Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Pertanian Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara

Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Pertanian Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara

1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan infrastruktur juga memerlukan adanya integrasi antar sektor dan antar jenjang pemerintahan (pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) untuk melayani pengembangan wilayah. Oleh sebab itu, Kementerian PU telah mengakomodasi kegiatan pengembangan wilayah tertinggal sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementrian, sebagai contoh Direktorat Jenderal Bina Marga akan melakukan kegiatan pembangunan/pelebaran jalan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan dengan target total selama 5 tahun ke depan yaitu 1.007 km; Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung pengembangan kawasan tertinggal seperti kegiatan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pada desa-desa tertinggal (tahun 2010 sebanyak 1.500 desa dan pada tahun 2014 sebanyak 8.803 desa).

Infrastruktur di setiap wilayah menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong kegiatan usaha, ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Demikian halnya dengan infrastruktur dasar pertanian mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan khususnya yang bergerak di sektor pertanian sebagai salah satu mata pencaharian utama sebagian besar penduduk di daerah tertinggal. Namun, ketersediaan infrastruktur memerlukan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan berkesinambungan; sementara itu, kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan sangat terbatas.Kabupaten Kayong Utara merupakan Kabupaten termuda dalam provinsi Kalimantan Barat yang beribukota di Sukadana memiliki luas yaitu sebesar 4.568,26 km2 atau 3,11%, yang terbagi dalam 43 Desa dan 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Hilir, Seponti, Sukadana, Pulau Maya, Kepulauan Karimata, dan Teluk Batang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kayong Utara 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 sebesar 6,01%, angka ini berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat 5,83%. Nilai PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku tahun 2012 sebesar 1,21 trilyun rupiah, meningkat 12,97% dari tahun 2011. Sedangkan PDRB lapangan usaha berdasarkan harga konstan sebesar 488,99 milyar rupiah. Sektor pertanian memiliki peranan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Kayong Utara. Lebih dari 45% nilai tambah berasal dari sektor tersebut.

Namun penanganan daerah tertinggal khususnya di Kabupaten Kayong Utara belum mencapai sasaran yang diharapkan mengingat adanya keterbatasan dana penunjang dari pemerintah dan memerlukan adanya integrasi antar pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Kementrian PU dan pemerintah daerah telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran tahunan untuk kawasan tertinggal melalui rencana kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dasar pertanian dalam sebuah dokumen yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan. Selanjutnya, upaya pemetaan dan identifikasi infrastruktur dasar pertanian sebagai informasi untuk penentuan prioritas perbaikan dan pembangunan menjadi isu penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa sehingga dapat memajukan perdagangan komoditas pertanian dan meningkatkan daya saing karena infrastruktur secara signifikan sangat mempengaruhi investasi dan perdagangan.

1.2. TUJUAN

1. Identifikasi infrastruktur dasar pertanian di Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir dan Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara.

2. Perumusan prioritas pembangunan infrastuktur dasar pertanian di Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir dan Seponti, Kabupaten Kayong Utara 1.3. SASARAN DAN MANFAAT

Sasaran: Teridentifikasinya kondisi infrastruktur, persebaran infrastruktur dasar di sentra pertanian Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir dan Seponti, Kabupaten Kayong Utara.

Tersusunnya konsep penataan infrastruktur dasar pertanian dengan memperhatikan aspek regulasi mengenai penataan ruang dan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan pengembangan pertanian di Kabupaten Kayong Utara.

Terumuskannya rekomendasi arah kebijakan dalam mengembangkan infrastruktur dasar pertanian di Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir dan Seponti, Kabupaten Kayong Utara.

Manfaat:

Membantu pemerintah dalam penyediaan data dan informasi tentang kondisi eksisting infrastruktur dasar pertanian di Kabupaten Kayong Utara.

Memberikan kemudahan bagi stakeholders dalam melihat kondisi infrastruktur dasar pertanian daerah tertinggal di Kabupaten Kayong Utara, untuk membuat perencanaan pembangunan daerah selanjutnya di kawasan tersebut.1.4. RUANG LINGKUP1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kayong Utara berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan wilayah/kabupaten Kawasan Tertinggal; tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal telah dinyatakan daerah tertinggal. Sementara itu, Kecamatan yang terpilih adalah lokasi yang termasuk dalam pengembangan pertanian yang menurut dinas pertanian menjadi salah satu sentra tanaman pangan di Kabupaten kayong Utara, mencakup Kecamatan Sukadana (Desa Sedahan Jaya), Kecamatan Simpang Hilir (Desa Rantau Panjang dan Pemangkat), Kecamatan Seponti (Desa Wonorejo). 1.4.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Secara umum lingkup kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Pertanian Daerah Tertinggal di Kabupaten Kayong Utara antara lain:1. Persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan dengan pihak proyek yang berhubungan dengan kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

2. Penyusunan Laporan Pendahuluan.

3. Survey dan pengumpulan data, baik primer maupun sekunder dan data-data pendukung lainnya yang terkait.

4. Identifikasi dan verifikasi data.

5. Penyusunan Laporan Antara.

6. Kajian, analisis dan kompilasi data.

7. Penyusunan Draf Laporan Akhir.

8. Asistensi dan Pembahasan Laporan.

9. Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan. 1.5. KELUARAN1. Identifikasi kondisi dan permasalahan infrastruktur dasar pertanian yang dilengkapi dengan gambar-gambar terkait.

2. Prioritas kebutuhan aksesibilitas infrastruktur dasar pertanian di Kabupaten Kayong Utara sebagai temuan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan

1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Pendahuluan pekerjaan Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Pertanian Daerah Tertinggal di Kabupaten Kayong Utara diuraikan sebagai berikut:BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat, ruang lingkup, keluaran, dan sistematika pelaporan.

BAB IIKEBIJAKAN DAN LIERATUR TERKAITPada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan kebijakan dan teoritis infrastruktur dasar pertanian.

BAB IIIGAMBARAN UMUM WILAYAH

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi umum wilayah studi yaitu Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, dan Seponti di Kabupaten Kayong Utara.BAB IVMETODOLOGI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dan metodologi yang digunakan sebagai pendekatan analisis, serta tahapan analisis yang akan digunakan.BAB VRENCANA KERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, organisasi pekerjaan dan personil (tenaga ahli) serta pelaporan.

BAB 1. PENDAHULUAN

pPE

Laporan Pendahuluan1- 1