Oleh:

Dr. Ludovicus Sensi W, CPA

Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

1

� Di Bab 3 kita akan melihat berbagai pemikiran tentang

kerugian, kerugian negara, dan kerugian keuangan negara di

bidang hukum, ekonomi, dan akuntansi.

� Di bidang hukum, kerugian dikaitkan dengan perbuatan

melawan hukum. Konsep hukum inilah yang paling relevan

dalam konteks buku ini.

� Ada banyak tulisan dari para ahli hukum mengenai Perbuatan

Melawan Hukum dan Kerugian. Bab ini menggunakan

disertasi Dr. Rosa Agustina sebagai acuan.

2

� Pemikiran yang menghubungkan kerugian dengan perbuatan melawan

hukum (onrechstmatigedaad), tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

� Pasal 1365 KUHPer merupakan ketentuan keranjang sampah' (all catches).

Perumusan pasal ini mendorong terjadinya penemuan hukum

(rechtsvinding) yang berkesinambungan.2 Pasal ini sangat penting artinya

karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh

undang-undang.3

3

� Rosa Agustina menulis:

“Undang-undang tidak secara lengkap mengatur mengenai ganti rugi yang

timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, aturan yang dipakai

untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis menggunakan peraturan

ganti rugi akibat wanprestasi dalam Pasal 1243-1252 KUHPer.

Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada hukum

tidak tertulis ini menjadi wilayah yang terbuka untuk diisi oleh putusan-

putusan hakim yang berisi penemuan hukum.”

� Pasal-pasal dari yang dikutip Rosa Agustina di atas (Pasal 1243-1252

KUHPer) akan dibahas di Bab 4.

4

� Apa makna istilah Perbuatan Melawan Hukum? Rosa Agustina mengutip

Mariam Darus Badrulzaman.5

� Mariam Darus Badrulzaman dalarn Rancangan Undang-Undang (RUU)

Perikatan berusaha merumuskan secara lengkap sebagai berikut.

(1) Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau

kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

(2) Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang

lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan

dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda

orang lain.

(3) Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib

dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu

perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

5

� Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badrulzaman

ini telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru

mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep ini

pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan

sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga

bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

6

� Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat

dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-

unsur:6

1) Perbuatan tersebut melawan hukum;

2) Harus ada kesalahan pada pelaku;

3) Harus ada kerugian; dan

4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

7

� Rosa Agustina membandingkan kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

dan Tort, serta mencatat persamaan berikut.7

1. Unsur kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Tort perlu

dibuktikan, hal ini penting untuk menentukan ganti rugi yang akan

diberikan akibat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum.

2. Besarnya kerugian tidak ditentukan oleh para pihak sendiri, akan tetapi

ditentukan oleh para hakim atau pengadilan sesuai dengan keadaan

para pihak.

3. Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnya adalah sedapat

mungkin mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya

Perbuatan Melawan Hukum.

8

� Rosa Agustina juga membandingkan tuntutan ganti rugi menurut teori

klasik rt law dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan hubungan kontraktual.

Tort Law memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan, seperti

keamanan pribadi, harta benda, dan kepentingan ekonomi. Perlindungan tersebut

diberikan melalui sistem kompensasi berupa ganti rugi secara perdata. Berdasarkan

teori klasik tort law ganti rugi diberikan untuk mengembalikan penggugat kepada

posisi ketika perbuatan melawan hukum itu terjadi.

Hal ini berbeda dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan hubungan kontraktual di

mana ganti rugi itu bertujuan untuk menempatkan si penggugat pada posisinya

seandainya perjanjian itu terlaksana. Berdasarkan hubungan kontraktual,

penggugat dapat menuntut kehilangan keuntungan yang diharapkan atau

expectation loss. Teori klasik ini telah mengalami perubahan, karena sekarang

gugatan Tort juga dapat diajukan untuk economic lost.

9

� Perbedaan antara tujuan ganti rugi menurut Tort Law dan tujuan ganti rugi dalam

hubungan kontraktual menurut Hukum Perdata digambarkan dalam Bagan berikut:

GantiGantiGantiGanti RugiRugiRugiRugi menurutmenurutmenurutmenurut Tort LawTort LawTort LawTort Law

GantiGantiGantiGanti RugiRugiRugiRugi dalamdalamdalamdalam HubunganHubunganHubunganHubungan KontraktualKontraktualKontraktualKontraktual

10

� Hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian

sering kali merupakan perdebatan antara Penuntut Umum dan Tim

Pembela dalam tindak pidana korupsi.

� Dalam kasus kredit macet di sebuah bank BUMN, Penuntut Umum dan Tim

pembela sepaham tentang terjadinya kerugian yang diderita bank BUMN.

Penuntut umum berpendirian bahwa kredit macet itu disebabkan oleh

penyalahgunaan wewenang direksi bank BUMN tersebut, sedangkan Tim

Pembela melihatnya sebagai resiko bisnis yang melekat pada jenis usaha

perbankan.

� Menetapkan hubungan kausal antara kerugian yang ditimbulkan dan

perbuatan melawan hukum dimaksudkan untuk menegaskan siapa yang

dapat dan seharusnya diminta pertanggunganjawabnya. Rosa Agustina

menulis:9

11

� Rosa Agustina menulis:

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan

juga dalam bidang perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang

hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat

dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (strafrechtelijke

aanspraakelijkheid) dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti

adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

� Kalau dalam hukum pidana persoalan kausalitas adalah khusus mengenai

pertanyaan apakah telah dilakukan delik, maka dalam hukum perdata

persoalan kausalitas terutama mengenai persoalan apakah terdapat

hubungan kausal antar perbuatan yang dilakukan dan kerugian.

12

� Ada bermacam-macam teori atau doktrin mengenai hubungan kausalitas

ini, seperti ajaran teori conditio sine qua non dari Von Buri, teori adekuat

(leer van de veroorzaking) dari Von Kries, dan ajaran pertanggungan jawab

yang layak (de leer van de toerekening naar redeliijkheid). Teori conditio

sine qua non menjelaskan hubungan kausalitas yang sangat luas. Dalam

teori adekuat, akibat yang timbul harus seimbang dengan perbuatan yang

menjadi penyebabnya. Dalam ajaran pertanggungan jawab yang layak,

hubungan sebab akibat harus layak, redeliijk, rasional, sesuai dengan akal

sehat.10

13

1. Cover depan disertai Rosa Agustina yang sudah dibukukan (Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) mencantumkan pasal ini dalam empat bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Prancis, Belanda, dan Inggris. Kutipan-kutipan itu menunjukkan sifat universalitas konsep (atau norma) hukum ini.

2. Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 1. Ada banyak tulisan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian, diantaranya disertasi Rosa Agustina yang dikutip di atas dan dijadikan acuan dalam bab ini.

3. Ibid, hlm. 7.

4. Ibid, hlm. 14.

5. Ibid, hlm. 3.

6. Ibid, hlm. 117.

7. Ibid, hlm. 123.

8. Ibid, hlm. 10.

9. Ibid, hlm. 66.

14

10. Di awal bab ini telah disebutkan pengembangan hukum melalui apa yang dikenal

sebagai penemuan hukum atau rechtsvinding. Penemuan hukum dilakukan oleh

hakim ketika ia memeriksa dan menetapkan suatu perkara. Ilmuwan hukum juga

melakukan penemuan hukum. Kalau hakim "menemukan" hukum, hasilnya

adalah hukum. Sedangkan ilmuwan, melalui penemuan hukum, akan

menghasilkan teori, ilmu atau doktrin (ibid, hlm. 71).

Buku ini tidak membahas teori atau doktrin mengenai hubungan kausalitas antara

kerugian dan perbuatan melawan hukum. Pembaca yang menaruh minat

terhadap doktrin-doktrin ini dapat menggunakan referensi hukum.

15