bab evaluasi pelaksanaan rkpd tahun...

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 12

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olahraga Demografi

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2015) dan permasalahan pembangunan daerah.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Mataram merupakan ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat,

sehingga secara otomatis memiliki nilai strategis terhadap kabupaten yang

berada di sekitarnya. Dengan kedudukannya sebagai ibukota provinsi

menjadikan Kota Mataram sebagai pusat berbagai aktifitas seperti pusat

pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa.

Gambaran umum kondisi daerah Kota Mataram yang akan dibahas pada

bab ini adalah meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan

Masyarakat, Aspek Pelayanan dan Aspek Daya Saing dengan indikator makro

sebagai berikut:

INDIKATOR MAKRO

BAB

2

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Layanan Urusan Wajib Aspek Pelayanan Umum

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Fokus Iklim Berinvestasi Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek Daya Saing

Karakteristik Lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Rawan Bencana Demografi

Aspek Geografi dan Demografi Makro



2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Mataram dilakukan untuk

memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi

pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana, sedangkan

analisis pada aspek demografi mencakup perubahan penduduk, komposisi dan

populasi masyarakat keseluruhan atau kelompok di Kota Mataram.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 Km2 (6.130 Ha) dan 56,80

Km2 perairan laut serta garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota

Mataram hanya 0,30 persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu

20.153,15 Km2, sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan

wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan,

50 kelurahan dan 325 lingkungan, dengan wilayah kecamatan terluas

adalah Kecamatan Selaparang dengan luas 10,77 km² dan luas wilayah

terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,45 km²,

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan

di Kota Mataram Tahun 2015

Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah Lingkungan Luas Wilayah (Km2) Persentase (%)

Ampenan 10 55 9,46 15,43

Sekarbela 5 36 10,32 16,84

Mataram 9 55 10,76 17,55

Selaparang 9 61 10,77 17,57

Cakranegara 10 73 9,67 15,77

Sandubaya 7 45 10,32 16,84

Jumlah 50 325 61,30 100,00

Sumber: BPS Kota Mataram



Luas wilayah Kota Mataram jika dirinci menurut kecamatan dan

kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No.

Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)

1. Kecamatan Ampenan

Ampenan Selatan 83,92

Ampenan Tengah 59,00

Ampenan Utara 249,36

Banjar 41,37

Bintaro 81,77

Dayan Peken 53,87

Kebon Sari 57,52

Pejarakan Karya 73,94

Pajeruk 84,54

Taman Sari 160,71

Luas Kecamatan Ampenan 945,29

No.

Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)

2. Kecamatan Cakranegara

Cakranegara Barat

51,34

Cilinaya 128,94

Sapta Marga 85,72

Cakra Timur 67,03

Mayura 101,97

Cakra Selatan 73,24

Cakra Selatan Baru

55,76

Cakra Utara 129,43

Karang Taliwang 61,59

Sayangsayang 212,00

Luas Kecamatan Cakranegara 967,02

No Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)

3. Kecamatan Mataram

Pejanggik 103,49

Mataram Timur 123,51

Pagesangan 195,60

Pagesangan Barat 75,28

Pagesangan Timur

110,12

Pagutan Barat 91,03

Pagutan 186,39

Pagutan Timur 103,00

5.31%

13.33%

8.86%

6.93%

10.54% 7.57% 5.77%

13.38%

6.37%

21.92%

Kecamatan

Cakranegara Cakranegara

BaratCilinaya

Sapta Marga

Cakra Timur

Mayura

Cakra Selatan

Cakra Selatan

BaruCakra Utara

9.61%

11.47%

18.17%

6.99% 10.23%

9.62%

17.31%

8.46% 8.13%

Kecamatan Mataram

Pejanggik

Mataram Timur

Pagesangan

Pagesangan Barat

Pagesangan Timur

Pagutan Barat

8.87%

6.24%

26.36%

4.37% 8.64%

5.69%

6.08% 7.82%

8.94%

16.99%

Kecamatan Ampenan Ampenan Selatan

Ampenan Tengah

Ampenan Utara

Banjar

Bintaro

Dayan Peken

Kebon Sari

Pejarakan Karya

Pajeruk

Taman Sari



No Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)

4 Kecamatan Sandubaya

Selagalas 2,99

Bertais 1,04

Mandalika 1,00

Babakan 1,10

Turida 1,97

Dasan Cermen

1,58

Abian Tubuh Baru

0,64

Luas Kecamatan Sandubaya 10,32

5 Kecamatan Sekarbela

Kekalik Jaya 1,35

Tanjung Karang Permai

0,68

Tanjung Karang

2,57

Karang pule 1,07

Jempong Baru 4,65

Luas Kecamatan Sekarbela 10,32

6 Kecamatan Selaparang

Rembiga 3,15

Karang Baru 2,37

Monjok Timur 0,37

Monjok 1,35

Monjok Barat 0,50

Mataram Barat 0,69

Gomong 0,39

Dasan Agung 0,79

Dasan Agung Baru

1,16

Luas Kecamatan Selaparang 10,77

Luas Kota Mataram 6.130,00

Ha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, batas-batas wilayah Kota

Mataram adalah sebagai berikut:

28.97%

10,08%

9,69%

10,66%

19,09%

15,31%

6.20% Kecamatan Sandubaya

Selagalas

Bertais

Mandalika

Babakan

Turida

Dasan Cermen

Abian Tubuh Baru

13.10%

6.57%

27,91%

10.34%

45.08%

Kecamatan Sekarbela

Kekalik Jaya

Tanjung Karang Permai

Tanjung Karang

Karang Pule

Jempong Baru

29,25%

22,01%

3,44%

12,53%

4,64%

6,41%

3,62%

7,34%

10,77%

Kecamatan Selaparang Rembiga

Karang Baru

Monjok Timur

Monjok

Monjok Barat

Mataram Barat

Gomong

Dasan Agung

Dasan Agung Baru

Ampenan

15.43%

Sekarbela

16.84% Mataram

17.55%

Selaparang

17.57%

Cakranegara

15,77%

Sandubaya

16.84%

KOTA MATARAM



Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar

Kabupaten Lombok Barat

Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Bagian Barat : Selat Lombok

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Mataram yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1993, secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau

Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi antara 08°33’ dan 08°38’

Lintang Selatan dan antara 116°04’ dan 116°10’ Bujur Timur, dengan

panjang garis pantai 9 km.

Gambar 2.2. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB

Kota Mataram



c. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kota Mataram bervariasi dari datar sampai

agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Bentuk wilayah datar (0-2%) seluas 4.652,057 Ha (75,9%)

b. Bentuk wilayah agak landai (3-8%) seluas 1.299,147 Ha (21,20%)

c. Bentuk wilayah bergelombang (9-15%) seluas 174,283 Ha (2,84%)

d. Bentuk wilayah curam (16-25%) seluas 4,568 Ha (0,07%)

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota

Mataram adalah hamparan datar.

Sementara ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara

mencapai 25 meter diatas permukaan laut (dpl), Kecamatan Mataram

mencapai 15 meter dpl dan Kecamatan Ampenan mencapai 5 meter dpl

termasuk daerah pantai.

Gambar 2.3. Peta Topografi Administrasi Kota Mataram

d. Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan

gunung api, batuan sedimen, serta batuan terobosan yang umurnya

berkisar dari jaman tersier sampai kuarter. Formasi bantuan yang

terbentuk adalah Formasi Kalipalung (TQp) yang mempunyai anggota

Selayar (TQs), Formasi Kalibalak (TQb), dan Formasi Lekopiko (Qvl) dengan

jenis batuan sebagai berikut:



Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.

Anggota Selayar : Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan

sisipan tipis karbon.

Formasi Kalibabak : Breksi dan lava.

Formasi Lekopiko : Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.

Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut,

dan pecahan koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di

daerah muara sungai. Kota termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa

Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur

dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau Jawa

ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota Mataram

sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar.

Gambar 2.4. Peta Geologi Kota Mataram

e. Hidrologi

Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar.

Hal ini dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti

Kelurahan Rembiga (Kecamatan Selaparang), Kelurahan Sayang-sayang

(Kecamatan Cakranegara), dan Kecamatan Mataram yang memiliki

kedalaman akuifer 5-7 meter. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan

Dasan Agung bagian utara (Kecamatan Selaparang) memiliki kedalaman air

tanah hingga 15 meter.



Di samping potensi akuifer, Kota Mataram juga masih dapat mensuplai

kebutuhan air bersih yang berasal dari mata air Sarasuta, Ranget, dan

Saraswata di Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok barat). Sementara

titik-titik mata air yang berada di Kota Mataram tersebar di Kelurahan

Pejeruk, Karang Baru, Sayang-sayang, Cakranegara Utara, Dasan Cermen,

Babakan, Mandalika, dan Pagesangan Tengah.

Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kota Mataram

Kota Mataram dialiri empat sungai besar yang berfungsi sebagai

drainase alam, yaitu Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha),

Sungai Ancar (21 km dengan luas 858,47 Ha), Sungai Brenyok (42 km

dengan luas 2.277,55 Ha), dan Sungai Midang (26 km dengan luas 562,47

Ha). Hulu sungai-sungai tersebut berada di sekitar lereng Gunung Rinjani

dan bermuara di Selat Lombok.

f. Klimatologi

Kota Mataram sebagaimana kota-kota lain di Indonesia merupakan

wilayah yang mempunyai tipe klimatologi tropis yang mengalami dua

musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, sehingga secara umum

tidak ada perbedaan iklim yang terjadi di setiap tahunnya. Secara lebih

lengkap kondisi klimatologi Kota Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat

pada tabel berikut:



Tabel 2.3 Suhu, Tekanan dan Kelembaban di Kota Mataram

Tahun 2011-2015

Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Temperatur Rata-rata:

- Maks

- Min

°C

°C

31,42

22,75

30,54

22,48

26,62

21,03

31,6

22,5

22,25

31,95

Tekanan Udara 1.009,5 1.10,52 1.010,67 1.010,6 1.007,2

Kelembaban % 81,75 87,17 82,75 82,83 82,83

Curah Hujan mm 220,25 133,33 174,92 156,39 171,55

Penyinaran Matahari % 68 74 66 73 77

Sumber: BMKG dan BPS Kota Mataram

g. Penggunaan lahan

Pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun

terakhir berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan

pola linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan

seperti pada koridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan

Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya.

Perkembangan guna lahan secara konsentrik yang berbentuk grid

(mengelompok) tersebar di Kawasan Cakranegara dan sekitarnya.

Sedangkan pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di

Kelurahan Rembiga, Sayang-sayang di bagian utara, Kelurahan Jempong

Baru, Pagutan, dan pusat permukiman di Kawasan Bertais. Pada pola linier,

konsentrik, dan parsial tersebut terjadi penyatuan guna lahan, sehingga

terbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat ini.

Dalam perkembangannya penggunaan lahan di Kota Mataram

sebagian besar untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan serta

untuk pertokoan. sebagaimana Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)

di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha)

2011 2012 2013 2014 2015

1 Perumahan 2.338,56 2.352,18 2.405,23 2,414.48 2.426.64

2 Lapangan Olahraga 46,10 46,10 46,10 46,10 46.10

3 Kuburan 51,64 51,64 51,64 51,64 51.64



No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha)

2011 2012 2013 2014 2015

4 Perkantoran 115,36 115,45 115,45 115,45 116.13

5 Pendidikan 146,50 151,82 151,82 151,82 152.47

6 Kesehatan 20,95 23,37 23,37 23,37 23.62

7 Ibadah 63,33 63,33 63,33 63,33 63.33

8 Jasa 0 0,26 0,26 0,38 0,38

9 Pasar/Terminal 67,35 68,35 68,35 68,35 68.35

10 Pertokoan/SPBU 97,80 101,98 102.78 104.57 104.94

11 Warung/Rumah Makan 0,40 1,06 1,55 1,55 1.55

12 Hotel 18,91 18,91 18,91 18,91 19.23

13 Pergudangan 50,60 50,60 52,24 52,24 52.40

14 Industri dan Jasa 51,75 51,75 51,75 51,75 51.75

15 Taman Kota 6,07 6,07 6,07 6,07 6.07

16 Tanah Diperuntukan 125,32 125,82 125,88 129.88 129.88

17 Tanah Pertanian 2.847,47 2.819,42 2.763,49 2,748.22 2.733.62

18 Tanah Tidak Diusahakan 81,89 81,89 81,89 81.89 81.89

Kota Mataram 6.130,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00

Sumber: BPS dan BPN Kota Mataram

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul

utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.

Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan

ekonomi.

Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat

pelayanan dengan fungsi utama adalah:

1) Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan

perdagangan dan jasa serta pariwisata;

2) Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan

perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;

3) Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan

perdagangan dan pusat bisnis.

Selain itu, Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang

diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh



yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan

wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan, yaitu:

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat

yang meliputi:

a. Kawasan strategis bidang pariwisata;

Kawasan pariwisata biasanya akan menimbulkan efek berganda (multiplier

effects), sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi suatu wilayah.

Kawasan strategis bidang pariwisata di Kota Mataram ditetapkan di

beberapa lokasi berikut ini:

1) Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga dan

Kelurahan Ampenan Utara sebagai kawasan pariwisata dengan konsep

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berbasis

lingkungan dan telah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram

Nomor 12 Tahun 2014, sebagai solusi alih fungsi Bandara Selaparang

yang berpindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok

Tengah pada 20 Oktober Tahun 2011;

2) Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan

kolam pemandian Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan

Cakranegara) sebagai kawasan pariwisata budaya dan spiritual

keagamaan;

3) Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan

Pagesangan Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule

(Kecamatan Sekarbela) sebagai kawasan pariwisata belanja;

4) Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan

Jempong Baru Kecamatan Sekarbela yang terdiri dari pariwisata

pantai, situs makam Loang Baloq, dan taman rekreasi, serta kawasan

pengembangan pelabuhan wisata sebagai kawasan pariwisata alam,

religi dan buatan;

5) Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan

Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan)

sebagai kawasan pariwisata buatan;



6) Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan

Sayang-sayang (Kecamatan Sandubaya) serta Kawasan Udayana di

Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan

Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner.

b. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.

Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa

ditetapkan di lokasi berikut:

1) Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan

Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan

Ampenan);

2) Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan

Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan

Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;

3) Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

Dalam RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031, kawasan strategis di bidang

sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang memenuhi kriteria

memiliki nilai historis, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat

atau budaya lokal, merupakan prioritas peningkatan social dan budaya serta

jati diri daerah, merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan

dilestarikan, tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal.

Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah yang dapat

menunjukkan jati diri maupun penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan

tersebut adalah:

1) Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);

2) Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan

Cakranegara);

3) Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung

Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram;

4) Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan

Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan).



3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup

Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, kriteria kawasan

strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

yaitu merupakan tempat perlindungan beraneka ragam hayati, merupakan

aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan

ekosistem, flora dan fauna terutama yang hampir punah atau diperkirakan

akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan, memberikan

perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang

menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan

iklim mikro dan menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup di Kota Mataram adalah:

1) Kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar,

Sungai Brenyok dan Sungai Unus;

2) Kawasan konservasi sempadan pantai di pesisir barat wilayah Kota

sepanjang sepanjang 8 - 9 km;

3) Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram) serta

Kelurahan Sayang-sayang dan Selagalas (Kecamatan Sandubaya);

4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang terdapat di

Kota Mataram.

4. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,

hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi dan

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan

rawan bencana di Kota Mataram yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan, antara lain:



1) Longsor, Genangan, dan Banjir

Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan

daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan

tiap daerah aliran sungai menjadi daerah yang rawan longsor terutama

pada musim penghujan. Selain bencana longsor, beberapa titik di

Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan

Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini,

selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga

disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi

secara optimal.

2) Gelombang Pasang dan Tsunami

Wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang dan tsunami

adalah wilayah yang dekat dengan pantai (Selat Lombok) atau dengan

kata lain adalah kawasan pesisir. Wilayah-wilayah yang masuk dalam

kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami adalah Kelurahan

Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan

Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan

Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.

3) Abrasi Pantai

Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau

ombak tinggi pada waktu-waktu tertentu dan terus menerus yang

dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga

mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan

abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir. Salah satu

dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat

mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram.

4) Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya

tidak bisa diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram

merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng

Euro-Asia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan



yang potensial. Selain ini terdapat ancaman dari utara berupa patahan

busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram

dan sekitarnya adalah sekitar 50 km.

5. Kondisi Demografi

Demografi mejelaskan tentang ukuran, struktur dan distribusi penduduk

serta bagaimana jumlah penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi

serta penuaan. Secara khusus Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang N0. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah

data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari

kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Kota Mataram di tahun 2015

mencapai 450.226 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2015 mengalami

peningkatan 9.162 jiwa dari tahun 2014. Lebih jelas mengenai gambaran

komposisi jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2011 hingga tahun 2015

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2011 – 2015

Sumber : BPS Kota Mataram, 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Laki-Laki 204,448 208,886 213,520 218,068 222,596

Perempuan 209,174 213,787 218,356 222,996 227,630

Total Penduduk 413,622 422,673 431,876 441,064 450,226

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000



b. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan sebagian dari

masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses

pembangunan. Tingginya tingkat migrasi penduduk Kota Mataram

menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap

tahunnya, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota

Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan

dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi

serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta dalam

RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis

Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, hal ini juga

turut menjadi penyebab tingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram.

Adapun gambaran pertumbuhan penduduk tahun 2014-2015 dirinci

per Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2014-2015

No Kecamatan Jumlah Penduduk Pertumbuhan

(%) 2014 2015

1 Ampenan 86.052 87.746 1.97

2 Sekarbela 62.508 64.946 3.90

3 Mataram 81.450 83.479 2.49

4 Selaparang 74.513 74.795 0.38

5 Cakranegara 66.516 66.983 0.70

6 Sandubaya 70.025 72.277 3.22

Jumlah Total 441.064 450.226 2.08

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Dengan jumlah penduduk sebesar 450.226 jiwa pada tahun 2015,

penyebaran penduduk Kota Mataram masih terkonsentrasi di Kecamatan

Ampenan. Sedangkan Kecamatan Sekarbela dengan luas wilayah terbesar

ketiga memiliki jumlah penduduk terkecil sehingga menghasilkan

kepadatan penduduk yang paling rendah. Kepadatan penduduk per



kecamatan pada tahun 2011-2015 di Kota Mataram terlihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2015

No Kecamatan Luas Wilayah

(Km2 )

Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km2)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Ampenan 9,46 79.367 82.585 84.324 86.052 87.746 8.390 8.730 8.914 9.096 9.275

2 Sekarbela 10,32 53.946 57.792 60.123 62.508 64.946 5.227 5.600 5.826 6.057 6.293

3 Mataram 10,76 73.921 77.397 79.420 81.450 83.479 6.870 7.193 7.381 7.570 7.758

4 Selaparang 10,77 73.222 73.806 74.181 74.513 74.795 6.799 6.853 6.888 6.919 6.945

5 Cakranegara 9,67 64.771 65.488 66.026 66.516 66.983 6.698 6.772 6.828 6.879 6.927

6 Sandubaya 10,32 61.683 65.605 67.802 70.025 72.277 5.977 6.357 6.570 6.785 7.004

Jumlah/Total 61,30 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226 6.749 6.895 7.045 7.195 7.345


6. Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kota Mataram Tahun 2011 sampai dengan

Tahun 2015 menurut kelompok umur terbanyak pada kelompok umur 20-

24 dan komposisi penduduk terkecil pada kelompok umur 70-74 tahun.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis

kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tahun 2011-2015 Kelompok

Umur

Laki-laki Perempuan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

0 – 4 20.783 21.027 21.216 21.347 21.386 19.589 19.924 20.209 20.428 20.561

5 – 9 18.495 18.857 19.307 19.760 20.216 17.731 18.118 18.540 18.988 19.447

10 – 14 18.302 18.493 18.662 18.861 19.144 17.370 17.561 17.756 17.990 18.286

15 – 19 21.061 21.569 22.063 22.487 22.856 22.172 22.358 22.552 22.767 22.993

20 – 24 27.377 28.046 28.789 29.523 30.221 26.266 26.402 26.491 26.582 26.665

25 – 29 17.654 17.859 18.097 18.394 18.748 18.985 19.132 19.245 19.352 19.493

30 – 34 16.347 16.508 16.673 16.852 17.019 18.161 18.604 19.021 19.384 19.635

35 – 39 14.519 14.811 15.090 15.312 15.546 15.541 16.007 16.463 16.925 17.415

40 – 44 13.207 13.663 14.121 14.541 14.914 13.864 14.437 15.014 15.578 16.109

45 – 49 10.617 10.973 11.362 11.762 12.171 10.904 11.348 11.813 12.306 12.817

50 – 54 8.374 8.660 8.947 9.246 9.575 8.395 8.787 9.160 9.541 9.950

55 – 59 6.612 6.944 7.287 7.615 7.924 6.514 6.940 7.398 7.853 8.267

60 – 64 4.309 4.480 4.680 4.891 5.114 4.665 4.843 5.039 5.290 5.612

65 – 69 3.018 3.130 3.258 3.408 3.586 3.477 3.629 3.803 3.985 4.161

70 – 74 1.963 2.016 2.069 2.121 2.173 2.555 2.630 2.700 2.775 2.862

75 + 1.810 1.850 1.899 1.948 2.003 2.985 3.067 3.152 3.252 3.357

Jumlah 204.448 208.886 213.520 218.068 222.596 209.174 213.787 218.356 222.996 227.630

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015.



Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa komposisi penduduk Kota Mataram

didominasi oleh penduduk dari usia muda atau penduduk yang masih produktif.

Kondisi ini merupakan kondisi yang menguntungkan karena berpeluang

menciptakan kesejahteraan bila penduduk produktif tersebut dapat memberikan

kontribusi terhadap pembangunan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan

pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat

meliputi : (1) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan sosial, dan (3) aspek

kesejahteraan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja pada masing-masing

aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa

indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB

perkapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Dalam bagian ini akan

diuraikan indikator-indikator tersebut untuk menggambarkan tingkat

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Mataram.

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (value added) barang dan

jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah

dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Dengan kata lain PDRB

merupakan indikator untuk mengatur sejauhmana keberhasilan pemerintah

dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna

menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomiannya.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas

dasar harga berlaku yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur



ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Secara lebih rinci perkembangan PDRB di Kota Mataram dapat dilihat

pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.1 Grafik PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Tahun 2011- Perkiraan 2015 (Trilliun Rp.)

*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Dengan ditetapkannya Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) dalam RTRW Nasional yang berfungsi sebagai simpul utama

transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta

sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi NTB sangat

berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai pada nilai tambah

bruto sector perdagangan, hotel dan restoran yang terus menjadi leading

sector bagi perekonomian Kota Mataram baik pada PDRB ADHB maupun

ADHK selama kurun waktu.

Secara lebih rinci, kontribusi masing-masing sektor terhadap capaian

PDRB ADHB Kota Mataram tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

2011* (Rp.) 2012*(Rp) 2013**(Rp) 2014**(Rp)Perkiraan

2015

PDRB ADHB 5,501,846,40 6,044,809,18 7,022,377,20 8,115,748,75 9,379,896,88

PDRB ADHK 2,358,581,68 2,429,817,98 2,625,388,64 2,845,507,76 3,089,615,50

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000



Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB

Tahun 2011- 2015 Kota Mataram

Kategori Lapangan Usaha

2011 2012 2013 2014 2015*)

Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

368.593 4,63 422.315 4.63 439.860 4.33 473.149 4.07 525.151 3.97

B Pertambangan dan Penggalian

796.097 0,01 825,29 0.01 847,72 0.01 886,39 0.01 925.119 0.01

C Industri Pengolahan 837.494 10,52 959.824 10.52 1.014.983 10.00 1.073.886 9.23 1.191.105 9.00

D Pengadaan Listrik dan Gas 6,36 0,08 7,40 0.08 6,62 0.07 9,27 0.08 10,66 0.08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

16,71 0,21 19,45 0.21 21,65 0.21 25,41 0.22 28,64 0.22

F Konstruksi 808.038 10,15 925.799 10.15 1.012.736 9.97 1.169.123 10.05 1.356.604 10.25

G Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1.532.487 19,25 1,756.291 19.25 1.979.155 19.49 2.318.528 19.92 2.644.473 19.97

H Transportasi dan Pergudangan

488.803 6,14 559.877 6.14 613.382 6.04 696.942 5.99 805.031 6.08

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

116.230 1,46 132.903 1.46 164.864 1.62 207.263 1.78 241.723 1.83

J Informasi dan Komunikasi 540.549 6,79 619.251 6.79 672.264 6.62 738.756 6.35 797.340 6.02

K Jasa Keuangan dan Asuransi

727.632 9,14 833.762 9.14 983.414 9.69 1.133.622 9.74 1.304.843 9.86

L Real Estate 381.330 4,79 436.719 4.79 515.242 5.07 603.709 5.19 685.043 5.17

M,N Jasa Perusahaan 32.639 0,41 37.518 0.41 43.691 0.43 50.917 0.44 57.499 0.43

O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib

706.934 8,88 810.022 8.88 884.831 8.71 1.077.077 9.25 1.231.853 9.30

P Jasa Pendidikan 648.023 8,14 742.306 8.14 848.664 8.36 979.782 8.42 1.121.322 8.47

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

370.185 4,65 424.528 4.65 467.736 4.61 531.507 4.57 605.822 4.58

R,S,T,U Jasa lainnya 379.738 4,77 435.516 4.77 483.373 4.76 548.854 4.72 631.181 4.77

PDRB 7.962.56

2 100

9.124.323

100.00

10.153.328

100.00 11.638.705

100.00

13.239.239

100.00

*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram

Kategori usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi terhadap

pembentukan PDRB ADHK di Kota Mataram. Sementara penyumbang PDRB

ADHK terbesar kedua adalah dari kategori usaha konstruksi, yang diikuti

oleh kategori usaha jasa keuangan dan asuransi.

Secara lebih rinci kontribusi masing-masing kategori usaha terhadap

capaian PDRB ADHK tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:



Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK

Tahun 2011-2015 Kota Mataram

Kategori Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015*)

Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%) Rp (juta) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


376.427 4,81 408.019 4.81 414.558 4.53 425.833 4.31 440.169 4.12

B Pertambangan dan Penggalian 782.592 0,01 793,79 0.01 796,25 0.01 798,48 0.01 800,28 0.01

C Industri Pengolahan 873.373 11,16 945.566 11.16 989.286 10.81 1.043.343 10.55 1.104.769, 10.34

D Pengadaan Listrik dan Gas 7.043 0,09 8,00 0.09 8,47 0.09 11,77 0.12 11,87 0.11

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

15.651 0,20 17,12 0.20 18,05 0.20 19,63 0.20 21,11 0.20

F Konstruksi 845.982 10,81 916.572 10.81 995.672 10.88 1.089.464 11.02 1.187.298 11.1

2


1.469.709 18,78 1.592.159 18.78 1,751,855 19.15 1.914.487 19.36 2.070.187 19.3

8

H Transportasi dan Pergudangan 496,163 6,34 537.461 6.34 568.777 6.22 609.406 6.16 660.864 6.19

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

108.780 1,39 117.772 1.39 131.903 1.44 144.229 1.46 156.270 1.46

J Informasi dan Komunikasi 559.553 7,15 605.851 7.15 659.590 7.21 718,228 7.26 782.078 7.32

K Jasa Keuangan dan Asuransi 668.334 8,54 723.754 8.54 805.101 8.80 873.544 8.83 971.222 9.09

L Real Estate 358.427 4.58 388.158 4.58 430.390 4.70 469.857 4.75 511.533 4.79

M,N Jasa Perusahaan 32.868 0,42 35.816 0.42 39.293 0.43 42,64 0.43 46.121 0.43

O Adm. Pemerintah an, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib

634.682 8,11 687.058 8.11 711.655 7.78 749.088 7.57 780.999 7.31

P Jasa Pendidikan 603.378 7,71 653.691 7.71 712.654 7.79 780.000 7.89 849.810 7.96


381.122 4,87 412.944 4.87 448.251 4.90 489.400 4.95 532.370 4.98

R,S,T,U Jasa lainnya 392.861 5,02 425.286 5.02 463.413 5.06 508.688 5.14 553.300 5.18

PDRB 7.825.144 100 8.476.038 100.00 9,149,725 100.00 9.890.430 100.00 10,680,788 100.00

*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Dari tabel di atas tergambar bahwa struktur perekonomian Kota

Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service City), dimana Kota

Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai

fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan

pariwisata, pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan

fasilitas sosial, juga pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan bisnis.

Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram menurut

lapangan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok sektor yaitu:

kelompok kategori usaha primer terdiri dari kategori usaha pertanian,

kehutanan dan perikanan dan kategori usaha pertambangan dan

penggalian; kelompok kategori usaha sekunder terdiri dari kategori usaha

industri pengolahan, kategori usaha pengadaan listrik dan gas, kategori



usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur serta kategori

usaha konstruksi; dan kelompk kategori usaha tersier terdiri dari kategori

usaha perdagangan besar dan eceran, usaha transportasi dan pergudangan,

usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, usaha informasi dan

komunikasi, usaha jasa keuangan dan asuransi, usaha real estate, kategori

usaha jasa perusahaan, usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan

jaminan sosial wajib, kategori usaha jasa pendidikan, kategori usaha jasa

kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori usaha jasa lainnya.

Grafik 2.2 PDRB ADHK Kota Mataram Menurut Kelompok Kategori Usaha

Tahun 2011-2015 (Rp. 000)

Sumber: BPS Kota Mataram , 2015

2) Laju Inflasi

Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat

konsumen, atau merupakan persentase perubahan dari indeks harga

konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang dicerminkan oleh

perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Secara agregat indeks harga

implisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu

wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan

mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan

hidup.

Inflasi Kota Mataram pada tahun 2011-2015 mengalami pasang surut,

namun secara umum inflasi pada tahun 2015 lebih rendah daripada tahun

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

2011 2012 2013 2014 2015

Primer 376,427,075 408,813,014 415,354,421 426,632,466 440,969,498

Sekunder 1,742,833,8 1,887,270,4 2,011,484,5 2,164,217,1 2,325,060,0

Tersier 5,705,883,1 6,179,955,4 6,722,886,8 7,299,581,2 7,914,759,1

Primer Sekunder Tersier



2011. Inflasi pada tahun 2013 yang dikarenakan shock terhadap dampak

kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak menyebabkan inflasi yang

tertinggi dengan angka mencapai 9,27 persen. Laju Inflasi Kota Mataram

Tahun 2011-2015, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.3 Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015


Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi di Kota

Mataram pada periode Tahun 2011-2015 termasuk dalam golongan inflasi

ringan yaitu kurang dari 10 persen per tahun. Dengan pola yang hampir

sama, perbandingan inflasi Kota Mataram dengan inflasi Provinsi NTB dan

Nasional Tahun 2011-2015, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.4

Laju Inflasi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2015

Sumber: BPS Kota Mataram, BPS Provinsi NTB dan BPS, 2015

6.38

4.1

9.27

7.18

3.28

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015

Laju Inflasi Kota…

6.38

4.1

9.27

7.18

3.25

6.55

3.99

9.51

7.23

3.41 3.79 4.3

8.38 8.36

3.55

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015

KOTA MATARAM PROVINSI NTB NASIONAL



3) PDRB per Kapita

Angka PDRB per Kapita memberikan gambaran kasar bagian PDRB

yang diterima secara rata-rata oleh seluruh penduduk dalam suatu daerah

dan merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. Angka ini merupakan hasil pembagian antara besaran

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pada tahun 2015 PDRB Per Kapita Kota Mataram mencapai

Rp.29.405.765/tahun. Perkembangan yang cukup tinggi tersebut

merupakan pengaruh oleh inflasi pada Tahun 2015 yang stabil serta daya

beli masyarakat yang meningkat. Lebih jelas untuk perkembangan PDRB

per Kapita Kota Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat pada table di

bawah ini:

Grafik 2.5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Mataram Tahun 2011-2015


4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas

perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil

merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB

berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut

akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat

2012 2013 2014 2015

PDRB Per Kapita 21,587,192 23,501,432 26,373,873 29,405,765

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000



inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat

terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD).

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2011-

2015, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2011-2015

Sumber: Website BPS Provinsi, BI dan Bappenas 2016

Grafik diatas menunjukkan rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun

2012 yang disebabkan tahun 2012 merupakan masa transisi dimana salah

satu indikator pembentuk PDRB Kota Mataram mengalami penurunan

akibat perpindahan Bandara Selaparang. Dengan berakhirnya masa

transisi, tahun 2013 hingga tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mulai

menunjukkan perkembangan yang signifikan.

5) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang

rendah, tapi juga karena kapabilitas (tingkat pendidikan dan kesehatan.

Kriteria penduduk miskin yang masih memerlukan bantuan khusus secara

intensif, bahkan sepanjang hidup, yaitu: penyandang disabilitas berat,

penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf. Gambaran garis

kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebagaimana

Grafik 2.9 berikut:

7.87

3.02

7.95 8.1 7.99

2011 2012 2013 2014 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram



Grafik 2.9

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2010-2014


b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan

yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan,

kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi

pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2015 pada

masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Develompment Index (HDI)

adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf,

pendidikan dan standar hidup masyarakat. IPM dibentuk oleh 3 (tiga)

dimensi dasar yaitu derajat kesehatan dan usia hidup (longetivity) yang

diukur dengan Angka Harapan Hidup (live expectancy rate), pengetahuan

(knowledge) yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah

(HLS atau EYS) dan rata-rata lama sekolah (RLS atau MYS) serta standar

hidup layak (decent living) yang dilihat dari pengeluaran perkapita.

Status pembangunan manusia Kota Mataram pada tahun 2015 berada pada

kriteria “Tinggi” (angka IPM antara 70 sampai dengan 79), yaitu sebesar

76,37. Secara lebih jelas, perkembangan IPM Kota Mataram tahun 2011-

2015 sebagaimana Tabel berikut:

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Penduduk Miskin(Jiwa)

58,272 53,736 49,633 46,674 46,673

Garis Kemiskinan (Rp.) 279,324 308,920 341,652 359,651 376,178

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000



Tabel 2.10

Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2011-2015

Tahun IPM Laju (%)

2011 73,50 1,42

2012 74,22 0,98

2013 75,22 1,35

2014 75,93 0,94

2015 76,37 0,58


Jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional, maka IPM Kota

Mataram tahun 2015 yaitu 76,37 berada diatas IPM Provinsi NTB yang

besarnya 65,19 dan IPM Nasional sebesar 69,55. Begitu pula dengan IPM

Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi NTB, maka IPM Kota Mataram

menduduki peringkat pertama sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.10

IPM Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2014-2015


Uraian pada masing-masing 3 (tiga) dimensi dasar komponen pembentuk

IPM adalah sebagai berikut:

- Angka Harapan Hidup (AHH)

Guna melihat ukuran capaian Angka Harapan Hidup (AHH) suatu

wilayah, maka perlu dilihat AHH ideal. AHH penduduk yang ideal adalah

85 tahun, sementara AHH terendah adalah 25 tahun.

Lombok

Barat

Lombok

Tengah

Lombok

Timur

Lombok

UtaraSumbawa Dompu Bima

Sumbawa

Barat

Kota

Mataram

Kota

Bima

2014 63.52 61.88 62.07 60.17 62.88 63.53 62.61 67.19 75.93 72.23

2015 64.62 62.74 62.83 61.15 63.91 64.56 63.48 68.38 76.37 72.99

0102030405060708090

2014 2015



Selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 AHH penduduk Kota

Mataram semakin meningkat, artinya kualitas kesehatan mayarakat

meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga

kesehatan. Namun demikian, upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang bersifat komprehensif dan lintas sektor harus terus di

lakukan agar derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di masa

depan. Adapun capaian kualitas kesehatan masyarakat Kota Mataram

yang terukur dari AHH dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.11 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram

Tahun 2011-2015

Tahun Angka Harapan Hidup Pertumbuhan (Point)

2011 69,45 -

2012 69,73 0,28

2013 70,03 0,30

2014 70,18 0,15

2015 70,43 0,25


- Harapan Lama Sekolah

HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya

pendidikan yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Dari tabel

dibawah terlihat bahwa tahun 2015 HLS di Kota Mataram mencapai

15,28 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lama sekolah yang diharapkan

akan dirasakan oleh anak di masa mendatang adalah 15,28 tahun (setara

dengan pendidikan Diploma III). Secara lebih jelas, perkembangan

harapan lama sekolah di Kota Mataram terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Mataram


Tahun HLS Pertumbuhan (point)

2011 14,61 -

2012 14,77 0,16

2013 14,82 0.45

2014 15,27 0,45

2015 15,28 0.01



Dari tahun ke tahun terlihat perkembangan HLS penduduk Kota

Mataram, dimana peningkatan partisipasi anak sekolah juga mendorong

meningkatnya harapan lama sekolah.

- Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan

oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk

yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia

25 tahun keatas.

RLS penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin meningkat

dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Pada tahun 2011, RLS selama 8,47 tahun, tahun 2015 RLS meningkat

signifikan menjadi 9,05. Artinya rata-rata penduduk Kota Mataram

bersekolah selama 9,05 tahun atau setingkat dengan kelas 10 (1 SMA).

Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota Mataram sudah dapat

dilampaui, sebagaimana terlihat perkembangannya pada Grafik berikut:

Grafik 2.11

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Mataram


- Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Ukuran kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh

tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan berarti

semakin tinggi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya.

8.47 8.61

9.04 9.04 9.05

7.8

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

9.4

2011 2012 2013 2014 2015



Akan tetapi karena sulitnya memperoleh informasi mengenai pendapatan,

maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur

kesejahteraan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan

pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka alokasi biaya untuk

investasi kesehatan dan pendidikan akan menjadi lebih tinggi sehingga

pada gilirannya berperan dalam meningkatkan indeks pembangunan

manusia di wilayahnya. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota

Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.12 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita

Kota Mataram Tahun 2011-2015 (dalam ribu Rp.)


- Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat

dilihat dengan menggunakan indikator yaitu APK dan APM.

APK adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang

pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C),

tanpa memperhitungkan umur terhadap jumlah penduduk Kota Mataram

pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.

Sedangkan APM adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok

usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan

tertentu (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C)

terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah

(7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.

Berikut gambaran perkembangan APK dan APM di Kota Mataram pada

tahun 2011-2015:

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

2011 2012 2013 2014 2015

12,053

12,380

12,748 13,021

13,399

Pengeluaran Per Kapita



Tabel 2.13 APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMA/Setara

Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015

No Uraian

Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI/Paket A 98,14 97,42 96,76 110,40 105,27

- SMP/MTs/Paket B 90,00 104,92 105,00 106,65 114,19

- SMA/SMK/Paket C 73,56 89,42 90,54 92,16 116,96

2 Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI/Paket A 93,44 97,42 96,76 98,91 99,00

- SMP/MTs/Paket B 77,28 76,73 79,76 77,82 79,01

- SMA/SMK/Paket C 68,08 73,79 68,13 67,01 79,97

Sumber: Dinas Dikpora Kota Mataram, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK pada jenjang pendidikan

SMP/MTs/Paket B mencapai lebih dari 100% dimana hal ini disebabkan

karena terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah

yang telah ditetapkan atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar

Kota Mataram. Sementara optimalisasi pencapaian APM dilakukan

melalui mekanisme Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa

Miskin atau tidak mampu.

2) Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersedia

untuk bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan

indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk

yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, merujuk pada suatu

waktu dalam periode survey. Terjadinya penurunan TPAK tidak serta merta

diartikan sebagai minimnya kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam

penanganan ketenagakerjaan, tetapi lebih kepada pola penghitungan yang

digunakan, dimana penghitungan TPAK didasarkan atas jumlah angkatan

kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja sehingga dapat dijelaskan

bahwa angkatan kerja yang dihitung berdasarkan kelompok umur yaitu



umur 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok

purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan

kerja. Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatan kerja

terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada

berfluktuasinya angka TPAK di Kota Mataram.

Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang

penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja atau

hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga

kerja.

Grafik 2.13 Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan

Kota Mataram 2011-2015


c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat

dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan jumlah

grup grup/sanggar kesenian di Kota Mataram pada tahun 2015 adalah

sebanyak 377 grup, sedangkan untuk olahraga, jumlah klub sebanyak 70

klub sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015

TKK 93.3 93.47 94.52 95.21 92.5

TPAK 64.71 61.98 56.15 61.20 60.03

TPT 6.7 6.53 5.48 4.79 4.15



Tabel 2.14 Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian dan Klub Olahraga per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Grup/Sanggar Kesenian 377 377 377 377 377 Jumlah Penduduk 413.622 422.673 431.876 441.064 450.226

Rasio Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk 9,12 8,92 8,73 8,55 8,38

2 Jumlah Klub Olahraga 50 50 55 55 70

Jumlah Penduduk 413.622 422.673 431.876 441.064 450.226

Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk 1,21 1,19 1,28 1,25 1,56

Sumber : BPS Kota Mataram, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam rangka

memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan

memberdayakan masyarakat, secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan

pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Mataram yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib

dan fokus layanan urusan pilihan. Pembagian urusan tersebut masih

berpedoman pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan

Daerah, dimana Kota Mataram melaksanakan 26 urusan wajib dan 6 urusan

pilihan.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran

strategis yaitu tersedianya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan di

Kota Mataram yang memadai.

Dengan dilaksanakannya program pendidikan gratis secara nasional

untuk tingkat SD dan SMP sangat membantu masyarakat kurang mampu

untuk melanjutkan sekolah dan diharapkan mampu untuk meningkatkan

kualitas pendidikan di Kota Mataram. Gambaran statistik sekolah, guru



dan murid di Kota Mataram tahun 2011-2015 terlihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.15

Statistik Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2011 – 2015

No Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Sekolah

1.1 TK & RA 115 117 117 117 125

1.2 SD & MI 179 183 184 187 184

1.3 SMP & MTs 47 59 59 61 59

1.4 SMA,SMA, MA 24 55 55 57 57

2 Guru

2.1 TK & RA 494 484 497 639 639

2.2 SD & MI 2.242 2.291 2.237 2.461 2.452

2.3 SMP & MTs 1.222 1.279 1.262 1.746 1.697

2.4 SMA,SMA, MA 820 1.173 1.801 2.143 2.143

3 Murid

3.1 TK & RA 5.374 5.266 5.245 6.383 6.383

3.2 SD & MI 40.621 43.823 43.638 47.211 45.596

3.3 SMP & MTs 16.728 19.045 19.745 24.027 23.890

3.4 SMA,SMA, MA 7.769 29.992 20.091 23.229 21.432


- Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat ukuran

daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka

tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di

setiap jenjang sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah

penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan

APS Kota Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 APS 7-12 tahun (SD/MI) 98,27 98,07 99,09

2 APS 13-15 tahun (SMP/MTs) 92,31 97,14 100

3 APS 16-18 tahun (SMU/MA) 79,12 82,57 85,11




- Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah

indicator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam

menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah

sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk

usia pendidikan. Ketersediaan sekolah sangat terkait dengan partisipasi

sekolah, dimana dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung

serta merata diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat meningkat.

Rasio ketersediaan sekolah di Kota Mataram dari tahun 2011-2015

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah


No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015

1 SD/MI

Jumlah Gedung Sekolah 158 181 181 185 187

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun

- -

Rasio

2 SMP/MTs

Jumlah Gedung Sekolah 47 59 59 61 61

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun

- -

Rasio

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat

pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan.

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu

pengajaran.

Hasil analisis terhadap rasio jumlah guru terhadap murid se Kota

Mataram dapat disajikan pada table berikut ini:



Tabel 2.18 Rasio Murid terhadap Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar


No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015

1 SD/MI

Jumlah Guru 2.242 2.291 2.237 2.461 2.452

Jumlah Murid 40.621 43.823 43.638 47.211 45.596

Rasio 551,93 522,78 512,63 521,18 537,77

2 SMP/MTs

Jumlah Guru 1.222 1.279 1.262 1.746 1.697

Jumlah Murid 16.728 19.045 19.745 24.027 23.890

Rasio 730,51 671,57 639,15 726,68 710,34

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.19 Rasio Guru terhadap Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar

Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

1 Ampenan 407 8.832 21.70 186 2.248 12.09

2 Mataram 495 9.023 18.23 177 2.712 15.32

3 Cakranegara 469 8.498 18.12 190 3.697 19.46

4 Sekarbela 217 4.636 21.36 91 1.283 14.10

5 Selaparang 310 7.336 23.66 399 7.428 18.62

6 Sandubaya 243 5.244 21.58 191 2.876 15.06


2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat

kesehatan yang lebih baik. Gambaran pelayanan kesehatan di kota

Mataram dijabarkan secara rinci di bawah ini.

- Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan

kesehatan dan keluarga berencana yang bertujuan untuk menurunkan

angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil dan berfungsi sebagai



wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, ketahanan keluarga dan

gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan

pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi

dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu,bayi dan balita.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya perhitungan

terhadap rasio posyandu dan jumlah balita sebagai upaya dalam

peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak sejak

dalam kandungan serta pemenuhan gizinya. Rasio antara posyandu dan

balita yang terdata di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20

Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Mataram Tahun 2012-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Posyandu - 340 343 346 348

2 Jumlah Balita - 40.951 41.425 41.775 41.947

Rasio 8,30 8,28 8,28 8.29

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015

- Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Perkembangan rasio jumlah puskesmas, puskesmas keliling dan

puskesmas pembantu (Pustu) terhadap jumlah penduduk di Kota

Mataram secara lengkap dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.21 Jumlah Puskesmas dan Pustu


No Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Puskesmas 10 10 11 11 11

2 Jumlah Puskesmas Keliling 17 17 12 21 21

3 Jumlah Pustu 16 16 18 18 20

Sub Jumlah 43 43 41 50 52

4 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226

Rasio 0,104 0,102 0,094 0,113 0.115




Perkembangan jumlah puskesmas dan pustu menurut kecamatan dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas dan Pustu Menurut Kecamatan


No Kecamatan Jumlah

Penduduk

Jumlah Puskesmas Jumlah Pustu

Jumlah Rasio Jumlah Rasio

1 Ampenan 87.746 2 0.022 2 0.022

2 Mataram 66.983 1 0.015 - -

3 Cakranegara 83.479 1 0.012 1 0.012

4 Sekarbela 72.277 2 0.028 5 0.069

5 Selaparang 64.946 3 0.046 5 1.077

6 Sandubaya 74.795 2 0.026 5 0.067


- Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan professional

yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli

kesehatan lainnya. Perkembangan jumlah dan rasio rumah sakit di Kota

Mataram selama kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah RS Negeri 5 5 5 5 5

2 Jumlah RS Swasta 5 5 5 6 6

3 Jumlah RS Jiwa 1 1 1 1 1

4 Jumlah RS Bersalin 7 7 7 7 7

Sub Jumlah 18 18 18 19 19

5 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226

Rasio 0,043 0,042 0,041 0,043 0.042


- Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Perhitungan Rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kota Mataram

menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter

terhadap jumlah penduduk yang ada. Dalam standar system pelayanan



kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, idealnya adalah 40 orang dokter

melayani maksimal 100.000 penduduk. Perkembangan jumlah dokter

umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kota Mataram selama kurun

waktu tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24 Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Dokter Umum 44 47 28 70 114

2 Jumlah Dokter Spesialis

7 7 37 41 88

3 Jumlah Dokter Gigi 15 14 12 9 34

Sub Jumlah 66 68 77 120 236

5 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226

Rasio 0,16 0,16 0,17 0,27 0.52


Sementara perkembangan jumlah dokter menurut kecamatan dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.25 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan


No Kecamatan Jumlah

Penduduk Jumlah Dokter

Rasio

1 Ampenan 87.746 27 0,31

2 Mataram 66.983 156 2,33

3 Cakranegara 83.479 4 0,48

4 Sekarbela 72.277 13 0,18

5 Selaparang 64.946 8 0,12

6 Sandubaya 74.795 28 0,37


- Cakupan Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah keadaan kekurangan energy dan

protein (KEP) tingkat berat yang diakibatkan oleh kurangnya konsumsi

makanan yang bergizi dan atau menedrita sakit dalam waktu lama. Gizi

buruk biasanya terjadi pada anak balita dan ditampakkan oleh



membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk dapat berpengaruh

kepada pertumbuhan dan perkembangan anak juga kecerdasan anak.

Jumlah balita yang menderita gizi buruk di kota Mataram pada tahun

2014 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2013, namun

jumlah penderita gizi buruk pada tahun 2012 adalah yang tertinggi

selama kurun waktu tahun 2012-2014 dengan jumlah penanganan

mencapai 100%. Gambaran jumlah penderita gizi buruk dan

penanganannya menurut kecamatan di Kota Mataram selama kurun

waktu tahun 2012-2014 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.26 Jumlah Penderita Gizi Buruk


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Balita Gizi Buruk 54 54 42 47 29

2 Jumlah Penderita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan

54 54 42 47 29

3 Persentase (%) 100 100 100 100 100


- Cakupan Puskesmas

Gambaran cakupan puskesmas terhadap jumlah kecamatan di Kota

Mataram pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Puskesmas 10 10 11 11 11

2 Jumlah seluruh kecamatan 6 6 6 6 6

3 Persentase (%) 166 166 183 183 183


3. Pekerjaan Umum

Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum mencakup pembangunan dan

penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses

masyarakat.



- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kondisi jaringan jalan ditunjukkan dengan status jalan dengan kondisi

jalan baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram.

Secara lebih lengkap, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik yang terdapat di Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2013-

2015 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.28 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Panjang Jalan Kondisi Baik (km) 256.453 291.514 211.959

2 Panjang Jalan Seluruhnya (km) 310.406 319.715 333.918 347.188 379.733

3 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

75% 75% 77 % 84 % 55.81%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tersebut diperoleh

dari perhitungan panjang jalan kondisi baik dibagi dengan panjang jalan

secara keseluruhan.

- Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Dengan mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Islam, maka

tidak mengherankan jika pembangunan Masjid di Kota Mataram

mendominasi dalam jumlah tempat ibadah. Jumlah tempat ibadah di

Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan


No Kecamatan 2015

Mesjid Gereja Pura Vihara

1 Ampenan 52 3 17 2

2 Sekarbela 45 1 - -

3 Mataram 40 6 73 -

4 Selaparang 49 - - -

5 Cakranegara 22 3 73 2

6 Sandubaya 35 - - 3

Jumlah 243 13 163 7

2014 243 13 163 7



2013 228 16 183 10

2012 228 16 183 10

2011 228 15 163 7


Rasio jumlah tempat ibadah di Kota Mataram dapat dilihat pada table

berikut ini:

Tabel 2.30 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Tempat Ibadah 413 437 437 426 426

2 Jumlah Penduduk 413.662 422.673 431.876 441.064 450.226

3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

0.99 1.03 1.01 0.96 0.94


- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Salah satu kriteria rumah layak huni adalah rumah tinggal yang

berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk

memperoleh layanan sanitasi, seperti fasilitas air bersih, pembuangan

air besar/tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah.

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Mataram pada tahun 2015

dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.31 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi


No Uraian 2014 2015

1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (KK) 104.205 104.295

2 Jumlah Rumah Tinggal 132.000 121.411

Persentase 78.94 85.90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2015

- Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan, menjamin

kesehatan penghuninya yang meliputi pencahayaan, penghawaan dan

sanitasi, dan memenuhi kecukupan minimum luas bangunannya.



Rasio rumah layak huni di Kota Mataram tahun 2015 diperoleh dari

perhitungan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan

jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32 Rasio Rumah Layak Huni


No Uraian 2014 2015

1 Jumlah Rumah Layak Huni 99.518 94.248

3 Jumlah Penduduk 441.064 450.226

Rasio 0.22 0.21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2015

- Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 647/IV/2015

tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota

Mataram Periode 2015-2020, data luas kawasan kumuh di Kota

Mataram adalah seluas 803,39 Ha atau 13.11 persen dari luas wilayah

Kota Mataram dengan rincian pada masing-masing kecamatan adalah

sebagai berikut:

a. Kecamatan Ampenan dengan luas kumuh 257.95 Ha;

b. Kecamatan Sekarbela dengan luas kumuh 132.05 Ha;

c. Kecamatan Mataram dengan luas kumuh 106.65 Ha;

d. Kecamatan Selaparang dengan luas kumuh 100.40 Ha; dan

e. Kecamatan Cakranegara dengan luas kumuh 73.07 Ha.

4. Urusan Wajib Perumahan

Kebijakan pembangunan nasional sector perumahan diarahkan pada

pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan rakyat

agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau

dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana,

sarana dan utilitas umum.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan Urusan

Wajib Perumahan dapat dilihat pada data-data berikut ini.



- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Penanganan RTLH dan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui

penyediaan air bersih dan sanitasi. Penyediaan air bersih dilakukan

melalui Sambungan PDAM, Sumur Gali, Kran Umum atau Hidran

Umum, Sumur Bor, Sumur Pompa Tangan dan Perlindungan Mata Air.

Pada tahun 2011 persentase rumah tangga pengguna air bersih

mencapai 87,70%, tahun 2012 mencapai 85,61%, tahun 2013 mencapai

69,7%, tahun 2014 mencapai 68,24% dan pada tahun 2015 mencapai

67,34%.

- Rumah Layak huni

Penanganan terhadap masalah rumah tidak layak huni dilakukan

dengan memberikan stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui beberapa pihak baik itu SKPD

Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah

Pusat, PNPM Mandiri Perkotaan, BAZNAS Kota Mataram dan Pihak

Peduli Lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penanganan mengalami

penurunan karena Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat

menganggap penanganan RTLH hampir tuntas, sehingga kontribusi

penanganan diluar Pemerintah Kota Mataram berkurang, sehingga

Persentase rumah layak huni pada tahun 2015 telah mencapai 98,13%.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Salah satu instrument untuk menjaga kesinambungan perencanaan

pembangunan nasional dengan daerah adalah instrument penataan ruang.

Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka

menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan

keadilan sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi,

serta mewujudkan tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan

berkelanjutan.



Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah komitmen Pemerintah

Kota Mataram untuk secara bertahap menambah dan menata Ruang

Terbuka Hijau (RTH) baik berupa taman kota di setiap sudut kota, RTH

jalur di jalan-jalan utama dan jalan-jalan baru serta di areal permakaman.

Gambaran pelayanan kesehatan di kota Mataram dijabarkan secara lebih

rinci berikut ini.

- Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut dengan RTH adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau sejatinya

ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem

lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara

lingkungan alam dan lingkungan buatan, pengamanan keberadaan

kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan

tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan

keanekaragaman hayati dan pengendali tata air. Pengembangan

kawasan RTH adalah minimal 30 persen dari luas wilayah kota yang

terdiri dari 20 persen RTH public dan 10 persen RTH privat dengan

tutupan vegetasi.

Rasio ruang terbuka hijau Kota Mataram dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.34 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang

Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015

No Indikator Pembangunan Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

% 11,39 11,39 12,48 12,50 12,50

2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

% - - - - 73,5

%

3 Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang

% - - - - 56,56

%

Sumber: Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Kota Mataram, 2015



Isu pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan

tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan rencana

tata ruang pada tahun 2031. Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha

membutuhkan 20 persen RTH Publik setara dengan luas 460,86 Ha

(1.226 km2). Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50 persen

atau seluas 765,57 Ha meningkat 0,02 persen dari tahun 2013, dimana

penambahan RTH yang relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH

Jalur pada beberapa jalan-jalan baru.

Isu penataan ruang lain yang mendesak saat ini adalah pemenuhan

rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU). Sejauh ini Pemerintah Kota

Mataram hanya menata pemakaman umum sesuai aspirasi masyarakat.

Kegiatan itu berupa penembokan, paving block, pengurukan,

penerangan makam, pembangunan atau penataan fasilitas pemakaman.

Selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar

pemakaman tersebut. Indikator rasio TPU menunjukkan saat ini jumlah

areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal

pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi.

Komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk memenuhi ketersediaan

RTH Publik dan Privat 30% pada tahun 2031 dilakukan pula melalui

upaya koordinasi dan sinkronisasi program daerah dengan pemerintah

pusat, diantaranya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang

diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian

Pekerjaaan Umum Republik Indonesia dengan kegiatan antara lain:

Pembangunan Taman Abian Tubuh, Taman Muara Jangkok,

Pembentukan Forum Kota Hijau, serta Kampanye Kota Hijau melalui

Green Festival dan Aksi Kota Hijau.

IMB merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Jumlah IMB

yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 1.349 ijin, sedangkan

pada tahun 2015 sebanyak 614 ijin. Menurunnya ijin yang diterbitkan

memberikan gambaran bahwa dari ijin yang diusulkan terdapat ijin

yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.



6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban

menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu

proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa

depan melalui urutan pilihan dan penggunaan sumber daya secara tepat.

Ruang lingkup urusan perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen

perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu

dan efektif. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin

keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, perencanaan pembangunan juga disusun dengan mendorong

keterlibatan masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya

dalam proses perencanaan.

Pada tahun 2015, telah disusun dokumen perencanaan sebagaimana

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri

Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014,

dengan registrasi sebagai berikut:

1. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014.

2. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan

disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 26 Juni

2014.



3. Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan RAPBD 2015 telah disusun

dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 20 April

2015.

Dapat diartikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses

menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan

pembangunan. Data dan informasi perencanaan pembangunan yang

tersedia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram

6 Dokumen RKPD, P-RKPD, KUA,

PPAS, KUPA dan PPASP

2 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

2 Dokumen PK, LAKIP

3 Data Kajian Perencanaan 28 Kajian -

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015

7. Urusan Wajib Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam

menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota

Mataram tidak dapat dilepaskan dari kota-kota disekelilingnya, mengingat

mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi di kota

Mataram sebagai pusat pemerintahan tingkat Provinsi, pendidikan,

perdagangan, jasa dan keuangan. Realisasi kinerja urusan wajib

perhubungan dapat dilihat dari data-data dibawah ini:

- Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan angkutan

umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek di Kota Mataram tahun

2014 sebesar 0,12 persen tidak mengalami peningkatan sejak tahun

2012 dan pada tahun 2015 sebesar 0,13 persen, sementara pada

tahun 2011 rasio ijin trayek mencapai 0,11 persen.

- Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum



Jumlah arus penumpang umum di Kota Mataram pada tahun 2014

berjumlah 522.442 yang tercatat dari jumlah penumpang bis (darat),

sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 532.323.

angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

2011-2013, dimana pada tahun 2011 arus penumpang umum

mencapai 618.146 orang, pada tahun 2012 mencapai 652.905 orang

dan pada tahun 2013 mencapai 643.119 orang.

- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut adalah fasilitas di ujung laut yang digunakan untuk

menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang

ke dalamnya dan merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu

daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah,

antar pulau bahkan antar negara. Pelabuhan udara atau bandar udara

(bandara) merupakan area tertentu di daratan atau perairan (termasuk

bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukan baik secara

keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan

pergerakan pesawat. Sementara terminal bus adalah sebuah

prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan

menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda

transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan

kendaraan umum.

Kota Mataram dalam kurun waktu tahun 2014-2015 hanya memiliki 1

(satu) terminal bis antar kota. Sementara pelabuhan udara Selaparang

sejak 20 Oktober 2011 berpindah ke Bandara Internasional Lombok

(BIL) di Lombok Tengah pada 20 Oktober Tahun 2011.

- Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum atau pengujian kendaraan bermotor angkutan

umum adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa

bagian-bagian kendaraan bermotor angkutan umum dalam rangka

pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.



Jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2014 adalah berjumlah

18.341 buah dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 18.708 buah.

- Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Mataram tahun

2014 adalah senilai Rp. 15.000 – Rp. 100.000 dan pada tahun 2015

biaya tersebut tidak mengalami perubahan atau tetap.

- Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan

Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan

merupakan indikator kinerja utama untuk mencapai efektifitas

pemerataan dan kualitas pelayanan publik dalam urusan wajib

perhubungan. Rincian pemasangan fasilitas keselamatan dan

perlengkapan jalan tahun 2014-2015 di Kota Mataram dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36. Rincian Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan

Di Kota Mataram Tahun 2014-2015

NO URAIAN 2014 2015

1 Rambu-rambu lalu lintas 1.493 unit 1.691 unit

2 Rambu pendahulu penunjuk jurusan 113 unit 146 unit

3 Marka Jalan 10.04 m² 11.120 m²

4 Paku marka jalan 1.146 unit 1.683 unit

5 Pagar pengaman jalan 850 unit 1.086 m

6 Warning light 11 unit 20 unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mataram, data diolah

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio terpasangnya

fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan di Kota Mataram pada

tahun 2014 terealisasi sebesar 60% dan pada tahun 2015 meningkat

sebesar 12% menjadi 72%.

Kompleksitas Urusan Wajib Perhubungan dihadapkan pada

ketersediaan SDM yang belum memadai, disisi lain keberadaan Kota

Mataram menuju Mataram Metro menghadapi persoalan perhubungan

yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan terintegrasi.



8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk

melestarikan fungsinya yang meliputi kebijaksanaan penataan,

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan

pengendalian. Dasar dan prinsip pengelolaannya adalah untuk mencapai

kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup untuk

pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat diiringi peningkatan

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya menyebabkan tingginya

permintaan akan pembangunan permukiman dan perdagangan baik

barang maupun jasa di Kota Mataram. Hal ini menyebabkan tingginya alih

fungsi lahan pada kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian

yang secara tidak langsung menyebabkan gangguan pada ketersedian

kawasan resapan air. Oleh karena itu untuk mengatasinya Pemerintah

Kota Mataram melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam untuk menambah cakupan biopori atau sumur

resapan pada beberapa titik genangan.

Realisasi indicator kinerja utama pada pelaksanaan urusan wajib

lingkungan hidup di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data di bawah

ini:

- Persentase penanganan sampah

Sepanjang tahun 2015, isu urusan wajib Lingkungan Hidup yang paling

mendapat perhatian dan sorotan adalah isu pengelolaan persampahan.

Dari total volume sampah sebanyak 1.396 m3 per hari pada tahun 2015,

yang bisa terangkut ke TPA sampah adalah 925,98 m3 perhari atau

hanya sekitar 66,33% dari total volume sampah, sehingga dalam rangka

mengimbangi penambahan volume sampah dan kecilnya persentase

pengurangan sampah di sumber sampah, Pemerintah Kota Mataram

memerlukan peningkatan ritasi dan jumlah seperti dump truck, armroll,

pick up dan container. Sementara di sisi lain, persoalan akses/jalan

menuju lokasi TPA melalui desa wisata dengan pemukiman padat yang



rentan terhadap aksi protes dari warga juga memperparah

permasalahan sampah di Kota Mataram. Sehingga digagaslah

Pengelolaan Sampah dengan konsep pemusnahan melalui

pembangunan Tungku Pembakaran Sampah yang bertujuan

mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Cakupan layanan

persampahan di Kota Mataram pada tahun 2015 di Kota Mataram dapat

dilihat lebih rinci pada table berikut ini:

Tabel 2.37 Persentase Penanganan Sampah Di Kota Mataram Tahun 2015

NO URAIAN Satuan 2015

1 Volume sampah yang ditangani m³ 925.98

2 Volume produksi sampah m³ 1.396

3 Persentase % 66.33

Sumber : LKPJ Kota Mataram TA 2015

- Kawasan Resapan Air

Ruas sungai yang berada di Kota Mataram merupakan hilir aliran

sungai yang ada di Pulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan Kota

Mataram berpeluang mengalami terjadinya genangan atau banjir.

Sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram berjumlah empat

sungai dan semuanya bermuara di sepanjang pesisir barat Kota

Mataram. Sebagai upaya pencegahan potensi genangan dibutuhkan

kawasan resapan air untuk mengurangi run off air hujan yang langsung

ke aliran sungai.

Kawasan resapan air di Kota Mataram pada tahun 2014 mengalami

peningkatan 4,2% dari tahun 2014 sebesar 75,65% menjadi 79,85%

pada tahun 2015. Kawasan resapan air ini didukung oleh ketersediaan

sumur-sumur resapan. Jumlah Sumur Resapan mengalami

peningkatan sebesar 39 titik pada tahun 2015 dari 8 titik pada tahun

2014. Sumur resapan dibangun di empat lingkungan, antara lain:

Lingkungan Arong Arong dan Lingkungan Darul Hikmah Kelurahan

Dasan Agung, Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga,

Lingkungan Kebun Jeruk, Pejeruk Perluasan, Pejeruk Baru Kelurahan



Pejeruk dan Lingkungan Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari.

Masing-masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter.

Disamping sumur resapan juga dibangun Biopori sebanyak 228 unit

yang didukung dengan alat pengebor 50 unit.

Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Pemerintah

Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam tetap akan menambah cakupan biopori dan sumur resapan

pada kawasan yang rawan genangan. Konservasi Sumber Daya Alam

(SDA) juga dilakukan dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang

ada di Kota Mataram.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan

ketersediaan kawasan resapan air, adalah sebagai berikut : Menambah

luasan RTH dengan membangun Taman Keanekaragaman Hayati

(KEHATI); Penyediaan dan penanaman Pohon Pelindung;

Mengimplementasikan Dokumen Survey Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) dalam pengkajian Dampak Lingkungan Kota Mataram.

- Penanganan pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Upaya-upaya lain yang dapat menjadi indikator kinerja urusan wajib

lingkungan hidup adalah jumlah penanganan pengaduan terhadap

pencemaran dan kerusakan lingkungan serta jumlah titik perlindungan

sumber daya alam. Untuk jumlah pengaduan, Pada tahun 2015 yang

dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus dari 8 kasus yang pada tahuin

2015. diadukan, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5

kasus dari 5 kasus yang diadukan.

9. Urusan Wajib Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk meningkatkan

penyediaan dan pelayanan infrastruktur perkotaan yang dilaksanakan

melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan kegiatan Reviu/Appraisial Aset/Barang Daerah. Kegiatan

tersebut dilaksanakan oleh BPKAD yang terintegrasi dalam Urusan Wajib



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya

Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram

tergambar dari luas tanah yang dibebaskan pada tahun 2015 yaitu

sejumlah 30.893 m². Jumlah ini menurun dibandingkan dengan luas

tanah yang dibebaskan pada tahun 2014 seluas 36.096 m². Kondisi

tersebut disebabkan karena anggaran pembebasan tanah pada tahun

2015 lebih banyak digunakan untuk pelunasan dari pengadaan tanah

pada tahun 2014 yang baru dibayarkan uang muka sebesar 30% dari

harga tanah. Luas tanah yang dibebaskan pada tahun 2014-2015 tersebut

lebih rendah dibanding dengan luas tanah yang dibebaskan pada kurun

waktu tahun 2011-2013 yaitu pada tahun 2011 luas tanah yang

dibebaskan seluas 54.205 m², pada tahun 2012 seluas 42.551 m² dan

pada tahun 2013 seluas 53.903 m².

10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan,

dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam

bidang kependudukan, Pengembangan data base kependudukan,

Sosialisasi kebijakan kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan,

Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian, Pelayanan Akta Kelahiran

dan Kematian, Pengawasan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Akta

Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan

Pengesahan Anak, Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis

Kependudukan. Perkembangan kinerja pada urusan wajib kependudukan

dan catatan sipil Kota Mataram tergambar pada data-data Realisasi

indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib Kependudukan dan

Catatan Sipil sebagai berikut:

- Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk



Sebagai upaya peningkatan pelayanan Kartu Keluarga dan KTP terkait

dengan program Nasional yaitu percepatan perekaman KTP bagi

masyarakat yang mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil melakukan perekaman KTP-elekronik di masing-masing

Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK) yang ada di

Wilayah Kota Mataram dan sejalan pula dengan Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 900/2380/SJ Tanggal 10 Mei Tahun 2015 tentang

Penyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program KTP-

elektronik dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

Tabel 2.38 Rasio Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Penduduk usia >17 yang ber KTP

- 228.455 224.679 247.706 282.792

2 Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah

- 239.482 318.568 285.000 289.213

Rasio - 0.95 0.78 0.87 1.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram

Upaya Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam memiliki KTP dilakukan dengan menerapkan

pelayanan gratis kependudukan dan pencatatan sipil sejak tahun

2013. Upaya lainnya adalah mengintensifkan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP. Program e-KTP

secara nasional telah memberikan kemudahan pendataan kepastian

validasi data, sehingga tidak ada penduduk yang memiliki KTP lebih

dari satu. Optimalisasi pelayanan kependudukan dilakukan melalui

pemenuhan sarana prasarana pendukung dan peralatan e-KTP.

Disamping itu, pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan

Gedung Baru Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan

Lingkar Selatan dan mulai beroperasi pada tahun 2015.

- Rasio Bayi Berakte Kelahiran



Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir

dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi pada

tahun yang sama.

Tabel 2.39 Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah bayi ber akte kelahiran - 6.719 8.004 3.522 6.719

2 Jumlah bayi - 9.046 8.811 8.381 9.046

Rasio - 0.74 0.91 0.42 0.74

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2015

- Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan

nikah berakte nikah terhadap jumlah pasangan yang telah menikah.

Tabel 2.40 Rasio Pasangan Berakte Nikah


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah pasangan nikah berakte nikah - 504 445 463 571

2 Jumlah keselurah pasangan nikah - 120.591 127.331 112.427 117.105

Rasio - 0.004 0.003 0.004 0.005


- Kepemilikan KTP

Tabel 2.41 Kepemilikan KTP


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah penduduk yang memiliki KTP

- 119.517 257.134 247.706 282.792

2 Jumlah penduduk wajib KTP >17 dan atau pernah/sudah menikah

- 316.460 294.215 285.000 285.688

Persentase (%) - 37 81 86.91 98.98


- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Tabel 2.42 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah penduduk yang - 131.398 143.601 154.816 169.211



memiliki akte kelahiran

2 Jumlah penduduk - 431.530 454.779 411.745 411.954

Persentase (%) - 30.45 31.58 37.6 41.08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di

semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju

kesetaraan gender.

Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan

penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98

(kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk

perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

Untuk memberikan peran perempuan dalam kemajuan Kota dengan

memberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),

Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),

dan Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI), telah menorehkan beberapa

prestasi yang diraih oleh Tim Penggerak PKK Kota Mataram pada tahun

2014, antara lain dengan terpilihnya Ketua Tim Penggerak PKK Kota

Mataram (Hj. Suryani Ahyar Abduh, S.Sos) sebagai penerima

PENGHARGAAN CITRA KARTINI INDONESIA 2014.

Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan

upaya-upaya, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan

dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan

dengan menargetkan proporsi peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30

persen adalah peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya

informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap

kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan

membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal

pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang expresi



perempuan melalui peningkatan frekuensi acara berbasis gender bernilai

kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.

Realisasi kinerja Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data

dibawah ini:

- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang mengukur

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran

aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup

partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan

serta penguasaan sumber daya ekonomi. Angka IPG Kota Mataram

pada tahun 2014 adalah sebesar 57,77% dan pada tahun 2015

menjadi sebesar 61,06 dipengaruhi oleh implementasi kebijakan

gender dengan memberikan peluang keterlibatan perempuan dalam

pembangunan.

- Angka melek huruf perempuan

Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak

dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex

ratio sebesar 98 (>100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk

perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH)

di Kota Mataram mulai tahun 2015 mencapai diatas 90%, baik

perempuan maupun laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih

buta huruf sebesar 9,14% didominasi oleh penduduk usia lanjut.

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Salah satu cara untuk mengetahui peran aktif perempuan salah

satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah

proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap

jumlah seluruh pekerja perempuan.

Pada tahun 2014-2015, persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah Kota Mataram tidak mengalami perubahan yaitu pada



angka 36,01 persen. Angka ini menurun dibanding pada tahun 2013

sebesar 82,25 persen dan pada tahun 2012 sebesar 80,26.

12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program nasional

yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga

tercapai Penduduk Tumbuh Seimbang dengan tujuan terciptanya

keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keberhasilan program KB didukung

oleh pola pemberdayaan masyarakat yang tepat dan komitmen semua

pihak dalam memahami pentingnya program KB.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan

antara lain konseling KRR bagi remaja yang dilaksanakan di pondok

pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan di setiap kelurahan

dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib keluarga berencana dan

keluarga sejahtera di Kota Mataram yaitu Meningkatkan Kualitas

Keluarga dengan data sebagai berikut:

- Jumlah Keluarga Sejahtera

Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga

atau rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2011

sebanyak 76.254 meningkat pada tahun 2015 menjadi 84.124

keluarga/rumah tangga. Progress positif dalam peningkatan jumlah

keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak meningkatkan

pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk meningkatkan

kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah

dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok

UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina

Keluarga Lansia. Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam

upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai

kegiatan antara lain konseling KRR bagi remaja yang dilaksanakan di



pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan di setiap

kelurahan.

- Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif

Jika melihat lebih rinci terkait data cakupan layanan Pasangan Usia

Subur (PUS) ber-KB diketahui bahwa terdapat peningkatan positif dari

41.023 PUS di tahun 2011 menjadi 70.498 PUS di tahun 2015 atau

terjadi peningkatan sebesar 13.751 PUS. Angka tersebut menunjukan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB.

Guna memaksimalkan program KB dilakukan advokasi kepada

masyarakat sehingga dapat meningkatkan pencapaian program KB.

- Cakupan Peserta KB Aktif

Data cakupan peserta KB aktif di Kota Mataram dapat dirinci bahwa

dalam kurun waktu tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan,

dimana pada tahun 2011 cakupan peserta KB aktif mencapai sebesar

62,55 persen dan menjadi sebesar 73,90 persen pada tahun 2015 atau

terjadi peningkatan sebesar 11,35 persen.

13. Urusan Wajib Sosial

Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik

heterogenitas-nya dihadapkan pada permasalahan sosial

kemasyarakatan yang makin beragam. Daya tarik Kota Mataram yang

berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi masyarakat menjadikan

permasalahan sosial terus meningkat. Selain urbanisasi, dinamika

pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 1,7% setiap tahunnya menjadi

faktor yang mempengaruhi makin beragamnya permasalahan sosial

kemasyarakatan, antara lain penyandang masalah kesejahteraan sosial,

anak terlantar, fakir miskin dan penyakit sosial lainnya.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib sosial di Kota Mataram

dapat dilihat pada data-data dibawah ini:

- Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, rumah singgah dan panti

rehabilitasi)



Perkembangan jumlah sarana social di Kota Mataram dalam kurun

waktu tahun 2011-2015 yang berkaitan dengan panti asuhan, panti

jompo, rumah singgah dan panti rehabilitasi dapat dilihat pada table di

bawah ini:

Tabel 2.43 Jumlah Sarana Sosial


No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah panti asuhan 16 30 15 15 15

2 Jumlah panti jompo 1 1

3 Jumlah Panti/rumah rehabilitasi narkoba

1 1

Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2015

- Penduduk miskin

Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif

dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan

empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan

tersebut diantaranya: (1) Memperbaiki program perlindungan sosial; (2)

Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan

kelompok masyarakat miskin; dan (4) Menciptakan pembangunan

yang inklusif.

Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan

kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan

bersasaran dilakukan dengan mensasar langsung kepada masyarakat

miskin. Pada tahun 2015, upaya untuk mempercepat penurunan

angka kemiskinan dilakukan melalui program pembangunan yang

berkelanjutan antara lain menerapkan layanan kesehatan gratis,

bantuan siswa miskin, bedah rumah, sambungan gratis air bersih bagi

MBR, bantuan beras miskin (raskin), bantuan beras bagi penduduk

jompo, bantuan modal usaha dan santunan kematian, disamping itu

juga dilaksanakan beberapa program KKS dan PKH untuk 28.502 KK

sesuai dengan SK Mensos 170/HUK/2015.

Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di

Kota Mataram tahun 2015 sebanyak 10,53% menurun sebesar 0,22%

dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 10,75%. Untuk menunjang



penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan

percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi

utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut

diantaranya: Memperbaiki program perlindungan sosial; Meningkatkan

akses terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan kelompok masyarakat

miskin; dan Menciptakan pembangunan yang inklusif.

- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas

dan pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan

Kampanye Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan

Sosial Ekonomi (PRSE). Data penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial pada tahun 2011 mencapai 46.916 orang, tahun

2012 mencapai 46.860 orang, tahun 2013 mencapai 46.939 orang,

tahun 2014 mencapai 47.032 orang dan pada tahun 2015 penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 47.331 orang.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota

Mataram dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan

pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye

Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial

Ekonomi (PRSE).

14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat

dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah

ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah

penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang

dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.



Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan

cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat

memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan,

pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan

lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau

membuka kesempatan kerja.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib ketenagakerjaan di Kota

Mataram dapat dilihat pada data-data dibawah ini:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja

Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan

kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja

ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan

yang mampu dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Salah satunya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari

definisinya, TPAK sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang

dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara

ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam

periode survey. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram

pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,11% dari tahun

2014, dimana pada tahun 2014 TPAK di Kota Mataram mencapai

61,20 persen menjadi 63,31 persen di tahun 2015. Peningkatan TPAK

Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel

dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kretaif.

- Tingkat kesempatan kerja

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang tidak kalah penting adalah

pengukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara difinisi Tingkat

Kesempatan Kerja dapat memberikan gambaran peluang seseorang

penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja.

Secara umum TKK mengalami penurunan sebesar (2,71) dari 95.21%

pada tahun 2014 menjadi 92,50 tahun 2015. Untuk diketahui,

komponen penghitungan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meliputi

jumlah penduduk berkerja berbanding jumlah angkatan kerja.



Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan

ketidak berhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi

lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota

Mataram. Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan,

pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa menjadi

penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan

dilihat dari sisi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam upaya

peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan

dan penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja

ketenagakerjaan. Salah satunya melalui persyaratan pemenuhan ijin

investasi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (ijin usaha fasilitas)

diharuskan untuk memprioritaskan pada perekrutan atau

pemanfaatan tenaga kerja lokal yang ada di Kota Mataram. Upaya ini

dimaksudkan dalam rangka meminimalisir tingkat pengangguran dan

lebih penting lagi sebagai upaya optimalisasi tingkat penyerapan

tenaga kerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang

dibutuhkan.

15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi merupakan urusan yang dianggap penting bagi

perkembangan perekonomian Indonesia dalam kaitannya mendukung

usaha kecil dan menengah. Koperasi adalah sebuah kata yang tidak

asing untuk didengar bagi masyarakat Indonesia karena mencerminkan

budaya bangsa yang gotong royong dan tolong menolong. Dalam konteks

Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang sah, dimana

keberadaannya diakui dalam UUD 1945. Koperasi adalah bentuk

kegiatan usaha yang paling ideal dimana anggotanya bertindak sebagai

produsen, konsumen dan sekaligus juga sebagai pemilik. Koperasi

pertama kali muncul pada awal abad ke-19 sebagai reaksi sistem

ekonomi liberal dimana pada waktu itu segolong kecil pemilik modal

menguasai kehidupan masyarakat.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data dibawah ini:



- Persentase Koperasi Aktif dan Berkualitas

Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008

tanggal 12 Maret Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April Tahun 2007

tentang pemeringkatan koperasi, beberapa upaya strategis dalam rangka

peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas

diimplementasikan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan

Perhargaan Koperasi Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data

Koperasi. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan

dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapan koperasi yang

berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui

Pemeringkatan Koperasi sehingga dari hasil penilaian yang dilakukan

ditetapkan 142 koperasi berkualitas pada tahun 2015 meningkat

sebanyak 9 unit koperasi dari 133 unit koperasi pada tahun 2014.

- Wirausaha baru

Peningkatan jumlah wirausaha baru menjadi penting sebagai salah satu

indikator yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pencapaian

tingkat efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram. Sebagaimana

difinisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani

berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan

upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara

produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru,

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk

menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Definisi diatas

menjelaskan bahwa pengembangan kearah penciptaan Wira Usaha Baru

(WUB) menjadi penting dalam upaya peningkatan perekonomian suatu

daerah umumnya dan peningkatan kesejahteraan dan perluasan

lapangan kerja baru di Kota Mataram pada khususnya. Dalam

perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram menunjukan

adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun

anggaran 2015 tingkat perkembangan wirausaha baru mencapai angka



sebesar 16.212 WUB, sementara pada tahun 2014 mencapai 14.130

WUB. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya startegis

yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber

daya, peningkatan kemampuan kewirausahaan, fasilitasi akses

permodalan dan penguatan kelembagaan koperasi.

16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penanaman modal dalam suatu Negara maupun daerah mempunyai

peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan

nasional dan daerah. Peningkatan investasi dapat meningkatkan PAD

secara langsung yang dapat dibelanjakan untuk program pembangunan.

Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Dari sisi

peran pemerintah, harus mengupayakan pembenahan terhadap

peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim

berinvestasi.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Mataram sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Mataram. Peningkatan pelayanan perizinan pada BPMP2T diatur dengan

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan

Kewenangan Di Bidang Perijinan Kepada Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram yang diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perijinan.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib penanaman modal di Kota


- Pembentukan modal tetap bruto (PMTB)

Pemebentukan Modal tetap Bruto (PMTB) menjadi salah satu indikator

pengukuran tingkat keberhasilan meningkatnya efektifitas

pengembangan usaha di Kota Mataram. Sebagaiman diketahui



berdasarkan analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota

Mataram menurut Pengeluaran dijelaskan bahwa aktivitas investasi

fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal tetap Bruto

(PMTB). Dari difinisinya, PMTB menggambarkan adanya proses

penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu.

PMTB disebut sebagai brutto karena di dalamnya masih terkandung

unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan

nilai penyusutannya. Mengacu pada hasil penghitungan PMTB yang

dilakukan, perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukan

peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 tercatat peningkatan

PMTB sebesar Rp. 627.657.668.000,00 dari Rp. 3.138.288.340,000,00

pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.765.946.008.000,00.

- Laju pertumbuhan investasi

Indikator lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu penentuan laju

pertumbuhan investasi dimana dapat memberikan gambaran besaran

proses kenaikan nilai investasi perkapita dalam jangka waktu tertentu.

Adapun tahun 2015 laju pertumbuhan investasi mengalami

peningkatan sebesar 0.20% dari 12,76% pada tahun 2014 menjadi

12,96%. Bila dilihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi

tergambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang

menjadi inti dari perkembangan laju investasi yang positif tersebut.

Pertumbuhan per sektor pada tahun 2015, terdapat dua sektor yang

menunjukan laju yang besar yaitu sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan 12,32% serta sektor perdagangan, hotel dan restoran

10,76%. Dominasi kedua sektor dimaksud menunjukkan bahwa Kota

Mataram berhasil mengoptimalkan keunggulan wilayahnya yaitu

sebagai pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa.

- Penyelesaian ijin tepat waktu

Indikator Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha didukung

oleh pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kwalitas Pelayanan

Publik, yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas

pelayanan perijinan termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan



dengan waktu penyelesaian izin. Waktu penyelesaian Izin IMB, PIMB,

ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK,

Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum,

Ijin Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan dan lain-lain dapat

ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayananya. Salah satu upaya

peningkatan kualitas pelayanan, BPMP2T meluncurkan program paket

pada tahun 2015 dimana masyarakat dapat mengurus lebih dari ijin

secara bersamaan pada waktu yang sama. Pemberlakuan ijin paket

berkontribusi terhadap jumlah ijin yang ditangani pada tahun 2015

yaitu meningkat sebesar 3.653 ijin dari 6.330 ijin pada tahun 2014

menjadi 9.983 ijin. Persentase pelayanan perijinan tepat waktu

mengalami peningkatan sebesar 0,79% dari 97% pada tahun 2014

menjadi 97,79% di tahun 2015.

17. Urusan Wajib Kebudayaan

Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dengan keberagaman

budaya tetap peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai-nilai

kebudayaan dan keragaman budaya.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan wajib kebudayaan di Kota


- Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Wujud penyelenggaran festival seni dan budaya di Kota Mataram antara

lain adalah pergelaran, pameran, festival dan lomba. Pergelaran kesenian

adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah

masyarakat. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan

karya seni untuk masyarakat. Festival kesenian adalah suatu kegiatan

yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang

memiliki kekhasan masing-masing. Penyelenggaraan festival seni dan

budaya di Kota Mataram pada tahun 2014 adalah sebanyak 50 kegiatan

dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 52 kegiatan festival.

- Jumlah sanggar seni dan budaya



Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Mataram pada tahun 2015

adalah sebanyak 203 sanggar yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman,

peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni,

terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas

muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.

- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar

Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak

lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut

sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan

pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan

Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.

Jumlah situs di Kota Mataram sampai dengan saat ini sebanyak 4 situs,

yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang

Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya

Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4

situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan

dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam

Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam

Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.

18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas sumber daya pemuda, organisasi pemuda

merupakan tujuan strategis dalam upaya menciptakan SDM Kota

Mataram yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan penyelenggaraan Urusan

Wajib Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Wajib Kepemudaan dan

Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kota Mataram.

- Jumlah organisasi pemuda



Capaian indiaktor kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan

dengan mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi

kepemudaan meliputi organisasi kepemudaan pada tahun 2015

sebanyak 71 buah yang terdiri dari 11 organisasi kepemudaan yang

berada di sekolah, dan 60 organisasi kepemudaan yang berada di luar

sekolah.

- Jumlah organisasi keolahragaan

Jenis olahraga di Kota Mataram pada tahun 2015 adalah sebanyak 50

jenis olahraga, dimana yang telah memiliki kepengurusan cabang

olahraga sebanyak 30 cabang dan 20 cabang kepengurusannya belum

terbentuk di Kota Mataram, angka tersebut tidak mengalami

perubahan sejak tahun 2011.

- Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan di Kota Mataram

pada tahun 2015 sebanyak 7 jenis yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan

Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka, Musabaqah Pelajar

Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ), Pelaksanaan

Tadarus Al-Qur’an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq, Pertukaran

Pemuda Antar Daerah dan Lawatan Sejarah Pelajar.

- Jumlah kegiatan olahraga

Kegiatan keolahragaan di Kota Mataram pada tahun 2015 adalah

sebanyak 5 kali secara rutin dilakukan setiap tahun, antara lain

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan Indonesia

(LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga

Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar Satuan

Pendidikan.

- Jumlah lapangan olahraga

Dalam mendukung pembinaan olahraga di Kota Mataram, terdapat

sarana pendudkung kegiatan olahraga yang sebagian besar berada di

sekolah-sekolah di Kota Mataram yaitu pada tahun 2015 terdapat 43



lapangan olahraga berupa lapangan basket, lapangan volley dan lain-

lain.

Selain itu, Pembinaan olahraga professional di luar sekolah dengan

keberadaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan

untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam

menghadapi event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung

capaian prestasi atlet Pemerintah Kota Mataram telah memberikan

bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing

Cabang Olahraga (Cabor).

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras,

suku dan golongan yang berpeluang untuk terjadinya konflik, sehingga

upaya preventif dalam mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan

melalui komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang intensif dengan

unsur kepolisian, TNI, lembaga adat dan kemasyarakatan. Optimalisasi

peran kelembagaan dalam memastikan kondisi kondusivitas wilayah,

dilakukan melalui penyelenggaraan urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri. Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang

dilakukan: pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota

Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini

mungkin potensi konflik. Kedua, Pemerintah Daerah secara terus

menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat

koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Terjadinya

konflik di wilayah Monjok dan Taliwang menjadi catatan tersendiri dalam

upaya mengatasi kejadian serupa di wilayah lain. Keberadaan Komunitas

Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan untuk

mengantisipasi terjadinya konflik. Upaya lain adalah memfasilitasi dan

mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah



masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan

keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB).

Disamping itu, dilaksanakan pula sosialisasi yang efektif untuk

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada 6 kecamatan. Upaya

penanganan konflik dengan melakukan musyawarah perdamaian dengan

melibatkan tim terpadu bersama dengan Tokoh Masyarakat (Toma) dan

Tokoh Agama (Toga).

Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Prop.

NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana

yang ada di Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram

antara lain: Longsor, genangan, banjir, gelombang pasang dan tsunami,

abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta

konflik sosial. Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi

geografis, tofografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik

wilayah NTB dan Indonesia umumnya.

Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Mataram dari

ancaman bencana, khususnya gelombang pasang/tsunami, pada tahun

2013 Kota Mataram mendapat bantuan Tower Peringatan Dini Tsunami

dari BMKG Pusat kerjasama dengan GIZ yang dipasang di halaman

kantor Kelurahan Ampenan Selatan.

Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana baik

pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan

dini, kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan

dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi

dan rekontruksi pada pasca bencana telah disediakan sarana dan

fasilitas penunjang yang memadai agar tujuan penanggulan bencana

untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap pelaksanaan Urusan Wajib

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Mataram yang

diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kondusivitas

wilayah Kota Mataram melalui tabel di bawah ini:



Tabel 2.44 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri Tahun 2011 – 2015

No Indikator Pembangunan Satuan Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Cakupan Penanganan Konflik kasus 4 4 4 2 2

2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP kegiatan 1 1 1 1 1

3 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah kegiatan 1 1 1 1 1

4 Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami Unit - - 1 1 1

5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota % 80 80 82,50 83,25 91,20

5 Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Unit - 17 22 20 42

6 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kali 1 1 1 1 1

7 Kegiatan pembinaan politik daerah Kali 1 1 1 1 1

Sumber: BPBD Kota Mataram dan Bakesbangpol Kota Mataram, 2015

20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian dilaksanakan oleh: Dinas Pendapatan; Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat Daerah Kota Mataram;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat; Badan

Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah;

Kecamatan Cakranegara; Kecamatan Mataram; Kecamatan Ampenan;

Kecamatan Selaparang; Kecamatan Sandubaya; Kecamatan Sekarbela;

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada data sebagai berikut:

- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang

melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi

pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi



pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin

besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah

daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Tabel 2.45

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah polisi pamong praja 87 99

2 Jumlah penduduk 441.064 450.226

3 Jumlah Pol PP per 10.000 penduduk

1.97 2.19

Sumber: Satpol PP Kota Mataram, 2015

- Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang

memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban

masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan

kapasitas Pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif

dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata social yang

interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin

besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan



daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

Tabel 2.46 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah Linmas 186 186

2 Jumlah penduduk 441.064 450.226

3 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

4.22 4.13


- Rasio pos Siskamling per jumlah kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan

jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah

keluarahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan

pos siskamling di setiap keluarahan. Semakin besar rasio jumlah pos

siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam

memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan

lingkungan.

Tabel 2.47 Rasio Pos Siskamling per Kelurahan di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah pos siskamling 18 18

2 Jumlah kelurahan 50 50

3 Rasio 0.36 0.36


- Realisasi PAD

Tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Mataram dimana terjadi peningkatan sebesar 0,88% atau

Rp.1.836.730.219,02 dari Rp.208.167.308.448,82 tahun 2014 menjadi

Rp.210.004.038.667,84 tahun 2015.



Dilihat dari prosentase capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap target, tahun 2015 terealisasi sebesar 97,40%. Jika

dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebesar 129,76%, angka

capaian tahun 2015 lebih realistis dimana pola penghitungan yang

dilakukan sudah mendekati peta potensi sumber-sumber pendapatan

yang sebenarnya dapat dikelola sebagai penerimaan daerah.

- Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Indikator yang tidak kalah pentingnya adalah indikator tingkat

kemandirian daerah yang dapat dilihat dari persentase PAD terhadap

total pendapatan daerah. Pada tahun 2015 persentase yang dicapai

sebesar 17,79% menurun dibandingkan tahun 2014 dengan

persentase 18,70%. Penurunan persentase PAD terhadap total

pendapatan daerah dimaksud lebih pada peningkatan pendapatan

daerah diluar PAD sebagai komponen pembanding. Secara umum

pemerintah Kota Mataram melalui upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang

signifikan dan menjadi strategi prioritas untuk dikembangkan dan

disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya.

- Persentase pejabat structural yang telah mengikuti Diklatpim

sesuai eselon

Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti

diklat sesuai eselon, sampai tahun 2015, pejabat struktural yang telah

mengikuti diklatpim sebanyak 54 orang, terdiri dari diklatpim tingkat

II sebanyak 5 orang, diklatpim tingkat III sebanyak 19 orang, dan

diklatpim tingkat IV sebanyak 30 orang. Sedangkan pada tahun 2014,

pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 41 orang, yang

terdiri dari diklatpim tingkat III sebanyak 10 orang dan diklatpim

tingkat IV sebanyak 31 orang.

- Jumlah pelanggaran disiplin PNS

Melihat perbandingan pada tahun 2011-2015, kasus pelanggaran

disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat berfluktuasi dari 9 kasus



pada tahun 2011 menjadi 11 kasus pada tahun 2012, menjadi 8 kasus

pada tahun 2013, menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus

Tahun 2015. Sedangkan dilihat dari jumlah kasus yang diadukan baik

kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat maupun

kasus ijin/cerai PNS mengalami peningkatan/penurunan yang

didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 9 kasus pada tahun

2011, sebanyak 11 kasus pada tahun 2012, sebanyak 28 kasus pada

tahun 2013, sebanyak 24 kasus tahun 2014 dan sebanyak 10 kasus

tahun 2015.

Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan

bahwa capaian indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS

tercapai 100% dari target kasus 12 dapat ditekan hingga hanya 10

kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun

2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang

dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan

pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran

disiplin PNS.

- Persentase bezeting pegawai

Realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar 80.91% dari target

sebesar 95% dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 85.17%. Tidak

dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja

tahun 2015 disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya

ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberlakukan

kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015 dan

meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan untuk pemenuhan tenaga

kesehatan di Rumah sakit Kota Mataram yang awalnya tipe C naik

tingkat menjadi tipe B dan pemenuhan tenaga kesehatan di

puskesmas serta tenaga pendidikan yang diperuntukan untuk SMPN

24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru dioperasikan.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah

Kota Mataram telah menyusun formasi CPNS dengan



mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang

didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia

pensiun (purna tugas).

- Produk Hukum

Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting

pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan

sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum

daerah tersebut. Tim penegakan PERDA berupa tim operasional 20

orang.

Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, sebagaimana Tabel

berikut:

Tabel 2.48 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Tahun 2011-2015

Produk Hukum Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Mataram

19 Perda 11 Perda 11 Perda 10 Perda 16 Perda

Peraturan Walikota Mataram

42 Perwal 45 Perwal 41 Perwal 52 Perwal 32 Perwal

Keputusan Walikota Mataram

699 Keputusan

825 Keputusan

984 Keputusan

1212 Keputusan

900 Keputusan

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Mataram Tahun 2015

21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta

Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram.

Pencapaian indicator kinerja utama urusan wajib ketahanan pangan

yaitu meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib ketahanan pangan

dapat dilihat pada data sebagai berikut:

- Ketersediaan dan Cadangan Pangan



Salah satunya Indikator Ketersediaan dan Cadangan Pangan dapat

dilihat dari Ketersediaan Energi dan Protein, dimana di Kota Mataram

pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar

63,72% atau dari 171,78% menjadi 235,50 pada tahun 2015.

- Penganekaragaman dan keamanan pangan

Selain itu juga dari sisi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

dilihat dari 2 (dua) aspek diantaranya Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) mengalami peningkatan dari 80,80% tahun 2014 menjadi 82,13

pada tahun 2015 dan aspek Pengawasan dan Pembinaan Keamanan

Pangan juga menunjukkan keanaikan yang signifikan yaitu dari 50%

tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2015.

- Cakupan bina kelompok petani

Peningkatan Cakupan Bina Kelompok petani pada tahun 2015

mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun 2014 menjadi 84 %,

disebabkan oleh peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis,

penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis,

pembinaan dan pendampingan kelompok tani, pemberdayaan dan

pendampingan keluarga tani miskin/Gakin (program peningkatan

kesejahteraan petani).

- Cakupan layanan penyuluhan

Cakupan layanan penyuluhan pada tahun 2015 mencapai 80%

dengan peningkatan sebesar 11,83% dibanding tahun 2014 dengan

persentase sebesar 68,17%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan

kapasitas kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kota, Peningkatan

kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan

pembangunan pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan

pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos Penyuluhan

Desa.

22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram.



Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib pemberdayaan

masyarakat dan desa di Kota Mataram dapat dilihat pada data-data

sebagai berikut:

- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya

disingkat dengan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan

masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh

dan untuk masyarakat guna menuju terwujudnya keluarga yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,

kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan

lingkungan.

Tabel 2.49 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK


No Uraian 2014 2015

1 Jumlah kelompok binaan PKK 56 56

2 Jumlah PKK 57 57

3 Rata-rata 0.98 0.98

Sumber: BPM Kota Mataram, 2015

- Persentase LPM berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah wadah yang

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa

atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Tabel 2.50 Persentase LPM berprestasi di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah LPM berprestasi 3 3

2 Jumlah LPM 50 50



3 Persentase 6 6


- Persentase PKK aktif

Tabel 2.51 Persentase PKK aktif di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah PKK aktif 57 57

2 Jumlah PKK 57 57

3 Persentase 100 100


- Persentase posyandu aktif

Tabel 2.52 Persentase Posyandu aktif di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah Posyandu aktif 346 348

2 Total posyandu 346 348

3 Persentase 100 100

Sumber: BPPKB Kota Mataram, 2015

- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat

Tabel 2.53 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah sawadaya masy. Mendukung program pemberdayaan masy

24 24

2 Total program pemberdayaan masyarakat

453 455

3 Persentase 5.29 5.27


Selain capaian program dan kegiatan di atas, salah satu capaian

program dan kegiatan lainnya adalah terlaksananya rehabilitasi rumah

tidak layak huni sejumlah 1.175 unit yang tersebar di beberapa

kelurahan di Kota Mataram. Untuk meningkatkan derajat kesehatan

dan kualitas sanitasi serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi

masyarakat, dilaksanakan program pengadaan MCK dan sarana air



bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan sanitasi dasar dan air bersih.

23. Urusan Wajib Statistik

Penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.

Salah satu instrument analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan atau

perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah

data atau informasi statistik. Ketersediaan data dan informasi yang

mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam

proses perencanaan pembangunan. Ketersediaan dokumen statistic

memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah

secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan

pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

berkesinambungan. Data dan informasi statistik untuk menunjang

proses perencanaan pembangunan yang tersedia di Kota Mataram pada

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1 Dokumen Statistik Daerah

12 Dokumen - Daerah Dalam Angka - Kecamatan dalam Angka

- Indikator Kesejahteraan Rakyat

- Produk Domestik Regional Bruto

- Indeks Pembangunan Manusia Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015

24. Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. Arsip adalah suatu

tanda bukti, dokumen atau warkat yang bertalian dengan bukti

keterangan suatu keluarga, perusahaan, masyarakat atau bangsa.

Kearsipan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan



arsip-arsip baik arsip dinas maupun arsip pribadi dari mulai

penerimaan, pencatatan, pengiriman, penyingkiran maupun

pemusnahan surat menyurat atau berbagai macam warkat lainnya.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Kearsipan di Kota

Mataram dapat dilihat pada data sebagai berikut:

- Persentase Pengelolaan arsip secara baku

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan selama tahun 2015 antara lain

program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan

penataan dokumen/arsip daerah. Selain itu untuk menunjang

ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, berpedoman pada

Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata

Kearsipan.

Tabel 2.55 Persentase pengelolaan arsip secara baku di Kota Mataram

Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

17 25

2 Jumlah Perangkat Daerah 36 36

3 Persentase 47.22 69.44

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, 2015

- Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Dalam upaya mewujudkan tata kelola arsip dilaksanakan pelatihan

dan pembinaan bidang kearsipan kepada staf kearsipan seluruh

SKPD se-Kota Mataram dengan harapan adanya peningkatan

kemampuan aparatur pengelola arsip SKPD secara mandiri, efektif

dan efisien. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota

Mataram pada tahun 2015 adalah sebanyak 13 kegiatan meningkat

sebanyak 2 kegiatan disbanding dengan tahun 2014.



25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

dan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib komunikasi dan

informatika dapat dilihat pada data sebagai berikut:

- Jumlah Website milik Pemerintah Daerah

Sampai dengan tahun 2015 jaringan komunikasi dan informasi antar

SKPD yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet

untuk mendukung kemudahan akses informasi di lingkungan

internal maupun eksternal sebanyak 26 SKPD, 6 kecamatan dan 15

kelurahan. Selain SKPD, jaringan internet juga telah terpasang di

taman kota seperti Taman Sangkareang. Kedepan akan diperluas

pada taman kota lainnya.

Selain upaya pengembangan jaringan, dilakukan pula pengembangan

sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet

dan upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang

disewa, serta mulai digunakannya layanan SMS kepada seluruh

pegawai Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat dalam

menyampaikan informasi layanan publik. Selain itu, untuk

memberikan pedoman dalam pengembangan sistem dan pemberian

pelayanan informasi telah disusun pedoman master plan, blue print

dan SOP TIK.

- Rasio warnet terhadap penduduk

Tabel 2.56 Rasio Warnet Terhadap Penduduk di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Uraian 2014 2015

1 Jumlah Warnet 25 44

2 Jumlah Penduduk 441.064 450.226

3 Rasio 0.05 0.09

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2015



- Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi

masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan

teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya

guna. Pemerintah Kota Mataram membentuk Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan

penggunaan teknologi informasi. Dimana pada tahun 2015 telah

terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan Kota

Mataram. Upaya lainnya dalam mendukung pengembangan jaringan

dan sistem informasi, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya

manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK.

26. Urusan Wajib Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan

Wajib Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis

meningkatnya kualitas pendidikan yang diimplementasikan melalui

program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,

bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan minat dan

budaya baca, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, dan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib perpustakaan dapat

dilihat pada data sebagai berikut:

- Tenaga pengelola perpustakaan

Untuk dapat memberdayakan fungsi Perpustakaan sebagai pengelola

informasi dan sumber informasi dengan menyediakan koleksi bahan

pustaka secara fungsional dibutuhkan koleksi bahan pustaka, sarana

dan prasarana dan tenaga pengelola yang sesuai dengan bidangnya.

Di samping itu, keberadaan tenaga pengelola perpustakaan adalah



faktor pendukung yang dominan. Saat ini baru memiliki 6 tenaga

Pustakawan yang diangkat melalui kualifikasi pendidikannya dan

impassing.

- Jumlah perpustakaan dan cakupan layanannya

Disamping memberdayakan fungsi perpustakaan, dilakukan

pembinaan perpustakaan pada sekolah-sekolah SD/MI/SMP/MTs/

SMA/MA, Rumah Ibadah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 18

Perpustakaan sekolah-sekolah dan 12 Taman Bacaan Masyarakat.

Dari segi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Kota

Mataram sejumlah 22.348 orang. Dari segi pengembangan

perpustakaan, telah dibuka satu ruangan khusus untuk

perpustakaan anak yang terletak dilantai I, perpustakaan anak

melayani anggota mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMP,

kemudian telah dibuka layanan Hotspot Internet gratis bagi

pengunjung. Selain itu untuk mensukseskan Program car free day

yang dicanangkan 30 Januari 2011 oleh Walikota Mataram, Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram membuka pelayanan

di Jalan Udayana setiap Hari Minggu mulai Pukul 06.30 s/d 10.00

pagi.

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Pertanian

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Pertanian

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota

Mataram.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Pertanian dapat


- Luasan lahan pertanian

Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6

Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian



antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan

yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas

kawasan. Saat ini Kecamatan Sandubaya memiliki sebaran lahan

pertanian tertinggi dibandingkan Kecamatan lainnya seluas 603,96

Ha, dan Kecamatan Ampenan dengan sebaran terendah seluas

173,41 Ha.

- Produktivitas rata-rata padi

Jika dilihat dari capaian sasaran produktifitas rata-rata padi pada

tahun 2014 dengan realisasi sebesar 62,00 kw/Ha telah terjadi

peningkatan sebesar 2,72 Kw/Ha pada tahun 2015 menjadi 64,72

Kw/Ha. Hal ini karena ditunjang dengan adanya pengadaan bibit

bermutu dan pupuk baik dari provinsi maupun Kota Mataram

kepada kelompok tani serta sarana prasarana seperti jalan usaha

tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air. Hal ini juga didukung

oleh meningkatnya presentase jumlah cakupan bina kelompok tani

sebesar 10% yang diikuti dengan meningkatnya cakupan layanan

penyuluhan sebesar 10,95%.

Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6

Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian

antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan

yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas

kawasan. Hal ini karena ditunjang dengan adanya pengadaan bibit

bermutu dan pupuk kepada kelompok tani, pembinaan dan

penyuluhan kelompok tani serta pengadaan sarana prasarana

seperti jalan usaha tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air.

- Produktivitas rata-rata kedelai

Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota Mataram, produksi

hasil panen tetap dipertahankan dengan komoditas unggulan yaitu

kedelai. Hal ini dapat tercapai melalui intensifikasi pertanian,

bahkan Kelompok Petani Kedelai Kota Mataram dapat meraih juara

nasional. Capaian produktifitas rata-rata kedelai di Kota Mataram



pada tahun 2014 sebesar 10,45 kw/ha dan pada tahun 2015

meningkat menjadi 19,44 kw/ha.

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram. Penyelenggaraan urusan

pilihan pariwisata diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis

efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber

daya lokal.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Pariwisata dapat


- Angka Kunjungan Wisata

Penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua

Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di

Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota

Mataram serta didukung dengan reaksi positif swasta terhadap

pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk

melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan

kepariwisataan, dimana pada tahun 2015, terjadi penurunan

sebesar 1.600 wisatawan dari 429.325 wisatawan tahun 2014

menjadi 427.725 wisatawan. Penurunan tersebut dikontribusi oleh

terjadinya bencana meletusnya gunung baru jari (anak Gunung

Rinjani) yang menyebabkan penutupan BIL dan beberapa Bandara

lain di Indonesia.

Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan

melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan

Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan

Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan Festival Mentaram.



- Kontribusi sector perdagangan, hotel dan restoran terhadap

PDRB

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB

Kota Mataram ADH Konstan mengalami peningkatan sebesar 0,46%

dari 22,76% tahun 2014 menjadi 23,22% pada tahun 2015.

Sedangkan jika dilihat dari kontribusi sektor perdagangan, hotel

dan restoran ADH Berlaku terjadi peningkatan sebesar 0,49% dari

24.92% tahun 2014 menjadi 25,42% pada tahun 2015.

Perkembangan positif ini sejalan dengan geliat pembangunan di

Kota Mataram dengan memperhatikan posisi strategis Kota

Mataram sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat

dan pusat perdagangan dan jasa.

3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya

Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan kelautan dan

perikanan dapat dilihat pada data sebagai berikut:

- Tingkat konsumsi ikan

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan

masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah

Kota Mataram menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan

pada pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi ikan

masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran,

dimana peningkatan produksi perikanan tangkap ditunjang adanya

penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti motor tempel,

kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring angkat dan

pancing. Peningkatan pada tahun 2015 menunjukan angka 2,16



kg/Kapita/Tahun dari tahun 2014 sebesar 27,94 kg/kapita/Tahun

menjadi 31,54 kg/kapita/Tahun pada tahun 2015.

- Produksi perikanan tangkap

Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan

ketersediaan ikan di pasaran. Dari tabel 4.26, dapat dilihat capaian

indikator kinerja utama menunjukkan terjadinya peningkatan

produksi perikanan tangkap sebesar 127,2 ton dari 1.672,80 pada

tahun 2014 menjadi 1.800,00 pada tahun 2015 yang ditunjang

dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti

motor tempel, kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring

angkat dan pancing.

- Produksi perikanan budidaya air tawar

Sedangkan dari sisi kinerja Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

terjadi peningkatan sebesar 35,97 ton yaitu sebesar 284,18 tahun

2014 menjadi 320,15 ton pada tahun 2015. Kenaikan tersebut

didukung adanya upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya yang ditargetkan pada kelompok

pembudidayaan ikan air tawar serta melalui perluasan area

pembudidayaan air tawar seperti keramba, kolam dan mina padi.

4. Urusan Pilihan Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diprioritaskan pada

pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan

usaha.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Perdagangan dapat


- Jumlah Usaha Perdagangan

Perkembangan usaha di Kota Mataram menunjukan pertumbuhan

yang signifikan berdasarkan jumlah SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI yang

diterbitkan. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan



dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta

perkembangan harga sembako dan komoditas strategis lainnya di

Kota Mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta melalui

koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Kota Mataram. Jumlah usaha perdagangan pada tahun 2015

meningkat sebanyak 523 unit usaha dari 1.164 unit usaha tahun

2014 menjadi 1.687 unit usaha di tahun 2015.

- Tingkat Inflasi

Dari sisi tingkat inflasi di Kota Mataram menujukkan penurunan

yang signifikan yaitu sebesar 3,93% dari 718% tahun 2014 menjadi

3,25% pada tahun 2015. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan

pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi

serta perkembangan harga sembako dan komoditas strategis lainnya

di Kota Mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta melalui

koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Kota Mataram berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi.

- Penataan PKL

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor

125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun

2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan

berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan

peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan

usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri; dan

untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman

dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan

berwawasan lingkungan.

Dalam upaya mengimplementasikan peraturan tersebut, Pemerintah

Kota Mataram telah melaksanakan penataan titik-titik PKL. Sampai



dengan tahun 2015 jumlah titik PKL yang ditata sejumlah 22 titik,

meningkat sebanyak 3 titik dari tahun 2014.

5. Urusan Pilihan Industri

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri diprioritaskan pada

pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengembangan

potensi unggulan daerah berbasis sumber daya local.

Realisasi indikator kinerja utama Urusan Pilihan Industri dapat dilihat

pada data sebagai berikut:

- PDRB sector industry pengolahan ADH Konstan

Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga

(ADH) Konstan mengalami peningkatan sebesar Rp.21.000.000,00

atau 6,43% dari Rp.326.207.000,05 tahun 2014 menjadi

Rp.347.207.000,05. Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan

sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor-sektor Industri Kecil

Menengah di Kota Mataram baik industri formal maupun industri

non formal. Pemberian kemudahan ijin usaha serta jaminan

dukungan kerjasama kemitraan usaha industri mikro, kecil dan

menengah dengan pihak swasta dan perbankan berkontribusi positif

dalam peningkatan PDRB sektor Industri Pengolahan.

- Perkembangan Jumlah IKM Formal dan Non Formal

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota

Mataram di tahun 2015 melaksanakan berbagai upaya, antara lain:

melakukan pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri,

pemberian kemudahan ijin usaha serta bantuan peralatan dan

Pengembangan Ekonomi Produktif, Fasilitasi kerjasama kemitraan

IKM dengan swasta.

Pemerintah Kota Mataram secara intensif telah melakukan upaya

peningkatan klaster unggulan di sentra-sentra industri. Penanganan



secara intensif dimaksudkan dalam rangka percepatan peningkatan

daya saing industri dari berbagai aspek secara menyeluruh.

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota

Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan

cakupan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan,

dengan melakukan mapping potensi; Meningkatkan

penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam event-event sebagai

sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah; Menjaga

stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas

wilayah.

Dari berbagai upaya tersebut, perkembangan jumlah IKM tahun

2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah IKM

Formal meningkat sejumlah 136 IKM dari 1.947 unit usaha tahun

2014 menjadi 2.083 unit usaha di tahun 2015. Jumlah IKM Non

Formal meningkat sejumlah 10 IKM dari 1.707 unit usaha tahun

2014 menjadi 1.717 unit usaha di tahun 2015.

6. Ketransmigrasian

Urusan Wajib Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Kecilnya alokasi anggaran untuk urusan pilihan transmigrasi

disebabkan oleh Kota Mataram bukan sebagai tujuan lokasi

transmigrasi, namun pengirim transmigran. Alokasi ini diperuntukkan

melaksanakan sosialisasi dan penjaringan calon transmigran.

Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan

Urusan Ketransmigrasian tahun 2015 terlihat dari pelaksanaan

program penempatan calon transmigrasi dengan kegiatan peningkatan

minat penduduk bertransmigrasi yang mengikutkan masyarakat

sebagai peserta seleksi calon transmigrasi dengan target 50 orang

namun yang terealisasi sebanyak 15 orang.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah



Daya Saing Daerah adalah kapasitas dan kemampuan suatu daerah dalam

menghadapi tantangan persaingan dengan menghasilkan produk berupa barang

maupun jasa dan dalam waktu yang bersamaan juga dapat memelihara tingkat

pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap

persaingan eksternal. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam

pembangunan daerah dan menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan dan unggulan dari

daerah itu sendiri. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi

daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya

manusia.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing

daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik

(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan

masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi

peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah ditentukan

oleh faktor-faktor yaitu kebijakan pemerintah, kelembagaan dan

kemampuan serta birokrasi yang efisien. Kemampuan ekonomi daerah

memicu daya saing daerah dalam beberapa tolak ukur sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi

per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan

untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan

seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar

rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka akan semakin atraktif

bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi

rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka

konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita. Angka konsumsi rumah tangga per kapita Kota

Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.57



Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Mataram Tahun 2011-2015

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Total Konsumsi Rumah Tangga

a. ADHB (juta Rp) 6.080.212 6.967.254 7.598.806 8.396.521 9.556.083

b. ADHK 2010 (juta Rp) 5.975.280 6.477.548 6.842.339 7.221.292 7.709.394

Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)

76,36 76.36 74.87 72.18 70.12

Pertumbuhan (persen) 5,90 5.90 5.63 5.54 6.76


2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah dihitung untuk mengetahui tingkat

produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa

produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per

sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung

produktivitas daerah per sektor ( 9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB

dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang

bersangkutan. Angka produktivitas total daerah Kota Mataram dalam

kurun waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.58

Produktivitas Total Daerah



2011 2012 2013 2014 2015*)

Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta)

(1) (2) (3) (5) (7) (9) (11)


368.593 422.315 439.860 473.149 525.151

B Pertambangan dan Penggalian 796.097 825,29 847,72 886,39 925.119

C Industri Pengolahan 837.494 959.824 1.014.983 1.073.886 1.191.105

D Pengadaan Listrik dan Gas 6,36 7,40 6,62 9,27 10,66

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

16,71 19,45 21,65 25,41 28,64

F Konstruksi 808.038 925.799 1.012.736 1.169.123 1.356.604


1.532.487 1,756.291 1.979.155 2.318.528 2.644.473

H Transportasi dan Pergudangan 488.803 559.877 613.382 696.942 805.031

I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 116.230 132.903 164.864 207.263 241.723

J Informasi dan Komunikasi 540.549 619.251 672.264 738.756 797.340

K Jasa Keuangan dan Asuransi 727.632 833.762 983.414 1.133.622 1.304.843




2011 2012 2013 2014 2015*)

Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta)

(1) (2) (3) (5) (7) (9) (11)

L Real Estate 381.330 436.719 515.242 603.709 685.043

M,N Jasa Perusahaan 32.639 37.518 43.691 50.917 57.499

O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib

706.934 810.022 884.831 1.077.077 1.231.853

P Jasa Pendidikan 648.023 742.306 848.664 979.782 1.121.322


370.185 424.528 467.736 531.507 605.822

R,S,T,U Jasa lainnya 379.738 435.516 483.373 548.854 631.181

PDRB 7.962.562 9.124.323

10.153.328

11.638.705

13.239.239

*angka sementara **angka sangat sementara Sumber: BPS Kota Mataram

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sebagai salah satu aspek yang mendukung dalam daya saing daerah, fokus

fasilitas wilayah/infrastruktur ditujukan pada ketersediaan (availability)

fasilitas dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di

daerah dan antar wilayah.

1. Perhubungan

- Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal

per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal per

tahun di Kota Mataram pada tahun 2011 adalah sebanyak 618.146

dan pada tahun 2015 menurun menjadi 532.323, secara lebih rinci

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.59 Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal

per Tahun di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Sektor 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

618.146 652.905 643.119 522.442 532.323


- Jumlah Barang/Orang yang Terangkut Angkutan Umum



Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota

Mataram pada tahun 2011-2015 secara lebih lengkap dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum


Sektor 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum

618.146 652.905 643.119 522.442 532.323


2. Penataan Ruang

- Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.61 Luas Wilayah Produktif di Kota Mataram Tahun 2011-2015

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015

Luas Wilayah Produktif (ha)

2.843,21 2.819,42 2.763,49 2.748,21 2.733,62

Sumber: RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

- Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri di Kota Mataram selama kurun waktu tahun

2011-2015 tidak mengalami perubahan, secara lebih lengkap dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62 Luas Wilayah Industri di Kota Mataram Tahun 2015

No Sektor 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Luas Wilayah Industri

51,75 51,75 51,75 51,75 51,75

Sumber: RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Lingkungan

Hidup

- Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang



Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Jenis bank di Indonesia terbagi menjadi:

1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,

dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

Jenis dan jumlah bank dan cabangnya yang ada di Kota Mataram pada

tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.63 Jenis, Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Mataram Tahun 2015

No Sektor 2015

1 Bank Umum

a. Bank Pemerintah/Konvensional 6

b. Bank Swasta Konvensional 18

c. Bank Swasta/Syariah 6

2 Bank Perkreditan Rakyat

a. Pemda 1

b. Swasta 6

c. Syariah 2


- Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Pariwisata di Pulau Lombok mempunyai prospek yang bagus untuk

dikembangkan. Dengan potensi wisata yang dimiliki semakin



mendorong jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Lombok termasuk

ke Kota Mataram. Salah satu sarana dan prasarana wisata adalah

hotel atau penginapan. Jumlah hotel yang tersedia di Kota Mataram

menurut kecamatan dalam kurun waktu tahun 2014-2015 dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.64 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Kecamatan

2014 Jumlah/

Total

2015 Jumlah/

Total Hotel Berbintang

Hotel Non Bintang

Hotel Berbintang

Hotel Non Bintang

1 Ampenan 3 8 11 3 8 11

2 Mataram 3 12 15 3 16 19

3 Cakranegara 9 62 71 9 65 74

4 Sekarbela 1 - 1 1 - 1

5 Selaparang 3 13 16 5 12 17

6 Sandubaya - 1 1 - 1 1


Semakin banyaknya event nasional dan internasional yang

dilaksanakan di Kota Mataram juga berpengaruh terhadap tingkat

wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram. Wisatawan domestik

yang menginap sebanyak 390.570 orang dan wisatawan mancanegara

sebanyak 798 orang. Sehingga secara tidak langsung peningkatan ini

berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran

sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kriminal adalah suatu tindak yang melanggar

hukum atau suatu tindak kejahatan. Angka kriminalitas adalah rata-rata

kejadian tindak kriminal yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun

pada suatu daerah. Angka kriminalitas menjadi ukuran yang

menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-

kecilnya. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan keamanan,

ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu

prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan

terutama di daerah.



Tabel 2.65 Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal

di Kota Mataram Tahun 2015*)

No. Jenis Gangguan

Kriminal Tahun 2015

1 Perkelahian -

2 Penganiayaan -

3 Pembunuhan -

4 Pencurian 287

5 Curanmor 401

6 Copet/Jambret -

7 Penipuan -

8 Perzinahan -

9 Narkoba -

10 Perjudian -

11 Lain-lain 1.143

Jumlah 1.831 *) Data primer diperoleh dari Polres Mataram (diolah) Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2015

2. Jumlah Demo

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan protes yang

dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya

dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau

penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula

dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan

kelompok. Demonstrasi dapat merugikan banyak pihak apabila dilakukan

secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat

merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kota Mataram relatif dapat

berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai

kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang

terjadi di kota-kota besar di indonesia.

Tabel 2.66 Jumlah demo di Kota Mataram Tahun 2014-2015

No Tahun Jumlah unjuk Rasa

1 2011 -

2 2012 20

3 2013 24



4 2014 21

5 2015 18

Sumber: Kepolisian Kota Mataram, BPS Kota Mataram

3. Lama Proses Perijinan

Prosedur Perizinan yang kompleks, lama dan relatif mahal menjadi salah

satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi di suatu daerah. Menyadari

kondisi yang demikian, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Mataram agar proses perijinan dapat ditempuh dengan

prosedur yang lebih sederhana. Selain prosedur perizinan yang mudah,

ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga

dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan

peluang yang ada.

Tabel 2.67 Lama Proses Perijinan di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Jenis Ijin Lama Pengurusan (hari)

2011 2012 2013 2014 2015

1 IMB 30 30 30 30 30 2 PIMB 30 30 30 30 30 3 ILOK 30 30 30 30 30 4 SITU MB 30 30 30 30 30 5 HO 30 30 30 30 30 6 SIUP 7 7 7 7 7 7 TDP 7 7 7 7 7 8 TDG 7 7 7 7 7 9

TDI/IUI dan Perluasan

7 7 7 7 7 10 IUJK 14 14 14 14 7 11 Ijin Hotel 14 14 14 14 14 12 Ijin Rumah Makan 14 14 14 14 14 13

Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan umum

14 14 14 14 14

14 Ijin Usaha Jasa

Pariwisata 14 14 14 14 14

15 Ijin Sewa Lahan 7 7 7 7 30

Sumber: BPMP2T Kota Mataram

4. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong

untuk melakukan pengaturan melalui regulasi dalam bentuk Perda yang



ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang

mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan serta akuntabel.

Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kota Mataram terdiri dari

Perda yang terkait dengan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.68 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha


Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

6 9 9 9 9

Sumber: Bagian Hukum Kota Mataram

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah

yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumber daya

manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan

menjadi modal bagu suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada,

memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada.

Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang

terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju

pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas

tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

1. Persentase Lulusan S1

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan

investasi di daerah. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan

kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan

kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi

kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Kualitas tenaga

kerja di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk.

Persentase lulusan S1 di Kota Mataram pada tahun 2011 mencapai 9.10

persen meningkat menjadi 10.99 persen pada tahun 2015 dengan rincian

persentase perkembangan lulusan S1 di Kota Mataram dari tahun 2011-

2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69



Persentase Lulusan S1 di Kota Mataram Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lulusan S1 (%) 9.10 15.58 13.80 18.14 10.99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang

harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap

penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif

adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang

dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk

berusia di bawah 15 tahun dan penduduk berusia di atas 65 tahun. Atas

dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang

tergantung pada penduduk usia kerja.

Jika disusun dalam struktur piramida, penduduk Kota Mataram

termasuk dalam Piramida Penduduk Muda yaitu kondisi penduduk yang

memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat dimana angka kelahiran

jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.

Hal ini tergambar dalam piramida penduduk di bawah ini, dimana jumlah

penduduk kelompok usia 20-24 tahun lebih besar dibandingkan dengan

kelompok umur lainnya. Selain itu penduduk pada kelompok usia 15-19

tahun juga cukup besar dalam komposisi penduduk Kota Mataram.

Gambar 2.5 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tahun 2015

Kelompok Umur




Melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun 2015

termasuk dalam transisi demografi yang menguntungkan karena proporsi

penduduk terbesar adalah yang berusia 15 sampai 64 tahun atau yang

masih dalam usia produktif. Kondisi demografi ini disebut

menguntungkan karena berpeluang untuk menciptakan kesejahteraan

bila penduduk produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang

dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Di lain pihak,

dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, akan

meningkatkan rasio ketergantungan yang berarti bahwa akan semakin

diperlukan juga lapangan pekerjaan di Kota Mataram sebagai bentuk

antisipasi dari hal tersebut. Proporsi penduduk wanita yang lebih besar

dan tingginya jumlah penduduk usia produktif ini perlu di antisipasi oleh

pemerintah dengan kebijakan pembangunan daerah yang pro gender dan

pro job.

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia

kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap

belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun)

dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sehingga kebijakan dan

program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar

maupun pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk Kota Mataram

tahun 2015, sebagaimana Tabel berikut:

40,000 30,000 20,000 10,000 00 10,000 20,000 30,000

0 – 4 5 – 9

10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74

75 +

Perempuan Laki-laki

Jumlah Penduduk



Grafik 2.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2015


Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk

tahun 2015 sebesar 43,83 persen, artinya setiap 100 orang penduduk

Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar ± 44

orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio

ketergantungan penduduk usia muda sebesar 38,04 persen dan rasio

ketergantungan penduduk usia tua sebesar 5,79 persen.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan

bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah

meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana

pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk

mengetahui nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan

indicator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan

menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan

rencanan pembangunan tahun berikutnya. Evaluasi yang diklakukan adalah

0%

20%

40%

60%

Rasio ketergantungan

MudaRasio ketergantungan

TuaRasio Ketegantuangan

Total

38,02%

5,79%

43,82%



untuk mengetahui sejauhmana visi dan misi yang telah ditetapkan telah

tercapai target-targetnya.

Berikut ini disajikan tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

RKPD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Berjalan triwulan II Tahun

Anggaran 2016.



Tabel 2.70 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan

K Rp (dlm jut aan) K Rp (dlm jut aan) K Rp (dlm jut aan) K Rp (dlm jut aan) KRp (dlm

jut aan)K Rp (dlm jut aan) K

Rp (dlm

jut aan)

2 3 4 5 6 7 8 9

16 =10

+

12 +14

17 =11+ 13 +15 18 =16 / 8 19 =17 / 9 2 4

Ur usa n Wa j i b

Ur usa n Wa j i b P e ndi di k a n

DI NAS P ENDI D I KAN, P EM UDA DAN OLAHRAGA

Mempert ahankan APK dan APM SD 110.9 109.5 110.3

10.7 99.5 100.2 100 24,576,592,381

Mempert ahankan APK dan APM SMP 103 102.5 103

73.7 78 78.7

Tercapainya APK PAUD 65 152,000,000 78.41 193,300,000 60 152,000,000 98.32 164,013,230.00 163.87 107.90 100 999,810,750 - - - - Dikpora

Mempert ahankan APK dan APM 102.7 102.20 102.7 100

73.2 72.80 73.2

Mempert ahankan Capaian APK Rat a- 100 183,000,000 95.00 699,900,000 95 548,000,000 98.31 198,534,400.00 103.49 36.23 100 359,093,500 - - - - Dikpora

Mempert ahankan APK dan APM SLB 101 209,000,000 98.00 293670000 100 209,000,000 173.35 362,302,060.00 173.35 173.35 100 350,917,000 - - - - Dikpora

Meningkat nya persent ase guru yg

berkualif ikasi S1/ D480 923,000,000 77.00 1,490,620,000 79 923,000,000 16.30 150,475,000.00 20.64 16.30 100 1,639,980,000 - - - - Dikpora

Semua lembaga pendidikan f ormal &

non f ormal t erakredit asi100 422,000,000 92.00 1,090,990,000 99 422,000,000 76.66 772,582,000.00 77.43 183.08 100 1,007,806,000 - - - - Dikpora

6 7 . 7 1 7 9 . 3 6

Ur usa n Wa j i b Ke se ha t a n

DI NAS KES EHATAN

Meningkat nya ket ersediaan dan

pemerat aan obat di Puskesmas dan

jar ingannya

98 1,736,000,000 130.08 974,950,000 97.5 1,736,000,000 98.03 1,529,373,642 100.55 88.098 100 11,843,345,000 - - - - Dinas

Kesehat an

Meningkat nya cakupan pelayanan

kesehat an 95 1,338,000,000 132.99 8,354,080,000 93 1,338,000,000 36.88 2,112,317,000 39.66 157.871 100 24,290,700,676 8.18 1,985,898,259.00 8.18 8.18

Dinas

Kesehat an

Tercapainya Rumah Tangga Sehat 70 236,000,000 113.33 781,430,000 60 236,000,000 96.28 1,126,459,500 160.47 477.313 100 363,438,000 7.53 27,350,700.00 7.53 7.53 Dinas

Kesehat an

Menurunnya Persent ase Balit a Gizi

Buruk0.1 544,000,000 70.53 964,810,000 544,000,000 98.54 478,582,350 87.975 100 398,299,000 - - -

Dinas

Kesehat an

Meningkat nya persent ase Cakupan

Jamban Keluarga87 259,000,000 104.74 691,070,000 96 259,000,000 96.10 406,301,000 100.10 156.873 100 1,802,901,600 1.87 33,650,000.00 1.87 1.87

Dinas

Kesehat an

SKPD

Penanggung

JawabRealisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan

Daerah dan Program/ Kegiat an

Indikat or Kinerja Program

(out come) / Kegiat an (out put )

Target Capaian Kinerja

RPJMD Tahun 2015 (Akhir

Periode RPJMD)

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiat an s/ d

Tahun 2014

Target kinerja RKPD

Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiat an

s/ d Tr iwulan IV Tahun 2015

Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

1

Terget Kinerja RKPD

Tahun Berjalan

Realisasi Kinerja RKPD Sampai Dengan Tahun

Berjalan (Tr iwulan I Tahun 2016)

1.1.1.5.2.

25

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

73,674,000,000 5.09 Dikpora

1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Anak Usia

1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Menengah 5,643,000,000 6,578,680,000 5,643,000,000

10.03 5.09 364,982,500.00 5.0910.03 7,392,735,490 10.03 73,674,000,000

Dikpora

1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Non

1.1.1.5.2.1 Program Pendidikan Luar Biasa

1.1.1.5.2.

26

Program Peningkat an Mut u

Pendidik dan Tenaga

12,992,507,350 6.30 75,080,000.00 6.30 6.30 28.63 1,615,509,100 28.63 28.63

1.2.1.5.2.16Program Upaya Kesehat an

Masyarakat

1.2.1.5.2.19Program Promosi Kesehat an

dan Pemberdayaan

1.2.1.5.2.20Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

1.1.1.5.2.

22

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a

P r e di k a t K i ne r j a

1.2.1.5.2.

15

Program Obat dan Perbekalan

Kesehat an

1.2.1.5.2.21Program Pengembangan

Lingkungan Sehat



Minimnya penyebaran penyakit

menular98.7 909,000,000 162.31 2,272,940,000 98.2 909,000,000 91.90 1,684,680,700 93.59 185.333 100 1,706,160,000 10.87 185,447,500 10.87 10.87

Dinas

Kesehat an

Terpenuhinya sarpras puskesamas 95 2,357,000,000 43.91 2,049,330,000 94 2,357,000,000 85.15 2,874,631,000 90.59 121.961 100 32,974,672,000 - - - - Dinas

Kesehat an

Terbangunnya sist em inf ormasi

kesehat an100 100,000,000 157.86 199,590,000 100 100,000,000 42.34 76,492,000 42.34 76.492 100 254,038,000.00 1.16 2,935,000 1.16 1.16

Dinas

Kesehat an

RS UD

Pemenuhan sarana dan prasarana RS 60 bln 32,840,110,676 48 bln 33,821,064,529 91 903,000,000 53.97 38,619,846,700 50.00 100 20,569,790,000 - - - - RSU

60 bln 60,358,718,376 48 bln 23,000,000,000 100 60,358,718,376 9 bln 80,275,368,641 75.00 132.997 100 101,660,180,000 16.42 16,692,602,876 16.42 - RSU

59.94 180,420,000 - - - - - - - RSU

Pemenuhan operasionalisasi RS 100 60,000,000 100 60,000,000 - - - - - - - - - RSU

6 2 . 6 9 1 2 3 . 7 4

Ur usa n Wa j i b P e k e r j a a n Umum

DI NAS P EKERJ AAN UM UM

Mant apnya akses jalan kot a 25.5

km 16,784,000,000

2335.2

km 69,112,190,000 5 km 4,025,000,000 99.85 59,729,483,500 99.85 100 30,218,930,000 0.01 1,974,000 0.01 0.01 DPU

- - - - 100 5,617,193,000 94.66 6,326,644,000 94.66 112.630 100 5,656,098,000 3.84 197,189,000 3.84 3.49

Berkurangnya kerusakan dan abrasi

sungai dan pant ai 50 3,967,700,000 75.00 2,234,770,000 100 2,304,137,000 100.00 2,304,137,000 100.00 100.000 100 2,739,770,000 0.04 997,000 0.04 0.04 DPU

Terpeliharanya kondisi akses jalan14.15

km 23,832,000,000 88 km 11,429,500,000

14.15

km 5,715,000,000 98.16 11,433,095,300 98.16 200.054 100 18,613,450,000 1.15 213,879,200 1.15 1.15 DPU

Meningkat nya f ungsi jar ingan

pengairan 61.36 12,182,000,000 61.36 2,932,000,000 100 2,909,670,000 100.00 5,554,497,000 100.00 190.898 100 14,741,640,000 0.90 132,910,000 0.90 0.90 DPU

Meningkat nya cakupan pelayanan air

bersih 20 km 6,081,000,000 50.00 48,000,000 4 km 1,400,000,000 90.94 2,873,479,000 90.94 205.249 100 3,103,003,000 0.05 1,523,000 0.05 0.05 DPU

Menurunnya persent ase luas daerah

genangan 4.45 45,168,000,000 700.00 100 530,700,000 100.00 530,700,000 100.00 100.000 100 1,758,179,750 8.57 150,747,000 8.57 8.57

Menigkat nya kualit as inf rast rukt ur

perumahan & permukiman 50 kel 9,980,000,000 68 kel 578,210,000 50.00 2,000,000,000 - - - 0.000 100 - - - - - DPU

Tert ibnya penyelenggaraan jasa

konst ruksi

470

iujk 845,000,000 140 iujk 153,890,000

100

iujk 202,000,000 79.50 65,597,000 79.50 32.474 100 94,788,500 2.04 1,935,000 2.04 2.04 DPU

Meningkat nya ket ersediaan sarana

publik 1 unit 6,465,000,000 100 5,100,198,100 86.26 4,828,387,400 86.26 94.671 100 3,633,540,000 0.21 7,830,200 0.21 0.22 DPU

100 7,326,628,350 98.78 9,804,020,700 98.78 133.814 100 2,545,475,000 0.10 2,637,700 0.10 0.10 DPU

Meningkat nya konservasi sumber

daya air 90.02 6,596,000,000 1,310,000 90.02 1,564,000,000 - - - 0.000 100 - - - - - DPU

1.2.1.5.2.34Program Manajemen

Kesehat an

1.2.2.5.2.26

Program pengadaan,

peningkat an sarana dan

prasarana rumah sakit / rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-

1.2.2.5.2.35

Program peningkat an Mut u

Pelayanan Kesehat an Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.2.1.5.2.22

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

1.2.1.5.2.25

Program pengadaan,

peningkat an dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas

1.3.1.5.2.15Program pembangunan jalan

dan jembat an

1.3.1.5.2.36Program Pembangunan saluran

drainase/ gorong-gorong

1.3.1.5.2.17Program pembangunan

t urap/ t alud/ bronjong

1.2.2.5.2.33Program peningkat an sarana

dan prasarana Rumah Sakit

1.2.2.5.2.27

Program pemeliharaan sarana

dan prasarana rumah sakit /

rumah sakit jiwa/ rumah sakit

paru-paru/ rumah sakit mat a



1.3.1.5.2.28 Program Pengendalian Banjir

1.3.1.5.2.31

Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandir i

1.3.1.5.2.32

Program Pembinaan dan

Pengawasan Sert a Pelayanan

Ijin Usaha Jasa Konst ruksi

1.3.1.5.2.18

Program

rehabilit asi/ pemeliharaan jalan

dan jembat an

1.3.1.5.2.24

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Ir igasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

1.3.1.5.2.27

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

1.3.1.5.2.33Program Pembangunan sarana

dan prasarana perkot aan

1.3.1.5.2.34Program Peningkat an Jalan

dan Jembat an

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya



Berf ungsinya saluran drainase guna

mencegah banjir / genangan 70 43,500,000,000 40 1,681,580,000 70 8,000,000,000 - - - 0.000 100 - - - - - DPU

7 2 . 9 3 8 9 . 9 8 4

1 Ur usa n Wa j i b P e r uma ha n

DI NAS P EKERJ AAN UM UM

1250

unit /

100 %

8,168,000,000 2 keg 3,318,130,000

250

unit /

20%

1,997,000,000 100.00 1,361,515,000 68.18 100 1,897,240,000 1.94 36,785,330.00 1.94 1.94 PU

8 unit 1,900,000,000 450,000,000 2 unit4,047,171,000

39.00 15,782,567,750 389.97 100 3,887,045,000 0.14 5,467,000.00 0.14 0.14 PU

96.88 39,693,000,000 0.91 10,071,340,000 96.88 11,221,000,000 0.03 3,331,135,000 0.03 29.69 100 4,009,190,000 - - - - PU

S ATUAN P EM ADAM KEBAKARAN

Tersedianya layanan administ rasi

kant or 100.00 2,126,942,475 100 2,025,659,500 103.18 1,375,426,491 103.18 67.90 100 2,602,981,222 14.37 373,957,321.00 14.37 14.37

Kant or

Pemadam

Kebakaran

Tersedianya sarana dan prasarana

aparat ur 100.00 712,297,950 100 678,379,000 161.43 468,317,650 161.43 69.03 100 725,385,686 8.02 58,145,900.00 8.02 8.02

Kant or

Pemadam

Kebakaran

Meningkat nya ket epat an wakt u

t indak kejadian kebakaran 100.00 1,795,455,000 100 770,000,000 107.07 392,391,000 107.07 50.96 100 842,093,910 - - - -

Kant or

Pemadam

Kebakaran

DI NAS P ERTAM ANAN

Meningkat nya areal makam yang

t ert at a 90.00 1,830,000,000 157.82 2,758,000,000 90.00 1,830,000,000 45.65 835,370,000 50.72 45.65 13 lokas 1,266,750,000 - - - -

Dinas

Pert amanan

Meningkat nya kemampuan

penanganan pasca bencana100 200,000,000 96.52 143,000,000 100 82,800,000 92.22 96,551,500.00 92.22 116.61 100 46,450,000 - - - - BPBD

KECAM ATAN CAKRANEGARA

100 11,715,400 99.58 11,665,000.00 99.58 99.57 100 7,400,000 - - - - Kecamat an

Cakranegara

6 8 . 2 5 1 0 4 . 1 7

Ur usa n Wa j i b P e na t a a n Rua ng

Meningkat nya ket ersediaan pranat a

t at a ruang kot a dan kawasan-

kawasan khusus kot a

20.00 190,000,000 117.30 616,000,000 20.00 190,000,000 98.01 648,430,800 490.06 341.28 100 536,070,000 8.65 46,349,200.00 8.65 8.65 Dinas Tat a

Kot a

Meniingkat nya kesesuaian

pemanf aat an ruang kot a dan

perunt ukan lahan

100 304,000,000 170.19 482,000,000 100 277,000,000 80.56 78,780,000 80.56 28.44 100 98,000,000 5.10 5,000,000.00 5.10 5.10 Dinas Tat a

Kot a


pemanf aat an ruang kot a perunt ukan

lahan

100 797,000,000 150.41 1,065,000,000 100 797,000,000 94.48 761,904,301 94.48 95.60 100 665,570,000 22.40 149,040,000.00 22.40 22.39 Dinas Tat a

Kot a


pemanf aat an ruang kot a perunt ukan

lahan

100 658,970,000 43.68 284,137,500 43.68 43.12 100 1,642,797,500 - - - - Dinas

Pert amanan

Program Pemeliharaan

Saluran Drainase



1.3.1.5.2.35Program Pengembangan

Perumahan

1.4.1.5.2.

19

Program peningkat an

kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

1.8.2.5.2.

20

Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

BP BD

1.19.3.5.2

.18

Program perbaikan perumahan

akibat bencana alam/ sosial

1.3.1.5.2.16Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.3.1.5.2.21Program Pembangunan dan

Penat aan Lingkungan

Program Pelayanan

administ rasi perkant oran

Program Peningkat an sarana

dan prasarana aparat ur

1.5.1.5.2.16 Program Pemanf aat an Ruang

1.5.1.5.2.17Program Pengendalian

Pemanf aat an Ruang

DI NAS P ERTAM ANAN

1.8.2.5.2.17Program Pengendalian

Pemanf aat an Ruang

1.20.6.5.

2.16

Program Lingkungan Sehat

Perumahan



D I NAS TATA KOTA

1.5.1.5.2.15Program Perencanaan Tat a

Ruang



Meningkat nya keindahan ruang kot a

dan pendapat an daerah90 887,000,000 163.76 1,500,000,000 90 887,000,000 67.41 498,168,000 74.90 56.16 100 1,451,334,642 1.65 24,000,000.00 18.37 1.65

Dinas

Pert amanan

Meningkat nya luas wilayah kot a yang

mendapat penerangan malam hari90 1,892,000,000 123.98 4,600,000,000 90 1,892,000,000 43.50 3,137,619,000 48.33 165.84 100 4,113,250,000 - - - -

Dinas

Pert amanan

1 3 8 . 6 7 1 2 1 . 7 4 2 2 4 , 3 8 9 , 2 0 0 9 . 0 9 6 . 3 0

Ur usa n Wa j i b P e r e nc a na a n P e mba nguna n

Tingkat ket ersediaan dat a dan

inf ormasi unt uk perencanaan dan

pengendalian pembangunan

98 217,000,000 92 568,940,000 98 216,000,000 76.47 303,540,000 78.03 140.53 100 307,200,000 - - - - Bappeda

Tingkat kemant apan kerjasama

pembangunan dengan pemerint ah

daerah, swast a &masyarakat

96 357,000,000 94 971,290,000 96 357,000,000 99.28 435,162,000 103.42 121.89 100 112,200,000 - - - - Bappeda

100 188,150,000 100.00 289,200,000 100.00 153.71 100 152,400,000 - - - - Bappeda

Tingkat part isipasi komponen

masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan daerah

97 694,000,000 90.52 1,180,824,000 97 694,000,000 100.00 2,151,162,500 103.09 309.97 100 3,198,990,000 13.84 442,845,000.00 13.84 13.84 Bappeda

Tingkat ket ersediaan pranat a

perencanaan prog. pembangunan

ekonomi

95 768,000,000 93 1,432,720,000 95 768,000,000 98.08 770,367,200 103.24 100.31 100 715,478,000 7.72 55,245,000.00 7.72 7.72 Bappeda


perencanaan prog.pembangunan

sosial budaya

95 823,000,000 90 1,426,780,000 95 823,000,000 98.10 672,935,000 103.26 81.77 100 837,550,000 8.26 69,186,500.00 8.26 8.26 Bappeda


perencanaan prog. pembangunan

wilayah dan SDA

92 649,000,000 88 955,450,000 92 649,000,000 91.90 605,020,000 99.89 93.22 100 462,990,000 2.26 10,466,950.00 2.26 2.26 Bappeda

9 8 . 7 1 14 3 2 13 , 4 3 1, 9 5 0 4 6 4 6

Ur usa n Wa j i b P e r hubunga n

Meningkat nya pelayanan angkut an

publik95 52,000,000 156.71 212,000,000 95 52,000,000 42.57 8,710,000 44.81 16.75 100 29,475,000 - - - -

Dinas

Perhubungan

0 - 48.15 181,000,000 - 38,387,000 - - - - 100 42,890,000 - - - - Dinas

Perhubungan

0 - 58.9 423,000,000 - 950,510,000 62.36 681,825,040 - 71.73 100 1,798,950,000 6.00 108,000,000.00 6.00 6.00 Dinas

Perhubungan

Meningkat nya ket ert iban lalu lint as

dan angkut an publik100 948,000,000 113.27 1,193,000,000 100 948,000,000 96.47 2,415,722,500 96.47 254.82 100 2,956,011,680 1.30 38,400,000.00 1.30 1.30

Dinas

Perhubungan

Meningkat kan kenyamanan dan

keamanan lalu lint as100 159,000,000 131.10 329,000,000 100 159,000,000 424.37 674,750,000 424.37 424.37 100 378,038,000 3.81 14,400,000.00 3.81 3.81

Dinas

Perhubungan

Meningkat nya pot ensi pendapat an

daerah100 229,000,000 152.24 444,000,000 100 229,000,000 138.94 318,165,000 138.94 138.94 100 332,500,000 10.10 33,600,000.00 10.10 10.11

Dinas

Perhubungan


t ransport asi publik95 35,000,000 95 35,000,000 95 35,000,000 - - - - - - - - - -

Dinas

Perhubungan

100 68,177,500 - - - - 100 201,700,000 33.80 68,177,500.00 33.80 33.80 Dinas

Perhubungan

8 8 . 0 7 10 4 2 6 2 , 5 7 7 , 5 0 0 6 . 8 8 6 . 8 8

Ur usa n Wa j i b Li ngk unga n H i dup

DI NAS KEBERS I HAN


kant or100 28,407,175,632 73.71 20,938,392,672 100 8,143,964,500 99.04 8,065,205,030 99.04 99.03 12 11,301,200,425 3.00 2,556,962,531.00 25.00 22.63

Dinas

Kebersihan


aparat ur100 17,227,796,252 91.19 15,710,354,451 100 651,887,400 95.92 625,292,003 95.92 95.92 12 443,284,000.00 3.00 9,886,000.00 25.00 2.23

Dinas

Kebersihan

BADAN P ERENCANAAN

1.6.1.5.2.15Program pengembangan

dat a/ inf ormasi

1.6.1.5.2.16Program Kerjasama

Pembangunan

1.8.2.5.2.19

Program Penat aan dan

Pemeliharaan Ornamen Kot a

dan Reklame

1.8.2.5.2.18Program Peningkat an dan

Pemeliharaan Fasilit as PJU



1.6.1.5.2.23Program perencanaan sosial

dan budaya

1.6.1.5.2.24

Program perencanaan

prasarana wilayah dan sumber

daya alam



1.6.1.5.2.19

Program Perencanaan

Pengembangan Kot a-kot a

Menengah dan Besar

1.6.1.5.2.21Program perencanaan

pembangunan daerah

1.6.1.5.2.22Program perencanaan

pembangunan ekonomi

1.7.1.5.2.19Program pengendalian dan

pengamanan lalu lint as

1.7.1.5.2.24

Program peningkat an kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermot or

1.7.1.5.2.25Peningkat an Pelayanan

Perparkiran

DI NAS P ERHUBUNGAN,

1.7.1.5.2.15Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilit as

1.7.1.5.2.16

Program Rehabilit asi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilit as LLAJ

1.7.1.5.2.17Program Peningkat an

Pelayanan Angkut an

1.8.1.5.2.

2




Sist em Perhubungan

1.7.1.5.2.18Program Pembangunan sarana

dan prasarana perhubungan



1.8.1.5.

2.1

Program Pelayanan




100 366,460,000 59.79 219,100,000 100 7,350,000 100.00 7,350,000 100.00 100.00 12 15,100,000.00 - - - - Dinas

Kebersihan

Tersusunnya laporan capaian kinerja,

laporan keuangan akhir t ahun dan

laporan akunt abilit as inst ansi

pemerint ah

100 126,328,050 65.01 82,120,350 100 22,575,000 75.20 16,974,750 75.20 75.19 19 dok 6,100,000.00 - - - - Dinas

Kebersihan


persampahan100 31,783,065,808 58.91 18,723,761,754 100 13,240,494,850 97.76 12,943,723,725 97.76 97.76 7 keg 12,851,774,675 7.74 994,997,950.00 111 7.74

Dinas

Kebersihan

BADAN LI NGKUNGAN H I DUP


persampahan 1,866,123,000 90 6,541,000,000 36.96 2,417,713,500 41.07 36.96 12 bln 1,812,371,000 - - - - BLH

Berkurangnya pencemaran dan

kerusakan lingkungan 484,971,100 70 241,000,000 175.70 423,442,500 251.00 175.70 12 bln 685,806,000 3.00 2,250,000.00 25.00 0.33 BLH

Meningkat nya kelest ar ian sumber

daya alam 342,962,500 70 631,000,000 37.91 239,219,000 54.16 37.91 12 bln 3,075,119,000 - - - - BLH

Berkurangnya kadar polut an 766,655,500 100 75,000,000 366.75 275,065,875 366.75 366.75 12 bln 144,200,000 - - - - BLH

100 335,890,000 98.04 329,315,000 98.04 98.04 12 bln 12,765,000 - - - - BLH

DI NAS P ERTAM ANAN

Meningkat nya rasio luas ruang

t erbuka hijau90 9,105,000,000 109.38 2,176,000,000 90 1,803,000,000 90.89 1,638,687,400 100.99 90.89 6,410,590,000 0.10 6,272,500.00 0.10

Dinas

Pert amanan

KECAM ATAN S ANDUBAYA

Meningkat nya kesadaran masyarakat

akan kebersihan lingkungan100 48,928,000 100 5,865,000 100.00 5,865,000 100.00 100.00 100 7,120,000 - - - -

Kecamat an

Sandubaya

KECAM ATAN S EKARBELA

Terlaksananya kegiat an gerakan

sadar kebersihan dan ket ert iban

lingkungan

40 176,173,000 40 198,897,300 40 36,240,000 40.00 32,780,000.00 100.00 90.45 100 231,772,500 0.50 1,160,000.00 0.50 0.50Kecamat an

Sekarbela

KECAM ATAN AM P ENAN

Terlaksananya pelat ihan pengelolaan

persampahan 40 org 9,615,000 55 org 5,690,000 55 5,690,000 100.00 100.00 100 6,155,000 - - - -

Kecamat an

Ampenan

KECAM ATAN S ELAP ARANG



lingkungan

21,000,000 100 21,000,000 25 5,250,000 45.45 25.00 - - - - - Kecamat an

Selaparang

Meningkat nya kesadaran dalam

pengelolaan persampahan 73,390,000 12 bln 39,680,000 133.47 52,960,000 25.00 133.47 100 44,330,000 52.09 4,230,000.00 52.09 52.09

Kecamat an

Selaparang

KECAM ATAN M ATARAM



lingkungan

95.00 107,346,600 12 bln 85,065,000 9.00 70,749,000 75.00 83.17 100 12,940,000 11.51 1,490,000.00 11.51 11.51 Kecamat an

Mat aram



persampahan100 47,720,000 100.07 47,670,000 100.07 99.90 100 30,437,500 - - - -

Kecamat an

Cakranegara

9 8 . 4 1 1 0 3 . 7 9 4 . 5 3 , 5 7 7 , 2 4 8 , 9 8 1 1 3 . 9 5 . 4 Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a


Program Peningkat an

kesadaran lingkungan

1.20.9.5.2.45


Kinerja Pengelolaan

Persampahan



1.08.1.20.06.1


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.8.2.5.2.24Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)


Kinerja Pengelolaan

Persampahan



1.20.8.5.2.45


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.8.3.5.2.

17

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.8.3.5.2.

20


Pengendalian Polusi

1.8.3.5.2.

19

Program Peningkat an kualit as

dan akses inf ormasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup

1.8.1.5.2.

15


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.8.3.5.2.

15


Kinerja Pengelolaan

1.8.3.5.2.

16

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.8.1.5.2.

3

Program peningkat an disiplin

aparat ur

1.8.1.5.2.

6


pengembangan sist em

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan




kant or60 bln 705,141,450 48 bln 954,055,026 100 1,198,430,950 90.97 1,090,267,068 90.97 90.97 100 1,028,567,500 7.48 76,964,855.00 7.48 7.48 Dinas Dukcapil


aparat ur60 bln 327,954,897 48 bln 3,620,551,200 100 998,666,900 92.73 926,102,000 92.73 92.73 100 635,505,000 2.15 13,654,500.00 2.15 2.15 Dinas Dukcapil

Terlaksananya penat aan administ rasi

kepegawaian0 - - - 100 24,550,000 92.34 22,670,000 92.34 92.34 100 - - - - - Dinas Dukcapil

60 bln 12,500,000 48 bln 5,500,000 100 69,150,000 85.02 58,790,500 85.02 85.02 100 677,250,000 6.75 45,710,000.00 6.75 6.75 Dinas Dukcapil




pemerint ah

60 bln 20,056,839 48 bln 15,845,000 100 15,060,000 100.00 15,060,000 100.00 100.00 100 15,625,000 6.08 950,000.00 6.08 6.08 Dinas Dukcapil

Tert ibnya administ rasi kependudukan 60 bln 1,120,813,525 48 bln 2,218,252,450 94 968,000,000 140.39 1,358,971,000 149.35 140.39 100 1,121,832,500 1.16 12,962,500.00 1.16 1.16 Dinas Dukcapil

0 - - - 100 37,760,000 49.97 13,900,000 49.97 36.81 100 63,920,000 - - - - Dinas Dukcapil

8 7 . 2 0 8 5 . 9 2 3 . 4 3 . 4

BP P KB

Meningkat nya peran sert a

masyarakat dalam PP & PA 100 34,515,000 94.28 32,540,000 94 94 100 70,540,000 - - - - BPPKB

Meningkat nya komit men pemerint ah

t erhadap anggaran responsif gender88 19,000,000 144.91 29,440,000 88 19,000,000 - - - - - - - - - BPPKB

Meningkat nya pemahaman t ent ang

pengarusut amaan hak anak dan

pengarusut amaan gender

85 25,000,000 128.83 128,833,150 85 25,000,000 267.92 75,418,500 315.20 301.67 100 1,594,230,000 - - - - BPPKB

Meningkat nya Kesadaran

masyarakat t erhadap pemberdayaan

perempuan, perempuan dan anak

85 25,000,000 91.13 46,242,000 85 25,000,000 - - - - - - - - - BPPKB


59.82 14,910,000 100 25,150,000 102.79 24,500,000.00 102.79 97.42 100 37,725,000 - - - - Kecamat an

Cakranegara

100 36,207,800 99.22 35,925,000.00 99.22 99.22 - - - - Kecamat an

Cakranegara


Meningkat nya peran sert a dan

keset araan gender dalam

pembangunan

98.89 22,282,000 100 67,152,000 55.55 37,306,000 25.00 55.55 100 114,410,000 54.72 4,740,000 54.72 54.72 Kecamat an

Selaparang


55 7,655,000 10 2,220,000 10.00 2,220,000.00 100 100 - - - - - Kecamat an

Ampenan

Meningkat nya peran sert a gender dan

karang t aruna dalam pembangunan 10 kel,

40 kader 57,610,000

10 kel,

40

kader

49,440,000 82.30 40,690,000 50 82.30 100 42,415,000 - - - - Kecamat an

Ampenan

10 30,780,000 10 18,840,000 100.00 18,840,000.00 100 100.00 100 40,925,000 - - - - Kecamat an

Ampenan

KECAM ATAN M ATARAM



pembangunan

53,039,000 12 bln 38,667,500 9.00 38,667,500 75 100.00 100 54,370,000 4.45 2,420,000 4.45 4.45 Kecamat an

Mat aram

1.10.1.5.2.2Program Peningkat an sarana


1.10.1.5.2.3Program peningkat an disiplin

aparat ur

1.10.1.5.2.5


Kapasit as sumber daya

aparat ur

Ur usa n Wa j i b Ke pe nduduk a n da n Ca t a t a n S i pi l

1.10.1.5.2.1Program Pelayanan




1.12.1.5.2.18

Program Peningkat an peran

sert a dan keset araan gender

dalam pembangunan

1.10.1.5.2.6




keuangan

1.10.1.5.2.15Program Penat aan

Administ rasi Kependudukan

1.10.1.5.2.16Program keserasian kebijakan

kependudukan

Ur usa n Wa j i b P e mbe r da y a a n P e r e mpua n da n P e r l i ndunga n Ana k



1.20.9.5.2.42


keset araan gender dan

kepemudaan

1.20.8.5.2.16

Program Penguat an

Kelembagaan

Pengarusut amaan Gender dan

Program keserasian Kebijakan

Peningkat an Kualit as Anak dan

Perempuan

1.12.1.5.2.26

Program Penguat an

Kelembagaan

Pengarusut amaan Gender dan

Anak

Program Peningkat an Kualit as

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

1.20.6.5.2.18

Program Peningkat an peran

sert a dan keset araan gender

dalam pembangunan

1.20.8.5.2.42



kepemudaan



1.20.9.5.2.42



kepemudaan






pembangunan

5 kel 97,780,000 5 72,084,500 5 24,475,000 5.00 24,475,000.00 100.00 100.00 100 25,357,500 - - - - Kecamat an

Sekarbela


100 488,531,250 81.99 400,551,350 100 86,575,000 86.06 74,510,000.00 86.06 86.06 100 52,200,000 - - - - Kecamat an

Sandubaya

8 8 . 2 7 9 3 . 5 8

Ur usa n Wa j i b Ke l ua r ga Be r e nc a na da n Ke l ua r ga S e j a ht e r a

BP P KB


kant or 61.52 476,705,999 100 511,306,639 94.71 463,504,161 94.71 90.65 100 730,004,739 19.39 141,552,414 19.39 19.39 BPPKB


aparat ur 30.08 782,077,195 100 767,385,436 102.48 742,614,100 102.48 96.77 100 974,576,000 3.15 30,680,750 3.15 3.15 BPPKB

Tersedianya pakaian Korpri dan

pakaian kerja lapangan - - 100 30,000,000 100 30,000,000 100 100 100 - - - - - BPPKB

Terlaksananya pembinaan karier,

t ersusunnya angka kredit PKB sesuai

ket ent uan yang ada

33,200,000 100 2,790,000 - - - - 100 - - - - - BPPKB




pemerint ah

37.28 33,435,000 100 22,525,000 100.00 22,525,000.00 100.00 100.00 100 21,487,500 32.34 6,948,500 32.34 32.34 BPPKB

Pembinaan KB opt imal 100 267,000,000 134.85 542,570,000 100 267,000,000 197.55 527,456,300 197.55 197.55 100 899,953,400 16.90 152,049,500 16.90 16.90 BPPKB

Sosialisasi/ konseling 100 19,000,000 100 18,000,000 100 19,000,000

122.00 23,180,000 122.00 122.00 100 45,505,000 - - - - BPPKB

Pelayanan kont rasepsi 100 30,000,000 182.80 374,050,000 100 640,750,000

137.41 627,569,400 137.41 97.94 100 518,750,000 - - - - BPPKB

Meningkat nya pemahaman bagi PKB

dan kader95 10,000,000 188.45 20,080,000 100 233,245,000 165.33 228,575,000 165.33 98.00 100 318,625,000 1.92 6,125,000 1.92 1.92 BPPKB

Meningkat nya Pemant apan

ket erpaduan BKB92 10,000,000 183.31 29,930,000 92 10,000,000 298.12 48,946,600 324.04 489.47 100 78,915,000 49.31 38,915,000 49.31 49.31 BPPKB

Terlaksannya Pembinaan kelompok

UPPKS95 48,000,000 142.99 69,740,000 95 48,000,000 99.49 33,835,000 104.73 70.49 100 16,015,000 - - - - BPPKB

12 0 . 6 12 1. 9

Ur usa n Wa j i b S osi a l

D I NS OS NAKERTRANS

Meningkat nya pelayanan

kesejaht eraan sosial 99.5 138,000,000 167.52 258,710,000 99.30 138,000,000 80.81 61,035,000 81.38 44.23 100 269,085,000 - - - -

Dinsosnakert r

ans

Ef ekt if nya pelaksanaan KIE konseling 88 85,000,000 159.54 272,670,000 100 85,000,000 577.87 491,188,000 577.87 577.87 100 255,927,500 - - - - Dinsosnakert r

ans

Menurunnya prosent ase jumlah anak

t er lant ar 86 34,000,000 109.40 63,720,000

85.00 34,000,000 96.08 472,819,700 113.04 1,390.65 100 638,075,000 17.62 112,450,000 17.62 17.62

Dinsosnakert r

ans

Meningkat nya pelayanan dan

pembinaan penyandang cacat32 56,000,000 79.12 158,440,000 31.00 56,000,000 99.27 175,195,000 320.22 312.85 100 223,665,000 - - - -

Dinsosnakert r

ans

Meningkat nya pant i asuhan / pant i

jompo yang t erbina52 18,000,000 51.05 22,080,000 50.00 18,000,000 99.12 233,090,000 198.23 1,294.94 100 100,010,000 - - - -

Dinsosnakert r

ans1.13.1.5.2.19

Program pembinaan pant i

asuhan / pant i jompo

1.13.1.5.2.16

Program Pelayanan dan

Rehabilit asi Kesejaht eraan

Sosial

1.13.1.5.2.17Program pembinaan anak

t er lant ar

1.13.1.5.2.18Program pembinaan para

penyandang cacat dan t rauma



1.13.1.5.2.15

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunit as Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejaht eraan Sosial (PMKS)

Lainnya

1.12.1.5.2.22

Program pengembangan bahan

inf ormasi t ent ang pengasuhan

dan pembinaan t umbuh

kembang anak

1.12.1.5.2.24

Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-

PADU

1.12.1.5.2.25

Program pembinaan peran

sert a masyarakat dan

kelompok usaha dalam

pelayanan KB dan peningkat an

kesejaht eraan

1.12.1.5.2.15 Program Keluarga Berencana

1.12.1.5.2.16Program Kesehat an

Reproduksi Remaja

1.12.1.5.2.17Program pelayanan

kont rasepsi


aparat ur

1.12.1.5.2.5



aparat ur

1.12.1.5.2.6




keuangan





1.20.11.5.2.3



kepemudaan







Terbinanya eks penyandang penyakit

sosial92 74,000,000 148.97 138,430,000 90.00 74,000,000 99.95 63,175,000 111.06 85.37 100 182,975,000 - - - -

Dinsosnakert r

ans

Terbinany kelembagaan

Kesejaht eraan Sosial 85 64,000,000 126.11 99,560,000

81.00 64,000,000

99.58 388,260,000 122.94 606.66 100 97,400,000 - - - - Dinsosnakert r

ans

Penanganan bencana lebih opt imal 100 22,000,000 97 116,130,000

99.00

22,000,000 40.06 8,812,500 40.46 40.06 100 9,462,500 - - - - Dinsosnakert r

ans

Meningkat nya Keberdayaan keluarga

mandir i97 33,000,000 100.36 35,520,000

96.00 33,000,000 97.54 314,262,500 101.60 952.31 100 84,875,000 - - - -

Dinsosnakert r

ans

4.99 6,600,000

100.00

51,585,000 100.00 51,585,000 100.00 100.00 100 279,555,000 - - - - Dinsosnakert r

ans

111. 1 2 4 2 . 6

Ur usa n Wa j i b Ke t e na ga k e r j a a n

DI NS OS NAKERTRANS

Merat anya akses inf ormasi

ket enagakerjaan90 18,000,000 90 24,000,000 100 18,000,000 292.49 52,648,000 292.49 292.49 100 258,967,500 - - - -

Dinsosnakert r

ans

Meningkat nya peran/ f ungsi lembaga

pengerah t enaga kerja 90 82,000,000 90 112,490,000 90 82,000,000 98.31 245,272,500 109.23 299.11 100 376,285,000 - - - -

Dinsosnakert r

ans

Meningkat nya jumlah t enaga kerja

prof esional90 135,000,000 90 235,650,000 100 135,000,000 513.36 693,030,000 513.36 513.36 100 85,053,000 - - - -

Dinsosnakert r

ans

100

28,560,000 8.40 2,400,000 8.40 8.40 100 30,685,000 - - - - Dinsosnakert r

ans

2 3 1 2 7 8 . 3

D I NAS KOP ERAS I , P ERI NDUS TRI AN DAN P ERDAGANGAN


kant or 236,000,000 100 332,810,000 74.38 294,064,000 74.38 88.36 100 510,730,000 15.42 78,730,000 15.42 15.42

Dinas

Koperindag


aparat ur 1,685,830,000 100 6,732,340,000 76.03 810,986,000 76.03 12.05 100 148,520,000 9.10 13,520,000 9.10 9.10

Dinas

Koperindag

778,180,000 100 957,120,000 84.78 816,081,000 84.78 85.26 100 963,350,000 11.81 113,790,000 11.81 11.81 Dinas

Koperindag

Mempert ahankan st abilit as iklim

usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) yang kondusif

90 170,000,000 90 412,880,000 90 346,250,000 53.17 181,224,000 59.08 52.34 100 434,280,000 15.31 66,500,000 15.31 15.31 Dinas

Koperindag

Meningkat nya kuant it as pelaku

UMKM yang kreat if dan inovat if90 332,000,000 90 469,810,000 90 316,000,000 67.92 244,020,000 75.47 77.22 100 642,000,000 3.80 24,400,000 3.80 3.80

Dinas

Koperindag

Meningkat nya kuant it as koperasi

yang sehat 90 198,000,000 90 639,780,000 90 585,000,000 67.64 539,789,500 75.16 92.27 100 1,087,000,000 12.28 133,520,000 12.28 12.28

Dinas

Koperindag

7 4 . 15 6 4 . 4 5

P e na na ma n M oda l

BADAN P ENANAM AN M ODAL DAN P ERI ZI NAN TERP ADU


kant or100 1,843,457,137 1,697,685,019 100 1,344,519,000 98.64 1,251,510,891 98.64 93.08 100 1,661,069,500.00 33.10 408,231,600 33.10 24.58 BPMP2T

1.13.1.5.2.22

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana

1.13.1.5.2.23Program Pemberdayaan

Keluarga Muda Mandir i

1.13.1.5.2.24


Kelembagaan dan

Kesejaht eraan Sosial

1.13.1.5.2.20

Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial

(eks narapidana, PSK, narkoba

dan penyakit sosial lainnya)

1.13.1.5.2.21

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejaht eraan

Sosial

1.13.1.5.2.25

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Pengerah Ket enagakerjaan

1.13.1.5.2.27Program Peningkat an Kualit as

dan Produkt ivit as Tenaga Kerja

1.13.1.5.2.26Program Penempat an calon

t ransmigrasi



1.13.1.5.2.28


Kesempat an Kerja dan

Berusaha



1.15.1.5.2.6




keuangan

1.15.1.5.2.15

Program pencipt aan iklim

usaha Usaha Kecil Menengah

yang konduksif



Ur usa n Wa j i b Kope r a si da n Usa ha Ke c i l M e ne nga h





1.15.1.5.2.17Program pengembangan sist em

pendukung usaha bagi UKM

1.15.1.5.2.25Program Peningkat an Kualit as

Kelembagaan Koperasi






aparat ur100 597,475,000 677,821,500 100 359,264,000 90.81 346,164,000 90.81 96.35 100 246,335,000 46.36 16,615,300 46.36 6.75 BPMP2T

Terpenuhinya pengadaan pakaian

dinas besert a perlengkapannya100 30,375,000 29,240,000 100 88,600,000 94.60 87,260,000 94.60 98.49 100 - BPMP2T

100 59,560,000 47,455,000 100 24,600,000 70.12 20,801,000 70.12 84.56 100 12,300,000 47.75 3,000,000 47.75 24.39 BPMP2T

100 134,432,000 66,015,000 100 110,580,000 100.90 105,250,000 100.90 95.18 100 216,620,000 26.29 46,003,000 26.29 21.24 BPMP2T

100 93,480,000 45,595,000 100 53,890,000 93.16 49,790,000 93.16 92.39 100 126,857,000 22.86 17,620,000 22.86 13.89 BPMP2T

Opt imalisasi Pelayanan publik 90 263,000,000 90

1,036,020,000 100 1,545,735,000 69.64 1,073,583,750 69.64 69.45 100 1,442,080,000 27.44 297,726,000 27.44 20.65 BPMP2T

110,920,000 100 688,185,000 19.66 164,320,000 19.66 23.88 100 501,970,000 18.92 61,220,000 18.92 12.20 BPMP2T

BAGI AN P EREKONOM I AN S EKRETARI AT DAERAH

100 607,333,700 93.24 566,261,536 100 200,000,000 78.48 240,700,000 78.48 120.35 100 198,220,000 19.73 28,960,000 19.73 14.61

Bagian

Perekonomia

n 6 9 . 0 4 7 5 . 0 3

Ur usa n Wa j i b Ke buda y a a n

DI NAS P ARI WI S ATA DAN KEBUDAYAAN

Meningkat nya pemahaman dan

pelest ar ian nilai budaya lokal100 207,707,010 - 0 80 184,000,000 64.56 1,274,820,000 80.70 692.84 100 # # # # # # # # # # 5.95 90,000,000 5.95 5.95

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisat a

Meningkat nya f asilit asi

pengembangan pariwisat a berbasis

kearif an budaya lokal

100 69,083,720 - 0 90 61,000,000 46.84 28,572,000 52.04 46.84 100 49,485,000.00 - - - -

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisat aPembinaan pengembangan kesenian

dan budaya daerah melalui berbagai

kegiat an pagelaran seni budaya

daerah

100 516,822,380 - 0 95 459,000,000 36.26 166,450,000 38.17 36.26 100 143,800,000.00 - - - -

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisat a


Terlaksananya program

pengembangan nilai100 205,303,000 92.82 190,567,000 92.82 92.82 252,085,600 - - - -

Bidang

Pemuda dan

Olahraga,

Dikpora

Meningkat nya jejar ing dan kemit raan

pariwisat a yang berkualit as dan

berkesinambungan

100 462,120,000 91.70 423,749,750 91.70 91.70 462,120,000 - - - -

Bidang

Pendidikan

Non Formal

dan Inf ormal,

Dikpora

7 1. 0 9 19 2 . 0 9

Ur usa n Wa j i b P e muda da n Ol a hr a ga


100 143,925,000 100 143,925,000 100.00 100.00 100 229,770,000 - - - -

Bidang

Pemuda dan

Olahraga,

Dikpora

100 605,164,600 93 563,705,600 93.15 93.15 100 605,164,600 - - - -

Bidang

Pemuda dan

Olahraga,

Dikpora

9 6 . 5 7 9 6 . 5 7 Ra t a - r a t a Ca pa i a n K i ne r j a




1.1.1.5.2.

24

Program Peningkat an Peran

Sert a Kepemudaan

1.1.1.5.2.

20


Pemasyarakat an Olah Raga

2.4.1.5.2.

16

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

1.1.1.5.2.

27

Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.1.1.5.2.1

6

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya



2.4.1.5.2.

15

Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.16.1.5.2.19Program Peningkat an Kwalit as

Pelayanan Publik

1.16.1.5.2.20


Pelayanan Inf ormasi dan

Pengaduan Perijinan

1.20.3.5.5.2.3Program Peningkat an Promosi

dan Kerjasama Invest asi

1.16.1.5.2.6




keuangan

1.16.1.5.2.15Program Peningkat an Promosi

dan Kerjasama Invest asi

1.16.1.5.2.16Program Peningkat an Iklim

Invest asi dan Realisasi Invest asi




aparat ur



Ur usa n Wa j i b Ke sa t ua n Ba ngsa da n P ol i t i k Da l a m Ne ge r i

S ATUAN P OLI S I P AM ONG P RAJ A

Menurunnya angka t indak kr iminal 100 85,000,000 159 461,920,000 100 361,210,000 99.50 359,353,400 99.50 99.49 100 123,300,000 - - - - Sat polPP

86.06 259,650,000 100 22,000,000 87.22 19,189,300 87.22 87.22 100 - - - - - Sat polPP

79.11 324,040,000 100 636,576,000 99.51 633,404,400 99.51 99.50 100 866,082,000 12.89 111,600,000 12.89 12.89 Sat polPP

58.36 178,400,000 100 98,600,000 96.49 95,141,000 96.49 96.49 100 94,770,000 14.72 13,950,000 14.72 14.72 Sat polPP


Terlaksananya pencipt aan suasana

kondusif dan aman di wilayah

kecamat an Ampenan (55 lingk)

55 lingk,

10 kel 9,620,000

55

lingk,

10 kel

25,460,000 100 25,460,000 100.00 100.00 100 68,820,000 - - - - Kec. Ampenan


Terwujudnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan100 125,410,000 63.32 79,410,000 100 43,900,000 100 43,900,000 100.00 100.00 100 47,800,000 0.61 200,000 0.61 0.42

Kecamat an

Sandubaya

KECAM ATAN M ATARAM



kecamat an

48,072,500 12 bln 65,567,000 98.66 64,687,500 98.66 98.66 100 57,390,000 1.15 660,000 1.15 1.15Kecamat an

Mat aram




kecamat an Sekarbela (5 kelurahan)

5.00 103,750,000 5.00 79,199,900 100.00 19,575,000 100.00 19,575,000 100.00 100.00 100 34,675,000 17.84 6,185,000 17.84 17.84Kecamat an

Sekarbela

BADAN KES ATUAN BANGS A DAN P OLI TI K

Meningkat nya pelayanan

administ rasi umum dan kegiat an

operasional badan

0 - - 566,457,356 100 528,325,500 103.93 549,099,699 103.93 103.93 100 651,095,500 19.15 93,346,562 19.15 19.15 Bakesbangpol

Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional badan (3 unit roda 4 dan

12 unit roda 2)

0 - - 81,000,000 100 102,450,000 297.94 305,242,500 297.94 297.94 100 281,660,000 5.23 14,721,750 5.23 5.23 Bakesbangpol

Terlaksananya pelayanan

administ rasi umum/ operasional

badan0 - - 28,375,000 100 22,600,000 76.11 17,200,000 76.11 76.11 100 8,250,000 - - - - Bakesbangpol

Meningkat nya kerukunan ant ar umat

beragama100 693,000,000 - 1,352,240,700 99 149,000,000 820.74 1,222,902,500 829.03 820.74 100 2,164,250,000 - - - - Bakesbangpol

Meningkat nya int ensit as koordinasi

dan konsolidasi ant ar st akeholder 100 695,000,000 - 1,619,705,000 99 153,000,000 1,339.4 2,049,329,300 1,352.96 1339.43 3.00 127,100,000 25.00 41.53 Bakesbangpol

Meningkat nya ket ert iban unt uk

menjaga keamanan lingkungan

masyarakat Kot a Mat aram

100 437,000,000 - 604,330,000 99 92,000,000 541.74 498,400,000 547.21 541.74 - - - - Bakesbangpol

Menurunnya angka pengguna

narkoba dan phycot ropika100 178,000,000 - 584,940,000 87 39,000,000 2,428.5 947,125,000 2,791.41 2428.53 - - - - Bakesbangpol

Meningkat nya pemahaman polit ik

masyarakat100 - - 366,735,000 99 309,000,000 110.70 342,072,500 111.82 110.70 100 62,320,000 - - - - Bakesbangpol

Menurunnya angka t indak kr iminal 100 85,000,000 - - 70 18,000,000 - - - - - - - - Bakesbangpol

1.19.1.5.2

.15


Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1.20.8.5.

2.43


keamanan lingkungan


keamanan lingkungan

1.20.8.5.

2.43


keamanan lingkungan

1.20.11.5.

2.43


keamanan lingkungan

1.19.1.5.2

.16

Program Pemeliharaan

kant rant ibmas dan pencegahan

t indak kr iminal

1.19.1.5.2

.19


masyarakat unt uk menjaga

ket ert iban dan keamanan

1.19.1.5.2

.24

Program penegakan perat uran

perundang-undangan

1.19.2.5.2

.19


masyarakat unt uk menjaga

ket ert iban dan keamanan

1.19.2.5.2

.20


pemberant asan penyakit

masyarakat (pekat )

1.19.2.5.2

.21

Program pendidikan polit ik

masyarakat

Program Pelayanan







keuangan

1.19.2.5.2

.17

Program pengembangan

wawasan kebangsaan

1.19.2.5.2

.18

Program kemit raan

pengembangan wawasan

kebangsaan


keamanan dan kenyamanan

lingkungan



BADAN P ENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


kant or100 3,155,299,000 58.50 1,845,764,000 100 1,066,686,000 95.32 1,016,806,726 95.32 95.32 12 1,450,259,598 14.39 208,728,789.00 119.94 14.39 BPBD


aparat ur100 2,788,099,000 23.50 656,023,000 100 273,915,000 95.81 262,437,000 95.81 95.81 12 750,538,000 1.32 9,892,000 10.98 1.32 BPBD

Terpenuhinya pengadaan pakaian

dinas besert a perlengkapannya100 81,200,000 11.70 9,525,000 100 22,500,000 100.00 22,500,000 100.00 100.00 12 22,500,000 - - - - BPBD

Terwujudnya peningkat an kualit as


keuangan

100 88,750,000 10.00 8,900,000 100 6,800,000 84.19 5,725,000 84.19 84.19 12 1,746,000 - - - - BPBD

Meningkat nya ket epat an wakt u

t indak kejadian kebakaran 100 2,584,300,000 14 359,015,000 100 221,295,000 93.18 206,194,600 93.18 93.18 12 39,692,300 - - - - BPBD

3 3 5 3 16 . 8

D I NAS KOP ERAS I , P ERI NDUS TRI AN DAN P ERDAGANGAN

Opt imalisasi PAD 70.65 2,487,680,000 100 4,272,740,773 111.05 4,372,309,400 111.05 102.33 100 4,965,980,000 11.51 571,750,000 11.51 11.51 Diskoperindag

BADAN P ENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Meningkat nya legit imasi pemerint ah

pusat dan masyarakat t erhadap

kelembagaan BPBD

30,407,000 100 41,737,500 19.08 7,965,000.00 19.08 19.08 - - - - BPBD

BAGI AN UM UM


kant or100 4,614,027,500 93.58 4,317,657,559 93.58 93.58 12 bln

5,143,935,000 3.00 784,137,141 25.00 15.24 Bagian Umum


aparat ur100 5,775,093,500 96.30 5,561,256,479 96.30 96.30 12 bln

5,948,491,000 3.00 434,785,000 25.00 7.31 Bagian Umum

Tercapainya program peningkat an

disiplin aparat ur yang t ert ib dan

lancar

100 225,000,000 85.30 191,917,000 85.30 85.30 12 bln

1,672,000,000

3.00 7,125,000 25.00 0.43 Bagian Umum

Tercapainya peningkat an kapasit as

sumber daya aparat ur yang baik dan

lancar

100 49,500,000 78.51 38,863,000 78.51 78.51 12 bln

63,875,000

3.00 9,348,000 25.00 14.63 Bagian Umum

100 10,000,000 86.40 8,640,000 86.40 86.40 12 bln

9,750,000

- - - - Bagian Umum

Meningkat nya Pelayanan kedinasan

KDH/ WKDH100 936,000,000 164.88 3,020,380,000 100 2,068,500,000 31.83 1,942,722,761 31.83 93.92 12 bln 2,463,500,000 3.00 273,818,416 25.00 11.12 Bagian Umum

BAGI AN AP P

Meningkat nya kapasit as manajemen

pengelola keuangan 59.19 766,350,000 100 1,629,636,400 94.00 1,550,812,777 94.00 95.16 100 1,872,398,000 19.46 309,588,895 19.46 16.53 Bagian APP

Koordinasi pembangunan lebih

ef ekt if99 123,000,000 155.75 738,240,000 99 123,000,000 199.71 321,162,400 201.72 261.11 100 303,275,000 21.03 49,025,000 21.03 16.17 Bagian APP

BAGI AN ORGANI S AS I

90 481,000,000 - - 90 481,000,000 98.08 452,990,000 108.98 94.18 - - - - - Bagian

Organisasi

100 3,958,119,000 - 2,686,962,350 100 1,113,895,900 79.56 1,270,015,900 79.56 114.02 100 982,545,000.00 8.02 55,158,400 8.02 5.61 Bagian

Organisasi

1.20.3.6.

5.2.17

Program peningkat an dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Program pengendalian

pembangunan

Program penat aan daerah

ot onomi baru

1.20.3.9.

5.2.40

Program Penat aan Daerah,

Organisasi dan

Program Pelayanan





aparat ur


kapasit as sumber daya

aparat ur




keuangan

1.20.1.20.

03.16


pelayanan kedinasan kepala

daerah/ wakil kepala daerah



1.15.1.5.2

.22



keuangan daerah

1.19.3.5.2

.26

Program Penat aan Perat uran

Perundang-Undangan

Ur usa n Wa j i b Ot da , P e me r i nt a ha n Umum, Adm Ke uda , P e r a ngk a t Da e r a h, Ke pe g da n

P e r sa ndi a n

1.19.3.5.2

.3


aparat ur

1.19.3.5.2

.6




keuangan

1.19.3.5.2

.22

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

1.19.3.5.2

.1

Program Pelayanan


1.19.3.5.2

.2





BAGI AN P EREKONOM I AN

Meningkat nya kemandir ian pelaku

usaha mikro100 1,127,666,000 77.24 870,988,867 100 258,775,000 94.63 211,685,000 94.63 81.80 100 533,014,000.00 24.91 89,612,000 24.91 16.81

Bagian

Perekonomia

n

Pelayanan penanaman modal

meningkat90 274,000,000 158.25 1,328,860,000 90 274,000,000 - - - - - - - - -

Bagian

Perekonomia

n

BAGI AN HUM AS DAN P ROTOKOL

Meningkat nya Pelayanan kedinasan

KDH/ WKDH60 bln 1,097,147,521 48 bln 2,603,663,367 12 bln 256,600,000 97.39 249,900,000 811.57 97.39 100 42,500,000 - - - -

Bagian Humas

dan prot okol

BP KAD

Meningkat nya kapasit as manajemen

pengelola keuangan90 1,642,000,000 - - 90 1,642,000,000 69.37 3,493,572,022 77.08 212.76 100 6,346,757,800 9.81 627,716,000 9.81 9.89 BPKAD

DI NAS P ENDAP ATAN


kant or100 6,385,638,725 - 3,994,168,523 100 1,541,250,400 89.52 1,379,732,667 89.52 89.52 100 1,332,041,300 6.32 76,864,137 6.32 5.77

Dinas

Pendapat an


aparat ur100 1,614,906,168 - 625,773,620 100 309,826,350 51.12 158,381,801 51.12 51.12 100 266,610,000 13.77 23,832,500 13.77 8.94

Dinas

Pendapat an

100 102,520,000 - 16,420,000 100 81,600,000 40.18 32,785,000 40.18 40.18 100 144,480,000 - - - - Dinas

Pendapat an

100 65,785,000 - 52,640,000 100 17,535,000 93.37 16,372,900 93.37 93.37 100 905,000 - - - - Dinas

Pendapat an

Opt imalisasi PAD 100 208,690,096,319 - 12,533,708,183 100 7,500,000,000 52.45 3,933,439,376 52.45 52.45 100 5,732,154,350 4.73 271,150,000 4.73 4.73 Dinas

Pendapat an

Meningkat nya kuant it as t enaga

administ rasi t erdidik60 10,000,000 - - 60 10,000,000 - - - - 100 - - - - -

Dinas

Pendapat an

Opt imalisasi sist em pengawasan 90 785,000,000 59.73 785,370,000 90 785,000,000 91.09 1,173,160,100 101.21 149.45 100 667,492,850.00 3.18 21,250,000 3.18 3.18 Inspekt orat

Meningkat nya kapasit as aparat ur

pengawas80 5,000,000 67.22 48,990,000 80 5,000,000 68.98 41,880,000 86.23 837.60 100 900,655,000.00 18.51 166,675,000 18.51 18.51 Inspekt orat

100 13,020,000 95.88 27,670,000 95.88 212.52 100 30,225,000.00 - - - - Inspekt orat

BAGI AN P EM ERI NTAHAN

Menjalin jejar ing yang ef ekt if secara

t eknis ant ar lembaga pemerint ah90 46,000,000 83.75 113,320,000 90 46,000,000 95.31 253,001,400 105.90 550.00 56 421,715,000 27.72 116,915,000 49.51 27.72

Bagian

Pemerint aha

n

Penyelesaian t apal bat as wilayah 61.55 618,630,000 100 461,850,000 44.64 206,150,000 44.64 44.64 2 310,000,000 - - - -

Bagian

Pemerint aha

n

Opt imalisasi Pelayanan Publik 90 263,000,000 90.00 421,130,000 100 216,895,000 94.61 258,220,500 94.61 119.05 2 163,045,000 2.00 50,660,000 100 31.07

Bagian

Pemerint aha

n

Sosialisasi dan bant uan Kaling 100 10,000,000 77.13 2,881,480,000 100 3,686,082,000 99.61 3,626,340,400 99.61 98.38

321

lingk

50 kel

4,656,580,000 0.16 754,050,000 25 16.19

Bagian

Pemerint aha

n

1.20.3.5.

5.2.37


Pemant auan Pelaksanaan

Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat

1.20.3.5.

5.2.38


Penanaman Modal Daerah

1.20.3.10.

5.2.16


pelayanan kedinasan kepala

daerah/ wakil kepala daerah

1.20.12.5.

2..17



keuangan daerah

Program pembinaan dan

f asilit asi pengelolaan keuangan

desa

I NS P EKTORAT

1.20.5.5.

2.20

Program peningkat an sist em

pengawasan int ernal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

1.20.15.5.

2.17



keuangan daerah

Program Pelayanan





aparat ur




keuangan

1.20.3.2.

5.2.27

Program Penat aan Daerah

Ot onomi Baru

1.20.3.2.

5.2.29

Program Peningkat an Capaian

Kinerja

1.20.3.2.

5.2.39

Program Pembinaan

Pemerint ahan Desa/ Kelurahan

1.20.5.5.

2.21


prof esionalisme t enaga

pemeriksa dan aparat ur

pengawasan

1.20.5.5.

2.22

Program penat aan dan

penyempurnaan kebijakan

sist em dan prosedur

pengawasan

1.20.3.2.

5.2.25


Kerjasama Ant ar Pemerint ah

Daerah



- - - 100 534,446,000 90.72 500,679,000 90.72 93.68

12 kali

1000

masy

451,520,000 8.79 39,681,000 25.00 8.79

Bagian

Pemerint aha

n

265,840,000 - - - - - -

Bagian

Pemerint aha

n

Menurunnya konf lik kepent ingan

ant ar daerah, ant ara daerah dan

pusat sert a ant ar lembaga

90 736,000,000 61.67 743,490,000 90 736,000,000 95.29 1,218,476,826 105.88 165.55 12.00 1,198,835,298 16.85 201,965,200 140.4 16.85 Bagian

Hukum

BADAN P ENANAM AN M ODAL DAN P ERI ZI NAN TERP ADU

100 1,322,265,000 90.00 1,956,109,600 100 1,527,875,000 27.65 422,326,100 27.65 27.64 - - - - BPMPT

BADAN KEP EGAWAI AN DAERAH

Terpenuhinya kompet ensi jabat an

st rukt ural sesuai eselonering (97 org)97 1,432,000,000 95 2,379,725,000 99 315,000,000 13.00 330,045,000 76.47 104.78 38 1,193,150,000 0.60 7,587,000 1.58 0.64 BKD

Meningkat nya kemampuan aparat ur 99 3,900,173,000 61.41 2,395,099,400 99 1,130,000,000 92.94 1,222,759,500 93.88 108.21 100 201,000,000 2.24 4,500,000 2.24 2.24 BKD

Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan aparat ur 6,837,514,500 69.86 4,776,777,900 99 777,000,000 94.34 2,052,222,900 95.29 264.12 - 1,856,680,500 - 22,478,000 - 1.21 BKD



aparat ur100 385,375,000 85.77 330,549,000 100 51,252,000 88.50 47,841,600 88.50 93.35 100 251,328,000 2.09 5,252,000 2.09 2.09

Kecamat an

Sandubaya

100 33,060,000 98.85 32,680,000 0 - - - - - 100 - - - - Kecamat an

Sandubaya

Terwujudnya penget ahuan aparat ur

t ent ang Undang-Undang100 8,770,000 47.55 4,170,000 100 4,600,000 100.00 4,600,000 100.00 100.00 100 - - - - -

Kecamat an

Sandubaya

100 332,772,000 96.05 319,642,000 100 8,700,000 79.31 6,900,000 79.31 79.31 100 6,180,000 - - - - Kecamat an

Sandubaya

100 72,442,850 77.96 56,477,850 100 8,175,000 100.00 8,175,000 100.00 100.00 100 6,425,000 - - - - Kecamat an

Sandubaya

Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan aparat ur 100 10,050,000 - - 100 5,450,000 - - - -

Kecamat an

Sandubaya

100 5,775,102,900 61.48 3,550,596,044 100 1,076,902,000 55.09 594,023,629 55.09 55.16 100 1,750,000,000 13.61 126,902,250 13.61 7.25156Kecamat an

Sandubaya


Terlaksananya pengadaan pakaian

olahraga0 - - - 25 org 8,750,000 25.00 8,750,000 100.00 100.00 100 - - - - -

Kec.

Ampenan

Terlaksananya pembinaan penat aan

administ rasi0 - - - 40 org 9,030,000 100.00 9,030,000 100.00 100.00 100 6,605,000 - - - -

Kec.

Ampenan

1 dok 2,841,000 100 23,500,000 96.18 22,602,000 96.18 96.18 100 7,755,000,000 - - - - Kec.

Ampenan

Terselenggaranya kegiat an dan

pembangunan di 10 kelurahan 10 1,682,036,000 100 1,684,500,000 98 1,655,152,000 98.26 98.26 100 2,584,000,000 2.50 64,928,000 2.50 2.50

Kec.

Ampenan

Terlaksananya penyusunan 1

dokumen LPPD 1 860,000,000 100 3,760,000 100 3,760,000 100 100 100 - - - - -

Kec.

Ampenan

Terlaksananya pembinaan

administ rasi kecamat an, kelurahan

dan lingkungan

10 4,240,000 100 4,060,000 100 4,060,000 100.00 100.00 100 6,555,000 - - - - Kec.

Ampenan

1.16.1.5.2

.19

Program Peningkat an kwalit as

pelayanan publik

1.20.13.5.

2.33Program Pendidikan Kedinasan

1.20.13.5.

2.34


kapasit as sumberdaya aparat ur

1.20.3.2.

5.2.54

Program Penyelenggaraan

Pemerint ahan Umum


Organisasi dan

Ket at alaksanaan sert a PAN

BAGI AN HUKUM

1.20.3.3.

5.2.26

Program Penat aan Perat uran

Perundang-Undangan


dat a/ inf ormasi


pengembangan aparat ur

1.20.10.5.

2.28


Kapasit as kelurahan

1.20.8.5.

2.1


aparat ur

1.20.13.5.

2.35


pengembangan aparat ur




aparat ur



aparat ur




keuangan

1.20.8.5.

2.29

Program Peningkat an Capaian

Kinerja

1.20.8.5.

2.39

Program Pembinaan


1.20.8.5.

2.5



aparat ur

1.20.8.5.

2.6




keuangan

1.20.8.5.

2.28





50 66,630,000 100 60,260,000 100 60,260,000 100 100.00 100 67,405,000 - - - - Kec.

Ampenan

Terlaksananya pemut akhiran dat a

kependudukan 1 8,320,000 1 7,460,000 100 7,460,000 100 100.00 100 2,450,000 27.30 18,400,000 27.30 27.30

Kec.

Ampenan

Terlaksananya st andar pelayanan

kecamat an dan kelurahan100 9,050,000 100 9,050,000 100.00 100.00 100 7,405,000 - - - -

Kec.

Ampenan

S EKRETARI AT DP RD

Menguat nya kapasit as DPRD 95 13,647,000,000 39.21 6,721,380,000 95 13,647,000,000 116 15,787,927,426 121.78 115.69 100 19,238,710,260 21.52 4,140,216,190 21.52 21.52 Sekret . DPRD



kant or60 882,402,178 48.00 882,402,178 12.00 383,335,000 12 377,944,470 100.00 98.59 100 423,096,500 11.36 48,080,466 11.36 11.36

Kecamat an

Sekarbela


aparat ur60 845,826,000 48.00 693,407,700 12 212,790,500 12 270,687,225 100.00 127.21 100 260,720,000 2.49 6,497,750 2.49 2.49

Kecamat an

Sekarbela

Terwujudnya peningkat an disiplin

aparat ur kecamat an dan kelurahan50 org 20,000,000 50 org - 50 org 7,500,000 50 org 7,500,000 100.00 100.00 100 21,250,000.00 - - - -

Kecamat an

Sekarbela

Terwujudnya peningkat an kapasit as

sumber daya aparat ur60 77,943,000 48.00 50,171,000 12 5,857,400 9 5,857,400 75 100.00 100 6,050,000.00 3.72 225,000 3.72 3.72

Kecamat an

Sekarbela

Terwujudnya implement asi t upoksi

dalam st andar prosedur kerja60 20,000,000 48.00 11,160,750 12 6,650,000 9 6,330,000 75 95.19 100 3,700,000 12.16 450,000 12.16 12.16

Kecamat an

Sekarbela

Meningkat nya Palayanan Terhadap

Masyarakat dalam upaya

mensukseskan program konversi

mit an ke LPG

1 keg 71,100,000 1 keg 19,890,000 0 - - - - - - - - - - - Kecamat an

Sekarbela



dan lingkungan

60 75,143,000 48.00 46,617,500 12 4,550,000 9.00 4,550,000 75 100.00 100 2,653,900 - - - - Kecamat an

Sekarbela

Meningkat nya kapasit as kelurahan

(34 lingk)34 ling 3,750,000 34 3,282,618,763 34 975,040,000 34 892,642,756 100 91.55 100 1,250,000,000 4.65 57,211,708 4.65 4.65

Kecamat an

Sekarbela

KECAM ATAN M ATARAM

Terlaksananya sosialisasi perat uran

perundang-undangan kepada

masyarakat

12 bln 3,352,500 100 3,352,500 100 100.00 - - - - Kecamat an

Mat aram

Out put : t er laksananya invent ar is

kekayaan, Out come: t ersedianya

invent ar is aset t et ap kecamat an

6,350,000 12 bln 5,430,000 9 4,790,000 75 88.21 100 7,100,000 27.11 1,925,000 27.11 27.11 Kecamat an

Mat aram

Tersusunnya dat a kependudukan

kecamat an 9,420,000 12 bln 17,070,000 9 5,205,000 75 30.49 100 20,680,000 6.33 1,310,000 6.33 6.33

Kecamat an

Mat aram



dan lingkungan

5,400,000 12 bln 8,550,000 9 8,550,000 75 100.00 100 7,680,000 - - - - Kecamat an

Mat aram

Meningkat nya kapasit as kelurahan 4,666,921,917 12 bln 1,488,130,000 9 1,417,405,879 75 95.25 100 2,291,300,000 10.40 234,802,573 10.40 10.25 Kecamat an

Mat aram


Terwujudnya administ rasi

perkant oran yang t ert ib, lancar dan

dapat dipert anggungjawabkan

542,418,431 100 538,495,623 120.28 647,709,805 120.28 120.28 100 482,347,823 35.31 38,407,698 35.31 35.31 Kecamat an

Selaparang

Meningkat nya sarana dan prasarana

aparat ur 206,875,000 100 185,895,200 115.92 215,498,500 115.92 115.92 100 433,100,000 29.93 4,170,000 29.93 29.93

Kecamat an

Selaparang

- 100 9,000,000 - - - - - - - - - Kecamat an

Selaparang



1.20.9.5.

2.1

Program Pelayanan


1.20.9.5.

2.2

Program peningkat an sarana



aparat ur

1.20.11.5.

2.28



Program Peningkat an sumber

daya aparat ur




keuangan


dat a/ inf ormasi

Program Pembinaan


1.20.11.5.

2.5



aparat ur

1.20.11.5.

2.6




keuangan

Mengint ensif kan penanganan

pengaduan masyarakat

1.20.11.5.

2.39

Program Pembinaan


1.20.11.5.

2.1

Program Pelayanan


1.20.11.5.

2.2



1.20.11.5.

2.3


aparat ur

1.20.8.5.

2.32


dat a/ inf ormasi

1.20.8.5.

2.30

Program Peningkat an kwalit as

pelayanan publik

1.20.4.5.

2.15


kapasit as lembaga perwakilan

rakyat daerah

1.20.8.5.

2.44


keberdayaan masyarakat

pedesaan



Meningkat nya pengembangan sist em


keuangan

100 5,920,000 109.29 6,470,000 109.29 109.29 100 13,100,000 97.74 7,575,000 97.74 97.74 Kecamat an

Selaparang

Meningkat nya kualit as pelayanan

kecamat an - - 100 14,380,000 66.48 9,560,000 25.00 66.48 - - - - -

Kecamat an

Selaparang

Tersusunnya dat a kependudukan

kecamat an 9,220,000 100 19,900,000 85.18 16,950,000 25.00 85.18 100 35,185,000 - - - -

Kecamat an

Selaparang

Meningkat nya kemandir ian pelaku

usaha mikro 100.00 7,570,000 100 23,800,000 68.91 16,400,000 25.00 68.91 100 68,790,000 - - - -

Kecamat an

Selaparang

Sosialisasi dan bant uan Kaling - - 100 24,900,000 20.48 5,100,000 20.48 20.48 100 46,280,000 37.90 3,400,000 37.90 37.90 Kecamat an

Selaparang

100 74,450,000 8.76 6,520,000 8.76 8.76 - - - - - - Kecamat an

Selaparang

Meningkat nya kapasit as kelurahan 100 1,545,290,000 120.70 1,658,192,085 120.70 107.31 100 2,524,750,000 30.45 170,594,317 30.45 30.45 Kecamat an

Selaparang

8 0 . 17 9 0 . 3 8

Ur usa n Wa j i b Ke t a ha na n P a nga n

KKP

100 739,819,450 260,113,553 97.7 196,284,100 98.52 76,549,143 100.84 39.00 100 247,348,155 14.38 35,567,629 14.38 14.38 KKP

100 98,290,000 31,201,250 100 40,640,000 97.08 18,532,000 97.08 45.60 100 119,304,345 7.96 9,494,000 7.96 7.96 KKP

100 53,169,700 17,352,000 100 13,069,900 99.55 3,907,500 99.55 29.90 100 3,642,000 - - - - KKP

100 1,675,942,500 321,299,800 100 1,510,002,500 94.39 742,521,000 94.39 49.17 100 918,982,000 1.44 13,226,000 1.44 1.44 KKP

BP 4 K


perkant oran yang lancar, t ert ib sert a

dapat dipert anggungjawabkan sesuai

dengan at uran yang berlaku

- - - 550,695,923 12 580,960,000 12 544,177,186 100.00 93.67 100 505,725,158 11.58 58,573,715 11.58 11.58 BP4K

Terwujudnya sarana dan prasaran

sert a f asilit as yang memadai unt uk

melaksanakan t upoksi yang dimiliki

- - - 1,271,252,535 12 1,413,905,000 12 1,223,745,300 100.00 86.55 100 1,757,619,200 0.87 15,268,800 0.87 0.87 BP4K

Terwujudnya peningkat an disiplin

aparat ur PNS - - - - 12 20,150,000 12 20,150,000 100.00 100.00 - - - - - - BP4K

Terwujudnya peningkat an

pengembangan sist em pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

- - - 75,654,250 12 38,569,358 12 38,530,000 100.00 99.90 100 51,750,000 15.07 7,800,000 15.07 15.07 BP4K

Meningkat nya pendapat an pet ani

melalui pemberdayaan, peningkat an

sumber daya usaha pert anian

- - - - 100 272,000,000 12 306,775,950 100.00 112.79 100 344,305,000 1.02 3,500,000 1.02 1.02 BP4K

Meningkat nya ket ersediaan pangan 100.00 4,136,000,000 157.19 1,403,590,000 100.00 1,136,000,000 0 - - - - - - - - BP4K

- - - - 95.00 52,000,000 3 110,749,700 3.16 212.98 100 103,060,000 0.97 1,000,000 0.97 0.97 BP4K

- - - 213,435,100 100.00 117,000,000 12 297,788,400 100.00 254.52 100 216,280,000 3.95 8,548,000 3.95 3.95 BP4K

8 2 . 9 2 9 3 . 6 7

1.20.9.5.

2.6




1.20.9.5.

2.30

Program peningkat an kualit as

pelayanan publik

1.20.9.5.

2.32


dat a/ inf ormasi

1.20.9.5.

2.28





1.20.9.5.

2.37


Pemant auan Pelaksanaan

1.20.9.5.

2.39

Program Pembinaan


1.20.9.5.

2.40


Organisasi dan

Ket at alaksanaan sert a PAN

1.21.2.5.2

.16


Ket ahanan Pangan

1.21.1.5.2

.1

Program Pelayanan

Administ rasi Perkant oran

1.21.1.5.2

.2



1.21.2.5.2

.1

Program Pelayanan

Administ rasi Perkant oran

1.21.2.5.2

.2



1.21.2.5.2

.6




keuangan

1.21.1.5.2

.17


penerapan t eknologi

pert anian/ perkebunan t epat

guna

1.21.1.5.2

.18

Program pemberdayaan

penyuluh

pert anian/ perkebunan

lapangan



1.21.1.5.2

.3


aparat ur

1.21.1.5.2

.6




keuangan

1.21.1.5.2

.15


Ket ahanan Pangan


kesejaht eraan pet ani



Ur usa n Wa j i b P e mbe r da y a a n M a sy a r a k a t De sa


Meningkat nya kapasit as dan

keberdayaan masyarakat100 372,054,500 77.04 286,614,500.00 100 83,925,000 100 83,855,000 99.91 99.92 100 148,800,000 - - - -

Kecamat an

Sandubaya

Meningkat nya part isipasi masyarakat

dalam pembangunan100 270,096,500 78.19 211,176,500.00 100 44,185,000 127.59 56,374,990 127.59 127.59 100 50,575,000 14.58 7,375,000 14.58 14.58

Kecamat an

Sandubaya


Tersusunnya perencanaan

program/ kegiat an t ingkat

kecamat an (10 kel)

10 49,695,000 100 59,455,000 99 58,975,000 99.19 99.19 100 54,020,000 22.61 12,213,000 22.61 22.61 Kec. Ampenan

KECAM ATAN M ATARAM

Tersusunnya perencanaan

program/ kegiat an t ingkat

kecamat an

52,907,000 12 bln 52,595,000 9 64,525,000 75 122.68 100 68,535,000.00 26.98 18,490,000 26.98 26.98 Kecamat an

Mat aram


keberdayaan masyarakat 57,870,000 12 bln 85,187,000 9 85,187,500 75 100.00 100 80,755,000.00 26.38 21,300,000 26.38 26.38

Kecamat an

Mat aram



dalam pembangunan 59,865,000 100 62,155,000 180 111,980,000 180.16 180.16 100 87,900,000.00 51.55 17,200,000 51.55 51.55

Kecamat an

Selaparang


keberdayaan masyarakat 58,108,000 100 71,535,000 132 94,381,000 131.94 131.94 100 118,960,000.00 - - - -

Kecamat an

Selaparang



dalam pembangunan3 keg 127,150,000 3 88,002,500 3 62,075,000 3.00 62,095,000 100 100.03 100 48,422,500.00 25.18 12,195,000 25.18 25.18

Kecamat an

Sekarbela


keberdayaan masyarakat2 keg 218,125,000 2 179,100,000 2 60,467,500 2.00 60,467,500 100 100.00 100 85,105,000.00 - - - -

Kecamat an

Sekarbela


Out put : t er laksananya penyuluhan

sosial kemasyarakat an dalam rangka

penanggulangan konf lik sosial,

Out come: meningkat nya

kesadaran/ t oleransi masy. Tt g

t at anan sosial kemasyarakat an

100 72,815,000 72,714,500 100 34,085,000 100 34,035,000 99.85 99.85 100 122,057,500 8.40 7,260,000 8.40 8.40 Kecamat an

Cakranegara

Out put : t er laksananya part isipasi

masy. Dlm pembangunan,

t er laksananya monit or ing kebersihan

lingk, out come: meningkat nya

part isipasi akt if masy. Dlm pemb,

meningkat nya kesadaran masy. Dlm

menjaga kebersihan lingk.

100 59,070,000 144 52,220,000 144.37 88.40 100 62,388,750 24.85 15,505,000 24.85 24.85 Kecamat an

Cakranegara

BP M


keberdayaan masyarakat100 565,000,000 69.60 1,542,730,000 100 988,457,900 98.03 1,762,219,600 98.03 178.28 100 1,851,651,500 - - - - BPM

1.22.1.5.2

.15


Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1.20.8.5.

2.41


part isipasi masyarakat

kelurahan dalam pembangunan

1.20.11.5.

2.44



Perdesaan



Perdesaan




1.20.11.5.

2.41






Perdesaan

1.20.9.5.

2.41




1.20.9.5.

2.44



Perdesaan



Perdesaan




1.20.11.5.

2.41






Meningkat nya Pokmas Pengguna

TTG dan Kelembagaan Ekonomi

Produkt if Masyarakat

95 100,000,000 100 15,790,000 95 20,000,000 100.00 17,670,000 105.26 88.35 - - - - - - BPM


pembangunan90 371,000,000 90 75,000,000 0.28 3,000,000 0.31 4.00 - - - - - - BPM

Meningkat nya kemampuan

administ rasi aparat ur kelurahan100 350,000,000 162.26 9,216,240,000 95 60,000,000 100.00 21,000,000 105.26 35.00 100 19,762,500 - - - - BPM

Meningkat nya peran sert a

masyarakat dalam musyawarah

pembangunan

90 2,135,000,000 159.73 1,278,080,000 100 427,000,000 98.17 1,040,866,800 98.17 243.76 100 1,527,161,000 - - - - BPM

117 . 15 # # # #

Ur usa n Wa j i b Ke a r si pa n

KANTOR P ERP US TAKAAN DAN ARS I P DAERAH

Meningkat nya penyelamat an dan

pelest ar ian dokumen/ arsip daerah90 890,000,000 222.81 214,098,400 100 593,769,500 67.09 413,520,836 67.09 69.64 100 441,157,700 10.09 44,500,000 10.09 10.09

Kant or

Perpus dan

Arsip

Meningkat nya rasio ket ersediaan

sarana dan prasarana kearsipan 81 250,000,000 99.94 71,243,700 100 107,116,050 108.83 116,580,000 108.83 108.84 100 87,027,850 21.85 19,016,000 21.85 21.85

Kant or

Perpus dan

Arsip

# # # # 8 9 . 2 4

Ur usa n Wa j i b Komuni k a si da n I nf or ma t i k a

BAGI AN P DE


inf okom100 1,154,000,000 165.67 2,019,560,000 100 231,000,000 255.17 589,452,085 255.17 255.17 100 672,255,204 14.59 88,393,320 14.59 13.15 Bagian PDE

0 - 81.12 25,420,000 - - - - - - - - - - - - Bagian PDE

0 - 56.11 132,170,000 100 57,000,000 96.30 54,889,600 96.30 96.30 100 31,520,000 19.61 6,180,000 19.61 19.61 Bagian PDE

Meningkat nya kerjasama

peyebarluasan inf ormasi100 367,970,000 115.23 424,028,000 115.23 115.23 100 665,435,000 21.05 135,609,000 21.05 20.38 Bagian PDE

DI S HUBKOM I NFO


inf okom 48.97 25,050,000 - - 100 77,362,500 - - - -

Dishubkominf

o

Meningkat nya akses inf ormasi publik 95 19,000,000 137.72 93,000,000 100 524,467,500 91.72 481,021,561 91.72 91.72 100 441,365,000 6.52 28,800,000 6.52 6.53 Dishubkominf

o

56.73 41,560,000 100 195,875,000 - - - - Dishubkominf

o

100.00 10,900,000 - - - - - Dishubkominf

o

BAGI AN HUM AS DAN P ROTOKOL


inf okom60 bln 1,108,350,379 48 bln 1,092,906,200 12 bln 105,810,000 78.00 56,019,000 649.99 52.94 12 1,045,000,000 3.00 250,000 25.00 0.02

Bag. Humas &

Prot okol

1.22.1.5.2

.16


lembaga ekonomi pedesaan


part isipasi masyarakat dalam

membangun desa

1.22.1.5.2

.18


kapasit as aparat ur pemerint ah

desa

1.26.1.5.2

.16

Program penyelamat an dan

pelest ar ian dokumen/ arsip

daerah

1.26.1.5.2

.17

Program pemeliharaan

rut in/ berkala sarana dan

prasarana kearsipan



1.22.1.5.2

.20


Part isipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Kot a



1.20.3.4.

5.2.17

Program Fasilit asi Peningkat an

SDM bidang Komunikasi dan

Inf ormasi

1.20.3.4.

5.2.18

Program kerjasama inf ormasi

dengan mass media


Komunikasi, Inf ormasi dan

Media Massa


Pelayanan Telekomunikasi dan

Inf ormat ika

1.20.3.4.

5.2.15



Media Massa

1.20.3.4.

5.2.16

Program Pengkajian dan

Penelit ian Bidang Inf ormasi

dan Komunikasi

Program Penguasaan sert a

pengembangan aplikasi dan

t eknologi inf ormasi dan

komunikasi

Program peningkat an kwalit as

pelayanan inf ormasi publik

1.20.3.10.

5.2.15



Media Massa



60 bln 376,893,619 48 bln 599,699,500 12 bln 149,428,000 9.00 89,128,000 75.00 59.65 12 209,660,000 3.00 32,060,000 25.00 15.29 Bag. Humas &

Prot okol

Meningkat nya kerjasama

peyebarluasan inf ormasi60 bln 2,511,954,993 48 bln 5,077,714,875 12 bln 1,228,485,000 9.00 920,655,000 75.00 74.94 12 1,492,870,000 3.00 62,437,000 25.00 4.18

Bag. Humas &

Prot okol

Terlaksananya pengelolaan dan

pelayanan inf ormasi dan dokument asi

di lingkup Pemerint ah Kot a Mat aram

12 bln 62,700,000 6.00 24,800,000 50.00 39.55 12 38,300,000 - - - - Bag. Humas &

Prot okol

117 . 3 7 6 5 . 4 6

Ur usa n Wa j i b P e r pust a k a a n

KANTOR P ERP US TAKAAN DAN ARS I P DAERAH

Meningkat nya minat baca

masyarakat dan t erbinanya

perpust akaan

95 925,000,000 165.95 3,773,828,150 100 768,405,000 112.41 863,776,300 112.41 112.41 100.00 672,206,000 6.71 45,080,000 55.89 6.71

Kant or

Perpus dan

Arsip

112 . 4 112 . 4

Ur usa n P i l i ha n

Ur usa n P i l i ha n P e r t a ni a n


perkant oran yang lancar, t ert ib dan

t erat ur sert a dapat

dipert anggungjawabkan

60 bln 542,079,227.50 48 bln 503,115,000 12 bln 767,569,344 98 755,936,750 98.48 98.48 100.00 1,069,668,722 14.71 157,361,720 14.71 14.71

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan


aparat ur yang memadai 60 bln 195,041,348.38 48 bln 173,719,000 12 bln 269,978,000 87 235,648,500 87.28 87.28 100.00 238,614,000 11.92 28,450,000 11.92 11.92

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

1 paket 26,800,000 0.5 pkt 16,500,000 50 61.56716 100.00 - - - - -

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

Tersedianya sist em pelaporan

capaian kinerja dan keuangan sebagai

bent uk pert anggungjawaban

pelaksanaan anggaran dalam 1 t ahun

60 bln 17,199,413.44 48 bln 31,915,000 12 bln 26,150,000 9 bln 18,022,000 75 68.92 100.00 24,600,000 6.91 1,700,000 6.91 6.91

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

Meningkat nya pendapat an pet ani

melalui pemberdayaan, peningkat an

sumberdaya pert anian dan

pert ambangan

60 bln 36,532,162 48 bln 213,220,500 60 60,000,000 12 bln 220,563,250 100.00 367.61 100.00 85,675,000 5.52 4,733,000 5.52 5.52

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

Terpenuhinya ket ersediaan pangan

masyarakat60 bln 510,000,000 48 bln 2,185,669,500 90 6,844,934,500 12 bln 6,067,656,480 100.00 88.64 100.00 5,426,322,500 0.62 33,565,300 0.62 0.62

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

Meningkat nya mut u hasil olahan

pert anian60 bln 256,000,000.00 60 bln 789,905,000 95 150,000,000 12 bln 203,343,970 100.00 135.56 100.00 144,202,500 - - - -

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

Meningkat nya kemampuan pet ani 60 bln 140,087,095.31 48 bln 138,075,000 95 115,000,000 12 bln 139,100,000 100.00 120.96 100.00 185,550,000 - - - -

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

Meningkat nya produksi

pert anian/ perkebunan60 bln 97,240,500.00 95 86,000,000 95 90,000,000 - - - - 100.00 - - - - -

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

Terkendalinya penyakit hewan dan

bahan asal hewan60 bln 149,174,827.79 48 bln 225,395,000 12 bln 753,185,000 12 bln 654,197,680 100.00 86.86 100.00 238,350,000 - - - -

Dinas

Pert anian,

Kelaut an dan

Perikanan

2.1.1.5.2.

18


penerapan t eknologi


Program peningkat an produksi


2.1.1.5.2.

21

Program pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

2.1.1.5.2.

15


Kesejaht eraan Pet ani

2.1.1.5.2.

26

Program Peningkat an Ket ahan

Pangan

(pert anian/ perkebunan)

2.1.1.5.2.

17


pemasaran hasil produksi


2.1.1.5.2.

2



2.1.1.5.2.

3


aparat ur

2.1.1.5.2.

6




keuangan

2.1.1.5.2.

1

Program Pelayanan


1.26.1.5.2

.15


Budaya Baca dan Pembinaan

Perpust akaan



1.20.3.10.

5.2.18

Program kerjasama inf ormasi

dengan mass media

1.20.3.10.

5.2.21

Program peningkat an kwalit as

pelayanan inf ormasi dan

dokument asi unt uk publik



1.20.3.10.

5.2.17

Program Fasilit asi Peningkat an

SDM bidang Komunikasi dan

Inf ormasi



Meningkat nya Jumlah ijin dit erbit kan 5 50,000,000 5 2,499,050,000 5 6,163,000,000 85.90 6,075,728,000 1,718.00 98.58 100.00 5,817,140,000 0.86 49,790,000 0.86 0.86 Dinas

Koperindag

Meningkat nya jumlah produk yang

dipasarkan50 250,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 - - - 0.00 - - - - -

Dinas

Koperindag

Meningkat nya Jumlah PKL yang

mandir i60 260,000,000 50 844,230,000 50 1,279,000,000 48.09 615,583,550 96.18 48.13 100.00 1,430,580,000 0.73 10,510,000.00 0.73 0.73

Dinas

Koperindag

6 3 0 . 9 6 3 . 0 4

Ur usa n P i l i ha n I ndust r i

Meningkat nya Jumlah wirausahawan

baru50 250,000,000 1,223 2,250,050,000 50 50,000,000 881.34 440,670,000 1,762.68 881.34 100 529,850,000.00 21.10 111,820,000 21.10 21.10

Dinas

Koperindag

342,700,000 90 403,000,000 63.59 256,254,000 70.65 63.59 100 357,960,000.00 12.28 43,970,000 12.28 12.28 Dinas

Koperindag

Meningkat nya Jumlah Srapras

klast er8 500,000,000 14 346,330,000 8 100,000,000 101.28 101,280,000 1,266.00 101.28 100 101,600,000.00 - - - -

Dinas

Koperindag

1, 0 3 3 3 4 8 . 7

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA- RATA CAP AI AN KI NERJ A DAN ANGGARAN DARI S ELURUH P ROGRAM ( P ROGRAM 1 s. d. P ROGRAM …. ) 17 2 . 2 15 5 . 1

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)

Fakt or pendorong keberhasilan kinerja:

Fakt orpenghambat pencapaiankinerja:

Tindaklanjut yang diperlukan dalam t r iwulan berikut nya:

Tindaklanjut yang diperlukandalam RKPD berikut nya:

*) coret yang t idakperlu



1.15.1.5.2

.16


indust r i kecil dan menengah

1.15.1.5.2

.24

Program peningkat an ef iisiensi

pedagangan dalam negri


kapasit as usaha

1.15.1.5.2

.19

Pembina pedagang kaki lima

dan asongan

1.15.1.5.2

.23


kemampuan t eknologi indust r i

1.15.1.5.2

.18

Program penat aan st rukt ur

indust r i





2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Di dalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah

satu tahapan awal yang harus dilakukan. Pemahaman akan permasalahan yang

terjadi di dalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangatlah vital

karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasikan isu

strategis yang akan menjadi titik tolak perencanaan pembangunan. Isu strategis

ini kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan

menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah

untuk mengidentifikasikan berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan

ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang

berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam

memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam mengidentifikasi permasalahan daerah yang dihadapi oleh Kota

Mataram dilakukan berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek yang digunakan

untuk mengukur Keberhasilan kinerja pembangunan daerah, yaitu (a) aspek

geografis dan demografi; (b) aspek Kesejahteraan rakyat; (c) aspek pelayanan,

dan (d) aspek daya saing.

a) Aspek Geografis dan Demografis, permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Jumlah penduduk mencapai 450.226 jiwa dan laju pertumbuhan

penduduk mencapai 1,56% per tahun menggambarkan tingginya tingkat

kepadatan penduduk Kota Mataram yang mencapai angka rata-rata

6.846 jiwa/km2 pada 2013.

2. Masih tingginya permukiman padat dan kumuh di Kota Mataram.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 647/IV/2015

tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota

Mataram Periode 2015-2020, data luas kawasan kumuh di Kota

Mataram adalah seluas 803.39 Ha dengan rincian pada masing-masing

kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Ampenan dengan luas kumuh 257.95 Ha;

b. Kecamatan Sekarbela dengan luas kumuh 132.05 Ha;



c. Kecamatan Mataram dengan luas kumuh 106.65 Ha;

d. Kecamatan Selaparang dengan luas kumuh 100.40 Ha; dan

e. Kecamatan Cakranegara dengan luas kumuh 73.07 Ha.

3. Masih terdapat titik genangan air serta ancaman bencana abrasi

khususnya bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan yang sulit

dikendalikan dan diprediksi secara pasti.

b) Aspek Kesejahteraan Rakyat, permasalahan yang dihadapai adalah:

1. Masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi dan perlu mendapat

perhatian lebih lanjut di antaranya adalah tingginya angka kematian ibu

dan bayi; penyebaran penyakit menular serta status gizi bayi dan balita;

masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyakat serta

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

2. Kemajuan pembangunan Kota Mataram berdampak pada tingginya

urbanisasi karena “daya tarik” para pencari pekerjaan di Kota Mataram.

Tidak saja dari penduduk kota Mataram, tetapi penduduk dari luar Kota

Mataram. Sementara jika dilihat data penduduk menurut struktur

penduduk Kota Mataram pada kelompok usia produktif (15-64 tahun)

berjumlah 69,08%, namun kelompok ini memiliki akses yang lemah

terhadap pasar kerja dan sektor produktif. Sehingga hal ini

menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kota Mataram.

Akibatnya tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan

kerja, angka kemiskinan juga belum dapat dikurangi secara signifikan.

Angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2016 adalah 10,06%

dari jumlah penduduk.

c) Aspek Pelayanan, permasalahan yang dihadapai adalah:

1. Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan

penyelenggaraan pendidikan. Masalah ini selalu mencuat ketika masa

penerimaaan siswa baru setiap tahun ajaran baru dimulai. Hal ini

dipicu akibat adanya dikotomi istilah “sekolah favorit dan non favorit”.

Akhirnya kondisi ini cenderung dimanfaatkan untuk praktek

penerimaaan siswa baru secara tidak transparan dan untuk itu



diperlukan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya

pendidikan dasar dan menengah.

2. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

dan jaringannya serta ketersediaan tenaga SDM dengan jumlah dan

kompetensi yang memadai sehingga pelayanannya menjadi belum

optimal. Disisi lain akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

juga masih perlu ditingkatkan.

3. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat miskin. Salah

satu masalah pelayanan infrastruktur dasar (utilitas) masyarakat

perkotaan adalah air bersih.

4. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Volume sampah di Kota

Mataram secara signifikan meningkat seiring dengan meningkatnya

aktivitas rumah tangga di wilayah pemukiman baru, serta kawasan

perdagangan dan jasa yang tumbuh secara merata di wilayah kota. Hal

ini disebabkan kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta

perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan

sampah berbasis partisipasi masyarakat.

5. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung untuk ketertiban dan

keselamatan berlalu lintas serta masalah kemacetan di beberapa titik

dan waktu-waktu tertentu.

d) Aspek Daya Saing

1. Tingkat ketergantungan daerah masih sangat tinggi. APBD kecil dan

sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), sementara

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih rendah.

2. Pelayanan perijinan yang belum didasarkan pada standar pelayanan

minimum yang dipersyaratkan khususnya dalam memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat, disamping itu, belum adanya

pedoman untuk insentif dalam berinvestasi serta masih lemahnya data

dan informasi peluang investasi.

bab evaluasi pelaksanaan rkpd tahun...

Documents