bab 4. review kebijakan.docx

PT KARSA HARYAMULYA .: Hal 4 - 1

Laporan AntaraPendampingan Penyusunan SPPIP Kota Muara Bulian

Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi - 2012

Bab - 4R E V I E W K E B I J A K A N

4.1. Kajian Kebijakan Penataan Ruang4.1.1. Kajian Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Propinsi Jambia. Kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Dalam kebijakan rencana pengembangan kawasan strategis secara ekonomi pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi, memfungsikan Kota Jambi dan sekitarnya (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari) sebagai salah satu Kawasan Strategis secara ekonomi di Propinsi Jambi

b. Kebijakan Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Mengacu pada RTRW Propinsi Jambi, dalam kebijakan rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan, ditetapkan kawasan Kota Jambi dan sekitarnya (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Propinsi Jambi Bagian Timur dengan pusat pengembangan di Kota Jambi. Sementara untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Propinsi Jambi Bagian Barat adalah Kabupaten Bungo dan sekitarnya dengan pusat pengembangan di Kota Muara Bungo, bahkan untuk Kawasan Kabupaten Bungo dan sekitarnya lebih dimantapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Prioritas (PKNP) di Pulau Sumatera.

c. Kebijakan Rencana Pengembangan Sistem PerkotaanMengacu pada RTRW Propinsi Jambi, dalam rencana pengembangan sistem perkotaan di Propinsi Jambi, rencana pengembangan Kota Metropolitan Jambi mencakup Kota Jambi, Muaro Jambi dan Muara Bulian dengan pusat pengembangan di Kota Jambi



.: Hal 4 - 3PT KARSA HARYAMULYA



.: Hal 4 - 4PT KARSA HARYAMULYA




4.1.2. Kajian Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang HariKebijakan penataan ruang Kabupaten Batang Hari ditujukan untuk “mewujudkan Kabupaten Batang Hari sebagai Kabupaten berbasis industri pertanian dan pertambangan yang berwawasan lingkungan”

a. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari dirumuskan dengan _ector_a : Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan

kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten Batang Hari;

Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;

Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan _ector; dan

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Batang Hari. Kebijakan pembangunan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari adalah : Pengembangan _ector pertanian sebagai _ector potensial secara

optimal; Pengembangan _ector pertambangan sebagai _ector potensial

secara optimal dan berwawasan lingkungan; Penciptaan peluang investasi melalui kegiatan industri; Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur

wilayah pada kawasan pertanian dan pertambangan dan pertambangan, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu; dan




Penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi;

Peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan Negara.

b. Rencana Struktur Ruang1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

a) Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Batang HariMengacu pada RTRW Nasional, diketahui adat beberapa kawasan di Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan beberapa sudut kepentingan yaitu: Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Lingkungan HidupKawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Batang Hari yaitu Taman Nasional Bukit Dua Belas / TNBD yang mencakup tiga kabupaten dengan luas areal keseluruhan, berdasarkan data sementara (DIPHUT, 2004), meliputi areal 58.300 Ha. dengan rincian luas menurut kabupaten masing-masing sebagai berikut:1) Kabupaten Batang Hari ± 65% (37.000 Ha)2) Kabupaten Sarolangun ± 15% (9.000 Ha)3) Kabupaten Tebo ± 20%. (11.500 Ha)Luasan ini merupakan data sementara berhubung sebagaimana sudah dikemukakan, pada belahan kawasan di Kabupaten Batang Hari garis batas luar kawasan belum ketemu gelang.

Kawasan TNBD merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan tropis dataran rendah dan merupakan daerah tangkapan air penting bagi DAS Batanghari. Kecuali tutupan hutan primer yang masih tersisa, sebagai ex areal konsesi HPH, sebagian besar tutupan merupakan hutan sekunder yang terbentuk melalui proses regenerasi alami. Ekosistem Hal penting lainnya adalah bahwa sungai-sungai di Kawasan TNBD merupakan kawasan hulu dari sejumlah sungai di Kabupaten Batang Hari.




Hutan di kawasan TNBD berupa hutan primer “yang sudah terganggu” dan hutan sekunder. Pada beberapa bagian areal kawasan, sebagai akibat dari eksploitasi yang berlebihan pada waktu-waktu yang lalu, terbentuk areal terbuka yang ditumbuhi semak belukar.

Kegiatan penebangan liar/pembalakan (illegal logging) di kawasan ini, khususnya di wilayah Kabupaten Batang Hari, disinyalir berlangsung intens. Kegiatan ilegal ini melibatkan sejumlah masyarakat desa dan juga Orang Rimba (KKI WARSI, 2004). Kemudahan akses melalui jalur logging / sungai (sampai jauh ke dalam kawasan), dan ada areal yang masih terbuka sepanjang garis batas luar yang belum ketemu gelang, merupakan faktor-faktor yang mendukung maraknya penebangan liar di bagian kawasan ini.

Kawasan TNBD menyimpan kekayaan fauna dan flora cuku tinggi. Kekayaan fauna antara lain dari jenis mamalia, primata, aves, reptilia, amphibia, insecta dan ikan yang membentuk kehidupan satwa liar di kawasan tersebut. Beberapa di antaranya, termasuk dalam red data book IUCN sebagai satwa yang terancam punah. Jenis-jenis satwa yang menghuni kawasan ini antara lain, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Kucing Hutan (Felis bengalensis), Beruang Madu (Helarctos malayanus), Rusa Sambar (Cervus unicolor), Babi Hutan (Sus spp.), Tapir (Tapirus indicus), Kijang (Muntiacus muntjak), Landak Sumatera (Hystrix brachyura), Tupai Tanah (Lariscus spp.), Musang (Paradoxurus hermaphroditus) Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Beruk (Macaca nemestrina), Biawak (Varanus salvator). Untuk jenis aves , antara lain, Balam (Streptopelia sp.), Murai Batu (Pycnonotus sp.), ayam hutan (Gallus gallus), Kuau (Argusianus argus) dan Enggang Gading (Rhinoplax vigil).Kawasan ini meskipun pernah mengalami gangguan dan tekanan ternyata masih menyisakan kekayaan berupa keanekaragaman




flora yang bernilai tinggi, termasuk jenis tanaman yang tergolong langka dan dilindungi (menurut penggolongan pada Mogea et al, 2001) seperti Nenga Gajah, Nepentes ampullaria, Aquilaria malaccensis, Scorodocarpus borneensis, Calamus ciliaris, Dyera costulata dan Styrax benzoin.

Adapun untuk vegetasi pepohonan, didominasi rumpun Dipterocarpaceae seperti Shorea, Diterocarpus dan Hopea. Jenis pepohonan lain yang juga banyak ditemukan antara lain, Sindora sp., Koopassia exelsa, Parkia sp., Archidendron sp., Pterospermum javanicum, Quercus ap., Lithocarpus sp., Canarium sp.,Alstonia scholaris, Srtocarpuselasticus, Artocarpus anisophylla, Ochanostachys amentacea serta pasak bumi (Euricoma longifolia). Jenis palem yang banyak ditemukan dari marga Calamus, Areca, Licuala, Pinanga, Orania, Oncosperma dan Nenga. Jenis Rotan (Calamus ornatus) yang merupakan salah satu kekhas flora hutan di kawasan ini bercirikan batang besar, duri jarang dengan flagela yang panjang.

Tegakan pohon membentuk kanopi hutan yang bervariasi, dari agak terbuka sampai rapat dengan ketinggian yang berkisar antara 20 m – 50 m dari lantai hutan. Pemudaan pepohonan dominan umumnya berlangsung baik/berlimpah dan, dari pengamatan sewaktu berlangsungnya eksplorasi, sebagian besar memiliki ketinggian antara 0,4 m – 2 m. Menurut pandangan tim ekspedisi, sejak diberhentikannnya kegiatan HPH pada pertengahan tahun ‘80an proses regenerasi alami vegetasi hutan di kawasan ex Cagar Biosfer berlangsung baik. Dan apabila proses regenerasi ini dapat dipertahankan, tanpa gangguan yang berarti, vegetasi hutan di kawasan ini akan dapat segera pulih menyerupai kondisi sebelumnya. Tutupan lantai hutan berupa serasah yang tidak terlalu tebal dan lembab serta banyak ditumbuhi oleh jenis tumbuhan marga Marantha sp., Donax sp.,Curculigo sp., Curcuma sp., Eletteria




sp., Boesenbergia spp., Dinochloa sp., dan jenis liana seperti Pterisanthes sp.

b) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Batang HariDari tinjauan terhadap RTRW Provinsi Jambi, ada beberapa kawasan di Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jambi yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya.Kawasan strategis Muara Bulian – Jambi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis dimana kawasan ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan penting di Provinsi Jambi yang membentuk sebuah kawasan yang perkembangan ekonominya cukup pesat.Tujuan penetapan kawasan strategis Muara Bulian – Jambi ini adalah untuk mendorong berkembangnya perkotaan Muara Bulian sebagai pusat kegiatan wilayah dan menjadi pendukung pengembangan wilayah Metropolitan Jambi.Sektor unggulan yang tedapat di kawasan strategis Muara Bulian – Jambi adalah perkebunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.Secara administratif lokasi kawasan strategis Muara Bulian – Jambi terdapat di Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.Kawasan strategis Muara Bulian – Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan mendukung pengembangan Kota Metropolitan Jambi.

c) Kawasan Strategis KabupatenBerdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka beberapa kawasan yang di tetapkan sebagai kawasan strategis dalam skala Kabupaten Batang Hari. Dari empat kriteria




kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Kabupaten Batang Hari memiliki 3 kriteria kawasan stretegis, yaitu kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup dan kawasan strategis untuk kepentingan social-budaya. Dengan dasar ketiga kriteria tersebut, maka kawasan strategis Kabupaten Batang Hari meliputi :

a.Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Lingkungan Hidup1)Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin

Secara geografis wilayah Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami terletak antara 010 40’ 44” – 20 11’ 12” Lintang Selatan dan 10 30 09’ 09” – 1030 14’ 15” Bujur Timur. Pada awalnya Tahura Sultan Thaha Syaifuddin diusulkan menjadi Tahura berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Jambi No. 522.5/3890/Kwl- 96 dengan luas ± 15.500 ha. Usulan tersebut ditingaklanjuti oleh Departemen dengan mengeluarkan SK Penunjukan melalui SK Mehut Nomor 94/Kpts-II/2001 pada tanggal 15 Maret 2001 dengan luas ± 15.830 Ha.

Secara administratif, kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami termasuk di wilayah Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Bajubang, Kecamatan Bathin XXIV dan Kecamatan Muara Tembesi. Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami dikelilingi oleh beberapa desa yaitu : Desa Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Kel. Sridadi, Tenam, Jebak, Empelu, Muara Jangga, Bulian Baru dan Desa Senami Baru. Desa Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Tenam, Jebak, Senami Baru dan Keluarahan Sridadi merupakan desa – desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami.




Keadaan topografi Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin pada umumnya bergelombang dan berbukit, jarang sekali ditemui kawasan yang datar. Dengan ketinggian mencapai 10 -100 meter dari permukaan laut. Tahura Sultan Thaha Syaifudin termasuk tipe iklim A menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, dengan curah hujan rata-rata 1992 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 14°C - 27°C.

Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Senami merupakan habitat asli jenis Pohon Bulian (Eusideroxylon Zwageri), Meranti (Shore Sp), Tambesu dll. Selain jenis vegetasi di atas juga ditemukan jenis lainnya sperti : Mahang, kayu bengkal, kayu garam, pandan-pandanan serta beberapa jenis rumput-rumputan antara lain Rumput resam (Gleichenia linearis), Rumput teki (Kytllinga monochepala) Alang-alang (Imperata cylindrical) dan rumput puar serta lainnya. Dalam Kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Senami juga terdapat beberapa jenis satwa antara lain : Babi hutan (Sus scrofa), Monyet (Macaca fascicularis), Rusa (Cervus sp), Biawak (Varanus neulosus), Ular cobra (Phyton morukusi), Burung Murai (Copsychus malabarius), Burung balam (Stretyopila sp), Burung Elang (Elanus sp), Burung Merbah (Pycnonotus bruneus) dan lain-lainya.

2) Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk IICagar alam durian luncuk penunjukkannya diputuskan berdasarkan SK Menhut Nomor 34/Kpts-II/1987 pada tanggal 7 Mei 1987 dan kemudian ditetapkan oleh SK Mehut Nomor 821/Kpts-II/1997 pada tanggal 30 Desember 1997 dengan luas 41,37 Ha. Cagar alam durian luncuk terletak di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun.




Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan II merupakan ekosistem Hutan Bulian (Eusideroxylon zwageri) yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Cagar Alam Durian Luncuk II. Kawasan ini banyak digunakan sebagai tempat penelitian bagi mahasiswa karena letaknya tidak begitu jauh dari ibukota propinsi. Posisinya sebagai Kawasan Suaka Alam yang telah dikelilingi pemukiman transmigrasi.

Cagar alam durian luncuk memiliki potensi flora dan fauna yang tinggi. Cagar alam ini merupakan habitat kayu khas Jambi yaitu kayu Bulian (Eusideroxylon zwageri) yang keberadaannya sangat terancam. Sementara itu potensi fauna tercatat antara lain : harimau sumatera (Panthera tigris sumtraensis), macan dahan (Neopelis nebulosa), rusa sambar (Cervus Unicolor), kijang (Muntiacus muncak), tupai tanah (Lariacus insignis), bajing tanah (Lariscus insignis), binturong (Arctitis binturong), kucing hutan (Felis virisgatus) owa (Hylobates moloch) buaya muara (Crocodylus porosus) kuntul cina (Egretta eulophotus), bluwok putih (Mycteria cinera), bangau tongtong (Leptoptiles javanicus), alap-alap (Aviceda leuphotes), kuau (Argusianus argus), rangkong papan (Beceros bicornis). labi-labi (Chitra indus).

3) Taman Wisata Bukit SariTaman Wisata Bukit Sari terletak di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo dengan luas 425,50 Ha. TWA Bukit Sari ditunjujk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 3091/KptsII/98 tanggal 22 Februari 1998. Selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNo. 198/Kpts-II/2000 tanggal 12 Juli 2000.Taman Wisata Bukit Sari memiliki potensi Flora berbagai jenis kayu yang bernilai tinggi seperti meranti (Shorea sp.), kempas (Kempassia malasiaensia), dan pulai (Alstonia scolaris). Sementara potensi fauna yang ada antara lain:




harimau sumatera (Panthera tigris sumatrensis), beruang madu (Helarctos malayanus), rusa sambar (Cervus Unicolor), kijang (Muntiacus muncak), Macan Dahan (Neofelis nebulosa), Tapir (Tapirus indicus), Tupai Tanah (Lariacus insignis). Siamang (Hylobates symdictylus).

b. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi1) Kawasan Muara Bulian

Merupakan kawasan yang selain berfungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan skala kabupaten, kawasan ini juga akan memiliki fungsi sebagai kawasan kota modern yang dapat menyokong aktivitas perumahan dan perdagangan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perlu disusun suatu perencanaan khusus perkotaan modern Muara Bulian. Dengan pengembangan perkotaan Muara Bulian sebagai Kota Modern, tentunya akan menjadi pemucu pertumbuhan kawasan perkotaan Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan.

Wilayah perkotaan Muara Bulian juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah untuk skala Kabupaten Batang Hari. Untuk mendukung perkembangan yang akan terjadi perlu dilakukan perencanaan infrastruktur pada kawasan-kawasan tersebut. Peningkatan status terminal Muara Bulian menjadi tipe A dan pembangunan pelabuhan di Muara Bulian merupakan salah satu indikasi untuk membuat perkotaan Muara Bulian sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Batang Hari. Selain itu perlu pula peningkatan kualitas SDM di kawasan tersebut untuk mendukung kemajuan yang dicapai.

2) Kawasan Muara TembesiPerkotaan Muara Tembesi merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan bahwa perkotaan Muara Tembesi memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Perkotaan




Muara Tembesi merupakan salah satu pusat perdagangan yang terbesar di Kabupaten Batang Hari, karena menurut sejarah pasar yang pertama kali terbentuk di daerah perkotaan Muara Tembesi ini. Ditetapkannya perkotaan Muara Tembesi Kecamatan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Batang Hari dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan perdagangan. Selain itu pengembangan kawasan strategis perkotaan Muara Tembesi ini juga didukung dengan rencana pengembangan Terminal Tipe B. Sehingga untuk mengintegrasikan perkembangan Kawasan Muara Tembesi ini perlu disusun perencanaan kota dan kawasan dalam skala yang lebih detail sehingga pembangunan pada kawasan tersebut selaras dan terarah.

c.Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial BudayaTerdapat beberapa kawasan strategis dilihat dari sisi sosial budaya di Kabupaten Batang Hari diantaranya adalah berupa peninggalan-peninggalan kerajaan hindu pada masa lampau, yaitu :1) Benda-benda peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan

Maro Sebo Ulu;2) Situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara Bulian

dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar;3) Situs purbakala Candi Sungai Puar di Kecamatan Pemayung

dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;4) Situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pemayung

dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;5) Situs purbakala Candi Melako Kecik di Kecamatan Muara

Tembesi; dan6) Situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo di Kecamatan

Muara Tembesi;7) Situs Candi Lubuk Ruso di Kecamatan Pemayung.




2. Rencana Pengembangan Prasarana LainnyaRencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di Kabupaten Batang Hari meliputi: 1) sistem jaringan pengelolaan persampahan, 2) sistem penyediaan air minum; 3) sistem pengelolaan air limbah; 4) sistem drainase; dan 5) jalur dan ruang evakuasi bencana.

a. Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah PerkotaanPrasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Batang Hari adalah persampahan dan Air limbah. Sampah adalah material padat yang tidak terpakai sebagai akibat kegiatan manusia. Material padat dapat berupa benda yang bisa terbakar maupun tidak, bisa berupa benda yang bisa terurai atau tidak sehingga volumenya dapat direduksi dengan pertolongan jasad renik yang ada disekitar benda benda tersebut, dengan kecepatan penguraian yang sangat bervariasi dari mulai hitungan hari (daun-daunan, dan sampah organik) hingga ratusan tahun (sampah plastik dan sejenisnya) atau benda-benda yang bisa terurai dan tidak bisa terurai sama sekali. Untuk menangani persampahan skala provinsi/lintas kabupaten, maka diperlukan pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah, dengan mengedepankan prinsip Zero Waste dan perlahan-lahan hingga akhir tahun perencanaan menjadi Waste to Energy. Dengan prinsip Zero Waste, maka kegiatan penanganan tidak hanya dilakukkan di TPA saja, melainkan dari semenjak dari sumbernya, baik melalui kegiatan pengkomposan maupun daur ulang. Sisa sampah yang tidak bisa dirubah menjadi kompos dan didaur ulang inilah yang kemudian disalurkan dalam TPA. Pengelolaan sampah di TPA dapat berupa pembuatan palet/briket (bahan bakar rumah tangga), produksi gas metan untuk bahan bakar dan bahan bangunan. Rencana sistem jaringan persampahan di Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:1) Penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;




2) Pengembangan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi dan Tempat Pemprosesan (TPA) Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian;

3) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Batang hari;

4) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah akan ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Bupati.Kawasan Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPA) dengan radius 3 km pada wilayah Kabupaten Batang Hari, dilarang mendirikan bangunan berupa permukiman dan atau bangunan lainnya yang bertentangan dengan fungsi TPASistem pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Batang Hari diselenggarakan untuk meminimalkan volume sampah, memanfaatkan kembali sampah, mendaur ulang, dan mengolah sampah sesuai dengan ketentuan kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

1) Pengurangan sampah a)Pembatasan timbulan sampah;b) Pendauran ulang sampah, dan/atau;c)Pemanfaatan kembali sampah.

2) Penanganan sampaha)Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan

sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;




c)Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

3) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan hasil sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

b.Sistem Jaringan Penyediaan Air MinumSistem jaringan air minum kota di Kabupaten Batang Hari direncanakan secara terintegrasi dan sistematis ditujukan untuk melayani pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pelayanan melalui pemanfaatan PDAM yang melayani Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Bathin XXIV dan Kecamatan Maro Sebo Ulu.Masyarakat di Kabupaten Batang Hari belum seluruhnya mendapatkan manfaat dari pelayanan sarana air bersih. Sarana air bersih terpusat di lingkungan ibukota kabupaten dan beberapa pusat perekonomian. Mayoritas penduduk memanfaatkan air bersih untuk bebutuhan masak, mencuci dan mandi dari sumur tradisional yang mereka miliki. Diproyeksikan hingga akhir rencana di Kabupaten Batang Hari 151.495.892 liter/hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem jaringan air bersih direncanakan secara integrasi dan sistematis ditujukan untuk melayani pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pelayanan.Rencana sistem jaringan penyediaan air minum di Kabupaten Batang Hari meliputi :1) Pembangunan sistem penyediaan air minum melalui

PDAM di Kecamatan Muara Bulian, Muara Tembesi, Bathin XXIV, dan Maro Sebo Ulu.




2) Pembangunan distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa PDAM/SPAM di kecamatan Kecamatan Pemayung, Kecamatan Maro Sebo Ilir, dan Kecamatan Bajubang

c) Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahRencana pengembangan sistem pengolahan limbah di Kabupaten Batang Hari yaitu :1) Pengelolaan limbah domestic berupa IPAL komunal

yang terdapat di Muara Bulian, Muara Tembesi, Maro Sebo Ulu, dan Bathin XXIV;

2) Pengelolaan limbah domestic berupa septic tank terdapat Kecamatan Pemayung, Maro Sebo Ilir, Bajubang, Mersam;

3) Pengelolaan limbah non-domestik terdapat di perkotaan Muara Bulian; dan

4) Pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Pemayung

d) Rencana Pengembangan Sistem DrainaseRencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Batang Hari dilakukan terutama melalui peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan. Rencana pengembangan tersebut meliputi mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;1) Pengembangan sistem drainase terpadu khususnya

bagi kawasan perkotaan PKW, PKL, dan PPK ;2) Pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran

hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan

3) Pembangunan pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran sunagi Batanghari.




e) Jalur dan Ruang Evakuasi BencanaRencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana di Kabupaten Batang Hari meliputi:1) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di

Kecamatan Pemayung mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Pemayung dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Pemayung;

2) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Muara Bulian mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Muara Bulian dan dievakuasi di sekitar kantor kecamatan Muara Bulian;

3) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Muara Tembesi mengikuti pola jaringan jalan menuju Muara Tembesi dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Muara Tembesi;

4) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Batin XXIV mengikuti pola jaringan jalan menuju Batin XXIV dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Batin XXIV;

5) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Mersam mengikuti pola jaringan jalan menuju Mersam dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Mersam;

6) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Maro Sebo Ulu mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Maro Sebo Ulu dan dievakuasi di sekitar Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu.

4.1.3. Kajian Kebijakan Rencana Pola Ruang Dalam RTRW Kabupaten Batang Haria. Rencana Kawasan Lindung

1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan perlindungan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Batang Hari berupa




kawasan resapan air yang terdapat pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Batang Hari

2. Kawasan Perlindungan SetempatKawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Adapun kawasan perlindungan di Kabupaten Batang Hari adalah:a) Kawasan sempadan sungai

diperuntukkan untuk melindungi sungai dari aktivitas manusia yang dapat dimungkinkan untuk mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Penetapan kawasan sempadan sungai dengan kriteria:1) daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar

paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;2) daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di

luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan

3) daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Penetapan kawasan sempadan ini berlaku untuk seluruh kawasan Kabupaten, terutama beberapa kecamatan yang dilalui DAS Batanghari.

b) Kawasan sempadan danau atau wadukRencana Kawasan sempadan danau atau waduk yaitu Danau Bangko di Kecamatan Pemayung dan Danau Ugo di Kecamatan Bathin XXIV berupa jarak sempadan 200 (dua ratus) meter dari titik pasang air tertinggi.




c) Kawasan Sempadan Mata AirRencana Sempadan Mata Air adalah garis sempadan kawasan mata air dengan jarak 200 m sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

3) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penataan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, setiap perkotaan harus memiliki RTH minimal 20% dari luas wilayah. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, perlindungan pencemaran dan kerusakan air, tanah, dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah, pengendali tata air serta dapat juga berfungsi sebagai sarana estetika kota. Kawasan ini ditetapkan tersebar di seluruh perkotaan atau 8 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batang Hari.

4) Kawasan Rawan Bencana AlamKawasan rawan bencana, merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti longsor, banjir, kekeringan dan sebagainya. Beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana tersebut hendaknya dijadikan kawasan lindung dan aktivitas pada kawasan tersebut dibatasi agar jatuhnya korban akibat bencana alam dapat diminimalisir. Jenis bencana yang ada di Kabupaten Batang hari berupa bencana banjir yang melanda secara berkala (beberapa tahun sekali) yang berasal dari Sungai Batanghari. Banjir yang melanda lebih disebabkan sedimentasi yang ada di sungai Batanghari. Beberapa kawasan yang sering dilanda banjir secara berkala di sebagian Kecamatan Mersam, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Pemayung, Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Maro sebo Ilir.

Pada tabel 4.1 digambarkan potensi bencana di Kabupaten Batang Hari, berikut dengan jalur titik evakuasinya. Jalur evakuasi bencana




di Kabupaten Batang Hari untuk selanjutnya perlu ditetapkan melalui studi mitigasi bencana.

Tabel 4.1.Potensi Rawan Bencana di Kabupaten Batang Hari

Kecamatan

Bencana Jalur Evakuasi Bencana

Mersam Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman terdekat (seperti sekolah, Masjid, kantor desa/kecamatan)

Muara Bulian

Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman terdekat (seperti sekolah, Masjid, kantor desa/kecamatan)

Muara Tembesi


Bathin XXIV Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman terdekat (seperti sekolah, Masjid, kantor desa/kecamatan)

Maro Sebo Ulu


Maro Sebo Ilir


b. Rencana Kawasan BudidayaKajian terhadap rencana kawasan budidaya dibatasi yang berkaitan dengan peruntukan permukiman1. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan pemukiman di Kabupaten Batang Hari meliputi:a) Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terletak di :

1) Kawasan permukiman perkotaan Muara Bulian di Kecamatan Muara Bulian;

2) Kawasan permukiman perkotaan Muara Tembesi di Kecamatan Muara Tembesi;

3) Kawasan permukiman perkotaan Sungai Rengas di Kecamatan Maro Sebo Ulu;

4) Kawasan permukiman perkotaan Muara Jangga di Kecamatan Bathin XXIV;

a. Kawasan permukiman perkotaan Kembang Paseban di Kecamatan Mersam;




b. Kawasan permukiman perkotaan Bajubang di Kecamatan Bajubang;

c. Kawasan permukiman perkotaan Terusan di Kecamatan Maro Sebo Ilir;

d. Kawasan permukiman perkotaan Jembatan di Kecamatan Pemayung;

b) Kawasan peruntukan pemukiman pedesaanKawasan peruntukan pemukiman pedesaan akan dikembangkan menyebar di Seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.Kawasan permukiman berkepadatan cukup padat diarahkan di Kecamatan Muara Bulian, Muara Tembesi, dan Bathin XXIV sedangkan kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Pemayung.

4.2. Kebijakan Pembangunan4.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006 - 2025

A. VisiMengacu dan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari (2006 – 2025), visi jangka panjang Pembangunan Kabupaten Batang Hari adalah: “BATANG HARI YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN BERAKHLAK MULIA”.

B. Misi Guna mewujudkan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, ada 3 (tiga) misi yang diemban atau dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang Hari kedepan yakni:

1. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKESINAMBUNGAN

2. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN




3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA

C. Arah Kebijakan PembangunanArah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari untuk mewujudkan ketiga misi tersebut adalah sebagai berikut :1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Yang Berkesinambungana. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan

harkat, martabat dan kualitas manusia agar mampu produktif, mandiri, dan berakhlak mulia sehingga mampu bersaing di era global dengan cara membangun kurikulum yang berbasis kompetensi.

b. Penyediaan layanan pendidikan yang mampu mengatasi kesenjangan jender, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat dengan membangun dapt pendidikan yang mampu membuka peluang yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Penyeleggaraan proses pendidikan yang mampu mengembangkan kreativitas dan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan dengan cara membangun metoda pengajaran dan pendidikan yang lebih berorientasi pada stimulasi psikomotorik

d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya subsidi pembiayaan kesehatan, perbaikan mutu SDM kesehatan, peningkatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan perilaku dan budaya hidup sehat.

e. Layanan kesehatan disediakan secara bermutu, dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui perbaikan dapt managemen layanan kesehatan.

f. Peningkatan jangkauan pelayanan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan dapt (PMKS) melalui




peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan sarana pelayanan dapt .

g. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang bermutu dan efektif serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

h. Penyeimbangan penyebaran penduduk dengan memperhatikan daya dukung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

i. Menyediakan informasi kependudukan melalui dapt administrasi yang di dukung oleh pengadaan data base kependudukan

j. Pembangunan olahraga diarahkan untuk peningkatan prestasi olahraga melalui budaya olahraga.

k. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan yang mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang didukung oleh berkembangnya ekonomi kerakyatan, melalui perbaikan dan pembangunan prasarana perhubungan.

l. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dengan cara menciptakan lapangan kerja baru dan memacu tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian yang mampu menyerap potensi bahan baku baik dari dalam maupun luar Kabupaten Batang Hari

m. Pemanfaatan sumberdaya sungai untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi perikanan

n. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengolahan air sungai untuk kebutuhan air minum.

o. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik melalui pembangunan kemitraan antara penyedia dengan pemerintah daerah.

p. Terciptanya jaringan pemasaran hasil produksi pertanian yang efisien dan dapat meningkatkan posisi tawar petani melalui pengembangan koperasi dan pusat-pusat pemasaran hasil pertanian.




q. Merangsang investasi di bidang industri hasil pertanian melalui penawaran kemudahan perizinan investasi

r. Pemanfaatan sumber daya alam secara arif guna menunjang pembangunan berkelanjutan melalui bimbingan, pengaturan, pengawasan, dan penerapan dapt secara konsisten.

s. Peningkatan basis ekonomi kerakyatan dengan cara lebih memajukan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi

t. Meningkatkan kualitas hasil perkebunan sawit dan karet rakyat dengan cara penyediaan bibit unggul bersertifikat dan sarana produksi secara dapt.

u. Meningkatkan pendapatan petani karet rakyat melalui peningkatan mutu karet rakyat.

v. Meningkatkan pendapatan petani melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pangan khususnya komoditas yang berorientasi pasar.

w. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan sumber daya pertambangan seperti minyak dan gas bumi, batu bara, emas dan mineral lainnya.

x. Meningkatkan kemudahan pemanfaatan sumberdaya pertambangan melalui penyediaan prasarana perhubungan yang memadai

y. Meningkatkan daya tarik investor di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dengan cara memberikan jaminan kepastian dapt atas hak penggunaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

z. Meningkatkan peluang memperoleh pendapatan yang lebih besar kepada masyarakat dengan cara memacu pertumbuhan dapt tersier khususnya subsektor perdagangan dan jasa perusahaan.

aa.Meningkatkan peluang petani untuk memperoleh pendapatan dari dapt pertanian dengan cara menyajikan informasi potensi lahan pertanian secara transparan.

2. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan




a.Meningkatkan kesempatan masyarakat terhadap akses sumberdaya produksi utamanya terhadap lahan pertanian melalui penerapan dapt secara konsisten.

b.Meningkatkan kesempatan kelompok masyarakat tertinggal terhadap pemanfaatan pusat pelayanan dasar melalui bimbingan dan penyuluhan.

c.Meningkatkan sebaran pusat pelayanan dasar melalui perbaikan mutu dan pengadaan pusat pelayanan yang baru.

d.Mendorong aparatur pemerintah dalam pengembangan karir dan pendidikan melalui pemberian kesempatan yang sama.

e.Pembangunan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan

f. Peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan hutan lindung masyarakat di DAS Batang Hari melalui pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan.

g.Pengembangan kemandirian, kedewasaan dan penguatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas komunikasi dapt balik baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah daerah.

h.Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi dapt yang lebih terbuka, adil dan demokratis bagi para pejabat politik dan pejabat dapt melalui transparansi informasi dan pemberian kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan penilaian.

i. Peningkatan kebebasan media massa, keleluasaan berserikat dan berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing melalui penerapan peraturan secara konsisten.

j. Peningkatan kesempatan memperoleh informasi dan melakukan komunikasi baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pengambil kebijakan melalui penyediaan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat




k.Peningkatan harmonisasi dilingkungan masyarakat melalui penanaman nilai-nilai demokratis, menghormati keberagaman, dan menjunjung tinggi supremasi dapt dan HAM.

l. Meningkatkan jaminan terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan hirarki peraturan perundang-undangan baik dapt i maupun horizontal melalui penyusunan materi peraturan perundang-undangan daerah dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, tatanan dapt , dapt istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas.

m. Peningkatan kualitas pelayanan dapt kepada masyarakat melalui penyederhanaan syarat dan prosedur dalam penertiban berbagai perizinan, melakukan deregulasi berbagai bidang, memberikan bantuan dapt bagi para pencari keadilan yang kurang mampu.

n.Pengembangan budaya taat dapt dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) dilakukan melalui sosialisasi dapt sejak usia dini, keteladanan tokoh panutan, dan penegakan dapt dan HAM secara adil.

o.Pembangunan dapt dan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan secara sistematis dan terencana yang disusun melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) berjangka lima tahunan.

p.Peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dan bersih (good Governance dan clean Government), serta aparat yang dapt ional dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dapt (social capial) melalui promosi penghargaan dan dapt secara konsekuen

q.Pembangunan Trantibmas diarahkan pada terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta tegaknya dapt, dengan cara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah.

r. Pembangunan institusi keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui pengembangan penataan dapt kemitraan antara institusi keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat.




s. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Trantibmas dicapai dengan cara membangun komunikasi efektif antara aparat keamanan dan masyarakat.

3. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak MuliaPembangunan agama diarahkan untuk mewujudkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan daerah, yang dicapai dengan:a.Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama,

melalui peningkatan mutu pendidikan baik formal, informal, maupun pendidikan non formal.

b.Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, masyarakat dan pemerintah daerah dengan cara penanaman nilai-nilai agama serta peningkatan partisipasi aktif tokoh agama.

c.Meningkatkan penyediaan dan fungsi sarana dan prasarana keagamaan secara optimal dan proporsional melalui lembaga keagamaan dan swadaya masyarakat.

d.Memantapkan kerukunan hidup intern umat seagama dan antar umat beragama dengan jalan peningkatan rasa solidaritas dapt dan antar umat beragama yang didukung oleh partisipasi aktif tokoh agama.

e.Pembangunan budaya daerah melalui pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memperhatikan nilai-nilai agama, dapt istiadat, modal dapt dan kearifan dapt

f. Peningkatan modal dapt dalam pembangunan melalui pemahaman terhadap nilai-nilai keragaman, nilai-nilai budaya dan kearifan dapt

g.Melindungi masyarakat dari budaya asing yang tidak konstruktif melalui pengembangan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, dapt istiadat.




h.Menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya sendiri melalui apresiasi nilai seni dan kesenian tradisional, serta kelompok-kelompok kesenian.

4.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Ke II (2011 – 2016)

A. VisiMengacu pada Perda Kabupaten Batang Hari No 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2016, visi jangka menengah Pembangunan Kabupaten Batang Hari adalah: BANGUN EKONOMI RAKYAT LANJUTKAN PEMBANGUNAN DENGAN IMAN DAN PEMERATAAN, MENUJU BATANG HARI BERLIAN 2016.

Uraian Visi :1.Ekonomi Rakyat; Adalah tumbuh dan berkembangnya kehidupan

perekonomian suatu daerah dengan keberpihakan kepada ekonomi rakyat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2.Iman; Sebagai sumber inspirasi serta keyakinan ajaran moral dalam menggerakkan masyarakat untuk pembangunan daerah, dan sebagai landasan perilaku yang diwujudkan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Batang Hari.

3.Pemerataan; Maksudnya adalah pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan azas pemerataan dan sekaligus mengurangi kesenjangan antar kecamatan dan antar desa diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang komprehensif dan pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan.

B. MisiDalam rangka menterjemahkan visi di atas , maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 - 2016 sebagai berikut:




1.Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.

2.Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antara ulama dan umaro.

3.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Sumber Daya Aparatur.

4.Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara proforsional, efektif, efisisien, akuntabel, dan transparan melalui penerapan Reformasi Birokrasi yang berkeadilan.

5.Meningkatkan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah satu sumber daya pembangunan, dengan prinsip berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas sebagai perwujudan cita-cita Rakyat Batang Hari lima tahun ke depan fokus pada empat bidang Agenda Utama Pembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu :1. Bidang Ekonomi Rakyat2. Bidang Pendidikan3. Bidang Kesehatan4. Bidang Infrastruktur

Keempat bidang tersebut akan dilaksanakan secara sinergis, holistik dan komprehensif serta terintegrasi dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, kesemuanya ini akan ditentukan oleh kinerja aparatur penyelenggara kepemerintahan umum, pelayanan publik, dan pembangunan.Kebijakan yang akan di laksanakan lima tahun kedepan adalah terus melanjutkan pembangunan yang terbengkalai, melanjutkan pembangunan yang belum tersentuh, memperbaiki pembangunan yang saat ini sudah sangat parah dan memperihatinkan dengan prinsip kebersamaan dan pemerataan.

C. Tujuan dan Sasaran1. Indikator Kinerja Tujuan, Target dan Sasaran




Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2005-2025, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :a)Mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita melalui program

pemberdayaan ekonomi masyarakat.b) Mewujudkan peran serta ulama, umaro’ dan tokoh

masyarakat melalui optimilisasi kelembagaan dan prasarana keagamaan.

c)Mewujudkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, profesional dan integritas aparatur.

d) Mewujudkan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui peningkatan kinerja birokrasi.

e)Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan SDA melalui peningkatan kualitas penataan ruang dan lingkungan.

2. Sasaran PembangunanTerkait dengan pencapaian Tujuan pembangunan, maka Kabupaten Batang Hari menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :a) Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan

umum.b) Tersedianya lapangan pekerjaan malalui pendekatan ekonomi

kerakyatan.c) Terciptanya peningkatan daya saing perekonomian daerah skala

regional dan nasional.d) Terciptanya iklim dan investasi yang kondusif.e) Terciptanya pengurangan jumlah penduduk miskin.f) Terwujudnya komunikasi antara ulama, umaro dan masyarakat

dalam praktek kehidupan beragama.




g) Terwujudnya peran serta lembaga keagamaan dalam pembangunan.

h) Terwujudnya peningkatan kualitas dan sarana dan prasarana keagamaan.

i) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Masyarakat.j) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur.k) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat.l) Terciptanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana

kesehatan.m) Meningkatnya peranan Perempuan dalam pembangunan.n) Menekan tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.o) Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan

yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

p) Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.

q) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik.

r) Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per UU-an ditingkat pusat dan daerah.

s) Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.t) Terwujudnya pemanfaatan SDA secara lestari untuk mendorong

peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.u) Terjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

D. Strategi dan Arah Kebijakan1. Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: a)Hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas

program kepala daerah terpilih.




b) Hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik.

c)Pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan

d) Dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program priotitas kepala daerah.

Strategi yang diterapkan adalah Triple Strategi meliputi pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan manusia.

a) Strategi 1. Pendekatan SektoralPendekatan sektoral pada intinya memperhatinkan dan memprioritaskan subsektor kunci. Sampai saat ini dan beberapa tahun kedepan, struktur ekonomi Batang Hari masih berbasis pada sumberdaya tak berbaharui (Non Renewable Resources) yang suatu saat akan habis dan sumber daya sektor pertanian yang masih dapat diperbaharui. Batang Hari harus sedini mungkin mempersiapkan “Lokomotif Ekonomi” baru yang berbasis pada sumberdaya terbaharui. (Renewable Resources) yang potensial yang agribisnis.

Revitalisasi Sektor UnggulanMenempatkan kembali dan membangun komitmen tentang arti penting sektor unggulan, dan peningkatan kerja sektor unggulan dalam pembangunan daerah. Revitalisasi ini dilakukan dengan tiga pendekatan yakni pro-groeth, pro-poor, pro job dan pro-enviroment. Revitalisasi dilakukan dengan bertumpu pada peningkatan daya saing, orientasi kerakyatan, asas desentralisasi dan berkesinambungan.

b) Strategi 2. Pendekatan SpasialStrategi berdimensi spasial di Batang Hari perlu menitikberatkan pada strategi pengembangan perkotaan,




pengembangan perdesaan dan pengembangan wilayah. Pada gilirannya, ketiga strategi ini bermuara pada strategi pengembangan kawasan berbasis klutser.

c) Strategi 3. Pendekatan ManusiaPenekanan Investasi pada manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Peningkatan mutu sumberdaya manusia Batang Hari mencakup dalam 5 aspek yakni peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas akhlak dan keimanan, peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan aparatur pemerintah serta kependudukan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan (Yang terkait dengan Permukiman dan infrastruktur perkotaan) A. Pembangunan Infrastruktur

1) Arah KebijakanArah kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur adalah :a)Peningkatan keselamatan, keamanan dan kualitas

pelayanan transportasi yang memadai dan merata guna mewujudkan sistem logistik nasional yang menjamin distribusi bahan pokok, bahan strategis dan nonstrategis untuk seluruh masyarakat.

b) Pembangunan infrastrukur transportasi yang mampu menciptakan keterhubungan antar wilayah Kecamatan dan




Desa dan menjamin kelancaran distribusi barang di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.

c)Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan terutama di daerah-daerah pedesaan.

d) Pengembangan infrastruktur jaringan listrik pedesaan.

2) Program PembangunanProgram pembangunan infrastruktur diwujudkan dalam prioritas program dan kegiatan pokok sebagai berikut :a.Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

transportasi untuk menjamin keberlanjutan dan tingkat pelayanan transportasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

b.Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional.

c.Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi (petugas, operator dan pengguna), melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.

d.Penyediaan dan penambahan fasilitas dan peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR) untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal SAR dalam operasi penanganan kecelakaan transportasi dan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

e.Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan terutama di daerah-daerah pedesaan yang mendukung pengembangan daerah sentra-sentra produksi pertanian dan ke pusat-pusat pasar.

f. Mengembangkan pembangunan jaringan listrik pedesaan.

B. Penanggulangan KemiskinanKemiskinan masih menjadi salah satu masalah bangsa yang genting dan harus segera diselesaikan disamping permasalahan strategis lainnya dalam lima tahun ke depan. Isu kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan masalah pangan (food security),




tingkat pengangguran (employment), pembangunan sosial (social development), dan peningkatan kualitas hidup melalui pencapaian target-target MDG’s. Oleh karena itu, pemerintah sudah dan masih akan terus memberikan prioritas terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan memang sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa kemiskinan memang bersifat multidimensi, multisektor dan multi periode yang membutuhkan keterlibatan dan koordinasi secara aktif dari berbagai pihak, secara konsisten dan kontinyu.

Pemerintah telah menetapkan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas terutama pembangunan dalam RPJMN 2010-1014. Sejalan dengan itu kita akan mensingkronkan dengan kondisi di daerah Kabupaten Batang Hari untuk lima tahun ke depan.

1) Arah Kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam prioritas program dan kegiatan pokok sebagai berikut :a.Peningkatan perhatian terhadap penyandang cacat, lanjut

usia dan anak terlantar.b.Peningkatan ketersediaan akses dan upaya rehabilitasi

sosial untuk kelompok PMKS (Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

c.Terlaksananya pemberdayaan sosial untuk fakir miskin dan komunitas adat terpencil melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendampingan sosial.

d.Mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat (UU No.4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).

2) Program Penanggulangan Kemiskinan




Program pembangunan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam prioritas program dan kegiatan pokok sebagai berikut :a.Meningkatkan bantuan penyandang cacat, lanjut usia dan

anak terlantar.b.Meningkatkan bantuan kepada panti-panti penyandang

cacat dan panti-panti asuhan.c.Meningkatkan pemberdayaan sosial untuk fakir miskin dan

komunitas adat terpencil.d.Melaksanakan sistem jaminan sosial masyarakat

Kabupaten Batang Hari.e.Melanjutkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) bagi penduduk miskin terutama untuk daerah tertinggal, terpencil.

f. Melaksanakan jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian bagi masyarakat miskin.

g.Melanjutkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

h.Meningkatkan bantuan pembangunan perumahan (Bedah rumah) bagi masyarakat miskin di pedesaan.

i. Meningkatkan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan seperti bantuan bibit dan mekanisasi pertanian yang di arahkan bagi masyarakat miskin.

C. Bidang KesehatanUntuk bidang kesehatan, akan mengambil kebijakan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan murah.

Sejak tahun 2006 tidak sediki permasalahan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Batang Hari yang mestinya secara ditangani dengan sebaik-baiknya agar masyarakat di Daerah ini menjadi lebih sehat sehingga meningkat kualitas




sumberdaya manusia, permasalahan dimaksud antara lain masih ditemukannya status gizi buruk, masih rendahnya angka harapan hidup, tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan dan tingginya kasus kematian bayi. Sementara itu juga dihadapkan pada persoalan ketersediaan tenaga, fasilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia kesehatan.

1) Arah KebijakanKebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Batang Hari diarahkan untuk :a)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

keluarga bagi Keluarga Miskin (Gakin). .......................... dstb) Peningkatan perilaku dan budaya pola hidup dan

lingkungan sehat.

2)Program Pembangunana)Program Upaya Kesehatan Masyarakat .................... dstb) Program Lingkungan Sehat

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini antara lain meliputi: Pengembangan lingkungan sehat. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan.

D. Pembangunan Perkotaan1. Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada periode lima tahun ke depan adalah mengembangkan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan pokok kota. Prinsip pembangunan perkotaan adalah mewujudkan :




a)Kota yang nyaman/ layak huni, yaitu kota yang dapat memenuhi kebutuhan warganya akan kenyamanan hidup, fisik, sosial budaya dan lingkungan.

b) Kota yang berkelanjutan, yaitu kota yang dapat mengantisipasi perubahan iklim dan bencana alam serta memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang.

c)Kota yang berkeadilan, yaitu kota yang menyediakan ruang hidup dan usaha bagi seluruh golongan masyarakat.

d) Kota sebagai pendorong pertumbuhan yang mampu berkompetensi dalam perkembangan ekonomi global dengan memanfaatkan potensi sosial budaya dan kreatifitas lokal serta mampu menciptakan hirarki pasar bagi kota menengah, kecil dan perdesaan.

2. Program Pembangunan Kawasan PerkotaanAdapun program pembangunan kawasan perkotaan tersebut diwujudkan dalam prioritas program dan kegiatan pokok sebagai berikut :a)Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan

meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan di Kabupaten Batang Hari.

b) Menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan dilakukan melalui upaya: (1)Menyiapkan kebijakan dalam pengendalian

pertumbuhan penduduk di perkotaan, (2)Mengembangkan kegiatan industri kreatif dan kegiatan

industri agro dan Ibukota Kecamatan, Kota Kabupaten dan Kecamatan,

(3)Menyiapkan kebijakan daerah pada sektor perumahan yang berpihak kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan, dan

(4)Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di perkotaan.




c)Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan dilakukan melalui upaya : (1)Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah kota

dalam pengendalian masalah sosial dan penyakit menular,

(2)Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perkotaan, (3)Meningkatkan kerukunan sosial masyarakat perkotaan, (4)Menurunkan tingkat penggunaan narkoba dan penderita

HIV/AIDS, dan (5)Meningkatkan keamanan kawasan perkotaan.

d) Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di perkotaan dilakukan melalui upaya: (1)Meningkatkan peran lembaga masyarakat sebagai

wadah interaksi dan partisipasi masyarakat perkotaan dalam proses pembangunan, dan

(2)Memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal (bangunan warisan lokal dan sejarah, kegiatan, dan produk logal).

e)Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan dilakukan melalui upaya : (1)Mengembangkan potensi ekonomi lokal perkotaan

melalui ekonomi informal dan pengelolaan pasar tradisional,

(2)Menciptakan iklim usaha kondusif di Ibukota Kecamatan, (3)Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi

perkotaan dan kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait prioritas bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.

f) Menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan dilakukan melalui upaya: (1)Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan

Perkotaan sesuai dengan tipologi Ibukota Kecamatan dan

(2)Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan, termasuk sarana dan prasarana




permukiman, sarana dan prasarana taman rekreasi hiburan, olahraga, sistem jaringan transportasi perkotaan, jalan, listrik, telekomunikasi dan sarana air bersih,

(3)Melaksanakan evaluasi terhadap inovasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pelayanan publik,

(4)Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik.

g) Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan dilakukan melalui upaya: (1)Meningkatkan pengendalian pelaksanaan rencana tata

ruang dalam pembangunan perkotaan (2)Mengembangkan keterpaduan dan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan perkotaan, dan (3)Menyiapkan mekanisme bank lahan untuk lahan

terbangun perkotaan yang berpihak kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan.

E. Perumahan dan Pemukiman1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman adalah sebagai berikut :a)Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai

dengan standar pelayanan minimal (SPM).b) Peningkatan perumahan dan pemukiman yang layak

huni agar terjangkau bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah.

c)Peningkatan kawasan yang dpat dilindungi dari bahaya banjir, lahar/sedimen.

d) Peningkatan pelayanan perizinan bagi pengembang perumahan.

2. Program Pembangunan




Program pembangunan perumahan dan pemukiman diwujudkan dalam prioritas program dan kegiatan pokok sebagai berikut :a)Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana

pembangunan perumahan dan pemukiman.b) Meningkatkan perumahan dan pemukiman yang layak

huni agar terjangkau bagi masyarakat masyarakat miskin yang belum memiliki rumah.

c)Meningkatkan kawasan perumahan yang daat dilindungi dari bahaya banjir terutama perumahan dan pemukiman yang berada di aliran sungai batanghari.

d) Meningkatkan pelayanan perizinan bagi pengembang perumahan.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya), melalui program lain :1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan2) Program Pengembangan Perumahan.3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.4) Program Pembangunan Saluran Drainase.5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

bab 4. review kebijakan.docx

Documents