6

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem

Ada dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem. Ada yang

menekankan prosedurnya dan ada yang menekankan pada komponen atau

elemennya, diantaranya pendapat pertama menekankan sistem pada

komponennya. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, pendapat kedua menekankan pada

prosedurnya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. (Fanny Andalia, Eko Budi

Setiawan 2015)

Pengertian sistem menurut Romney dan Paul (2006) dalam Yudi

Fajriansyah (2018), merupakan sekumpulan beberapa komponen atau lebih yang

saling berhubungan satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya.

(Yudi Fajriansyah, Stanly W. Alexander 2018)

Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan, unit, atau

integritas yang bersifat komprehensif yang terdiri dri komponen-komponen yang

saling mendukung dan bekerja sama mengintegrasikan sistem tersebut. Dengan

demikian kalau salah satu komponen rusak, maka rusak pulalah sistem tersebut.

Contoh sistem misalnya sistem rumah tangga yang terdiri dari komponen-

komponen bapak, ibu, dan anak; sistem/struktur organisasi yang terdiri dari

komponen-komponen bidang, bagian dan seksi-seksi, sistem pemerintahan yang

mencakup komponen-komponen departemen, badan-badan, pemerintahan daerah,

dan lain-lain. (Fidel Miro, 2012)

2.2. Pengertian Pelayanan

Gronroos, 1990 dalam Bambang Sancoko (2010) mendefinisikan pelayanan

(service) sebagai suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas, terjadi interaksi dengan

seseorang atau mesin secara fisik dan penyediaan kepusan pelanggan. Pelayanan

(service) adalah sesuatu manfaat yang bersifat intangible, yang dibayar langsung

7

atau tidak langsung dan biasanya meliputi komponen fisik besar atau kecil atau

teknikal (Lehtinen dan Andressen, tt; Gronroos, 1990). Kotler dan Bloom dalam

Gronroos (1990) memberi definisi pelayanan adalah setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Gronroos (1990)

sendiri memberi definisi pelayanan sebagai suatu aktivitas baik yang sifat

intangible-nya banyak atau sedikit, berlangsung dalam interaksi antara pelanggan

dan pegawai pelayanan dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau sistem

penyedia pelayanan, yang disediakan sebagai penyelesaian masalah pelanggan.

(Bambang Sancoko, 2010)

2.3. Pengertian Kapal

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 36 kapal adalah

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga

angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik dan ditunda, termasuk kendaraan

yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat

apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Menurut (Lasse,

2015) deskripsi beberapa di antara jenis kapal, sebagai berikut:

Tanker, yakni kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan cair dalam

jumlah besar.

Car Carrier, yakni kapal Ro-Ro yang dirancang untuk mengangkut kargo

beroda seperti mobil, truk, semi-trailer truck, trailer, atau mobil kereta angkut.

Cellular Ship, yakni kapal pengangkut unitized cargo dalam peti kemas

(container) yang lebih menjamin keamanan barang dan dengan kecepatan

bongkar muat yang tinggi.

Ore or Oil Carrier (Kapal O/O) yakni kapal yang dirancang untuk

mengangkut bijih besi (iron ore) dan minyak (oil) secara bergantian.

Ore, Bulk, or Oil (Kapal OBO) yakni kapal jenis bulk carrier yang

konstruksinya sedemikian kuat sehingga mampu mengangkut hasil tambang

berupa bijih besi, curah hasil tambang lainnya, dan muatan cair minyak.

8

Ferry Vessel, yakni kapal penyeberangan yang dibangun untuk mengangkut

penumpang dan/atau kendaraan kargo maupun pribadi yang dapat berjalan

sendiri tatkala muat (embarkation) dan bongkar (debarkation).

2.4 Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab KSOP

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat 1 dalam Dedeh

Suryani. et all (2018), maka syahbandar memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi Kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di

pelabuhan.

2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur

pelayaran.

3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.

4. Mengawasi pemanduan dan mengawasi kegiatan penundaan kapal.

5. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.

6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya

dan beracun.

7. Mengawasi pengisian bahan bakar.

8. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.

9. Mengawasi pengerukan dan reklamasi. Mengawasi kegiatan pembangunan

fasilitas pelabuhan.

10. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.

11. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di

pelabuhan.

12. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Peran syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun

2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang

peran seorang syahbandar dalam mengeluarkan surat persetujuan berlayar, tidak

jarang juga kita temui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan

oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya,

yaitu dengan memberi izin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal

9

yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji Biro Klasifikasi

Indonesia.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di

pelabuhan maka syahbandar memiliki fungsi yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait

dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang

keselamatan dan keamanan pelayaran.

2. Melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan sttus

hukum kapal.

3. Melaksanakan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan lahan daratan dan

perairran pelabuhan, pemeliharaan penahanan gelombang, kolam pelabuhan,

alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

4. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar memiliki

kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.

3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan melakukan

pemeriksaan kapal.

4. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.

5. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

6. Melaksanakan sijil awak kapal.

2.5. Pengertian Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang

Kepelabuhanan yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas

daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal

10

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal

dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat

perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran,

pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 12

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan

antarmoda transportasi.

Sedangkan pengertian dari kepelabuhanan menurut Undang-Undang No. 17

Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas

kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat

perpindahan intramoda dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian

nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

(Edy Hidayat, 2009)

Menurut Lasse (2014) pelabuhan diartikan juga sebagai area tempat kapal

dapat melakukan kegiatan pemuatan atau pembongkaran kargo, termasuk dalam

area dimaksud suatu lokasi di mana kapal dapat antri menunggu giliran atau

tunggu perintah beraktivitas, atau Port means an area whitin which ships are

loaded with ad/or discharge of cargo and includes the usual places where ships

wait for their turn or are ordered or obliged to wait for their turn no matter the

distanse from the area. Pengertian Hopkins tentang pelabuhan mencakup lokasi

perairan tempat menunggu atau yang disebut sebagai lokasi labuh jangkar

(anchorage area).

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran

sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor

sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu

11

penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan

distribusi hasil-hasil produksi sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas

publik dimana didalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat)

termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas,

pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (central) dari suatu daerah

pendukung (hinterland) dan penghubung dengan daerah di luarnya.

Menurut jenisnya, terdapat 2 (dua) macam pelabuhan yaitu:

1. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang digunakan untuk melayani

kepentingan umum, contoh: Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara,

Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya

dan Pelabuhan Makassar di Ujung Pandang.

2. Pelabuhan khusus (Pelsus dan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

terminologinya adalah Tersus/Terminal Khusus) yaitu pelabuhan yang

dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu,

contoh pelabuhan-pelabuhan milik Pertamina, milik pabrik Semen Gresik,

pabrik pulp PT Riau Andalan Pulp & Paper, milik PT Pabrik Baja Krakatau

Steel dan lain-lain.

Pelabuhan umum dapat dibedakan atas:

1. Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan (tidak mengutamakan profit)

dimana penyelenggaraannya adalah pemerintah melalui UPT (Unit Pelaksana

Teknis)/Satuan Kerja Pelabuhan.

2. Pelabuhan yang diusahakan (mengutamakan profit) dimana

penyelenggaraannya adalah BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang saat ini

menjadi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero). (Edy Hidayat, 2009)

2.5.1. Fungsi dan Peran Pelabuhan

Menurut Lasse (2014) pelabuhan memiliki fungsi sebagai gateway, link,

interface, dan indutrial Entity.

Gateway berasal dari kata pelabuhan atau port yang berasal dari kata latin

porta telah bermakna sebagai pintu gerbang atau Gateway. Pelabuhan

12

berfungsi sebagai pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun ke

luar negeri pelabuhan yang disebut.

Link dari batasan pengertian yang telah diapaparkan terdahulu, keberadaan

pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahn barang muatan antara

moda transportasi darat (inland transport) dan moda transportsi laut

(maritime transport) menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean

secepat dan seefisien mungkin.

Interface barang muatan yang diangkut via maritime transport setidaknya

melintasi area pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat, dan satu

kali di pelabuhan bongkar.

indutrial Entity pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh

dan akan menyuburkan bidang usaha lain sehingga area pelabuhan menjadi

zona industri terkait dengan kepelabuhanan.

Menurut (Lasse, 2014) peran pelabuhan ialah dalam kedudukan pelabuhan

sebagai sub sistem terhadap pelayaran, dan mengingat pelayaran sendiri adalah

pembawa bendera mengikuti pola perdagangan (ship follows the trade), maka

pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhdap aktivitas perdagangan.

Pelabuhan yang dikelola secara efisien akan mendorong kemajuan perdagangan,

bahkan industri di daerah belakang akan melaju dengan sendirinya.

2.6. Operasional Pelabuhan

Operasi pelayanan kapal dimulai ketika Otoritas Pelabuhan (OP) selaku

penyelenggara pelabuhan menerima Rencana Kedatangan Saran Pengangkut

(RKSP) atau Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) yang disampaikan

perusahaan pelayaran/operator kapal atau agen, untuk ditindaklanjuti dengan

persiapan penyediaan fasilitas labuh, tambat, pandu, tunda, kepil, dan personel

CIQ (kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan). (Edy Hidayat, 2009)

Menurut Haryono dan Benny Agus Setiawan (2012) di dalam melaksanakan

jasa pandu, semua kegiatannya diatur di dalam peraturan yang telah ditetapkan

oleh Menteri Perhubungan. Semua itu diharapkan agar kegiatan tersebut dapat

berjalan dengan lancar. Peraturan yang berkaitan dengan jasa pandu adalah

13

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan

pemanduan, anatara lain Penyelenggaraan Pemanduan, pasal 7 ayat 1 “Setiap

kapal yang berukuran tonnase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar di perairan

wajib pandu, wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan”. Pasal 9 ayat 1,

penyelenggara pemanduan dalam menyelenggarakan pemanduan wajib:

a) Menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan.

b) Menyediakan saran bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi

persyaratan.

c) Memberi pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat.

d) Melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada

pengawas pemanduan.

e) Melaporkan kegiatan pemanduan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat

Jenderal

2.6.1. Pemanduan

Jasa pemanduan yaitu kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran

dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat agar navigasi

pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan

kapal dan lingkungan pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal

No 57 Tahun 2015 Pasal 1 (4), pandu adalah pelaut yang memiliki keahlian di

bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan

kapal. Personel pandu akan membantu nakhoda dalam memberikan nasihat

(advisor), informasi serta petunjuk kepada nakhoda tentang keadaan perairan

setempat yang artinya tanggung jawab kapal sepenuhnya tetap berada pada

Nakhoda. Personel pandu juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menciptakan tingkat keselamatan kapal-kapal yang akan keluar masuk suatu

pelabuhan, sekaligus memperlancar distribusi logistik nasional.

Jasa pelayanan pemanduan kapal merupakan pelayanan pertama dan

terakhir yang diberikan kepada kapal yang akan singgah di suatu pelabuhan. Oleh

14

karena itu hal ini menjadi sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas

pelayanannya. (Ika Citra Sari. et all, 2016)

Menurut Edy Hidayat (2009) pandu adalah pelaut nautis yang telah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan

tugas pemanduan. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda

kapal dalam olah gerak kapal, sehingga dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib,

dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat.

Menurut ordonansi Ordonansi Dinas Pandu tahun 1927 (Loods Dients

Ordonnantie) Stb. 1927 Nomor 63. Ordonansi dan Keputusan Dinas Pandu

mengatur berbagai hal, di antara lainnya:

Kegiatan pemanduan kapal dilaksanakan di perairan wajib pandu dan di

perairan pandu luar biasa.

Syahbandar bertugas sebagai superintendent (pengawas) dinas kepanduan.

Pandu yang menjalankan tugas pemanduan berkedudukan di bawah perintah

nahkoda kapal, sehingga tanggung jawab tetap pada nahkoda. Köninklijk

Besluit 1915 No. 110 membebaskan pandu dari tanggung jawab berdasarkan

status pandu sebagai pandu negara dan sebagai pejbat negara.

Pandu bertindak sebagai syahbandar muda mengawasi pelanggaran

pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak.

Sertifikat pandu yang ditandatangai nahkoda kapal adalah bukti bahwa kapal

telah dipandu.

Superintendent berwenang menjatuhkan hukuman terhadap pandu yang tidak

tertib menjalankan tugasnya.

1. Perairan wajib pandu

Perairan wajib pandu adalah suatu wilayah perairan yang membutuhkan

pemanduan karena kondisi perairannya terutama bagi kapal karena kondisi

perairan utama bagi kapal berukuran tonase kotor tertentu.

2. Perairan Pandu Luar Biasa

Perairan luar biasa adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi

perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan, namun bila nahkoda atau

15

pemimpin kapal memerlukan pemanduan dapat mengajukan permintaan untuk

menggunakan fasilitas pemanduan.

Dalam pelaksanaan pelayanan pemanduan di pelabuhan yang memiliki alur

pelayaran pada umumnya dibagi dua:

Pandu Bandar, yang memandu kapal-kapal di kolam pelabuhan.

Pandu laut, yang memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan batas perairn

wajib pandu atau sebaliknya.

Tugas lain dari Pandu adalah membantu Syahbandar dalam tugas-tugas

keselamatan pelayaran dan juga mengawasi serta mengamati alur pelayaran, baik

pendangkalan maupun pencemaran perairan.

Tarif pemanduan berdasarkan:

Besarnya kapal yang dipandu (Gross Register Ton)

Jauh dekatnya jarak pemanduan

Faktor sulit tidaknya alur pelayaran

Untuk dapat melaksanakan tugas pemanduan dengan baik diperlukan sarana

penunjang yaitu:

Motor pandu yaitu kapal untuk menjemput atau mengantar pandu di tengah

laut.

Kapal tunda yaitu untuk membntu menyandarkan kapal maupun mengawal

pada laur pelayaran yang sempit.

Regu kepil (regu kepil laut dan regu kepil darat), untuk membantu

mengikat/melepas tali kapal.

Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan

pandu atau kinerja operasional pandu yaitu:

Keselamatan, tidak terjadinya kecelakaan pada saat dilaksanakan pemanduan

(zero accident).

Waiting time atau waktu tunggu pelayanan pandu, dihitung sejak permintaan

pandu oleh perusahaan pelayaran sampai pandu naik ke kapal.

16

Approach time adalah jumlah jam yang digunakan pelayanan pemanduan,

sejak kapal bergerak dari lego jangkar sampai ikat tali tambatan atau

sebaliknya.

2.6.2. Penundaan

Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menajaga,

menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau untuk

melepas dari tambatan, pelampung, breasthing dolphin, pinggiran dan kapal

lainnya dengan mempergunakan kapal tunda. Departemen perhubungan

memberikan pedoman tentang jumlah dan ukuran PK kapal tunda untuk

melaksanakan penundaan sebagai berikut:

Panjang kapal 70 M s.d 100 M minimal ditunda dengan 1 unit kapal tunda

dengan daya minimal 800 PK.

Panjang kapal 101 M s.d 150 M minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda

dengan daya minimal 1600 PK.

Panjang kapal 151 M s.d 200 M minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda

dengan daya minimal 3.400 PK sd 5.000 PK.

Panjang kapal 201 M s.d 300 M minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda

dengan daya minimal 5.000 PK sd 10.000 PK.

Panjang kapal 301 M keatas minimal ditunda dengan 4 unit kapal tunda

dengan daya minimal 10.000.

Tarif penggunaan kapal tunda untuk membantu pandu dihitung berdasarkan

besaran kapal yang ditunda (GRT) dan lamanya penggunaan kapal tunda.

Lamanya penggunaan kapal tunda dihitung sejak kapal tunda berangkat dari

pangkalan hingga kapal tersebut ditunda sampai kembali lagi ke pangkalan.

2.7. Cara menggunakan Marine Operating System (MOS)

Langkah awal untuk menggunakan suatu sistem adalah login ke dalam

sistem tersebut.

a. Proses Marine Operating System (MOS)

17

Gambar 1. Halaman Login Marine Operating System (MOS)

Sumber: PT. Jasa Armada Indonesia Tbk

1) Masuk ke portal login marine pada web browser dan login dengan

username dan password.

2) Klik pada icon job planner pada portal utama halaman.

3) Untuk mengalokasi resource secara manual (contoh Pilot Tug atau

Pilot Boat/Transport) kepada sebuah pekerjaan, keterkaitan dengan

pekerjaan dengan pekerjaan akan dibuat ketika tombol plan di klik.

Setelah pekerjaan dibuat, pekerjaan tersebut akan tampil pada

schedule.

b. Login sebagai Petugas Pandu

- System Setting

18

Gambar 2. Halaman Login Petugas Pandu

Sumber: PT. Jasa Armada Indonesia Tbk

1) Masukkan username dan password pada kotak isian yang telah

disediakan, klik login untuk masuk ke halaman utama.

2) Berdasarkan warna tombol koneksi, user dapat mengetahui status

koneksi seperti berikut:

- Warna merah menandakan tidak ada koneksi internet.

- Warna kuning menandakan menghubungkan ke server.

- Warna hijau menandakan terkoneksi dengan server.

3) Archieve message (Job History), bagian ini meyediakan fungsi

untuk menelusuri semua riwayat pekerjaan di iPad.

4) Settings Screen, bagian ini menyediakan 6 (enam) pilihan yaitu

Pilot Info, House Keeping, Debug Mode, Server Settings, Night

Mode.

19

- Pilot App

Pilot App dirancang untuk pilot sebagai perangkat jinjing merek

untuk proses pelaporan. Pilot akan melaporkan pada setiap kegiatan

kunci pekerjaan seperti (Tiba, Onboard, Mulai, Perkiraan Akhir, dan

Akhir). Di antara kegiatan-kegiatan tersebut, pilot diizinkan untuk

mengirim laporan kegiatan lain seperti, Informasi Penundaan, Tinggi

Kapal, Permintaan Pembaruan Lokasi, dan sebagainya.

Aplikasi Pilot juga dirancang untuk mengurangi jumlah kertas yang

harus dibawa pilot untuk membantu mereka dalam melakukan pekerjaan.

Dokumen panduan pemanduan, SOP persyaratan keselamatan, dan

prosedur keselamatan dimasukkan ke dalam aplikasi mobile pilot dan

tersedia untuk dilihat kapan saja ketika pilot melakukan pekerjaannya.

Pilot App menggabungkan kemmpuan untuk melihat dan menelusuri

semua riwayat pekerjaan di iPad untuk digunakan sebagai referensi.

1) Pilot Job, pekerjaan pilot dikerahkan dari Marine Control Center

oleh Job Planner. iPad akan menerima peringatan yang

menunjukkan peringatan yang menunjukkan pekerjaan baru/

amandemen/ penghapusan telah tiba.

2) Pilot dapat melakukan swipe untuk menyelesaikan setiap tahap dan

waktu akan direkam dan ditampilan di Updating Job Stage.

3) Saat melakukan pekerjaa, jika ada perubahan mendadak karena tidak

mengharuskan pilot untuk berada di kapal, pekerjaan Pilot On-board

Not Required (PONR) akan dikirimkan ke iPad.

4) Selanjutnya, pilot diberikan beberapa fungsi Sending Other Events

yang memungkinkan mereka dengan mudah melaporkan kembali

peristiwa yang terjadi saat melakukan pekerjaan.

5) Jika ketinggian kapal dalam informasi pekerjaan tidak sesuai dengan

ketinggian kapal yang sebenarnya, pilot harus mengirimkan

informasi ketinggian kapal yang diperbarui kembali ke PKS melalui

Send Vessel Height.

20

6) Ketika melakukan pekerjaan, pilot harus mengirim Send Job Delay

agar pekerjaan dapat dijadwal ulang atau ditetapkan ke sumber daya

lain.

7) Ketika melakukan pekerjaan, pilot diminta untuk mengirim Send

Estimate End Time untuk pekerjaan saat ini ke operator.

8) Send Estimate Time to Tug Pickup berlaku untuk pekerjaan yang

tidak memutuhkan pekerjaan pemanduan dan pekerjaan penundaan

untuk dimulai pada waktu yang sama (pergerakan kedatangan).

9) Ketika Job Planner menerima permintaan Send Request Tug Info,

sistem akan mengirimkan daftar tunda ke iPad.

10) Proof of Job Completion merupakan bukti penyelesaian untuk

layanan pandu.

Gambar 3. Built-in On Screen Signature

Sumber: PT. Jasa Armada Indonesia Tbk

21

11) Pilotage Dokuments merupakan bagian yang bertujuan untuk

mengurangi jumlah kertas yang harus dibawa pilot untuk membantu

mereka dalam melakukan pekerjaan.

c. Login Sebagai Petugas Tunda

1) Aplikasi Shipboard App terdiri dari dua jenis aplikasi, Tug Mobile

Application dan Launch Mobile Application. Rincian login yang

disediakan akan menentukan jenis aplikasi yang akan diakses

pengguna di Aplikasi Shipboard.

2) Tug Mobile App dirancang untuk kapal tunda akan melaporkan

semua peristiwa penting seperti (Move, Arrive, Start, End).

3) Launch Mobile App dirancang untuk pilot boat/pilot car akan

melaporkan semua peristiwa penting seperti (Move, Arrive, Start,

End).

4) Tug Job

Gambar 4. Tug Job

Sumber: PT. Jasa Armada Indonesia Tbk

22

Master Tug perlu mengetuk “Ok” untuk melihat detail pekerjaan,

konfirmasi akan dikirim ke Job Planner setelah Tug master mengetuk

“Ok”.

5) Tug Master dapat menekan tombol untuk menyelesaikan setiap tahap

dan waktunya akan direkam dan ditampilkan.

6) Ketika tarikan tidak digunakan untuk operasi penyerangan, pekerjaan

Receiving Tug Arrived Not Used (TANU) akan digunakan untuk iPad.

7) iPad akan menerima peringatan menunjukkan pekerjaan baru/

amandemen/ penghapusan telah tiba. Launch Master perlu mengetuk

“Ok” untuk melihat detail pekerjaan, konfirmasi akan dikirim ke Job

Planner setelah Launch Master tap pada “Ok”

Gambar 5. Logistic Jobs

Sumber: PT. Jasa Armada Indonesia Tbk

23

8) Updating Job Stage untuk menyelesaikan tahap dan tidak ada koneksi,

pesan akan disimpan di iPad dan dikeluarkan secara otomatis ketika

sinyal kembali.

2.8. Tujuan Dibuatnya Marine Operating System (MOS)

Marine Operating System (MOS) merupakan sistem yang didesain guna

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemanduan dan penundaan

kapal kargo dengan menggunakan kapal tugboat. Tujuaan dibuat Marine Operating

System (MOS) yaitu:

1) Marine Operating System (MOS) merupakan aplikasi layanan pemanduan

dan penundaan kapal secara daring dalam rangka mempercepat proses

pelayanan terhadap pergerakan keluar masuk kapal di pelabuhan. Selama

ini pelayanan permohonan pandu/tunda kapal (towage dan pilotage)

dilakukan secara manual, sebelum dilakukan digitalisasi masih

menggunakan buku sebagai pencatatan kerja. Sekarang pilot pandu dan

pilot bandar dibekali alat kerja miniPad, iPad dan iPad Pro. (Hermanta,

Mulyadi, 2018)

2) Marine Operating System (MOS) merupakan sistem yang di desain guna

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemanduan dan

penundaan kapal di pelabuhan. (Hermanta, Mulyadi, 2018)

3) Untuk mewujudkan Pelindo II/IPC sebagai world class

port operator perlu operational excellence. (Hermanta, Mulyadi, 2018)

4) Layanan pemanduan menjadi salah satu aspek yang mendapatkan

perhatian khusus dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan.

(Hermanta, Mulyadi, 2018)

5) Mempermudah dan lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

(Prasetyadi, 2019)

6) Tidak ada tambahan biaya yang dibebankan pada kapal kargo yang

dilayani. (Prasetyadi, 2019)

24

7) Pelayanan otomastis melalui Marine Operating System (MOS), semua data

dapat terlacak dan termonitor, memangkas waktu pelayanan, dan tidak

ada koreksi nota. (Prasetyadi, 2019)

8) Meningkatkan pelayanan dan tidak ada tambahan biaya yang dibebankan

pada kapal kargo yang dilayani. (Prasetyadi, 2019)

9) Marine Operating System (MOS) merupakan aplikasi yang terintegrasi

dengan aplikasi pelayanan kapal, sekaligus merupakan bentuk dukungan

terhadap sistem layanan kapal Inaportnet Kementerian Perhubungan.

(Hermanta, Mulyadi, 2018)

10) Perbedaan tingkat efisiensi kerja kapal tugboat, yakni sebelum dilakukan

sistem digitalisasi dulu kapal tugboat melayani kapal kargo harus

bergantian dan antre serta setiap kapal harus balik ke pangkalan untuk

menyelesaikan administrasi pekerjaannya. Digitalisasi pelabuhan telah

meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan. (Hermanta, Mulyadi,

2018)

2.9. Kelebihan dan Kekurangan Marine Operating System (MOS)

a. Kelebihan dari Marine Operating System (MOS) dalam pelayanan

pemanduan dan penundaan yaitu:

1) Memberikan kemudahan dan efisiensi bagi planner dalam

optimalisasi dan penyesuaian kebutuhan kapal terhadap resource,

real time record pelayanan. (Hermanta, Mulyadi, 2018)

2) Adanya status track and tracing resources. (Hermanta, Mulyadi,

2018)

3) Berkurangnya running hours dan meningkatkan efisiensi pergerakan

untuk tug boat dan efisiensi perjalanan untuk pilot boats. (Hermant,

Mulyadi, 2018)

4) Penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). (Hermanta,

Mulyadi, 2018)

5) Untuk pengguna jasa, yakni kepastian waktu pelayanan. (Prasetyadi,

2019)

25

6) Tidak ada koreksi nota, pelayanan otomatis berjalan melalui sistem

Marine Operating System (MOS). (Prasetyadi, 2019)

7) Semua data terlacak dan dapat dimonitor serta meringkas waktu

pelayanan. (Prasetyadi, 2019)

8) Mempermudah dan lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

(Prasetyadi, 2019)

9) Pergerakan kapal tunda dan kapal pandu semakin efisien.

(Prasetyadi, 2019)

10) Tagihan atas penggunaan jasa jadi lebih akurat dan tepat waktu.

(Prasetyadi, 2019)

11) Aktivitas lebih aman karena ada panduan lokasi dan profil kapal

yang dilayani. (Prasetyadi, 2019)

b. Kekurangan Marine Operating System (MOS) yaitu

1) Akses sistem yang bermasalah sehingga pekerja melakukan kegiatan

masih manual

2) Cuaca yang kurang baik/buruk

3) Kesalahan manusia (Human error).

4) Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi sehingga sulit diterima

dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan lainnya.

5) Proses bisnis yang semi otomatis menjadi otomatis melalui platform

digital.

6) Terkendala infrastruktur teknologi informasi. (Saut, 2019)