MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANTENTANGNEGARA DAN KONSTITUSI

Kelompok 4

1. DIA SAFIRA NIM 13007472. AMELIA JUWITA SARI NIM 13028523. NANDA PURNAWARMANNIM 1302671

Fakultas Ilmu PendidikanUniversitas negeri padang2014

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUANA Latar Belakang Masalah...........................................B Rumusan Masalah.....................................................C Tujuan Penulisan.......................................................

BAB II : PEMBAHASANA. PengertianNegara................B. pengertian konstitusi........................................................... C.Peran Negara Menurut Konstitusi Indonesia..........................................

BAB III : PENUTUPA. Kesimpulan ............................................................... B. Daftar Pustaka ...........................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG Banyak masyarakat Indonesia sampai saat ini yang mengabaikan arti dari negara dan konstitusi. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari negara dan konstitusi tersebut. Golongan masyarakat yang demikian sepertinya kurang pemahaman pendidikan tentang negara dan konstitusi Indonesia. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang negara dan konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari dan memahami makna negara dan konstitusi yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, sedangkankonstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Pernyataan-pernyataan tersebutlah yang membuat penulis mengangkat permasalan tersebut ke dalam tema makalah ini yang berjudul Negara dan Konsitusi Indonesia

2. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Adapun yang akan dibahas dan menjadi rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut: 1.Apa yang dimaksud dengan Negara? 2.Apa yang dimaksud dengan Konstitusi? 3.Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia?

3. TUJUAN Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan beberapa tujuan sebagai berikut: 1.1. Untuk mengetahui pengertian negara 2. Untuk mengetahui pengertian konstitusi 3. Untuk mengetahui pengaruh konstitusi terhadap negara Indones

BAB IIPEMBAHASAN1. NEGARA DAN KONSTITUSIA. NEGARA Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan negara.

Di Negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut kostitusi(hukum dasar atau undang-undang dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan.

2. KONSTITUSI NEGARA1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis constituer yang artinya membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : 1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;2) undang-undang dasar suatu Negara.Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar , tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis , sedang disamping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi

Terdapat beberapa defenisi konstitusi dari para ahli, yaitu : a) Herman heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga : Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

b) K.C.Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu Negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut : Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional undang-undang dasar mempunyai khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga Negara akan lebih dilindungi.2. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai : Konstitusi sebagai Hukum Dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara Konstitusi sebagai Hukum TertinggiKonstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hokum tertinggi dalam tata hokum Negara yang bersangkutan.

3. Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Negara

Menurut Mirriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :1) Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif , legislative dan yudikatif. Dalam Negara federal , yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga Negara.2) Hak-hak asasi manusia3) Prosedur mengubah undang-undang dasar4) Aadakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk mrnghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya undang-undang dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalism sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Selain itu, konstitusi Negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak daasar warga Negara. Konstitusi Negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).1) Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara.3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga Negara.4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelnggaraan kekuasaan Negara.5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara.6) Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identitu of nation) serta sebagai center of ceremony.7) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi.8) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

1. Konstitusi yang Pernah Berlaku di IndonesiaDalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar daalam empat periode, yaitu sebagai berikut : a. Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan. b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. c. Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. d. Periode 5 Juli 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945.Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut :1. UUD 1945 yang belum diamandemen2. UUD 1945 yang sudah diamandemen Macam Macam Konstitusi Macam Macam Konstitusi yang ada- Berikut ini adalah beberapaMacam Macam Konstitusi undang undang1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen. 2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution). Pengertian konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang di amandemen tanpa adanya prosedur khusus sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen. 3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.4) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution). Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).Ciri ciri Konstitusisistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.4. PERANAN KONSTITUSI DALAM BERNEGARA1. Peran Negara Menurut Konstitusi Indonesia Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan dengan jelas tentang peranan negara pada alinia keempat, yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, .Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 alinea keempat tersebut diatas menunjukkan bahwa peranan negara cukup kuat, dapat terlihat dari:Pertama, pernyataan melindungi segenap bangsa Indonesia mengandung arti bahwa negara menjamin terpeliharanya dengan jelas hakhak warga atau penduduk dalam segala aspek kehidupan, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga, kepemilikan, kebebasan berakidah, berorganisasi, berpendapat dan lainlain sebagainya.Kedua,pernyataan seluruh tumpah darah , berarti negara sangat berperan dalam mempertahankan tanah air yang menjadi tumpah darah bangsa Indonesia, seluruh wilayah menyatu dengan bangsa adalah tanggung jawab negara untuk mempertahankannya, seperti keutuhan wilayah negara dari gangguan, ancaman dan tantangan dari luar, negara berperan menangkal upaya negara asing untuk mengintervesi sejengkalpun tanah Indonesia.Ketiga,pernyataan memajukan kesejahteraan umum mengandung arti peranan negara sangat dominan dalam kemajuan ekonomi, membrantas kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat, menekan angka penggangguran dan sekaligus membuka lapangan kerja dan lainlain sebagainya.Keempat, pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung arti negara berperan dalam pemberantasan buta huruf dan rendahnya mutu pendidikan, meningkatan kualitas sumber daya manusia dan lainlain sebaginya.Kelima, pernyataan ikut melaksanakan ketertiban dunia. mengandung arti negara terlibat dalam proses perdamaian dunia secara aktif, kepedulian yang tinggi terhadap masalah yang muncul di negara lain dan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memecahkan persoalan dunia. Persoalannya adalah bagaimana negara memainkan perannya yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, kita harus melihat landasan konstitusionalnya dalam pasalpasal UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan yang dinyatakan dalam bab I UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Sebagai bentuk negara kesatuan, maka peran negara sangat kuat terhadap seluruh bangsa dan tanah air negara Indonesia. Bagaimana bentuk pelaksanaannya terlihat dari pernyataan yang berbentuk republik.., yang menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan negara adalah republik dimana ciri utamanya adalah kepala negara adalah Presiden. Dengan demikian tinggi atau rendahnya, kuat atau lemahnya peranan negara sangat ditentukan oleh kekuasaan yang dimainkan oleh Presiden. Khususnya kekuasaan yang ditujukan kepada fungsi dan peranan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di atas. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut UndangUndang dasar. Ayat ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi. Sebagai negara demokrasi harus sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam UUD 1945. Karakteristik demokrasi yang dituntut menurut UUD 1945 adalah semua lembaga kenegaraan yang memiliki kekuasaan harus dipilih baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kelembagaan negara menurut UUD 1945 dapat dibedakan atas kelembagaan bersifat aktif, yaitu lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan legislatif (DPR dan DPD) dan kelembagaan negara yang bersifat pasif, yaitu kekuasaan kehakiman/yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial).Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1. Bentuk Negara adalah kesatuan Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk Negara yaitu bentuk Negara serikat atau federal dan bentuk Negara kesatuan. Negara federal adalah Negara yang bersusunan jamak, artinya Negara yang di dalamnya masih terdapat Negara yang disebut Negara bagian.Negara kesatuan adalah Negara yang bersusunan tunggal. Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah Negara tersebut.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik Secara teoritis , ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Bentuk Negara Indonesia pernah mengalami perubahan , yaitu dari Negara kesatuan menjadi Negara serikat. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi Negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republic tidak ada perubahan.

KESIMPULAN Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan NegaraKonstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis constituer yang artinya membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : 1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;2) undang-undang dasar suatu Negara.Sebagai bentuk negara kesatuan, maka peran negara sangat kuat terhadap seluruh bangsa dan tanah air negara Indonesia. Bagaimana bentuk pelaksanaannya terlihat dari pernyataan yang berbentuk republik.., yang menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan negara adalah republik dimana ciri utamanya adalah kepala negara adalah Presiden

SARAN Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang tentunga dapat di pertanggung jawabkan.

Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah daftar pustaka. Pada kesempatan lain akan saya jelaskan tentang daftar pustaka makalah.

DAFTAR PUSTAKAAnderson, L, The State in the Middle East and North Africa, Comparative Politics 20. No. 1 1987.Budiardjo, M, DasarDasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1978.Bonne, A, State and Economics in the Middle East: A Society in Transition, Westport. Connecticut, Greenwood Press, Westport, 1973.Gadzey, A.T.K, The State and Capitalist Transformation in SubSaharan Africa, Comparative Political Studies 24. No. 4, 1992.Giddens, A, The Nation State and Violence, Cambridge, Polity Press, Cambridge, 1987.Indonesia, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Kennedy, P, Preparing for the Twenty First Century, Vintage Books, New York, 1994.Rodee, C. et al, Pengantar Ilmu Politik, Rajawali Press, Jakarta, 1993.