BAB 5

PERAN, FUNGSI DAN MANFAAT PAJAK

KOMPETENSI INTI

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KOMPETENSI DASAR

Menganalisis peran, fungsi dan manfaat pajak

PETA KONSEP

Meliputi Dilakukan dengan cara

Kata Kunci:1

SubyekObyekTarif

DomisiliSumberKebangsaan

YurisidsAdilEkonomisFinansial sederhana

Pihak pemungut pajakPenanggung pajakSifat pajak

Unsur pajak

Asas Pemungutan Syarat Pemungutan

PAJAK Penjenisan pajak

Peranan Pajak Manfaat Pajak Fungsi Pajak Cara pemungutan pajak

Ditinjau dari Membiayai

Pembiayaan pembangunan

Urat nadi persekonomian negara

Landasan KebijakanPenentu

kemajuan/kemunduranMenciptakan masyarakat

adil dan makmur

Selft LiquiditingReproduktifTidak selt liquiditing &

Reproduktif Tidak produktif

Pendapatan NegaraAlokasiDistribusiRegulasi/Stabilisasi

Official AssessmentSelft AssessmentWith Holding

1. Wajib pajak 4. Tarif pajak 7. Sistem pemungutan pajak2. . Subyek pajak 5. Pajak Pertambahan Nilai 8. Fungsi pajak3. Obyek pajak 6. Pajak Bumi dan Bangunan 9. Penerimaan lain bukan pajak10. pajak terutang 11. Pendapatan tidak kena pajak 12. Official assesment

T U J U A N P E M B E L A J A R A NSetelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

1. Mendiskripsikan pengertian pajak.2. Mengidentifikasi unsur-unsur pajak.3. Mengidentifikasi jenis-jenis pajak.4. Menjelaskan sistem pemungutan pajak.5. Mendiskripsikan fungsi pajak.6. Mendiskripsikan asas pemungutan pajak7. Mendiskripsikan syarat pemungutan pajak 8. Mendiskripsikan peranan pajak dalam perekonomian9. Menjelaskan manfaat pajak dalam perekonomian10. Mengidentifikasi pungutan resmi selain pajak.11. Menghitung pajak pertambahan nilai.12. Menghitung pajak penghasilan.13. Menghitung pajak bumi dan bangunan.

PENDAHULUAN

Membayar pajak adalah merupakan kewajiban setiap wajib pajak, sebab pajak merupakan unsur

utama sebagai penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Coba anda amati gambar di

atas dari sekelompok orang yang sedang antri di depan kantor pelayanan pajak. Setelah

mengamati berilah suatu simpulan atau diskripsi menurut anda apa yang terpikir oleh anda.

Pertanyaan-pertanyaan apakah yang akan muncul dari diri anda dari hasil pengamatan gambar

tersebut ?. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri anda cobalah anda jawab menurut

anda sendiri.Jika anda ingin lebih mengetahui tentang masalah tersebut pelajarilah

pengembangan konsep berikut ini!

2

Gambar orang-orang yang sedang antri di depan kantor pelayanan pajak

PENGEMBANGAN KONSEPJika kita bicara soal pajak maka kita harus memahami terlebih dahulu tentang

kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian yang lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara atau juga kebijakan yang terkait dengan anggaran. Pajak merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal.

Ada pepatah yang mengatakan orang yang bijak adalah orang yang taat membayar pajak. Jika kita perhatikan APBN tahun anggaran 2013 maka pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dibandingkan sumber penerimaan yang lainnya.

Dalam bab ini kita akan membahas tentang pajak yang lebih rinci tentang pengertian pajak,unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, fungsi pajak, pungutan resmi lain selain pajak serta bagaimana menghitung pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

Gambar : 5.1.

A. PENGERTIAN PAJAKPajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya balas jasa secara langsung yang diterima oleh pembayar pajak.Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:1. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara.2. Pajak yang dipungut oleh negara harus dilandasi undang-undang, hal ini berarti

pemerintah harus menyiapkan undang-undang terlebih dahulu sebelum memungut pajak dari masyarakat.

3. Masyarakat yang membayar pajak tidak diberikan imbalan balas jasa secara langsung oleh negara, tetapi masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang dibangun oleh negara.

4. Membayar pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak, artinya jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat dituntut hukum karena melanggar undang-undang.

B. UNSUR PAJAKTerdapat beberapa unsur dalam perpajakan diantaranya diantaranya adalah:1. Subyek Pajak

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 disebut Wajib Pajak. Menurut pasal 2 undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang termasuk subyek pajak adalah:a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di

Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak

3

Gambar iklan dalam bentuk bill board oleh kementerian keuangan.

keterangan Gambar : Hari gini tidak membayar pajak apa kata dunia

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.Gambar: 5.2.

2. Obyek PajakYang dimaksud obyek pajak adalah mencakup segala hal yang akan digunakan sebagai perhitungan pajak yang akan dipungut. Yang dapat digunakan sebagai obyek pajak misalnya :a. Penghasilan seseorang yang menurut undang-undang dikenakan

pajak misalnya penghasilan gaji, royalty, atau penghasilan lain yang sah.b. Keuntungan yang diperoleh badan usaha.c. Tanah dan bangunan sebagai obyek pajak PBB d. Barang sebagai obyek pajak penjualan barang mewah

3. Tarif PajakTarif pajak biasanya ditentukan dengan % (prosentase) yang besarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Macam-macam tarif pajak yang kita kenal antara lain:a. Tarif tetap yaitu tarif pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak

yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu yang tidak tergantung pada jumlah obyek pajak. Misalnya bea meterai sebesar Rp.6.000,00Contoh

No Obyek Pajak Jumlah pajak1 Rp.3.000.000,00 Rp.500.000,002 Rp.4000.000,00 Rp.500.000,003 Rp.5.000.000,00 Rp.500.000,00

b. Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang dikenakan dengan % yang tetap terhadap jumlah obyek pajak tertentu. Misalnya PPNContohNo Obyek pajak % Tarif Besarnya pajak1 Rp.5.000.000,00 10% Rp.500.000,002 Rp.6.000.000,00 10% Rp.600.000,003 Rp.7.000.000,00 10% Rp.700.000,004 Rp.8.000.000,00 10% Rp.800.000,005 Rp.9.000.000,00 10% Rp.900.000,00

c. Tarif pajak progresif yaitu tarif pajak yang dikenakan dengan % yang semakin tinggi jika obyek pajaknya juga tinggi. Atau dengan istilah lain

4

Gambar orang yang sedang memegang format PBB

Keterangan gambar: Subyek pajak adalah orang atau badan usaha

semakin tinggi obyek pajak maka tarif pajak juga semakin tinggi. Misalnya Pajak penghasilan PPh

ContohTarif Pajak Penghasilan sesuai UU NO. 36 TAHUN 2008 (Pribadi)

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

1 Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%2 Di atas Rp.50.000.000,00 – Rp.250.000.000,00 15%3 Di atas Rp.250.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 25%4 Di atas Rp.500.000.000,00 30%

d. Tarif pajak regresif/degresif yaitu tarif pajak yang dikenakan semakin turun jika obyek pajaknya semakin tinggi.ContohNo Obyek pajak % Tarif Besarnya pajak1 Rp.5.000.000,00 10% Rp.500.000,002 Rp.6.000.000,00 9% Rp.540.000,003 Rp.7.000.000,00 8% Rp.560.000,004 Rp.8.000.000,00 7% Rp.560.000,005 Rp.9.000.000,00 6% Rp.540.000,00

Gambar : 5.3.

C. JENIS PAJAKBanyak sekali jenis pajak yang kita ketahui, namun jika kita golongkan berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda pajak dapat digolongkan sebagai berikut:1. Menurut Pihak Yang Memungut Pajak.

Menurut pihak mana yang berwenang memungut pajak maka pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:a. Pajak negara atau sering disebut pajak pemerintah pusat yaitu

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui kantor pelayanan pajak dibawah Direktorat Jendral pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Yang termasuk pajak negara antara lain:1). Pajak Penghasilan (PPh)2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)3). Pajak Penjualan (PPn)4). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akhir-akhir ini pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.5). BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Gambar : 5.45

Gambar gedung kantor pelayanan pajakKet gambar: Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar

b. Pajak daerah yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah misalnya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak restoran dan lainnya.

2. Menurut Yang Menanggung PajakMenurut siapa yang menaggung pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:a. Pajak langsung yaitu pajak yang langsung ditanggung sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain berdasarkan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pajak langsung misalnya Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain misalnya PPN, pajak penjualan maupun cukai dari ketiga contoh tersebut pembayaran pajak dilimpahkan kepada konsumen.

3. Menurut SifatnyaMenurut sifatnya pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:a. Pajak subyektif yaitu pajak yang melihat dari subyeknya yaitu wajib

pajak, misalnya pajak penghasilan melihat siapa yang punya penghasilan, pajak bumi dan bangunanmelihat siapa yang punya bumi dan bangunannya.

b. Pajak obyektif yaitu pajak yang melihat dari obyek pajaknya, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan (PPn) yang menjadi obyek pajak adalah pertambahan nilai suatu barang/jasa dan penjualan siapapun wajib pajaknya.

D. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAKDalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara dapat menganut beberapa sistem yang ada. Ada tiga sistem yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak yaitu:1. Official Assessment System

Yaitu merupakan sistem pemungutan pajak dimana perhitungan besarnya pajak dihitung dan ditetapkan oleh pemerintah melalui kantor pelayanan pajak sampai pembuatan surat pemberitahuan pajak terutang , sehingga wajib pajak tinggal membayar.Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif karena tinggal melakukan pembayaran, misalnya PBB wajib pajak tinggal membayar pajak kalau SPPT sudah dibagikan oleh kantor pelayanan pajak.

2. Self Assessment SystemYaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. disini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri pajak yang terutang, misalnya pajak penghasilan.

3. With Holding SystemYaitu sistem pemungutan pajak dimana untuk menghitung besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak)

6

Gambar seseorang yang sedang mengisi format pajak penghasilan

Keterangan gambar: Setiap orang menjual tanah atau bangunan wajib membayar pajak penghhasilan

Gambar : 5.5.

E. FUNGSI PAJAKPajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, untuk APBN tahun 2013 sebesar Rp.1193,0 T dari total penerimaan negara sebesar Rp.1529,7 T. Sumber penerimaan ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Oleh sebab itu agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya perlu diperhatikan sesuai dengan fungsinya antara lain:1. Sumber Pendapatan Negara (Fungsi Budgeter)

Fungsi ini menunjukan bahwa pajak sebagi sumber penerimaan negara akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk untuk membiayai pembangunan.

2. Sarana Pemerataan Pendapatan (Fungsi Distribusi)Fungsi ini terlihat bahwa pajak yang dipungut dari wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak artinya wajib pajak yang mampu akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan yang kurang mampu, bahkan kalau yang tidak mampu bebas dari membayar pajak. Kemudian hasil dari pajak akan digunakan untuk membangun sarana umum yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu hal inilah yang menunjukan fungsi distribusi.

3. Fungsi AlokasiPajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh negara, oleh sebab itu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran tersebut kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara, sehingga masing-masing Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara dapat menggunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Pengatur Kegiatan Ekonomi (Fungsi Regulasi)Pajak merupakan alat untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Fungsi regulasi ini dalam rangka menciptakan kondisi stabilitas ekonomi sehingga fungsi regulasi disebut juga fungsi stabilisasi ekonomi .Dapat diberikan beberapa contoh penerapan fungsi ini misalnya:a. Jika negara sedang mengalami inflasi untuk mengatasinya

pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan fiskal yaitu dengan menaikan pajak sehingga dapat mengurangi pengeluaran masyarakat sehingga terjadi penurunan permintaan secara agregat dengan demikian harga akan turun kembali. Sebaliknya jika negara sedang mengalami deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak sehingga kebijakan ini mengakibatkan harga turun dan permintaan agregat naik kembali.

7

Gambar masyarakat yang sedang antri membayar pajak PBB1. Keterangan Gambar : Pajak Bumi dan Bangunan merupakan contoh sistem

pemungutan pajan Official Assessment System

b. Jika masyarakat terlihat konsumtif maka pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak penjualan barang mewah, sehingga dapat mengurangi sikap hidup konsumtif.

c. Jika suatu negara sedang mengalami defisit neraca pembayarannya karena sektor ekspor yang sangat tersendat, maka pemerintah dapat mengenakan pajak ekspor 0% dengan demikian harga barang ekspor sangat murah sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri yang akhirnya dapat meningkatkan ekspor.

Gambar : 5.6.

F. ASAS PEMUNGUTAN PAJAKDalam pemungutan pajak terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu:1. Asas Domisili, yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada domisili

(tempat tinggal) wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di dalam maupun diluar negeri.

2. Asas Sumber, yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber pendapatan. misalnya, bila di Indonesia diadakan pertunjukan musik artis luar negeri, maka pemerintah memungut pajak pendapatan tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan, yaitu cara pemungutan pajak yang tidak tergantung kepada kebangsaan wajib pajak. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia menetapkan bahwa setiap orang yang tidak berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia dipungut pajak.

G. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAKAgar dalam pemungutan pajak tidak terjadi hambatan-hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, hal ini agar dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

2. Syarat KeadilanSyarat keadilan dalam pemungutan pajak artinya sebagai berikut:a). Adil dalam perundang-undangan, yaitu adil dalam pengenaan pajak secara

umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.b). Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib

pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

3. Syarat EkonomisDalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak diperbolehkan memberatkan wajib pajak.

8

Gambar bandara Suta dengan segala aktivitasnyaKeterangan gambar: Pembangunan bandara Suta dibiayai dengan dana APBN dibawah kewenangan Kementrian perhubungan sesuai dengan fungsi alokasi pajak.

4. Syarat FinansialBiaya pemungutan pajak harus efisien berarti lebih rendah dari pada hasil pemungutan pajaknya.

5. Syarat Kesederhanaan Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.Gambar : 5.7.

H. MANFAAT PAJAKPajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar di Indonesia. Tentunya sangat besar manfaatnya untuk membiayai seluruh kegiatan kenegaraan. Adapun manfaat pajak dapat diuraikan sebagai berikut:1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat

self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)

2. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)

3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi)

4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

Gambar : 5.8

I. PERANAN PAJAKPajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan (contoh: pembayaran pajak reklame, pajak banner, pajak billboard, dan lain-lain) karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Jika kita simpulkan peranan pajak adalah sebagai berikut:1. Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan mengingat bahwa

sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dalam APBN kita.2. Pajak merupakan urat nadi dari pengelolaan keuangan negara, sebab pajak

merupakan sumber penerimaan yang terbesar.

9

Gambar orang asing sedang membayar pajak di kantor pajakKeterangan gambar: Orang asing yang bekerja di Indonesia dipungut pajak sesuai azas kebangsaan dalam pemungutan pajak.

Gambar gedung milik kementrian keuangan dengan segala aktifitasnyaKeterangan gambar : Hasil pembangunan ini merupakan salah satu manfaat dari pajak.

3. Pajak sebagai landasan untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar.

4. Pajak dapat dikatakan sebagai penentu maju mundurnya pembangunan nasional negara kita sebab peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional sangat besar.

5. pajak juga menjadikan faktor yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, sebab segala kebutuhan masyarakat,sarana dan prasarana masyarakat umumnya dapat dipenuhi dari penerimaan pajak.

J. PUNGUTAN RESMI SELAIN PAJAKSelain pemerintah memungut pajak juga memungut pungutan resmi lainya selain pajak. Pungutan resmi lain juga merupakan sumber penerimaan bagi negara diantaranya:1. Retribusi.

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini biasanya didasarkan oleh peraturan daerah (Perda) dimana masyarakat mempunyai kewajiban membayarnya dengan imbalan secara langsung dari pemerintah, Misalnya retribusi kebersihan, parkir, jalan tol,jasa pelabuhan dsb. Imbalan yang diterima oleh masyarakat yang membayar retribusi kebersihan adalah dengan dilayaninya tentang pengambilan sampah oleh pemerintah daerah sehingga lingkungannya menjadi bersih.

2. IuranYaitu pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah yang mendapatkan balas jasa imbalan secara langsung yang diberikan oleh pemerintah, misalnya iuran keamanan.

3. sumbangan Wajibyaitu sumbangan yang dibayarkan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga tertentu dimana pihak yang membayar tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, misalnya sumbangan PMI, sumbangan PON dsb.

4. Bea Ekspor dan ImporYaitu pungutan yang dikenakan terhadap barang ekspor maupun impor melalui pabean di seluruh Indonesia pada saat barang tersebut diimpor atau diekspor.

5. CukaiYaitu iuran yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah terhadap barang-barang tertentu, misalnya cukai tembakau, cukai minuman beralkohol.

Gambar : 5.9

K. ISTILAH-ISTILAH DALAM PERPAJAKAN1. Wajib pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

10

Gambar pos penjagaan parkir kendaraanKeterangan gambar: parkir merupakan salah satu contoh pungutan resmi selain pajak.

2. Masa PajakAdalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.Tahun Pajakalah Adalah jangka waktu satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

4. Surat Setoran Pajak (SSP)Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lainnya.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melporkan perhitungan dan pembayaran pajakyang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Surat Tagihan Pajak (STP)Yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

L. MENGHITUNG BERBAGAI JENIS PAJAKDari berbagai jenis pajak di Indonesia yang akan dipelajari yang akan dibahas hanya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 1. Pajak Pertambahan Nilai

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap pertambahan nilai suatu barang yang telah melalui proses produksi.

a. Obyek Pajak Pertambahan NilaiYang termasuk obyek pajak pertambahan nilai antara lain:(1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean

yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.(2) Impor barang kena pajak(3) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean

yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak(4) Pemanfaatan barang tidak berwujud kena pajak dari

luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.(5) Ekspor barang-barang kena pajak oleh pengusaha kena

pajak.

Gambar : 5.10.

b. Tarif Pajak Pertambahan NilaiBesarnya PPN adalah sebesar 10% dan besarnya PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Tarif barang ekspor adalah 0%. Tarif

11

Gambar suasana bongkar muat di pelabuhan laut Tanjung Perak Surabaya

Keterangan gambar: Ekspor barang-barang dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai obyek pajak

PPnBM berdasarkan peraturan pemerintah ditetapkan10% dan setinggi-tingginya 75%. Tarif PPnBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75%.

c. Contoh menghitung Pajak Pertambahan NilaiSeorang pengusaha Bapak Tri Wahono mengimpor barang kena pajak dengan nilai impor Rp.25.000.000,00. Barang impor tersebut dikenakan pajak atas penjualan barang mewah dengan tarif 20 %. Barang tersebut diolah menjadi barang lain dan dijual dengan harga Rp.75.000.000,00 kepada pihak lain dengan tarif atas 10% PPN dan 30% atas PPnBM. Hitunglah pajak yang harus dibayar Pengusaha Tri Wahono!Jawab:Dasar pengenaan pajak Rp25.000.000,00PPN = 10% x Rp.25.000.000,00 Rp.2.500.000,00PPnBM = 20% x Rp.25.000.000,00 Rp.5.000.000,00Pajak atas barang olahan yang telah terjualDasar pengenaan pajak Rp.75.000.000,00PPN = 10% x Rp75.000.000,00 Rp.7.500.000,00PPnBM = 30% x Rp.75.000.000,00 Rp.22.500.000,00

2. Pajak PenghasilanYaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun.

a. Subyek Pajak PenghasilanSubyek pajak penghasilan yaitu orang pribadi dan warisan yang belum dibagi serta badan usaha yang berbentuk Firma, CV, PT, koperasi baik milik swasta maupun BUMN.

b. Obyek Pajak PenghasilanSesuai dengan pasal 4 UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang detentukan sebagai obyek pajak penghasilan adalah penghasilan-penghasilan sebagi berikut:(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;c. laba usaha;d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, perse kutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

12

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;n. premi asuransi;o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dans. surplus Bank Indonesia.

Gambar : 5.11.

13

Gambar karyawan perusahaan sedang mengisi format pajak

Keterangan gambar: Laba usaha termasuk obyek pajak penghasilan

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. penghasilan berupa hadiah undian;c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha

c. Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)Penghasilan tidak kena pajak adalah sejumlah penghasilan yang dibebaskan darin pungutan pajak. Menurut UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan PTKP nya adalah sebagai berikut:

No Keterangan PTKP Keterangan1 Wajib Pajak Rp.15.840.000,00 WP ybs2 WP Kawin Rp.1.320.000,00 Istri3 Anak (mak 3) Rp.1.320.000,00 Per anak

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut UU No. 36/2008 Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/KMK.011/2012 yang mulai diberlakukan mulai bulan januari 2013

No Keterangan PTKP1 Wajib Pajak Rp.24.300.000,00 Tidak kawin2 WP Kawin Rp.2.025.000,00 Istri tidak bekerja3 Anak/orang Rp.2.025.000,00 Maksimal 3 anak

d. Tarif Pajak Penghasilan1). Tarif pajak penghasilan menurut UU No 36 tahun 2008 untuk pribadi adalah sebagi berikut:

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak1 Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%2 Di atas Rp.50.000.000,00 – Rp.250.000.000,00 15%3 Di atas Rp.250.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 25%4 Di atas Rp.500.000.000,00 30%

2). Tarif pajak badan.o Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah

sebesar 28% (dua puluh delapan persen).o Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua

puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.o Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat

14

memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

Gambar : 5.12.

e. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan1. Pak Didin bekerja di sebuah perusahaan ternama dengan pengha silan

bersih Rp.300.000.000,00 pertahun Ia memiliki istri dan 2 orang anak. Hitunglah besarnya pajak terutang Pak Didin berda sarkan tarif pajak UU no 36 tahun 2008 dan KTKP Menurut Kepu tusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 62/KMK.011/2012JAWAB;Penghasilan bersih Rp.300.000.000,00(PTKP)- Wajib pajak Rp.24.300.000,00- Kawin Rp.2.025.000,00- Anak (2 orang) Rp.4.050.000,00 +Jumlah PTKP Rp.30.375.000,00Pendapatan Kena Pajak (PKP) Rp.269.625.000,00Pajak Terutang5% x Rp.50.000.000,00 = Rp.2.500.000,0015% x Rp.200.000.000,00 = Rp.30.000.000,0025% x Rp.19.625.000,00 = Rp4.906.250,00 +Pajak terutang = Rp.37.406.250,00

2. Pak Didin bekerja di sebuah perusahaan ternama dengan penghasilan bersih Rp.300.000.000,00 pertahun. Ia memiliki istri yang bekerja dengan penghasilan Rp250.000.000,00 setahun dan 2 orang anak. Hitunglah besarnya pajak terutang Pad Didin jika penghasilan istri digabung !JAWAB:Penghasilan suami Rp.300.000.000,00Penghasilan istri Rp.250.000.000,00 +Total penghasilan Rp.550.000.000,00PTKP:- Wajib pajak Rp.24.300.000,00- Kawin Rp.2.025.000,00- Anak (2 orang) Rp.4.050.000,00- Pendapatan istri digabung Rp.24.300.000,00

Total PTKP Rp.54.675.000,00 (-)Pendapatan Kena Pajak Rp.495.325.000,00

Pajak Terutang:5% x Rp.50.000.000,00 = Rp.2.500.000,00

15

Gamar bangunan pabrikKeterangan gambar: Perusahaan merupakan salah satu subyek pajak penghasilan badan usaha

15% x Rp.200.000.000,00 = Rp.30.000.000,0025% x Rp.245.325.000,00 = Rp.61.331.250,00 +Pajak Terutang = Rp.93.831.250,00

3. PT A mempunyai laba usaha sebesar Rp.30.000.000.000,00 dalam tahun buku 2012, Perusahaan tersebut telah menjual sahamnya di BEI sebanyak 50%. Hitunglah besarnya pajak PTA tahun buku 2012 !Jawab:Tarif pajak badan usaha tarif tunggal sebesar 28%.Mulai tahun 2010 ditetapkan menjadi 25%Jika perusahaan telah menjual saham di PT Bursa Indonesia minimal 40% maka diberikan pengurangan 5%.Dengan demikian besarnya pajak terutang PT A adalah:(25% - 5%) = 20% x Rp.30.000.000.000,00 = Rp.6.000.000.000,00

3. Pajak Bumi dan BangunanDengan diberlakukan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah per 1 Januari 2010. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau (P2) menjadi pajak daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) masih tetap menjadi pajak pusat. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. a. Nilai Jual Obyek Pajak

Yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti. Karena PBB sektor pedesaan dan perkotaan sudah menjadi pajak daerah maka kewenangan dalam menentukan besarnya NJOP ada pada pemerintah daerah.

b. Tarif Pajak PBBPada waktu Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi pajak pemerintah pusat maka tarif pajaknya ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak. Setelah PBB setor pedesaan dan perkotaan (P2) menjadi pajak daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam menentukan tarif PBB sehingga tarif PBB antara daerah yang satu dengan daerah lainya akan terjadi perbedaan tarif.

c. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.Yaitu NJOP yang terbebas dari pajak sehingga dipergunakan untuk mengurangi nilai jual obyek pajak sebelum dihitung pajaknya . Nilai Jual Obyek Pajak yang selama ini berkisar antara Rp.8.000.000,00 sampai dengan Rp.12.000.000,00. Dengan adanya perubahan PBB dari Pajak pusat menjadi pajak daerah maka tidak tertutup kemungkinan masing-masing daerah akan menentukan NJOP-TKP masing-masing. Jika wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak maka yang diberikan pengurangan NJOP-TKP hanya satu obyek pajak yang nilainya tertinggi.

16

d. Contoh Perhitungan PBBPada prinsipnya perhitungan PBB sama seperti masih menjadi pajak pemerintah pusat. Jika terjadi perbedaan hanya sebatas pada nilai NJOP-TKP dan tarif pajak yang ditetukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dalam contoh di sini kita akan gunakan contoh perhitungan PBB yang lama, sehingga dalam praktiknya nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Gambar : 5.13.

Contoh:Bapak Sucahyo mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas tanah 400 m2 dan luas bangunan 150 m2 . NJOP tanah Rp.800.000,00 per m2 dan bangunan Rp.250.000,00 per m2 . Jika NJOP-TKP ditetapkan sebesar Rp.12.000.000,00 maka hitunglah besarnya PBB terutang Bapak Sucahyo !Jawab:NJOP tanah = 400 x Rp.800.000,00 = Rp.320.000.000,00NJOP bangunan = 150 x Rp.250.000,00 = Rp. 37.500.000,00 NJOP sebagi dasar perhitungan pajak = Rp.357.500.000,00Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJOP-TKP) = Rp. 12.000.000,00 (-)

= Rp.345.500.000,00Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) = 20% x Rp.345.500.000,00 = Rp.69.100.000,00PBB terutang = 0,5% x Rp.69.100.000,00 = Rp.345.500,00

Keterangan:1. Dalam perhitungan PBB karena untuk sektor pedesaan dan sektor

perkotaan sudah menjadi pajak daerah maka ketentuan tarif pajak maupun NJOP-TKP harus menyesuaiakan dengan peraturan daerah masing-masing

2. Cara perhitungan masih sama dengan ketentuan dalam perhitungan PBB yang terdahulu.

17

Gambar format Pajak Bumi dan Bangunan

Keterangan gambar: Menentukan nilai jual obyek pajak dslsm PBB dilakukan oleh pemerintah.

EKONOMIKA

BTN masuk 10 BUN pembayar pajak terbesar

Selasa, 25 Maret 2014 20:27 WIB | 2576 ViewsJakarta (ANTARA News) - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) mendapat penghargaan sebagai 10 BUMN pembayar pajak terbesar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV dengan setoran pajak tahun 2013 sebesar Rp1,16 triliun.

Pemberian penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPP Wajib Pajak Besar IV, Suwarno kepada Dirut BTN Maryono yang juga disaksikan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Sigit Prihadi Pramudito di Kantor Pusat BTN Jakarta, Selasa.

Dirut Bank BTN Maryono mengatakan penghargaan yang diberikan merupakan kebanggaan bagi perusahaan sebagai korporasi pembayar pajak yang baik dan benar.

"Ini tentu merupakan bukti bahwa BTN dalam operasionalnya telah menjalankan tata kelola perusahaan (GCG) karena dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata Maryono.

Berdasarkan data per 31 Desember 2013, Bank BTN menyetor pajak sebesar Rp1,16 triliun, meningkat dibanding tahun 2012 sebesar Rp1,01 triliun, sementara tahun 2011 total pajak yang disetor sebesar Rp955

miliar.Maryono menambahkan sumber pembayaran pajak Bank BTN tahun 2013 terbesar diperoleh dari pungutan PPh Final dengan jumlah pungutan sebesar Rp567 miliar.

Sumber berikutnya adalah pungutan PPh Badan sebesar Rp398 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp139 miliar, sedangkan sisanya dari pungutan PPh lainnya.

Sementara itu, Kepala KPP Wajib Pajak Besar IV Suwarno mengatakan BTN merupakan Wajib Pajak tahun 2013 yang masuk dalam 10 pembayar pajak terbesar.

"BTN berada di urutan kedelapan, dan diharapkan di tahun depan setoran pajaknya meningkat seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan," ujar Suwarno.

Menurut dia, KPP WP Besar Wilayah IV mendapat target pemungutan setoran pajak sebesar Rp50,4 triliun, namun realisasinya mencapai Rp52,8 triliun.

"Pencapaian KPP WP Besar Wilayah IV melampaui target sebesar 102,19 persen. Tentu pencapaian tersebut terealisasi berkat perusahaan seperti BTN yang performa keuangannya terus meningkat," ujarnya.(*)

18

M. RANKUMAN1. Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada

negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya balas jasa secara langsung yang diterima oleh pembayar pajak.

2. Unsur pajak terdiri dari subyek pajak, obyek pajak dan tarif pajak.3. Jenis pajak bisa dibedakan menurut pihak yang memungut, yang menanggung

pajak dan menurut sifatnya.4. Sistem pemungutan pajak terdapat 3 sistem yaitu official assessment sistem,

self assessment sistem dan with holding sistem5. Fungsi pajak terdapat 4 yaitu fungsi anggaran/budgeter, distribusi, alokasi dan

fungsi regulasi atau stabilisasi.6. Asas pemungutan pajak ada 3 yaitu asas domisili, asas sumber dan asas

kebangsaan.7. Syarat pemungutan pajak terdiri dari syarat yuridis, keadilan,ekonomis,

finansial, dan syarat kesederhanaan.8. Manfaat pajak adalah merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar di

Indonesia. Tentunya sangat besar manfaatnya untuk membiayai seluruh kegiatan kenegaraan.

9. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan (contoh: pembayaran pajak reklame, pajak banner, pajak billboard, dan lain-lain) karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

10. Selain pemerintah memungut pajak juga memungut pungutan resmi lainya selain pajak. Pungutan resmi lain juga merupakan sumber penerimaan bagi negara diantaranya: retribusi, iuran, sumbangan wajib, bea ekspor dan impor serta cukai.

11. Ada beberapa istilah yang terkait dengan pajak yang harus dipahami antara lain: wajib pajak, masa pajak, nomor pokok wajib pajak, surat setoran pajak, surat pemberitahuan, dan surat tagihan pajak

12. Pengertian Pajak Pertambahan NilaiYaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap pertambahan nilai suatu barang yang telah melalui proses produksi

13. Obyek dari pajak pertambahan nilai antara lain: penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak dan ekspor barang kena pajak

14. Tarif Pajak Pertambahan NilaiBesarnya PPN adalah sebesar 10% dan besarnya PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

15. Tarif barang ekspor adalah 0%. Tarif PPnBM berdasarkan peraturan pemerintah ditetapkan10% dan setinggi-tingginya 75%. Tarif PPnBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75%.

16. Pengertian Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun.

17. Subyek Pajak Penghasilan yaitu orang pribadi dan warisan yang belum dibagi serta badan usaha yang berbentuk Firma, CV, PT, koperasi baik milik swasta maupun BUMN.

19

18. Obyek Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 4 UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

19. Tarif Pajak Penghasilan menurut UU No 36 tahun 2008 untuk pribadi adalah sebagi berikut:

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak1 Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%2 Di atas Rp.50.000.000,00 – Rp.250.000.000,00 15%3 Di atas Rp.250.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 25%4 Di atas Rp.500.000.000,00 30%

20. Tarif pajak badan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

21. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

22. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

23. Pajak Bumi dan Bangunan dengan diberlakukan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah per 1 Januari 2010. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau (P2) menjadi pajak daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

24. Sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) masih tetap menjadi pajak pusat.

25. Tarif Pajak PBB setelah PBB setor pedesaan dan perkotaan (P2) menjadi pajak daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam menentukan tarif PBB sehingga tarif PBB antara daerah yang satu dengan daerah lainya akan terjadi perbedaan tarif.

26. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak yaitu NJOP yang terbebas dari pajak sehingga dipergunakan untuk mengurangi nilai jual obyek pajak sebelum dihitung pajaknya. NJOP –TKP ini ada perbedaan antara daerah yang satu dan daerah lainnya.

N. PENGAYAANJika kita perhatikan dari undang-undang yang mengatur perpajakan ke undang-undang perpajakan yang lain terdapat perubahan pendapatan tidak kena pajak.Perkembangan tersebut terkait dengan perkembangan tingkat perekonomian serta adanya faktor inflasi. Jika kita lihat besarnya pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang terdapat dalam UU No 17 tahun 2000 besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

No Keterangan PTKP Keterangan1 Wajib Pajak Rp.2.880.000,00 WP ybs2 WP Kawin Rp.1.440.000,00 Istri3 Anak (mak 3) RP.1.440.000,00 Per anak

Kemudian beberapa waktu kemudian terjadilah perubahan PTKP sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 564/KMK/03/200420

No Keterangan PTKP1 Wajib Pajak Rp.12.000.000,00 Tidak kawin2 WP Kawin Rp.17.160.000,00 Istri3 Anak (mak 3) Rp.1.320.000,00 Per anak

Pada tahun 2008 terjadilah perubahan UU perpajakan yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 sebagai pengganti UU No. 17 tahun 2000. Dengan perubahan UU tersebut terjadilah perubahan PTKP sebagai berikut:Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut UU No. 36/2008

No Keterangan PTKP1 Wajib Pajak Rp.15.840.000,00 Tidak kawin2 WP Kawin Rp.17.160.000,00 Rp.15.840.000 + Rp.1.320.0003 Anak Rp.1.320.000,00 Maksimal 3 orang

Pada tahun 2012 keluarlah Keputusan Mentreri Keuangan Republik Indonesia No. 162/KMK.011/2012 untuk merubah PTKP sebagai berikut:

No Keterangan PTKP1 Wajib Pajak Rp.24.300.000,00 Tidak kawin2 WP Kawin Rp.2.025.000,00 Istri tidak bekerja3 Anak/orang Rp.2.025.000,00 Maksimal 3 anak

Demikianlah perkembangan PTKP

1. Uraian.Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Apakah perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya ?

2. Apakah perbedaan official assessment system dan self assessment system dalam

pemungutan pajak ?

3. Apakah manfaat pajak bagi pembangunan ekonomi ?

4. Apakah perbedaan asa domisili dan asas sumber dalam pemungutan pajak ?

5. Apakah yang dimaksud dengan pajak sebagai sumber pendapatan negara ?

Apa hubungannya dengan APBN ?

6. Dapatkan perpajakan dijadikan sarana pemerataan pendapatan masyarakat ? Jelaskan !

7. Apakah perbedaan pajak pusat dan pajak daerah ? Berikan pula contohnya !

8. Sebutkan beberapa peranan pajak dalam pembangunan ekonomi ?

9. Apakah perbedaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ?

10. Pak Ritonga bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan sebesar Rp.9.000.000,00

sebulan, ia mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dengan 3 orang anak. Hitunglah

besarnya pajak terutang bapak Ritonga dengan menggunakan UU No 36 tahun 2008 dan

PTKP sesuai UU tersebut

REFLEKSI DIRI :

Setelah anda mempelajari tentang peranan, fungsi, dan manfaat pajak

21

Diharapkan dapat terbentuk karakter:

1. Religius, dengan mempelajari tentang peranan, fungsi, dan manfaat pajak diharapkan terbentuk rasa bersukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Jujur, dengan mempelajari tentang peranan, fungsi, dan manfaat pajak diharapkan dapat terbentuk sikap jujur, sehingga dapat menghimbau dan mengingatkan kepada orang tua sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

3. Tanggung jawab, dengan mempelajari peranan, fungsi, dan manfaat pajak diharapkan dapat terbentuk sikap tanggung jawab sehingga dapat menghimbau dan mengingatkan kepada orang tua sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu

4. Responsif, dengan mempelajari peranan, fungsi, dan manfaat pajak diharapkan dapat terbentuk sikap Responsif , sehingga pada saat adanya tagihan pajak menghimbau dan mengingatkan kepada orang tuanya sebagai wajib pajak segera untuk membayar pajak.

5. Proaktif , dengan mempelajari peranan, fungsi, dan manfaat pajak diharapkan dapat terbentuk sikap Proaktif, sehingga dapat mempengaruhi orang tuan sebagai wajib pajak dan lingkungannya untuk membayar pajak sesuai dengan batas waktu pajak.

PENILAIAN DIRI.

Setelah mempelajari masalah peranan, fungsi, dan manfaat pajak lakukanlah penilaian diri

tentang sikap anda dengan memberikan tanda (V) pada pernnyataan di bawah dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam kolom secara

teliti.

b. Berilah tanda (v) sesuai dengan kondisi dan keadaan anda

sehari-hari secara jujur dengan kriteria sebagai berikut:

4 = Selalu, apabila secara terus menerus melakukan aspek yang diamati.

3 = Sering, apabila cenderung lebih banyak melakukan aspek yang diamati

2 = Kadang-kadang, , apabila cenderung lebih melakukan aspek yang diamati

1 = Tidak pernah, , apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati

c. Jika anda mendapatkan jumlah skor dari masing-masing

aspek yang diamati/dinilai maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurang

2. Sedang

3. Baik

4. Amat baik

22

Nama Peserta Didik :..........................................................

K e l a s : X (.......)

Materi Pokok : Refleksi diri tentang peranan, fungsi, dan manfaat pajak

Tanggal Penilaian : .................................

No PERNYATAAN NILAI JUMLAH

SKOR1 2 3 4

1 Saya bersyukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa oleh karena telah memahami

tentang peranan, fungsi, dan manfaat

pajak .

2 Saya akan menghimbau dan

mengingatkan orang tua untuk

membayar pajak sesuai dengan jumlah

kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

3 Saya akan menghimbau dan

mengingatkan orang tua untuk

membayar pajak tepat pada waktunya.

4 Saya akan menghimbau dan

mengingatkan orang tua untuk segera

merespon membayar pajak secepatnya.

waktunya.

5 Saya akan mempengaruhi keluarga dan

lingkungan untuk membayar pajak tepat

pada waktunya, dan sesuai dengan

23

jumlahnya.

24