bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

82
BAB 4 Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam KEBIJAKAN FISKAL PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM * A. Latar Belakang: Kondisi Ekonomi Geografis Kota Madinah 1. Populasi Jumlah populasi Madinah, baik muslim non muslim, pada masa awal pemerintahan Islam tidak dapat diketahui secara pasti. Namun demikian, perkiraan jumlah populasi ini dapat diperkirakan dengan merujuk pada catatan-catatan sejarah tentang jumlah kaum muslimin yang ikut dalam peperangan di masa itu. Tabel 1. Jumlah Pasukan Kaum Muslimin pada Berbagai Peperangan di Masa Pemerintahan Rasulullah saw NAMA PERANG WAKTU JUMLAH PASUKAN PERKIRAAN JUMLAH KAUM MUSLIMIN Badar 2 H 313 - Uhud 3 H 1.000 10.000 Khandaq 5 H 2.000 - Banu Quraidzah 5 H 3.000 15.000 Fathu Makkah 8 H 10.000 50.000 Hunayn 8 H 12.000 60.000 Tabuk 9 H 30.000 200.000 Dalam kasus perang Badar, jumlah kaum muslimin yang ikut berperang tidak dapat dijadikan sebagai sebuah standar dalam memperkirakan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di kota Madinah mengingat banyaknya jumlah sahabat yang tidak ikut berperang. Pada saat itu, * Bab ini merupakan saduran dari tulisan Kadim as-Sadr, Fiscal Policies in Early Islam, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed.), Essays on Iqtishad: Islamic Approach to Economic Problem, (Silver Spring: Nur Corporation, 1989), h. 115-167. 70

Upload: muhammad-fathan-ali-husaini

Post on 09-Aug-2015

70 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

BAB 4

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

KEBIJAKAN FISKALPADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM*

A. Latar Belakang: Kondisi Ekonomi Geografis Kota Madinah

1. Populasi

Jumlah populasi Madinah, baik muslim non muslim, pada masa

awal pemerintahan Islam tidak dapat diketahui secara pasti. Namun

demikian, perkiraan jumlah populasi ini dapat diperkirakan dengan

merujuk pada catatan-catatan sejarah tentang jumlah kaum

muslimin yang ikut dalam peperangan di masa itu.

Tabel 1. Jumlah Pasukan Kaum Muslimin pada Berbagai Peperangan di Masa Pemerintahan Rasulullah saw

NAMA PERANG WAKTUJUMLAH PASUKA

N

PERKIRAAN JUMLAH

KAUM MUSLIMINBadar 2 H 313 -Uhud 3 H 1.000 10.000Khandaq 5 H 2.000 -Banu Quraidzah 5 H 3.000 15.000Fathu Makkah 8 H 10.000 50.000Hunayn 8 H 12.000 60.000Tabuk 9 H 30.000 200.000

Dalam kasus perang Badar, jumlah kaum muslimin yang ikut

berperang tidak dapat dijadikan sebagai sebuah standar dalam

memperkirakan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di

kota Madinah mengingat banyaknya jumlah sahabat yang tidak ikut

berperang. Pada saat itu, Rasulullah saw menginstruksikan

beberapa orang sahabat untuk tidak ikut berperang.

Indikator pertama yang cukup tepat untuk memperkirakan

jumlah kaum muslimin di Madinah pada masa awal pemerintahan

Islam adalah jumlah pasukan muslim yang ikut berperang dalam

Perang Uhud. Hal ini mengingat bahwa perang tersebut merupakan

peringatan bagi kaum muslimin terhadap ancaman serangan kaum * Bab ini merupakan saduran dari tulisan Kadim as-Sadr, Fiscal Policies in Early

Islam, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed.), Essays on Iqtishad: Islamic Approach to Economic Problem, (Silver Spring: Nur Corporation, 1989), h. 115-167.

70

Page 2: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

kafir Quraisy ke kota Madinah sebagai balas dendam mereka atas

kekalahan di Perang Badar, sekaligus ingin membunuh seluruh

kaum muslimin. Sejarah juga mencatat bahwa pada peristiwa ini,

kaum munafiq dengan berbagai macam alasan tidak mau ikut

bertempur.1

Jika jumlah golongan orang-orang munafiq dan kaum muslimin

lainnya yang tidak bisa ikut berperang dapat diperkirakan serta

dijumlahkan dengan kaum muslimin yang turut serta dalam

peperangan, maka jumlah laki-laki di kota Madinah yang dapat

berperang adalah sekitar 2000 orang. Jika diasumsikan anggota dari

setiap keluarga itu berjumlah 5 orang yang mencakup istri dan

anak-anaknya, maka jumlah penduduk muslim di kota Madinah

pada tahun 3 Hijriyah adalah hampir 10.000 orang.

Indikator terbaik dalam menentukan populasi penduduk kota

Madinah mungkin dapat diambil dari jumlah pasukan muslim yang

ikut bertempur dalam Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5

Hijriah. Pada tahun itu, seluruh musuh kaum muslimin bersatu dan

sebagian besar dari mereka menyerang kota Madinah untuk

membinasakan kaum muslimin. Untuk menghambat laju musuh,

kaum muslimin kemudian menggali khandaq (parit) di sekeliling

kota Madinah dan berlindung di dalamnya. Karena bahaya yang

melingkupi seluruh kota, kemungkinan besar seluruh kaum lelaki

ikut dalam pertempuran itu. Jumlah pasukan yang terlibat dalam

perang itu sekitar 3000 orang.2 Berdasarkan asumsi tersebut,

populasi kaum muslimin di Madinah pada masa itu berjumlah

sekitar 15.000 orang. Peningkatan jumlah penduduk Madinah

sebesar 50 persen dalam kurun waktu 2 tahun sejak perang Uhud

tersebut bukanlah hal yang mustahil terjadi, sebab perpindahan

penduduk dari kota Mekkah ke kota Madinah berlangsung pada

kurun waktu tersebut.

1 Muhammad ibn Umar al-Waqidi, al-Maghazi, (Tehran: University Publication Center, 1361 H), Vol. 1, h. 159.

2 Muhammad bin Jarir at-Thabari, al-Thabary’s History, (Tehran: Legendary Publications, 1362 H), Vol. 3, h. 1071.

71

Page 3: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Dalam peristiwa Fathu Makkah (Penaklukan Mekkah),

berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah tentara kaum muslimin

sekitar 10.000 orang.3 Pada peristiwa berikutnya, yakni Perang

Hunain, sejumlah penduduk Mekkah turut berperang sehingga

jumlah pasukan muslimin mencapai 12.000 orang.4 Berdasarkan

data ini, jumlah kaum muslimin yang berada di kota Mekkah dan

Madinah dapat diperkirakan lebih dari 60.000 orang, dengan asumsi

tidak semua kaum muslimin laki-laki ikut dalam perang ini. Pada

Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriyah, sedikitnya 30.000

orang kaum muslimin ikut dalam pertempuran dan kemungkinan

sepertiganya berhasil bertahan dalam perang itu. Jumlah lelaki

meningkat menjadi lebih dari 40.000 orang dan populasi kaum

muslimin di Jazirah Arab menjadi sekitar 200.000 orang.

Estimasi tersebut merupakan perhitungan yang masih perlu

ditelaah ulang. Hal ini terjadi karena pada awal-awal tahun Hijrah,

beberapa keluarga kaum Muhajirin tetap berada di Mekkah

sehingga populasi kaum muslimin di Madinah lebih sedikit daripada

yang diperkirakan di atas. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa

setelah beberapa tahun, tepatnya pada Perang Tabuk, jumlah

pasukan kaum muslimin tercatat sebanyak 70.000 orang.5

Berdasarkan perhitungan ini, jumlah populasi kaum muslimin

ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan.

Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwa jumlah sahabat

Rasulullah saw mencapai lebih dari 100.000 orang. Dalam hal ini, ia

mendefinisikan istilah sahabat dengan laki-laki atau perempuan

yang mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, berada dalam

bimbingannya meskipun hanya dalam waktu singkat dan meninggal

dunia dalam keadaan beriman (muslim). Berdasarkan pada

perhitungan tabel 1, jumlah populasi muslimin sebelum perebutan

3 Muhammad ibn Umar al-Waqidi, op. cit., Vol. 2, h. 629.4 Abdullah bin Yusuf Ibn Hisyam, Life of Muhammad, The Prophet of Islam,

(Tehran: The Islamic Bookstore, t.t.), Vol.2, h. 292.5 Mohammad Ibrahim Ayati, History of The Prophet of Islam, (University of

Tehran Publications, 1358 H), h. 586.

72

Page 4: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

kota Mekkah sebanyak 50.000 orang, dan setelah Perang Hunain

sebanyak 60.000 orang. Dengan memperhatikan fakta bahwa

banyak suku Arab dan kerabatnya yang hidup di Hijaz setelah

perebutan kota Mekkah yang menjadi pengikut Rasulullah saw dan

fakta jauhnya jarak menyebabkan hanya kepala suku dan wakil-

wakil mereka yang menemui Rasulullah dan menerima ajarannya,6

dapat diasumsikan jumlah wanita, anak-anak dan para budak yang

masuk Islam namun belum pernah bertemu langsung dengan

Rasulullah adalah sebesar jumlah sahabat, sehingga total populasi

kaum muslimin mencapai 200.000 orang, seperti diperkirakan

dalam tabel 1.

Data yang diberikan pada tabel 1 sangat penting dalam

beberapa hal: pertama, data tersebut menunjukkan kenaikan

populasi kaum muslimin dan cepatnya proses konversi ke dalam

Islam; kedua, tabel tersebut menunjukkan keruntuhan orde jahiliyah

dan peningkatan stabilitas pemerintahan Islam. Pentingnya

kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal yang dijalankan

dengan segera oleh Rasulullah untuk menstabilkan pemerintahan

Islam menjadi lebih dapat dimengerti jika dipahami besarnya

kenaikan populasi kaum muslimin. Dengan dukungan perkiraan

pendapatan per kapita dan tingkat pendapatan bebas pajak (hadd

nisab) yang diberikan di bagian-bagian selanjutnya, data pada tabel

1 dapat dijadikan standar untuk memperkirakan pendapatan

nasional dan daya beli kaum muslimin pada masa pemerintahan

Rasulullah saw.

2. Pekerjaan dan Kesempatan Kerja

Berdasarkan faktor kelembaban dan curah hujan yang memadai,

di antara kota-kota yang berada di wilayah Hijaz, hanya Madinah

dan Thaif yang memiliki tanah pertanian yang subur. Oleh karena

itu, salah satu mata pencaharian khusus penduduk Madinah adalah

agrikultura, hortikultura dan beternak. Di bagian lain dari Hijaz yang

berhawa panas dan bercurah hujan rendah, agrikultura dan

6 Ibid., h. 642-659.

73

Page 5: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

hortikultura tidak dapat dilakukan. Namun, minimnya jumlah wadi

(mata air) yang tersebar serta terbatasnya padang rumput yang

tersedia membuat suku-suku lain di wilayah Hijaz hidup secara

nomaden.

Hasil pertanian utama di Madinah adalah kurma, anggur,

gandum, dan buah ara. Peternakan sapi, kambing, unta, domba,

dan kuda menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang paling diminati

di daerah tersebut. Berkat tindakan dan kebijakan Rasulullah,

aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industri serta kerajinan

tangan berkembang di Madinah. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi

lainnya yang berlangsung pada masa pemerintahan Rasulullah

adalah industri tenun, jahitan, konstruksi bangunan, pandai besi,

kerajinan kulit, dan pengeksplorasian sumber air.7

Di samping berbagai aktivitas ekonomi tersebut, sektor

perdagangan juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian

penduduk Madinah. Tidak seperti halnya kaum Quraisy dan

penduduk Mekkah, masyarakat Madinah merupakan bangsa Arab

yang berasal dari Yaman yang terletak di wilayah bagian selatan

Jazirah Arabia. Di Yaman, terdapat jalur perdagangan antara India di

satu sisi dan Syiria, Mesir, serta Romawi di sisi lain. Jalur ini dimulai

dari Oman melewati Hadramaut dan San’a, dan berlanjut melewati

Hijaz, atau bagian sebelah barat Jazirah Arab, dari Thaif, Mekkah,

dan Madinah ke Palmyra (di Syria), dan menuju Aylah (di Sinai)

untuk mengirim barang ke Mesir. Jalur perdagangan tersebut

berakhir di Tyre. Di sana, barang-barang dikapalkan ke Romawi.8

Setelah itu, karena keunikan kondisi geografis Hijaz yang

terbentang antara benua Asia, Eropa dan Afrika, para penduduk

Yaman memperoleh sejumlah keuntungan dalam perdagangan. Di

samping itu, dengan tanah yang subur dan kelembaban yang cukup

serta keberadaan bendungan Ma’rib, mereka juga dapat melakukan

7 Abdul Hay al-Kattani, Nizham al-Hukumah al-Nabawiyah, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.), Vol.2, h. 103.

8 Muhammad bin Syah Murtada Fayd Kashani, Al-Mahahjjatul Baida, (Tehran: Sadduq Bookstore, 1340 H), h. 11-12.

74

Page 6: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

usaha pertanian. Akan tetapi, setelah bendungan Ma’rib jebol dan

aktivitas kelautan di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandib menjadi

lebih mudah, pertanian bangsa Yaman mengalami penurunan dan

keunggulan yang mereka milikipun menjadi hilang.9

Mulai saat itu, barang-barang yang berasal dari India ke Romawi

diangkut melalui kapal dengan biaya yang lebih mahal. Dengan

alasan ini, orang-orang Yaman mulai beremigrasi menuju daerah

pusat dan wilayah utara bagian Hijaz dan kemudian menetap di

Madinah. Di kota yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Islam

di masa-masa awal ini, orang-orang Yaman tetap meneruskan serta

mengembangkan usaha mereka di bidang pertanian dan

perdagangan. Akan tetapi, perkembangan sektor perdagangan

tersebut tidak sepesat orang-orang Quraisy yang banyak

diuntungkan oleh keberadaan Ka’bah di Mekkah serta pelaksanaan

ibadah haji yang diselenggarakan setiap tahun.

Perdagangan orang-orang Quraisy sesungguhnya mulai tumbuh

pesat ketika Hasyim, kakek Rasulullah, menjadi pemimpin kaum

Quraisy. Ia membuat kesepakatan-kesepakatan perdagangan

dengan bangsa Ethiopia, Mesir, Syiria, dan Yaman. Dia juga

membuat perjanjian dengan kaum Badui untuk memberikan

jaminan keamanan dan perlindungan pada rombongan dagang

kaum Quraisy.10 Hal ini merupakan bukti bahwa setelah pengikut

Rasulullah hijrah ke Madinah, kegiatan-kegiatan perdagangan tetap

berlanjut di sana. Zaid bin Harits merupakan salah seorang yang

berdagang ke Syiria dengan menggunakan modal kepunyaan

penduduk Madinah.11 Dalam pada itu, konfrontasi Dumat al-Jandal

dimulai ketika gubernur daerah ini, seorang Kristian yang diangkat

oleh pemerintah Bizantium, menghalangi para musafir dan

pedagang dari Madinah serta menjadikannya sebagai sasaran

9 Ibid., h. 17-20.10 Mohammad Ibrahim Ayati, op. cit., h. 25.11 Ibid., h. 418.

75

Page 7: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

pemerasan. Untuk memperbaiki hal tersebut, Rasulullah menyerang

Dumat al-Jandal.12

Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa aktivitas ekonomi kaum

muslimin yang paling utama di kota Madinah adalah pertanian,

hortikultura dan peternakan. Selain itu, beberapa di antara mereka

juga bergerak di bidang perdagangan, perniagaan dan kerajinan.

3. Pendapatan

Akibat kejahatan kaum Quraisy dan blokade ekonomi mereka

terhadap kaum muslimin, pendapatan per kapita kaum muslimin di

Mekkah sebelum hijrah ke Madinah sangat rendah. Selama tiga

tahun, kaum muslimin hidup teralienasi di Shib Abi Thalib karena

tindakan kaum Quarisy yang melarang segala bentuk perdagangan

dan hubungan ekonomi dengan kaum muslimin.13

Pada masa awal hijrah ke Madinah, tidak ada perubahan yang

berarti terhadap kesejahteraan mereka karena kaum Quraisy tidak

mempedulikan kepergian mereka dan tidak ada yang bisa

membawa harta mereka, bahkan banyak pula yang tidak bisa

membawa anggota keluarga mereka. Ketika pertama kali sampai di

Madinah, mereka beristirahat pada malam hari di sebuah tenda

yang dibangun di sebelah masjid.14

Berkat langkah-langkah yang diambil Rasulullah saw, atas nama

kaum Muhajirin dan seluruh kaum muslimin di Madinah dan Hijaz,

secara bertahap kesejahteraan kaum muslimin mengalami

perkembangan. Hanya dalam jangka waktu yang relatif cukup

singkat, kaum Muhajirin sudah memiliki tempat tinggal, pekerjaan

serta standar kehidupan yang baik. Peningkatan kesejahteraan ini

menyebabkan pembayaran zakat menjadi wajib hukumnya bagi

kaum muslimin, karena pendapatan per kapita mereka telah

12 Ibid., h. 348.13 Abdullah bin Yusuf Ibn Hisyam, op. cit., Vol. 1, h. 220.14 Ja’far Shahidi, An Analytical History of Islam, (Tehran: University Publishing

Center, 1362 H), h. 50.

76

Page 8: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

melebihi pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga.

Seperti yang telah dikemukakan, aktivitas ekonomi yang utama

pada awal perkembangan Islam meliputi perdagangan, kerajinan

tangan, pertanian dan peternakan. Pendapatan dari dua kategori

pertama dapat dinilai dalam dinar dan dirham yang merupakan unit

moneter pada periode awal perkembangan Islam. Berdasarkan

batas minimum jumlah kekayaan yang wajib dikenakan zakat yang

dapat dinilai dengan dinar dan dirham, nisab bagi para pedagang

dan pengrajin pada masa itu dapat diketahui. Besarnya adalah 200

dirham atau 20 dinar per tahun. Gaji ‘Attab bin Asid telah ditunjuk

sebagai petugas Qadi oleh Nabi Muhammad saw adalah 360 dirham

per tahun. Riwayat yang lain mengatakan 40 ons atau 400 dirham.

Hal ini berdasarkan harga umum satu ons adalah sepuluh dirham.15

Nisab untuk para petani juga dapat ditentukan. Batas untuk

mengeluarkan zakat hasil pertanian yang berupa gandum, gerst

(sejenis gandum), kismis dan kurma adalah lima wasq atau sekitar

847 kilo pertahun. Apabila petani menanam sendiri, diasumsikan

bahwa nilai dari keempat hasil panen adalah sama. Namun jika

yang dimaksud “petani” adalah penggarap tanah atau pemilik

kebun, pendapatan dasarnya adalah setengah dari jumlah yang tadi

disebutkan.

Nisab peternak ditentukan dengan cara yang hampir sama

dengan di atas. Zakat untuk domba, sapi dan unta secara berurutan

adalan 40 domba, 30 sapi, dan 5 unta. Jika diasumsikan bahwa nilai

setiap unta adalah 10 domba dan nilai setiap ekor sapi adalah 5

domba, maka nisab bagi peternak adalah 240 domba per tahun. Jika

diasumsikan harga domba adalah 10 dirham, nisab bagi peternak

adalah sekitar 2.400 dirham. Dengan demikian, jika diasumsikan

para peternak hanya memelihara domba atau sapi atau unta, maka

nisab pendapatan tahunan peternak masing-masing adalah 400

dirham, 1.500 dirham dan 500 dirham. Jika ongkos produksi bagi

15 Mohammad Ibrahim Ayati, op. cit., h. 164.

77

Page 9: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

ketiga kegiatan tersebut di padang rumput Hijaz turut

diperhitungkan, maka nisab peternak akan sama pada setiap kasus,

dan pengeluaran zakat mereka melebihi pedagang.16

Setelah mempelajari perkiraan pendapat perkapita kaum

muslimin pada saat pemerintahan Nabi, kita bisa memberikan

contoh tentang daya beli dan standar hidup kaum muslimin. Harga

setiap domba, sapi dan unta pada awal perkembangan Islam adalah

sekitar 10, 50 dan 100 dirham. Sebuah riwayat menceritakan bahwa

Nabi menyuruh orang untuk membeli sebuah baju. Orang yang

disuruh kemudian membeli baju seharga 19 dirham. Akan tetapi,

Nabi tidak mau memakainya. Ia mengembalikannya dan membeli

baju yang lain seharga empat dirham. Juga dikisahkan bahwa Ali

membeli baju seharga empat dirham.17

Sangat tepat untuk mengganggap bahwa tingkat kenaikan

pendapatan dan standar hidup kaum muslimin adalah berkat

kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ketika pertama

kali tiba di Madinah. Ia membuat suatu perjanjian persaudaraan

untuk saling membantu antara kaum Muhajirin dan Kaum Anshar.

Perjanjian ini seperti perjanjian umumnya yang menimbulkan hak

dan kewajiban bagi kedua pihak. Kaum Anshar berkewajiban

membagi kekayaan dan hak miliknya dengan kaum Muhajirin serta

menyediakan kebutuhan hidupnya. Kedua pihak saling mewarisi

sampai setelah Perang Badar.18 Tetapi setelah turunnya ayat yang

16 Domba dapat digembala di padang rumput yang tandus dan di lokasi yang terpencar sedangkan sapi, sesuai dengan bentuk tubuh dan karakternya, hanya dapat digembala di padang rumput yang bagus dan di lokasi yang berdekatan. Oleh karena itu, mencari padang rumput yang dapat digunakan untuk menggembala sapi lebih sulit dan mahal daripada mencari padang rumput yang dapat digunakan untuk menggembala domba. Sementara itu, karena dapat diberi makanan yang lebih fleksibel, unta memiliki daya tahan hidup yang lebih besar daripada domba atau sapi di wilayah yang tidak ada bahan makanannya, dan biaya kenaikannya lebih murah daripada biaya sapi.

17 Contoh ini menggambarkan daya beli pendapatan (purchasing power of income), yang terindikasi dari harga sebuah baju yang berkisar antara 4 sampai dengan 9 dirham. Perbandingan antara hal ini dengan berbagai tingkat nisab yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya akan memberikan sebuah petunjuk tentang daya beli pendapatan (purchasing power of income) kaum muslimin pada saat itu.

18 Mohammad Ibrahim Ayati, op. cit., h. 216.

78

Page 10: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

menyatakan bahwa warisan berlaku hanya berdasarkan hubungan

darah, ketentuan tersebut dicabut.19 Hak lain bagi kedua bersaudara

itu adalah saling setia dan saling memaafkan atas kekurangan.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi untuk meningkatkan

produksi dan lapangan pekerjaan di Madinah antara lain adalah

mendorong kaum Anshar dan kaum Muhajirin untuk melaksanakan

muzara’ah dan musaqat. Pada awal hijrah, kaum Anshar yang

memiliki ladang dan kebun ingin membagikan harta dan miliknya

dengan kaum Muhajirin. Namun, Nabi malah menyuruh kaum

Muhajirin agar mengolah lahan di ladang dan kebun kaum Anshar

tanpa disertai hak kepemilikan. Inilah yang dimaksud dengan

muzara’a dan musaqat, “perjanjian pembagian hasil panen”.

Langkah yang diambil oleh Nabi ini di satu sisi memberikan

pekerjaan bagi kaum Muhajirin dan, di sisi lain, mendorong

peningkatan aktivitas produksi sehingga hasil produksi lahan kaum

Anshar pun meningkat. Lebih jauh, hal ini memperkuat kerjasama

antara kedua pihak, yaitu kaum Muhajirin dan Anshar. Suasana

yang tenang dan stabil memperkuat hak kepemilikan dan

meningkatkan pendapatan kaum muslimin. Pembagian hasil panen

kerjasama muzara’ah dan musaqat adalah 50:50. Dengan

memperhatikan jumlah tenaga kerja dari kaum Muhajirin

dibandingkan dengan luas tanah yang digarap, yang biasanya

meningkatkan kebutuhan sewa tanah, maka pembagian antara

tanah yang digarap dan angkatan kerja yang ada dibagi sama.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional, kerjasama ini

menghasilkan pemerataan yang diharapkan.

Tindakan lain yang dilakukan Nabi setelah hijrah ke Madinah

adalah membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk

membangun rumah. Tindakan Nabi ini yang disebut dengan

“persetujuan pembagian tanah” dapat meningkatkan kegiatan

19 Lihat QS. 8:76.

79

Page 11: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

pembangunan kaum muslimin dan memenuhi salah satu kebutuhan

dasar kaum Muhajirin, yaitu tempat tinggal.20

Tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Nabi untuk

meningkatkan kemampuan produksi kaum Muhajirin adalah

membagikan tanah yang ditinggalkan Bani Nadhir pada kaum

Muhajirin dan dua orang fakir dari kaum Anshar. Dalam peristiwa ini,

kelompok bangsa Yahudi ini menyusun rencana pembunuhan

terhadap Nabi. Untungnya, rencana tersebut terbongkar. Karena

tidak bisa bertahan dari kepungan tentara kaum muslimin, Bani

Nadhir memilih untuk menyerah dan pergi dari tempat tinggal

mereka. Atas usulan kaum Anshar, tanah yang mereka tinggalkan

dibagi antara kaum Muhajirin dan dua orang fakir dari kaum

Anshar.21

Salah satu sumber pendapatan yang penting bagi kaum

muslimin adalah harta rampasan yang dikumpulkan dari berbagai

peperangan. Sejak tahun 2 Hijriyah dan setelah Perang Badar ketika

ayat tentang khums (seperlima) dan ghana’im (rampasan)

diturunkan, Nabi menyisihkan seperlima harta rampasan dan

membagikan sisanya yang empat perlima kepada tentara yang

mengikuti peperangan.22 Ghanimah menjadi salah satu sumber

persenjataan yang berkelanjutan bagi kaum muslimin dan salah

satu sumber yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup,

khususnya pada tahun awal Hijriah. Ayat tentang khums turun pada

tahun 2 Hijriyah sedangkan ayat tentang zakat dan jizyah yang

keduanya merupakan sumber keuangan publik turun pada tahun 8

Hijiriah atau setelah itu.

Ketika pendapatan yang diperoleh dari khums, zakat, jizyah dan

lain-lain cukup tinggi, Nabi memerintahkan agar para pengurus

Baitul-Mal, juru dakwah dan pejabat lainnya mendapatkan gaji yang

dibayarkan dari dana ini. Di sini, kita bisa mengatakan bahwa

20 Abdul Hay al-Kattani, op. cit., Vol. 1, h. 281-282.21 Muhammad ibn Umar al-Waqidi, op. cit., Vol.1, h. 281.22 Lihat QS. 8:42

80

Page 12: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

pendapatan negara dalam jumlah besar dan juga adanya

peningkatan pendapatan per kapita dan kenaikan standar hidup

kaum muslimin segera setelah hijrah terjadi berkat kebijakan yang

dilakukan oleh Nabi.

B. Pendirian dan Pengaturan Keuangan Publik

Keuangan publik (Baitul Maal) adalah tempat pengumpulan dana

atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan

untuk pengeluaran tertentu. Pada awal perkembangan Islam,

sumber utama pendapatan negara adalah khums, zakat, kharaj dan

jizyah. Jumlah, jangka waktu serta penggunaannya telah ditentukan

oleh Alquran dan hadis Nabi. Pajak yang pertama adalah khums

yang dikeluarkan pada tahun 2 Hijriyah, sedangkan kharaj

ditetapkan pada tahun 7 Hijriyah setelah peristiwa penaklukan

tanah Khaibar. Pada tahun 8 Hijrah, pembayaran zakat, yang tidak

begitu popular dalam budaya saat itu menjadi sebuah kewajiban.

Akhirnya, pada tahun 7 atau 8 hijrah, jizyah juga ditetapkan.

Pusat pengumpulan dan pembagian dana tersebut adalah masjid

yag didirikan oleh Nabi sesaat setelah peristiwa Hijrah. Masjid

dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga tempat

untuk bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di

masjid ini pula, perintah-perintah resmi dikeluarkan.

Pada masa awal hijrah, pengumpulan dana dilakukan oleh para

sahabat yang juga bertugas menyebarkan Islam. Namun, dengan

semakin luasnya wilayah, pekerjaan tersebut dibagi-bagi dengan

yang lain dan jumlah petugas pengumpul dana bertambah. Untuk

menggaji para petugas ini, seperti ‘Atab bin Asid yang ditunjuk oleh

Nabi sebagai petugas Qadi, Nabi menggunakan dana Baitul-Mal. Di

samping itu, untuk membantu petugas tersebut, Nabi menunjuk

banyak sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka

berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian, yakni

sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah,

81

Page 13: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

sekretaris perjanjian dan perdamaian, serta sekretaris

peperangan.23

Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mencari orang fakir dan

miskin untuk diberi pakaian dan makanan. Bilal bahkan

mendapatkan perintah agar mengambil pinjaman jika tidak ada

dana di anggaran untuk keperluan tersebut.24 Ketika suku-suku di

Hijaz banyak yang telah menganut agama Islam dan mengirim

utusan untuk menemuinya, Nabi memberikan banyak hadiah dan

penghargaan kepada mereka. Untuk mengurus hal ini, Nabi juga

menunjuk Bilal.25

Informasi di atas menunjukkan bahwa Baitul Mal didirikan oleh

Nabi. Pengaturan Baitul Mal tersebut sangat fleksibel dan tidak

terlalu birokratis. Nabi sendiri melakukan pembayaran harian dari

Baitul Mal hingga tidak ada dana Baitul Mal yang tersisa sedikitpun.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, tidak ada perubahan yang

dilakukan terhadap pengaturan baitul maal. Namun, pada masa

Khalifah Umar bin Khatab, akibat berbagai ekspedisi yang dilakukan

kaum muslimin dan bertambahnya pendapatan muslimin seperti

pajak tanah taklukan, terdapat perubahan pada sistem administrasi.

Khalifah Umar bin Khatab menunjuk beberapa orang pengelola dan

pencatat dari Persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan

Baitul Mal. Perubahan ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab

atas saran Homozan, seorang tahanan Persia yang kemudian

menerima Islam dan menetap di Madinah. Dia kemudian

menjelaskan kepada Khalifah Umar bin Khatab tentang sistem

administrasi yang dilakukan oleh raja Sasanian.

Sensus kaum muslimin yang dilakukan pada akhir masa

pemerintahan Nabi tidak sempat terselesaikan karena Nabi terlanjur

wafat. Tugas tersebut diselesaikan pada masa pemerintahan

Khalifah Umar bin Khatab. Muhajirin, Anshar dan kaum muslimin

23 Abdul Hay al-Kattani, op. cit., h. 114-123 dan 220-241.24 Ibid., h. 441-442.25 Mohammad Ibrahim Ayati, op. cit., h. 609-642.

82

Page 14: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

lainnya yang menjadi pemimpin dan petugas Baitul Mal

mendapatkan pembagian yang berbeda dari Baitul Mal. Karena

perluasan taklukan dan kekuasaan Islam, Baitul Mal lokal didirikan

di berbagai distrik dan propinsi. Sejak saat itu, sistem administrasi

lebih dikembangkan dan negara Islam memiliki Baitul Mal pusat dan

lokal.

Ketika pemerintahan Islam dipimpin oleh Amirul Mukminin Ali

bin Abi Thalib, karena beberapa alasan politik dan sosial, ibukota

negara dipindahkan dari Madinah ke Kufah, pusat Baitul Mal juga

otomatis berpindah.26 Perpindahan ini ternyata menguntungkan

karena setelah penaklukan daerah Irak, Syiria, Iran dan wilayah

lainnya, letak ibukota negara dan Baitul Mal secara geografis sangat

strategis. Selain itu, komunikasi antara Kufah dengan pusat

pemerintah propinsi menjadi lebih lancar. Pada masa ini, di setiap

propinsi juga didirikan Baitul Mal.

1. Kewajiban Petugas Baitul Maal

Kewajiban petugas Baitul Mal diuraikan dalam surat keputusan

yang dikeluarkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada saat

pengangkatan Malik Al-Astar sebagai Gubernur Mesir.27 Dalam

putusannya ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pertama kali

menentukan kewajiban seorang gubernur, kemudian

mendeskripsikan berbagai macam kelompok masyarakat secara

keseluruhan. Setelah itu, ia mengeluarkan kebijakan bahwasanya

setiap Gubernur kaum muslimin harus menjalankan tugas demi

kemakmuran masyarakat. Ia menekankan perlunya gubernur

berinteraksi dengan masing-masing kelompok untuk menunjukkan

pada masyarakat perlunya menjalin hubungan antara yang satu

dengan yang lainnya. Untuk mencapai sasaran misinya, yaitu

merekatkan hubungan antar kelompok dalam masyarakat, Amirul

Mukminin Ali bin Abi Thalib memberi nasehat kepada Malik Al-Astar

26 Ahmad bin Ishaq al-Ya’qubi, Al-Ya’qubi’s History, (Tehran: Book Translation and Publishing Company, 1342 H), Vol. 2, h. 82.

27 Imam Ali, Nahj al-Balaghah, (Tehran: Fayd al-Islam, 1365 H), h. 988.

83

Page 15: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

tentang institusi yang bagaimana yang seharusnya didirikan

sehingga dirinya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

yang diharapkan.

Dalam hal ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menentukan

tugas Malik di Mesir sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus permasalahan dan kebutuhan

masyarakat;

2. Memperbaharui kota tua dan membangun yang baru;

3. Mengumpulkan kharaj; dan

4. Mempersiapkan pertahanan negara

Kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menghitung ulang

untuk Malik beraneka ragam grup, tipe-tipe, dan kelompok-

kelompok masyarakat dan mengelompokkan mereka ke dalam

tentara, juru tulis, karyawan, pedagang besar dan pedagang eceran,

pengumpul kharaj, golongan ahlu adz-dzimmah, serta orang-orang

fakir dan miskin.

Amirul Mukminin juga menerangkan tugas-tugas berikutnya yang

berkaitan dengan sektor ini dalam kerangka pelaksanaan keempat

sasaran dan tanggung jawab tersebut. Ia memerintahkan kepada

Malik Al-Astar agar pembangunan sektor umum ini diorganisasikan

pada masing-masing distrik. Ia menerangkan pada Malik secara rinci

tentang berbagai macam kelas ekonomi dalam masyarakat, dan

menekankan untuk menjamin bagian setiap orang dari dana Baitul

Mal.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerintahkan gubernur

untuk benar-benar mendistribusikan pendapatan kepada kelompok-

kelompok yang telah disebutkan, karena Allah swt dan utusan-Nya

telah menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing kelompok

masyarakat. Pada permulaan kekhalifahannya, Ali bin Abi Thalib

mengumumkan sendiri bahwa masing-masing orang akan

menerima dana Baitul Mal secara proporsional. Uang yang mereka

terima berasal dari kelebihan pendapatan Baitul Mal dan tidak

meliputi gaji karyawan dan pegawai.

84

Page 16: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Untuk menekankan pentingnya distribusi pendapatan pada

masyarakat agar terjamin kesejahteraan dan keadilan, dan juga

untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dan sebagainya, Amirul

Mukminin Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang ketergantungan

berbagai macam kelas dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa

kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi setiap kelompok

masyarakat adalah kunci bagi kesejahteraan ekonomi kelompok

masyarakat lainnya dan, sebaliknya, perampasan, penurunan

pendapatan dan kemiskinan sebuah kelompok masyarakat

merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan stagnasi dan

penurunan pendapatan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam surat keputusan untuk Malik, ia menulis sebagai berikut:

“Tentara-tentara atas izin Allah merupakan benteng masyarakat, penjaga peraturan, pembawa kejayaan keimanan, dan alat untuk memelihara keamanan. Tanpa mereka, masyarakat tidak akan dapat merasakan kedamaian. Pekerjaan tentara tersebut akan berhasil hanya jika instrumen kharaj, yang digambarkan Allah sebagai kesejahteraan atas masyarakat serta sebagai tentara yang berjihad melawan musuh Allah tergambarkan secara jelas. Mereka menggunakan kharaj untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Kelompok ini terdiri atas hakim, wirausahawan dan sekretaris. Hakim yang menjalankan pengadilan baik itu dari segi perjanjiannya maupun transaksinya dan hal-hal lain yang berkaitan langsung atasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang; wirausahawan yang menghasilkan keuntungan; dan sekretaris yang melaksanakan tugasnya, baik dalam lingkup yang kecil maupun besar, untuk menyusun sebuah sumber yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Pekerjaan mereka dapat terselesaikan hanya jika pedagang besar dan pedagang kecil dapat menghasilkan keuntungan dari perniagaan dan mampu menjaga mekanisme pasar. Mereka terlihat dalam perdagangan ini dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan mereka tersebut. Selain itu, ada pula kelompok yang membutuhkan, yaitu mereka yamg miskin dan patut menerima bantuan. Rahmat serta karunia Allah-lah yang telah menyatukan kelompok-kelompok tersebut secara bersama-sama. Setiap individu dari kelompok ini, berdasarkan jasa masing-masing, menerima hak yang harus dipenuhi pemerintah”.

85

Page 17: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Pada bagian lain dalam surat keputusan ini, Ali bin Abi Thalib

berkata,

“Perhatianmu terhadap upaya memakmurkan tanah harus lebih besar daripada perhatianmu terhadap upaya pengumpulan pajak atas tanah tersebut. Siapapun yang menarik pajak tanah tanpa berusaha memproduktifkannya, maka ia adalah sampah masyarakat yang tidak berguna. Perbuatannya dianggap telah menindas pelayan Allah. Kekuasaan orang yang demikian akan berlangsung hanya dalam waktu yang singkat.”

Cerita di atas menggambarkan kepada Malik al-Ashtar sektor

ekonomi masyarakat dan ketergantungan yang besar antar

komponen bangsa. Hal itu sekaligus memberinya petunjuk tentang

cara mengelola Baitul Mal dan mengorganisasi pembangunan sektor

publik. Dengan rambu-rambu itu, ia lebih waspada menjalankan

kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,

ketenagakerjaan, dan pendapatan tiap-tiap sektor. Dengan

demikian, dekrit di atas telah meletakkan prinsip-prinsip penting

dalam kebijakan fiskal di masyarakat Islam.

Dari penjelasan terdahulu terlihat jelas bahwa baitul maal telah

didirikan dan dioperasikan sendiri oleh Rasulullah saw. Secara

bertahap institusi ini diperluas. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab

ra., akibat banyaknya penaklukan, umat islam mulai mengenal ilmu

tata negara pemerintahan Persia. Sistem administrasi baru pada

kementerian keuangan yang biasanya dibuat oleh sekretaris dan

pemegang buku diterapkan pada baitul maal. Selama masa

pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sistem

administrasi Batul Mal, baik pada tingkat pusat maupun lokal, sudah

berjalan baik. Kerjasama antara pusat dan daerah juga meningkat.

Oleh karena itu, pendapatan Baitul Mal mengalami surplus dan

kelebihannnya dibagikan secara proporsional di antara para

penerima sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah

saw.

C. Pendapatan Baitul Maal

86

Page 18: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Berikut diuraikan sumber pendapatan Baitul Mal yang terbagi

atas kharaj, zakat, khums dan jizyah.

1. Kharaj

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa

atas tanah pertanian dan hutan milik umat Islam. Jika tanah yang

diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke

tangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut

menjadi bagian dari harta milik umat Islam. Karena itu, siapapun

yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa.

Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj.

Contohnya adalah sewa yang dipungut atas beberapa lahan di

Khaibar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi

harta milik umat Islam.28

Jika terjadi konfrontasi antara muslim dengan orang-orang kafir

yang berakhir damai, maka mereka membuat perjanjian damai

untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik

orang kafir ataukah diserahkan kepada muslim. Dalam kasus

pertama, untuk mempertahankan hak miliknya, orang-orang kafir

biasanya membayar kharaj yang memiliki karakteristik pajak, dan

bukan sewa, karena tanah tersebut tetap menjadi miliknya. Jika

tanah tanah tersebut menjadi milik muslim, pajak tanah yang ditarik

dipandang sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.29

Jika tanah atau kebun buah jatuh ke tangan pasukan muslim

tanpa melalui konfrontasi ataupun pertempuran, seperti terjadi

pada tanah Bani Qainuqa dan Bani Nadhir pada masa pemerintahan

Rasulullah, maka tanah tersebut diperlakukan sebagai barang

rampasan dan berada dalam kepemilikan Rasulullah.30

28 Abdullah bin Yusuf Ibn Hisyam, op. cit., h. 231.29 Ali bin Muhammad al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Kairo: Maktabah

al-Taufiqiyyah, t.t.), h. 167.

30 Lihat QS. 8:1 dan 59:6-7.

87

Page 19: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Proses yang sama terjadi pada kasus tanah Fadak yang jatuh ke

tangan Rasulullah dalam pertempuran di Khaibar. Saat itu, ketika

pemilik lahan menyaksikan kekalahan Yahudi, mereka akhirnya

menyerah tanpa perlawanan dan mereka meninggalkan tanah

mereka, tetapi akhirnya, seperti halnya kaum Yahudi lainnya di

Khaibar, mereka menyampaikan surat permohonan kepada

Rasulullah agar mengizinkan mereka tetap tinggal di tanah mereka.

Sebagai imbalannya, mereka setuju menyerahkan sebagian hasil

kebun kepada Rasululllah setiap tahun.31 Pendapatan ini adalah

milik Rasulullah dan bukan milik muslim secara keseluruhan.

Pendapatan ini dipandang sebagai sewa lahan bukan sebagai pajak

atas tanah.

Dalam pandangan hukum Islam, pajak atas tanah yang dilindungi

oleh perjanjian damai berbeda dengan pajak atas tanah hasil

penaklukan dengan paksaan. Tanah yang terakhir disebut menjadi

milik muslim, tapi tanah yang pertama biasanya tetap berada pada

kepemilikan sebelumnya, orang nonmuslim. Ketika memeluk Islam,

orang-orang kafir itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak

tanah.32

Terlepas dari adanya perbedaan pengertian kharaj dalam ilmu

fikih, yakni sebagian merujuk pada sewa dan sebagian lain pada

pajak, perbedaan antara keduanya dalam kenyataanya tidaklah

memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Pada dasarnya, pendapatan

tetap yang berasal dari tanah yang dibayar secara tahunan

dikategorikan sebagai kharaj, terlepas apakah pendapatan itu

ditarik sebagi sewa maupun sebagai pajak.

Ada bukti nyata yang menyatakan bahwasanya pajak tanah yang

dipungut pada permulaan Islam jumlahnya tidak tetap. Agaknya, hal

itu tergantung pada jenis panen dan kesuburan tanah. Ada sejumlah

petunjuk yang menyatakan bahwa Rasulullah memungut pajak

kebun anggur dan kebun kurma yang jumlahnya lebih besar

31 Mohammad Ibrahim Ayati, op. cit., h. 609-642.32 Ali bin Muhammad al-Mawardi, loc. cit.

88

Page 20: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

daripada ladang gandum. Pajak tanah pada lahan yang diolah di

Khaibar sebanding dengan separuh hasil panen yang ditetapkan

berdasarkan hitungan masyarkat setempat. Setiap tahun biasanya

Rasulullah mengirim utusan ke Khaibar untuk menaksir hasil panen

daerah tersebut.33

Bukti sejarah menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan

Khalifah Khalifah Umar bin Khatab, kharaj dari tanah hasil

penaklukan tergantung pada tingkat kesuburan, lokasi, serta

lingkungan tempat tanah itu berada dan hal ini sangat identik

dengan jumlah sewa atas tanah tersebut. Ketika berhasil

menaklukkan wilayah Mesopotamia kecil, Khalifah Umar bin Khatab

ra. mengirim beberapa orang ke daerah tersebut untuk

melaksanakan suatu misi yang terdiri atas Ammar bin Yasir yang

ditugaskan sebagai juru dakwah, Ibn Mas’ud yang ditugaskan

sebagai hakim dan memelihara keuangan negara, serta Utsman bin

Hanif yang ditugaskan untuk mensurvei batas-batas tanah. Tanah

yang disurvei berkisar sekitar 150 juta jarib.34 Jumlah lahan tersebut

adalah 36 juta jarib, sementara menurut lainnya sekitar 33 juta

jarib. Tanah tersebut, baik yang telah diolah maupun yang akan

diolah, dipungut pajaknya berdasarkan karakteristik-karakteristik

tertentu. Sisanya, lahan yang tidak dapat diolah dan lahan yang

dijadikan tempat tinggal atau pemukiman dibebaskan dari kharaj.

Karakteristik-karakteristik lahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik tanah, seperti baik dan buruknya kondisi tanah

yang menyebabkan dapat diolah maupun tidak dapat diolah;

2. Karakteristik hasil panen yang mencakup mutu dan daya jual;

dan

3. Karakteristik jenis irigasi terbagi atas empat kategori, yakni

pertama, tanah yang diirigasi oleh sungai maupun mata air;

kedua, tanah yang diirigasi oleh tenaga, seperti ember, saluran

air dan sebagainya; ketiga, tanah yang diairi oleh hujan atau

33 Mohammad Ibrahim Ayati, op. cit., h. 471 dan 481.34 Satu jarib kira-kira 8 acre [1 acre = 0,4646 hektar).

89

Page 21: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

tanaman yang tidak membutuhkan irigasi; keempat, tanah yang

tidak membutuhkan air dan kesuburannya didapatkan secara

alamiah.

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, jumlah pajak tanah secara

umum telah dikonsultasikan dengan petani Persia dan para peneliti,

terutama tanah di daerah Mesopotamia Kecil.35 Fakta sejarah

mengungkapkan bahwa tanah tersebut telah disurvei sebelumnya

pada masa Khosraw Anushirvan dan jumlah pajak tanah tadi telah

dikumpulkan berdasarkan jarak dan dekatnya dari kota, sungai dan

jalan. Dengan demikian, metode yang digunakan kaum muslimin

tersebut merupakan hasil adopsi dari praktek bangsa-bangsa

sebelumnya yang disertai dengan beberapa modifikasi yang sesuai

dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, Utsman bin Hanif mensurvei 150

juta jarib lahan dalam periode satu tahun.

Secara alamiah, jumlah pajak tanah di daerah Mesopotamia Kecil

bervariasi dari satu daerah ke daerah lain dan dari satu tempat ke

tempat lain. Menurut sebuah riwayat, Khalifah Khalifah Umar bin

Khatab memungut pajak atas setiap jarib dari tanah pertanian

gandum sebesar satu dirham plus satu qafiz,36 pada buah-buahan

sebesar sepuluh dirham, dan pada alfafa sebesar lima dirham.

Riwayat lain menyebutkan bahwa ia memungut pajak delapan

dirham atas setiap jarib lahan kurma, enam dirham atas setiap jarib

lahan tebu, sepuluh dirham atas setiap jarib lahan buah-buahan,

empat dirham atas setiap jarib lahan gandum, dan dua dirham atas

setiap jarib lahan barley (sejenis gandum).37

Masih sumber yang sama menyebutkan bahwa Khalifah Khalifah

Umar bin Khatab memungut pajak sebesar sepuluh dirham atas

buah-buahan dan lima dirham atas alfafa; setiap lahan yang diirigasi

dengan air, baik tanah tersebut diolah maupun tidak, pajaknya

35 Daniel Dennet, Convention and The Pool Tax in Early Islam, (Tehran: Kowarezmi Publications, 1354 H), h. 22.

36 Satu qafiz kira-kira 2 acre [1 acre = 0,4646 ha) atau 48 kilogram.37 Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim, Kitab al-Kharaj, (Beirut Dar al-Ma’rifah, 1979),

h. 36.

90

Page 22: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

sebesar satu dirham plus satu sha’,38 setiap kebun kurma yang tidak

diirigasi zakatnya sebesar sepersepuluh dari hasil panen; dan pada

setiap kebun kurma yang diirigasi dengan saluran air adalah

sebesar seperduapuluh dari hasil panen.39 Menurut sumber lainnya,

Khalifah Khalifah Umar bin Khatab bertanya kepada penduduk

Mesopotamia Kecil, “Berapa banyak pajak tanah yang kau bayar?”

Mereka menjawab, “Duapuluh tujuh dirham”. Akan tetapi, Khalifah

Khalifah Umar bin Khatab tidak menyetujuinya karena beranggapan

jumlah pajak tersebut terlalu banyak. Oleh karena itu, ia

memberikan instruksi pajak tanah atas satu qafiz gandum atau

barley ditambah satu dirham seharusnya dikenakan pada setiap

jarib tanah yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dialiri air.

Sumber yang sama mengatakan bahwa Khaliafah Khalifah Umar bin

Khatab memungut pajak tanah sebesar satu dirham ditambah satu

qafiz terhadap setiap jarib tanah yang diirigasi dengan tangan, baik

itu diolah maupun tidak.

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak tanah pada

setiap jarib adalah sebesar sepuluh dirham atas kebun anggur, lima

dirham atas alfafa, empat dirham atas gandum, dan dua dirham

atas barley, dengan asumsi bahwa setiap qafiz dari gandum dan

barley dihargai masing-masing senilai tiga dirham dan satu dirham.

Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib,

kharaj yang dipungut atas lahan gandum yang sangat produktif

sebanyak satu setengah dirham ditambah satu sha’ per jarib, lahan

yang cukup produktif sebesar satu dirham dan lahan yang kurang

produktif sebesar sepertiga dirham. Ketiga jenis lahan tersebut

diirigasi oleh sungai Eufrat. Sama halnya dengan yang tadi, pada

setiap jarib lahan yang ditanami barley (jelai) dikenakan kharaj

setengah dari hasil gandum; pada setiap jarib pohon kurma dikenai

sepuluh dirham; dan pada setiap jarib kebun anggur dikenai sepuluh

38 Satu sha’ kira-kira 8 kilogram.39 Ibid., h. 37.

91

Page 23: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

dirham. Produksi pertanian lainnya dibebaskan dari pemungutan

kharaj.

Walaupun ada perbedaan jumlah pajak tanah pada setiap

daerah, dan perbedaan antara masa Khalifah Umar bin Khatab ra.

dan Ali ra., pajak tanah selalu proporsional, sesuai dengan jenis

panen dan kesuburan tanahnya. Dalam sebuah riwayat dinyatakan,

Yahya bin Adam bertanya kepada Hasan bin Salih tentang faktor

yang menimbulkan perbedaan jumlah pajak pada setiap daerah. Ia

menjawab bahwa hal tersebut disebabkan oleh jauh dekatnya lahan

dari pasar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pajak tanah sama

besarnya dengan sewa. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya,

faktor produktivitas, kesuburan tanah serta dekatnya lahan dengan

pasar dapat menaikkan ongkos sewa.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada permulaan Islam

jumlah pajak tanah yang dibebankan berbeda-beda sesuai dengan

kondisi lahan dan ongkos sewa. Salah satu faktor yang

menyebabkan kenaikan harga sewa adalah kesuburan dan

produktivitas tanah. Faktor berikutnya adalah jarak lahan dengan

kanal pada satu sisi dan dengan pasar dan kota pada sisi lainnya.

Faktor yang ketiga adalah produksi panen memiliki elastisitas

pendapatan terhadap permintaan yang lebih besar daripada yang

lainnya.

Terdapat indikasi bahwa pemungutan pajak tanah pada

permulaan Islam tergantung pada faktor yang menyebabkan

naiknya pajak tanah. Bukti yang dikutip menunjukkan bahwa jumlah

pajak tanah tidak didasarkan pada besarnya produksi atau

pengeluaran. Hal ini dikarenakan pengumpulan pajak tanah tidak

mengurangi insentif kenaikan produksi atau investasi dan tidak

memiliki pengaruh yang tidak diinginkan pada efisiensi produksi.

Sebaliknya, hal tersebut meningkatkan pendapatan bersih dari

petani yang bekerja di tanah tersebut, dengan tingkat sewa yang

berbeda.

92

Page 24: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Sebagai ilustrasi, apabila pendapatan total, pengeluaran total

dan sewa untuk setiap unit tanah disimbolkan masing-masing

dengan TR, TC, dan R, kita akan memperoleh hubungan R=TR-TC.

Jumlah R maksimum ketika derivatif pertama dari R dengan Q

adalah nol dan derivatif kedua adalah negatif.

Sekarang kita asumsikan jumlah pajak tanah yang dipungut atas

sebuah unit lahan sebagai T, berdasarkan bukti yang telah

disebutkan, T akan menjadi sebuah pecahan R atau T=tR. Orang

akan mudah melihat bahwa pengumpulan pajak tanah, meskipun

sampai batas maksimum, tidak akan mempengaruhi aktivitas

produksi ataupun jumlah produksi, karena MR masih sama dengan

MC. Dengan kata lain, pendapatan bersih dari setiap penggarap

sekarang adalah R-T dan bukan R.

2. Zakat

Sumber pendapatan penting lainnya untuk keuangan negara di

masa awal Islam adalah zakat. Zakat yang dikumpulkan berbentuk

uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan ternak. Pada

permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama.

Seperti telah dikemukakan, aktivitas ekonomi utama pada masa itu

adalah perdagangan, kerajinan, pertanian, perkebunan, dan

peternakan. Pendapatan dari dua kegiatan pertama (perdagangan

dan kerajinan) biasanya dalam bentuk uang tunai dan dapat dinilai

dalam bentuk dinar dan dirham. Mata uang ini merupakan unit

moneter perekonomian di masa awal Islam. Penarikan zakat dalam

bentuk mata uang menyebabkan munculnya penarikan terhadap

zakat pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial seperti

kerajinan tangan, sedangkan pendapatan dari kegiatan pertanian

93

Page 25: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

lebih berbentuk barang, tidak dalam bentuk uang tunai, yang

berupa hasil pertanian itu sendiri.

Pada saat Nabi Muhammad saw tinggal di Mekkah dan pada awal

hijrah, pendapatan umat Islam nihil. Pada saat ini pembayaran zakat

hanya berupa himbauan. Tetapi secara perlahan-lahan, berkat

langkah-langkah ekonomi dan politik yang diambil Nabi, pendapatan

perkapita umat Islam meningkat. Ketika kemampuan mengeluarkan

zakat meningkat tajam, pada tahun 8 H, hukum mengeluarkan

zakat menjadi wajib.

a. Zakat Dinar dan Dirham

Nisab (pendapatan minimum) zakat dinar dan dirham masing-

masing 20 dinar dan 200 dirham.40 Dengan demikian, pendapatan

yang kurang dari ukuran tersebut (nisab) dibebaskan dari zakat.

Zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5% dari jumlah nisab.

Artinya, jika pendapatannya adalah 24, 28, atau 32 dinar maka

zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah tersebut.

Tetapi jika pendapatannya bukan merupakan kelipatan dari 4, --23

dinar misalnya—maka ia hanya membayar zakat hanya untuk

kelipatan 4 di bawahnya, --untuk pendapatan 23 dinar yang dizakati

adalah 20 dinar--. Dengan kata lain, jika pendapatan dinarnya

menjadi 20 + 4k, dimana k adalah 0,1,2,3,..dst, jumlah zakatnya

adalah 1/40 (20 +4k). Maka zakat untuk 28 dinar adalah 0,7 dinar

atau 7 dirham. Demikian pula pendapatan yang berjumlah lebih dari

28 dinar tetapi kurang dari 32, besar zakatnya sama; yaitu 0,7 dinar

atau t dirham. Dengan cara ini, jika kita nyatakan jumlah

pendapatan dalam dinar itu adalah y dan jumlah zakatnya adalah z,

berikut adalah zakat dinar:

40 Diasumsikan setiap satu dinar sama dengan satu mitsqal emas resmi dan setiap satu dirham sama dengan 7 mitsqal perak resmi.

94

Z1 = 1/40 (20 + 4K)jika

20 + k < y + 4 (k + 1)dan

k = 0, 1, 2, 3, …

Page 26: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau140 mitsqal legal

perak (105 mitsqal umum/biasa) dan jumlah zakatnya adalah 2,5%

atau 1/40 dari jumlah tersebut. Tingkatan kedua zakat perak adalah

40 dirham atau 28 mitsqal perak yang diundangkan (21 mitsqal

yang biasa digunakan). Dengan kata lain bahwa setiap penambahan

40 dirham dari jumlah 200 dirham pertama, akan dikenai zakat.

Akan tetapi jika jumlah kenaikannya kurang dari 40 dirham, tidak

akan dikenai zakat. Tetapi berapapun nisabnya persentase zakat

tetaplah sama yaitu sebesar 2,5% atau 1/40 dari nisab. Oleh karena

itu, jika misalnya pendapatan setiap muslim adalah x dirham dan z

adalah jumlah zakatnya, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai

berikut:

b. Zakat Hasil Pertanian dan Karakteristiknya

Hasil pertanian yang dikenakan zakat antara lain gandum

(makanan pokok), barley (jelai), kismis dan kurma. Zakat juga

dikenakan kepada domba, sapi, sapi, dan unta, tetapi jumlah dan

rasionya tidak sama. Secara rinci perhitungan zakat terhadap hal-

hal yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah hasil panen yang kurang dari lima wasaq, atau setara

dengan 847 kilogram tidak dikenai zakat. Artinya, petani yang

panennya tidak melebihi jumlah tersebut dibebaskan dari zakat.

2. Zakat tidak dihitung dari penghasilan kotor. Segala biaya

produksi harus dihitung dan dikurangi total jumlah produksi, dan

zakat dikenakan terhadap sisa hasil pertanian yang merupakan

penghasilan bersih dan dikumpulkan dengan cara yang sama

dengan sewa yang telah dinyatakan dalam Kitab Taudhihul

Masail. Dengan demikian, zakat tidak akan menurunkan insentif

untuk berproduksi atau mengurangi keinginan petani untuk

meningkatkan produksinya.

95

Z2 = 1/40 (200 + 40k)Jika 200 + 40 k < x < 200 + 40 (k + 1)

dengan k = 0,1,2,3, …

Page 27: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang

berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan.

Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah

terpenuhinya dua hal, yakni nisab (batas minimal harta yang

menjadi objek zakat yang setara dengan 96 gram emas) dan haul

(batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu satu tahun).

Bila nisab dan haul telah terpenuhi, zakat wajib dikeluarkan

sebesar 2,5%. Objek zakat perniagaan adalah barang-barang

yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang

menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost.

Ulama berbeda pendapat mengenai komponen biaya, sebagian

berpendapat bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan, sedang

sebagian lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel yang

boleh diperhitungkan. Dalam ilmu ekonomi, pendapat pertama

berarti yang menjadi objek zakat adalah economic rent,

sedangkan pendapat kedua berarti yang menjadi objek zakat

adalah quasi rent atau producer surplus. Pendapat manapun

yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak

memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti pula tidak ada

pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat

perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh

terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh

terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti

pula memaksimalkan producer surplus, dan sekaligus berarti

memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi, dengan adanya

pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit

berjalan sesuai dengan perilaku memaksimalkan zakat.

96

Page 28: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Gambar 1. Pengaruh Zakat Perniagaan Terhadap Laba

Pada titik Q1’, tingkat profit nihil karena pada titik ini AR = ATC

yang berarti TR = TC. Tingkat profit nihil ini digambarkan oleh

kurva profit, yaitu titik Q1’ pada garis horizontal sumbu X. Begitu

pula ketika kurva ATC1 memotong garis harga dari bawah,

jumlah penawaran adalah Q1”. Pada titik Q1” ini, tingkat profit

juga nihil. Oleh karena itu, kurva profit pada tingkat output Q1”

juga berada pada garis horizontal sumbu X. Ketika kurva MC1 =

P*, profit mencapai tingkat maksimal. Ini terjadi pada tingkat

produksi Q1*. Tingkat profit maksimal ini digambarkan oleh kurva

profit pada diagram bawah yaitu titik Q1*. Pada titik Q1* pula

tingkat zakat maksimal tercapai. Keadaan ini digambarkan

Harga

Jumlah

JumlahO

O

$

Q1”Q1’ Q1*

Profit

Zakat

MC1

ATC1

Q1’ Q1* Q1”

Keuntungan Produsen

MR=AR=PP

Dalam pengenaan zakat perniagaan usaha untuk

memaksimalkan laba sejalan dengan

memaksimalkan zakat. Dengan demikian zakat

perniagaan bukanlah penghambat untuk

memaksimalkan laba

97

Page 29: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

dengan puncak kurva profit dan puncak kurva zakat yang terjadi

pada titik Q1*.

3. Zakat hasil panen yang didapat dari lahan yang bergantung pada

hujan adalah 10%. Jika petani mendapatkan air dengan cara

membuat bendungan irigasi maka zakatnya dikurangi menjadi

5%. Dengan demikian, jelas bahwa metode pengumpulan zakat

tidak mengurangi insentif penggunaan air di bawah tanah dan

investasi pertanian.

4. Pada masa awal Islam, zakat dikumpulkan hanya terbatas pada

empat hasil panen yang disebut di atas karena hasil panen

lainnya bukan makanan pokok masyarakat Arab. Selain itu,

tanaman tersebut tersebar di berbagai wilayah. Akibatnya, biaya

pengiriman petugas pajak untuk mengestimasi jumlah zakat

pada produk tersebut dan pengumpulannya lebih besar dari

pemasukan zakat itu sendiri.

5. Empat macam hasil panen yang dikenai zakat tersebut

merupakan makanan pokok masyarakat Hijaz. Pengumpulan

zakat sebesar 5% dan 10% --tergantung pada cara pengairannya

—selain untuk memenuhi keuangan negara, juga memiliki tujuan

lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin. Besar

persentase zakat dinar dan dirham sebagaimana juga besar

zakat peternakan, yang akan diterangkan kemudian,

mengindikasikan pentingnya penyediaan makanan sehari-hari

dan kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat dalam berbagai

musim, termasuk pada musim kering.

c. Zakat Ternak

Sebelum mendiskusikan karakteristik zakat ternak, seperti

domba, sapi dan unta, diuraikan terlebih dahulu perhitungan

zakatnya.

98

Page 30: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Zakat Domba

Jumlah zakat domba, berdasarkan jumlah domba dan presentase

zakatnya, dapat dilihat pada tabel 2. Jika jumlah domba yang

dimiliki peternak lebih dari 40, dan kurang dari 121, zakatnya dua

domba. Zakat ternak yang jumlahnya lebih dari angka tersebut

dapat dilihat pada tabel 2. Yang perlu dicatat di sini, jika jumlah

ternak sudah melebihi 400 ekor, setiap penambahan 100 domba,

dikenai zakat satu domba. Persentase zakat domba bergantung

pada minimum dan maksimum dari pengecualian jumlah domba.

Misalnya, persentase zakat untuk 40 domba adalah 1/40 atau 2,5%,

dan zakat untuk 200 ekor adalah 1/20 atau 0,99 persen. Karena

alasan inilah masalah persentase zakat minimum dan maksimum

harus dihitung. Yang harus dicatat adalah dua rasio secara

perlahan-lahan bertemu, sehingga untuk 100 ekor domba

maksimum adalah 1 persen dan minimum adalah 0.99 persen.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa persentase zakat domba

berubah seiring dengan produksinya dan stabil pada kisaran 1

persen. Karena itu, aplikasi zakat domba dibuat sedemikian

sehingga tidak melemahkan insentif para peternak dalam

menghasilkan domba.

Tabel 2. Zakat Domba

JUMLAH MINIMUM DOMBA BESAR ZAKAT

PERSENTASE ZAKATMINIMUM MAKSIMUM

1-39 0 0 040-120 1 0,99 2,5121-200 2 1 1,45201-300 3 1 1,5301-399 4 1 1,33400-499 4 0,8 1500-599 5 0,83 1600-699 6 0,85 1700-799 7 0,87 1800-899 8 0,88 1900-999 9 0,9 1

1000-1099 10 0,99 1

99

Page 31: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Zakat Sapi

Jumlah zakat sapi dihitung per sapi. Per ekor sapi dan

persentasenya dapat dilihat di tabel 3. Jumlah sapi antara 1-29

bebas zakat. Jumlah sapi antara 30-39, zakatnya 1 anak sapi jantan

berusia 2 tahun. Nilai anak sapi ini dalam tabel diperkirakan dalam

unit. Jika jumlahnya 40-59 maka zakatnya 1 anak sapi betina 3

tahun atau dalam tabel b unit. Dari titik ini, jumlah zakat menurut

Taudhihul Masail dalam tabel 3 disebut sebagai a dan b.

Untuk menghitung persentase zakat pada sapi, sebelumnya kita

harus menentukan rasio antara nilai satu anak sapi betina 3 tahun

(b) dan nilai 1 ekor sapi. Rasio ini dalam tabel 3 diasumsikan

menjadi 3/5=0.6. Dari tabel terlihat bahwa a=3/4 b karena zakat

pada 120 ekor sapi sama dengan 4a atau 3b. Dari persamaan ini

didapat a=9/20=0.45 unit sapi. Ketika kita mendapat a dan b, yakni

nisab tiap level, maka persentase zakat dapat dihitung. Dasar

pembebasan minimum pada setiap jumlah sapi dimasukkan dalam

kolom 1. Persentasenya sama dengan 1.5% dan muncul di kolom 5.

Contohnya, zakat 30 sapi adalah a atau 0.45 unit sapi yang sama

dengan 1.5 % sehingga zakat 200 ekor sapi sama dengan 5b atau 3

sapi atau 1.5%. Jelas kiranya bahwa zakat yang dikumpulkan dalam

kolom 5 tabel 3 adalah persentase maksimal zakat pada sapi.

Contoh di atas mengambil dasar 39 atau 209 ekor ekor, yaitu lebih

kecil dari rasio sebelumnya. Rasio terakhir yaitu persentase

minimum zakat, berbeda dan perbedaannya secara perlahan-lahan

berkurang ketika jumlah sapi bertambah. Kesimpulannya,

persentase zakat pada sapi tetap, artinya ketentuan minimum tidak

naik dengan adanya kenaikan produksi sapi. Yang harus

diperhatikan adalah persentase zakat sapi lebih besar daripada

domba.

Tabel 3. Zakat Sapi

100

Page 32: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Jumlah Minimum

ternak

Jumlah zakat a=1: anak sapi jantan 2

tahun b=1; anak sapi betina 3 tahun

Jumlah zakat per minimum

ternak

Jumlah zakat per

ekor domba

Persentase zakat

MinimumMaksimu

m

1-29 0 0 0 0 030-39 A 0.45 2.25 1.5 1.540-59 B 0.6 3 1.02 1.560-69 2a 0.9 4.5 1.3 1.570-79 A+b 1.05 5.25 1.32 1.580-89 2b 1.2 6 1.35 1.590-99 3a 1.35 6.75 1.36 1.5

100-109 2a+b 1.5 7.5 1.37 1.5110-119 A+2b 1.65 8.25 1.38 1.5120-129 3b+4a 1.8 9 1.39 1.5130-139 3a+b 1.95 9.75 1.4 1.5140-149 2a+2b 2.1 10.5 1.4 1.5150-159 2a 2.25 11.25 1.41 1.5160-169 4b 2.4 12 1.42 1.5170-179 3a+2b 2.55 12.75 1.42 1.5180-189 4a 2.7 13.5 1.43 1.5190-199 4a+2b 2.85 14.25 1.43 1.5200-209 5b 3 15 1.43 1.5

Asumsi:1. Tiap ekor sapi = 5 domba

2. Nilai 1 anak sapi betina 3 tahun (b) = 3.5 nilai 1 ekor sapi

3. a = ¾ b karena zakat 120 ekor sapi = 4a atau 3b misalnya: 4

anak sapi jantan 2 tahun; 3 anak sapi betina 3 tahun

Zakat Unta

Pemilik peternakan unta yang memiliki kurang dari 4 unta tidak

dipungut zakat. Namun, jika sudah mencapai 5 unta, ia harus

membayar zakat 1 domba. Jika jumlahnya 10, 15, 20 atau 25,

zakatnya berturut-turut 2,3,4,5. Jika jumlahnya mencapai 26,

zakatnya 1 unta 2 tahun. Dari penjelasan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa zakat unta ditentukan dalam usia 2,3,4 dan 5

tahun unta. Nilainya diperkirakan = x, y, z dan w unit unta. Karena

zakat unta ditentukan dalam domba dan unta, maka untuk

menghitung persentase zakatnya harus dibandingkan dengan zakat

101

Page 33: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

hewan lain, yaitu dengan menghitung nilai unta dalam domba atau

sebaliknya.

Dari kenyataan sejarah terlihat bahwa ketika harta rampasan

perang dibagikan, Nabi Muhammad saw menetapkan bahwa 1

unta=10 domba perbandingan ini diterapkan di sini. Sekarang kita

harus membuat asumsi nilai dari 2,3,4 dan 5 tahun unta dalam unit

domba sehingga didapat 3 asumsi berikut:

Asumsi 1:

Nilai x,y,z dan w diperkirakan berturut-turut sebagai berikut: 5.2,

7.2, 9.2, dan 12.2 unit domba. Asumsi ini berdasarkan fakta di baris

bahwa 3-6 bahwa tiap kenaikan 5 unta, zakatnya ditambah 1

domba. Selain itu zakat 25 unta adalah 5 domba yang kira-kira

sama dengan jumlah zakat 26 unta yaitu 1 unta berusia 2 tahun (x).

Di baris 7-9, setiap kenaikan 10 unta zakatnya 1 tahun tambahan

usia pada unta muda. Berhubungan dengan garis 3-6 kita ketahui

bahwa tiap penambahan 1 tahun usia pada unta muda sama

dengan penambahan 2 unit domba pada nilai tersebut. Sehingga,

ketika x=5.2, maka konsekuensinya asumsi dua variabel yang lain

juga berubah [y=7.3 dan z=9.2].

Dengan dasar asumsi ini zakat pada unta dikumpulkan dalam

bentuk domba. Sekali lagi bahwa 1 unta=10 domba. Dengan asumsi

ini, dapat dihitung persentase zakat unta yaitu 2% seperti terlihat

pada tabel berikut:

Tabel 4. Zakat Unta

BarisJumlah unta Besar zakat

Prakiraan jumlah zakat (1)

Prakiraan jumlah zakat (2)

Per domba

Persen Per domba

Persen

1 1-4 0 0 0 0 02 5 1 domba 1 2 1 23 10 2 domba 2 2 2 24 15 3 domba 3 2 3 25 20 4 domba 4 2 4 26 25 5 domba 5 2 5 2

102

Page 34: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

7 26 X=1 2th unta 5.2 2 5.2 28 36 Y=1 3th unta 7.2 2 7.2 29 46 Z=1 4th unta 9.2 2 9 1.95

10 61 W=1 5 th unta 12.2 2 12.2 211 76 2y 15.2 2 14.4 1.8912 91 2z 18.2 2 18 1.9713 121 3y 24.2 2 21.6 1.7814 140 2z+y 28 2 25.2 1.815 150 3z 30 2 27 1.816 160 4 32 2 28.8 1.817 170 3y=z 34 2 30.6 1.818 180 2z+2y 36 2 32.4 1.819 190 3z+y 38 2 34.2 1.820 200 5y+4z 40 2 36 1.8

Catatan:

Nilai tiap unta sama dengan 10 domba.

Asumsi 1: Unta 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sama

dengan secara berturut-turut 5.2, 7.2, 9.2, dan 12.2 unit

domba

Asumsi 2: Unta merujuk pada –x, y, z dan w- bernilai 5.2, 7.2, 9.2

dan 12.2 unit domba

Asumsi 3: Jumlah z, y, z dan w berturut-turut = 6, 8, 10, dan 12 unit

domba sehingga hubungan 5y=4z dapat ditentukan dan

setiap empat tahun unta dewasa sama dengan sepuluh

domba. Dalam asumsi ini, zakatnya 2% kecuali di baris 7-

13 di mana jumlah unta berubah dari 26 menjadi 121.

Asumsi 1 hanya memiliki satu kesulitan. Dari tabel 3, zakat 200

unta adalah 4z atau 5y, dan harus sama. Untuk menghindari

ketidakcocokan itu, pada asumsi 2, nilai x, y, z, dan w berturut-turut

= 5.2, 7.2, 9.2, dan 12.2 unit domba dan dengan dasar ini zakat

unta dapat dihitung dalam unit domba dan dalam persentase yang

terlihat di tabel 4. Ketika jumlahnya naik dari 5 menjadi 25

persentase zakatnya 2%. Namun, jika jumlahnya mencapai lebih

dari 140 persentasenya 1,8. Untuk kuantitas antara 46 dengan 140

unta, jumlah persentasenya berubah tetapi tidak lebih dari 2

persen.

103

Page 35: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Satu hal yang dapat dilihat dari hasil tabel 4 menurut asumsi

manapun. Pertama, persentase zakat unta lebih besar dari

persentase zakat sapi. Kedua, persentase zakat unta ini konstan

kecuali dikisaran jumlah tertentu yang terbatas. Begitupula

persentase zakat domba dan sapi adalah konstan kecuali dikisaran

jumlah tertentu yang terbatas.

Karakteristik Zakat Domba, Sapi dan Unta

1. Jika digunakan sebagai alat misalnya kerbau untuk membajak

sawah, unta untuk transportasi, ternak tersebut tidak dikenai

zakat sehingga kewajiban zakat tidak menurunkan produksi

peternak atau menaikkan biaya aktivitas sebagai kompensasi

atas dipergunakannya hewan tersebut.

Grafik Zakat Ternak

2. Jika

peternakan tersebut menggunakan lahan sendiri dan tidak

memakan rumput dari padang rumput penduduk, maka tidak

dipungut zakat. Untuk itu, zakat bukan sebagai halangan

memperluas atau meningkatkan produktivitas.

3. Jika jumlah domba, sapi, dan unta secara berturut-turut kurang

dari 4, 3 dan 5 ekor maka tidak dipungut zakat. Ini artinya

peternak kecil tidak dibebani zakat.

4. Zakat domba dihititung dalam tabel 2. Persentase zakat menurun

perlahan-lahan seiring dengan meningkatnya jumlah domba dan

104

Page 36: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

tetap stabil pada kisaran 1% sehingga penarikan zakat tidak

melemahkan insentif peternak untuk meningkatkan hasil ternak.

5. Rasio zakat sapi terdapat pada tabel 3 yaitu tidak melebihi ½%

dan tetap stabil walaupun persentase jumlah ternak meningkat.

Namun, persentase zakat sapi lebih besar dari persentase zakat

domba.

6. Persentase zakat unta lebih besar dari persentase zakat sapi.

Rasionya dapat dilihat pada tabel 4. Walaupun persentase zakat

tersebut tergantung pada asumsinya, dalam semua jenis asumsi,

persentasenya melebihi zakat sapi.

7. Ketika nilai unit naik (dari domba ke sapi lalu unta), maka

persentasenya pun naik. Zakat ternak merupakan tipe zakat

yang luas karena jenisnya beragam sehingga lebih rumit.

Satu lagi zakat yang sangat ditekankan Rasulullah yaitu zakat

fitrah. Zakat ini diwajibkan pada setiap muslim dewasa dan

dibayarkan kepada para fakir miskin pada saat sebelum

pelaksanaan shalat Idul Fitri. Besar zakat ini adalah 3 kg gandum

atau bahan pokok lainnya. Bagi mereka yang miskin tidak perlu

membayar zakat fitrah ini.

Zakat fitrah menjamin tersedianya kebutuhan pangan dan juga

menjamin terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi si miskin.

Mungkin karena alasan tersebut, persentase zakat pada jenis hasil

pertanian lebih besar daripada zakat pada jenis lain.

3. Khums (Seperlima)

Sumber pendapatan kas negara lainnnya adalah khums seperti

yang tercantum dalam Alquran, sebagai berikut:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh “ghanimtum” maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, rasul kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil”(QS. al-Anfal/8:41)

Pengertian frase “ghanimtum” menurut para ulama Syi’ah

berbeda dengan jumhur Ulama. Menurut ulama Syiah ghanimah –

secara etimologis dan merujuk kepada hadis Nabi dan pendapat

105

Page 37: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

imam syiah- mencakup segala sesuatu yang mempunyai nilai

ekonomi. Karena frase tersebut diakui frase min syain yang berarti

seluruh atau apapun. Untuk itu, seluruh hasil ekonomi dikenakan

khums. Di lain pihak, umumnya fuqaha membatasi arti frase

tersebut pada rampasan perang dan kemudian diperluas

pengertiannya termasuk harta karun, dan kadang termasuk barang

tambang. Ayatullah Ahmadi mengungkapkan beberapa penelitian

mengenai kata khums. Setelah berkonsultasi dengan penyusun

kamus, para penerjemah, dan fuqaha, baik jumhur maupun syi’ah,

dia menyimpulkan frase “ghanimtum” dalam ayat tersebut merujuk

pada segala kekayaan yang dengan atau tanpa usaha, menanam

modal atau tidak, melalui rampasan perang, perdagangan,

pertanian, atau industri. Oleh karena itu, setiap muslim wajib

membayar khums yaitu seperlima dari harta yang dimiliki untuk

Allah, Rasul, kerabat Rasul, baik sedikit ataupun banyak. Dalam teks

ayat tidak disebutkan batasan apapun atau kondisi tertentu kecuali

dikatakan serupa ghanimah.

Ayatullah Ahmadi mengutip teks dari perintah-perintah tertulis

Rasul kepada pegawainya di berbagai daerah termasuk di suku-

suku Arab, yang menunjukkan bahwa Rasulullah menginstruksikan

mereka untuk mengumpulkan khums dari para muallaf pada setiap

hasil ekonomi mereka tidak hanya dari rampasan perang.

Mengingat pentingnya mengetahui metode yang digunakan

Rasulullah dalam pengumpulan khums, berikut disertakan bukti-

bukti:

a. Rasulullah mengirim surat kepada suku-suku yang tersebar di

seluruh Arabia, Oman, Bahrain, Yaman, Syiria yang berisi

perintah untuk membayar khums. Perintah ini ditujukan kepada

seluruh suku termasuk suku yang kecil yang tidak mampu

melawan atau menyerang kaum musyrikin. Dari hal ini dapat

dipahami bahwa perintah khums tidak merujuk pada rampasan

perang.

106

Page 38: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

b. Jika ghanimah yang dimaksud dalam instruksi Rasulullah

bermakna harta rampasan perang, maka perintah tersebut

mengandung arti bahwa setiap orang diizinkan untuk memerangi

orang kafir setiap saat dan tempat. Jika diartikan demikian, tentu

perintah tersebut mengakibatkan chaos. Tentu, hal ini

berlawanan dengan perilaku Rasulullah dan tidak akan pernah

ada teladan dalam sejarah Islam untuk melakukan itu.

c. Dalam sebuah suratnya yang dikirim kepada Amr bin Hazm,

Rasulullah memerintah Amr agar mengumpulkan khums di

Yaman. Pada saat perintah itu turun, di Yaman tidak ada perang

yang memungkinkan dipungutnya khums dari rampasan perang.

d. Dalam surat yang dikirim kepada suku Sa’ad dan Judam, beliau

menginginkan mereka untuk mengirimkan zakat beserta khums

kepada utusan Rasulullah, Ubay dan Anbasah atau perwakilan

kedua. Perintah ini ditujukan kepada kedua suku tersebut ketika

mereka baru masuk Islam dan belum punya harta rampasan

perang.

e. Dalam banyak surat, rasulullah mengirim surat keamanan

kepada suku-suku Arab. Beliau mengikat mereka untuk

membayar khums dan kewajiban lainnnya. Hal ini menunjukkan

bahwa setiap individu wajib membayar khums atas harta

kekayaan mereka.

Ayatullah Ahmadi menyebutkan bukti lain bahwa Rasulullah

menunjuk petugas untuk mengumpulkan khums seperti halnya

petugas khusus untuk mengumpulkan zakat. Seperti disebutkan

sebelumnya, khums adalah pajak yang dikumpulkan dari berbagai

jenis ghanimah dan yang lebih penting lagi dipungut dari tabungan

konsumen dan keuntungan produsen. Dua puluh persen dari dana

yang terkumpul setiap tahun berupa khums. Salah satu cirri khums

–seperti juga pajak- adalah proporsional. Ciri ini membawa pengaruh

atas kestabilan ekonomi. Pada lain pihak, hal ini mencegah

memburuknya inflasi ketika total permintaan melebihi total

penawaran dan mencegah stagnasi situasi sebaliknya berlaku.

107

Page 39: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Selain dapat menambah pemasukan kas Negara dan stabilitas

ekonomi, khums juga tidak menurunkan insentif produsen untuk

meningkatkan hasil produksi karena khums di pungut dari

keuntungan bersih atau nilai tambah produsen.

4. Jizyah

Sumber pajak lain pada masa awal Islam yaitu jizyah yang

dipungut dari nonmuslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam

tapi tidak mau masuk Islam. Pajak yang dikenakan pada mereka

merupakan pengganti dari imbalan atas fasilitas ekonomi, sosial dan

layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan

Islam, juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka.

Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari muslim setiap

tahun.

Kelompok pertama yang setuju membayar jizyah kepada

Rasulullah adalah Kristen Najran. Lalu Rasulullah juga

mengumpulkan jizyah dari masyarakat Bahrain yang menganut

faham zoroisme. Pada saat itu orang-orang yang terlibat dalam

pengumpulan jizyah adalah Abu Ubaydah bin Al-Jarrah dan Mu’adz

bin Jabal. Jumlah jizyah di masa Rasulullah sebanyak 1 dinar yang

dipungut setiap tahun dari kaum laki-laki. Perempuan, anak-anak di

bawah umur 15 tahun, kaum lemah, budak, pendeta, dan biarawan

yang tidak memiliki harta tidak dipungut jizyah.

Jizyah bukan satu-satunya pajak perkapita yang dikumpulkan

pada masa awal Islam. Pajak yang mirip dengan ini adalah zakat

fitrah yang dikumpulkan dari muslim. Jumlah jizyah sama dengan

minimum zakat dari yang dibayarkan oleh muslim, karena nisab

zakat saat itu setara dengan 400 dirham atau 40 dinar dan zakatnya

sebesar 10 dirham atau 1 dinar. Selain nonmuslim tidak dikenai

pajak, kecuali mereka yang memiliki lahan. Maka seperti halnya

muslim, mereka dikenakan pajak bumi. Mereka membayar jizyah

dan tidak dilibatkan dalam perang.

108

Page 40: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

5. Pemasukan Lain

Sumber pemasukan lainnnya adalah kafarat atau denda yang

dikenakan pada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran.

Denda dibayar dalam bentuk tunai atau bentuk lain. Contohnya, jika

seorang muslim batal puasa satu hari pada bulan Ramadhan, ia

harus memberi makan 60 orang miskin dalam jangka waktu

tertentu untuk menghapus dosanya. Jenis Kafarat yang lain bisa

ditemui dalam buku hukum Islam.

2. Metode Pengumpulan Pajak

Setelah memahami jenis-jenis pemasukan kas negara,

selanjutnya kita harus mengetahui metode pengumpulannya. Surat-

surat yang dikirimkan Rasulullah ke daerah-daerah yang baru

ditaklukkan tentang pengumpulan zakat dan shadaqah, sampai saat

ini masih ada. Surat-surat itu dikumpulkan Ayatullah Ahmadi dalam

sebuah buku yang bertajuk Surat-surat Rasulullah. Mengingat zakat

merupakan sesuatu yang baru dan orang yang baru msuk islam

tentu masih asing dengan wacana yang baru tersebut. Rasulullah

dalam suratnya menyebutkan sumber-sumber dan besarnya zakat.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab ra. Setelah

mendapatkan kemenangan dan menaklukkan beberapa wilayah

secara paksa, pajak tanah dikumpulkan dari mereka. Hasil

pemasukan baitul maal saat itu meningkat hingga mencapai 160

juta dirham. Karena itu, metode pengumpulan, sikap, dan tindakan

para pegawai pajak mendapat perhatian serius. Salah satu contoh

sikap cara mengumpulkan pajak, diuraikan oleh Amirul Mukminin Ali

bin Abi Thalib Kepada salah satu pegawainya sebagi berikut:

“Mulailah dengan memberi peringatan agar takut hanya kepada Allah… jangan menakut-nakuti mereka dan jangan masuk kelahan/kebun jika dari mereka tidak mengizinkan atau melarangnya. Dan jangan mengambil apapun dari mereka selain yang Allah tentukan. Jika kamu sudah sampai di sebuah suku, mampirlah ke sumber air tanpa memasuki kemah mereka lalu dekati mereka dengan sopan hingga kalian berada di tengah mereka. Sapa

109

Page 41: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

mereka dan jangan sega-segan puji mereka, “Wahai hamba Allah, teman dan khalifah Allah telah mengirim saya untuk mengumpulkan hak Allah dan membagi harta milikmu. Apakah ada bagian atau hak Allah dari hartamu yang harus kau bayar untuk khalifah Allah? Jika ia berkata tidak ada, jangan menentangnya. Jika ia menjawab ada, pergilah bersamanya tanpa membuatnya takut atau khawatir. Jangan berlaku kasar dan menyulitkan mereka. Ambil apapun, emas atau perak yang ia beri. Jika ia memiliki sapi, domba atau unta jangan mendekati hewan tersebut tanpa izin mereka karena itu adalah hak milik mereka. Ketika kamu mendekati hewan tersebut jangan bersikap seolah-olah kamu adalah penguasa. Jangan menakut-nakuti hewan tersebut dan membuat si pemilik jengkel. Bagilah harta miliknya menjadi dua bagian biarkan si pemilik memilih bagian yang ia inginkan. Ketika dia memilih, jangan menentang pilihannya. Lalu bagilah sisanya menjadi dua dan biarkan ia memilih kembali sesuai keinginannya dan jangan menentang pilihan yang ia suka. Teruskan membagi harta milik tersebut seperti itu hingga tersis jumlah yang menjadi hak Allah dari hartanya. Lalu kumpulkan hak Allah dari harta tersebut. Jika ia ingin membatalkan pembagian itu, persilahkan dan aduk kembali hewan-hewan itu, kemudian lakukan prosedur yang sama untuk kedua kalinya hingga ia membayar hak Allah atas hartanya. Jangan mengambil unta tua yang tidak cocok untuk bekerja, lemah dan cacat. Jangan menunjuk seorang petugas keuali berdasarkan keikhlasannya dan kepahamannya terhadap agama sehingga ia akan bekerja dengan jujur. Pilihlah pegawai yang jujur dan mempunyai posisi yang baik, yang tidak menunjukkan sikap kasar atau keras dan tidak menjengkelkan atau membosankan orang. Lalu kirim kepada kami secepatnya apa yang telah kamu kumpulkan. Agar kami dapat menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang telah diperintahkan Allah. Ketika si petugas mengumpulkan harta benda, katakan kepadanya jangan memisahkan induk unta dengananaknya yang masih menyusui. Jangan memeras susunya berlebihan sehingga tidak dapat dikendarai lagi karena kelelahan. Dalam hal memeras susu dan mengendarai unta, perlakukanlah sebagaimana mestinya. Unta yang sakit harus diberi istirahat. Kendarailah unta dengan perlahan. Jika sudah melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, ajaklah mereka ke kolam atau sumber air lainnya secara teratur dan bawalah mereka ke padang rumput. Biarkanlah mereka berhenti di tempat yang ada air dan rumput. Dengan izin Allah, unta-unta akan sampai ke tempat kita dalam keadaan gemuk, tegap, bersumsum dan tidak

110

Page 42: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

kelelahan atau kita bisa membagi dan mendistribusikannya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Allah telah mengatur apa yang paling cocok sebagai ganjaran dan petunjuk yang benar dan pengorbanan, jika Allah menghendaki.”

D. Jenis Pengeluaran Baitul Maal dan Kebijakan Fiskal

Ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan

empat khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan

ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Yang

pertama adalah mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi,

baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan

kelompok lainnya, tanpa dibiayai Baitul Mal. Contoh sangat baik

untuk kebijakan jangka pendek ini dilakukan Rasulullah di Madinah

pada permulaan Hijrah seperti telah dijelaskan di muka. Yang kedua

kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah dan Khulafa

dengan mengeluarkan dana Baitul Mal. Kedua pendekatan ini, dapat

saja berasal dari inisiatif pemerintah kemudian diimplementasikan

atau berasal dari usulan seorang atau beberapa orang muslim.

Kedua jenis kebijakan dijelaskan pada bagian berikut untuk

mengambarkan peran yang dimainkan setiap orang dalam

pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

1. Penyebaran Islam

Karena dasar keyakinan dan perbuatan setiap muslim ditetapkan

dalam Al-Qur’an, Rasulullah Saw memulai dakwahnya di Mekkah

dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an untuk mengajak penduduk

Mekkah kepada Islam. Setelah hijrah ke Madinah, di samping

mengajak setiap orang yang baru masuk Islam untuk mengajarkan

Quran dan mengajarkan infaq di jalan Allah. Rasulullah juga

memerintahkan “orang-orang ynag tinggal di mesjid (kaum suffah)

seperti Abas bin Sa’id dan Al-‘Asi dan Abu ‘Ubaydah bin al-Jarrah,

memilih di antara mereka sendiri siapa yang akan mengajarkan

Alquran. Pada tahun 10 Hijrah Rasululah Saw mengirimkan ‘Amr bin

111

Page 43: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Hazm ke Najran untuk mengajarkan Alquran dan mengumpulkna

zakat. Sahabat lain yang dikirim Rasulullah keluar Madinah untuk

mengajarkan Alquran dan memerintah berdasarkan Islam adalah

Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah, Rafi’ bin Malik Al-Anshari, Usayd bin

Hudayr, dan Khalid bin Sa’id Al-‘Asi.

Setiap kali berhasil menaklukkan suatu wilayah, Rasulullah saw

memilih seorang pejabat untuk mengajarkan Alquran di wilayah

tersebut. Sebagai contoh , setelah menaklukkan Mekkah, Rasulullah

memilih ‘Attab bin Osayd sebagai gubernur Mekkah dan Mu’adz

sebagai pengajar aqidah dan hukum Islam. Menyusul kemenangan

Perang Tabuk dan penyerahan Tha’if, pengaruh Islam telah tersebar

ke setiap penjuru Jazirah Arab sehingga para perwakilan dan

pemimpin-pemimpin suku-suku Arab datang ke Madinah untuk

menerima Islam. Ketika mereka kembali ke daerah masing-masing,

Rasulullah mengirimkan bersama mereka sahabat yang akan

mengajarkan Islam dan Alquran serta seorang yang lain menarik

zakat.

Rasulullah Saw juga melakukan bermacam cara untuk

mengembangkan dakwah Islam. Karena puisi dan sastra sangat

dihargai pada masa permulaan Islam. Rasulullah menggunakan para

penyair dan sastrawan untuk menyebarkan ajaran Islam. Di antara

penyair yang membacakan puisi untuk membangkitkan semangat

jihad kaum muslimin adalah Hasan bin Tsabit, Abdullah bin

Rawahah, dan Ka’ab bin Malik. Di samping mereka juga terdapat

beberapa orator yang membantu Rasulullah pada permulaan Islam.

Selama memimpin kaum muslimin, Rasulullah mengirim banyak

sahabat ke berbagai negara untuk mengajak pemimpin serta

masyarakatnya menerima Islam. Sebagai contoh, Rasulullah Saw

pernah mengirim tujuh puluh pemuda Anshar untuk berdakwah

kepada penduduk Najd, atas permintaan salah seorang dari mereka,

ketika terjadi tragedi Bir Maunah. Demikian juga pada suatu hari di

bulan Muharram tahun ke-7 setelah Hijrah, rasulullah mengirim

beberapa utusan yang membawa surat Rasulullah Saw ke enam

112

Page 44: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

negara untuk mengajak pemimpin dan penduduk negara itu kepada

Islam. Jumlah duta Rasulullah Saw itu seluruhnya 26 orang. Mereka

selalu berhasil dalam menjalankan misi kecuali mengislamkan

Kaisar Byzantium, Raja Persia beserta dua atau tiga orang lainnya.

Petugas-petugas itu berangkat ke tempat tujuan dakwah mereka

dengan biaya sendiri, terkadang dibiayai oleh baitul maal. Pada

tahun-tahun setelah Hijrah berikutnya, ketika dana baitul maal

semakin banyak dan perjalanan yang harus ditempuh semakin jauh,

biaya perjalanan serta gaji para utusan diambil dari dana baitul

maal. Salah satu pengeluaran yang dibiayai Baitul Maal adalah

perjalanan dakwah dalam rangka menyebarkan ajaran Islam.

2. Gerakan Pendidikan dan Kebudayan

Rasulullah juga memberi perhatian besar terhadap pengajaran

dan pendidikan bagi setiap muslim dan memanfaatkan setiap

sumber daya untuk membuat mereka melek huruf. Sebagai contoh,

Rasulullah memerintahkan Zayd bin Tsabit yang telah diajarkan

membaca dan menulis oleh seorang tawanan Perang Badr, untuk

mempelajari tulisan Yahudi. Rasulullah juga menyatakan kepada

sepuluh tawanan perang Badar bahwa jika telah mengajarkan

sepuluh orang pemuda Anshar membaca dan menulis, mereka akan

dibebaskan. Dengan cara ini, jumlah sahabat yang melek huruf

meningkat sehingga juru tulis dan baca Rasulullah tercatat

sebanyak 42 orang. Angka ini sangat berarti dibandingkan dengan

sebelum masa kenabian, jumlah suku Qurasy yang melek huruf

hanya 17. Demikian juga di Madinah, kecuali bangsa Yahudi, jumlah

penduduk yang dapat membaca dan menulis sangat sedikit. Al-

Waqidi mengatakan jumlah itu hanya sebelas orang.

Gerakan belajar membaca dan menulis di Madinah menyebar

luas sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama Darul Qurra

(Rumah Para Penulis). Ini terkait dengan kembalinya Abdullah bin

Maktum ke Madinah dari perang Badr bersama dengan Mus’ab bin

Umair yang menetap selama sekitar tiga bulan di Darul Qurra. Al

113

Page 45: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Waqidi juga menyebutkan bahwa ada satu tempat khusus di sudut

kota Madinah yang digunakan untuk shalat dan belajar.

Rasulullah Saw juga menunjuk beberapa hakim di kalangan

muslimin. Beberapa sahabat yang ditunjuk antara lain Ali bin Abi

Thalib, Muhammad bin Maslamah dan Attab bin Asid. Di samping

mengirimkan juru dakwah serta mengangkat hakim dan pengajar,

Rasulullah Saw juga memberi perhatian sangat besar terhadap

pembangunan masjid yang digunakan sebagai tempat shalat

berjamaah di samping sebagai tempat bermusyawarah, konsultasi

dan mengambil keputusan, serta tempat pendistribusian dana baitul

maal. Pada lain kesempatan Rasulullah Saw juga menggunakan

masjid sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak

mempunyai rumah. Seperti di sebutkan sebelumnya, beberapa

muhajirin menetap selama sekitar tiga bulan di masjid sementara

Rasulullah sendiri pernah tinggal di rumah milik sahabat Anshar.

Setelah penaklukan Mekkah, beberapa kelompok dari berbagai

tempat di Hijjaz menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Rasulullah

memerintahkan mereka tinggal di rumah para sahabat atau di

tempat khusus di dalam mesjid.

Perhatian Rasulullah terhadap masalah-masalah yang disebutkan

di atas mengajarkan kita bahwa pemerintah seharusnya memberi

perhatian penting pada masalah pendidikan dan sedapat mungkin

mencukupi seluruh kebutuhan dana untuk itu.

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Selama masa kepemimpinan Rasulullah dan Khalifah yang

empat, para ulama, ahli kedokteran dan orang-orang yang dapat

menulis memperoleh penghargaan dan dimanfaatkan untuk

menyebarkan ilmu pengetahuan. Di Madinah, jasa para ahli

kedokteran yang sudah mengajar dan praktek medis di sekolah

Jundany Shapur dimanfaatkan. Berbagai upaya dilakukan agar

mereka dapat tinggal di sana serta membuka praktek medis,

sekalipun mereka bukan muslim.

114

Page 46: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Salah satu ahli kedokteran terkenal di masa Rasulullah adalah

Harits bin Katadah, yang menyelesaikan pendidikannya di sekolah

Jundayshapur di Persia dan membuka praktek medis di sana. Ketika

kembali ke tanah airnya, Rasulullah menyambut kedatangannya.

Perhatian Rasulullah yang begitu besar terhadap ahli kedokteran ini

dibuktikan dari kunjungan yang dilakukan Rasulullah kepadanya.

Ketika Sa’ad bin Abi Waqqash sakit, Rasulullah SAW menemui Sa’ad

dan merekomendasikan agar Sa’ad dibawa kepada Harits bin

Katadah untuk diobati.

Ahli kedokteran pada era tersebut adalah Al-Nadr bin Al-Harits,

putera Harist bin Katadah, Damad bin Tsa’labah Al-Azdi, yang juga

merupakan kepercayaan Rasulullah dan ibnu Abi Ramtah At-

Tamimi. Nama terakhir ini adalah ahli bedah dan menuliskan setiap

operasi yang dilakukannya yang dapat kita baca sampai saat ini.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib , beberapa ahli

kedokteran berdiam di Kufah, ibu kota pemerintahan waktu itu. Di

antara mereka yang paling terkenal waktu itu adalah Atir bin Amr

bin Hani As-Sakuni. Ahli yang satu ini diminta untuk mengobati

khalifah ketika terluka dalam suatu peperangan. Para ahli yang

disebutkan di atas umumnya beragama Kristen dan Zoroaster.

Kenyataan bagaimana mereka diminta untuk mengobati dan

menyelamatkan hidup khalifah menjadi bukti kedekatan hubungan

yang saling percaya dan menghargai.

Dalam sejarah, terdapat beberapa nama muslimah yang dikenal

sebagai bidan. Di antaranya adalah Salma, isteri Abu Rafi’ yang

membantu kelahiran putera Rasulullah, Ibrahim. Di antara muslimah

yang bertindak sebagai perawat adalah Rafidah Al-Anshari, yang

merawat para mujahid yang terluka pada perang Khandaq.

Rasulullah juga memberi perhatian sangat besar pada masalah

kesehatan. Salah satu hadis Rasulullah yang paling terkenal adalah

“kebersihan sebagian dari iman” membuktikan hal itu. Ini selaras

dengan hadis lain yang mengatakan “seandainya tidak

memberatkan umatku, niscaya aku mewajibkan mereka menggosok

115

Page 47: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

gigi setiap kali shalat. Di samping itu, untuk mencegah penyebaran

penyakit, Rasulullah memerintahkan agar orang yang sakit

dikarantina sampai sembuh. Berdasarkan empat puluh kebiasaan

Rasulullah yang berisikan perintah dan imbauan kesehatan, Ibn

Tarfan menyusun sebuah buku berjudul The Prophet’s Precepts on

the Art of Medicine yang terbagi ke dalam sepuluh bab. Semua yang

disebut di atas merupakan indikator besarnya perhatian Rasulullah

terhadap ilmu kedokteran dan kebersihan. Segala sesuatu yang

dilakukan Rasulullah ditujukan untuk mengerahkan sumber daya

demi kesehatan dan pengajaran. Dengan cara ini kaum muslimin

cepat belajar sehingga para ahli kedokteran muslim memperoleh

pengakuan yang berarti di bidang ini. Superioritas kaum muslimin di

bidang medis, kimia dan ilmu pasti lainnya pada masa Imam Ja’far

as-Sadiq bin Muhammad Baqir dan Imam Ali Ar-Rida bin Musa al-

Kazhim juga diakui.

Seni lain yang sangat penting pada masa kenabian adalah

produksi senjata. Disebutkan bahwa salah satu sahabat Rasulullah

atas izin beliau berangkat ke Persia dan membawa pulang empat

ahli pembuat pedang, perisai, helm, tombak, panah dan busur

berikut bahan baku yang diperlukan –bijih besi dan kayu

badamshak. Dengan dibangunnya tungku pembakaran, dibuatlah

senjata seperti yang disebut di atas dari bijih besi serta panah dan

busur dari kayu badamshak.

Pada peperangan Khaibar, kaum muslimin mengenal dua senjata

baru, yakni mangonel dan testudo, yang dibuat oleh kaum Yahudi.

Kaum muslimin kemudian mempelajari cara pembuatan senjata ini

yang kemudian digunakan pada peperangan berikutnya, yakni

perang di Thaif.

Perlu diketahui bahwa perhatian Rasulullah menyebabkan kaum

muslimin terbuka terhadap hal-hal yang disebutkan di atas. Selain

itu, Rasulullah saw juga memerintahkan setiap muslim untuk

mempelajari bisnis dan profesi yang ada. Dengan dukungan ini, seni

tenun, jahit, pandai besi, konstruksi, kerajinan kulit, penggalian, dan

116

Page 48: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

pemanfaatan air tanah ditata menurut aturan Rasulullah yang

melibatkan para seniman dan perajin terlibat dalam aktivitas ini.

Di antara ilmu pengetahuan yang menyentuh kehidupan dunia

Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab ibn al-

Khattab adalah ilmu manajemen yang mengatur masalah akuntansi

dan fiskal Baitul Mal. Penerimaan kaum muslimin terhadap ilmu ini

berikut aplikasinya menyebabkan dikembangkannya metode paling

canggih untuk menyusun anggaran serta perhitungan pendapatan

dan pengeluaran sektor-sektor publik.

Penaklukan Syiria dan Mesir, juga pada masa pemerintahan

Khalifah Umar bin Khatab, mengenalkan kaum muslimin kepada

teknologi baru. Di antaranya adalah arsitektur dan tata kota yang

menghasilkan pembangunan kota Kufah dan Kisra atas perintah

Khalifah Umar bin Khatab. Dengan izin Khalifah Umar bin Khatab,

juga dibangun terusan antara Fustat, ibukota Mesir ketika itu,

dengan Laut Merah (Bahrul Qulzum). Arti penting berbagai kegiatan

ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian 'Pembangunan

Infrastruktur dengan Dana Baitul Mal'.

Pada masa pemerintahan Ali, sebagai konsekuensi dari

perhatiannya yang besar atas pengembangan ilmu pengetahuan,

Basrah dan Kufah menjadi dua pusat ilmu dan sastra. Abul Aswad

ad-Duali yang dikenal sebagai ahli tata bahasa Arab menurut

sebuah riwayat tinggal di Basrah. Abul Aswad yang juga salah satu

sahabat karib Ali atas perintah Khalifah melakukan kompilasi tata

bahasa Arab. Ilmu tafsir, sunnah Rasulullah, puisi, dan sastra

biografi, hadis, serta beberapa bidang ilmu lain mengalami

pematangan pada era ini.

Di antara langkah penting yang dilakukan oleh Amirul Mukminin

Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan

mata uang koin atas nama negara Islam. Sampai saat itu, mata

uang yang digunakan adalah koin Romawi dan Persia. Di koin

tersebut tertulis "Allah itu satu. Dia tidak beranak dan tidak pula

diperanakkan. Dan tidak ada satu pun yang setara dengan-Nya.

117

Page 49: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Muhammad

adalah utusan Allah. Dia mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan

agama yang benar untuk dimenangkan atas agama-agama lain

sekalipun orang-orang musyrik itu benci. Dirham itu dicetak di

Basrah pada tahun 40 H.

Dokumen ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin telah menguasai

teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Dokumen ini juga

menunjukkan bahwa pencetakan uang logam pertama dalam

sejarah Islam dilakukan pada masa pemerintahan Amirul

Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Abi Thalib, bukan pada masa

Abdul Malik bin Marwan, seperti yang banyak disebutkan dalam

buku-buku sejarah.

4. Pembangunan Infrastruktur

Di samping mendorong aktivitas swasta, Rasulullah saw juga

memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Selain

membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan

permukiman, Rasulullah membangun kamar mandi umum di sudut

kota. Atas saran seorang sahabat, Rasulullah juga menentukan

tempat yang berfungsi sebagai pasar di kota Madinah. Ia juga

memberi perhatian khusus pada upaya perluasan jaringan

komunikasi antara penduduk sehingga jalan-jalan yang sangat

sempit serta batas kota dihapuskan, bahkan di wilayah

pertempuran. Rasulullah saw juga sangat memperhatikan jasa pos

dan memerintahkan perbaikannya.

Khalifah Khalifah Umar bin Khatab ibn al-Khattab juga

memberikan perhatian besar tehadap pembangunan infrastruktur.

Kota Kufah dan Basrah dibangun atas perintahnya. Selain itu, ketika

pembangunan kota ini tengah berlangsung, Khalifah memberikan

perhatian khusus terhadap jalan-jalan raya, pelebaran jalan, dan

meletakkan pembangunan masjid di pusat kota. Setelah menerima

laporan kondisi geografis Mesir, Khalifah Umar bin Khatab menulis

surat langsung kepada Amr bin Ash yang kala itu memerintah Mesir

118

Page 50: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

atas nama Khalifah agar Amr bin Ash mengalokasikan sepertiga dari

penerimaan Mesir untuk membangun jembatan, terusan dan

jaringan persediaan air. Khalifah Umar bin Khatab juga menugaskan

orang-orang Kristen dan Yahudi untuk memelihara dan memperbaiki

kerusakan jalan dan jembatan. Tindakan Khalifah Umar bin Khatab

yang paling terkenal di Mesir adalah mengizinkan Amr bin Ash untuk

menggali terusan al-Fustat, ibukota Mesir, yang terletak di dekat

Kairo dengan pelabuhan Suez. Terusan ini difasilitasi dengan

pelayaran antara Hijaz dan Mesir yang memudahkan transportasi

dan pengiriman makanan dari Mesir ke Madinah. Melihat pentingnya

topik ini paragraf berikut disadur secara utuh dari buku al-Kattani,

Administrative Procedure.

Penggalian terusan yang dimaksud adalah saluran yang dibuka

setelah penaklukan Mesir. Terusan ini dimulai dari al-Fustat sampai

dengan Suez. Pejabat yang ditugaskan adalah Amr bin Ash pada

masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab. Terusan ini disebut

Terusan Amirul Mukminin (The Channel of Commander of Believers)

dan menjadi jalur transportasi terbesar antara Mesir, Laut Merah

dan India. Tujuan penggalian, menurut al-Maqrizi, adalah untuk

mengatasi kekurangan pangan di Madinah. Semula Amr bin Ash

mengirimkan makanan melalui jalur darat. Kemudian untuk

memudahkan pengiriman, Khalifah Umar bin Khatab ibn Khattab

memerintahkan Amr ibn Ash untuk membuka terusan dan

mengirimkan makanan melalui jalur laut, Pembangunan terusan ini

selesai pada akhir tahun. Lalu kapal-kapal digunakan untuk

mengirimkan makanan ke Mekkah dan Madinah. Jalur ini tetap

dibuka hingga akhir masa pemerintahan Bani Umayyah sampai

perlahan-lahan terusan mulai ditutupi pasir.

5. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan

Selama sebelas tahun memimpin kaum muslimin, Rasulullah saw

terlibat dalam banyak pertempuran. Berbagai pertempuran ini

terjadi akibat serangan yang dilancarkan musuh-musuh Islam dalam

119

Page 51: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

upaya melenyapkan Islam dan Rasulullah saw. Peperangan yang

pernah diikuti Rasulullah sebanyak 26 atau 27 ghazwah, sebutan

untuk perang yang diikuti Rasulullah, sementara pengiriman

pasukan untuk menahan serangan musuh tercatat 36 sampai 66

sariyah, sebutan untuk perang yang tidak diikuti Rasulullah.

Menurut beberapa catatan, peperangan ini dimulai beberapa bulan

sejak ia hijrah ke Madinah sementara yang lain menyebutkan

dimulai pada tahun kedua Hijriyah.

Jika kita asumsikan pertempuran yang terjadi adalah 26 ghazwah

dan 36 sariyah berarti secara keseluruhan terjadi 62 peperangan.

Artinya, Rasulullah saw dan kaum muslimin terlibat peperangan

rata-rata sekali dalam dua bulan atau 6 kali dalam setahun. Tentu

saja peperangan ini berkali-kali menempatkan Rasulullah dan kaum

muslimin dalam bahaya.

Peperangan sebanyak itu menyebabkan kaum muslimin terbiasa

menghadapi kesulitan dalam penyediaan senjata, makanan, dan

kebutuhan perang lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini terutama

pada tahun pertama setelah hijrah ketika kaum muslimin berada di

bawah tekanan dan kesulitan ekonomi jelas sangat sulit.

Karena jihad merupakan tugas suci bagi setiap muslim, mereka

selalu ingin mengambil bagian pada setiap ghazwah dan sariyah.

Hanya pemimpinnya yang ditunjuk oleh Rasulullah. Para mujahidin

juga selalu menyediakan sendiri senjata berikut kudanya. Pada

perang Badar yang merupakan ghazwah pertama, diikuti 313

anggota pasukan sekalipun Rasulullah tidak mewajibkannya. Pada

waktu itu, kaum muslimin hanya mempunyai dua atau tiga kuda,

dan dua sampai empat orang menggunakan unta.

Salah satu sumber persediaan senjata muslim adalah harta

rampasan perang. Pada ghazwah Badar, setiap muslim kembali

dengan mengendarai binatang. Selain itu, masing-masing menerima

satu atau dua unta. Setiap orang yang tidak mempunyai pakaian

diberi pakaian dan diberi bahan makanan dari pasukan kaum

Quraisy yang jatuh ke tangan mereka. Pembagian harta rampasan

120

Page 52: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

perang menyebabkan setiap orang miskin menjadi kaya. Seluruh

harta rampasan perang Badar yang terdiri dari unta, barang-barang

dari kulit, pakaian serta barang-barang lain dibagi secara adil

kepada para mujahidin dan delapan orang lain yang terlibat dalam

tugas-tugas yang ditetapkan Rasulullah saw. Pada perang tersebut,

banyak pihak Quraisy berbalik melarikan diri dan, untuk

menyelamatkan diri, mereka membuang pakaian perangnya ke

tanah. Pakaian perang ini juga dibagikan kepada para mujahidin.

Salah satu tawanan perang yang diperoleh dari perang ini adalah

Naufal yang kemudian dibebaskan dengan tebusan 1000 tombak

yang dimilikinya di Jidda.

Satu bulan setelah perang Badar, pasukan kaum muslimin

kembali berperang. Musuhnya, Bani Qainuqa, suku yang termasuk

penduduk Madinah yang mengkhianati perjanjian damai dengan

Rasulullah. Perang ini diakhiri dengan terusirnya suku ini dari

Madinah dan meninggalkan rampasan perang berupa barang-

barang segar dan senjata bagi kaum muslimin. Pada Ghazwah

Uhud, kaum muslimin menggunakan senjata yang diperoleh dari

dua perang sebelumnya. Sekitar 1000 muslim yang mengambil

bagian dalam perang ini dipersenjatai dan sekitar 100 orang dari

mereka menggunakan pakaian perang.

Setelah perang Badar, perintah tentang pembagian harta

rampasan perang turun. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah

mengambil seperlima harta rampasan perang dari setiap

pertempuran. Dengan membagi harta rampasan perang kepada

kaum muslimin atau menjual sebagian dan membeli perlengkapan

yang dibutuhkan, Rasulullah meningkatkan kesiapan kaum muslimin

menghadapi konflik berikutnya. Dari harta rampasan perang yang

diperoleh dari Bani Nadir, Rasulullah memperoleh bagian yang

cukup untuk cadangan selama satu tahun, dan Rasulullah

memerintahkan bagian itu dibelikan kuda serta senjata. Setelah

berhasil mengalahkan Bani Quraizhah, Rasulullah mengirimkan

sejumlah tawanan perang ke Najd dan menerima tebusan yang

121

Page 53: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

kemudian digunakan untuk membeli kuda dan senjata untuk kaum

muslimin. Sahabat yang ditugaskan untuk urusan ini adalah Said bin

Zaid yang kemudian membeli semua jenis senjata yang dia

temukan di Najd termasuk di antaranya sembilan jenis pedang.

Kadangkala Rasulullah meminjam senjata, bahkan dari orang-

orang nonmuslim. Ketika menghadapi Hawazin, Rasulullah

meminjam seratus pakaian perang berikut perlengkapannya dari

Sofyan bin Umayyah, seorang yang dilindungi di Mekkah sekalipun

tetap musyrik. Rasulullah menjamin setelah kembali dari

peperangan baju besi yang dipinjam ini tetap dalam keadaan baik.

Dan Rasulullah juga meminjam dari Sofyan sejumlah unta untuk

kebutuhan transportasi perang. Dalam perjanjian dengan penduduk

Najran, Rasulullah mensyaratkan jika pecah perang di Yaman,

penduduk Najran akan menyerahkan perlengkapan senjata mereka

kepada kaum muslimin sebagai pinjaman yang dijamin.

Rasulullah terus-menerus meningkatkan kapabilitas pertahanan

kaum muslimin dengan menggunakan peralatan-peralatan baru.

Seperti yang telah disebutkan, setelah perang Khaibar, kaum

muslimin mengenal dua jenis senjata baru yang selama ini sudah

digunakan oleh orang-orang Yahudi, yakni mangonel dan testudo.

Metode lain yang digunakan Rasulullah untuk membiayai perang

adalah mengumpulkan infaq dari para sahabat. Pada setiap perang

yang diikuti, Rasulullah mengajak para sahabat untuk mengambil

bagian. Perang Tabuk merupakan ghazwah Rasulullah yang terbesar

dan terakhir. Tersiar berita bahwa Kaisar Bizantium, Heraklius,

bersama 100.000 prajurit datang dari Bizantium untuk

menghancurkan negeri Islam dan telah tiba di Syiria. Rasulullah

harus menyiapkan pasukan dengan persiapan penuh. Untuk

menyiapkan pasukan berikut perbekalan yang diperlukan,

Rasulullah menyerukan kaum muslimin untuk ikut berjihad.

Hasilnya, sekalipun harus menghadapi udara yang sangat panas

dan jarak perjalanan yang sangat jauh, 30.000 kaum muslimin yang

dipimpin langsung oleh Rasulullah mengambil bagian dalam jihad

122

Page 54: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

ini. Pada ghazwah kali ini, kaum muslimin membawa 10.000 kuda

dan 12.000 unta. Beberapa catatan menyebutkan bahwa pasukan

kaum muslimin lebih dari 70.000 orang. Namun, jumlah ini tidak

dapat berangkat karena kekurangan binatang tunggangan. Karena

jauhnya jarak yang harus ditempuh, Rasulullah ingin segera

mencapai lokasi, mereka yang hanya berjalan kaki tidak dapat ikut

berperang. Orang-orang ini menemui Rasulullah dan meminta diberi

tunggangan agar dapat ikut berjihad. Namun, Rasulullah berkata,

"Saya tidak dapat menyediakan kendaraan bagi kalian". Mereka pun

meninggalkan tempat pertemuan dengan tangis sedih. Kemudian

turunlah ayat 92 surat Syura mengenai sikap mereka sebagai

penghargaan atas mereka.

Untuk menutupi biaya perangTabuk, diperlukan bantuan

keuangan dari kaum muslimin yang kaya. Semua ini dilakukan

dengan kerelaan yang tinggi, bahkan para wanita melepaskan

perhiasan mereka. Orang-orang miskin juga memberikan apa yang

dapat mereka berikan. Seseorang datang kepada Rasulullah dengan

membawa sejumlah kurma dan berkata, "Ya Rasulullah, saya

bekerja di kebun kurma dan menerima dua takaran kurma sebagai

upah. Saya telah menyimpan yang satu bagian untuk keluarga saya

dan satu bagian lagi untuk perang ini".

Sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan dan membiayai

pasukan, Rasulullah melakukan langkah-langkah perencanaan

militer dan mengembangkan institusi militer. Contoh yang baik

adalah perencanaan dan persiapan yang dilakukan menjelang

perang Ahzab dan rencana pertahanan Madinah. Rasulullah

memperoleh berita bahwa seluruh musuh Islam, baik Quraisy

maupun Yahudi, berkonspirasi untuk menyerang Madinah dan

melenyapkan dakwah Rasulullah. Pada awalnya, Rasulullah

berusaha mencegah terjadinya konsprirasi pasukan penyerang ini,

namun tidak berhasil. Kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan

para sahabat. Salman al-Farisi mengusulkan penggalian parit di

sekeliling Madinah untuk melindungi kota dari serangan musuh.

123

Page 55: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Untuk melaksanakan rencana ini, Rasulullah membagi kaum

muslimin menjadi beberapa kelompok kerja sehingga setiap sepuluh

orang muslim bertanggung jawab menggali empat puluh kubik parit.

Menurut beberapa penulis, panjang parit seluruhnya lebih dari 5 1/2

kilometer dengan lebar 10 meter dan kedalaman 5 meter.

Bukti-bukti sejarah di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin

melihat jihad sebagai tugas suci. Mereka berangkat ke medan

perang dengan pikiran jernih dan dengan izin Allah, bahkan sedapat

mungkin mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri seperti

senjata, kendaraan dan bekal.

Seperlima harta rampasan perang yang diambil dari setiap

peperangan merupakan sumber dana Baitul Mal yang terpenting

yang terutama digunakan untuk memperkuat pengembangan

pasukan kaum muslimin. Selebihnya rampasan perang dibagikan

kepada semua yang ikut berperang, atau sebagian dijual untuk

membeli perlengkapan perang yang dibutuhkan. Kadangkala

Rasulullah juga meminjam senjata yang dibutuhkan. Metode

terakhir merupakan satu kebijakan kreatif untuk membiayai dana

dan kebutuhan perang yang dapat dilihat sebagai satu kebijakan

fiskal khusus yang diambil Rasulullah.

6. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

Sebagian dana Baitul Mal yang digunakan Rasulullah untuk

mengatasi kelaparan yang menimpa orang-orang fakir dan miskin.

Penerimaan ini, seperti yang akan diuraikan, terdiri atas ghanimah,

khums, zakat, kharaj, dan jizyah.

Zakat diwajibkan kepada setiap orang yang telah dapat

mencukupi kebutuhannya dalam satu tahun atau dengan kata lain

setiap orang yang mempunyai harta sampai tingkat nisab (batas

kena pajak), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bagaimana zakat dibayarkan untuk berbagai kegiatan yang

disebutkan di atas telah dijelaskan pada bagian penerimaan dana

Baitul Mal. Di sini hanya akan ditunjukkan gambaran dan indikator

jumlah pendapatan minimal yang dapat dikenai zakat pada masa

124

Page 56: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

permulaan Islam untuk memperlihatkan bagaimana jika penghasilan

seseorang tidak mencapai tingkat ini, Baitul Mal akan

memperlakukannya secara berbeda. Setiap sumber dana Baitul Mal

digunakan untuk tujuan masing-masing yang spesifik. Sebagai

contoh, penerimaan zakat hanya dapat digunakan untuk:

1. Menyantuni fakir miskin

2. Menampung tuna wisma

3. Membayar gaji para pengumpul zakat

4. Melunasi utang orang-orang yang tidak mampu membayar

utangnya

5. Menolong orang-orang yang baru masuk Islam

6. Membebaskan budak, dan

7. Melaksanakan aktivitas pekerjaan umum

Khums juga digunakan untuk pengeluaran yang khusus seperti

halnya zakat. Zakat atas tanah di wilayah taklukan yang diperoleh

tanpa peperangan hanya digunakan untuk hal-hal yang dianggap

Rasulullah paling tepat. Namun zakat atas tanah di wilayah taklukan

yang jatuh ke tangan kaum muslimin melalui peperangan hanya

digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Demikian pula,

Rasulullah membagi penerimaan Baitul Mal untuk memenuhi

kebutuhan harian kaum muslimin. Ketika melakukan pembagian,

Rasulullah membagi setiap orang yang berhak dengan jumlah yang

sama.

Dalam beberapa kesempatan Rasulullah memberi hadiah kepada

utusan yang datang yang ingin memeluk agama Islam. Pembagian

hadiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tiap anggota utusan Bani Murrah yang jumlahnya 13 orang

menerima sepuluh ons perak, kecuali Harits bin Auf menerima 12

ons

2. Tip anggota utusan Tsa'labah menerima 5 ons perak

3. Bisr bin Muawiyah bin Tawr dari suku Bani Buka diberi beberapa

domba betina

125

Page 57: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

4. Tiap anggota utusan dari Bani Hanifa yang jumlahnya 13 sampai

19 orang diberi 5 ons perak

5. Utusan dari Tujib yang jumlahnya 16 orang, masing-masing

menerima hadiah yang jumlahnya lebih besar daripada yang

pernah diberikan kepada utusan lain

Berbagai hadiah yang telah disebutkan diberikan melalui Bilal

yang diperintahkan Rasulullah untuk menangani tugas ini. Bilal juga

ditugaskan untuk membantu orang-orang miskin. Orang-orang yang

membutuhkan yang datang kepada Nabi diperintahkan menemui

Bilal untuk mendapatkan pakaian dan makanan. Bilal bahkan

diperintahkan jika terjadi kekurangan anggaran untuk mencari

pinjaman dan mencarikan makanan bagi yang membutuhkan. Oleh

karena itu, setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah mencari

Bilal, begitu pula halnya cucu Rasulullah, Hasan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, pada masa

pemerintahan Khalifah Khalifah Umar bin Khatab bin al-Khattab

pernah dilakukan sensus terhadap kaum muslimin dan dengan data

tersebut Khalifah Khalifah Umar bin Khatab menetapkan besaran

pajak tanah taklukan yang dibagikan kepada setiap kaum muhajirin,

Anshar, keluarga Rasul dan lainnya sebagai berikut:

Untuk setiap istri Rasulullah dan pamannya, Abbas, Khalifah

Umar bin Khatab menetapkan 10.000 dirham pertahun kecuali

untuk Aisyah yang ditetapkan sebesar 12.000 diham serta

Juwairiyah dan Safiyah yang mesing-masing menerima 6.000

dirham, Mujahid perang Badar serta putra Ali, Hasan dan Husein,

menerima 5.000 dirham, orang yang pertama masuk Islam tetapi

tidak ikut berperang di Badar menerima 4.000 dirham, Abdullah bin

Khalifah Umar bin Khatab dan anak-anak Muhajirin dan Anshar

tertentu menerima 2.000 dirham, setiap penduduk Mekkah 800

dirham, untuk yang lainnya antara 300 sampai 400 dirham, bagi

para istri Muhajirin dan Anshar 200, 300, 400, 600, dan 1.000

dirham tergantung beberapa hal.

126

Page 58: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Pembagian di atas diperbaharui pada masa pemerintahan Ali bin

Abi Thalib. Bagian dana baitul mal dibagi secara merata pada setiap

orang berdasarkan kategori yang sama yang dilakukan oleh

Rasulullah. Namun pembagian seperti ini dan pertanyaan atas

keadilannya menyebabkan banyak sahabat yang merasa keberatan

dan menarik dukungannya kepada Ali dan bergabung dengan

Muawiyah.

Ali bin Abi Thalib juga membagi dana baitul mal kepada para

fakir miskin nonmuslim sama halnya dengan fakir miskin muslim.

Suatu hari, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bertemu dengan

pengemis buta lalu menanyakan keadaannya. Pengemis itu

mengatakan bahwa dia seorang Nasrani. Lalu Ali bin Abi Thalib

memerintahkan agar biaya hidup orang tersebut ditanggung oleh

Baitul Mal.

Contoh di atas memperlihatkan bahwa pada masa awal

pemerintahan Islam, nisab atau pendapatan minimal setiap

penduduk baik muslim ataupun nonmuslim dijamin negara. Tingkat

pendapatan minimal ini dicapai dengan mensinergikan kapabilitas

produksi dengan partisipasi kerja. Dalam kondisi keterbatasan

kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi dengan dana dari

khums, zakat dan kharaj. Masing-masing dana ini dirancang untuk

pengeluaran khusus. Khums digunakan untuk penyebaran dakwah

Islam dan persediaan perang, di samping untuk menjamin

pemenuhan kebutuhan bagi yang berpendapatan di bawah batas

minimal. Gaji pengumpul zakat diambil dari dana zakat. Setelah

menutupi seluruh pengeluaran Baitul Mal, kharaj dibagikan kepada

setiap muslim. Jelasnya, pengeluaran besar dan terpenting atas

setiap penerimaan yang disebutkan di atas adalah untuk menjamin

kesejahteraan sosial (social welfare) serta penyediaan pelayanan

publik.

7. Ruang Lingkup Aktivitas Baitul Mal

127

Page 59: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Analisis pengeluaran dana baitul mal memperlihatkan bagaimana

sektor layanan publik memegang peran aktif dalam ekonomi pada

masa awal pemerintahan Islam. Aktivitas ini meliputi perbaikan

pendidikan dan moral, penyebaran agama Islam, membiasakan

kaum muslimin dengan pengetahun baru, serta memasukkan dan

mensosialisasikan berbagai teknik baru. Investasi juga dilakukan

pada pembangunan kota dengan membangun saluran pengairan

dan terusan, pembangunan pasar serta fasilitas sanitasi publik.

Selanjutnya, kebijakan pertahanan keamanan, pembentukan

institusi pada saat diperlukan, serta penyediaan pasukan dan

pengeluaran militer merupakan tanggung jawab sektor publik. Pada

masa Rasulullah saw, tanggung jawab terakhir dijalankan dengan

bantuan kaum muslimin, meminjam perlengkapan dari pihak asing,

serta membagi harta rampasan perang dan menjual seperlima di

antaranya untuk pembiayaan pasukan. Singkatnya, baitul mal

menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial

minimum bagi setiap orang, muslim maupun nonmuslim, yang

hidup di bawah bendera negara Islam.

Di sisi lain, aktivitas pertanian, perdagangan, dan pertukangan

selalu mendapat perlindungan penuh pad masa awal pemerintahan

Islam. Kontrak-kontrak tentang tanah pertanian, bagi hasil pertanian

jangka pendsek, serta kerjasama bisnis, yang terjadi di antara kaum

muslimin menunjukkan perluasan aktivitas yang dilakukan sektor

publik. Dengan kata lain, sektor swasta turut mengambil peran akif

pada pengembangan ekonomi dengan meningkatkan,

mengembangkan dan memperluas partisipasi kerja pada masa awal

pemerintahan Islam. Ruang lingkup serta keharmonisan kedua

sektor ini, publik dan swasta, menciptakan dinamika pertumbuhan,

peningkatan taraf hidup, dan distribusi pendapatan yang diinginkan.

Dapat kita simpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, aktivitas

ekonomi tidak bertumpu sepenuhnya pada sektor publik dan swasta

melainkan keduanya memainkan peran yang penting dan harmonis.

128

Page 60: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

Studi tentang aktivitas baitul mal menunjukkan bahwa aktivitas

yang mempunyai dampak eksternalitas positif atau merupakan

utilitas publik adalah yang disediakan dan dioperasikan oleh sektor

publik (pemerintah). Fakta bagaimana aktivitas ini tidak diserahkan

kepada sektor swasta merupakan alasan mengapa ketersediaannya

relatif tidak berkurang bagi pemenuhan kebutuhan masyuarakat,

membuahkan terjaminnya taraf hidup masyarakat yang diinginkan.

Di sisi lain, aktivitas swasta yang tidak menciptakan eksternalitas

positif atau negatif bagi produsen dan konsumen dan menciptakan

keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar diserahkan

kepada sektor swasta sehingga setiap muslim dapat melakukan

aktivitas dengan memanfaatkan informasi yang tersedia di pasar.

Oleh karena itu, ruang lingkup aktivitas publik pada ekonomi di

masa awal pemerintahan Islam tidak dibatasi oleh keharusan

memonitor, mengatur, dan menerapkan peraturan-peraturan.

Selanjutnya, seluruh aktivitas utilitas publik dan bagian utama

aktivitas barang-barang publik juga menjadi tanggung jawab sektor

ini.

E. Instrumen Kebijakan Fiskal

Berikut kita dapat meringkas topik yang telah dibahas sehingga

dapat melihat perbedaan yang jelas setiap instrument kebijakan

fiskal yang terdapat pada masa awal pemerintahan Islam.

1. Peningkatan Pendapatan Nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja

Sebagai tahap awal, dalam rangka meningkatkan permintaan

agregat (aggregate demand) masyarakat muslim di Madinah,

Rasulullah saw melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum

Muhajirin dengan kaum Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya

distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke kaum Muhajirin yang

berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.

Selain itu, Rasulullah saw juga menerapkan kebijakan

penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin sekaligus

129

Page 61: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan

mengimplementasikan akad muzara’ah, musaqat, dan mudharabah.

Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan

meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan

peningkatan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan, dan

modal. Rasulullah saw juga membagikan tanah kepada kaum

Muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada

peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan

pemukiman di Madinah, sehingga kesejahteraan umum kaum

muslimin mengalami peningkatan.

Sesuai dengan perintah Allah swt, Rasululah juga melakukan

pembagian harta rampasan perang yang 80% di antaranya

dibagikan kepada para mujahidin. Pembagian ini turut

mempengaruhi peningkatan kekayaan dan pendapatan kaum

muslimin yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat.

Porsi terbesar pengeluaran Baitul Mal adalah untuk

pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahan Khalifah

Khalifah Umar bin Khatab, ketika penerimaan Baitul Mal mengalami

peningkatan, pembangunan infrastruktur ini mencapai tingkat yang

luar biasa. Dengan pembangunan infrastruktur ini, persediaan dan

kapasitas produksi ekonomi negara Islam berkembang dengan

pesat.

2. Kebijakan Pajak

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah saw,

seperti kharaj, khums, dan zakat, menyebabkan terciptanya

kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini,

khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi

total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan

penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan

penurunan harga ataupun jumlah produksi.

Seperti yang telah dijelaskan, zakat dikumpulkan berupa

persentase tertentu dari perbedaan antara produksi dengan biaya

variabel, sehingga tidak mempunyai dampak pada harga atau

130

Page 62: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

jumlah produksi serta tidak menyebabkan penurunan persediaan

total hasil pertanian. Kharaj yang merupakan sewa tanah juga tidak

mempunyai dampak pada harga dan jumlah produksi sehingga

penarikan jenis pajak ini tidak mempengaruhi penawaran.

3. Anggaran

Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah saw secara cermat,

efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran

meskipun sering terjadi peperangan. Pada masa pemerintahahn al-

Khulafa ar-Rasyidun, baitul mal juga tidak pernah mengalami defisit,

bahkan pada masa Khalifah Khalifah Umar bin Khatab dan Utsman

terdapat surplus yang besar.

4. Kebijakan Fiskal Khusus

Rasulullah saw menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara

khusus untuk pengeluaran negara. Cara pertama yang ditempuh

Rasulullah adalah meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela

untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim. Cara kedua adalah

meminjam peralatan dari kaum nonmuslim secara cuma-cuma

dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan.

Hal ini biasanya merupakan klausul dari suatu perjanjian damai

antara Rasulullah dengan suku-suku nonmuslim.

Cara ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah meminjam uang

dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf.

Pinjaman ini dilakukan dalam jangka pendek. Setelah perang Hunain

dan setelah harta rampasan perang tersebut dibagikan, seluruh

utang-utang dilunasi. Bilal diperintahkan Rasulullah membantu

orang-orang yang membutuhkan dan melunasi utang orang-orang

yang tidak dapat membayar utangnya sendiri. Bilal dibenarkan

meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut

jika dibutuhkan.

Cara keempat yang ditempuh Rasulullah adalah menerapkan

kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan

partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Kebijakan ini adalah

menghargai orang yang bekerja, beraktivitas, serta menafkahi

131

Page 63: Bab 4 kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan islam

Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam

keluarga dan praktis mencela para pengangguran. Selain

itu,perbuatan baik seperti pemberian qard, wakaf, dan shadaqah

menghasilkan redistribusi pendapatan dan meningkatkan efisiensi

pertukaran serta pemintaan total. Pengharaman monopoli, riba,

transaksi kali bi kali, dan transaksi-transaksi lainnya, termasuk

kecaman terhadap sikap hidup boros, selain meningkatkan efisiensi

sektor swasta, juga meningkatkan penawaran total serta

kesejahteraan ekonomi secara umum.

Setiap dana pajak mempunyai tujuan pengeluaran sendiri. Salah

satu tujuan pengeluaran zakat adalah penyediaan kebutuhan bagi

orang-orang fakir dan miskin di samping untuk menggaji para

pengumpul zakat. Khums juga digunakan unutk memenuhi

kebutuhan pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus

untuk penerimaan kharaj adalah untuk memelihara kebutuhan

publik. Pada saat yang sama, penerimaan yang disebut di atas juga

dikeluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi publik. Selanjutnya

dana yang dikumpulkan dari setiap daerah dikeluarkan untuk

kebutuhan daerah itu sendiri. Akhirnya, seluruh dana yang tersisa

dikirim ke Baitul Mal.

132