bab-5 rencana program pengembangan sistem … · compactor besar 5.1.4. pengolahan kegiatan...

Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta (Sinkronisasi, 2015) V- 1

BAB-5 RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENGELOLAAN SAMPAH 5.1. RENCANA PROGRAM TEKNIS – TEKNOLOGIS

5.1.1. Pemilahan/ Pewadahan

Pemilahan sampah pada masing – masing periode perencanaan terbagi menjadi

3 (tiga) jenis sampah untuk fase I dan 5 (lima) jenis sampah untuk fase II

hinggan fase IV, yaitu: sampah organik, sampah anorganik,sampah yang

mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah daur ulang dan residu.

Pewadahan dibedakan berdasarkan warna wadah sesuai jenis sampah.

Pemilahan dan pewadahan sampah tiap periode perencanaan lihat Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1. Pemilahan dan Pewadahan Sampah tiap Periode Perencanaan


Tabel 5.1. Pemilahan dan Pewadahan Sampah tiap Periode Perencanaan (lanjutan)

5.1.2. Pengumpulan Pengumpulan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan

sampah yang dihasilkan oleh sumber dan membawanya ke suatu titik

penampungan yang ditentukan bersama oleh pengelola dan masyarakat. Pada

saat pengumpulan, sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur

kembali. Pengumpulan untuk tiap periode perencanaan lihat Tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2. Pengumpulan Sampah tiap Periode Perencanaan


5.1.3. Pengangkutan Pemindahan dan pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi

yang di mulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan

sampai ke TPA pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari

tempat pemindahan/ penampungan sementara (TPS, TPS 3R, SPA) atau tempat

penampungan komunal sampai ketempat TPA. Jadwal perencanaan, pengadaan

dan pendanaan alat angkut sampah tercantum pada Lampiran 5.1.

Pengangkutan pada masing – masing periode perencanaan lihat pada Tabel 5.3. berikut :

Tabel 5.3.Pengangkutan Sampah tiap Periode Perencanaan

Fase Periode Perencanaan Pengangkutan

Fase 1 2012 – 2017

a. Arm Roll Kecil

b. Arm Roll Besar

c. Compactor Kecil

d. Compactor Besar

e. Typer Kecil

f. Typer Besar

Fase 2 2017 - 2022

a. Arm Roll Kecil

b. Arm Roll Besar

c. Compactor Kecil

d. Compactor Besar

e. Typer Kecil

f. Typer Besar

Fase 3 2022 – 2027 a. Compactor Kecil

b. Compactor Besar

Fase 4 2027 - 2032 a. Compactor Kecil

b. Compactor Besar

5.1.4. Pengolahan Kegiatan pengurangan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah (reduksi

sampah di sumber sampah). Kegiatan reduksi sampah ini direncanakan dengan

besaran mulai dari 7% sampai dengan mencapai 30% dari total volume timbulan


sampah di akhir tahun perencanaan.Kegiatan pengurangan sampah ini

diasumsikan sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh sumber sampah, yaitu

masyarakat, maupun oleh pihak ketiga serta Pemerintah Provinsi dan Kota

Administratif.

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa pengolahan sampah

mulai dari penggunaan tong komposter individual, maupun pengolahan sampah

lainnya yang dilakukan secara pribadi dari masing-masing rumah tangga.

Sementara untuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta dapat

berupa pengolahan sampah di unit pengolahan sampah skala kawasan yang

dibangun pada suatu kawasan, baik perumahan, apartemen, pertokoan,

perkantoran, industri dan sebagainya, yang dibangun serta dikelola oleh pihak

ketiga.

TPS 3R Unit TPS 3R ini merupakan tempat pengolahan sampah yang berasal dari sumber

sampah, disamping juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan kegiatan

pengolahan sampah kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reduksi sampah di sumber

merupakan kegiatan pengolahan sampah yang antara lain dapat dilakukan di unit

pengolahan sampah TPS 3R serta unit pengolahan sampah Skala Kawasan.

Skala Pengolahan:

Pengolahan sampah dapat dilakukan dalam 4 (empat) kategori, yaitu skala

individu, skala kawasan/lingkungan, skala TPS 3R, serta skala kota. Jadwal

perencanaan dan pendanaan pengembangan TPS 3R tercantum pada Lampiran 5.1.

§ Di Fase 1 (Tahun 2012 – 2017) ini mulai dilakukan rencana pembangunan

pengolahan sampah skala kawasan berupa pembangunan TPS 3R di

Pesanggrahan dan Pantai Indah Kapuk.

§ Di Fase 2 (Tahun 2017 – 2022) ini telah terbangun TPS 3R di Pesanggrahan

dan Pantai Indah Kapuk, kemudian direncanakan lagi TPS 3R di Tanah

Abang dan Pulo Gebang.


§ Di Fase 3 (Tahun 2022 – 2027) ini telah terbangun TPS 3R di Tanah Abang

dan Pulo Gebang, kemudian direncanakan lagi TPS 3R di Kebon Jeruk.

§ Pada Fase 4 (Tahun 2027 – 2032) ini semua TPS3R telah terbangun.

Pada setiap tahapan perencanaan fase – fase ini langkah awal dilakukan

persiapan sosialisasi awal untuk menyiapkan masyarakat melalui pendampingan

agar dapat berperan aktif dengan menjaring minat masyarakat melalui tokoh

masyarakatnya. Pendampingan dan pembinaan masyarakat dilakukan karena

merupakan langkah yang cukup penting bagi keberlanjutan program pengelolaan

sampah terpadu 3R berbasis masyarakat atau saat ini lebih dikenal dengan istilah

bank sampah. Melalui tahap ini diharapkan akan dihasilkan fasilitator

pemberdayaan, Lembaga Pengelola sampah, pemilihan metode/teknologi yang

akan digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R, dan

rencana kerja masyarakat.

Aspek teknis operasional meliputi kegiatan pengoperasian TPS 3R dan kebutuhan

tenaga pelaksana kegiatan operasional.

Intermediate Treatment Facility (ITF)/Fasilitas Pengolahan Sampah Antar (FPSA) Sesuai dengan arahan konsep pembangunan Master Plan yang tertuang pada

Bab 2 sebelumnya, maka diperlukan adanya pembangunan ITF di Provinsi DKI

Jakarta. Teknologi pengolahan sampah saat ini sudah berkembang menjadi

sistem pengolahan dengan berbagai macam alternatif. Jadwal perencanaan dan

pendanaan pengembangan ITF tercantum pada Lampiran 5.1. Jadwal

pembangunan ITF disesuaikan dengan proyeksi timbulan tiap tahun, terdapat

pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.Pengolahan Sampah tiap Periode Perencanaan

Fase Periode Perencanaan Pengolahan

Fase 1 2012 – 2017 a. ITF Sunter Kapasitas 1.000 ton/hari.

b. ITF Cakung Cilincing kapasitas 1.000-

2.000 ton/hari.

Fase 2 2017 - 2022 a. ITF Sunter Kapasitas 1.000 ton/hari.




2.000 ton/hari.

c. ITF Marunda Kapasitas 1.500-2.000

ton/hari.

Fase 3 2022 – 2027

a. ITF Sunter Kapasitas 1.000 ton/hari.


2.000 ton/hari.

c. ITF Marunda kapasitas 1.500-2.000

ton/hari.

d. ITF Duri Kosambi kapasitas 1.000

ton/hari.

Fase 4 2027 - 2032

a. ITF Sunter Kapasitas 1.000 ton/hari.


2.000 ton/hari.

c. ITF Marunda kapasitas 1.500-2.000

ton/hari.

d. ITF Duri Kosambi kapasitas 1.000

ton/hari.

5.1.5. Pemrosesan Akhir Tempat Pemrosesan Akhir untuk Provinsi DKI Jakarta berada pada TPST

Bantargebang, merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir

dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/

pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

TPST Bantargebang ini merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman

agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya

diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan

tersebut dapat dicapai dengan baik.

Pengoperasian dan pemeliharaan TPST Bantargebang sanitary landfill, harus

dapat menjamin fungsi :

a. Sistem pengumpulan dan pengolahan leachate


b. Penanganan gas

c. Pemeliharaan estetika sekitar lingkungan

d. Pengendalian vektor penyakit

e. Pelaksanaan keselamatan pekerja

f. Penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

g. Sesuai dengan kelayakan teknis dan pertimbangan sosial-ekonomis yang

dikaitkan dengan besaran kota dan timbulan sampah kota, maka untuk TPST

Bantargebang menggunakan teknologi Sanitary Landfill. h. Dibutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa setiap

kegiatan yang ada di TPST Bantargebang dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan. Data pemantauan di atas perlu dirangkum

dengan baik menjadi suatu laporan yang dengan mudah memberikan

gambaran mengenai kondisi pengoperasian dan pemeliharaan TPST

Bantargebang.

i. TPST Bantargebang sebagai Tempat Pemrosesan Akhir, maka wajib terdapat

4 (empat) aktivitas utama penanganan sampah di lokasi TPA, yaitu:

• Pemilahan sampah

• Daur-ulang sampah non-hayati (an-organik)

• Pengomposan sampah hayati (organik)

• Penimbunan/penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi

penimbunan (landfill) Pengomposan dan daur-ulang diharapkan akan merupakan kegiatan utama,

khususnya guna meminimasi sampah yang harus dibuang ke lahan urug (sistem

landfill). Kegiatan tersebut juga harus siap untuk tidak difungsikan bila ternyata

pasar untuk menerima hasil produksinya mengalami hambatan.

Berikut ini adalah kriteria perencanaan untuk TPST Bantargebang yang

diterapkan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan operasionalnya.

Berikut perencanaan pemrosesan akhir sampah tiap masing – masing periode

perencanaan, Tabel 5.5.


Tabel 5.5. Pemrosesan Akhir Sampah tiap Periode Perencanaan


Fase 1 2012 – 2017 TPA Bantar Gebang

Fase 2 2018 – 2022 TPA Bantar Gebang

Fase 3 2023 – 2027 TPA Bantar Gebang (Hanya Residu)

Fase 4 2028 – 2032 TPA Bantar Gebang (Hanya Residu)

Rencana Program Pengurangan dan Penanganan Sampah:

a. Penanganan sampah sungai, taman, dan ruang terbuka hijau.

b. Pembangunan dan pengembangan TPS 3R dan Pemilahan/Pengolahan oleh

masyarakat dan pengelola kawasan.

c. Pengembangan pengelola sampah berbasis masyarakat secara bertahap.

d. Peningkatan pengelolaan sampah skala kawasan secara mandiri-Business to Business (pertokoan, mall, dan lain – lain).

e. Pembangunan dan pengembangan pusat data dan sistem informasi serta

monitoring pengelolaan sampah yang berbasis teknologi.

5.2. RENCANA PROGRAM PENGATURAN 1) Pengaturan pemisahan regulator dan operator.

2) Penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum.

3) Melengkapi produk hukum sebagai landasan hukum penyelenggaraan

pengelolaan sampah.

4) Pemberian insentif dan disinsetif.

5) Penetapan institusi penegakan hukum beserta personil dan pembiayaannya

untuk penerapan peraturan yang telah ditetapkan.

Jadwal perencanaan dan pendanaan aspek pengaturan tercantum pada

Lampiran 5.1.

5.3. RENCANA PROGRAM KELEMBAGAAN 1) Mengevaluasi kelembagaan yang ada di lingkungan di Instansi Pemerintah

pengelola sampah meliputi bentuk institusi, struktur organisasi, SDM, Tata

Laksana Kerja dan Pola kerjasama antar daerah.

2) Perubahan tugas pokok dan fungsi dari regulator dan operator.


3) Pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) pengelolaan sampah

4) Pembentukan lembaga pengelola sampah lingkup RT/RW dan lingkup

kawasan.

5) Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk kegiatan pengelolaan

sampah

6) Penyesuaian tugas pokok dan fungsi serta koordinasi dari Dinas Kebersihan

dengan Pimpinan Wilayah (Walikota, Camat, Lurah, RT/RW).

7) Penyesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dengan pemangku

kepentingan lainnya.

8) Penyesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dengan BPLHD terkait

dengan sampah B3 rumah tangga.

9) Sertifikasi Manajemen Mutu (ISO: 9002) untuk peningkatan mutu pelayanan

pengelolaan sampah.

10) Penetapan sertifikasi dan persyaratan ijin usaha pihak ketiga dalam

pengelolaan sampah.

Jadwal perencanaan dan pendanaan pengembangan aspek kelembagaan

tercantum pada Lampiran 5.1.

5.4. RENCANA PROGRAM PENDANAAN 1) Mengevaluasi terhadap kemampuan anggaran tahunan yang di alokasikan

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

2) Merencanakan alokasi anggaran dalam penanganan pengelolaan sampah.

3) Mengupayakan sumber pembiayaan alternatif.

4) Peningkatan retribusi/iuran pengelolaan sampah

5) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib

membayar iuran

6) Bermitra dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

7) Memanfaatkan dana CSR dalam pengelolaan sampah

8) Menggali potensi dana swasta dalam program EPR

Anggaran untuk pelaksanaan action plan pengelolaan sampah di Provinsi DKI

Jakarta mencapai ±Rp 4,9 Trilyun dalam kurun waktu 16 tahun (tidak termasuk


pembiayaan pembangunan, operasional ITF serta operasional rutin yang telah

berjalan sebelumya) yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2032 yang akan dibiayai

dari beberapa sumber yaitu : APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Administratif,

Swasta, Masyarakat, dan Pinjaman Dalam / Luar Negeri. Jadwal perencanaan

dan sumber pendanaan tiap tahun perencanaan tercantum pada Lampiran 5.1.

5.5. RENCANA PROGRAM PERAN SERTA MASYARAKAT/ SWASTA/ PERGURUAN TINGGI

1) Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta/perguruan tinggi dalam

penanganan yang berbasis masyarakat.

2) Meningkatkan pemahaman pengelolaan sampah sejak dini melalui

pendidikan.

3) Meningkatkan pembinaan serta masyarakat/swasta/perguruan tinggi dalam

pengelolaan sampah.

4) Melakukan pemilahan mulai dari sumber.

5) Membayar iuran/retribusi pengelolaan sampah.

6) Meningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada tingkat RT,RW,

Kawasan dan Kelurahan.

5.6. MEMORANDUM PROGRAM Memorandum program untuk aspek teknis teknologi, aspek pengaturan, aspek

kelembagaan dan aspek peran serta masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.6

sampai Tabel 5.10 di halaman selanjutnya.

1. Aspek Teknis Teknologi


Tabel 5.6. Memorandum Program Aspek Teknis-Teknologi

Tabel 5.7. Memorandum Program Aspek Teknis Teknologi (lanjutan)


2. Aspek Pengaturan


Tabel 5.8. Memorandum Program Aspek Pengaturan

3. Aspek Kelembagaan Tabel 5.9. Memorandum Program Aspek Kelembagaan

4. A

spek Peran Serta Masyarakat/Swasta/Perguruan Tinggi


Tabel 5.10. Memorandum Program Aspek Kelembagaan

Penanggung Jawab Program Penanggung jawab program yaitu institusi yang berada di tingkat Pusat, tingkat

Provinsi, atau tingkat Kota Administratif yang ditetapkan dengan jelas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Sinergi baik secara nasional maupun lokal

sangat diperlukan untuk menunjang pencapaian sasaran program pengelolaan

persampahan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mendukung

peningkatan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa institusi dengan bidang

tugas pokok dan fungsinya secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat Dalam pengelolaan persampahan serta pelayanan publik lainnya, Pemerintah

Pusat pada prinsipnya hanya berperan dalam hal pembinaan dan fasilitator.

Pemerintah Pusat diharapkan dapat berperan dalam hal :

1. Merumuskan dan melaksanakan action plan nasional

2. Mengkoordinasikan rencana-rencana yang disusun di tingkat lebih

rendah agar terpadu dan optimal

3. Menetapkan Peraturan, Standar, Pedoman, dan Ketentuan teknis

maupun administratif lainnya untuk tercapainya standar pelayanan

minimal

4. Menyediakan bimbingan dan bantuan teknis

5. Memberikan bantuan finansial kepada Pemerintah Provinsi/Kota

Administratif untuk kegiatan-kegiatan/proyek yang bersifat strategis dan

investasi awal untuk proyek perlindungan lingkungan

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan manajerial dan teknis aparat Provinsi, maupun Kota

Administratif.

7. Menciptakan atmosfer Pengaturan yang kondusif bagi Pihak Swasta

untuk berpartisipasi dalam kerjasama pengelolaan/pelayanan


8. Melaksanakan kerjasama internasional untuk mendapatkan bantuan

teknis dan finansial

9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bidang

persampahan

10. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi periodik atas kinerja

pengelolaan persampahan secara nasional

b. Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi diharapkan dapat berperan dalam hal :

1. Merumuskan dan melaksanakan action plan tingkat Provinsi

2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada Pemerintah Kota

Adminitratif dalam peningkatan kemampuan institusi dan pembiayaan

3. Membantu koordinasi penyediaan, pembangunan, dan pengelolaan

fasilitas yang bersifat inter-regional misalnya TPS 3R ataupun ITF,

dengan wilayah pelayanan pada lintas Kota Administratif

4. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pengelolaan persampahan

di la diperlukan dapat menyarankan langkah-langkah penyelesaian atas

permasalahan yang terjadi.

c. Pemerintah Kota Administratif

Pemerintah Kota Administratif merupakan penanggung jawab pelaksanaan

pelayanan persampahan sehingga diharapkan akan berperan dalam hal :

1. Merumuskan dan melaksanakan action plan tingkat kota.

2. Melaksanakan pelayanan kebersihan di wilayahnya baik secara langsung

maupun dengan bantuan pihak ketiga.

3. Melaksanakan pembuangan akhir secara aman dan sehat

4. Menyediakan alokasi dana yang mencukupi untuk dapat melaksanakan

kegiatan pelayanan dengan baik

5. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat melalui

kerjasama dengan pihak terkait misal Departemen/ Dinas Pendidikan.

6. Menyusun dan melaksanakan rencana induk pengelolaan persampahan

di wilayahnya.

7. Mengawasi kinerja pengelolaan persampahan.

d. Masyarakat


Masyarakat sebagai penghasil sampah disamping memerlukan jasa

pelayanan persampahan juga diharapkan dapat berperan dalam hal :

1. Bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dengan melakukan

ketentuan penanganan sampah yang sudah diatur dalam Peraturan

Daerah maupun pembinaan; misalnya dalam hal penyediaan dan

penempatan wadah sampah.

2. Membayar retribusi pelayanan kepada Pemerintah Provinsi/Kota

Administratif dan iuran kepada lingkungan setempat sesuai

ketentuan/musyawarah yang ada. Retribusi terutama ditujukan pada

penghasil sumber sampah yang tidak melakukan pemilahan, baik di TPS

3R maupun pengolahan sampah skala kawasan.

3. Melaksanakan upaya minimalisasi dan daur ulang sampah di tempat

beraktivitas.

5.7. RENCANA LEGALISASI RENCANA INDUK Rencana Induk Persampahan Provinsi DKI Jakarta ini harus disahkan dengan

Peraturan Gubernur, maka Dinas Kebersihan harus membuat rancangan Peraturan

Gubernur yang akan disahkan. Pada program pengembangan aspek pengaturan,

penjadwalan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Persampahan

Provinsi DKI Jakarta di rencanakan pada Fase 1 yaitu Tahun 2016.

bab-5 rencana program pengembangan sistem … · compactor besar 5.1.4. pengolahan kegiatan...

Documents