2012/2013

BLOK MEDIKOLEGALSKENARIO 1: MATA DIOBATI MENJADI BUTA

Kelompok : B9Ketua : Trianggi Putri Husni Lubis (1102009286)Sekretaris : Siti Noor Fadhila (1102009269)

1. Milka Anisya (1102010166)2. Nawar Najla Mastura (1102010204)3. Rindayu Ambarsih (1102010242)4. Shabira Aliyah (1102010267)5. Syarafina Raihan (1102010275)6. Uliza Nur Aini (1102010283)7. Yuni Adriani (1102010302)8. Zikri Sundari (1102010309)

SKENARIO Mata Diobati Menjadi Buta

Tidak terima matanya menjadi buta, Haslinda bersama tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan mendatangi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan malpraktek dokter, Waldensius Girsang di Rumah Sakit Jakarta Eyes Center.

Haslinda menuturkan, pada 6 Maret lalu, Kemerahan pada mata, kabur penglihatan, kepekaan terhadap cahaya (ketakutan dipotret), gelap, mata sakit sudah disampaikan ke dokter Fikri Umar Purba yang kemudian didiagnosis sebagaipenyakit uveitis tuberkulosa. Namun beberapa hari kemudian setelah ditangani oleh dokter Purba, mata Haslinda tidak kembali berfungsi normal atau menjadi buta.

Sementara itu, Dokter Purba yang ditemui di Rumah Sakit Jakarta Eyes Center membantahtelah melakukan malpraktek terhadap Haslinda.

Dalam pengaduannya keruang pengaduan Polda Metro Jaya, Haslinda warga Kayu Mas, Pulogadung, Jakarta Timur ini tidak menyebutkan tuntuan materil dan inmateril kepada dokter Purba dan Rumah Sakit Jakarta Eyes Center sebagaipihak yang diduga melakukan malprakter.

Pengacara pasienjuga menuliskan dasar gugatannya berdasarkan: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran UU No. 44 tahun 2009 tentangRumah Sakit Kode Etik Kedokteran UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

MALPRAKTEK

Definisi malpraktik profesi kesehatan adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).

Pengertian malpraktik medik menurut WMA (World Medical Associations) adalah adanya kegagalan dokter untuk menerapkan standar pelayanan terapi terhadap pasien, atau kurangnya keahlian, atau mengabaikan perawatan pasien, yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya cedera pada pasien

 Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical malpractice dan dari sudut pandang hukum disebut yuridical malpractice.

Jenis-jenis Malpraktek

1. Malpraktik Medik (medical malpractice) Malpraktek adalah perbuatan yang tidak benar dari suatu profesi atau kurangnya

kemampuan dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang dokter bertanggung jawab atas terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena malpraktik.

2. Malpraktik Etik (ethical malpractice) Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika

kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter.

3. Malpraktik Yuridis (juridical malpractice) Malpraktik yuridik adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan

profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Malpraktik Yuridik meliputi:a. Malpraktik Perdata (civil malpractice)Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Cara langsung2. Cara tidak langsung

b. Malpraktik Pidana (criminal malpractice)c Administrative malpractice (Misfeasance)

Penanganan

Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan profesi belum tentu melakukan malpraktik medis yang dapat dipidana, malpraktik medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kalalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius (Ameln, Fred, 1991).

Dengan demikian untuk pembuktian malpraktik secara hukum pidana meliputi unsur : Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran; Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359, pasal 360,

KUHP.

Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagai berikut : Adanya unsur kelalaian (culpa). Adanya wujud perbuatan tertentu . Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain

itu. 

Aspek Hukum dan Sanksi  Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 359 – 360 KUHP Pidana Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pencegahan Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya,

karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).

Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan

segala kebutuhannya. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan

masyarakat sekitarnya. Upaya menghadapi tuntutan hukum  Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/

menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada,

Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN (MKEK)

MKEK adalah badan otonom IDI yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran.

Dalam hal pengembangan dan pelaksaaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MKEK wajib mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat.

MKEK dibentuk pada tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Masa jabatan MKEK sama dengan PB IDI.

Tugas dan wewenang Melaksanakan isi ADART serta semua keputusan yang ditetapkan muktamar. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan

etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.

Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada pengurus besar,

pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.

Bertanggung jawab kepada muktamar, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang.

Manfaat Pedoman MKEK Pedoman MKEK ini merupakan jabaran dan pedoman pelaksanaan dari ADART IDI

tentang MKEK dalam rangka pengaturan substansi etika kedokteran bagi setiap pengabdian profesi dokter di Indonesia, penegakan, pengawasan, bimbingan, penilaian pelaksanaan, penjatuhan sanksi etika, rehabilitasi (pemulihan hak-hak profesi), dan interaksi kelembagaan MKEK dengan sesama perangkat dan jajaran internal IDI atau lembaga etika lainnya di luar IDI.

Status MKEK: Sebagai badan otonom IDI Segala keputusannya di bidang etika tidak dipengaruhi pengurus IDI Keputusan MKEK mengikat pengurus IDI Kewajiban MKEK MKEK wajib ikut mempertahankan hubungan dokter – pasien sebagai hubungan

kepercayaan. MKEK Pusat mempertanggungjawabkan kinerja dari program kerjanya kepada

Muktamar, MKEK Wilayah kepada Musyawarah Wilayah IDI dan MKEK Cabang ke Rapat Anggota Cabang IDI setempat

MKEK wajib menyimpan kerahasiaan medik kasus yang disidangkannya apabila secara eksplisit diminta oleh pasien pengadu.

MKEK Pusat dalam batas kemampuannya wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan anggota MKEK Wilayah dan Cabang yang memerlukannya.

Fungsi Di MKEK IDI Wilayah DKI Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan

pelanggaran disiplin profesi, yang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggarannya

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.

            Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.

 Tatacara Pengelolaan Ketua MKEK dipilih dan ditetapkan dalam muktamar, musyawarah wilayah dan

musyawarah cabang. Pengurus MKEK adalah anggota biasa. Ketua MKEK tingkat pusat dipilih dalam sidang khusus MKEK di muktamar dan

dikukuhkan dalam sidang pleno muktamar. MKEK segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya muktamar, musyawarah

wilayah, dan musyawarah cabang. MKEK dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta

permintaan. MKEK mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain

yang ditentukan sendiri oleh MKEK.

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk : Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter

gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Menetapkan sanksi disiplin. Sesuai dengan UU PRADOK NO.29 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) yang

berisi ‘Menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktil kedokteran.

Kedudukan dan Keanggotaan MKDKI Majelis ini dibentuk ditingkat pusat dan provinsi. Anggota MKDKI terdiri

dari 3 orang dokter dari organisasi profesi, 1 orang dokter dari asosiasi rumah sakit (dalam hal ini PERSI), dan 3 orang sarjana hukum. Masa bakti MKDKI adalah 5 tahun + 1 masa jabatan

Tujuan Penegakan Disiplin Kedokteran Tujuan utama adalah untuk proteksi pasien. Tujuan lainnya yaitu untuk

menjaga mutu dokter atau dokter gigi dan juga untuk menjaga kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pelanggaran Disiplin Sesuai putusan KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKITAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI)

PENGADUAN (ADMISSION) VERIFIKASI PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA INVESTIGASI (INQUIRY) 

TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN)

PEMERIKSAAN DISIPLIN OLEH MPD PEMBUKTIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIANKEPUTUSAN)

PEMBACAAN KEPUTUSAN PENGAJUAN KEBERATAN TERADU (JIKA ADA) PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK TERKAIT

INFORMED CONCENTMenurut Permenkes No.585/Menkes/Per/IX/1989, PTM berarti ”persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut”. JADI, PTM adalah persetujuan yang diperoleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan atau tindakan medik apapun.

Tujuan Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang

cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama.  

Manfaat Perlindungan pasien untuk segala tindakan medik. Perlindungan tenaga kesehatan terhadap terjadinya akibat yang tidak

terduga serta dianggap meragukan pihak lain. ”risk of treatment” ataupun ”error judgement”.

Bentuk Implied Constructive Consent (Keadaan Biasa) Implied Emergency Consent (Keadaan Gawat Darurat) Expressed Consent (Bisa Lisan/Tertulis Bersifat Khusus)

Pihak Yang Berhak Menyatakan Persetujuan: Pasien sendiri (bila telah berumur 21 tahun atau telah menikah) Bagi pasien di bawah umur 21 tahun diberikan oleh mereka

menurut hak sebagai berikut: (1) Ayah/ibu kandung, (2) Saudara-saudara kandung.

Bagi yang di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (l) Ayah/ibu adopsi, (2) Saudara-saudara kandung, (3) Induk semang.

Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (1) Ayah/ibu kandung, (2) Wali yang sah, (3) Saudara-saudara kandung.

Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatelle), diberikan menurut urutan hak sebagai berikut: (1) Wali, (2) Curator.

Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: a. Suami/istri, b. Ayah/ibu kandung, c. Anak-anak kandung, d. Saudara-saudara kandung.

Isi informasi dan penjelasan yang harus diberikan :

Tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang ada dilakukan (purhate of medical procedure)

Tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan (consenpleated medical procedure)

Tentang risiko Tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi Tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan risiko –

risikonya (alternative medical procedure and risk) Tentang prognosis penyakit, bila tindakan dilakukan Diagnosis

Kewajiban memberi informasi dan penjelasan Dokter yang melakukan tindakan medis tanggung jawab Berhalangan   diwakilkan kepada dokter lain, dengan diketahui

dokter yang bersangkutan

MALPRAKTEK MENURUT SYARIAT ISLAM

BENTUK-BENTUK MALPRAKTEKMalpraktek yang menjadi penyebab dokter bertanggungjawab secara profesi bisa digolongkan sebagai berikut:

1. Tidak punya keahlian ( jahil ). 2. Menyalahi prinsip-prinsip ilmiah ( mukhalafatul

ushul al-'ilmiyyah). 3. Ketidaksengajaan ( khatha' ). 4. Sengaja menimbulkan bahaya ( I'tida' ).

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK yang diakui oleh syariat sebagai berikut:

1. Pengakuan pelaku malpraktek ( iqrar ). 2. Kesaksian ( syahadah ). 3. Catatan medis.

Bentuk Tanggung Jawab Malpraktek 1. Qishash. 2. Dhaman (tanggung jawab materiil berupa ganti rugi atau diyat). 3. Ta'zir berupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain. 

Pihak Yang Bertanggungjawab Tanggung jawab dalam malpraktek bisa timbul karena seorang dokter melakukan

kesalahan langsung, dan bisa juga karena menjadi penyebab terjadinya malpraktek secara tidak langsung.Misalnya, seorang dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan awal sengaja merekomendasikan pasien untuk merujuk kepada dokter bedah yang tidak ahli, kemudian terjadi malpraktek.Dalam kasus ini, dokter bedah adalah adalah pelaku langsung malpraktek, sedangkan dokter pemeriksa ikut menyebabkan malpraktek secara tidak langsung.

Jadi, dalam satu kasus malpraktek kadang hanya ada satu pihak yang bertanggungjawab. Kadang juga ada pihak lain lain yang ikut bertanggungjawab bersamanya. Karenanya rumah sakit atau klinik juga bisa ikut bertanggungjawab jika terbukti teledor dalam tanggung jawab yang diemban, sehingga secara tidak langsung menyebabkan terjadinya malpraktek, misalnya dalam keadaan mengetahui mempekerjakan dokter yang tidak ahli.

DAFTAR PUSTAKA

AbouZahr1, Carla & Boerma1,Ties . Health information systems: the foundations of public health in Bulletin of the World Health Organization August 2005, 83 (8) 

Chadha,P.Vijay.1995.Ilmu Forensik dan Toksikologi.Jakarta:Widya Medika Indonesia.

Hanafiah MJ, Amir Amri. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3. Jakarta: EGC . 1998

National Cancer Institute. A Guide to Understanding Informed Consent. Available at:wwww.cancer.gov/ClinicalTrials

World Health Organization, Medical Records Manual , A Guide for Developing Countries, 2006

Diakses dari http://www.ilunifk83.com/t143-informed-consent