bab i pendahuluansakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/kecamatan-satui... ·...

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah

daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi

kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah

daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang

lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah

mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam

tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu

menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan

perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat

daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam

menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada

bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas

dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah,

Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki

daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di

wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan

terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan

Renja 2017 Kecamatan Satui

ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang

belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di

wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan

lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan

perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung

pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban

mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik,

ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai

perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas

kesatuan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana

prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang

memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat

melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang

kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah.

Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good

Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk

lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan

yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.


Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah

strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang

perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good

governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang

ditungkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Dokumen renja SKPD ini juga memuat tentang rencana pembangunan kecamatan yang

berisi tentang program prioritas pembangunan desa (musrenbangcam) merupakan bagian yang

tak terpisahkan dalam dukumen Renja Kecamatan, hal ini dengan pertimbangan bahawa

efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan

dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses

pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan,

karena sebagian besar penduduk berada di daerah perdesaan. Dengan demikian, keberhasilan

membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan

pembangunan nasional secara makro.

Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas

masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support

system) dalam pengelolaan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran rencana strategis (renstra), Kecamatan Satui

sebagai salah satu SKPD berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja SKPD Kecamatan Satui merupakan pedoman dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :


1.2 Landasan hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja SKPD Kecamatan ini adalah :

(1). Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;

(2). Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan

nasional;

(3). Undang–undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan undang–undang nomor 12 tahun 2008;

(4). Undang–undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

(5). Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang

nasional tahun 2005-2025;

(6). Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;

(7). Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;

(8). Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

RKP

PEDOMAN

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN

5 TAHUN 1 TAHUN

Pedoman penyusunan

RAPBD


(9). Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan;

(10). Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka

menengah nasional tahun 2010-2014;

(11). Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011;

(12). Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan

pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian,

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

(13). Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan

tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

(14). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahunn 2006-2025.

(15). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahunn 2011-2015.

(16). Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor …. Tahun 2012, tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2013

1.3 Maksud dan tujuan

1.3. 1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Satui adalah untuk :

(1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

(2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam mempermudah

koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian


kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal

maupun eksternal.

1.3. 2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

(1) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan

pembangunan satu tahun kedepan.

(2) Mendorong percepatan, integrasi, sinkronisasi dan sinergiritas pembangunan

antar pemangku kepentingan (stakeholders).

(3) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

(4) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan.

(5) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa

depan.

(6) Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa

depan.

(7) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

(8) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Satui berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun

2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah adalah :


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SATUI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Satui

2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Satui

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Satui

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Satui

3.3 Program dan kegiatan`


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SATUI

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Satui

Renja Kecamatan Satui tahun 2017 merupakan Renja yang masih berpedoman pada

Renstra Kecamatan Satui Tahun 2016-2017. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja

Tahun 2017 masih mengacu pada renstra 2016-2017.

Program dan kegiatan yang termuat dalam renja 2017 terdiri dari 5 program dan terbagi

dalam 19 kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017 dapat tercapai meskipun

belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga,

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja

antara lain karena keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra 2016-2017 Kecamatan Satui adalah adanya optimisme pencapaian target

kinerja pada akhir tahun rencana strategis.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Satui tahun 2017 dan capaian Renstra secara

jelas dapat dilihat pada lampiran di tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Satui

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Satu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

(1) Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

(2) Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparartur

(3) Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

(4) Meningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

(5) Meningkatkan perencanaan partisifatif masyarakat

(6) Hubungan Pemerintah dan Masyarakat


Perencanaan stategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber

Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal

maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Satui di dasarkan kepada

potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

(1) Lingkungan Internal

a) Kekuatan ( Strengths ) :

Visi dan misi organisasi yang jelas

Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

Kewenangan koordanasi ditingkat kecamatan

Tersedianya aparatur

Adanya sarana dan prasaran

b) Kelemahan (Weakness) :

Jumlah dan kualitas SDM relative belum teroptimalkan

Belum adanya SPM Kecamatan Satui

Belum adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Desa

Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

Kurang optiomalnya pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi teknis

lainnya

(2) Lingkungan eksternal


a) Kekuatan ( Strengths )

Tercipta hubungan antara pemerintah dengan ulama.

Adanya program CSR Perusahaan

b) Kelemahan (Weakness) :

Belum terpadunya program pembanguan berbasis program CSR lintas perusahaan

Pelayanan masih belum prima

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa

(3) Peluang ( Opportunites )

a) RPJM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015

b) Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tanah Bumbu

c) Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

d) Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana

wilayah dan pelayanan publik

e) Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan

kecamatan

f) Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik.

g) Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan.

h) Berkembangnya sarana perdagangan tingkat ekonomi masyarakat

i) Kondisi masyarakat yang Heterogen.

j) Tersedianya lahan pertanian / perkebunan dan permukiman.

k) Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

l) Diklat peningkatan kualitas aparatur

m) Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

(4) Ancaman ( Threats )


a) Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang

b) Banjir

c) Jarak tempuh yang relative jauh dari ibu kota kabupaten

d) Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

e) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan

f) Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

g) Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.

h) Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

i) Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Satui dapat dilihat

pada lampiran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

(1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

(2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

(3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

(4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

(6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan

(7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2007, tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

Dalam Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun

2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam

Kabupaten Tanah Bumbu.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan

yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD dan mempunyai

tugas pemberdayaan / fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal ini bisa terlaksana

dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran

yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan

lagi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat

penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Satui. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci

keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan

aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan

Satui dalam prespektif mendukung Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati, sebagai berikut :

(1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berlandaskan transparan, akuntabel,

kredibel dan akuntabel dengan menyajikan Standar Operasi Prosedur (SOP) ;

(2) Peningkatan kualitas pelayanan aparatur kecamatan yang partisipatif, adalah sistem

peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang

dalam masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen Kecamatan / stakeholder

(3) Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.

(4) Peningkatan pemberdayaan oragnisasi Pemerintahan Desa

(5) Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap pembangunan perdesaan

(6) Mendorong pembangunan desa berbasis masyarakat dan keterpaduan pembangunan


perdesaaan ;

(7) Optimalisasi koordinasi lintas sektoral

(8) Optimalisasi koordinasi peningkatan peran serta dan integritas pihak swasta dalam

pembangunan partisipatif

(9) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah

(10) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan

mendukung tugas pokok dan fungsi ;

(11) Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

(12) Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan

Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.

(13) Meningkatan sarana dan prasarana wilayah didasarkan pada potensi sumber daya manusia

yang efektif dan efisien dan berwawasan lingkungan, adalah upaya untuk mewujudkan

peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang berdasarkan analisis potensi

daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2017 yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja

SKPD Kecamatan Satui yang disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan tingkat kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut

mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud dapat

digambarkan dalam tabel lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari rangkaian Musrenbang RKPD kabupaten, program dan kegiatan

yang dibahas dan disepakati pada Musrenbang kecamatan adalah program dan kegiatan yang

masuk dalam urusan wajib dan pilihan serta mengacu pada standar pelayanan minimal. Hal ini


ini mengisyaratkan adanya pemilahan program dan kegiatan pada Musrenbang kecamatan

berdasarkan urusan dan kewenangannya.

Musrenbang Kecamatan adalah upaya untuk membangun sebuah Rencana yang

disusun dengan menggunakan pendekatan yang bersifat sistemik dan sistematis dan menjadi

dasar penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Satui Tahun 2016 atas kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah yang

dilandasi dengan pembangunan partisipatif, yang tujuannya sebagai berikut :

(1) Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran

aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan

masyarakat yang lebih sejahtera

(2) Merumuskan sebuah dokumen rencana Kerja yang dapat dijadikan acuan untuk proses

koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Satui supaya

tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan

(3) Merumuskan kerangka strategi dan program kerja jangka pendek yang mengandung

sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya

memudahkan didalam menilai kinerja organisasi

(4) Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai

(5) Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan Desa yang mengedepankan keadilan

(6) Mengarahkan program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi organisasi

(7) Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen

internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua

pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi


Program prioritas rencana pembangunan Kecamatan Satui tahun 2016, yang meliputi

bidang fisik / sarana prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya, dapat dilihat pada

lampiran.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas

pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala

yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana

secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka

mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good

governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam

penyelenggaraan fungsi Kecamatan Satui dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun

2015 adalah sebagai berikut :

(1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan

pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

(2) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan,

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan,

dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Satui

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah


kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi

dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Kecamatan Satui Tahun 2016-

2021 telah menetapkan visi “MEWUJUDKAN KECAMATAN SATUI SEBAGAI PUSAT

PELAYANAN MASYARAKAT”.

Dalam rumusan visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kata kunci,

yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang Komprehensif dan

pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang

berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang efektif, efisien dan profesional. Visi dari

Kecamatan Satui ini sesuai dengan Misi Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu

“Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih”

Guna menunjang Visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan langkah –

langkah pencapaian tujuan yang dituangkan dalam misi-misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan

2. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral

3. Mendorong tumbuh peran serta masyarakat terhadap pembangunan pedesaan

3.3 Program dan Kegiatan

(1) Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan

yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Satui maka program-

program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :


a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

e) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

f) Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

(2) Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan

tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun

sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017

adalah sebagai berikut:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga non PNS

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

d) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Monitoring dan Evaluasi keamanan dan ketertiban

e) Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

f) Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Penyelenggaraan MTQ

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2017 dan

Perkiraan maju tahun 2018 Kecamatan Satui dapat dilihat pada lampiran.


BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan

suatu upaya Kecamatan Satui dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk

menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan Satu.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat

memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan

Satui. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Satu ini bersifat makro dalam rangka

mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu secara

keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana

Kinerja (Renja) Tahunan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

(1) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat

dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif

dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk

melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung

keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

(3) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan

komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas

yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah

ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya


komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke

arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

(4) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan pada rencana kerja ini

secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang

telah dibuat;

(5) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah

ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu

dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi

organisasi.

Dengan mengharap ridho ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang

telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, untuk mewujudkan kabupaten Tanah Bumbu yang

lebih sajahtera.

Satui, Februari 2016

CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM.MM. Pembina NIP. 19640708 198703 1 021

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun Berjalan)

Kecamatan Satui

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d dengan

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu

(2016) Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2016

Realisasi Renja SKPD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (2017)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

-

1.20.1.20.12.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan administrasi Perkantoran

1.20.1.20.12.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening kantor

60.00 12.00

12

12

100

12 36 0.60

1.20.1.20.12.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara

11.00 11.00

11

11

100

11 33 3.00

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa keuangan

60.00 12.00

12

12

100

12 36 0.60

1.20.1.20.12.01.08


Tersedianya Peralatan dan bahan pembersih kantor

60.00 12.00

12

12

100

12 36 0.60

1.20.1.20.12.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang terpelihara

250.00 7.00

7

7

100

17 31 0.12

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

60.00 12.00

12

12

100

12 36 0.60

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

60.00 12.00

12

12

100

12 36 0.60

1.20.1.20.12.01.12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedia alat listrik 500.00 30.00

12

12

100

12 54 0.11

1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

500.00 3.00

3

3

100

3 9 0.02

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

25000.00 1650.00

1,650

1,650

100

1,650 4950 0.20

1.20.1.20.12.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

375.00 22.00

22

17

77

17 56 0.15

1.20.1.20.12.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

9.00 12.00

12

12

100

12 36 4.00

1.20.1.20.12.01.22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

7900.00 744.00

744

704

95

772 2220 0.28

1.20.1.20.12.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat perlengkapan sarana dan pasarana aparatur

1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Meubeleur 500.00 2.00

2

2

100

2 6 0.01

1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaannya rutin rumah dinas

5.00 0.00 - -

-

0 0.00

1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kantor

Pemeliharaannya rutin bangunan gedung kantor

0.00 - -

1.20.1.20.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian hari-hari tertentu

200.00 35.00

35

35

100

35 105 0.53

1.22.1.20.12.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22.1.20.12.15.01


Jumlah desa berprestasi

4.00 4.00

4

4

100

3 11 2.75

1.22.1.20.12.15.X Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban

Jumlah dokumen 1.00 0.00 - -

1.22.1.20.12.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.22.1.20.12.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Dokumen musrenbang tingkat kecamatan

1.00 1.00

1

1

100

1 3 3.00

1.22.1.20.X.X

Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

1.22.1.20.12.X.X Penyelenggaraan MTQ

Jumlah peserta MTQ

2.00 0.00 - -

1 1 0.50


CAMAT SATUI,


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kecamatan Satui

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Tahun Rencana 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

1.20.1.20.12.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

810,450,500

-

1.20.1.20.12.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Jasa Lainnya (Bulan)

Kec Satui

12 bln

48,850,000 APBD 12 bln

58,620,000

1.20.1.20.12.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara (Bulan)

Kec Satui

11 unit

18,000,000 APBD 11 unit

27,000,000

1.20.1.20.12.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya Jasa Administrasi Perkantoran (Bulan)

Kec Satui

12 bln

129,941,000 APBD 12 bln

142,935,100

1.20.1.20.12.01.08


Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor (Bulan)

Kec Satui

12 bln

3,580,000 APBD 12 bln

4,654,000

1.20.1.20.12.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)

Kec Satui

12 unit

5,900,000 APBD 12 unit

6,490,000

1.20.1.20.12.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)

Kec Satui

12 bln

25,699,500 APBD 12 bln

38,549,250

1.20.1.20.12.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)

Kec Satui

12 bln

10,300,000 APBD 12 bln

11,330,000

1.20.1.20.12.01.12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Listrik Kantor Kecamatan (Buah)

Kec Satui

12 bulan

705,000

APBD 12 bln

1,057,500

1.20.1.20.12.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapa

Kec Satui

45 unit

34,975,000 APBD 45 unit

62,955,000

n Kantor (Unit)

1.20.1.20.12.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat (Kotak)

Kec Satui

1650 ok

88,200,000 APBD 1650 ok

97,020,000

1.20.1.20.12.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)

Kec Satui

12 bln

59,900,000 APBD 12 bln

65,890,000

1.20.1.20.12.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS (Bulan)

Kec Satui

168 org/bln

248,950,000

APBD 168 org/bln

273,845,000

1.20.1.20.12.01.22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Bulan)

Kec Satui

12 bln

135,450,000 APBD 12 bln

148,995,000

1.20.1.20.12.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

31,900,000 APBD

1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Meubeleur (Buah)

Kec Satui

30 bh

11,900,000 APBD bh

13,090,000

1.20.1.20.12.02.21

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas

Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas

Kec Satui

1 thn

20,000,000 APBD 1 thn

245,000,000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas/Kantor


Kec Satui

1 thn

20,000,000 APBD 1 thn

245,000,000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas/Kantor


Kec Satui

1 thn

20,000,000 APBD 1 thn

245,000,000

1.20.1.20.12.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

10,500,000 APBD

22,000,000

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian hari-hari tertentu

Kec Satui

35 stel

10,500,000 APBD 35 stel

12,000,000

1.22.1.20.12.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

35,800,000 APBD

1.22.1.20.12.15.01


Jumlah desa berprestasi

Kec Satui

3 kel

9,400,000 APBD 3 kel

50,000,000

1.22.1.20.12.15.xx Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan

Jumlah dokumen

Kec Satui

1 thn

26,400,000 APBD

29,040,000

Ketertiban

1.22.1.20.12.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

13,150,000 APBD

1.22.1.20.12.17.02

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Dokumen musrenbang tingkat kecamatan

Kec Satui

1 dok

13,150,000 APBD 1 dok

17,095,000

xxx

Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

xxx

276,863,000 APBD

xxx Penyelenggaraan MTQ

Jumlah peserta MTQ

Kec Satui

2 kl

276,863,000 APBD 2kl

300,000,000


CAMAT SATUI,


Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kecamatan Satui

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/Volume Catatan

A Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kec. Satui

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1 Lomba bidang pemberdayaan masyarakat desa Kec. Satui

Jumlah desa berprestasi 1 kegiatan

2 Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban

Jumlah dokumen 12 bulan

B Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kec. Satui

Meningkatnya Perencanaan Partisifatif Masyarakat

3 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Satui

Dokumen Musrenbang Tingkat kecamatan

1 dokumen (16 Desa)

C Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Kec. Satui

xxx

4 Penyelenggaraan MTQ Kec. Satui

Jumlah peserta MTQ 132 orang


CAMAT SATUI,


Renja SKPD Kecamatan Satui, 2013

bab i pendahuluansakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/kecamatan-satui... ·...

Documents