bab 2 tinjauan metrologi legal

Laporan Akhir

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Metrologi Legal

1 Daerah adalah Kepulauan Riau.

2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3 Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

4 Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

5 Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

6 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Riau.

7 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas

Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepulauan Riau.

8 Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi selanjutnya disebut

UPTD adalah unit pelaksana teknis Metrologi pada Dinas adalah

Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kepulauan Riau.

9 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi adalah Kepala

Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kepulauan Riau.

10 Pegawai yang berhak adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang

bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan

pelatihan Kemetrologian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang

berwenang.

Kajian Potensi Metrologi Legal Provinsi Kepulauan Riau 2-1

Laporan Akhir

11 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun,

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenis, Lembaga dan dana pensiun, bentuk Usaha

tetap serta bentuk usaha lainnya.

12 Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan

tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal

yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat–alat

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

13 Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera

sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang

berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

14 Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

15 Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas atau penakar.

16 Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai

pengukuran massa atau penimbangan.

17 Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai

sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau

timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau

penimbangan.

18 Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan

dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu

memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

19 Retribusi Jasa Pelayanan Umum Penggunaan Alat Ukur, Takar,

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal yang

selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas yang

disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi guna


Laporan Akhir

melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri

dan perdagangan.

20 Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh

pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera

ulang atas UTTP.

21 Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh

pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera

ulang atas UTTP

22 Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh

pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan

penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe

dan izin tanda pabrik.

23 Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran

konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara

membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur

(traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau

Internasional.

24 Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT

adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan

tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak

pembungkusnya atau segel pembungkusnya.

25 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

26 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

27 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

28 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak


Laporan Akhir

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

29 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

30 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.

31 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

32 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga dan/atau denda.

33 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi

daerah.

34 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.


Laporan Akhir

2.1.2 Metrologi Legal Sebagai Suatu Bentuk Kegiatan

Dalam mewujudkan Kepulauan Riau “Tertib Ukur” , maka metrology

legal mempunyai peranan yang cukup besar dalam mencapainya.

Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Laboratorium

Kemetrologian yang mencakup kegiatan operasional teknis dengan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang metrologi legal, yang berkaitan dengan :

a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran;

b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;

c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang

laboratorium beserta instalasi uji;

d. Pembinaan sumber daya manusia metrologi;

e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;

f. Menera dan tera ulang UTTP;

g. Pengelolaan biaya tera;

h. Pengawasan UTTP dan BDKT;

i. Penyuluhan kemetrologian;

j. Pembinaan terhadap reparatir UTTP dan pengusaha UTTP; dan

k. Penelitian UTTP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

2.1.3 Pemilik UTTP Sebagai Pelaku Kegiatan

Salah satu tuntunan Al-Qur’an yang cukup menarik untuk dikaji terdapat

pada Surah ke 11 (Huud), mulai dari ayat 84 hingga 86. Ibnu Katsir

dalam Kisah Para Nabi menegaskan bahwa ayat-ayat tentang laba rugi

ini pada intinya berisi nasihat Nabi Syuaib AS kepada Penduduk Mad-yan

yang terkenal buruk perangainya dalam timbangan. Saat membeli

barang, mereka minta timbangannya dilebihkan, tapi ketika menjual,

mereka menguranginya.

Secara berurutan ayat-ayat tersebut adalah sbb. : “… Dan janganlah

kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu

dalam keadaan baik (mampu melaksanakannya, pen.)”, (Surah Huud 11

: 84).


Laporan Akhir

“Syuaib berkata : ‘Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan

yang adil dan janganlah kamu merugikan manusia atas hak-haknya”

(Huud 11 : 85).

“Saldo laba atau sisa keuntungan dari Allah (setelah mencukupkan

takaran dan timbangan, pen.) adalah lebih baik bagimu jika kamu

termasuk orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah pengawas atas

dirimu” (Huud 11 : 86).

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari ayat-ayat ini, adalah sebagai

berikut :

1. Surah Huud 11 : 84 berisi peringatan kepada para pedagang agar

tidak mengurangi takaran atau timbangan dari barang yang

diperjualbelikan.

2. Sedangkan Surah Huud 11 : 85 mengandung perintah agar takaran

dan timbangan kepada orang lain dicukupkan menurut ukuran yang

normal.

3. Setelah takaran dan timbangan digenapkan, barulah penjual atau

pedagang mengambil “sisanya” sebagai “laba” untuk mereka (Huud

11 : 86).

Statemen terakhir ini menunjukkan bahwa Allah Ta’ala sama sekali tak

melarang manusia mencari laba dalam perniagaan. Yang dilarang oleh-

Nya adalah mengurangi timbangan, karena perbuatan itu merugikan

orang lain.

Tentu saja secara lahiriah keuntungan atau laba yang diperoleh setelah

menggenapkan timbangan menjadi lebih kecil Namun demikian, berkah

atau pengaruh positif yang dihasilkannya dapat memberi efek ganda.

Dari segi Syariah, timbangan dalam jumlah yang cukup dengan

sendirinya memberi ketenangan lahir bathin karena terjauh dari dosa

dan kesalahan. Sedang-kan dari segi bisnis, pelaku yang memilik

kejujuran (trust) mau tidak mau akan dirangkul pembeli sehingga tak

tertutup kemungkinan usahanya berkembang terus dari waktu ke

waktu. Bahkan dalam jangka panjang, ia-pun dapat memetik

keunggulan-keunggulan kompetitif dalam kondisi persaingan usaha

yang serba ketat


Keterangan :A = Pemerintah E = Masyarakat-B = Pemerintah-Masyarakat F = SwastaC = Pemerintah-Swasta G = Pemerintah-Swasta- D = Masyarakat Masyarakat

Laporan Akhir

2.1.4 Metrologi Legal

Gambar 2.1

Wilayah Peran serta Stakeholder


bab 2 tinjauan metrologi legal

Documents