Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis

Standar Kompetensi

3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokratis

Kompetensi Dasar

3.1  Mendiskripsikan pengertian, fungsi, dan peranan serta perkembangan pers di Indonesia.

3.2  Menganalisis pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.

3.3  Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia.     

                                               

                                                       

A.    Pengertian Pers

      Menurut L.Taufik pengertian Pers terdiri dari :

1.     Pers dalam arti sempit mencakup surat kabar, Koran, majalah, tabloid, bulletin, jadi pers terbatas pada media cetak.

2.     Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televise, film, internet.

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pers mempunyai arti : 1)alat untuk mencetak buku atau surat kabar, 2) alat untuk menjepit, memadatkan, 3) surat kabar dan majalah yang berisi berita, dan 4) orang yang bekerja di bidang persuratkabaran. 

      Menurut  Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 menyebutkan bahwa pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. meliputi mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

B.    Fungsi dan Peran Pers di Indonesia

Fungsi pers nasional berdasarkan undang-undang pers adalah sebagai berikut :

1.     Sebagai wahana komunikasi massa

Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antar warga negara dengan pemerintah dan antar berbagai pihak.

2.     Sebagai penyebar informasi

Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau Negara maupun dari warga negara ke Negara.

3.     Sebagai pembentuk opini

Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptkan opini kepada masyarakat luas .

4.     Sebagai media informasi, pendidkan, hiburan, dan control serta sebagai lembaga ekonomi.

Selain fungsinya pers juga mempunyai peranan, adapun peranan pers nasional adalah :

1.     Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2.     Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.

3.     Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

4.     Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

5.     Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

 

C.    Perkembangan Pers di Indonesia

Perkembangan Pers di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut :

1.     Tahun 1945 sampai 1950-an

Pers Indonesia pada masa ini menjadi alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia oleh karena itu sering disebut “Pers Perjuangan” atau pers revolusi.

2.     Tahun 1950 sampai 1960

Pers pada masa itu menjadi alat propaganda dari partai politik maka biasanya disebut pers partisan yang mempunyai tujuan yang sama dengan partai-partai politik yang mendanainya.

3.     Tahun 1970-an sampai 1980-an

Pada masa orde baru pers mengalami depolitisasi dan komersialisasi, proses depolitisasi dengan jalan menghilangkan unsur-unsur politik dalam berita sebagai akibat dari lepasnya pengaruh partai politik dan kekuasaan pemerintah, serta mejadi pers komersial dengan pencarian dana masyarakat dari iklan dan jumlah pembaca yang banyak.

4.     Tahun 1980-an

Pemerintah melalui Departemen penerangan mengeluarkan peraturan tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), usaha pers akan sangat mudah ditutup dan dibekukan kegiatannya . Dengan adanya hal tersebut pers mulai melakukan apa yang disebut dengan diversifikasi usaha.

5.     Tahun  1990-an

Pers Indonesia mulai berani menentang pemerintah dengan memuat artikel-artikel yang kritis terhadap kebijakan pemerintah orde baru, pers mulai proses repolitisasi sampai menjelang reformasi.

6.     Masa Reformasi 1998 sampai sekarang

Pers Indonesia menikmati kebebasan pers dengan dikeluarkannya Undang-undang No 40 tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers dan menjamin hak memperoleh informasi serta kemerdekaan mengungkapkan pikiran dan pendapat.

D.    Pers yang bebas dan bertanggungjawab

Pers yang bebas dan bertanggungjawab adalah pers yang memiliki kemerdekaan akan tetapi memiliki pedoman dalam pemberitaannya. Pers ini biasanya disebut dengan istilah pers Pancasila. Pedoman dalam pers yang disebut dengan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia terdapat empat asas yaitu :

1.     Asas Profesionalitas

Yang termasuk dalam asas ini antara lain :

-       Tidak memutarbalikkan fakta, tidak menfitnah.

-       Berimbang. Adil dan jujur.

-       Mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum.

-       Mengetahui teknis penulisan yang tidak melanggar asas praduga tak bersalah serta tidak merugikan korban kesusilaan.

-       Mengetahui kredibilitas nara sumber.

-       Sopan dan terhormat dalam mencari berita.

-       Tidak melakukan plagiat.

-       Meneliti semua kebenaran bahan berita lebih dahulu.

-       Tanggungjawab moral besar

2.     Asas Nasionalisme

Yang termasuk dalam asas ini adalah :

-       Mengabdi untuk kepentingan bangsa dan Negara.

-       Memperhatikan keselamatan keamanan bangsa.

-       Memperhatikan persatuan dan kesatuan Negara

.

3.     Asas Demokrasi

Asas demokrasi dalam kode etik ini adalah :

-       Harus cover both side

-       Harus jujur dan seimbang.

4.     Asas Religius

Yang termasuk dalam asas ini adalah :

-       Menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain.

-       Beriman dan bertakwa

E.    Hak Jawab dan Hak Tolak

       Hak jawab adalah suatu hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan pada sebuah atau beberapa penerbitan, hak jawab ditujukan kepada media yang memuat berita yang merugikan seseorang agar memuat bantahan dari mereka yang dirugikan.

       Hak Tolak atau hak ingkar adalah hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainya dari sumber berita yang harus dirahasiakan, tujuannya untuk melindungi sumber informasi.

F.    Bentuk penyalahgunaan kebebasan media massa

Bentuk penyalahgunaan kebebasan media massa antara lain:

1.     Penyiaran berita atau informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik.

2.     Peradilan oleh Pers (trial by press)

3.     Membentuk opini yang menyesatkan.

4.     Bentuk tulisan atau siaran bebas yang bersifat provokatif.

5.     Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Hukum Pidana.

 

G.     Dampak penyalahgunaan kebebasan Pers

1.     Bagi kepentingan pribadi dapat mencemarkan nama baik seseorang atau menurunkan reputasi pribadi

2.     Dapat  menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.     Dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

4.     Dapat menurunkan kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah kita.

5.     Bagi Pers sendiri dapat ditinggalkan pembaca atau konsumennya.

6.     Dapat memicu konflik dalam masyarakat.

7.     Dapat menyebabkan instabilitas nasional