelimpahan PBB Perkotaan dan Pedesaan dari Pemerintah Pusat

41 Pemberantasan Cukai Ilegal

APBD 234,281,583.00 2,620,000.00 1.12 20 Terealisasinya target pendapatan daerah bersumber dari dana bagi hasil cukai

J U M L A H 5,069,081,018.00 1,705,843,065.00 33.65

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1 Pembinaan Bendahara APBD 36,560,000.00 23,253,075.00 63.60 75

Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dalam mempertanggungjawabkan anggaran belanja masing-masing SKPD

J U M L A H 36,560,000.00 23,253,075.00 63.60

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

APBD 100,000,000.00 79,514,900.00 79.51 85

Disusun dan ditetapkan peraturan bupati sebagai tindak lanjut Perda Kab. Bantul Nomor 8

2

Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

APBD 70,000,000.00 27,868,500.00 39.81 100 Disusun dan ditetapkan perda sebagai perubahan perda no 10 tahun 2007

171


J U M L A H 170,000,000.00 107,383,400.00 63.17

Pengelolaan Barang Daerah

1 Peningkatan SDM Aparatur Pemda

APBD 44,300,000.00 1,767,800.00 3.99 40 Meningkatnya pemahaman pengurus barang dalam mengelola barang milik daerah

2 SIMBADA APBD 30,000,000.00 - - - Terwujudnya pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah dengan tertib administrasi

3

Perubahan Sisdur Pengelolaan Barang Daerah

APBD 43,000,000.00 - - - Pedoman mengelola barang milik daerah sesuai dengan aturan

4

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang

APBD 84,850,000.00 27,973,700.00 32.97 50

Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Daerah, Rencana Pemeliharaan Barang Daerah

5 Penataan Aset APBD 33,035,000.00 3,155,000.00 9.55 50 Pendayagunaan aset daerah sesuai dengan peruntukkannya

6 Penghapusan Barang Daerah

APBD 40,000,000.00 15,333,000.00 38.33 75 Terwujudnya efisiensi biaya pemeliharaan barang milik daerah

7

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

APBD 655,537,000.00 272,291,700.00 41.54 75 Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel

J U M L A H 930,722,000.00 320,521,200.00 34.44

J U M L A H APBD 21,454,160,336.00 11,985,783,171.00 55.87

172


I. NERACA LAPORAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya, Neraca laporan keuangan dan aset beserta rangkuman terhadap

pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah pada triwulan ketiga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANTUL

N E R A C A

PER 31 JUNI 2012

NO. URAIAN JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN)

MEI JUNI JUMLAH %

ASSET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara

Penerimaan

Kas di Bendahara

Pengeluaran 344.822.280,00

535.438.380,00

190.616.100,00

Piutang

Piutang Retribusi

Piutang Lain-lain

Persediaan 26.709.225,00 25.139.925,00

(1.569.300,00)

JUMLAH ASET LANCAR 371.531.505,00

560,578,305,00

189.046.800

173


ASET TETAP

Tanah

Tanah Kantor

Tanah Kantor……

Tanah Kantor……

Tanah Sarana Kesehatan dan Rumah Sakit



Tanah Sarana Kesehatan dan Puskesmas



Peralatan dan Mesin

2.328.454.530,00

2.340.154.530,00

11.700.000

Alat-alat berat

Alat-alat Angkutan

Alat-alat bengkel

Alat pertanian dan peternakan

Alat kantor dan rumah tangga

Alat studio dan komunikasi

Alat ukur

Alat-alat kedokteran

Alat laboratorium

Alat keamanan

Perlengkapan kantor (AC)

Peralatan kantor (Alvalink)

Peralatan Kantor (Suku cadang komputer & Komputer)

Gedung dan Bangunan

Bangunan gedung

Bangunan monumen

Jalan, jaringan dan irigasi 10.700.000,00 10.700.000,00 -

174


Jalan dan jembatan

Bangunan air (irigasi)

Instalasi

Jaringan

Aset tetap lainnya 75.857.500,00 103.157.500,00 27.300.000

Buku dan perpustakaan

Barang bercorak kesenian/kebudayaan

Hewan/ternakdan tumbuhan

Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan

Akumulasi penyusutan aset tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap

Jumlah 2.415.012.030,00 2.454.012.030,00 39.000.000

ASET LAINNYA

Tagihan penjulan angsuran

Tagihan tuntutan ganti rugi daerah

Kemitraan dengan pihak ke III

Aset Tak berwujud

Aset lain-lain 96.291.108,00 96.291.108,00 -

JUMLAH ASET 2.882.834.643,00 3.110.881.443,00

228.046.800

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang pemotongan pihak ke III

Uang muka dari kas daerah

/pendapatan yang ditangguhkan

pendapatan yang ditangguhkan

Utang Jangka pendek lainnya

Jumlah

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

175


Cadangan SILPA 10.951.395.265,24 8.158.714.308,24 ( 2.792.680.957)

Cadangan Persediaan 26.709.225,00 25.139.925,00

(1.569.300,00)

Uang muka dari kas daerah ( R/K Pemda-SILPA)

Jumlah 10.978.104.490,24 8.183.854.233,24 (2.794.250.257)

EKUITAS DANA INVESTASI - - -

Diinvestasikan dalam aset tetap

2.415.012.030,00

2.454.012.030,00 39.000.000

Diinvestasikan dalam aset tetap lainnya 96.291.108,00 96.291.108,00 -

JUMLAH KEWAJIBAN

DAN EKUITAS DANA 2.882.834.643,00 3.110.881.443,00 228.046.800

176


Realisasi belanja administrasi umum pemerintahan (belanja tak langsung)

No Kegiatan Dana/Anggaran Realisasi

Manfaat Sbr Dana

Jml Dana ( Rp.)

Keuangan ( Rp.)

Keu (%)

Fisik (%)

1 Pelayanan administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat menyurat

APBD Kab

13.031.250

1.785.000

13,70

Lancarnya Pel. adm.persuratan

Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & listrik

APBD Kab

9.017.500.000

4.485.178.115

49,74

Lancarnya pelayanan kpd masyarakat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

APBD Kab

12.500.000

3.065.100

24,52

Lancarnya pelayanan kpd masy

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

APBD Kab

67.465.000

30.403.000,00

45,06

Tertibnya Adm Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

APBD Kab

8.970.000

3.994.700

44,53

Kebersihan ktr terjaga

Penyediaan ATK

APBD Kab

20.765.280

3.460.750

16,67

Lancarnya keg.pelayanan Kpd masy

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

APBD Kab

354.000.000

27.157.500

7,67

Tersedianya barang cetakan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

APBD Kab

1.250.000

116.000

9,28

Lancarnya pel. kantor

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

APBD Kab

1.127.382.973

136.155.750

12,08

Lancarnya kegiatan pelayanan

Penyediaan peralatan rumah tangga

APBD Kab

250.000

0,00

0,00

Lancarnya kegiatan pelayanan

Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang2an

APBD Kab

10.500.000

2.413..000

22,98

Terpenuhinya kebutuhan bacaan

Penyediaan makanan & minuman

APBD Kab

60.507.500

20.655.000

34,14

Lancarnya keg. pelayanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

APBD Kab

195.000.000

88.047.300

45,15

Terlaks.koord & konsultasi yg baik

177



Manfaat Sbr Dana

Jml Dana ( Rp.)

Keuangan ( Rp.)

Keu (%)

Fisik (%)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

APBD Kab

8.400.000

740.000

8,81

Terlaks.koord & konsultasi yg baik

Penyediaan jasa keamanan

APBD Kab

9.780.000

4.499.750

46,01

Terjaganya keamanan ktr

2

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas operasional

APBD Kab

3.454.200.000

1.005.874.000

29,12

Terpenuhinya keb.kend. dinas

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

APBD Kab 100.000.000 0,00 0,00

Terpenuhinya keb.ruang

kantor yang representatif

Pengadaan mebelair

APBD Kab

400.130.000

91.482.000

22,86

Tersedianya brg keb. Ktr

Pemeliharaan rutin Kend. Dinas/Operasional

APBD Kab

190.865.000

89.690.042

46,99

Kelancaran op.ktr

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

APBD Kab

2.000.000

1.050.000,00

52,50

Kelancaran Pelayanan kpd masy.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlegkapan kantor

APBD Kab

16.000.000

4.256.000

26,60

Kelancaran Pelayanan kpd masy

3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

APBD Kab

24.205.000

12.673.625,00

52,36

Meningkatnya kemampuan SKPD dalam pengelolaan keuda

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

APBD Kab

60.000.000

750.000,00

1,25

Meningkatnya pemahaman pengelolaan keuda

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Lap.Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

APBD Kab

93.095.315

42.789.000

45,96

Memperlancar tugas kantor

178


Realisasi Belanja Kegiatan


Manfaat Sbr Dana

Jml Dana ( Rp.)

Keuangan ( Rp.)

Keu (%)

Fisik (%)

4 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Harga Satuan

APBD Kab

31.780.000

0,00

0,00

untuk mencapai tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

APBD Kab

158.320.000

8.615.000

5,44

Pedoman/acuan pelaksanaan keg 2012

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

APBD Kab

109.300.000

0,00

0,00

Pedoman/acuan pelaksanaan keg 2012

Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD

APBD Kab

94.760.000

127.500,00

0,13

penyesuaian rencana kerja pemerintah daerah dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang terjadi

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

APBD Kab

63.820.000

0.00

0,00

Pedoman/acuan pelaksanaan perubahan kegiatan TA 2009

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

APBD Kab

170.293.270

24.400.500

14,33

Terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

Penyusunan rancangan peratur an KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

APBD Kab

78.825.000

8.957.500

11,36

Terwujudnya laporan perhitungan keuangan daerah

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

APBD Kab

72.600.000

18.061.300,

00

24,88

Terwujudnya target kontribusi dari investasi deposito terhadap PAD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

APBD Kab

361.440.000

179.475.965

49,66

Mempercepat pemasukan PBB ke kas daerah

Penerbitan DPA SKPD APBD Kab

63.230.000

30.400.000

48,08

Pedoman/acuan kegiatan SKPD

Penyusunan Anggaran Kas APBD Kab

22.150.000

11.024.350,00

49,77

Kelancaran dan pengaturan cashinflow dan cashoutflow

Penerbitan SPD APBD Kab

26.110.000

1.522.250,00

5,83

Tersusunnya SPD Dinas/Instansi

Pencetakan Daftar Gaji APBD Kab

121.000.000 51.076.500

42,21

Kelancaran Pengelolaan dan penyalurna gaji PNS

179



Manfaat Sbr Dana

Jml Dana ( Rp.)

Keuangan ( Rp.)

Keu (%)

Fisik (%)

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

APBD Kab

51.260.000

16.431.800

32,06

Dokumen penerbitan SP2D (SPJ) yg sesuai dg peraturan perundangan dan mendapatkan persetujuan

TP-TGR APBD Kab

16.500.000

1.003.100,00

6,08

Tercapainya penyelesaian kerugian daerah

Penyusunan Neraca Dinas Instansi

APBD Kab

117.763.250

28.315.000

24,04

Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan

Rekonsiliasi Bank & Evauasi Realisasi APBD

APBD Kab

40.150.000

12.603.000

31,39

- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan menuju Good Government

Pengelolaan Dana Perimbangan

APBD Kab

119.300.000

57.194.200

47,94

Tercapainya penyediaan Dana Perimbangan

Penyusunan SPT Tahunan APBD Kab

67.500.000

66.670.500,00

98,77

Terwujudnya laporan pajak PNS

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

APBD Kab

24.800.000

5.917.500

23,86

Terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke Kanwil tepat waktu

Penyusunan Kebijakan dan pedoman Pelaksanan APBD

APBD Kab

28.050.000

0,00

0,00

Tersusunnya pedoman pelaksanaan APBD

Operasional Pajak Daerah APBD Kab

400.000.000

73.636.500

18,41

- Tercapainya target pemasukan pajak daerah

Penyusunan laporan Semesteran

APBD Kab

44.870.750

0,00

0,00

Tersusunnya laporan semester satu dan prognosis semester dua

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuda

APBD Kab

104.265.000

24.817.100,00

23,80

Tersedianya informasi keuangan daerah

Intensifikasi PPH OP (PPH Pasal 21)

APBD Kab

41.875.000

0,00

0,00

Mempercepat pemasukan PPh 21 ke Kas Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD Kab

36.150.000

937.500

2,59

Terselenggaranya pelaksanaan kegiataan sesuai rencana

Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah

APBD Kab

164.835.000

64.289.440

39,00

Terlaksananya belanja bantuan di SKPD penanggungjawab teknis secara tertib administrasi

Penyusunan ASB APBD Kab

100.000.000

0,00

0,00

Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan (ASB)

180



Manfaat Sbr Dana

Jml Dana ( Rp.)

Keuangan ( Rp.)

Keu (%)

Fisik (%)

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD Kab

49.482.000

0,00

0,00

kajian terhadap kebijakan akuntansi di Kabupaten Bantul

Penerbitan SKPP APBD Kab

38.900.000

9.600.000,00

24,68

Kelancaran Administrasi Mutasi dan Pensiun PNS

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh 21 bagi PNS

APBD Kab

40.000.000

13.000.000,00

32,18

Kelancaran Pengelolaan dan Pelaporan Pot IWP, Taperum dan Pph 21 bagi PNS Tertib Administrasi & Tepat Waktu

Penerbitan SP2D Belanja Langsung

APBD Kab

47.340.000

12.137.000

25,64

Kelancaran Pencairan Dana

Rekonsiliasi Belanja SKPD APBD Kab

41.400.000

9.793.550,00

23,66

Dokumen Penerbitan SP2D Belanaja Tidak Langsung yang sesuai dengan Peraturan

Pengkartuan Data PNS APBD Kab

30.000.000

9.320.000,00

31,07

Kelancaran dalam Pelaksanaan Pengkartuan Gaji

Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja tidak Langsung

APBD Kab

47.000.000

12.062.500,00

25,66

Dokumen penerbitan SP2D (SPJ) yg sesuai dg peraturan perundangan dan mendapatkan persetujuan

Penyusunan Stándar Operasional Prosedur

APBD Kab

95.963.750

225.000,00

0,23

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pengelolaan SIMKEUDA APBD Kab

154.891.415

1.948.500,00

1,26

Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel

Pengendalian PAD APBD Kab

135.200.000

28.520.000,00

21,09

Mempercepat pemasukan PAD ke Kas Daerah

Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

APBD Kab

46.450.000

11.142.500

23,99

Kelancaran Pencairan Dana

Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

APBD Kab

1.376.825.000

39.394.925,00

2,86

Kesiapan Pemerintah Daerah guna menerima pelimpahan wewenang PBB Perkotaan dan Pedesaan

Pemberantasan Cukai Ilegal APBD Kab

234.281.583

2.620.000,00

1,12

Mempercepat pemasukan dana dari cukai tembakau ke Kas Daerah

5 Pengelolaan Barang Daerah

Peningkatan SDM Aparatur Pemda

APBD Kab

44.300.000

0,00

0,00

Terlaksananya koordinasi dengan pengurus barang

SIMBADA APBD Kab

30.000.000

0,00

0,00

Kemudahan dan kelancaran entry data pengelolaan barang daerah

181



Manfaat Sbr Dana

Jml Dana ( Rp.)

Keuangan ( Rp.)

Keu (%)

Fisik (%)

Perubahan Sisdur Pengelolaan barang Daerah

APBD Kab

43.000.000

0,00

0,00

Pedoman SKPD dalam mengelola Barang Daerah

Penyusunan Perencanaan & Pelaporan

APBD Kab

84.850.000

1.575.000

1,86

perencanaan pengadaan barang akan lebih efisien dan efektif serta lebih meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang/aset daerah

Penataan Aset APBD Kab

33.035.000

2.170.000,00

6,57

Aset dapat dimanfaatkan sesuai dg peruntukannya

Penghapusan Barang Daerah APBD Kab

40.000.000 14.372.500,00

35,93

Efisiensi biaya pemeliharaan

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

APBD Kab

655.537.000

187.589.300

28,62

Tersedianya data aset yang akuntabel

6 Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Pembinaan Bendahara

APBD Kab

36.560.000

8.334.075,00

22,80

Peningkatan SDM Bendahara

7 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

APBD Kab

100.000.000

42.472.900,00

42,47

Tersusunnya regulasi pajak daerah

Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD Kab

70.000.000

2.267.500,00

3,24

Tersusunnya regulasi Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterangan : sudah

: Belom

: tidak ada

182

capaian TRIWULAN Iii 2012

BAB IV

P E R M A S A L A H A N

Sampai dengan ke triwulan III belum banyak hambatan-hambatan yang dihadapi

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum banyak

dijumpai. Hal ini tersirat dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sampai dengan triwulan III (ketiga) sudah sesuai dengan rencana dan

jadwal/schedule dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian dalam

perjalanannya sampai dengan triwulan III, secara umum hambatan-hambatan yang

dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap koordinasi, hambatan yang muncul yaitu dijumpai hal-hal yang

baru bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi. Untuk

mengatasi permasalahan seperti ini, diperlakukan prosedur standar yaitu

dengan dilaksanakan evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya

prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.

2. Pada pelaksanaan sistem kerja secara utuh faktor SDM memiliki peranan

yang besar terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam

mencapai target yang diharapkan. Kurang professional SDM dalam sebuah

tim kerja sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas dari

pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan misi bersama Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Upaya yang

dilaksanakan dalam menangani hambatan tersebut adalah dengan

183


melaksanakan koordinasi secara intensif antar bidang pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengefektifkan

materi/bahan koordinasi, dan mengupayakan ketepatan waktu pelaksanaan

kegiatan-kegiatan serta mengeksplorasi cara-cara baru yang lebih

efektif/efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undang yang

berlaku.

Sebagai gambaran permasalahan yang muncul dari pelaksanaan 75 (tujuh

puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Anggaran,

Bidang Perbendaharaan, Bidang Pendaftaran dan penetapan,Bidang

Penagihan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset adalah sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok dan fungsinya memberi dukungan

terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan. Sehingga

Sekretariat dalam pelaksanaan kegiatannya secara umum mempunyai sifat

sebagai fasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Oleh sebab itu kegiatan di Sekretariat Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibedakan menjadi

kegiatan yang bersifat tak langsung (pelayanan internal) dan langsung.

Kegiatan langsung secara umum mempunyai fungsi membantu kelancaran

tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

184


Daerah yang meliputi ketatausahaan. Kegiatan tidak langsung dengan

memberi dukungan berupa sarana prasarana dalam mewujudkan

kelancaran tugas serta memberi dukungan terlaksananya koordinasi rutin

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di seluruh bidang dengan

melasanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan . Berdasarkan hasil inventarisasi,

dapat disajikan permasalahan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Sekretariat

yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tidak ditemukan permasalahan

2. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional


3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan






6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor


7. Penyediaan Peralatan RT

185











12. Penyediaan Jasa Keamanan


13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


16. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


17. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan


18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD


186


19. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah




21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)


22. Pengelolaan SIMKEUDA


23. Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan

Daerah


II. BIDANG ANGGARAN

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan triwulan

pertama tahun 2012 oleh Bidang Anggaran, permasalahan yang dijumpai


1. Penyusunan Standart Harga


2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012


3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

187



4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran



5. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran



6. Penerbitan DPA SKPD


7. Penyusunan Anggaran Kas


8. Penerbitan SPD


9. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2012.


III. BIDANG PERBENDAHARAAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat di bidang

Perbendaharaan yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan, sampai dengan triwulan I (pertama) permasalahan yang

dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

188



2. Pencetakan Daftar Gaji


3. Pengujian Lampiran dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung


4. TP-TGR

Terdapat permasalah yaitu kasus yang muncul dan merugikan daerah

belum terselesaikan secara optimal.

Identifikasi masalah yaitu belum terdapat pedoman teknis atau

peraturan bupati Bantul tentang TP-TGR.

Uapaya yang dilaksanakan guna mengatasi permasalahan tersebut

dengan melaksanakan study banding ke Propinsi Bali.

Usul dan saran dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah lebih

meningkatkan koordinasi pada Tim TP-TGR.

5. Pengelolaan Dana Perimbangan


6. Penyusunan SPT Tahunan


7. Penerbitan SKPP


8. Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum, Pph Ps 21 bagi PNS



189





11. Pengkartuan Data PNS


12. Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak

Langsung




14. Pembinaan Bendahara


VII. BIDANG AKUNTANSI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat di bidang Akuntansi

yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sampai dengan

triwulan I (pertama) permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA 2011


2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011

190



3. Kegiatan Penyusunan Neraca Dinas/Instansi


4. Kegiatan Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD


5. Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan


6. Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran


7. Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan


V. BIDANG PENETAPAN DAN PENDAFTARAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat di bidang Penetapan dan

Pendaftaran yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan,

sampai dengan triwulan I (pertama) permasalahan yang dihadapi adalah

sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


2. Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB


3. Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


191


VI. BIDANG PENAGIHAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat di bidang Penagihan

yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sampai dengan

triwulan I (pertama) permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah


2. Kegiatan Operasional Pajak Daerah


3. Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPh 21)


4. Pengendalian PAD


5. Pemberantasan Cukai Ilegal


VII. BIDANG ASET

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada bidang Aset yang

tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sampai dengan

triwulan III permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tidak ditemukan permasalahan.

192


2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


5. Pengadaan Mebelair


6. Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Permasalahan yaitu kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap

pengelolaan barang milik daerah.

Indentifikasi masalah yaitu kurang tertibnya pengelolaan barang milik

daerah.

Upaya yang telah dilakukan adalah meningkatnya pemahaman

pengurus barang milik daerah dalam mengelola barang milik daerah

dengan melakukan sosialisasi dengan peserta pengurus barang seluruh

SKPD/Unit Kerja.

7. SIMBADA

Permasalahan adalah data inventaris barang milik daerah belum

akuntabel.

Indentifikasi masalah yaitu kurang tepat waktunya pelaporan tentang

pengelolaan barang milik daerah.

193


Upaya yang telah dilakukan yaitu mengadakan kerjasama dengan

BPKP Kanwil Propinsi DIY dalam pengelolaan barang milik daerah

dengan menggunakan SIM.

Usul dan saran yaitu pengelolaan barang milik daerah dengan

menggunakan SIMBADA yang dibangun oleh BPKP Kanwil Propinsi DIY

secara oline.



9. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah

Permasalahan yaitu ketidaktepatan waktu penyampaian pelaporan

tentang barang daerah dari seluruh SKPD/Unit Kerja.

Identifikasi masalah yaitu kurang valid dan kurang cepatnya

tersusunnya pelaporan tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah, Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah, KIB (Kartu

Inventaris Barang) A s/d F, laporan mutasi barang milik daerah, KIR

(Kartu Inventaris Ruangan), laporan jumlah persediaan dan laporan

pemeliharaan barang milik daerah.

Upaya yang telah dilakukan adalah membakukan format pelaporan.

Usul dan saran adalah meningkatkan komitmen pengurus barang

dalam mengelola barang milik daerah dari perencanaan dan pelaporan

barang milik daerah.

10. Penataan Aset


194


11. Penghapusan barang daerah.


12. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah


Sebagai rangkuman tentang pelaksanaan ke 75 (tujuh puluh lima) kegiatan

tentang permasalahan, indentifikasi masalah, upaya yang telah dilaksanakan serta

usul dan saran dapat dilihat pada table berikut ini :

195


1. SEKRETARIAT

NO KEGIATAN PERMASALAHAN IDENTIFIKASI

MASALAH

UPAYA YANG TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan

jasa Pemeliharaan

dan Perijinan

Kendaraan

Kegiatan Jasa

Administrasi

Keuangan

Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik

Kegiatan Penyediaan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196



MASALAH

UPAYA YANG TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

9

10

11

12

13

14

Peralatan RT

Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi &

Konsultasi ke Luar

Daerah

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi &

Konsultasi ke Dalam

Daerah

Kegiatan Penyediaan

Jasa Keamanan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197



MASALAH

UPAYA YANG TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

15

16

17

18

19

20

Kegiatan

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Sosialisasi peraturan

perundnag-undangan

Bimbingan Teknis

Implementasi

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

198



MASALAH

UPAYA YANG TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

21

22

23

24

25

26

Peraturan

Perundang-undangan

Kegiatan Penyusunan

laporan Capaian

Kinerja & Ikhtisar

Realisasi Kinerja

Kegiatan Evaluasi dan

Pelaporan Keuangan

Daerah

Kegiatan

Penyebarluasan &

Sosialisasi Berbagai

Informasi Keuangan

Daerah

Kegiatan Penyusunan

Standar Operasional

Prosedur (SOP)

Pengelolaan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

199



MASALAH

UPAYA YANG TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

27

SIMKEUDA

Regulasi Peraturan

Daerah tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan Daerah

2. BIDANG ANGGARAN


MASALAH

UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

1

2

Penyusunan Standart

Satuan Harga

Penyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

200



MASALAH

UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

3

4

5

6

7

9

10

TA 2013

Penyusunan

Rancangan Peraturan

Bupati tentang

Penjabaran APBD TA

2013

Penerbitan DPA

SKPD

Penyusunan

Anggaran Kas

Penerbitan SPD

Penyusunan

Anggaran Kas

Penyusunan

Kebijakan dan

Pedoman

Pelaksanaan APBD

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201



MASALAH

UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

11

Tahun Anggaran

2012

Pengendalian

Pelaksanaan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

202


3. BIDANG PERBENDAHARAAN


MASALAH

UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan Peningkatan

Manajemen Investasi

Daerah

Kegiatan Pencetakan

Daftar Gaji

Kegiatan Pengujian

Lampiran Dokumen

Penerbitan SP2D Belanja

Langsung

Kegiatan TP-TGR

Kegiatan Pengelolaan Dana

Perimbangan

Kegiatan Penyusunan SPT

Tahunan

Kegiatan Penerbitan SKPP

Kegiatan Pengelolaan dan

Pelaporan Potongan IWP,

taperum, PPh Ps 21 bagi

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203



MASALAH

UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

9

10

11

12

13

PNS

Kegiatan Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

Kegiatan Rekonsiliasi

Belanja SKPD

Kegiatan Pengkartuan Data

PNS

Pengujian Kelengkapan

Dokumen penerbitan SP2D

Belanja tidak Langsung

Penerbitan SP2D Belanja

Tidak Langsung

Pembinaan Bendahara

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

204


4. BIDANG AKUNTANSI


MASALAH

UPAYA YANG TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

1 Penyusunan Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD TA 2011

- - - -

2 Penyusunan Raperbup tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD TA 2011

- - - -

3 Penyusunan Laporan Semesteran - - - -

4 Penyusunan Neraca Dinas/Instansi - - - -

5 Rekonsiliasi Bank dan evaluasi

Realisasi APBD

- - - -

6 Pengelolaan dan Pelaporan Dana

Tugas Pembantuan

- - - -

7 Peningkatan Penilaian Kualitas

Pengelolaan Keuangan

- - - -

205


5. BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

NO KEGIATAN PERMASALAHAN IDENTIFIKASI MASALAH UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN SARAN KET

1

2

3

Penyediaan Jasa

Komunikasi, SDA dan Listrik

Penyerahan Kewenangan

Pengelolaan PBB

Regulasi Peraturan Pajak

Daerah dan Retribusi

Daerah

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

206


6. BIDANG PENAGIHAN


MASALAH

UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN SARAN KET

1

2

3

Intensifikasi dan Eksentifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Operasional Pajak Daerah

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Pengendalian PAD

Pemberantasan Cukai Ilegal

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207


7. BIDANG ASET


MASALAH

UPAYA YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

USUL DAN

SARAN

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Penyediaan Peralatan &

Perengkapan Kantor

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan Pengelolaan Barang

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur

Perubahan Sisdur Pengelolaan

Barang Daerah

SIMBADA

Penataan Aset

Penghapusan Barang Daerah

Verifikasi dan Inventarisasi BMD

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208


209


210


208

Capaian triwulan iII 2012

B A B V

P E N U T U P

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2012 pada Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

yang mempunyai tugas pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah secara umum telah dikerjakan seluruhnya sesuai dengan yang

direncanakan. Adapun rencana anggaran yang disediakan untuk melaksanakan

seluruh kegiatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sampai dengan triwulan pertama adalah sebagai berikut :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 17.080.380.000,00

2. Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 2.431.725.900,00


Sampai dengan triwulan III anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah terealisasi sebesar Rp 23.572.321.798,00 atau sebesar 57,54% terdiri

dari :


2. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.586.536.627,00

Terdiri dari sebagai berikut



3. Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 494.854.830,00


209

Capaian triwulan iII 2012


Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III, terdapat beberapa

kendala/hambatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hambatan

terutama terjadi pada persoalan yang bersifat koordinatif, disusul oleh hambatan

yang bersifat partisipatif (yaitu kurangnya partisipasi stakeholder) dan pada

akhirnya hambatan yang bersifat administratif (keuangan).

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset secara garis besar telah dilaksanakan.

bab i p e n d a h u l u a n - bkad.bantulkab.go.id · melaksanakan tata naskah dinas, humas ......

Documents