bab 1 : pendahuluan · pdf filesebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, ... penataan...

STRATEGI SANITASI KOTA KOTA SUNGAI PENUH

TAHUN 2012 - 2017

POKJA PPSP Kota Sungai Penuh Tahun 2012 1

Bab 1 : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sanitasi belum menjadi prioritas utama, dampak sanitasi buruk semakin meluas KLB diare, degradasi lingkungan hingga kerugian perekonomian, satu diantara sekian masalah penting yang harus diprioritaskan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman.

Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kota Sungai Penuh lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kota Sungai Penuh difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan dapat dicegahnya terkontaminasi air tanah dari limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas penyediaan air minum bagi masyarakat. Genangan di permukiman dan wilayah strategis di perkotaan makin sering terjadi, diperburuk oleh perubahan pola hujan, sementera jumlah saluran drainase yang mengalir lancar cenderung menurun. Pelaksanaan Pembangunan Kota Sungai Penuh harus dapat memberikan perhatian lebih besar kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya permasalahan sosial dan peningkatan kualitas permukiman dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Target pembangunan sanitasi akan lama baru tercapai kalau pembangunan sanitasi dilakukan dengan cara selama ini oleh karena itu diperlukan percepatan luar biasa dalam pembangunan fasilitas dan pelayanan sanitasi terkait hubungannya dengan air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan.

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis., tetap memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kemampuan daerah. Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kota Sungai Penuh. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sungai Penuh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Selain itu juga perlu mengacu kepada target-target Millenium Development Goals (MDGs) maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi. Apabila suatu kota telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum (ke-PU-an) , maka dokumen ini perlu digunakan sebagai acuan. Saat ini RPIJM Kota Sungai Penuh sedang dalam proses revisi.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman atau PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan. Pelaksana program PPSP di tingkat kabupaten/kota yaitu pemerintah kabupaten/kota itu sendiri yang akan dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kabupaten/kota mulai dari perencanaan hingga implementasi pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Kota Sungai Penuh menjadi peserta program PPSP di tahun 2012 untuk tahap 1 yaitu kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan ; tahap 2 yaitu pengembangan kelembagaan dan peraturan ; tahap 3 yaitu penyusunan strategi sanitasi kabupaten/kota. Sebagai hasil keluaran dari pelaksanaan program PPSP di tahun 2012 yaitu berupa dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Sungai Penuh dan Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh.

Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila Kota atau Kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih Sanitasi ( BPS ) merupakan prasyarat utama yang digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota ( SSK ) yang merupakan pemetaan situasi sanitasi Kota Sungai Penuh berdasarkan kondisi aktual yang dihadapi, mencakup aspek teknis dan aspek non-


TAHUN 2012 - 2017


teknis. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud penyusunannya, maka SSK Kota Sungai Penuh ini akan menggambarkan: 1. Status terkini situasi sanitasi di Kota Sungai Penuh 2. Gambaran rencana kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang 3. Usulan/rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi, salah satunya adalah

“penetapan kawasan prioritas sanitasi” di Kota Sungai Penuh.

Kota Sungai Penuh sudah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi jadi selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) PPSP Kota Sungai Penuh akan menyusun strategi pengembangan sanitasi yang dituangkan di dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Pengembangan layanan sanitasi kabupaten/kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kabupaten-kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi Kota Sungai Penuh yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kota Sungai Penuh berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kota Sungai Penuh berikut strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :

Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi.

Untuk dapat memenuhi harapan seperti itu, Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) akan memiliki 4 karakteristik utama, yang akan tercermin di dalam prosesnya maupun produknya, yaitu: 1. Dari, oleh dan untuk kota 2. Skala kota, intersektor dan terintegrasi 3. Mensinkronkan pendekatan ‘top down’ dengan ‘ bottom up’ 4. Berdasarkan data empiris (dari studi-studi pendukung Buku Putih Sanitasi).

Dokumen SSK akan disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Sungai Penuh dengan mengikuti alur empat bagian utama, sebagai berikut : 1. Penyiapan kerangka pengembangan sanitasi kota 2. Formulasi Strategi Sanitasi Kota untuk masing-masing sub-sektor sanitasi dan aspek Hygiene 3. Penyusunan Program dan Kegiatan 4. Formulasi Strategi Monitoring dan Evaluasi


TAHUN 2012 - 2017


1.2 Wilayah Cakupan SSK

Kota Sungai Penuh merupakan wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kerinci sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Secara administratif Kota Sungai Penuh berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kec. Siulak, Kec. Depati Tujuh dan Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci

Kota Sungai Penuh merupakan bagian dalam wilayah administratif Provinsi Jambi yang keseluruhannya terdiri dari dua (2) Kota dan sembilan (9) Kabupaten. Luas wilayah Kota Sungai Penuh adalah ± 39.150 Ha atau sekitar 0,73 % dari luas keseluruhan Propinsi Jambi. Kota Sungai Penuh terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu : kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Kumun Debai. Adapun gambaran administratif Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada peta 1.1 sebagai berikut.


TAHUN 2012 - 2017


Peta 1.1 Peta Cakupan Wilayah Kajian


TAHUN 2012 - 2017


1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh ini merupakan buku induk terhadap rencana teknis pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan, Srategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan hasil kerja berbagai komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga lain yang terkait dengan sanitasi serta stakeholder yang mememiliki kepentingan terhadap masalah ini.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh ada dua yaitu :

a. Tujuan Umum

Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kota Sungai Penuh mulai Tahun 2012 hingga Tahun 2017.

b. Tujuan Khusus

1) Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kota Sungai Penuh selama 5 tahun yaitu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.

2) Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.

3) Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Sungai Penuh.

1.4 Metodologi

Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh metode yang dikembangkan mulai dari pengumpulan data, proses penyepakatan hingga dokumentasi laporan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan sumber data berupa dokumen perencanaan Kota Sungai Penuh yang sudah ada yaitu :

a. RPJPD Kota Sungai Penuh tahun 2011 – 2031.

b. RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2011 - 2016

c. RTRW Kota Sungai Penuh tahun 2011 - 2031

d. Buku Putih Sanitasi Kota Sungai Penuh

e. Renstra dari SKPD Kota Sungai Penuh

2. Pengumpulan Data Sekunder.

Aspek-aspek data yang dikumpulkan sebagai dasar informasi dalam penyusunan SSK Kota Sungai Penuh adalah :

a. Umum dan Teknis: Data ini nantinya terutama dibutuhkan dalam diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi.

b. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Hasil dari data-data yang didapatkan ini dibawa pada saat diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi.


TAHUN 2012 - 2017


c. Keuangan Selain biaya investasi infrastruktur sanitasi, perlu dicatat juga besarnya biaya operasi dan pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir.

d. Peran serta swasta dalam layanan sanitasi Sebagian data diperoleh dari pihak swasta yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota ataupun informasi lain yang dimiliki oleh SKPD terkait.

e. Pemberdayaan masyarakat dan jender Informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang sanitasi dapat diperoleh melalui institusi lokal.

f. Komunikasi Informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan jenis media yang digunakan oleh Pemerintah Kota, melalui SKPD atau lembaga lainnya (misalnya PKK), untuk penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan sanitasi.

3. Pendalaman data sekunder yang telah diperoleh. Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan :

pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasi oleh Bappeda Kota Sungai Penuh selaku Sekretariat Pokja PPSP;

meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survey dan observasi);

diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.

4. Dari hasil proses pengumpulan dan verifikasi data sekunder maka dapat dilakukan penulisan (dokumentasi) SSK Kota Sungai Penuh.

5. Proses penyepakatan dokumen SSK dilakukan dengan melakukan : - Penjaminan SSK dengan SKPD terkait; - Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan masyarakat; - Audiensi dengan DPRD Kota Sungai Penuh.

1.5 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman atau PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan. Sebagai hasil keluaran dari pelaksanaan program PPSP di tahun 2012 yaitu berupa dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Sungai Penuh dan Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh. Adapun posisi Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan hasil turunan dari dokumen perencanaan secara sektoral yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan secara spasial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kemudian Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang telah disusun akan dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dalam teknis realisasi dan pelaksanaannya di daerah. Jadi dapat dijelaskan posisi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan lainnya dengan diagram berikut ini :


TAHUN 2012 - 2017


Kaitan Sanitasi : PPSP

Diagram 1.1 Posisi Strategi Sanitasi Kota Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Program Percepatan Strategi Pembangunan Sanitasi di Kota Sungai Penuh didasarkan pada

aturan-aturan dan produk hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh ( Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor : 6 );

2. Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor : 12);

3. Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5).

RTRW Sungai Penuh RPJP Kota Sungai Penuh

RPJM Kota Sungai Penuh

Buku Putih Sanitasi

Strategi Sanitasi Kota

RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH


TAHUN 2012 - 2017


Bab 2 : Kerangka Pengembangan Sanitasi

2.1 Visi Misi Sanitasi

A. VISI

Visi Kota Sungai Penuh berdasarkan RPJMD Tahun 2011 – 2016 yaitu “Kota Sungai Penuh Yang Mandiri, Maju Dalam Ekonomi Dan Terdepan Dalam Pendidikan” (Kota Sungai Penuh MAPAN 2016). Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 7 (tujuh) misi yang akan dilakukan dan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Meningkatkan pendidikan berkualitas yang berbasiskan IMTAQ dan IPTEK;

3. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah yang berkeadilan;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan ekonomi kerakyatan;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

6. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia dan berbudaya; dan

7. Pengelolaan potensi daerah, tata ruang dan lingkungan hidup.

B. MISI

Misi/Tujuan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 yaitu “Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa serta pariwisata berskala regional yang aman nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Tabel 2.1: Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota

VISI KOTA MISI KOTA VISI SANITASI KOTA MISI SANITASI KOTA

“Kota Sungai Penuh Yang Mandiri, Maju Dalam Ekonomi Dan Terdepan Dalam Pendidikan”.

(Kota Sungai Penuh MAPAN 2016).

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Meningkatkan pendidikan berkualitas yang berbasiskan IMTAQ dan IPTEK;

3. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah yang berkeadilan;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan ekonomi kerakyatan;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;

6. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia dan

Visi

“Terwujudnya Kota Sungai Penuh yang Bersih dan Sehat melalui Pembangunan dan Peningkatan Layanan Sanitasi yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di tahun 2017”

Misi Air Limbah Domestik 1. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di sektor air limbah domestik;

2. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kebijakan daerah di sektor air limbah domestik;

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi dalam pengelolaan air limbah domestik;

4. Meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk sektor air limbah domestik;

5. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan dan pengelolaan sektor air


TAHUN 2012 - 2017


berbudaya; dan

7. Pengelolaan potensi daerah, tata ruang dan lingkungan hidup.

limbah domestik.

Misi Persampahan : 1. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di sektor persampahan;

2. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kebijakan daerah di sektor persampahan;

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi dalam pengelolaan persampahan;

4. Meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk sektor persampahan;

5. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan dan pengelolaan sektor persampahan.

Misi Drainase : 1. Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di sektor drainase;

2. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kebijakan daerah di sektor drainase;

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi dalam pengelolaan drainase;

4. Meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk sektor drainase;

5. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan dan pengelolaan sektor drainase.

Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat : 1. Meningkatkan kesadaran


TAHUN 2012 - 2017


masyarakat dalam melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat;

2. Meningkatan kemampuan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PHBS;

3. Meningkatkan peran dunia usaha dan pendidikan dalam pelaksanaan PHBS;

4. Meningkatkan fungsi kelembagaan di masyarakat dalam mewujudkan PHBS.

Sumber : POKJA PPSP Kota Sungai Penuh, 2012

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan di segala bidang, Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan yang dilaksanakan harus dilaksanakan secara berimbang dengan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta permukiman di Kota Sungai Penuh. Salah satu aspek yang cukup penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan adalah dengan memperhatikan kondisi sanitasi masyarakat.

Profil sanitasi suatu kabupaten/kota sebagai gambaran kondisi sanitasi di Kota Sungai Penuh ditinjau dalam berbagai aspek yaitu pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan air bersih. Aspek aspek tersebut merupakan gambaran kondisi riil yang saat ini sedang berjalan di Kota Sungai Penuh.

Sensus kependudukan yang secara survey langsung ke lapangan dilakukan pada setiap 10 tahun. Sensus penduduk yang terakhir dilakukan adalah pada tahun 2010, sehingga pada tahun tersebut bisa dilakukan pemutakhiran data kependudukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh telah berjumlah sebanyak 82.293 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh diketahui angka pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0,7%.

Dalam pengembangan pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan sistem dan penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan aspek –aspek sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah komersial ( CBD ) saat sekarang dan masa yang akan datang. 2. Menganalisis wilayah beresiko sanitasi Kabupaten/Kota. 3. Kepadatan penduduk Kabupaten/Kota 4. Kondisi fisik wilayah struktur tanah dan fotografi Kabupaten/Kota

A. Sektor Air Limbah Domestik

Sistem pengelolaan air limbah di Kota Sungai Penuh masih banyak menggunakan sistem pengolahan

air limbah setempat (on-site system) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran atau sungai. Pengelolaan limbah cair domestik yang ada di Kota Sungai Penuh lebih pada pemanfaatan sistem setempat (on-site system) antara lain black water dan grey water yang yang dihasilkan langsung di buang ke sungai, lahan terbuka serta ada yang dibuang ke septik tank kemudian dibuang ke drainase lingkungan. Sistem pembuangan air limbah seharusnya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, tapi di Kota Sungai Penuh masih sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang kedalam sistem pembuangan air hujan yang dapat mengakibatkan polusi/pencemaran lingkungan.


TAHUN 2012 - 2017


Pengadaan prasarana jamban keluarga diupayakan oleh masyarakat itu sendiri, dan sebagian merupakan sumbangan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Sungai Penuh. Pengelolaan jamban keluarga menjadi tanggung jawab penduduk yang memakainya. Sistem pengolahan air limbah umumnya pengolahan setempat (on-site system) baik secara individual (jamban keluarga) maupun komunal (MCK) dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber, seperti : cubluk, tangki septik (septic tank) dan paket pengolahan skala kecil. Kondisi air tanah yang dangkal di Kota Sungai Penuh menyebabkan peresapan tidak berfungsi tertalu baik dan menyebabkan tangki septik cepat penuh sebelum waktunya. Sampai saat ini Kota Sungai Penuh belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa IPAL dan IPLT. Walaupun demikian, dibeberapa lokasi sudah dibangun sistem komunal untuk melayani satu kawasan pemukiman melalui program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) merupakan suatu sistem untuk menampung dan menyalurkan air limbah dari dapur, kamar mandi, jamban dan atau septic tank yang berfungsi sebagai wadah pengumpul dengan sebuah pipa pembuangan atau sebagai tabung pengolahan yang berhubungan langsung dengan tanah. Kondisi SPAL yang ada di Kota Sungai Penuh pada umumnya masih menyatu dengan pembuangan air drainase.

Kota Sungai Penuh sampai dengan saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang air limbah domestik baik target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di kab/kota , kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab/kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic, kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab/kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic, kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah, kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha, kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha, kewajiban penyedotan air limbah domestic untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septic, retribusi penyedotan air limbah domestic dan tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestic bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran.

Arahan pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah domestik di Kota Sungai Penuh untuk pengembangan sesuai dengan target MDG’s maka sampai dengan tahun 2015 yaitu :

a. Perkotaan, dengan melakukan pembangunan infrastruktur untuk sarana dan prasarana air limbah yang terdiri dari IPLT, IPAL, tangki, septik komunal, septik tank dan sistem pengangkutan yakni mobil tinja.

b. Perdesaan, dengan melakukan pembangunan infrastruktur untuk sarana dan prasarana air limbah yang berupa tangki septik komunal, hal ini disebabkan lahan di wilayah perdesaan masih cukup luas untuk sanitasi serta daya dukung tanahnya masih memadai untuk mengelola limbah secara alamiah.


TAHUN 2012 - 2017


Peta 2.1a: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite

ZONA I : system pengelolaan air limbah STBM dengan menyediakan MCK++ bagi keluarga yang tidak mempunyai jamban pribadi dengan skala rumah tangga.

ZONA II : system pengelolaan air limbah setempat (on site individual ) dan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga), terutama untuk wilayah yang cukup padat.


TAHUN 2012 - 2017


Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat yang berakibat pada meningkatnya volume pencemaran pada khususnya berasal dari pembuangan domestik, baik dari limbah WC (black water), air limbah cucian maupun dari kamar mandi (grey water). Dengan terbatasnya pendanaan untuk menyediakan prasarana layanan tersebut, maka diperlukan adanya rencana penanganan yang dapat dibagi dalam program jangka pendek dan program jangka menengah serta program jangka panjang sehingga penanganan air limbah dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Untuk penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah digunakan beberapa kriteria dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: tata guna lahan, kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah serta resiko kesehatan lingkungan kabupaten/kota.

Dengan menggunakan kriteria tersebut, dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kabupaten/kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kota Sungai Penuh , yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah secara terpusat (on-site system).

Adapun pengembangan air limbah domestic ditampilkan pada peta 2.1b berikut ini yaitu Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Off-Site.


TAHUN 2012 - 2017


Peta 2.1b: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Offsite

ZONA III : system pengelolaan air limbah terpusat (off site medium,dan off site jangka panjang) dalam program jangka panjang dan dengan sistem pengelolaan secara komunal dalam program jangka menengah.

ZONA I : system pengelolaan air limbah STBM dengan menyediakan MCK++ bagi keluarga yang tidak mempunyai jamban pribadi dengan skala rumah tangga.

ZONA II : system pengelolaan air limbah setempat (on site individual ) dan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga), terutama untuk wilayah yang cukup padat.

IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah


TAHUN 2012 - 2017


Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

Pembagian Area Zona kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut :

Area Zona I Kota Sungai Penuh

Dengan resiko rendah, yang merupakan area dengan permasalahan air limbah yang diarahkan untuk diatasi/ditangani dalam program jangka pendek dengan pilihan system pengelolaan air limbah STBM dengan menyediakan MCK++ bagi keluarga yang tidak mempunyai jamban pribadi dengan skala rumah tangga.

Berikut disebutkan desa –desa yang yang masuk kedalam Zona I Kota Sungai Penuh mencakup antara lain sebagai berikut : Sungai Jernih , Koto Lebu, Karya Bakti, Pondok Tinggi, Gedang, Sumur Anyir, Aur Duri, Pelayang Raya, Talang Lindung, Sungai Ning, Dusun Baru, Renah Kayu Embun, Air Teluh, Muara Jaya, Kumun Hilir, Ulur Air, Sandaran Galeh, Pinggir Air, Debai, Koto Renah, Koto Keras, Koto Tengah, Koto Lolo, Koto Duo, Sumur Gedang, Kampung Tengah, Dusun Baru Debai, Pendung Hiang, dan desa yang tidak masuk kedalam zona 2 dan Zona 3

Area Zona ke-II Kota Sungai Penuh

Dengan resiko sedang, yang merupakan area dengan permasalahan air limbah yang dapat diatasi/ditangani dalam program jangka pendek dan program menengah dengan pilihan system pengelolaan air limbah setempat (on site individual ) dan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga), terutama untuk wilayah yang cukup padat. Zona ini tersebar di seluruh cakupan kecamatan di Kota Sungai Penuh

Berikut desa – desa yang masuk ke dalam Area Zona ke II adalah sebagai berikut : Lawang agung,Kel. Sungai Penuh, Amar Sakti, Koto Tinggi, Kumun Mudik, Baru Sri Menanti, Koto Limau Manis, Koto Baru, Permai Indah, Koto Bento, Sungai Liuk, Dujung Sakti, Koto Padang, Mekar Jaya dan Kampung Dalam

Area Zona ke – 3 Kota Sungai Penuh

Dengan resiko tinggi, merupakan area dengan permasalahan air limbah yang arahkan untuk diatasi/ditangani dengan pilihan system pengelolaan air limbah terpusat (off site medium) dalam program jangka panjang dan dengan sistem pengelolaan secara komunal dalam program jangka menengah. Zona ini mencakup antara lain Kota : Pasar Baru, Pasar Sungai Penuh, Permanti, Pondok Agung dan Seberang

Dalam tahapan pengembangan air limbah domestik ditampilkan pada Tabel 2.2: Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2: Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kab/Kota

No Sistem Cakupan layanan

eksisting* (%)

Target cakupan layanan* (%)

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(a) (b) (c) (d) (e)

A Sistem On-site

1 Individual (tangki septik) 29,06 30 50 70

2 Komunal (MCK, MCK++) 47,19 40 60 80

B Sistem Off-site

1 Skala Kota - 10 20 30

2 Skala Wilayah - 10 20 30

Sumber : DKP3K, BLH, Dinas PU Kota Sungai Penuh Keterangan:

*) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk


TAHUN 2012 - 2017


B. Sektor Persampahan

Pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan Kota Sungai Penuh adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran (DKP3K) di Bidang Kebersihan. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan baru pada tahap pewadahan di sumber yaitu rumah tangga yang selanjutnya dikumpulkan oleh petugas untuk dibawa ke TPS-TPS terdekat. Namun demikian berdasarkan keterangan dari DKP3K, partisipasi masyarakat pun masih perlu didorong lagi karena masih banyak juga yang membuang sampah ke sungai, ditimbun, dibakar, atau dibuang sembarangan. Terkait partisipasi swasta, bahwasanya dengan volume sampah yang ada saat ini, Kota Sungai Penuh belum dikategorikan untuk layak dikelola oleh pihak ketiga dalam hal ini swasta. Namun demikian dari pemantauan di lapangan, ada juga keterlibatan pihak swasta khususnya dalam proses pemilahan (recycle) barang-barang bekas untuk dijual kembali. Peraturan daerah tentang retribusi sampah atau kebersihan sudah ada yaitu Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2011. Dan penarikan retribusi sampah sudah dilaksanakan secara efektif. Terkait peraturan tentang sistem pengelolaan persampahan yang masih dalam proses pengesahan, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh masih menjalankan sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi atau nasional.

Sistem pengelolaan persampahan Kota Sungai Penuh masih dilakukan secara konvensional. Penerapan-penerapan manajemen sistem pengelolaan sampah terpadu yang hari ini dikembangkan baru sebatas rencana dan wacana. Sistim pengelolaan persampahan di Kota Sungai Penuh di tangani oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dengan jumlah Petugas lapangan 194 Orang dan jumlah truk sampai 9 Unit berkapasitas 6m² dengan rata – rata ritasi pengangkutan 2 – 3 ritasi perhari. Berdasarkan hasil perhitungan lapangan yang di dapatkan satuan timbulan sampah Kota Sungai Penuh berkisar 2 l/o/h. Tingkat pelayanan saat ini 77,62 % dengan jumlah sampah yang terangkut ke TPA mencapai 126 m³ perhari. Dari sampah yang ada, 49,29 % volume sampah yang ditimbulkan berasal dari rumah tangga, sedangkan 50,71 % sisanya berasal dari pasar, pertokoan/komersil, perkantoran, jalan, industri, fasilitas umum, saluran dan lainnya.

Ada dua (2) jenis sampah yang dikelola, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bersumber dari sampah rumah tangga dan pasar. Sedangkan sampah anorganik berasal dari aktifitas di jalan dan kantor. Dalam pengelolaannya sampah-sampah tersebut masih tergabung baik ketika di TPS maupun sesudah dibuang ke TPA. Daur ulang dilakukan oleh pemulung-pemulung yang jumlahnya masih sedikit. Jadi dimulai dari pewadahan, pengumpulan/penyapuan, pengangkutan dan diakhiri pembuangan di TPA Sanggaran Agung.

Arahan pengembangan sanitasi untuk sektor persampahan yaitu :

Di tingkat TPS proses dimulai dengan pemilahan sampah oleh pemulung maupun pekerja pengangkut sampah, Untuk sampah organik bisa diolah melalui proses pengomposan sedangkan untuk sampah non-organik yang bisa didaur ulang dapat dijual kepada pengepul sampah.

Di tingkat TPA proses pemilahan sampah dilakukan oleh pemulung yang mengambil sampah-sampah non organik yang bernilai ekonomi untuk dijual kepada pengepul sampah. Kemudian untuk pengolahan sampah organik diproses dengan unit pengomposan yang dilengkapi dengan alat penangkap gas metana, hasil dari pengomposan tersebut berupa pupuk kompos yang dapat digunakan untuk pertanian sedangkan gas metana dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

Peningkatan pembangunan untuk sarana dan prasarana pendukung di sektor persampahan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan memilah sampah.

Pembangunan sarana dan prasarana persampahan dengan konsep 3R.

Kota Sungai Penuh kedepannya terus memperbarui kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci terkait sistem pengelolaan persampahan di TPA Desa Sanggaran Agung dan peningkatan sistem operasional dari Open Dumping menjadi Controlled Landfill.

Sektor persampahan Kota Sungai Penuh di gambarkan pada Peta 2.2: Peta Tahapan Pengembangan

Persampahan adalah sebagai berikut :


TAHUN 2012 - 2017


Peta 2.2: Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

ZONA III : system sanitasi Cakupan Penuh, penertiban pembuangan sampah di Daerah Aliran Saluran Air, penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan pola 3R. ZONA I : system sanitasi Cakupan secukupnya,

dengan merubah perilaku masyarakat dalam

pengelolaan persampahan dengan pola 3R

ZONA III : system sanitasi Cakupan Penuh, penertiban pembuangan sampah di Daerah Aliran Saluran Air, penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan pola 3R. ZONA I : system sanitasi Cakupan secukupnya,

dengan merubah perilaku masyarakat dalam

pengelolaan persampahan dengan pola 3R

ZONA II : Sistem Tidak Lansung Coverage > 70%, dengan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penanganan persampahan dengan pola 3R

ZONA I : system sanitasi Cakupan secukupnya, dengan merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan pola 3R.


TAHUN 2012 - 2017


Dalam penentuan wilayah kebutuhan penanganan persampahan dikelompokkan dalam akupan Secukupnya, Sistem tidak lansung Coverage > 70%, dan Full Coverage menurut wilayah pelayanan, yang didasari kepada perhitungan timbunan sampah yang dihasilkan oleh aktifitas, kepadatan penduduk, wilayah komersial dan sarana yang tersedia serta perilaku masyarakat.

Dari kriteria yang telah ditetapkan maka didapatkan zona-zona kebutuhan penanganan persampahan di Kota Sungai Penuh, maka disimpulkan kedalam tiga ( 3 ) Area Zona yaitu :

Area Zona I atau area dengan resiko rendah. Dapat dilakukan dengan system sanitasi cakupan secukupnya, dengan merubah perilaku masyarakat dalam

pengelolaan persampahan dengan pola 3R. Zona ini meliputi desa Sungai Jernih, Koto Lebu, Karya Bakti, Lawang agung, Gedang, Kel. Sungai Penuh, Kel. Pasar Sungai Penuh, Aur Duri, Pelayang Raya, Talang lindung, Koto Tinggi, Dusun Baru, Tanjung Karang an Koto Teluk.

Area Zona II atau area dengan resiko sedang. Di perlukan penanganan dengan Sistem Tidak Lansung Coverage > 70%, dengan melalui peningkatan

sarana dan prasarana serta penanganan persampahan dengan pola 3R. Zona ini mencakup desa yang tidak masuk ke dalam Zona 1 dan Zona 3.

Area Zona III atau area dengan dengan resiko tinggi. Di perlukan penanganan system sanitasi Cakupan Penuh, penertiban pembuangan sampah di Daerah Aliran

Saluran Air, penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan pola 3R. Zona ini berada pada daerah Pasar Baru, Permanti , Pondok Agung dan Seberang.

Adapun tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota di tampilkan pada Tabel 2.3: yaitu Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3: Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota


eksisting* (%)

Cakupan layanan* (%)

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A Penanganan langsung (Direct)

1 Kawasan komersial 70,56 70 85 95

2. Rumah tangga 39,57 40 50 60

B Penanganan tidak langsung (indirect)

1 Langsung coverage > 70 % 29,44 45 60 75

2 Cakupan secukupnya - 30 40 50

Sumber : DKP3K Kota Sungai Penuh, 2012 Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk


TAHUN 2012 - 2017


C. Sektor Drainase

Pengelolaan drainase di Kota Sungai Penuh di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Secara umum, saluran drainase di Kota Sungai Penuh telah menjangkau seluruh wilayah kota. Saluran – saluran drainase bertujuan untuk mengalirkan limpasan air hujan, baik dalam bentuk drainase buatan maupun drainase alami. Namun dalam pengelolaan pemeliharaannya masih belum optimal, hal ini terbukti masih banyaknya terjadi luapan air ke permukaan jalan ketika terjadi hujan. Kedepan perlu dilakukan inventarisasi ke lapangan saluran – saluran tersebut, karena antara jaringan drainase dengan irigasi masih bercampur satu sama lain.

Saluran – saluran drainase memiliki pola yang sejajar dengan jaringan jalan. Dengan kondisi topografi yang relatif miring, serta dengan ketinggian kota di atas permukaan laut yang cukup tinggi, maka hal ini dapat ,memberikan keuntungan bagi pengaliran air pada sistim drainase sehingga aliran permukaan mengalir langsung ke dataran yang lebih rendah yaitu Batang Air Bungkal. Penanganan limbah non domestik belum ada sistem pengolahan akhir jadi akan langsung dibuang ke sungai

Saat ini belum tersedia peraturan daerah yang mengatur tentang peraturan drainase lingkungan di Kota Sungai Penuh. Penanganan sistem drainase lingkungan banyak dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat maupun melalui program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat dikarenakan keterbatasan anggaran pembangunan yang dimiliki Kota Sungai Penuh untuk sub sektor drainase.

Arahan pengembangan sanitasi untuk sektor drainase lingkungan yaitu :

a. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk sektor drainase lingkungan serta meningkatkan pemeliharaan untuk saluran drainase primer, sekunder dan tersier.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan. Dalam Sektor Drainase Kota Sungai penuh di gambarkan pada Peta 2.3: Peta Tahapan Pengembangan

Drainase adalah sebagai berikut .


TAHUN 2012 - 2017


Peta 2.3: Peta Tahapan Pengembangan Drainase

ZONA I : penanganan jangka pendek.

ZONA I : penanganan jangka pendek.

ZONA II : penanganan jangka menengah.

ZONA III: penanganan jangka menengah

dan panjang.


TAHUN 2012 - 2017


Dalam penentuan wilayah pengembangan saluran drainase disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah yang dijadikan dasar menyusun prioritas pengembangan system drainase, yang terbagi dalam 3 zona yang ditentukan berdasarkan kriteria seleksi yang mengacu ke SPM (standar pelayanan minimum), yaitu genangan, klasifikasi wilayah dan kepadatan penduduk, serta kondisi eksisting drainase.

Adapun Area Zona pengembangan drainase terdiri dari:

Area Zona I atau area dengan resiko rendah yang dapat dilakukan dengan penanganan jangka pendek. Zona ini meliputi desa Pasar Baru, Kel. Pasar Sungai Penuh, Permanti, Pondok Agung dan desa Seberang.

Area Zona II atau area dengan resiko sedang yang memerlukan penanganan jangka menengah. Zona ini mencakup desa Lawang Agung.

Area Zona III atau area dengan resiko tinggi yang memerlukan jangka menengah dan panjang. Adapum desa yang masuk kedalam area ini adalah desa yang tidak masuk kedalam Zona I dan Zona II

Pengembangan sektor drainase lingkungan Kota Sungai Penuh di tampilkan pada Tabel 2.4: Tahapan Pengembangan Drainase Lingkungan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3: Tahapan Pengembangan Drainase Kota Sungai Penuh


eksisting* (%)

Cakupan layanan* (%)

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

1. Jangka pendek 34,23 60 75 90

2. Jangka Menengah 18,84 30 60 75

3. Jangka Panjang 46,94 55 65 90

Sumber : Dinas PU Kota Sungai Penuh, 2012 Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk.

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Analisis untuk perkiraan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan sanitasi, yaitu pendanaan program dan kegiatan telah diidentifikasikan dalam SSK. Untuk mendapatkan gambaran ini, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD kabupaten/kota. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Putih, dari analisis belanja APBD kabupaten/kota akan terlihat trend pendanaan belanja sanitasi di kabupaten/kota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu berupa pertumbuhan rata-rata belanja sanitasi. Secara umum trend ini akan dapat digunakan untuk memperkirakan besaran belanja sanitasi di kabupaten/kota hingga akhir periode perencanaan SSK. Untuk lebih valid, besaran APBD untuk belanja sanitasi yang telah diidentifikasikan (setiap tahunnya) akan dikurangi dengan besarnya DAK terkait sanitasi setiap tahunnya yang didapat oleh kabupaten/kota (DAK Sanitasi, DAK Lingkungan Hidup, maupun DAK Perumahan dan Permukiman) maupun pinjaman/hibah yang diteruspinjamkan/diterushibahkan ke kabupaten/kota. Pengurangan ini akan menunjukkan belanja sanitasi yang murni didanai oleh APBD kabupaten/kota, sehingga estimasi besaran pendanaan yang dihasilkan dapat lebih rasional. Berikut ini pada tabel 2.5 tertera perhitungan pertumbuhan pendanaan apbd kabupaten/kota untuk sanitasi


TAHUN 2012 - 2017


Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi

No Uraian Belanja Sanitasi (Rp.)

Rata-rata Pertumbuhan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) - 1.616.097.950 14.236.706.722 28.581.904.000 28.023.926.700

1.1 Air Limbah Domestik - 97.786.500 3.891.112.350 10.157.045.600 5.598.815.000

1.2 Sampah rumah tangga - 236.135.250 2.741.347.500 7.341.767.400 3.779.672.000

1.3 Drainase lingkungan - 1.140.624.700 7.292.596.872 10.842.041.000 17.724.708.200

1.4 PHBS - 141.551.500 311.650.000 241.050.000 920.731.500

2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) -

2.1 DAK Sanitasi - - 2.549.200.000 * *

2.2 DAK Lingkungan Hidup - - - * *

2.3 DAK Perumahan dan Permukiman - - - - - -

3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi - - - - - -

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) - 1.616.097.950 9.869.513.022 11.008.853.900 28.023.926.700 1.616.097.950

Total Belanja Langsung - 44.139.865.646,00 148.586.317.230,14 227.744.314.161,00 327.967.000.000

% APBD murni terhadap Belanja Langsung - 45,44 50,00 57,33 58,78

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupunpenetapan nilai absolut) Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, 2012

* : data masih dalam proses inventarisasi

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kota Sungai Penuh untuk sanitasi pada tabel 2.5 diatas maka dapat ditetapkan perkiraan (estimasi) belanja APBD ke depan selama periode perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan 2017. Berikut ini pada tabel 2.6 merupaka perkiraan besar pendanaan sanitasi kedepan.


TAHUN 2012 - 2017


Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No Uraian Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) Total

Pendanaan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Perkiraan Belanja Langsung * * * * * *

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi * * * * * *

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

* * * * * *

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, 2012 * : Belum ada kesepakatan dari Pokja terkait besaran pendanaan

Mengingat pendanaan untuk sanitasi secara garis besar dapat dibagi menjadi pendanaan untuk operasional/pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun dan pendanaan untuk investasi pembangunan infrastruktur sanitasi baru, maka struktur pendanaan khususnya dalam hal ini untuk pendanaan operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi pada tahun sebelumnya yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 ada pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No Uraian

Belanja Sanitasi (Rp.) Pertumbuhan rata-rata 200

8 2009 2010 2011 2012

1 Belanja Sanitasi

1.1 Air Limbah Domestik

1.1.1

Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

- - - - -

1.2 Sampah rumah tangga

1.2.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

- 236.135.25

0

2.467.248.350

381.085.700

3.138.492.250

1.3 Drainase lingkungan

1.3.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

- - 1.392.361.00

0 - -

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, 2012

Perhitungan pendanaan operasional/pemeliharaan harus berdasarkan inventarisir aset infrastruktur sanitasi terbangun yang dimiliki oleh kabupaten/kota, aset infrastruktur sanitasi provinsi maupun pusat yang didanai sebagian operasional/pemeliharaannya oleh kabupaten/kota, ataupun perkiraan aset infrastruktur sanitasi provinsi dan pusat yang akan diserahterimakan kepada kabupaten/kota. Perhitungan ini seluruhnya secara detail dapat dilihat pada Buku Putih, dimana perhitungan biaya operasional/pemeliharaan telah dihitung dengan melakukan justifikasi terhadap perhitungan alokasi APBD kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun terakhir dengan pendanan yang seharusnya dikeluarkan sebagai dana operasional/pemeliharaan berdasarkan jumlah aset infrastruktur sanitasi terbangun yang telah diidentifikasikan dalam Buku Putih.

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan di atas, maka dapat dilakukan perhitungan perkiraan biaya operasional/pemeliharaan hingga akhir tahun perencanaan SSK dengan menggunakan angka pertumbuhan rata-rata yang dihasilkan. Berikut ini pada tabel 2.8 tertera perkiraan besaran pendanaan APBD kabupaten/kota untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2017.


TAHUN 2012 - 2017


Tabel 2.8 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017

No Uraian Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) Total

Pendanaan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Belanja Sanitasi * * * * * * 1.1 Air Limbah Domestik * * * * * * 1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified) * * * * * * 1.2 Sampah rumah tangga * * * * * * 1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified) * * * * * * 1.3 Drainase lingkungan * * * * * * 1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified) * * * * * *

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, 2012 * : Data masih dalam proses inventarisasi

Berdasarkan perhitungan perkiraan pendanaan APBD sanitasi murni kabupaten/kota, perhitungan perkiraan besaran komitmen pendanaan ke depan, serta perhitungan perkiraan pendanaan perasional/pemeliharaan, maka dapat diperhitungkan perkiraan ketersediaan ataupun perkiraan kemampuan APBD untuk mendanai program/kegiatan sanitasi sebagaimana diidentifikasikan dalam SSK.

Perkiraan ketersediaan besaran APBD kabupaten/kota untuk mendanai program/kegiatan dalam SSK bisa didapat dengan cara : 1) mengurangi besaran APBD murni terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan, dan 2) mengurangi besaran komitmen pendanaan sanitasi terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan. Ilustrasi perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No Uraian Pendanaan (Rp.)

Total Pendanaan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan * * * * * *

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi * * * * * *

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi * * * * * *

4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1) * * * * * *

5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1) * * * * * * Sumber : POKJA PPSP Kota Sungai Penuh, 2012

* : Data masih dalam proses inventarisasi


TAHUN 2012

POKJA PPSP KOTA SUNGAI PENUH 1

Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Strategi didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan. Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, sebagai langkah awal perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Tujuan ini dirumuskan salah satunya berdasarkan hasil dari penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi. Pengertian dari tujuan, satu diantaranya adalah “.. sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik…”. Selanjutnya, perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran diartikan sebagai “…hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan …”.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis di dalam Buku Putih Sanitasi terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini. Terdapat berbagai metode untuk merumuskan strategi, diantaranya adalah menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh Tahun 2012 - 2017 merupakan dokumen yang akan memaparkan tentang tujuan, sasaran, dan tahapan pencapaian serta strategi utama setiap sub sektor sanitasi yang meliputi : sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan aspek Hygiene (PHBS) yang mengacu kepada visi dan misi sanitasi Kota Sungai Penuh.

Pada bab ini berisi tujuan, sasaran dan strategi pengembangan tahapan pencapaian yang ingin dicapai dalam pengembangan sanitasi periode 5 (lima) tahun kedepan.

3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kota Sungai Penuh ada beberapa isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Sungai Penuh yaitu sebagai berikut :

1. Pada umumnya saluran limbah masih menggunakan saluran drainase sehingga air limbah dan air hujan masih tercampur dalam pengelolaannya;

2. Belum ada pemahaman lebih lanjut dari SKPD teknis yang membawahi permasalahan air limbah domsetik tentang pentingnya pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik.

3. Pemberdayaan organisasi kemasyakatan harus ditingkatkan agar penanganan pengelolaan air limbah ini semakin melibatkan masyarakat.

4. Belum adanya instalasi pengolahan limbah (IPAL), sehingga limbah rumah tangga (non-WC) dan limbah dari industri kecil/home industri dibuang langsung ke saluran drainase.

5. Belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sehingga dimungkinkan lumpur tinja hasil pengurasan/penyedotan dari tangki septik dibuang langsung ke badan air atau lahan kosong.

6. Rendahnya permintaan pengurasan septic tank, mengindikasikan bahwa septic tank yang ada tidak dedap air, sehingga berpotensi terjadinya pencemaran air tanah dan timbulnya penularan penyakit yang diakibatkan oleh air (water borne deceases).


TAHUN 2012


Berdasarkan hasil penilaian analisis SWOT untuk sub sektor air limbah domestik menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Analisis nilai pada kondisi internal organisasi menunjukkan nilai kekuatan adalah 1.2 dan kelemahan adalah 1.0. Jadi, kekuatan organisasi lebih besar 0.2 poin dibandingkan dengan kelemahannya.

2. Analisis nilai pada kondisi eksternal organisasi menunjukkan nilai peluang adalah 2.1 dan ancaman adalah 4.0. Jadi, ancaman lebih besar -1.90 poin dibandingkan dengan peluang yang ada.

Jadi posisi pengelolaan sanitasi air limbah berdasarkan hasil analisis SWOT berada di kuadran ke II yaitu pada posisi Diversifikasi Terpusat. Strategi Kota Sungai Penuh untuk ke depan dalam pengelolaan sanitasi air limbah domestik yaitu akan meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman. Dalam pengelolaan air limbah domestik, terutama yang ingin dicapai adalah :

1) Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan Air limbah domestik di tahun 2016

2) Meningkatnya kondisi dan kualitas lingkungan.

Kebijakan pengelolaan air limbah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

1) Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on-site maupun off-site diperkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.

2) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.

3) Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaran pengelolaan air limbah domestik.

4) Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik.

5) Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Upaya dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan program yang diinginkan akan dilakukan secara bertahap agar tercapai visi dan misi sanitasi Kota Sungai Penuh seperti tertera pada tabel 3.1 dibawah ini :


TAHUN 2012


Tabel 3.1: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik

Tujuan

Sasaran

Strategi Pernyataan sasaran

Indikator sasaran

Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah di wilayah Kota Sungai Penuh di tahun 2017

Meningkatnya persentase akses pelayanan air limbah di tahun 2017

Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 66% menjadi 20% di tahun 2017.

Terkait Teknis :

Mengembangkan perencanaan pengelolaan air limbah skala kabupaten/kota

Peningkatan akses masyarakat terhadap jamban sehat.

Melaksanakan pembinaan teknis dalam peningkatan peran pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pengembangan Prasarana dan Sarana Air limbah.

Melakukan pembinaan dan bimbingan tekhnis dalam peningkatan kinerja prasarana dan sarana Air limbah

Terkait Kebijakan daerah dan kelembagaan :

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar wilayah dalam pembangunan air limbah

Memfasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah di Kota Sungai Penuh

Memfasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan SDM yang berkompeten di Kota Sungai Penuh

Menyusun regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait Pendanaan :

Mendorong peningkatan sumber pendanaan alternatif di luar APBD Kota Sungai Penuh

Mendorong peningkatan prioritas pendanaan perintah Kota Sungai Penuh dalam pengembangan sistim pengolahan dan pengelolaan air limbah.

Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).


TAHUN 2012


Terkait Komunikasi :

Menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi Norma, Standard, Pedoman dan Manual ( NSPM ) bidang air limbah

Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye perlunya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

Terkait Keterlibatan Swasta :

Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR ( Corporate Social Responsibility )

Terkait PMJK dan Higiene

Melaksanakan pengolahan dan pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat

Menyelenggarakan sosialisasi untuk merubah prilaku supaya tidak BABS ( Buang Air Besar Sembarangan )

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui pemberian penghargaan dan sangsi

Terkait Monitoring dan Evaluasi :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi stakeholder yang mengelola secara langsung pengelolaan air limbah di Kota Sungai Penuh


TAHUN 2012


3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan

Perumusan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan persampahan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan visi pengelolaan perkotaan yang diharapkan akan dapat terjadi pada masa yang akan datang. Perumusan tersebut didasarkan pada isu – isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan. Isu – isu strategis dalam pengelolaan persampahan yaitu :

1. Kesadaran masyarakat kurang dalam partisipasi : - untuk meletakkan sampahnya di luar rumah - tertib waktu buang sampah (sampah di tps sudah diangkut tapi masyarakat masih juga buang dan tidak di tps) - membuang sampah ke sungai, dibakar, ditimbun, dan dibuang di halaman

2. Sistem pengelolaan sampah yang hari ini masih manual, perlu ditingkatkan teknologi pengelolaannya

3. Masih rendahnya pengurangan volume sampah dari sumbernya.

4. Belum dilakukannya pemilahan sampah dari sumbernya.

5. Saat ini Pemerintah Kota Sungai Penuh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pembuangan sampah di TPA Desa Sanggaran Agung. Jadi perlu ada pembaruan kembali MoU antara kedua pihak terkait peningkatan pengelolaan persampahan yang mana saat ini masih dioperasionalkan dengan sistem open dumping.

Adapun tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan persampahan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :


TAHUN 2012


Tabel 3.2: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran

Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan di wilayah Kota Sungai Penuh.

1. Tercapainya kualitas pelayanan persampahan yang sesuai dengan SPM di bidang persampahan.

2. Tercapainya kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerja sama regional.

Berkurangnya timbulan sampah dari 70% menjadi 20% di tahun 2017

Terkait Teknis:

Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan

Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana.

Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan

Mendorong terlaksananya penelitian, pengembangan dan aplikasi tekhnologi penanganan persampahan.

Terkait Pendanaan :

Penyamaan persepsi para pengambil keputusan akan prioritas dan pentingnya pengelolaan persampahan

Mendorong peningkatan prioritas pendanaan di Kota Sungai Penuh dalam pengembangan sistim pengolahan dan pengelolaan air persampahan.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait pendanaan pengelolaan persampahan sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Terkait Kebijakan Daerah dan Kelembagaan :

Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola persampahan

Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan

Meningkatkan kelengkapan produk hukum peraturan dan perundangan sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan.

Memisahkan fungsi dari institusi pengelolaan persampahan antara fungsi regulator dan operator.


Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum.

Meningkatkan pemahaman


TAHUN 2012


tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah.

Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah.


Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR ( Corporate Social Responsibility ) didalam pengelolaan persampahan.

Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/ swasta didalam pengelolaan persampahan.


Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R dan pengamanan sampah B3 rumah tangga

Mengembangkan dan menerapkan sistim insentif dalam pelaksanaan 3 R

Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.


Mendorong implementasi dalam penerapan hukum, peraturan perundangan di bidang pengelolaan persampahan.


TAHUN 2012


3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang meningkat, permasalahan drainase juga semakin meningkat pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan, akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula dikarenakan penanganan sistem drainase bersifat parsial sehingga tidak menyelesaikan permasalahn banjir dan genangan secara tuntas. Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Penilaian analisis SWOT menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Analisis nilai pada kondisi internal organisasi menunjukkan nilai kekuatan adalah 2.65 dan kelemahan adalah 2.55. Jadi, kekuatan organisasi lebih besar 0.1 poin dibandingkan dengan kelemahannya.

b. Analisis nilai pada kondisi eksternal organisasi menunjukkan nilai peluang adalah 1.5 dan ancaman adalah 2.75. Jadi, ancaman lebih besar 1.25 poin dibandingkan dengan peluang yang ada.

Persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan sistem drainase di Kota Sungai Penuh secara umum adalah sebagai berikut :

Tidak mengalirnya air dari badan jalan ke saluran sehingga cenderung terjadi genangan air pada saat hujan.

Terdapat beberapa saluran drainase yang memiliki dimensi/kapasitas lebih kecil dibandingkan debit atau limpasan yang mengalir sehingga saluran tidak dapat berfungsi secara optimal, begitu pula dengan gorong-gorong, namun hal ini tidak berlangsung lama, ± 1 s/d 2 jam dan normal kembali.

Belum terselesaikannya saluran drainase di beberapa tempat, sehingga pada saat hujan akan terjadi genangan pada bagian pinggir jalan.

Kurang berfungsinya tali air, sebagai tempat mengalirnya air hujan dari badan jalan ke saluran, hal ini dikarenakan kurangnya pemeliharaan, yang mengakibatkan tersumbatnya tali air tersebut akibat pengendapan kotoran atau sampah.

Banyaknya sampah dan lumpur yang menyebabkan penyumbatan aliran air dan kapasitas saluran menjadi kecil sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang masuk terutama saat hujan lebat. Hal ini berkaitan dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan saluran.

Masih difungsikannya saluran drainase sebagai saluran pembuangan air limbah.

Kebijakan dalam tahapan pengembangan drainase : 1) Pengembangan sistem pembangunan drainase yang efisien dan efektif 2) Penerapan mekanisme pembangunan drainase yang baik dan sesuai dengan masing-masing kondisi

daerah (Zoning).

Adapun tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan drainase Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :


TAHUN 2012


Tabel 3.3: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase

Tujuan Sasaran


Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas drainase di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017

Terbebasnya saluran – saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan

Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 % dari kondisi saat ini.

Terkait Teknis:

Penyiapan rencana induk sistem drainase yang terpadu antara sistem drainase utama, lokal dengan pengaturan dan pengolahan sungai

Mengembangkan sistem drainase yang berwawasan lingkungan

Pengembangan kapasitas operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun.

penyiapan prioritas optimalisasi sistem drainase.

Terkait Pendanaan :

Penyamaan persepsi para pengambil keputusan akan prioritas dan pentingnya pengelolaan drainase.

Mendorong peningkatan prioritas pendanaan di Kota Sungai Penuh dalam pengembangan sistim pengolahan dan pengelolaan drainase.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait pendanaan pengelolaan drainase sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Mengembangkan sumber pendanaan melalui retribusi lingkungan


Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentang pengelolaan pada sektor drainase di masyarakat umum.


Mendorong penyusunan produk hukum peraturan perundangan untuk pengelolaan drainase.

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan drainase

Pengembangan kapasitas SDM untuk pengelolaan drainase.


Mendorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam


TAHUN 2012


pengelolaan drainase

Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR ( Corporate Social Responsibility ) di bidang pengelolaan drainase.


Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan drainase

Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat masyarakat di dalam pengelolaan drainase.


Mendorong implementasi dalam penerapan hukum , peraturan perundangan di bidang pengelolaan drainase.


TAHUN 2012


3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga

atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. PHBS di tatanan sekolah adalah upaya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa dan guru di institusi pendidikan untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri.

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (Advokasi), bina suasana (Social Support) dan pemberdayaan masyarakat (Empowerment). Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

Indikator PHBS terkait sanitasi yaitu :

Menggunakan air bersih. Air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit.

Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, yang bisa menimbulkan penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan.

Menggunakan jamban sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannnya.

Promosi Higiene bertujuan untuk menurunkan angka penyakit berbasis air dan lingkungan melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan cakupan sanitasi melalui pengembangan jamban keluarga dan pembangunan sarana sanitasi di masyarakat dan sekolah melalui pengembangan PHBS.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :


TAHUN 2012


Tabel 3.4: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga

Tujuan Sasaran


Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kampanye dan edukasi PHBS di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017

Meningkatnya pengetahuan, kesadaran,kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Meningkatnya persentase PHBS tatanan rumah tangga dari 30 % menjadi 80 % di tahun 2017.

Terkait Teknis:

Menyusun dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan, tekhnis dan pedoman promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait Pendanaan :

Penyamaan persepsi para pengambil keputusan akan prioritas dan pentingnya PHBS.

Mendorong peningkatan prioritas pendanaan di Kota Sungai Penuh dalam peningkatan kampanye dan edukasi PHBS.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait pendanaan kampanye dan edukasi sebagai alternatif sumber pembiayaan.


Mengembangkan media dan sarana promosi terkait PHBS.

Mengembangkan model promosi PHBS melalui pendekatan lokal.

Advokasi ditingkat kabupaten/kota.


Meningkatkan kelembagaan upaya kesehatan yang bersumber di masyakat.

Meningkatkan kemampuan tenaga SDM untuk pengelolaan kampanye dan edukasi PHBS


Mendorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye dan edukasi PHBS.

Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan pihak swasta melalui program CSR ( Corporate Social Responsibility ) di dalam kampanye dan edukasi


TAHUN 2012


PHBS.


Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PHBS di tatanan rumah tangga dan sekolah.

Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat masyarakat di dalam penerapan PHBS di tatanan sekolah dan rumah tangga.

Terkait Monitoring dan Evaluasi : Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan PHBS untuk pengambilan kondisi sanitasi eksisting di tatanan rumah tangga dan sekolah.


TAHUN 2012

POKJA PPSP KOTA SUNGAI PENUH IV-1

Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kota Sungai Penuh di tahun 2012 - 2017 ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari sub sektor air limbah domestik, persampahan, drainase dan aspek PHBS/promosi higiene.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak.

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi

Bagian ini berisi ringkasan program dan kegiatan sanitasi di Kota Sungai Penuh untuk periode 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1a: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

Tabel 4.1b: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kab/Kota untuk 5 tahun


TAHUN 2012


PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan

Kab. / Kota : Sungai Penuh

Provinsi : Jambi

Tahun : 2012

Halaman ……dari……

2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.

(1.1). Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan

Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √

(1.2). Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin 3 ds 5% 5% bh 150 200 250 300 400 1300 540,000,000.00 600,000,000.00 750,000,000.00 900,000,000.00 1,200,000,000.00 3,990,000,000.00 √

(2.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang

berpotensi untuk dibangun MCK Umum)

20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √



berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal)

20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √

(1.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan

Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet 10 paud x 20 30 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √

- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS 10 paud x 20 30 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √

- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah). 10 paud x 20 30 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet 10 sklh x 20 30 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √

- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS 10 sklh x 20 30 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √

- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/

Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh



- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah). 10 sklh x 20 30 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

Kebutuhan Penanganan menyeluruh

2

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

Luas Wilayah

terlayani SATU

AN

Jml. Penduduk

terlayani

(4). IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal

Indikasi Biaya (juta rupiah)

Volume Total

Volume Jumlah 2014 2015

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

DETAIL LOKASI

(Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome

APBN

B. INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM

KOMUNAL

(1). Jamban Keluarga

(2). MCK Umum

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

2016 2017 PROV.

SWASTA/C

SR

MASYARA

KATKOTA

NOMOR

2013

(4). Pendidikan Luar Biasa

E. PENGATURAN

Pemantauan Kualitas Lingkungan

(1). Pemantauan Kualitas Air Sungai

(1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

D. SANITASI SEKOLAH

(2). Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

(3). Pendidikan Menengah

Tabel 4.1c: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 tahun

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 1,510,000,000.00 1,790,000,000.00 2,325,000,000.00 2,860,000,000.00 3,570,000,000.00 12,055,000,000.00

B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √

(2). Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √

(3). Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √

(4). Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 120,000,000.00 - - - - 120,000,000.00 √


(2). Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah

(1). Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat


D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN


B. PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA


KOMUNAL


SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

(2). MCK Umum


2


Tabel 4.1d: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun


TAHUN 2012


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √




2




KOMUNAL



(2). MCK Umum



E. PENGATURAN






D. SANITASI SEKOLAH



Tabel 4.1e: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan

Kab. / Kota : Sungai Penuh

Provinsi : Jambi

Tahun : 2012

Halaman ……dari……

2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √(1). Pemantauan Kualitas Air Sungai


D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN


MASYARA

KATKOTA

NOMOR

2013

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

2016 2017 PROV.

SWASTA/C

SRAPBN


KOMUNAL


(2). MCK Umum



Volume Total



DETAIL LOKASI

(Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi OutcomeKebutuhan Penanganan menyeluruh

2


Luas Wilayah

terlayani SATU

AN

Jml. Penduduk

terlayani


TAHUN 2012


4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Tabel 4.2a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.2b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √




(5). Penyedian prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1,101,796,250.00 801,796,250.00 851,975,875.00 551,975,875.00 607,173,463.00 3,914,717,713.00 √

(6). Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan 75,000,000.00 - - - - 75,000,000.00 √

(7). Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3,248,203,750.00 3,410,613,938.00 3,581,144,634.00 3,760,201,866.00 3,948,211,959.00 17,948,376,147.00 √

(8). Pengembangan teknologi pengolahaan persampahan 105,000,000.00 115,500,000.00 127,050,000.00 139,755,000.00 153,730,500.00 641,035,500.00 √

(9). Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah - 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 √

(10). Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 300,000,000.00 √

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 4,740,000,000.00 4,482,910,188.00 4,730,170,509.00 4,636,932,741.00 4,909,115,922.00 23,499,129,360.00

C.

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase - - - - - -

-




E. PENGATURAN


SUB-SEKTOR DRAINASE






TAHUN 2012


Tabel 4.2c: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Sumber Pendanaan APBD Provinsi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.2d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2



TAHUN 2012


Tabel 4.2e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non Pemerintah

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Tabel 4.3a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √




(5). Penyedian prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1,101,796,250.00 801,796,250.00 851,975,875.00 551,975,875.00 607,173,463.00 3,914,717,713.00 √

(6). Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan 75,000,000.00 - - - - 75,000,000.00 √

(7). Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3,248,203,750.00 3,410,613,938.00 3,581,144,634.00 3,760,201,866.00 3,948,211,959.00 17,948,376,147.00 √




(2). MCK Umum



E. PENGATURAN






D. SANITASI SEKOLAH




TAHUN 2012


Tabel 4.3b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.3c: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Provinsi


TAHUN 2012


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.3d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.3e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan


TAHUN 2012


Sumber Pendanaan Non Pemerintah

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase

Tabel 4.4a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √




2




KOMUNAL



(2). MCK Umum



E. PENGATURAN






D. SANITASI SEKOLAH




TAHUN 2012


Tabel 4.4b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.4c: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Provinsi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2



TAHUN 2012


Tabel 4.4d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.4e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan Non Pemerintah

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2



TAHUN 2012


4.5 Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

Tabel 4.5a: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √



Kebutuhan Penanganan menyeluruh

2


Luas Wilayah

terlayani SATU

AN

Jml. Penduduk

terlayani



Volume Total



DETAIL LOKASI

(Kec./Desa/Kel./Kw

s) APBN


KOMUNAL



(2). MCK Umum

2016 2017 PROV.

SWASTA/C

SR

MASYARA

KATKOTA

NOMOR

2013



E. PENGATURAN






D. SANITASI SEKOLAH



Tabel 4.5b: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota


TAHUN 2012


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2


Tabel 4.5c: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Provinsi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2



TAHUN 2012


Tabel 4.5d: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √




2




KOMUNAL



(2). MCK Umum



E. PENGATURAN






D. SANITASI SEKOLAH



Tabel 4.5e: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan Non Pemerintah

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.


Non MBR).20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 200,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 355,000,000.00 √





20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √




20 ds 35% 35% x 40 60 70 80 100 350 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 175,000,000.00 √


Sekolah





Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah




Sekolah). 10 sklh x 2030 40 50 60 200 60,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 600,000,000.00 √


Sekolah 10 sklh




10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √

10 ds x 10 20 30 40 60 160 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 √


B.

10 ds x 20 30 40 50 60 200 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 √








D. SANITASI SEKOLAH




E. PENGATURAN




KOMUNAL



(2). MCK Umum


2



TAHUN 2012



TAHUN 2012

POKJA PPSP KOTA SUNGAI PENUH V-1

Bab 5: Strategi Monev Gambaran Umum Struktur Monitoring Dan Evaluasi Sanitasi

Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, menelaah faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, Monev yang merupakan singkatan dari monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pada kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharaannya.

Strategi Monev merupakan salah satu strategi pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program pembangunan di sektor sanitasi. Strategi ini adalah alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi Monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monev/monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi di Kota Sungai Penuh.

Tujuan dari disusunnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kota Sungai Penuh ada 4 (empat), yaitu :

a. Sebagai pedoman teknis penangganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kota Sungai Penuh, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi.

b. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabilitas.

c. Terintegrasinya dan terkoordinasi dengan aspek-aspek perencanaan pembangunan lainnya.

d. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan pedoman yang bersifat strategi dalam penanganan sanitasi Kota Sungai Penuh yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas.

Tujuan penyusunan Bab V tentang Strategi Monev pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

Menetapkan kerangka kerja dalam mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi

Memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi kabupaten/kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif.

Dengan terlaksananya tujuan penyusunan Bab V diharapkan akan memberikan gambaran umum tentang kerangka kerja pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi) pembangunan sanitasi Kota Sungai Penuh, memberikan pedoman monev (monitoring dan evaluasi) proses perencanaan pembangunan sanitasi, memberikan pedoman monev (monitoring dan evaluasi) proses pelaksanaan pembangunan sanitasi dan memberikan pedoman monev/monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi bagi Kota Sungai Penuh.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan di bidang sanitasi, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi serta memantau berbagai kegiatan yang dilakukan instansi terkait dalam bidang sanitasi, sehingga didapat sebuah pola kerja yang terencana, tepat sasaran dan terkendali dalam rangka menuju keberlanjutan.


TAHUN 2012


Dalam penyusunan program dan kegiatan, maka pendanaan disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Di dalam tahapan, tata cara monev (monitoring dan evaluasi) rencana pembangunan penyusunan sanitasi Kota Sungai Penuh 2012 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Momor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871) ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan & Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Strategi Sanitasi Kota Sungai Penuh ini merupakan buku induk terhadap rencana teknis pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan hasil kerja berbagai komponen SKPD dan lembaga lain yang terkait dengan sanitasi serta stakeholder yang mememiliki kepentingan terhadap sanitasi, selain itu juga dimaksudkan untuk :


TAHUN 2012


1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.


TAHUN 2012


Tabel 5.1: Matriks Kerangka Logis Sektor Air Limbah

Tujuan: Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah di wilayah Kota Sungai Penuh di tahun 2017

Sasaran Indikator

Data Dasar

Target

Tahun 2013 Tahun 2013 – 2017

Nilai Sumber & Tahun Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Meningkatnya persentase akses pelayanan air limbah di tahun 2017

Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 66% menjadi 20% di tahun 2017.

( lihat di data di tabel 2.2 pada SSK kolom cakupan layanan eksisting )

BLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bappeda kota Sungai Penuh Tahun 2012

1. Pencapaian pengelolaan air limbah yang aman dapat mencapai 70 % di tahun 2017

1. Program pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan

1. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah ( pada daerah yang berpotensi membangun IPAL Komunal dan IPLT )

2. Peningkatan pembangunan di sektor air limbah secara berkelanjutan

2. Program optimalisasi, rehabilitasi, dan ekstensifikasi prasarana dan sarana Air limbah ( IPAL dan IPLT )

2. Sosialisasi rencana IPAL dan IPLT kepada masyarakat oleh Dinas terkait

3. Program pembinaan dan bimbingan teknis dalam peningkatan kinerja prasarana dan sarana air limbah.

3. Pembentukan KSM Swadaya Masyarakat (Sanimas)

4. Program sosialisasi dan kampanye dalam pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah.

4. Pembebasan lahan/tanah

5. Program pembangunan prasarana dan sarana air limbah berbasis masyarakat

5. Perencanaan, pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah (SR )

6. Program peningkatan pengawasan kualitas air limbah di kawasan permukiman dan perkotaan.

6. Pelatihan bagi pengurus KSM berupa tekhnis, keuangan dan manajerial

7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM )

7. Biaya Operasional dan pemeliharaan IPAL mupun IPLT


TAHUN 2012


Sektor Persampahan

Tujuan: Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan di wilayah Kota Sungai Penuh.

Sasaran Indikator Data Dasar

Target Tahun 2013 Tahun 2013 – 2017


1. Tercapainya kualitas pelayanan persampahan yang sesuai dengan SPM di bidang persampahan

Berkurangnya timbulan sampah dari 70% menjadi 20% di tahun 2017


BLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bappeda kota Sungai Penuh Tahun 2012

1. Mampu melayani masyarakat dengan kapasitas 80% dari jumlah penduduk di Kota Sungai Penuh di sektor persampahan.

Pengembangan dan peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor persampahan

Pembangunan TPA Regional di karenakan Kota Sungai penuh masih belum mempunyai TPA sendiri yang masih menginduk di Kabupaten kerinci yakni TPA sanggaran agung

2. Tercapainya kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerja sama regional.

2. Mampu menciptakan kondisi kota dan lingkungan yang bersih dari sampah.

Sektor Drainase

Tujuan: Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas drainase di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017


Target Tahun 2013 Tahun 2013 – 2017


Terbebasnya saluran – saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan

Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 % dari kondisi saat ini.2017


Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda kota Sungai Penuh Tahun 2012

Pencapaian pengelolaan drainase secara optimal dapat mencapai 70 % di tahun 2017

1. Perencanaan rencana induk sistem drainase yang terpadu antara sistem drainase utama, lokal dengan pengaturan dan pengolahan sungai.

1. Pendampingan dalam penyiapan Master Plan drainase yang komprehensif terutama di wilayah perkotaan, dan Outlan Plan untuk kota sedang/kecil.

2. Program pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan ( konservasi air )

2. Replikasi model best practice model - model draling mas : ( drainase lingkungan yang berbasis masyarakat )

3. Program pengembangan kapasitas oprasi dan pemeliharaan sarana dan prasara terbangun.

3. Bantuan stimulant prasarana dan sarana drainase seperti penyediaan pedoman, tata cara pengelolaan dan evaluasi kerja di daerah - daerah prioritas untuk pengembangan kualitas main drain.

4. Penyiapan prioritas optimalisasi sistem.

4. Penyusunan mekanisme kerjasama antar daerah, masyarakat dan swasta.

5. Program pengembangan kasitas SDM dan koordinasi instansi terkait.

5. Pelaksanaan evaluasi kinerja penanganan drainase

6. Program pengembangan sumber pendanaan melalui retribusi lingkungan

6. Penyelenggaraan pelatihan tekhnis, kampanye, sosialisasi dan diseminasi produk - produk pengaturan NSPM di tingkat


TAHUN 2012


kabupaten/kota.

7. Mendorong swasta/masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan drainase.

7. Penyusunan pedoman/kajian sumber pembiayaan peluang kerjasama dengan swasta di sector drainase.

PHBS DAN PROMOSI HIGIENE

Tujuan: Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui peningkatan kampanye dan edukasi PHBS di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017


Target Tahun 2013 Tahun 2013 - 2017


Meningkatnya pengetahuan, kesadaran,kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Meningkatnya persentase PHBS tatanan rumah tangga dari 30 % menjadi 80 % di tahun 2017.

BPS BLH, Dinas Kesehatan, Kominfo Bappeda kota Sungai Penuh Tahun 2012

1. Program pengembangan promosi kesehatan dan tekhnologi komunikasi informasi edukasi (KIE)

1. Fokus dalam pengembangan PHBS dan intervensinya dalam upaya pencapaian 37 % Sekolah/RT sehat seperti : a) Pemetaan PHBS sekolah/RT sehat. B). Pengembangan dan pengadaan media PHBS. C). Pelatihan pemetaan sekolah/RT sehat. D). Pelatihan metode dan tehnik

2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat

2. Pengembangan dan pengadaan media penanggulangan masalah kesehatan

3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

3. Advokasi kepada Pihak penentu kebijakan di tingkat Pemerintah daerah di bidang Promkes.

4. Advokasi percepatan pencapaian Sekolah/RT sehat dengan Wali Kota

5. Pengembangan media tradisional

6. Penyusunan profil promosi kesehatan

7. Pengembangan model Promkes

8. Pelatihan pengembanganmasyarakat dalam PKMD

9. Sosialisasi Kepmenkes tentan Proskesda dan orientasi promkes


TAHUN 2012


10. Forum koordinasi dan dukungan administrasi operasional program.


TAHUN 2012


Strrategi Monev pembangunan sanitasi dilakukan oleh Tim Anggaran, Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Penganggaran program kegiatan dilakukan oleh SKPD terkait dimana pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala SKPD dan Tim Anggaran dengan cara menganalisa RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang pelaksanaannya setelah penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Program dan Plafon Anggaran Sementara).

Monev sebagai sarana untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah / lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah kabupaten/kota sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu.

Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota pada jangka pendek, menengah dan panjang.

Struktur Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi didasarkan pada kebutuhan peran dan tanggung jawab yang perlu diemban dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sanitasi serta disesuaikan dengan kedudukan institusi bersangkutan dalam struktur birokrasi Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keberadaan Pokja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Sungai Penuh dapat berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monev (monitoring dan evaluasi) sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sektor sanitasi. Adapun Struktur Organisasi Pokja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Sungai Penuh dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Pokja PPSP yang dijabat oleh Walikota Sungai Penuh dan Wakil Walikota Sungai Penuh.

2. Ketua Pokja, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh yang secara formal memiliki kewenanganan koordinatif terhadap berbagai stakeholder pembangunan sanitasi di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh menjabat sebagai Sekretaris Pokja.

4. Tim Pengarah yang diisi oleh Kepala SKPD.

5. Tim Teknis, Tim Perencana dan Staf Sekretariat Pokja PPSP Pelaksana ini terdiri dari :

a. Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh.

b. Tim Teknis yang diisi oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Sungai Penuh, Kasubbid di Bidang Fisik dan Prasarana dan staf dari Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Sungai Penuh yang bertugas mengkoordinasikan kegiatanTim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Perencana.

c. Tim Perencana yang diisi oleh staf di Bappeda Kota Sungai Penuh.

d. Staf Sekretariat Pokja Kota Sungai Penuh, yang diisi oleh staf dari Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Sungai Penuh melaksanakan tugas dalam memberikan dukungan administrasi dan logistik dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim pengarah, tim teknis dan tim perencana.


TAHUN 2012


Secara umum strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan di bidang sanitasi di Kota Sungai Penuh diarahkan kepada :

1. Meningkatkan upaya lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih serta sehat;

2. Meningkatkan kapasitas sistem, organisasi dan individu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat;

3. Penataan lingkungan kawasan kumuh perumahan;

4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan drainase Kabupaten/Kota dengan perencanaan penataan ruang Kabupaten/Kota;

5. Meningkatkan dan memperhatikan relevansi kondisi kontur dalam perencanaan saluran drainase / gorong yang masih kurang diperhatikan;

6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan saluran drainase / gorong perKabupaten/Kota dengan meningkatkan ketegasan sanksi dalam mengoptimalkan saluran drainase;

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase perKabupaten/Kota;

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi Kabupaten/Kota melalui rencana induk sistem sanitasi;

9. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana pengolahan air limbah dan sampah dalam skala komunitas;

10. Meningkatkan aktivitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Untuk pencapaian sasaran pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, perlu adanya pembaharuan kebijakan pembangunan di bidang sanitasi dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi lokal melalui proses pendukung yang mengarah pada pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat perlu dilengkapi dengan perangkat dan mekanisme kerja berupa pedoman manajemen aspek kelembagaan dan pembiayaan yang disepakati dan dipahami oleh semua stakeholder, untuk menjamin sistem pengelolaan sanitasi yang optimal dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan sanitasi diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan, serta pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam upaya penyusunan pedoman kerja perlu terlebih dulu mengkaji kendala-kendala dan faktor-faktor keberhasilan di masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan sanitasi yang menyangkut beberapa aspek, yaitu terkait teknis, kebijakan daerah, pendanaan, komunikasi, keterlibatan swasta, PMJK dan higiene sebagai peran serta masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal yang ada, monitoring dan evaluasi. Untuk terlaksana dan tercapainya hal tersebut diatas, ada 3 (tiga) jenis pemantauan yang harus dilakukan dalam strategi sanitasi kabupaten/kota, yaitu :

A. Monev Pelaksanaan

Monev pelaksanaan atau implementasi berfungsi untuk melihat atau memantau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi.

Monev yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

a. Monev yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD terkait yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh. Monev yang dilakukan dengan metode kunjung lapangan (pemeriksaan fisik) ditujukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Dalam hal ini yang dimonitor adalah apakah bangunan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB), baik dari segi konstruksi, bahan yang dipergunakan sampai dengan ukuran bangunan.


TAHUN 2012


b. Monev yang dilakukan melalui pemantauan dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh secara periodik bulanan. Monev yang dilakukan melalui metode realisasi fisik dan kegiatan dilakukan oleh Bagian Pembangunan Kota Sungai Penuh melalui laporan semua SKPD tentang realisasi pencairan anggaran SKPD dan realisasi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk rencana fisik dan keuangan (RFK) disusun oleh Pelaksana Kegiatan, Konsultan Perencana, dan Tim Monitoring dan evaluasi Kecamatan. Rekapitulasi laporan rencana fisik dan keuangan (RFK) dibuat setiap bulan, dari rekapitulasi tersebut dapat dilihat persentase realisasi anggaran yang sudah dicairkan dan persentase pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga didapat perbandingan secara proporsional antara anggaran yang telah diserap dengan kegiatan yang telah dicapai.

c. Monev yang dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat. Monev yang dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat merupakan monev untuk memantau kesesuaian antara data yang tersaji dilaporan dengan kondisi riil di lapangan.

Hasil monev adalah simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monev adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembentukan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana, metode percepatan proses pelaksanaan diberikan jika pelaksanaannya lebih lambat dari target waktu yang direncanakan, bahkan terkadang rekomendasi bisa sampai pada hal yang fundamental yaitu pemberhentian pekerjaan karena tingkat penyimpangan pekerjaan sangat besar. Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui pembandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya.

B. Strategi Monev

Merupakan monitoring untuk melihat sejauh mana capaian strategis sesuai dengan indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelayanan yang dimonitoring berupa pelayanan sub sektor air limbah, persampahan, drainase dan PHBS.

Strategi Monev dalam perencanaan pembangunan Kota Sungai Penuh selama ini dilakukan sesuai dengan proses perencanaan tahunan dalam rangka penyusunan APBD II. Tahapan monitoring perencanaan dilakukan secara umum dalam konteks perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan fokus pada kegiatan masing-masing instansi/SKPD dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan kabupaten/kota dan bukan secara khusus / sektoral. Proses monev (monitoring dan evaluasi) dilakukan sejak penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya monitoring dilakukan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan R-APBD dan terakhir pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Strategi Monev yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk sektor sanitasi. Proses perencanaan yang berlangsung dimonitor kesesuaiannya dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada. Kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk rekapan usulan kegiatan, rancangan usulan program dan rekaman jalannya proses yang disampaikan dalam penjelasan atau narasi.

Strategi monev saat penyusunan RKA-SKPD dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sebagai kegiatan terpilih dari daftar prioritas yang diajukan dalam musrenbang. Dalam hal ini monev ditujukan


TAHUN 2012


untuk mengetahui apakah kegiatan yang dipilih sesuai dengan daftar urutan prioritas usulan kegiatan, proporsi dan rasionalitas kegiatan dengan biaya kegiatan, kesesuaian jenis kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi, penetapan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Pada saat ini biasanya dilakukan asistensi RKA-SKPD oleh tim asistensi Kabupaten/Kota yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) dan SKPD teknis terkait.

Monev pada saat penyusunan RAPBD dilakukan untuk mengetahui apakah usulan SKPD untuk RAPBD sesuai dengan RKA-SKPD beserta penyempurnaannya, proporsi pemanfaatan plafon sementara untuk SKPD sesuai dengan PPAS, proporsi anggaran belanja aparatur (tidak langsung/ administrasi umum/rutin) dan anggaran publik (langsung/OP dan Modal/pembangunan) dimasing-masing SKPD sehingga dapat ditemukan proporsi anggaran belanja daerah. Monev dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Panitia Anggaran DPRD Kota Sungai Penuh. Pemantauan capaian pelaksanaan kegiatan adalah untuk menilai tingkat investasi dan keluaran dari pelaksanaan kegiatan berkaitan sanitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan-kegiatan ini mengacu kepada usulan kegiatan (rencana tindak) SSK maupun kegiatan-kegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah umumnya menetapkan serangkaian kebijakan publik yang kemudian pelaksanaannya dijabarkan dalam berbagai bentuk proyek/program. Dalam kondisi ideal, pelaksanaan proyek/program tersebut diharapkan dapat berjalan lancar serta mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal. Akan tetapi, kondisi yang dihadapi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik seringkali juga mengandung resiko untuk mengalami kegagalan.

Atas dasar kondisi fakta objektif yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan publik (serta pelaksanaan kegiatan pada umumnya) memiliki potensi untuk mengalami kegagalan (baik dalam arti tidak terimplementasikan ataupun bahwa proses implementasinya tidak optimal sehingga hasil yang dicapai juga tidak optimal), maka diperlukan adanya suatu alat yang dapat membantu untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi kinerja pelaksanaan kegiatan yang dicapai. Alat tersebut juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proses pelaksanaan kegiatan beserta hasil yang dicapainya, sebagai dasar untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahapan selanjutnya dapat berlangusng secara lebih baik lagi. Salah satu alat manajemen terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut adalah evaluasi (yang umumnya seringkali dipadukan dengan kegiatan monitoring/pengawasan sehingga dikenal istilah monev (monitoring dan evaluasi kegiatan). Namun demikian, evaluasi berbeda dengan monitoring, di mana monitoring bertugas mengontrol apakah proyek telah berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi mengajukan pertanyaan apakah proyek telah berjalan pada jalur yang benar berkaitan dengan input yang digunakan, proses yang dilakukan, output yang dihasilkan serta kemudian outcome dan dampak yang dihasilkan.

Casley dan Kumar (1987) merumuskan evaluasi sebagai upaya penilaian terhadap kinerja proyek dalam mencapai output, outcome, manfaat, serta dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Output (keluaran) merupakan representasi dari sasaran yang ingin dicapai (objective), khususnya jika sasaran tersebut telah merupakan perwujudan langsung dari output program. Adapun outcome, manfaat, dan dampak umumnya direpresentasikan oleh tujuan (goals) atau bahkan maksud (purpose). Namun demikian, seringkali pula outcome, dampak dan manfaat merepresentasikan sasaran (objective) yang ingin dicapai, yaitu jika sasaran bukan merupakan bentuk keluaran langsung dari program/proyek. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas evaluasi dapat mencakup evaluasi kelayakan, output, manfaat dan dampak dari suatu program.

Jenis masing-masing evaluasi tersebut akan terkait dengan kapan waktu evaluasi dilakukan dikaitkan dengan siklus pelaksanaan suatu proyek, yaitu :

1. Model evaluasi saat pra pelaksanaan proyek Model evaluasi pada masa pra pelaksanaan proyek merupakan model analisis kelayakan proyek, yaitu model evaluasi yang akan memberikan informasi apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan. Informasi ini akan menjadi dasar legiminasi dalam penentuan keputusan untuk merealisasikan pelaksanaan suatu proyek. Variabel-variabel utama dalam melakukan analisis kelayakan proyek mencakup : Tingkat urgensi proyek dalam mengatasi isu dan masalah yang berkembang di tengah masyarakat.


TAHUN 2012


Tingkat dukungan proyek terhadap pelaksanaan proyek pembangunan lainnya. Nilai ekonomi proyek di masa mendatang (dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan).

2. Model evaluasi pada masa pelaksanaan proyek Model evaluasi pada masa pelaksanaan proyek merupakan suatu model evaluasi yang

berkaitan dengan aspek input, proses, dan output dari pelaksanaan proyek. Ketiga aspek ini akan saling terkait satu sama lainnya baik dalam lingkup satu tahapan maupun antar tahapan pelaksanaan program.

Model evaluasi ini akan digunakan untuk menganalisis sudah tepat dan efisienkah input yang digunakan, proses yang dilaksanakan, serta output yang dihasilkan proyek. Keseluruhan hal tersebut akan dibandingkan dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal pelaksanaan proyek. Jika terjadi penyimpangan dalam input-proses-output, model harus mampu mengukur besarnya penyimpangan yang terjadi, dampak penyimpangan terhadap tahapan program berikutnya, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Model evaluasi pada masa pelaksanaan proyek umumnya dilakukan secara terus menerus atau berkala selama proyek berlangsung. Hal ini dibutuhkan agar apabila terjadi penyimpangan dalam suatu tahapan dapat diketahui secepatnya sekaligus mencegah kemungkian timbulnya penyimpangan yang lebih besar di masa mendatang (pada akhir masa program).

3. Model evaluasi pada pasca masa pelaksanaan proyek Pasca masa pelaksanaan proyek merupakan periode krusial untuk dapat mengidentifikasi

aspek keberlanjutan, dampak, dan manfaat dari dilaksanakannya proyek. Dengan kata lain, model evaluasi pasca proyek berlangsung dilaksanakan untuk mengidentifikasi : Apakah pada masa pasca pelaksanaan proyek, kondisi input, proses, dan output/hasil program

tetap ada/berlangsung/dirasakan, termasuk mengidentifikasi sejauhmana kondisi kenaikan/penurunan kinerja dari input, proses, dan output/hasil program tersebut.

Bagaimana karakteristik dampak dan manfaat yang timbul setelah proyek dilaksanakan, yang mencakup jenis dampak, sifat dampak (positif/negatif), luasan/besaran/ukuran dampak, dll.

Aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun model evaluasi pada pasca masa pelaksanaan proyek adalah kemungkinan adanya pengaruh faktor eksternal (di luar kinerja input-proses-output program) yang akan mempengaruhi kemampuan keberlanjutan serta karakteristik dampak serta manfaat yang ditimbulkan.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini adalah evaluasi dampak jangka menengah (lima tahun), maka evaluasi akan lebih diarahkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program. Secara kuantitatif, hal ini berarti proses evaluasi ditujukan untuk melakukan identifikasi sejauhmana rangkaian kegiatan berikut output dari kegiatan yang dilaksanakan telah dapat dicapai di lapangan. Sedangkan secara kualitatif, evaluasi on going diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apakah input yang digunakan, proses yang dilakukan, beserta output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan PPSP telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PPSP. Evaluasi secara kualitatif akan mengidentifikasi pula berbagai isu, permasalahan, dan potensi yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan PPSP.

Indikator kinerja untuk proses evaluasi pelaksanaan PPSP disusun untuk dapat melakukan pengukuran (secara kuantitatif maupun kualitatif) terhadap kinerja pelaksanaan PPSP. Indikator ini disusun dengan memperhatikan arahan yang telah ditetapkan dalam indikator sasaran pendukung pencapaian sasaran Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP).

Sesuai dengan indikator evaluasi yang ditentukan, maka proses pengumpulan data untuk masukan evaluasi kinerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik / instrumen pengumpulan data sebagai berikut :

a. Angket/kuesioner Angket / kuesioner disusun untuk membantu pelaksanaan pengumpulan data di tingkat responden baik pelaku maupun target group, baik data kualiatif maupun kuantitatif. Materi pertanyaan dalam angket akan berbentuk pertanyaan terbuka, semi terbuka, maupun pilihan dalam bentuk skala likert atau skala kondisi. Kuesioner akan


TAHUN 2012


disusun berdasarkan pendekatan pelaku PPSP yang menjadi responden pengumpulan data. Jadi kuesioner untuk seorang pelaku akan memuat materi pertanyaan yang mencakup seluruh kegiatan PPSP yang pelaksanaannya melibatkan peran dan fungsi pelaku yang bersangkutan, sesuai dengan ketetapan fungsi dan tanggung jawab pelaku dalam PPSP yang ditetapkan dalam pedoman umum dan pedoman teknis kegiatan PPSP.

b. Focus Group Discussion Dalam pelaksanaan FGD, sekelompok responden atau narasumber akan dikumpulkan dalam sebuah pertemuan yang bertujuan untuk mendiskusikan topik-topik tertentu yang telah dipersiapkan oleh tim peneliti. Dalam diskusi yang dipandu oleh peneliti tersebut, topik-topik satu per satu dilontarkan kemudian tiap peserta dipersilakan untuk memberi masukan, menanggapinya, serta memberi komentar maupun kritik terhadap tanggapan yang diberikan oleh peserta lain. Ada dua kegiatan FGD yang akan dilakukan, yaitu FGD di tingkat pemerintahan (Kabupaten) dan FGD di tingkat komunitas. FGD terutama dilakukan untuk melakukan proses pengumpulan data kualitatif.

c. In-depth Interview Secara khusus, teknik pengumpulan data melalui proses wawancara secara mendalam dilakukan guna mengejar informasi kuantitatif dan kualitatif yang belum terakomodasi melalui pelaksanaan pengumpulan data dengan instrumen kuesioner maupun FGD. Khusus berkaitan dengan FGD, wawancara juga ditujukan untuk mengejar lebih dalam informasi yang dimiliki oleh narasumber yang mungkin tidak leluasa atau bersifat sensitif untuk dikemukakan dalam forum. Responden untuk pelaksanaan wawancara ini adalah stakeholder terkait dari kalangan pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

d. Observasi lapangan Observasi lapangan merupakan bentuk pengumpulan data dengan melihat dan mengamati langsung subjek sasaran di lapangan. Berkaitan dengan sifat dan lingkup kegiatan PPSP, observasi penting dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan pelaksanaan PPSP dari masing-masing sub-sektor sanitasi, seperti kegiatan prasarana dan sarana sanitasi. Agar hasil observasi bersifat objektif, enumerator yang bertugas juga akan membuat dokumentasi mengenai objek-objek strategis yang dapat menggambarkan kondisi indikator kinerja selama masa pelaksanaan PPSP. e. Survey data sekunder Survey data sekunder dilakukan untuk pengumpulan data-data sekunder yang dibutuhkan untuk evaluasi pelaksanaan PPSP. Data-data sekunder ini bersumber dari laporan dan catatan kegiatan dari masing-masing pihak yang menjadi responden. Termasuk dalam kategori data sekunder ini adalah dokumen Buku Putih dan SSK, dll.

f. Metode Penentuan Sampel Responden Sampel bagi pelaksanaan evaluasi kinerja PPSP akan terdiri sampel individual dan sampel atas nama lembaga. Sampel atas nama lembaga dilakukan untuk pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan aktivitas lembaga pelaksana PPSP tersebut. Secara keseluruhan, responden yang menjadi narasumber bagi kegiatan evaluasi kinerja PPSP tersebut terbagi menjadi kelompok pelaku/pelaksana PPSP dan target group PPSP.

A. Target Group Program PPSP

Yang dimaksud dengan target group PPSP adalah mereka yang menjadi kelompok penerima manfaat dari dilaksanakannya kegiatan PPSP, baik pemanfaat langsung maupun tidak langsung. Pemanfaat langsung contohnya adalah warga masyarakat yang menerima upah dari proses pembangunan infrastruktur yang pembangunannya dilakukan melalui sistem KSO. Secara spesial, pemanfaat langsung adalah yang tinggal di spot-spot PPSP. Penentuan total jumlah sampel responden kelompok pemanfaat langsung sendiri ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga kelompok target group pada masing-masing kelurahan/desa yang menjadi lokasi pelaksanaan survey evaluasi kinerja PPSP, dengan menggunakan persamaan :


TAHUN 2012


1. 2

N

Nn

Dimana : n = jumlah sampel rumah tangga minimal N = jumlah populasi rumah tangga di Kabupaten/Kota

= sampling error, dimana untuk memenuhi syarat validitas

ditentukan nilai adalah maksimal 1% hingga 10%, yang berarti tingkat kepecayaan penelitian adalah di atas 90%.

Responden dipilih berdasarkan metode proportional stratified sampling. Jumlah total responden di satu kelurahan ditentukan dengan menggunakan rumus penentuan sampel responden sebagaimana dijelaskan di atas. Populasi adalah seluruh rumah tangga yang berada di lokasi spot PPSP, tanpa ada pemisahan menurut strata sosial-ekonominya.

B. Kelembagaan dan pelaku pelaksana Program PPSP Kelembagaan yang dibentuk PPSP untuk mendukung pelaksanaan program terdiri dari kelembagaan

di tingkat pusat (nasional) hingga di tingkat kelurahan. Untuk kepentingan proses evaluasi, maka dari kelembagaan yang ada hanya dipilih kelembagaan dan pelaku pelaksana Program PPSP mulai dari tingkat Kabupaten hingga kelurahan. Responden dari unsur kelembagaan ini akan menjadi sumber data dan informasi untuk instrumen kuesioner, data sekunder, wawancara, dan FGD.

C. Pelaporan

Pengumpulan data monitoring dan evaluasi dikumpulkan melalui laporan kinerja SKPD setiap minggu dalam rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi. Laporan tersebut disusun berdasarkan prioritas kegiatan Pokja dalam kurun minggu bersangkutan. Penyajian pelaporan data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik dan deskripsi. Hal ini dimaksudkan agar capaian program dapat dibaca dan dipahami semua kalangan yang berperhatian pada sektor sanitasi.

Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi umum akan disusun secara berkala setiap satu bulan. Laporan bulanan adalah kompilasi perkembangan program selama satu bulan berjalan dilengkapi dengan hasil-hasil monev/monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan. Laporan ini menjelaskan status indikator seperti yang disebutkan dalam SSK, dan kaitan status ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Laporan ini dimaksudkan untuk pembaca umum, jadi bersifat tidak terlalu teknis tapi lebih menekankan aspek lingkungan, sosial dan politis dari sanitasi. Pokja Sanitasi Kota Sungai Penuh akan mempertimbangkan bentuk laporannya seperti Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota yang aktual dengan beberapa penyesuaian atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten/Kota disajikan dalam bentuk artikel atau bahan presentasi. Laporan hasil monev/monitoring dan evaluasi sanitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi Walikota/Bupati, Tim Pengarah, SKPD terkait dan DPRD dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota serta bermanfaat bagi masyarakat umum, swasta dan stackeholder.

Penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan standar birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota berupa telaah staf kepada atasan secara rutin, selain itu diupayakan adanya laporan berupa audiensi dengan pejabat terkait, siaran pers (press release) melalui koran, radio dan televisi, serta penyampaian langsung sebagai bahan presentasi.

D. Pengumpulan dan Penyajian / Pelaporan Data Data-data yang akan digunakan untuk menentukan data dasar atau baseline indikator tujuan dan sasaran

subsektor adalah data-data yang ada di SKPD masing-masing berupa; laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK), data hasil survey dan studi yang dilakukan di SKPD masing-masing. Pokja akan mendokumentasi semua data dan informasi yang masuk sebagai upaya untuk mengembangkan data base terkait sanitasi.

Pendekatan untuk dokumentasi data dilakukan dengan pembagian peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan monev/monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan kedudukan setiap institusi formal dan informal. Institusi formal adalah SKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing SKPD. Sedangkan institusi informal adalah


TAHUN 2012


institusi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi di luar SKPD dalam hal ini Pokja Sanitasi Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan sanitasi.

Tugas khusus Pokja Sanitasi yang terkait monitoring dan evaluasi adalah mengkordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan pemantauan capaian kegiatan, capaian strategis dan perencanaan dan pengambilan keputusan. Koordinasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diusulkan dalam SSK dapat diimplementasikan dan dipantau dengan menggunakan instrumen yang tepat untuk memantau pencapaian sasaran, visi dan tujuan.

Tugas ini memerlukan dua kegiatan penting monev/monitoring, yakni pemantauan proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran. Yang kedua adalah pemantauan pelaksanaan kegiatan dan keluaran yang dihasilkan serta aspek capaian sasaran stretegismya. Dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan.

E. Evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota

Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD dan dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan.

Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran subsektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah kabupaten. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar pemerintah kabupaten/Kota yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sanitasi kabupaten/kota perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap dua tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan).

F. Pelaporan

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi menyampaian tiga hal yaitu deviasi capaian pelaksanaan SSK terhadap rencananya, potensi penyebab deviasi dan rekomendasi. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi akan disampaikan kepada elemen pemerintah kabupaten yaitu Wali Kota, tim pengawas, tim pengarah/ Kepala SKPD, dan juga Ketua DPRD. Pelaporan juga disampaikan kepada pihak swasta yaitu BUMN/ BUMD dan pelaku bisnis. Pelaporan kepada masyarakat disampaikan kepada ulama, forum kabupaten, perguruan tinggi/universitas maupun masyarakat langsung. Pelaporan diberikan dalam bentuk audiensi dan forum selain laporan tertulis. Media yang digunakan untuk pelaporan adalah presentasi dan sosialiasi melalui media cetak dan elektronik.

Pelaporan berkaitan dengan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan serta perencanaan dan pengambilan keputusan wajib disampaikan kepada ketua tim pengarah dan Wali Kota i saat kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan telah selesai dilakukan. Pelaporan berkaitan dengan hasil pemantauan capaian strategis dilaksanakan setiap tahun di bulan Januari/Februari setelah dilaksanakannya usulan kegiatan dalam SSK. Pelaporan capaian strategis tahunan ini hanya melaporkan tingkat kontribusi program dan kegiatan pemerintah kabupaten/Kota dalam mewujudkan tercapainya target strategis atau yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran subsektor sanitasi. Hasil survei tingkat kabupaten/Kota juga perlu disampaikan dalam pelaporan pemantauan capaian strategis.


TAHUN 2012


Tabel 5.2: Mekanisme Monev Implementasi SSK

Obyek Pemantauan

Penanggung Jawab

Waktu Pelaksanaan

Pelaporan

Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Pengolah Data/Pemantau Penerima Laporan Format

Sektor Air Limbah BLH, Dinas Kesehatan, PU-CK, Bappeda

BLH, Dinas Kesehatan, PU-CK, Bappeda


November - Desember Wali Kota, Tim Pengarah/Kepala

SKPD, Inspektorat , FGD, Pihak swasta dan BUMN/BUMD

Media cetak dan elektronik.

Sektor Persampahan BLH, Dinas Kesehatan, PU-CK, Bappeda






Sektor Drainase BLH, PU-CK, Bappeda BLH, PU-CK, Bappeda BLH, PU-CK, Bappeda November - Desember Wali Kota, Tim Pengarah/Kepala



PHBS Dinas Kesehatan, BLH, Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan, BLH, Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan, BLH, Dinas Pendidikan





TAHUN 2012


Lampiran

Alur Logis antara Perumusan Strategi dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

Permasalahan mendesak sanitasi

Isu strategis Tujuan

Sasaran


Indikator sasaran

Rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan air limbah domestik yang layak

Ditemuinya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terutama di masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestik tahun 2015

Berkurangnya praktek BABS dari 10% menjadi 0% tahun 2015

Tidak ada penduduk yang melakukan praktek BABS di tahun 2015

Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi MBR perkotaan

Dst

Hubungan antara permalahan dan upaya penanganannya


Tujuan Sasaran Strategi Program Kegiatan





Pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah komunal

Pengadaan lahan untuk MCK Komunal

Dst


TAHUN 2012


Tabel 5.2: Mekanisme Monev Implementasi SSK

Obyek Pemantauan

Penanggung Jawab

Waktu Pelaksanaan

Pelaporan

Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan

Dokumentasi

Pengolah Data/Pemantau

Penerima Laporan

Format


TAHUN 2012



TAHUN 2012


Lampiran

Alur Logis antara Perumusan Strategi dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai


Isu strategis Tujuan

Sasaran


Indikator sasaran


Ditemuinya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terutama di masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)


Berkurangnya praktek BABS dari 10% menjadi 0% tahun 2015



Dst

Hubungan antara permalahan dan upaya penanganannya


Tujuan Sasaran Strategi Program Kegiatan





Pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah komunal

Pengadaan lahan untuk MCK Komunal

Dst

bab 1 : pendahuluan · pdf filesebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, ... penataan...

Documents