bab 1 pendahuluaneprints.umm.ac.id/31143/1/jiptummpp-gdl-s1-2011-fransiscog-23930-bab+1.pdf ·...
TRANSCRIPT
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus
menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara
adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan
penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.
Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan
lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat salah satunya
adalah dengan pembangunan ekonomi tentunya yang berpihak kepada rakyat.
Pemihakan kepada perekonomian rakyat berarti memberikan perhatian khusus
kepada upaya peningkatan ekonomi rakyat. Perhatian khusus ini harus
diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada
perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan
peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan
dengan memperkuat posisi daya saing ekonominya.
Sektor informal merupakan sektor yang memainkan peranan penting
dalam perekonomian Indonesia baik saat ini maupun dimana mendatang
karena sifatnya yang mudah dimasuki (easy to entry). Peranan penting
tersebut ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sektor informal di Indonesia
pada tahun 1999 menyerap 61,99 persen dari seluruh angkatan kerja di
indonesia. Angka ini secara konsisten dapat diamati dari tahun ke tahun
bahkan ada kecenderungan untuk naik. Secara mikro pentingnya pentingnya
sektor informal dapat dapat dapat diamati dari kemampuan PKL
menyediakan barang dan jasa yang relatif murah sehingga dapat diakses
oleh masyarakat dari golongan ekonomi lemah1.
Berdasarkan data BPS 2007 ada sekitar 20 juta PKL di seluruh Indonesia
atau sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia2. Ini sangat signifikan, tetapi
keberadaannya diabaikan, penghambat lalu digusur tanpa solusi. Padahal kegiatan
usahanya itu penopang ekonomi keluarganya bahkan sudah diakui sebagai
berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit, karena
pihak pemerintah khususnya pemerintah kota belum bisa atau lamban
mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat misalnya dengan
pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana
dan sebagainya.
Salah satu permasalahan yang timbul selain dari kriminalitas,
penggangguran, sampah, banjir dan sebagainya adalah masalah keberadaan
pedagang kaki lima (PKL)3. Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini
dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh,
kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika
kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak
mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Dan kebijakan
demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota, namun
hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu perlu
1 Suharto, Edi, Ph.D. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Hal 193.
2 http//apkliindo. Blogspot.com/2011/03/serba-serbi-berita-apkli-pedagang-kaki-lima.html.
diakses 27 Maret 2011. 3 http// faozangea. Blogspot.com/2009/09/Deskripsi-Masalah-Implementasi. Diakses 27 Maret
2011.
adanya evaluasi yang baik dari pemerintah itu sendiri agar kedepannya kinerja
aparat pemerintahan bisa lebih baik.
Sektor informal kini menjadi kebijakan eksplisit dalam pembangunan
Nasional4, yang mana sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai "Katup
Penyelamat" dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang
tidak dapat terserap dalam sektor modern/formal. Salah satu wujud dari sektor
informal adalah kegiatan pedagang kaki lima, kegiatan ini timbul karena tidak
terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal yang mana kegiatan
mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya dan sering
dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti
mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas di
kawasan.
Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sedang
berkembang. Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai
aspek. Salah satunya di bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan ini bisa
memacu perkembangan perekonomian masyakarakat dan juga untuk
meningkatnya jumlah pendapatan APBD Kota Kediri. Bidang perdagangan di
kota Kediri mulai dari pasar tradisional, pasar grosir sampai pasar modern semua
berjalan baik dan setiap tahun meningkatkan APBD Kota Kediri.
Perkembangan perdagangan di kota Kediri tidak lepas oleh adanya Pedagang
Kaki Lima (PKL). Dimana PKL yang jumlahnya ratusan itu memadati jalanan
yang ada di Kediri. Keradaan PKL tersebut menjadikan pemandangan yang tidak
4 Ibid.
indah dipandang karena kesemerawutan tempat berdagangnya dan juga para
pembelinya yang sampai memakan badan jalan sehingga dapat menyebabkan
kemacetan yang parah ketika di pagi hari.
Tidak dipungkiri nasib PKL semakin tragis, ketika ada wacana relokasi yang
harus diterapkan di jalan Sriwijaya yang penjualnya mencapai ratusan itu harus
meninggalkan tempat berdagangannya yang selama ini menjadi tumpuan hidup
bagi keluarganya. Nasib PKL semakin merana ketika tempat yang dijadikan
tempat relokasi nantinya jauh dari tempat yang strategis. Karena jalan Sriwijaya
merupakan tempat yang sangat strategis dan juga berpotensi karena tempat
tersebut berada di tengah kota Kediri. Yang mana jalan Sriwijaya juga dekat
dengan pusat perdagangan.
Ketua paguyupan PKL jalan Sriwijaya M. Hanif mengatakan bahwa meminta
agar Pemkot benar-benar serius dalam melakukan relokasi para PKL dan
menampung 299 pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang trotoar yang
lokasinya berdekatan dengan rumah Walikota Samsul Ashar. Dengan semua ini
pedagang yang akan direlokasi tentu tidak ada kecemburuan sosial diantara para
pedagang.
Para pedagang menginginkan semua pedagang ini pindah semua kalau
Intagtamben menyediakan ruko yang cukup untuk semua pedagang. Selain ruko
para pedagang menginginkan pihak Intagtamben menyediakan tempat atau lahan
yang strategis agar kepindahan pedagang ke tempat baru bisa dijangkau dengan
mudah oleh para pembeli. Dari pihak masyarakat sekitar menginginkan tetap
berada disana karena PKL yang kebanyakan menjual barang bekas atau loak
tersebut menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang khas di kota Kediri
karena tempat tersebut sudah lama berdiri.
Dari paparan diatas sampai saat ini masih menjadi topik pembahasan yang
masih belum menemui titik temu dari bidang Perdagangan dan pedagang kaki
lima, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi sebagai
penengah dan sebagai fasilitator antara keduanya yaitu tentang relokasi PKL di
jalan Sriwijaya kota Kediri. Penggusuran atau bisa dikatakan pemindahan
pedagang PKL ini masih belum menemui titik temu. Pihak bidang Perdagangan
sudah menyiapkan lahan untuk relokasi baru buat para PKL, tetapi pada
kenyataannya bidang Perdagangan belum mampu menyiapkan lapak atau ruko
yang mampu menampung banyaknya PKL yang ada di jalan Sriwijaya. Bidang
Perdagangan menginginkan di jalan Sriwijaya bebas dari para PKL yang
memadati jalanan mulai dari pagi sampai siang hari tersebut menjadi lebih indah
dan rapi. Karena saat ini melihat kesemrawutan PKL merusak keindahan kota dan
juga mengganggu pemakai jalan yang melewati jalan Sriwijaya. Dari pihak
pedagang masih belum mau pindah kalau semua pedagang ini belum menpunyai
ruko ditempat relokasi yang baru.
Menurut Peter Kimm dalam Kompas mengatakan bahwa5, “kita, sekarang di
tepi milenium baru, yang akan menghadapi banyak hal yang dilukiskan sebagai
era perkotaan baru. Kita semua adalah saksi dan pemeran serta dalam drama
perkotaan dengan pemanasan yang tinggi. Ada resiko menambah kemiskinan,
keputusan dan kepincangan dalam banyak hal, dengan potensi beban yang
5 Kompas. 2006. Politik Kota dan Hak Warga Kota. Buku Kompas: Jakarta. Hal 167.
potensial bagi kita,”. Dari pendapatnya Peter Kimm penulis setuju karena bila
pemerintah salah dalam mengambil keputusan yang menginginkan relokasi PKL
maka nantinya apakah pedagang mendapat kesejahteraan setelah direlokasi atau
malah para pedagang gulung tikar karena kurang strategisnya penempatan
berdagang pada tempat relokasi yang baru. Itu yang sekarang menjadi pekerjaan
Intagtamben bidang Perdagangan kota Kediri dalam menyelesaikan permasalahan
pemindahan PKL jalan Sriwijaya ke tempat yang baru.
Dari permasalahan tersebut sangat diperlukan kebijakan relokasi pedagang
kaki lima. Dalam Tupoksi dijelas bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan, dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan
Energi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian
dalam pelayanan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kepada
masyarakat. dari permasalahan diatas penulis mencoba mengambil judul:
“Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Bidang Perdagangan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)”
B. Rumusan Masalah
Dari gambaran diatas kita dapat menggariskan beberapa rumusan
masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang telah dan
sedang dilakukan bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan, dan Energi kota Kediri?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kebijakan relokasi pedagang
kaki lima bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan, dan Energi kota Kediri?
C. Tujuan Penelitian
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan relokasi pedagang kaki lima
yang telah dan sedang dilakukan bidang Perdagangan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi kota Kediri
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi kebijakan
relokasi pedagang kaki lima bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan, dan Energi di kota Kediri
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Akademis
a. Memberikan tambahan wawasan yang dapat berguna bagi
mahasiswa khususnya Ilmu Pemerintahan dan pihak-pihak yang
membutuhkannya
b. Sebagai bahan bacaan penambah wawasan dan pengetahuan.
2. Secara Praktis
a. Untuk menambah pengetahuan untuk pemerintah setempat.
b. Memberikan gambaran kepada para pedagang kaki lima.
c. Penelitian ini dapat sebagai bahan tambahan pertimbangan untuk
mengambil suatu keputusan dalam rangka memecahkan masalah
yang sedang dihadapi oleh pedagang kaki lima.
E. Definisi Konsep
Dalam setiap penelitian tentu saja ada sebuah konsep dasar pemikiran, hal
ini sangat penting untuk memberikan batasan-batasan berkaitan dengan konsep
dasar yang dimaksud peneliti. Selain itu konsep istilah, terdiri dari beberapa kata
atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau mengatakan suatu ide (gagasan)
tertentu:
1. Fungsi Pemerintahan
Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama
pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi utama
pemerintah daerah secara umum, yaitu memberi pelayanan yang baik
kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan
negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. pelayanan kepada
masyarakat tersebut berintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Pemerintah baik pusat atau daerah mempunyai tiga fungsi utama6:
a. Memberikan pelayanan/ services baik pelayanan perorangan
maupun pelayanan publik/khalayak,
b. Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk pertumbuhan
ekonomi (development for economic growth), dan
c. Memberikan perlindungan/protective masyarakat.
6 Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PT Gramedia
Widiasarana Indonesia: Jakarta. Hal . 175
Menurut Muhammad Ryaaas Raasyid fungsi pemerintahan yang hakiki
dipandang dari kacamata etika, yaitu7:
a. Pelayanan (service),
b. Pemberdayaan (empowerment), dan
c. Pembangunan (development).
Pelayanan akan menimbulkan keadilan dalam masyarakat,
pemberdayaaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Inilah
yang sekaligus menjadi misi pemerintahan di tengah-tengah masyarakat.
Etika pemerintahan seyogyanya dikembangkan dalam upaya pencapaian
misi itu. Artinya, setiap tindakan yang kurang sesuai, tidak mendukung,
apalagi yang menghambat pencapaian misi itu, seyogyanya dipandang
sebagai etika.
2. Pedagang Kaki Lima
Pedagang Kaki Lima (PKL)8 adalah istilah untuk menyebut penjaja
dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan
demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut
adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya
adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga
digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.
Jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh
WJS Poerwadarminta9, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: “lantai
7 Rasyid, ryaas. 1997. Makna Pemerintahan. PT Yarsif Watampone: Jakarta. Hal . 48-49 8 http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima. 9 Tim Penyusun Kamus Pusat. Pengembangan Bahasa.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Kedua. 1991. Balai pustaka: Jakarta.
(tangga) dimuka pintu atau ditepi jalan” dan “lantai diberi beratap sebagai
penghubung rumah dengan rumah”.
Menurut Evens & Korff10
definisi pedagang kaki lima adalah bagian
dan sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas peroduksi barang
dan jasa diluar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Di berbagai kota
besar, keberadaan PKL bukan hanya berfungsi sebagai penyangga
kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap disektor formal tetapi juga
mempunyai peran yang besar yang menggairahkan dan meninggkatkan
kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Berdasarkan Perda / SK Walikota11
, Nomor: 06 tanggal 25 Agustus
Tahun 2008 Dinas Perindustian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Kota Kediri dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab
sepenuhnya kepada Walikota Kediri. Dalam menjalankan tugasnya Kepala
Dinas dibantu oleh satu orang Sekertaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.
4. Kebijakan
Kebijakan publik menurut Young dan Quinn12
adalah tindakan yang
dibuat dan diimplikasikan oleh badan pemerintah yang memiliki
kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Sedangkan
10 Achsan Ali.2008. Model Transformasi Sosial Sektor Informal. In- TRANS Publishing: Malang.
Hal 42. 11
Renstra. Intagtanben. Kota Kediri. 2010-2014. 12 Edi, Suharto, Ph.D. 2006. Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refina
Aditama: Bandung. Hal 44.
menurut James Anderson13
, kebijakan publik yang lebih spesifik adalah
serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompuk pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu.
5. Tata Ruang Kota
Untuk memahami kota penulis mengeluarkan asumsi bahwa kota
adalah tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah untuk
menetap pada suatu wilayah, yang mana wilayah tersebut terkonsentrasi
pada pada beberapa fasilitas kota atau fungsi kota seperti pusat
pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pelayanan jasa, pusat komunikasi
dan transportasi. Itulah kenapa kota begitu mempesona bagi kalangan
masyarakat desa yang setiap tahunnya berbondong-bondong berpindah
dari desa ke kota, karena masyarakat bisa mendapat fasilitas-fasilitas yang
dengan mudah di dapat.
Menurut Prof. Drs. R. Bintoro, menyatakan bahwa14
:
Kota ditinjau dari segi geografis dapat diartikan suatu sistem
jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan
penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi
yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula
diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-
unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan
penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat
heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah
dibelakangnya.
13
Wildan, Muhammad jauhari. 2004. Program Pemerintah Kota Kediri Dalam Penertiban Dan
Pembinaan Pedagang Kaki-Lima. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 12. 14 Ilham, Drs. 1990. Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Usaha Nasional Surabaya:
Surabaya. Hal 5.
F. Definisi Operasional
Dari definisi konseptual yang telah diterangkan diatas dapat
dioperasionalkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima.
a. Pelaksanaan Kebijakan Relokasi PKL
Dalam pelaksanaan Kebijakan nantinya dilaksanakan oleh bidang
Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan
Energi yang terkait dengan pedagang kaki lima adalah melaksanakan
program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dan juga penataan
bagi pedagang kaki lima dan asongan. Yang tercantum dalam Renstra
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Tahun
2010-2011.
b. Sosialisasi Kebijakan Relokasi PKL
Untuk melakukan sosialisasi kebijakan maka bidang Perdagangan,
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, melakukan
sistem pembinaan dan sistem musyawarah kepada para pedagang kaki
lima (PKL). Agar pedagang kaki lima memahami kenapa dilakukan
relokasi PKL oleh bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan dan Industri kota Kediri.
2. Proses Penyelesaian Relokasi PKL.
a. Anggaran Relokasi PKL.
Untuk menyelesaikan penyelesaian relokasi maka diperlukan
anggaran untuk relokasi dan juga pembangunan tempat relokasi baru.
Anggaran tersebut bisa diambil dari APBD tahun 2011 yang telah
ditetapkan oleh Walikota Kediri.
b. Peran Dinas Terhadap Pelaksanaan Relokasi
Dalam penyelesaian relokasi PKL di kota Kediri peran Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah fasilitator
antara bidang Perdagangan dengan pedagang kaki lima. Untuk itu
pemerintah hanya memberikan masukan kepada kedua belah pihak agar
relokasi ini saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah
satu yang dirugikan.
3. Kendala Pelaksanaan Relokasi
a. Tempat Yang Kurang Strategis
Pembangunan pasar loak yang baru di kelurahan Kaliombo menuai
kritik dari sebagian PKL jalan Sriwijaya karena dinilai pembangunan
pasar loak tersebut kurang strategis. Tempat yang tengah dibangun itu
terletak dipinggiran kota dan pedagang pesimis terhadap laku tidaknya
barang yang dijual.
b. Pembangunan Kios
Hingga saat ini pembangunan pasar loak di kelurahan Kaliombo
masih dilakukan. Entah sampai kapan pembangunan itu terus berlanjut.
Intagtamben sendiri berupaya keras agar pembangunan pasar loak segera
selesai dan pemindahan pedagang segera dilaksanakan.
c. Kurangnya Jumlah Kios
Yang menjadi permasalahan krusial adalah kurangnya kios yang
dibangun. Karena hingga saat ini kios yang tersedia kurang dari 300 unit.
Ini dikhawatirkan pedagang yang belum mempunyai kios akan tetap
berjualan di jalan Sriwijaya.
d. Penataan Los Dagangan
Untuk penataan los Intagtamben masih menyusun tempat yang akan
digunakan oleh para pedagang. Dengan adanya los ini pedagang yang
menjual dengan barang dagangan sejenis bisa berkumpul jadi satu agar
terlihat rapi juga akan memudahkan pembeli dalam membeli barang yang
akan dibeli.
G. Metode Penelitian
Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan data-data yang lengkap
untuk memberi jawaban semua masalah-masalah yang diteliti, oleh karena itu
digunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif15
. Penelitian
kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi
sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh
kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan
yang diperoleh dari situasi yang alamiah.
15 Djam’an Satori, Prof, M.A.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. Hal .25.
Menurut Denzin dan Lincon dalam Djam’an Satori16
, penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai
metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki,
penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan
penelitian kuantitatif.
Jadi penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat
mengenai sifat, keadaan atau hubungan tertentu dalam masyarakat. Dengan
begitu peneliti bisa melakukan ekploitasi dan klarifikasi mengenai pernyataan
sosial dengan jalan mendeskripsikan variabel yang dijabarkan melalui
sejumlah indikator yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data
adalah
a. Observasi
Menurut Alwasilah C. dalam Djam’an Satori17
menyatakan bahwa,
observasi adalah penelitian atau pengamatan yang sistematis dan
terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan
realibitasnya.
Menurut Nasution dalam Djam’an Satori18
mengungkapkan bahwa,
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya
16 Ibid. Hal. 23. 17
Djam’an Satori, Prof, M.A. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. Hal.
104. 18 Ibid. Hal. 105.
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan
yang diperoleh melalui observasi.
Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif
dimana peneliti hanya bertindak sebagai pengobservasi tanpa ikut terjun
melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik
kehadiran diketahui atau tidak. Teknik ini dimaksudkan untuk mengamati
tingkah laku yang aktual secara langsung.
b. Wawancara
Wawancara atau interview19
adalah suatu teknik pengumpulan data
untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung
melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian
kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksploitasi informasi
secara holistic dan jelas dari informan.
Dalam kaitannya dengan interview, ditegaskan bahwa wawancara
adalah usaha pengumpulan informasi dengan pertanyaan lisan, untuk
dijawab secara lisan pula oleh responden.
Wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara
menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan
diajukan.
19 Ibid. Hal. 130.
c. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data
rekaman kejadian masa lalu yang dicetak atau yang ditulis, dapat berupa
catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen
kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang
beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program. Adanya
dokumentasi yang dapat diperoleh secara langsung oleh obyek penelitian.
3. Subyek penelitian
Subyek pajak penelitian20
adalah benda, hal, orang atau tempat variabel
penelitian. Dengan demikian maka subyek penelitian adalah seorang atau
lebih yang dipilih dengan sengaja sehingga nara sumber dapat berkumpul,
karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran
penelitian. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian
ini yang menjadi subyek penelitian adalah:
a. Kepala bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan dan Energi kota Kediri
b. Kasi Sarana Usaha dan Pemasaran bidang Perdagangan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri
c. Ketua Paguyupan PKL kota Kediri
d. Diambil 10 sampel pedagang karena jumlah pedagang yang menempati
area jalan Sriwijaya berjumlah sekitar 300 orang maka peneliti
menggunakan teknis purposive sampling yaitu:
20 Arikunto Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 138.
1) Pedagang yang di tuakan adalah pedagang yang di tokohkan atau
yang di panut oleh pedagang PKL yang ada di jalan sriwijaya.
Orang tersebut sangat berperan terhadap jalannya kegiatan PKL.
2) Pedagang berpendidikan adalah peneliti akan mencari informasi
tentang pengaruh pendidikan terhadap barang yang dijual dan
juga informasi tentang relokasi PKL.
3) Pedagang skala usaha kecil adalah pedagang dengan barang
dagangan yang minim tapi mempunyai pengunjung yang ramai.
4) Pedagang yang lebih 10 tahun adalah pedagang yang menetap di
jalan Sriwijaya yang dapat bertahan lebih dari 10 tahun.
5) Pedagang pendatang adalah pedagang-pedagang yang berasal dari
luar kota Kediri yang datang hanya untuk berjualan di jalan
Sriwijaya.
6) Pedagang masyarakat lokal adalah pedagang-pedagang yang
tinggal disekitar jalan Sriwijaya Kota kediri.
7) Pedagang dengan modal kecil adalah pedagang yang hanya punya
modal kecil tapi mempunyai omset yang besar.
8) Pedagang keliling adalah pedagang yang tidak menetap di satu
tempat tapi berkeliling dengan memakai gerobak, pikulan
misalnya penjual bakso, siomay dll.
9) Pedagang lapak adalah pedagangan yang biasanya membuat kios
semi permanen yang setelah selesai berjualan pedagang
membongkar dan membawa pulang.
10) Pedagang emperan toko adalah pedagang yang menjual barang-
barang dagangannya itu didepan toko atau emperan toko.
Dari 10 kriteria tersebut peneliti akan mengambil setiap kriteria 1
narasumber pedagang, jadi nanti akan ada 10 narasumber yang akan peneliti
minta data atau informasi dari para pedagang tersebut. Peneliti menggunakan
kriteria tersebut agar memudahkan peneliti dalam mengambil informasi dari
para pedagang kaki lima yang ada di jalan Sriwijaya.
4. Lokasi Penelitian
Dalam pemilihan setting objek dan tempatnya, sebagimana tertera pada
judul Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Bidang Perdagangan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri). Maka
peneliti melakukan penelitian di bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan dan Energi di kota Kediri, hal ini dikarenakan
bidang Perdagangan sebagai salah satu instansi yang akan melakukan
penyelesaian relokasi PKL di kota Kediri. Dan juga PKL jalan Sriwijaya
merupakan tempat yang akan ditata oleh bidang Perdagangan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi agar jalan Sriwijaya
menjadi tempat yang indah, bersih dan nyaman.
5. Sumber Data
a. Data Primer
Menurut Lexy Moleong21
, kata-kata serta tindakan obyek yang
diamati dan diwawancarai merupakan sumber data yang utama atau
primer. Sumber data dicatat melalui catatan secara tertulis, melalui tape
recorder, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang peneliti
gunakan adalah berupa kata-kata yang peroleh dari sumber informan
ataupun orang yang meneliti interview. Dasar pertimbangan informan
yang paling berpengaruh dan memahami atas kebijakan relokasi PKL
adalah bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan dan Energi kota Kediri. Dengan adanya sumber data
primer penulis berharap bisa mendapat informasi yang lebih lengkap
karena langsung berhadapan dengan sumber yang dianggap mewakili dan
faham mengenai apa yang akan diteliti.
21 Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2002. Hal
112.
b. Data Sekunder
Dalam penelitian kualitatif sering disebut bahwa sumber data
diluar kata-kata dan tindakan adalah sumber data sekunder, walaupun
begitu sumber data ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam
penelitian. Sumber data sekunder tambahan ini berupa sumber tertulis
foto dokumen dan data-data statistik, serta laporan terkait kebijakan
relokasi PKL di kota Kediri. Dalam data sekunder ini peneliti melakukan
kegiatan terjun kelapangan untuk melihat mengamati mengenai
kebenaran akan suatu data dan fakta pada suatu obyek peneliti sehingga
memperoleh data yang valid dalam penelitian.
6. Analisis Data
Setelah seluruh data terkumpul, baik melalui observasi, interview, dan
dokumentasi, selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab
penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan
data deskriptif kualitatif, pada penelitian ini tidak bermaksud untuk
menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Maksud utamanya
adalah memberikan gambaran untuk mendiskripsikan keadaan obyek atau
perasalahan. Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif adalah untuk
pencandraan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat
populasi daerah tertentu.
Berpedoman pada tipe penelitian deskriptif, dimana setelah data
terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan melalui beberapa
proses, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan alih tulis untuk dibaca
dan dipahami dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan yang
dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif
artinya data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta mendalam dengan
harapan dapat menarik kesimpulan/verifikasi dari satu kegiatan yang utuh dan
bermanfaat untuk diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.
Tahap pelaksanaan analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:
Pengumpulan data
Sumber : Teori Miles dan Huberman22
Gambar 1.1 Komponen–Komponen Analisis Data Model Interaksi
Komponen-komponen dalam analisa data model interaktif dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Reduksi Data (Reduktion)
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Selanjutnya dilakukan
pilihan terhadap data yang diperoleh dilapangan, data mana yang relevan
dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian
22 Djam’an Satori, Prof, M.A, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. Hal 39.
Reduksi data Penyajian data
Kesimpulan
penarikan/verifikasi
data
reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian
lapangan, sampai laporan akhir tersusun.
b. Penyajian Data (Display)
Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penelitian yang dibuat oleh peneliti berupa kata-
kata, table dan grafik sesuai dengan data yang diperoleh peneliti. Adapun
tujuan peneliti adalah mengklarifikasikan data sesuai dengan rumusan
masalah dalam penelitian sehingga data akan lebih mudah untuk
dipahami.
c. Menarik Kesimpulan (Verification)
Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi
yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul
dari kata harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohannya,
kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut sesingkat
pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang
pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan
makna tenaga yang relatif lebih banyak dengan peninjauan kembali atau
juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan
dalam seperangkat data yang lain.