b. visi dan misi pengadilan agama pulau punjung 7pa-pulaupunjung.go.id/download/laptah pa plj 2019...
TRANSCRIPT
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Pulau Punjung ......................... 2
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pulau Punjung ............................... 7
C. Tujuan Dan Rencana Strategis ............................................................ 9
D. Struktur Organisasi ............................................................................. 16
D.1 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ................................................ 28
BAB II PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................................. 32
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama ................................................. 32
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama ................................................ 32
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding ................................................ 32
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .................................................... 32
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .............................. 32
B. Penyelesaian Perkara .......................................................................... 32
1. Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2019 .................................... 35
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu ................................... 38
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali .................................................... 38
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi ......................... 39
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi .................... 41
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan ) ............... 41
1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran).. 41
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu ............................................... 41
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) ................................. 41
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi ......................... 41
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |iii
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................ 43
A. Sumber Daya Manusia ........................................................................ 43
1. Mutasi ............................................................................................ 49
2. Promosi .......................................................................................... 50
3. Pensiun .......................................................................................... 50
2. Diklat .............................................................................................. 50
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA dan PRASARANA, dan …… 51
TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan ....................................................................... 51
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ..................................................... 53
C. Pengelolaan Teknologi Informasi ....................................................... 68
1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Agama ............... 70
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama ..................... 71
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ............................................ 80
A. Akreditasi Penjaminan Mutu .............................................................. 80
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .............................................. 83
C. Inovasi Pelayanan Publik ................................................................... 85
BAB IV PENGAWASAN ...................................................................................... 88
A. Internal ................................................................................................ 88
B. Evaluasi .............................................................................................. 92
BAB V PENUTUP ................................................................................................. 94
A. Kesimpulan ......................................................................................... 94
B. Saran .................................................................................................... 95
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |1
BAB I
PENDAHULUAN
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan
Agama Pulau Punjung merupakan wujud pertanggungjawaban satuan kerja atas program
keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan telah diupayakan dengan beberapa perbaikan atas adanya masukan dan kritik dari
berbagai pihak yang diharapkan kelengkapan data, keakuratan data, analisa data maupun
letak yang lebih menarik serta lebih valid.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung berusaha
menyajikan data-data selama tahun 2019 tentang program dan kegiatan Pengadilan Agama
Pulau Punjung selama tahun 2019 sebagaimana telah direncanakan dan dicanangkan, baik
tentang mengenai core bisnis peradilan yang menyangkut pengelolaan perkara,
produktivitas penyelesaian perkara, program Pengadilan Tinggi Agama Padang, program
prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), program Mahkamah
Agung, sarana maupun prasarana serta sumber daya manusia yang ada. Laporan ini juga
disusun secara hirarki sebagai bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat
ditarik satu langkah yang tepat sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada kedepan.
Tahun 2019 adalah awal langkah Pengadilan Agama Pulau Punjung memasuki
Renstra (Rencana Strategis) Jilid ke 1 dari target blue print Mahkamah Agung RI. Tak
terlupakan Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang mandiri, akan selalu mengupdate dirinya untuk selalu mengikuti perkembangan
kelembagaan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung, diantaranya satuan kerja
yang telah mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu, Pencanangan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani
(WBBM) serta sedang persiapan implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Penerapan Peraturan Mahkamah
Agung tersebut bertujuan agar penyelenggaraan peradilan dapat dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga untuk memenuhi tuntutan pembaharuan dan
perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di
pengadilan secara lebih efektif dan efisien.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |2
A. Kebijakan Umum Peradilan
Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Pulau Punjung berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau
Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indra pura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan,
Pengadilan Agama Muko-Muko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais,
Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama
Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan
Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringseu,
Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawah Tengah, Pengadilan Agama
Suka Dana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan
Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Naga Pinoh,
Pengadilan Agama Sungai Raya, tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan
Agama dan diresmikan di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018.
Atas dasar itu naka sesuai dengan Pasal 1 angka 3 (tiga) salah satunya pembentukan
Pengadilan Agama Sumatera Barat, yaitu membentuk Pengadilan Agama Pulau Punjung
yang beralamat di Jalan Lintas Sumater Km.4, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Website : www.pa-
pulaupunjung-go.id, email : [email protected], Telepon 0754 2460934,
Kode Pos 27611, dalam gedung pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
sampai dengan sekarang.
Pada tanggal 01 November 2018, Azizah Ali, SHI., MH sebagai Wakil Ketua
Pengadilan Agama Pulau Punjung dilamtik di aula Auditorium Kantor Bupati
Dharmasraya oleh Drs. H. RM. Zaini, SH.,MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Padang. Selanjutnya pada hari yang sama Panitera dan Sekretaris juga diikuti oleh
Seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Pulau Punjung dilantik oleh
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Pengadilan Agama Pulau Punjung wilayah yuridiksi meliputi 11 (sebelas) kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Padang yang mana secara umum Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |3
wilayah hukum sesuai dengan wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di
ujung tenggara Provinsi Sumatra Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit,
bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas
permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik
Merah Kuning (PMK), dengan penggunaan lahan yang didominasi untuk peruntukan hutan
hujan tropik seluas 133.186 Ha (44,98 %) dan lahan perkebunan seluas 118.803 Ha
(40,12 %) .
Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Judexfactie)
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana
diatur dalam pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, Pengadilan Agama Pulau Punjung
telah menuangkan dalam Visi dan Misi serta dalam Motto dan Janji Pelayanan,
perencanaan yang strategis, managemen yang baik, pelaksanaan yang tepat dan pembinaan
serta Pengawasanan yang terus menerus.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Pulau Punjung dipergunakan sebagai acuan
(pedoman) membuat program kerja/kegiatan tahunan, sehingga program tahunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |4
berkelanjutan dan berkesinambungan agar visi dan misi dapat terwujud dan terlaksana
dengan baik.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pulau Punjung
mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara, baik ditingkat pertama, di
tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali serta administrasi peradilan
lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/
tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah jika ada sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |5
Dinamika tuntutan masyarakat, perkembangan dan kemajuan komunikasi , teknologi
dan informasi menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur negara,
termasuk Badan Peradilan Agama dengan respon yang tepat sehingga mengakibatkan
konsekwensi logis untuk melakukan perubahan perubahan atau melaksanakan reformasi
birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan
termasuk pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu
dan terpinggirkan. Reformasi Birokrasi juga sebagai langkah strategis untuk membangun
aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional.
Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi
mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai
dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun
cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan
kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam
perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan
terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya
akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk
meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan
kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh
jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006
tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan
“KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI
menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.
Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasi kerja yang optimal telah dikeluarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |6
sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Kepegawaian, serta dengan telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Yaitu :
1. PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim .
2. PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pengawasan dan Pembninaan
Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di
Bawahnya
3. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) .
Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam
visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk
mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-
kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Pulau
Punjung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa
penyesuaian.
Memperhatikan road map cetak biru peradilan Indonesia 2010 – 2035, tahun 2019
merupakan bagian pertama bagi pengadilan agama Pulau Punjung terus berkomitmen
melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara,
pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan melalui implementasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah
layanan informasi berbasis teknologi yang di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang
sangat lengkap, sehingga data bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. SIPP (Sistem
Informasi Penelusuran Perkara) merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk penelusuran
Alur perkara yang berbasis web. Penerapan SIPP dilakukan karena Pengadilan Agama
Pulau Punjung menyadari begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan
bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.
Selain penerapan SIPP, Pembebasan Biaya Perkara juga merupakan salah satu
program prioritas dari Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kegiatan ini diselenggarakan
guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang
mampu. Hal ini juga selaras dengan salah satu Misi Mahkamah Agung yang kemudian
diterapkan pada Misi Pengadilan Agama Pulau Punjung yaitu Meningkatkan Akses
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |7
Masyarakat Terhadap Keadilan. Diharapkankan lagi kedepan Pengadilan Agama Pulau
Punjung dapat melaksanakan juga Program sidang diluar gedung pengadilan, khususnya
kegiatan sidang terpadu sehingga memberikan dampak yang sangat besar terutama dalam
meningkatkan kepemilikan identitas hukum bagi masyarakat miskin, masyarakat pedesaan,
perempuan dan anak-anak. Kebutuhan masyarakat akan kepemilikan akta kelahiran, akta
nikah dan akta cerai semakin tinggi seiring dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hidup.
Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum
tersebut, dilakukanlah upaya peningkatan pelayanannya.
Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama
masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
B. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita
dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Pulau Punjung di masa mendatang.
Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Pulau Punjung menyelaraskan dengan visi
Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai hasil Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:
Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang
mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:
1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada
di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk
mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas
dasar itu maka Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menjabarkan visi dan misi tersebut
ke dalam visi Pengadilan Agama Pulau Punjung, yaitu:
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |8
Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Pulau Punjung siap bersama-
sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormaati
masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan
dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan
Agama Pulau Punjung, yaitu:
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu
pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang
dihadapi Pengadilan Agama Pulau Punjung dan rencana serta strategi yang tepat dan
menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong
terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi
tegaknya supremasi hukum.
Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan
diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Pulau Punjung akan dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi
misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk
mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis
dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Supaya menumbuhkan semangat kerja serta menumbuhkan motivasi kerja, maka
semua unsur pimpinan dan staf pada Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam melayani
masyarakat pencari keadilan demi mendapatkan keadilannya, telah menetapkan Motto,
Kebijakan Mutu dan Komitmen;
Adapun Motto dalam melayani masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan
Puluau Punjung adalah:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
YANG AGUNG.”
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |9
“CAIYOO”
(C=Cerdas, A=Amanah, I=Inovatif, Y=Youngest, O=Objektif, O=Otomatis)
Adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Pulau Punjung agar
lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama
Pulau Punjung.
C. Rencana Strategis
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global, dan tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih
dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk
menilai sampai sejauhmana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa
hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga
mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi
tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang
mutlak demi maksimal nya pelayanan(cleint service), baik internal maupun secara
eksternal kepada para pencari keadilan.
Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya
tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas
pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing- masing (SDM). Kami sadari
sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut
yang sekarang ini masih terbatas.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |10
Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan
tugas pokok Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah terus tersusun dan terprogram
setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis
kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk
kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu
perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat
meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun
2019 di Pengadilan Agama Pulau Punjung telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan
yang mengacu para program dan fungsinya tersebut.
Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan rencana
dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat
dengan perumusan kebijaksanaan.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Pulau Punjung tahun 2019 telah
disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses
perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah
yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam
kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun
dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Pulau Punjung
menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu
perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan) sebagai penjabaran lebih
lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan
dalam sejumlah indikator kinerja utama (key performance indicators).
Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Pulau Punjung setidaknya
memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak
terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1) penyusunan rencana
strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pemanfaatan
informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |11
Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap
lembaga/unit organisasi/instansi melalui tahap persiapan rencana, yaitu :
1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan
merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan
kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu
mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan
anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan
sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan,
menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.
Dasar penyusunan rencana strategis tersebut dapat dimplementasikan melalui
beberapa strategi yaitu:
1. Strategi Stabilitas:
a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah kegiatan
Pengadilan Agama Pulau Punjung, serta menghindari segala hambatan di masa
lalu.
b. Meningkatkan segala daya dan dana, kearah peningkatan efesiensi agar terwujud
kondisi posisi dan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang stabil dan berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
2. Strategi pembangunan
Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas
bagi kegiatan oprasional Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan mengusulkan
pembangunan gedung baru.
3. Strategi Efesiensi
Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang
paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala
operasional Pengadilan Agama Pulau Punjung yang tidak mungkin lagi
dipertahankan keberadaannya.
4. Strategi Pelayanan Publik
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |12
Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap Badan
Peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator
pembaharuan peradilan kearah terwujudnya peradilan yang agung. Kebijakan
pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut,
telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus
tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata
cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan
informasi dan tata cara pelaporan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik
yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi Pengawasan, baik Pengawasan
melekat, Pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan sebagai acuan
manajemen komunikasi dan pemberian informasi serta transparansi peradilan
dengan menggunakan Meja Informasi serta tersedianya secara on line media
website dengan alamat www.pa-pulaupunjung.go.id yang dapat diakses dimanapun.
5. Strategi kombinasi
Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas dengan
tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya
keterbatasan dana dan sarana akan tetapi tetap memegang prinsip porposionalitas.
Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Pulau Punjung ini
didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis,
langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan
penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/ berkesinambungan dan strategi
yang efektif.
Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal
dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi meliputi:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |13
a. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Dharmasraya terhadap sistem
peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama
Pulau Punjung.
1) Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada
umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara,
persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada
pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat
pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa
kembali pulih.
2) Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan,
perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen
yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi
publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan terhadap
putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan
perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
3) Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai
unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan
misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
b. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam
konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Pengadilan Agama Pulau Punjung berusaha untuk memprioritaskan
pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, disamping itu
Pengadilan Agama Pulau Punjungakan memobilisasi dan menggunakan secara
efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna
mencapai visi, misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Pulau Punjung kedepan dapat
dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:
1) Ketenagaan/Sumber daya manusia mencakup:
a) Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi dengan cara
pengusulan penambahan pegawai/pegawai honorer;
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |14
b) Peningkatan kualitas tenaga yang ada melalui pendidikan dan pelatihan;
c) Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir
yang ada;
d) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan
administrasi;
2) Sarana dan prasarana yang mencakup:
a) Pembangunan kantor sesuai dengan standar yang representatif;
b) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata;
c) Diharapkan adanya pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku,
sarana prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi;
d) Peningkatan jumlah anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) sesuai dengan rencana kebutuhan fisik dan non fisik
Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3) Ketatalaksanaan mencakup :
a) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
secara optimal;
b) Melaksanakan program Pengadilan Agama Pulau Punjungyang telah
disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, juklak dan
juknis yang ada;
4) Hukum materil yang mencakup:
a) Penelaahan dan inventarisasi materi hukum;
b) Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog
terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
a. Kebijakan
1) Mengkoordinasikan perumusan Visi dan Misi Pengadilan Agama Pulau
Punjung dengan kebijakan pimpinan;
2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para Hakim di bidang hukum
acara dan hukum materil Pengadilan Agama;
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |15
3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur peradilan di bidang
administrasi peradilan;
4) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Peradilan
Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
5) Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan
sesuai dengan manajemen modern;
6) Meningkatkan pelaksanaan kinerja pada Pengadilan Agama Pulau Punjung;
7) Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasana berikut fasilitasnya;
b. Program
1) Menyusun bahan Visi dan Misi pada Pengadilan Agama Pulau Punjung.
2) Menyusun materi pembinaan tekhnis pada Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3) Memantapkan pelaksanaan sistim dan prosedur penyelenggaraan administrasi
kepaniteraan;
4) Menyusun materi dan sistem serta prosedur pengelolaan administrasi
kesekretariatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum perlengkapan.
5) Mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja satuan instansi Pengadilan Agama
Pulau Punjung;
6) Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan;
Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah disusun, Pengadilan Agama
Pulau Punjung kemudian menjabarkannya dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam
Penetapan Kinerja Tahun 2018, telah ditetapkan beberapa sararan yang hendak
dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih
pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama
Pulau Punjung adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |16
Untuk mewujudkan perubahan Indikator (IKU) masih diperlukan banyak
persiapan persiapan diantaranya dibutuhkan waktu untuk pembentukkan tim untuk
merumuskan dan menyamakan atas presepsi dari Indikator Kinerja Utama
tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan capaian capaian dalam
Indikator dimaksud.
D. Struktur Organisasi
Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya tetap mengacu pada pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang
dalam program tahunan yang telah disusun. Sesuai dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 “Tahun 2009, disebutkan bahwa “ Tugas serta
tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian
susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan diatur dalam
Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992, dan sesuai
cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI maka terbitlah
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Susunan organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015, terdiri dari: unsur pimpinan yaitu
Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Dengan terbitnya PERMA no.
7 tahun 2015 ini maka terdapat perubahan susunan organisasi pada kepaniteraan
maupun kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera yang
membawahi tiga orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda
Permohonan, Panitera Muda Gugatan. Sedangkan kesekretariatan dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang membawahi tiga orang Kepala Subbagian, diataranya
kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian
Kepegawaian, Oraganisasi dan Tatalaksana serta Subbagian Umum dan Keuangan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |17
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung
Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung di atas, Pengadilan
Agama Pulau Punjung menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas
operasional perkantoran sehari-hari.
Adapun tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Agama Pulau Punjung
Klas IA sesuai Perma 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Tugas pokok dan fungsi Unsur Pimpinan
Ketua Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin
pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam mengawasi,
mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas
menurut Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab
terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Pulau Punjung baik dalam
bidang kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan secara baik dan lancar;
secara rinci uraian tugas Ketua Pengadilan Wakil Ketua dapat diuraikan sebagai
berikut adalah :
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |18
I. Uraian Tugas Ketua
1.1. Manajemen Pengadilan
1. Memimpin jalannya peradilan baik di bidang tekhnis yustisial maupun
administrasi yustisial agar berjalan dengan tertib dan lancar;
2. Menyusun Program Kerja agar kinerja menjadi lebih terencana dan terarah;
3. Menetapkan pembagian dan uraian tugas dan tanggung jawab pegawai setiap
awal tahun agar pegawai bekerja dengan lebih efektif;
4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Hakim, Pejabat Struktural,
Fungsional dan seluruh pegawai dalam rangka mengevaluasi tugas-tugas yang
telah dilaksanakan;
5. Memberikan bimbingan dan atau petunjuk kepada pejabat struktural dan
fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas agar nisa melaksanakan tugas
sesuai dengan kebijakan atasan dan peraturan yang berlaku;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait baik secara vertikal maupun
horizontal untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan agama;
7. Melakukan pembinaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, maupun
sarana dan prasarana untuk secara terus menerus mengadakan perbaikan;
8. Menetapkan panjar biaya perkara untuk dijadikan pedoman dan dasar hukum;
9. Menunjuk Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara;
10. Menetapkan DUS (Daftar Urut Senioritas) Hakim pada akhir tahun untuk
memudahkan dalam penetapan majelis hakim;
11. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi jalannya eksekusi agar berjalan
sesuai aturan berlaku;
12. Menyediakan buku catatan khusus bagi Hakim untuk menyatakan pendapatnya
berbeda/tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dan
mengevaluasinya;
13. Melakukan eksaminasi terhadap putusan Hakim;
14. Mengawasi pelaksanaan Court Calender sebagai kontrol penyelesaian perkara;
15. Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat
Struktural dan Fungsional baik di dalam maupun di luar kedinasan agar tidak
melakukan tindakan yang menjatuhkan martabat pengadilan;
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |19
16. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk
kepentingan peningkatan jabatan;
17. Melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran agar tercipta efesiensi dan
efektivitas penyerapan anggaran;
18. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik negara agar barang-
barang milik negara bisa terpelihara dengan baik;
19. Melakukan pengawasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh
Hawasbid, Hatiwasda, BPK, BPKP, dan PTA Padang agar bisa segera
ditindaklanjuti;
20. Mengambil keputusan dan kebijaksanaan di semua bagian sesuai ketentuan
yang berlaku untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Pulau
Punjung Kelas I.A;
21. Memberi penilaian Sasaran Kinerja Hakim, Panitera dan Sekretaris untuk
menjamin objektifitas pembinaan;
22. Melakukan pembinaan terhadap organisasi IKAHI, IPASPI, Dharma Yukti
Karini, PTWP, dan Koperasi agar bisa berdayaguna;
23. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam bagi
Instansi Pemerintah apabila diminta sebagai wujud dari wewenang Pengadilan
Agama;
24. Memberikan informasi kepada masyarakat, pencari data atau peneliti dan atau
menanggapinya apabila dipandang perlu sebagai wujud dari program reformasi
birokrasi;
1.2. BIDANG TEKNIS PERADILAN
1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu ditingkat pertama
antara orang – orang yang beragama Islam sebagaimana termuat dalam pasal 49
Undang–undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang–undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan melimpahkan sebagian
tugas–tugas tersebut kepada Majelis Hakim, Panitera, dan Jurusita/Jurisita
Pengganti;
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |20
2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta dan atau apabila
dipandang perlu;
3. Mengatur pembagian tugas para Hakim Majelis hakim;
4. Membagikan perkara kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan dengan
membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH);
5. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila
terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus
segera diadili, maka perkara itu didahulukan;
6. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan penyelesaian
perkara;
7. Memberikan petunjuk kepada majelis yang akan menangani perkara, maupun
yang sedang menghadapi kesulitan dalam penanganan perkara;
8. Mengawasi court calendar dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada
azasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan, dan mengumumkannya pada
pertemuan berkala dengan para hakim;
9. Menetapkan hari–hari tertentu untuk melakukan persidangan;
10. Menetapkan panjar biaya perkara dan surat keputusan tentang radius;
11. Membentuk Majelis Hakim tetap untuk jangka waktu satu tahun;
12. Membentuk Majelis Hakim khusus untuk perkara tertentu;
13. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan
secara lisan;
14. Menetapkan biaya penyitaan bila ada;
15. Menetapkan biaya eksekusi bila ada;
16. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan
untuk aanmaning;
17. Memerintahkan jurusita/jurusita pengganti menyampaikan panggilan untuk
aanmaning;
18. Memerintahkan, atau memimpin eksekusi;
19. Menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal perlawanan;
20. Menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali atas
perintah Ketua Mahkamah Agung;
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |21
21. Menetapkan pelaksanaan lelang dan tempat pelaksanaan lelang setelah
berkoordinasi dengan Kantor Lelang Negara sebagai Pelaksanaan Lelang;
22. Melaksanakan putusan serta merta atas izin Pengadilan Tinggi Agama Agama
bila perkara tersebut banding, dan atas izin Mahkamah Agung apabila perkara
tersebut kasasi;
23. Bertindak sebagai Ketua Majelis dalam perkara–perkara tertentu.
1.3. BIDANG PENGAWASAN
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jalannya persidangan, agar
persidangan berjalan secara tertib sesuai hukum acara;
2. Mengawasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan,
agar sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
3. Menunjuk Hakim pengawas Bidang dibawah Koordinator Pengawas selaku
koordinator Pengawas;
4. Membuat surat tugas/perintah kepada seluruh Hakim Pengawas Bidang untuk
melakukan pengawasan, satu kali dalam empat bulan dibawah koordinator
pengawas;
5. Menerima laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas
Bidang melalui koordinator pengawas satu kali dalam empat bulan, dan
menindak lanjuti hal–hal yang memerlukan tindak lanjut;
6. Menunjuk hakim senior sebagai koordinator pengawasan;
7. Memonitor kehadiran hakim dan karyawan dikantor pada hari–hari kerja;
8. Memonitor tingkah laku hakim, baik di dalam maupun diluar persidangan;
9. Menerima laporan dari koordinator pengawas tentang:
- Ketepatan waktu memulai persidangan;
- Ketepatan waktu minutasi perkara;
- Pengawasan terhadap tingkah laku hakim, pejabat kepaniteraan,
kesektariatan, dan staf baik dalam maupun luar dinas, dan menindak lanjuti
dalam hal –hal yang diperlukan;
10. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak paling kurang satu kali
dalam empat bulan, dan membuat berita acara penutupan buku induk keuangan
pada saat pemeriksaan mendadak.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |22
1.4. SEBAGAI KETUA MAJELIS
1. Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bersama
dengan Hakim Penanggung Jawab dan Hakim Anggota;
2. Menetapkan Hari Sidang dan menginput data PHS ke dalam aplikasi SIPP;
3. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan,
pemberitahuan dan penyitaan/pengangkatan sita;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menjalankan tugas-tugas tekhnis
perkara;
5. Mempelajari Berkas Perkara yang akan disidangkan dan memberikan arah
jalannya persidangan kepada Hakim Penanggung Jawab dan Hakim Anggota;
6. Memimpin jalannya persidangan;
7. Memantau serta bertanggung jawab atas tertib pengisian dan penyampaian
instrumen persidangan kepada petugas terkait;
8. Menetapkan Sita Jaminan;
9. Melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente);
10. Memeriksa kebenaran serta menandatangani berita acara sidang;
11. Menyelengggarakan dan memimpin Musyawarah Majelis Hakim;
12. Membuat, menandatangani serta membacakan isi putusan bersama Hakim
Penanggung Jawab, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti di muka
persidangan;
13. Menginput Putusan ke dalam aplikasi SIPP;
14. Melakukan dan bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang
ditangani.
15. Menginput tanggal minutasi ke dalam aplikasi SIPP
1.5. SEBAGAI HAKIM PENANGGUNG JAWAB
1. Mendampingi Hakim Ketua Majelis dalam persidangan;
2. Mendampingi Hakim Ketua Majelis memriksa, mengadili dan memutus serta
menyelesaikan perkara;
3. Membuat konsep putusan;
4. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Sidang;
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |23
5. Memeriksa dan mendandatangani Putusan;
6. Melakukan pemeriksaan setempat (Descente);
7. Memerintahkan Panitera Pengganti melakukan tugas-tugas tekhnis perkara;
8. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan,
pemberitahuan dan penyitaan/pengangkatan sita
1.6. SEBAGAI MEDIATOR
1. Menerima surat penunjukan sebagai mediator oleh ketua majelis;
2. Membaca dan mempelajari perkara yang akan dimediasi;
3. Mengadakan pertemuan dengan para pihak untuk mediasi;
4. Memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya mediasi serta
keutamaan penyelesaian perkara dengan mediasi;
5. Memberikan dorongan kepada para pihak untuk memanfaatkan proses mediasi
untuk penyelesaian perkara;
6. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pokok-
pokok permasalahan dalam perkara;
7. Memberikan solusi-solusi untuk penyelesaian perkara tersebut secara damai.
8. Mengadakan kaukus apabila dipandang perlu;
9. Mengusulkan dan menyepakati jadwal mediasi berikutnya apabila mediasi
belum berhasil;
10. Membimbing para pihak untuk menyusun kesepakatan perdamaian, apabila
tercapai perdamaian;
11. Menandatangani kesepakatan perdamaian bersama para pihak, apabila tercapai
perdamaian
12. Memberikan laporan hasil mediasi kepada ketua majelis, baik perdamaian
tersebut berhasil, tidak layak.
2. Uraian Tugas Wakil Ketua
Wakil Ketua Pengadilan Agama; tugas poko dan fungsinya adalah mewakili
Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam hal merencanakan dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |24
Pulau Punjung serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada
Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Secara rinci uraian tugas Wakil Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :
A. Tugas Pokok
1. Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan;
2. Menjadi contoh, teladan dalam prilaku sebagai pejabat peradilan yang
berakhlakul karimah;
3. Membantu Ketua menyelenggarakan pembinaan dan disiplin pegawai;
4. Membantu Ketua dalam menentukan program kerja, baik jangka pendek,
menengah, dan panjang serta pengorganisasiannya dan pelaksanaannya;
5. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua, dan tugas-tugas lainnya yang
diberikan berdasarkan SK KPA dan atas dasar lainnya
6. Membantu pimpinan dalam mengawasi kesempurnaan pelaksanaan
penetapan/putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap ;
7. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
8. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera
Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan staf Pengadilan Agama Pulau
Punjung;
9. Memberikan petunjuk, teguran apabila terdapat penyimpangan
Hakim/Panitera sepanjang tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam
memutus dan memeriksa perkara ;
10. Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Kepaniteraan
11. Mengadakan pembinaan Hukum dalam rangka memahami, menggali,
mengikuti dan menemukan nilai-nilai/perasaan Hukum yang hidup dalam
masyarakat;
12. Memberikan keterangan, pertimbangan hukum dan nasehat tentang hukum
Islam kepada instansi Pemerintah apabila diminta ;
13. Mengadakan pertemuan berkala dengan para Hakim, Panitera, Sekretaris
dan jajaran Kesekretariatan ;
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |25
14. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang
prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya;
15. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain, terutama instansi
terkait/penegak hukum ;
16. Mengadakan bimbingan dan Pengawasan tentang Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung;
B. SEBAGAI KETUA MAJELIS
1. Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama
bersama dengan Hakim Penanggung Jawab dan Hakim Anggota;
2. Menetapkan Hari Sidang dan menginput data PHS ke dalam aplikasi SIPP;
3. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan,
pemberitahuan dan penyitaan/pengangkatan sita;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menjalankan tugas-tugas tekhnis
perkara;
5. Mempelajari Berkas Perkara yang akan disidangkan dan memberikan arah
jalannya persidangan kepada Hakim Penanggung Jawab dan Hakim
Anggota;
6. Memimpin jalannya persidangan;
7. Memantau serta bertanggung jawab atas tertib pengisian dan penyampaian
instrumen persidangan kepada petugas terkait;
8. Menetapkan Sita Jaminan;
9. Melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente);
10. Memeriksa kebenaran serta menandatangani berita acara sidang;
11. Menyelengggarakan dan memimpin Musyawarah Majelis Hakim;
12. Membuat, menandatangani serta membacakan isi putusan bersama Hakim
Penanggung Jawab, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti di muka
persidangan;
13. Menginput Putusan ke dalam aplikasi SIPP;
14. Melakukan dan bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang
ditangani.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |26
15. Menginput tanggal minutasi ke dalam aplikasi SIPP
3. Tugas pokok dan fungsi Panitera (Eselon III)
Panitera mempunyai tugas memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab
atas tugas dalam bidang teknis dan admnistrasi perkara serta menyelesaikan surat-
surat yang berkaitan dengan perkara;
4. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris (Eselon III)
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
di lingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Disamping itu Sekretaris ditunjuk
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan APBN.
5. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan (Eselon IV)
Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan gugatan.
6. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan (Eselon IV)
Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan
permohonan.
7. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum (Eselon IV)
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan Hukum.
8. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
(Eselon IV)
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta
pengelolaan keuangan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |27
9. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan
Tata Laksana (Eselon IV)
Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana Mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian pentaan organisasi
dan tata laksana.
10. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan (Eselon IV)
Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
11. Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti (Fungsional)
Membantu hakim dalam proses persidangan dan bekerjasama dalam
melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugas-tugas yang diberikan
oleh panitera.
12. Tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti (Fungsional)
Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan melaksanakan semua perintah
pimpinan, ketua majelis hakim, dan panitera di bidang kejurusitaan.
Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing elemen
organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan
pelayanan terbaik /pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka
disusunlah pedoman pelayanan (Standard Operational Procedure) Pengadilan
Agama Pulau Punjung. Daftar dan rincian dari standar operating prosedur
Pengadilan Agama Pulau Punjung akan diuraikan sebagaimana terdapat dalam
daftar lampiran.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |28
D.1. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Penilaian kinerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara
orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk
mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini
dipenuhi. Penilaian kinerja memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan
bawahan untuk meningkatkan produktivitas serta untuk mengevaluasi pengembangan
apa saja yang dibutuhkan agar kinerja semakin meningkat.
Bagi Pegawai Agama Sipil (PNS), penilaian kinerja diatur dalam PP 10 tahun 1979
melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. Komponen penilaian dalam
DP3 antara lain adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran,
kerjasama, prakasa, dan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. Namun
seiring dengan derasnya arus reformasi birokrasi, sistem penilaian kinerja PNS melalui
DP3 dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja.
DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur
secara langsung produktivitas dan hasil akhir kerja PNS. Selain itu penilaian DP3
acapkali memiliki bias dan subjektifitas yang tinggi. Seringkali pemberi nilai dalam
DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi
tergantung pada penilai.
Berdasarkan itulah maka diadakan penyempurnaan DP3 dengan penilaian prestasi
kerja PNS. Berbeda dengan DP3 penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja dimana bobot nilai unsur SKP sebesar
60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek seperti
kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sementara penilaian perilaku kerja meliputi
orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :
a. objektif;
b. Terukur;
c. Akuntabel;
d. Partisipatif; dan
e. Transparan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |29
Dalam penerapan SKP, setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan
pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan
ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Tugas Jabatan dengan mengacu
pada Renstra dan Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh
pejabat penilai dan ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai
dasar penilaian prestasi kerja.
NO Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan
Tahun 2019
Keterangan
1 KETUA 18 kegiatan
2 WAKIL KETUA 18 kegiatan
3 HAKIM 11 kegiatan
4 PANITERA 21 kegiatan
5 SEKRETARIS 9 kegiatan
6 PANITERA MUDA GUGATAN 9 kegiatan
7 PANITERA MUDA
PERMOHONAN
9 kegiatan
8 PANITERA MUDA HUKUM 10 kegiatan
9 KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA
18 kegiatan
10 KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, TEKNOLOGI,
INFORMASI DAN PELAPORAN
12 kegiatan
11 KEPALA SUB BAGIAN
KASUBAG UMUM DAN
KEUANGAN
13 kegiatan
12 PANITERA PENGGANTI 10 kegiatan
13 JURUSITA -
14 JURUSITA PENGGANTI -
15 STAF SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
10 kegiatan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |30
NO Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan
Tahun 2019
Keterangan
DAN TATA LAKSANA
16 STAF SUB BAGIAN KASUBAG
PERENCANAAN, TEKNOLOGI,
INFORMASI DAN PELAPORAN
10 kegiatan
17 STAF PANITERA MUDA
HUKUM
10 kegiatan
18 STAF SUB BAGIAN KASUBAG
UMUM DAN KEUANGAN
-
Tabel 3. SKP Pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Agama Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Agama Sipil Pengadilan Agama Pulau
Punjungtelah menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam melaksanakan Penilaian
Prestasi Kerja mulai tahun 2014.
Sasaran Kerja Pegawai disesuaikan dengan target sasaran yang ditetapkan dalam
Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Tahunan 2019, sebagaimana Surat Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017, dan
untuk Tahun 2019 terdiri dari 4 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU)
untuk Pengadilan Agama Pulau Punjung, sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |31
No. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
1. Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu
99 %
c. Persentase penurunan sisa perkara 13%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK
98%
a. Index responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan
84%
2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu
100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan
melalui Mediasi
4%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap & tepat waktu
100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari
sejak diputus
100%
3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan
0%
c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair)
Identitas Hukum
99%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
0%
4. Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)
100%
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |32
BAB II
A. Keadaan Perkara Di Peradilan Agama
A.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama
No. Jenis Perkara Tahun Jumlah Ket
1. Perkara Contensius 2019 292 Perkara
2. Perkara Volunter 2019 135 Perkara
A.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding
No. Nomor Perkara Tahun Jenis Perkara Ket
1. 74/G/2019/PA.Plj 2019 Cerai Talak
2. 238/G/2019/PA.Plj 2019 Cerai Gugat
A.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
No. Nomor Perkara Tahun Jenis Perkara Ket
1. - - -
A.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
No. Nomor Perkara Tahun Jenis Perkara Ket
1. - - -
B. Penyelesaian Perkara
Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung telah memutus perkara
sebanyak 438 perkara yang terdiri dari 301 perkara Contensius dan 137 perkara
Volunter. Jumlah ini naik sebesar 46% dari tahun 2018 yang telah memutus perkara
sebanyak 26 perkara, terdiri dari 23 perkara Contensius 3 perkara permohonan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |33
Tabel 5. Kenaikan Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Putus Tahun 2019
Pada tahun 2019, sebanyak 438 perkara telah diminutasi, yang terdiri dari 26
perkara putus tahun 2018 dan 412 perkara yang putus tahun 2019. Jumlah ini
meningkat dari jumlah perkara yang diminutasi tahun 2018. Perbandingan jumlah
perkara yang diminutasi tahun 2019 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
Penyelesaian perkara tahun 2019 juga meningkat sebesar dibandingkan dengan
tahun 2018. Perbandingan penyelesaian perkara tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat
pada grafik dibawah ini.
Gambar 3. Penyelesaian Perkara Tahun 2019
Gambar 4. Penyelesaian Perkara Tahun 2018
JENIS
PERKARA
JUMLAH PERKARA YANG DIMINUTASI
TAHUN 2018 TAHUN 2019 PENINGKATAN
GUGATAN 23 301
PERMOHONAN 3 137
TOTAL 26 438
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |34
Rincian jumlah perkara yang diterima setiap bulannya dapat dilihat pada grafik
berikut ini:
Gambar. 5 Penerimaan Jumlah Perkara Tahun 2019
Perbandingan jumlah perkara tahun 2018 dan tahun 2019 yang diterima setiap
bulannya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Gambar. 6 Perbandingan Penerimaan Jumlah Perkara Tahun 2019 dan 2018
Adapun perbandingan jumlah perkara yang diterima tahun 2018 dan tahun
2019 berdasarkan klasifikasi perkarnya adalah sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |35
No Jenis Perkara
Jumlah
Yang
Diterima
Tahun 2018
Jumlah Yang
Diterima
Tahun 2019
1 Ijin Poligami
2 Pencegahan Perkawinan
3 Penolakan Perkawinan oleh PPN
4 Pembatalan Perkawinan
5 Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri
6 Cerai Talak 6 90
7 Cerai Gugat 41 199
8 Harta Bersama 1
9 Penguasaan Anak/Hadhanah
10 Nafkah Anak Oleh Ibu
11 Hak Hak Bekas istri
12 Pengesahan Anak
13 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
14 Perwalian 2
15 Pencabutan Kekuasaan Wali
16 Penunjukan Orang Lain sebagai wali
17 Ganti Rugi Terhadap Wali
18 Asal Usul Anak / Pengesahan Anak 1
19 Penolakan Kawin Campuran
20 Istbat Nikah 4 116
21 Izin Kawin
22 Dispensasi kawin 17
23 Wali Adhol 1
25 Kewarisan
26 Wasiat
27 Hibah
31 Lain-lain
Jumlah 52 427
Tabel 6. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun 2018 dan Tahun 2019
B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2019
Sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan tahun 2019 adalah sebanyak
26 perkara, dan pada tahun 2019 ini keseluruhannya telah dapat diselesaikan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |36
Satker Sisa Perkara Tahun 2018
Sisa 2018 yang telah diselesaikan
Sisa perkara 2018 yang belum diselesaikan
Pengadilan Agama Pulau
Punjung
26 26 -
Tabel 7. Penyelesaian Perkara Sisa Tahun 2018
Satker
Tahun 2018 Tahun 2019
Sisa Perkara Tahun 2018
Sisa 2018 yang
diselesaikan Tahun 2019
Sisa perkara 2018 yang
belum diselesaikan
Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa 2019 yang
diselesaikan ditahun
berikutnya
Sisa perkara 2019 yang
belum diselesaikan
Pengadilan Agama Pulau
Punjung
26 26 - 18 - -
Tabel 8. Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019
Perbandingan penyelesaian sisa perkara Pengadilan Agama Pulau Punjung
tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 9. Perbandingan Penyelesaian Perkara Tahun 2018 dan 2019
Lebih lengkapnya jumlah perkara masuk dan putus di Pengadilan Agama
Pulau Punjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |37
NO
SATKER
PERKARA
PERDATA CONTENSIUS PERDATA VOLUNTER
SISA THN LALU
MASUK THN 2019
PUTUS THN 2019
MINUTASI THN 2019
SISA THN 2019
SISA THN LALU
MASUK THN 2019
PUTUS THN 2019
MINUTASI THN 2019
SISA THN 2019
1 PA.
Pulau Punjung
23 292 301 301 14 3 135 137 137 1
Tabel 9. Perkara Masuk dan Putus Tahun 2019
Dari tabel diatas terlihat bahwa sisa perkara tahun 2019 jauh lebih sedikit dari
sisa perkara tahun lalu, artinya telah terjadi peningkatan kinerja penyelesaian perkara
Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun
2018. Ditambah lagi bahwa jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 juga
mengalami peningkatan sebanyak 375 perkara dibandingkan tahun 2018.
Untuk tahun 2019 ini sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2019
adalah sebanyak 26 perkara, yang terdiri dari 23 perkara Gugatan dan 3 perkara
Permohonan. Dengan kata lain, sisa perkara tahun 2019 hanya 8.73% dari
keseluruhan beban perkara tahun 2019. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan
penyelesaian perkara yang dapat dibanggakan oleh Pengadilan Agama Pulau
Punjung.
Satker Beban Perkara
Tahun 2018
Minutasi
Perkara Sisa Perkara
PA. Pulau
Punjung 52 26 26
Tabel 10. Beban Perkara dan Penyelesaian Perkara Tahun 2018
Perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan jumlah
perkara sisa dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |38
2. Jumlah Perkara Yang Di Putus Tepat Waktu.
Dari seluruh perkara putus di Pengadilan Agama Pulau Punjung tahun 2019,
sebesar 99,08% dapat diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan), yaitu sebanyak
431 perkara dari 435 perkara. Sisanya sebanyak 4 perkara diputus lebih dari 5 bulan,
dan tidak ada perkara yang belum putus lebih dari 5 bulan.
No. Pengadilan
Agama
Pulau
Punjung
Jumlah Perkara Diselesaikan Belum Putus
Lebih Dari 5
Bulan
Diputus s/d
3 bulan
Diputus Lebih Dari
3 Bulan dan
Kurang dari 5
Bulan
Sudah Putus
Lebih Dari 5
Bulan
1 PA. Pulau
Punjung
389 45 4 -
Tabel 11. Lama Perkara Yang Di Putus PA Pulau Punjung Tahun 2019
Berikut perbandingan lamanya perkara diputus di Pengadilan Agama Pulau
Punjung :
Gambar 8. Persentase Perbandingan Lamanya Perkara Putus Tahun 2019
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK
Selama tahun 2019 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding
sebanyak 2 perkara, permohonan kasasi sebanyak 0 perkara dan permohonan PK
sebanyak 0 perkara. Jika dibandingkan dengan seluruh perkara putus tahun 2019,
maka jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2019 adalah
sebanyak 433 perkara atau sebesar 99,17% .
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |39
Rincian putusan banding yang telah dikeluarkan Pengadilan Tingkat Banding
dapat dilihat sebagai berikut :
a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding
Terdapat 1 (satu) Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang dikuatkan
oleh Pengadilan Tingkat Banding atau sebesar 50 % dari jumlah putusan yang
diajukan banding.
b. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK. Banding
Tidak ada Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang dibatalkan
Pengadilan Tingkat Banding.
c. Putusan Pengadilan TK. I yang tidak diajukan upaya hukum Banding
Terdapat 433 Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding atau sebesar 99,36 % dari jumlah putusan Pengadilan
Agama Pulau Punjung.
Gambar 9. Perbandingan Perkara yang diajukan upaya hukum Banding
Bila melihat data diatas maka dapat menjadi indikasi bahwa putusan dan
penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat dinilai
memuaskan dan dapat diterima oleh masyarakat yang berperkara.
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi
Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara
suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani
oleh seorang Hakim atau non Hakim yg ditunjuk di Pengadilan. Mediasi merupakan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |40
salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa
keadilan para pihak yang berperkara. Di samping itu, mediasi sudah menjadi bagian
tak terpisahkan dari penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Sebagian besar
perkara perdata harus dimediasi sebelum diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.
Jika kewajiban mediasi itu diabaikan, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016,
putusan pengadilan batal demi hukum.
Pengadilan Agama Pulau Punjung selama tahun 2019 terdapat 47 perkara yang
dimediasi atau 15,46 % dari jumlah perkara masuk dan diantaranya dinyatakan
berhasil sebanyak 3 perkara, yang tidak berhasil sebanyak 44 perkara .
MEDIASI
Berhasil
Tidak Berhasil
Tidak Dapat
Dilaksanakan
Belum Ada Hasil
Mediasi
Berhasil dengan
kesepakatan
Berhasil dengan
pencabutan
Berhasil Sebagian
- 3 - 44 - -
Tabel 12. Jumlah Mediasi dan Hasil Mediasi Tahun 2018
Pada tahun 2019 tingkat keberhasilan mediasi yang berhasil jauh lebih sedikit dari
pada yang tidak berhasil, hanya sebesar 2,67% dari seluruh jumlah perkara yang
dimediasi. Namun demikian jumlah ini meningkat dari keberhasilan mediasi pada
tahun 2017. Perbandingan keberhasilan mediasi tahun 2018 dan tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 13. Perbandingan Keberhasilan Mediasi Tahun 2018 dan Tahun 2019
Perbandingan Keberhasilan Mediasi Tahun 2018 Dan Tahun 2019
2018 2019
Berhasil Tidak
Berhasil
% Berhasil Tidak
Berhasil
%
- 6 3 44
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |41
Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Pulau Punjung
No Nama Pangkat/Gol
1 Azizah Ali, SHI., MH Hakim Penata Tk. I /III. d
2 Salman, SHI., MA Hakim Penata Tk. I /III. d
3 Mirwan, SHI Hakim Penata /III. c
5. Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi
Pada tahu 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung belum menerima Perkara Anak
yang berhasil diversi.
C. Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikasi ISO Pengadilan
1. Pos Bantuan Hukum
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung tidak melaksanakan
kegiatan Layanan Bantuan Hukum, hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi
anggaran untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
2. Sidang Keliling
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung
pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk
datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Anggaran
yang tersedia pada DIPA 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung belum
memperoleh anggaran untuk melaksanakan siding keliling.
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan
dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Adapun jumlah perkara
yang dibebaskan pada tahun 2019 adalah sebanyak 5 (perkara) dengan rincian
sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |42
No. No.Perkara Jenis Perkara yang diberikan
prodeo
Ket
1. 26/Pdt.P/2019/PA.Plj Isbat Nikah
2. 27/Pdt.P/2019/PA.Plj Isbat Nikah
3. 28/Pdt.P/2019/PA.Plj Isbat Nikah
4. 29/Pdt.P/2019/PA.Plj Isbat Nikah
5. 30/Pdt.P/2019/PA.Plj Isbat Nikah
Tabel 14. Perkara Prodeo Tahun 2019
Pada DIPA Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan
Bantuan Pembebasan Biaya Perkara mengalokasikan Anggaran Bantuan
Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) dan capaian penyerapan anggaran 100%.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |43
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
A. SUMBER DAYA MANUSIA
1. Profil Sumber Daya Manusia
Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki sumber daya manusia berjumlah
24 orang, 21 orang bekerja di Kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung dan 3 orang
calon hakim bertugas sebagai Hakim magang pada Satuan Kerja Magang masing-
masing, 17 orang berstatus sebagai Pegawai Agama Sipil sedangkan 4 orang lainnya
masih berstatus sebagai Honorer. Sumber daya manusia yang bekerja di Pengadilan
Agama Pulau Punjung tersebut terdiri dari 3 orang Hakim, 14 orang Pegawai, 4
orang Tenaga Honor DIPA.
Gambar 10. Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan PA. Pulau Punjung
Sebaran tenaga teknis dan non teknis tersebut diatas pada lingkungan
Pengadilan Agama Pulau Punjung diuraikan pada table berikut :
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |44
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara
Pengadilan Agama Pulau Punjung Tahun 2019
NO NAMA JABATAN
1 Azizah Ali, SHI., MH Ketua
2 Salman, SHI., MA Wakil Ketua
3 Mirwan, SHI Hakim
4 Fahmi S, SH Panitera
5 Zulfadhli, SH Sekretaris
6 - Panitera Muda Gugatan
7 Devi Nofianto, SH Panitera Muda Permohonan
8 Rizki Kurniadi, SE Kasubbag. Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan
9 Dodi Siswanto, SHI Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana
10 Mohd. Dedy Aprilan, SP Kasubbag Umum dan Keuangan
11 Sanya Amalya Rizqi, SHI.,MA Panitera Pengganti
12 Vina Dhamayati, S.Psi Staf/Pelaksana
13 Rada Marsita, SH Staf/Pelaksana
14 Yova Nelindy, A.Md Staf/Pelaksana
*Keterangan : Kalau tidak ada orang/pejabatnya tulis kosong/mutasi kemana.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |45
Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Tidak Tetap
Pengadilan Agama Pulau Punjung Tahun 2019
NO NAMA JABATAN
1 Friman Arsyad Pegawai Tidak Tetap/Sopir
2 Zedtriyanto Pegawai Tidak Tetap/Satpam
3 Deni Indra Putra Pegawai Tidak Tetap/Satpam
4 Syafrinal Pegawai Tidak Tetap/Cleaning Service
a. Hakim
No Jabatan
Jumlah Pendidikantertinggi
Laki-
Laki Perempuan S1 S2 S3
1 Ketua 1
2 WakilKetua 1
3 Hakim 1
Jumlah 2 1
Jumlah Total 3
Tabel 15. Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
b. Kepaniteraan
No Jabatan
Jumlah Pendidikantertinggi
Laki-
laki
Peremp
uan SLTA D3 S1 S2 S3
1 Panitera 1
3 Panitera Muda Hukum 1
4 Panitera Muda Gugatan -
5 Panitera Muda
Permohonan 1 - - - -
4 Panitera Pengganti 1
5 Staff 1 - - - -
Jumlah 3 2
Jumlah Total 5
Tabel 16. Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |46
c. Kejurusitaan
No Jabatan
Jumlah Pendidikantertinggi
Laki-
Laki
Perem
puan SLTA D3 S1 S2 S3
1 Juru Sita - -
2 Juru Sita Pengganti - -
Jumlah - -
Jumlah Total -
Tabel 17. Tenaga Kejurusitaan pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
d. Kesekretariatan
No Jabatan
Jumlah Pendidikantertinggi
Laki-
laki
Perem
puan SLTP SLTA D3 S1 S2
1 Sekretaris 1
2 Kepala Bagian -
3 Kepala Sub Bagian
Keuangan Dan Umum 1
4
Kepala Sub Bagian
Perencaan Pelaporan dan
Teknologi Informasi 1
5
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan
Organisasi Tata Laksana 1
4 Staff 2
Jumlah 4 2
Jumlah Total 6
Tabel 18. Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |47
Gambar 11. Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan PA Pulau Punjung
No Jabatan
Jumlah Pendidikan tertinggi
Laki-
laki
Perem
puan SLTP SLTA D3 S1 S2 S3
1 Hakim 2 1
2 Kepaniteraan 3 1
3 Kejurusitaan - -
4 Kesekretariatan 4 2
Jumlah 9 4
Jumlah Total
Tabel 19. Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
No Usia (Tahun) Hakim Kepani
Teraan
Kejuru
sitaan
Kesekre
tariatan Jumlah
1 20-30 1 1 2
2 31-40 3 2 - 4 9
3 41-50
1 - 1 2
4 51-60
1
1
5 61-67
Jumlah 4 7 - 6 20
Tabel 20. Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
e. Pegawai teknis & non teknis berdasarkan golongan/ruang
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |48
Tabel 21. Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan PA. Pulau Punjung
No Gol/Ruang Hakim Kepani
Teraan
Kejuru
sitaan
Kesekre
tariatan Jumlah
1 I/c
2 I/d
3 II/a
4 II/b
5 II/c 1
6 II/d
7 III/a 1 3 4
8 III/b 1 1 2
9 III/c 1 1 - 2
10 III/d 2 2 1 5
11 IV/a
12 IV/b
13 IV/c
14 IV/d
15 IV/e
Jumlah 4 7 1 8 20
Tabel 22. Golongan dan Ruang Aparatur Sipil Negara pada PA Pulau Punjung
f. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Dengan memperhatikan data yang diuraikan pada bagian sebelumnya,
kebutuhan sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung
dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Jabatan struktural Pengadilan yang masih belum terisi sampai dengan akhir tahun
2019 sebanyak 0 Jabatan .
b. Pada Pengadilan Agama Pulau Punjung tidak didukung oleh tenaga administrasi
sama sekali. Sehingga pekerjaan administrasi perkara dan keuangan perkara pada
Pengadilan Agama seperti pendaftaran perkara pada Meja I (penerimaan perkara),
Meja II (pendaftaran perkara), Meja III(penyelesaian perkara pada tingkat
pertama dan pengelolaan perkaran pada tingkat banding dan kasasi) dan petugas
pemegang kas, dilaksanakan oleh Staf Panitera Muda Hukum, bahkan di bantu
oleh tenaga honorer/kontrak/ sukarela. Selain itu saat ini Pengadilan Agama Pulau
Punjung belum memiliki Pejabat untuk mengisi posisi Panitera Muda Gugatan.
c. Dari table sebaran tenaga kepaniteraan berdasarkan usia, dari 5 orang tenaga
kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti) terdapat 1 orang
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |49
yang telah mencapai usia 51 – 60 tahun. Tenaga kepaniteraan sejumlah 2%
tersebut akan segera memasuki usia pensiun, sehingga perlu direncanakan
pengadaan / pengangkatan tentang teknis kepaniteraan dilingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Padang untuk menjamin terselenggaranya administrasi peradilan.
d. Pada bagian kesekretariatan juga cenderung terdapat kekurangan sumber daya
manusia. Jabatan kasubag (eselon IV) pada pengadilan agama Pulau Punjung
telah terisi semua, namun pada umumnya pejabat tersebut melaksanakan tugas
tanpa dibantu pelaksana/staf. Dan pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur bahwa pejabat
pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana /staf.
A.1. Mutasi
Mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung sampai tanggal 31
Desember 2019 yang mengalami mutasi sebagai berikut :
a. Mutasi Kenaikan Pangkat
NO NAMA PERIODE KET
1 Rizki Kurniadi, SE 01-10-2019
Tabel 23 : Mutasi Kenaikan Pangkat Pengadilan Agama Pulau Punjung
b. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala
NO NAMA PERIODE KET
1 Azizah Ali, SHI., MH 01-02- 2019
2 Salman, SHI., MA 01-04- 2019
3 Zulfadhli, SH 01-04- 2019
4 Devi Nofianto, SH 01-02- 2019
5 Sanya Amalya Rizqi, SHI., MA 01-12- 2019
6 Mohd. Dedy Aprilan, SP 01-04- 2019
7 Dodi Siswanto, SHI 01-07- 2019
Tabel 24 : Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Pengadilan Agama Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |50
c. Mutasi Jabatan (keluar karena pindah tugas)
NO NAMA JABATAN/
SATKER ASAL
JABATAN/
SATKER BARU
1 Oktariyadi, SHI.,MA Panitera Muda Gugatan
Pengadilan Agama Pulau
Punjung
Panitera Pengganti PA
Payakumbuh Kelas 1 B
Tabel 25 : Mutasi Jabatan keluar Pengadilan Agama Pulau Punjung
A.1. Promosi
Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung telah mengusulkan
promosi dan mutasi bagi pegawai di lingkungannya, yaitu (keterangan lengkap
terlampir):
NO NAMA JABATAN/
SATKER ASAL
JABATAN/ SATKER
BARU
1 Azizah Ali, SHI., MH Wakil Ketua Pengadilan
Agama Pulau Punjung
Ketua Pengadilan Agama
Pulau Punjung
2 Salman, SHI.,MA Hakim Pengadilan
Agama Pulau Punjung
Wakil Ketua Pengadilan
Agama Pulau Punjung
Tabel 26 : Promosi Jabatan Pengadilan Agama Pulau Punjung
A.3. Pensiun
Pegawai dilingkungan wilayah Pengadilan Agama Pulau Punjung belum ada
yang telah memasuki batas usia pensiun (bup) ataupun meninggal pada tahun 2019
A.4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)
Pegawai dilingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang telah
mengikuti diklat teknis pada tahun 2019 berjumlah 1 orang dan diklat non teknis
pada tahun 2019 berjumlah 0 orang yaitu :
Tabel 27 : Diklat Pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung
N0
.
Nama Jabatan Nama Diklat
Ket 1. Mohd Dedy Aprilan, SP Kasubag Umum dan Keuangan Diklat PIM IV
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |51
BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA dan PRASARANA, dan
TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan
1. Alokasi Anggaran
Untuk tahun 2019, Pengadilan Agama Pulau Punjung mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.494.140.000,- (Dua milyar empat ratus Sembilan puluh
empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu:
1. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai
berikut:
NO PROGRAM PAGU 2018 (Rp) PAGU 2019 (Rp)
1. Dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya Mahkamah Agung RI
- Rp. 1.601.255.000
2. Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur Mahkamah Agung RI
- Rp. 423.500.000
3. Peningkatan manajemen Peradilan
Agama
- Rp. 1.500.000
TOTAL - Rp. 2.494.140.000
Tabel 28. Alokasi anggaran per-program pada P A Pulau Punjung Tahun 2019
Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu per-program sebagai
berikut:
1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
terdiri atas belanja gaji sebesar Rp. 1.601.255.000,- (Satu Milyar Enam Ratus
Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk
membayar gaji aparatur sipil Negara dan belanja barang sebesar
Rp.455.410.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh
Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
terdiri atas belanja modal sebesar Rp.423.500.000,- (Empat Ratus Dua Puluh
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |52
Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk belanja sarana
dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama Pulau Punjung terdiri atas
belanja barang sebesar Rp.1.500.000,-( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan
perkara dan sidang keliling.
Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing satker TA.
2019 pada Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat dilihat sebagai berikut:
No Satker Gaji Barang Modal Badilag Jumlah
1 Pengadilan
Agama
Pulau
Punjung
Rp. 1.601.255.000 Rp. 455.410.000 Rp. 423.500.000 Rp. 1.500.0000 Rp. 2.481.665.000
TOTAL Rp. 1. 601.255.000 Rp. 455.410.000 Rp. 423.500.000 Rp. 1.500.0000 Rp. 2. 481.665.000
Tabel 29. Alokasi anggaran per-jenis belanja pada PA Pulau Punjung Tahun 2019
2. Realisasi Anggaran Tahun 2019
1. Belanja Pegawai
NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1 Pengadilan Agama
Pulau Punjung Rp. 1. 601.255.000 Rp. 1.591.467.333 Rp. 9.787.667 99.61 %
TOTAL
Tabel 30. Realisasi belanja pegawai TA 2019 pada PA Pulau Punjung
REKAPITULASI REALISASI BELANJA PEGAWAI
No Jenis Belanja Realisasi 2019
1 Belanja Gaji Rp. 1.465.543.333
2 Belanja Uang Makan Rp. 125.924.000
3 Belanja Uang Lembur 0
Total Rp. 1.591.467.333
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |53
a. Belanja Barang
Belanja Barang terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi
(01) dan DIPA Ditjen BADILAG (04). Adapun Rekapitulasi Belanja Barang
DIPA (01) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai
berikut :
NO. SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
Pengadilan Agama
Pulau Punjung
(401936)
Rp. 455.410.000 Rp. 441.552.358 Rp. 13.857.642 96.96%
TOTAL Rp. 455.410.000 Rp. 441.552.358 Rp. 13.857.642 96.96%
Tabel 31. Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2019 pada PA Pulau Punjung
REKAPITULASI REALISASI BELANJA BARANG (401936)
Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun Anggaran 2019
Pengadilan Agama Pulau Punjungsebagai berikut :
NO. SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
Pengadilan Agama
Pulau Punjung
(403400)
Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 0 100 %
TOTAL Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 0 100 %
Tabel 32. Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2019 pada PA Pulau Punjung.
No Jenis Belanja Realisasi 2019
1 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp. 32.000.000
2 Belanja Barang Operasional Rp. 219.099.506
3 Belanja Barang Persediaan Rp. 31.049.700
4 Belanja Jasa Rp. 71.641.658
5 Belanja Pemeliharaan Rp. 87.761.494
Total Rp. 441.552.358
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |54
REKAPITULASI REALISASI BELANJA BARANG (403400)
b. Belanja Modal
Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai berikut;
NO. SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1 Pengadilan Agama
Pulau Punjung Rp. 423.500.000 Rp. 422.318.000 Rp. 1.182.000 99.72%
TOTAL
Tabel 33.Realisasi belanja modal TA. 2019 pada Pengadilan Agama Pulau Punjung.
REKAPITULASI BELANJA MODAL (401936)
c. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2019
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2019 pada Pengadilan
Agama Pulau Punjung dapat dilihat sebagai berikut:
No. Jenis Belanja Realisasi
1. Belanja Pembebasan Biaya Perkara Rp. 1.500.000
2. Belanja Sidang di Luar gedung Pengadilan 0
3. Belanja Jasa Pos Bantuan Hukum 0
TOTAL Rp. 1.500.000
No. Jenis Belanja Realisasi
1. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Rp. 299.487.500
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Rp. 122.830.500
TOTAL Rp. 422.318.000
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |55
a) DIPA 01
NO. SATKER PAGU REALISASI % KET
1 2 3 4 5 6
1
Pengadilan Agama
Pulau Punjung
(401936)
0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
Tabel 34. Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2019 pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
b) DIPA 04
NO. SATKER PAGU
ESTIMASI REALISASI % KET
1 2 3 4 5 6
1
Pengadilan Agama
Pulau Punjung
(403400)
Rp. 24.812.000 Rp. 28.930.900 116 % -
TOTAL Rp. 24.812.000 Rp. 28.930.900 116 % -
Tabel 35. Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2019 pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
3. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Pulau Punjung
1. Pelaporan keuangan berbasis akrual
Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai sejak
tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam
menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi
terkait pengukuran kinerja pemerintah. Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu
menyelenggarakan kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi
akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan
komitmen kuat pada pimpinan Kementerian/Lembaga terhadap implementasi
akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan
peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Kick off Implementasi Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrualini menjadi tanda dimulainya penerapan
akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015
merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |56
pemerintah. Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai
beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang
diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar.
Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan
transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk
mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan
amanat UUD 1945. Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor
177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk
penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun
Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan
sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan
CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh
Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna
Anggaran. Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi
berbasisakrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:
a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistim Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang
di adakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.
b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA dengan satker
yang berada di bawah Korwil PTA Padang
c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN Padang
2. Penatausahaan PNBP
Dengan adanya aplikasi SIMARI PNBP Online, Mahkamah Agung RI
membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi
Mahkamah Agung RI, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang
Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus
diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |57
karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI
terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”. Melalui pengembangan
aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada
SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya
mulai dari Penetapan Target PNBP, Penerimaan Uang PNBP, Penyetoran Uang
PNBP, Pembukuan PNBP, Pelaporan Realisasi PNBP, sehingga
seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih
akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBP. Sesuai dengan Surat
Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/
HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi
PNBP Mahkamah Agung RI Online, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan
aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada SIMARI dengan alamat
https://simari.mahkamahagung.go.id /
4. Prestasi Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam pengelolaan keuangan
Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam mengelola
keuangan yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun
2019 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut
:
NO SATKER Kategori Jenis Instansi
Pemberi Ket
Penghargaan
1 Pengadilan
Agama Pulau
Punjung
(401936)
Piagama Realisasi
Anggaran Belanja
DIPA 01 Triwulan
1 2019 Tertinggi
Penyerapan
Anggaran
PTA
Padang
Tabel 36. Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada PA Pulau Punjung
5. Keuangan Perkara
Dasar hukum tentang pola keuangan perkara yakni termaktub dalam pasal
121 ayat (4) HIR.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |58
Dalam pelaksanaan pola keuangan perkara, Pengadilan Agama Pulau Punjung
mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991 yang penjabarannya dilengkapi oleh
berbagai surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai
peraturan lainnya.
Begitu pula semua kegiatan yang terjadi dalam buku jurnal keuangan perkara
harus disalin dalam buku induk keuangan perkara yang mencatat semua kegiatan
penerimaan dan pengeluaran biaya perkara yang masuk Pengadilan Agama Pulau
punjung.
Dalam setiap penutupan buku induk keuangan tersebut dijelaskan pula
keaadaan keuangan menurut buku kas dan keadaan keuangan yang ada di brankas
atau yang disimpan di bank. Penutupan buku induk keuangan perkara dalam rangka
pengawasan juga dilakukan pada setiap triwulan (3) bulan sekali dan dibuat berita
acara penutupan kas.
Adapun posisi buku induk keuangan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai
berikut:
Gambar 12.. Buku Induk Keuangan Perkara Tahun 2019 PA Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |59
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Gambaran Umum
Pengadilan Agama Pulau Punjung telah melakukan pengelolaan sarana dan
prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya
itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . Semua sarana dan prasarana gedung
tersebut merupakan barang inventaris kantor telah teraplikasi kedalam aplikasi
SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara).
Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara
pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara.Salah satunya
untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik
barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik persemester dan tahunan
dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku
UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).
2. Inventarisasi Kekayaan Negara
Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pulau
Punjungterdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap
lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana
Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan.
Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama
Pulau Punjungpada tahun anggaran 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:
No GOLONGAN BARANG NILAI (Rp)
1. Tanah 837.500.000
2. Peralatan dan Mesin 709.022.400
3. Gedung dan Bangunan -
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan -
5. Aset Tetap Lainnya 1.464.474.859
6. Aset Tak Berwujud -
Jumlah 3.010.997.259
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |60
Dari tabel di atas, masing- masing BMN pada Pengadilan Agama Pulau
Punjung dapat dirinci setiap golongan barang sebagai berikut:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki
atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI untuk digunakan
dalam pelayanan publik.
Nilai tanah TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:
SATKER NILAI (Rp)
2018 2019
Pengadilan Agama
Pulau Punjung
- 837.500.000
Total - 837.500.000
Tabel 37. Nilai Tanah yang dikelola oleh PA. Pulau Punjung TA.2018 dan TA. 2019
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin yang
dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang
selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap
yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara
lain: alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat
komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat
peraga.
Nilai peralatan dan Mesin TA.2018 dan TA. 2019 dapat dirinci
sebagaimana berikut:
SATKER NILAI (Rp)
2018 2019
Pengadilan Agama Pulau
Punjung
- 709.022.400
Total - 709.022.400
Tabel 37. Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh PA. Pulau Punjung TA.2018 dan
TA. 2019
Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Pulau Punjung tahun
2019 sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |61
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 2 3 4 5 6 7
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Toyota Rush 2019 √
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Yamaha Vixion 2019 √
2 Aerox 2019 √
Tabel 37. Kondisi kendaraan dinas yang dikelola oleh PA. Pulau Punjung TA. 2019
c. Gedung dan Bangunan
Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung belum
memiliki Gedung dan bangunan dimana selama ini kantor yang digunakan
dalam mendukung kegiatan pelayanan public adalah Kantor Dinas BLK milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan
jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung
RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik.
Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan, irigasi dan jaringan ini
mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan LAN.
Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA.2018 dan TA. 2019 dapat dirinci
sebagaimana berikut:
SATKER NILAI (Rp)
2018 2019
Pengadilan Agama Pulau
Punjung
0 0
Total 0 0
Tabel 38. Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dikelola oleh PA. Pulau Punjung
TA.2016 dan TA. 2019
e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam
kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi defenisi aset tetap. Aset tetap
lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni,
budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2018 dan 2019 dapat dirinci
sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |62
SATKER NILAI (Rp)
2018 2019
Pengadilan Agama Pulau
Punjung
0 0
Total 0 0
Tabel 39. Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh PA. Pulau PunjungTA.2018 dan
TA. 2019
f. Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa di identifikasi,
tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh
PTA. Padang dan Pengadilan yang berada di bawahnya terdiri atas: software,
aplikasi dan website. Nilai aset tak berwujud TA.2018 dan TA. 2019 dapat
dirinci sebagai berikut:
SATKER NILAI (Rp)
2018 2019
Pengadilan Agama Pulau Punjung
0 0
Total 0 0
Tabel 40. Aset Tak Berwujud yang dikelola oleh PA. Pulau PunjungTA.2018 dan TA.
2019
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
1. Pembangunan Gedung Kantor.
Sebagai salah satu Pengadilan Baru Pengadilan Agama Pulau Punjung belum
memilki Gedung kantor sendiri dan di tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama
Pulau Punjung tidak mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan gedung
kantor
2. Sarana dan Prasarana Lingkungan Peradilan.
Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung mendapatkan
alokasi belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan
NO SATKER NILAI (Rp)
2018 2019
1. PA. Pulau Punjung 0 0
Total 0 0
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |63
3. Pengadaan peralatan dan Mesin.
Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjungmendapatkan
alokasi belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 122.830.500
(Seratus Dua puluh dua Juta Delapan ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
Rincian belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA. 2018 dan 2019
sebagai berikut:
NO SATKER NILAI (Rp)
2018 2019
Pengadilan Agama Pulau
Punjung
0 122.830.500
TOTAL 0 122.830.500
Tabel 41. Pengadaan peralatan dan mesin pada PA Pulau Punjung
TA. 2018 dan 2019
4. Pengadaan Kendaraan Dinas.
Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung mendapatkan
alokasi belanja modal pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp. 299.487.500,-
(dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah). Rincian belanja modal pengadaan pengadaan kendaraan
dinas TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:
NO SATKER Jenis NILAI (Rp)
2018 2019
Pengadilan Agama
Pulau Punjung
Kendaraan Roda Empat 0 249.312.500
Kendaraan Roda Dua 0 50.175.000
TOTAL
0 299.487.500
Tabel 42. Pengadaan peralatan dan mesin pada PA Pulau Punjung TA. 2018 dan
2019
5. Hibah dan Tukar Menukar BMN.
a. Hibah
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Pulau
Punjung, selain menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN,
Pengadilan Agama Pulau Punjung juga menerima sumber yang berasal dari
hibah, baik hibah dalam Agama maupun hibah dari luar Agama. Dalam hal
Hibah dan Tukar Menukar BMN ini diatur sebagaimana PP Nomor 10 tahun
2011 tentang tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Agama dan Penerimaan
Hibah, serta PP Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang selanjutnya
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |64
diatur dalam PMK No. 99/PMK.05/2019 tentang Mekanisme Hibah. Guna
mengatur tatacara pengelolaan hibah dari luar Agama, Mahkamah Agung RI
telah mengeluarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah,
sedangkan hibah yang berasal dari dalam Agama berpedoman pada Peraturan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Hibah Langsung dari DalamAgama di LingkunganMahkamah
Agung RI. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menerima
hibah dengan rincian sebagai berikut:
NO SATKER ASAL
PEROLEHAN
NILAI
PEROLEHAN NPH
Pengadilan
Agama Pulau
Punjung
TOTAL
Tabel 43. Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2019 pada
PA Pulau Punjung
NO SATKER ASAL
PEROLEHAN
NILAI
PEROLEHAN NPH
Pengadilan
Agama Pulau
Punjung
Pemda
Kabupaten
Dharmasraya
837.500.000 837.500.000
TOTAL 837.500.000 837.500.000
Tabel 44. Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2019
pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
b. Tukar Menukar BMN.
Pengadilan Agama Pulau Punjungjuga dimungkinkan untuk melakukan
tukar menukar BMN terhadap aset yang tidak lagi digunakan dalam
mendukung tugas pokok dan fungsi satker, hal ini sesuai dengan
PMKNomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan
Penggunaan,Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.
Tahun 2019 tidak terdapat tukar menukar BMN.
N i h i l
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |65
6. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai.
a. Alih Fungsi BMN.
Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan
Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung
Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialihfungsikan menjadi mess/
tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk
menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak
ditelantarkan sehingga menjadi BMN idle. Hal itu sesuai dengan PMK
Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
BMN Pasal7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki
kewenangan dan tanggungjawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian
atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.
Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK
Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan
Pengendalian Barang Milik Negara (BMN).
Satker yang melaksanakan alih fungsi eks bangunan gedung kantor
menjadi mess sebagaimana tabel berikut:
NO SATKER BMN YANG DIALIH FUNGSIKAN
Pengadilan Agama Pulau Punjung
Tabel 45. BMN yang dialihfungsikan TA. 2019 pada PA Pulau Punjung
b. Pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai).
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan,
masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat
bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau
bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana
diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.
N i h i l
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |66
c. Penghapusan BMN.
Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN dan PMK Nomor
4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Untuk Tahun
2019, penghapusan BMN dapat dilihat dari tabel berikut:
NO SATKER
JENIS BMN
YANG
DIHAPUSKAN
NILAI (Rp) SK
Pengadilan
Agama Pulau
Punjung
Tabel 46. Penghapusan BMN TA. 2019 pada Pengadilan Agama Pulau Punjung
4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh dalam Pengelolaan BMN
Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya dalam mengelola BMN yang berada dalam
penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2019 telah diperoleh
penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:
NO SATKER Kategori Jenis Waktu
Perolehan
Instansi
Pemberi Ket
Penghargaan
Pengadilan
Agama Pulau
Punjung
Tabel 47. Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2019
5. Matriks Sarana/Prasarana di Pengadilan Agama Pulau Punjung
Pengadilan Agama Pulau Punjung belum memiliki Sarana Gedung Kantor sendiri
mengingat Pengadilan Agama Pulau Punjung merupakan salah satu salah satu
Pengadilan Baru berdiri. Namun untuk sarana gedung dalam melaksanakan
kegiatan operasional perkantoran Pengadilan Agama Pulau Punjung mengunakan
gedung kantor yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
N i h i l
N i h i l
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |67
No Sarana/Prasarana Jumlah *Keterangan
1 2 3 4
I Sarana/Prasarana Gedung (Pinjaman Pemda)
1 RUANG KETUA 1
2 RUANG WAKIL KETUA 1
3 RUANG HAKIM 1
4 RUANG PANITERA -
5 RUANG SEKRETARIS -
6 BERMAIN ANAK -
7 SIDANG I 1
8 SECURITY -
9 GUDANG -
10 GENSET 1
11 KEPANITERAAN 1
12 KESEKRETARIATAN 1
13 MENYUSUI -
14 MEDIASI -
15 BENDAHARA -
16 LOBI LT.1 -
17 TUNGGU PENDAFTARAN -
18 TUNGGU SIDANG -
19 KASUBAG KEPEG & ORTALA -
20 SIDANG II -
21 PANITERA PENGGANTI 1
22 WAKIL PANITERA -
23 LOBI LT.2 -
24 DAPUR -
25 IT/SERVER -
26 ARSIP -
27 PUSTAKA -
II Sarana/Prasrana Fasilitas Perkantoran
1 Station Wagon 1
2 Sepeda Motor 2
3 Mesin Absensi 1
4 Filing Cabinet Besi 2
5 Brandkas 2
6 Kursi Besi/Metal 10
7 Televisi 2
8 Sound System 1
9 Tiang Bendera 1
10 Uninterruptible Power Supply (UPS) 4
11 Telephone (PABX) 1
12 Genset 1
13 Komputer Jaringan Lainnya 1
14 PC Unit 9
15 Laptop 5
16 Printer 4
17 Server 2
18 Router 2
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |68
No Sarana/Prasarana Jumlah *Keterangan
1 2 3 4
19 A.C. Split 8
20 Rak Server 2
21 Wireless Access Point 6
22 Switch 2
C. Pengelolaan Teknologi Informasi
1. Kebijakan Umum Dalam Pengembangan Teknologi Informasi
Sejak tahun 2003 sejalan dengan Blue Print Pembaruan Peradilan,
Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan
melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus menerus.
Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru
Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang
baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini
dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita
pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk
didalamnya adalah Arahan Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan
teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam
menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparasi Pengadilan Agama Pulau
Punjungdalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat
mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi
informasidalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua
aktivitasagar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi
ditujukanuntuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem
manajemen alurkerja (work flow management systems), sistem manajemen
hubungan denganpengguna pengadilan (costumers relations management systems),
dan komunikasieksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat
dan kalanganprofesional lainnya, serta masyarakat umum.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |69
2. Pengembangan Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama Pulau
Punjung.
Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Padang
dan Badan Peradilan di bawahnya secara parsial atas inisiatif kepentingan masing-
masing Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam
memberikanlayanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para
pencarikeadilan.
Sarana teknologi informasi untuk satker di lingkungan Pengadilan Agama
Pulau Punjung dapat dilihat sebagai berikut:
- Untuk kepemilikan perangkat keras yang ada di Pengadilan Agama Pulau Punjung
dapat dilihat dalam tabel berikut
No Jenis peralatan Jumlah Kondisi alat Keterangan
Jaringan Local Area
Network (LAN)
1 Baik = 1
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
Server 2 Baik = 2
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
Touchscreen/ KIOS-K 1 Baik = 1
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
Personal Computer (PC)
Unit untuk SIPP
4 Baik = 4
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
Laptop untukSIPP 0 Baik = 0
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
TV MEDIA
INFORMASI
2 Baik = 2
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
Printer 4 Baik = 4
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
Wifi atau Hotspot 6 Baik = 6
Rusak Ringan =
Rusak Berat =
Tabel 48. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pulau Punjung
tahun 2019
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |70
1. Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Agama
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu
dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses
penyelenggaraan peradilan. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi
mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di peradilan secara efektif
dan efisien. Oleh sebab itu Mahkamah Agung RI menetapkan pelayanan
administrasi perkara secara elektronik yaitu dengan membuat inovasi
implementasi e-court.
E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran
perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online,
pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran
elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.
Dasar hukum Implementasi e-court adalah PERMA Nomor 3 tahun 2018
tentang Berperkara Secara Elektronik, kemudian disempurnakan dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara
Elektronik.
E-court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama
memiliki account/user) dengan berbekal koneksi internet dan perangkat yang
memiliki web browser. Tujuan diluncurkannya e-court ini dalam rangka
perbaikan indeks kemudahan berusaha (Easy of Doing Bussiness/EODB) di
Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain
itu, aplikasi ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan
perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah
suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung,
menjadi kewajiban bagi 4 Badan Peradilan beserta aparatur peradilan di
lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.
Aktifasi e-court Pengadilan Agama Pulau Punjung dilakukan pada bulan
Nopember 2018 oleh Tim dari Mahkamah Agung RI. Kemudian disosialisasikan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |71
kepada advokat, bank serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung
awal bulan November 2018.
Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung telah
mengimplementasikan e-court. Hal ini dibuktikan dengan mengadakan dan
melengkapi sarana dan prasarana pendukung e-court.
Tahun 2019 Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menerima 10
perkara e-court yaitu sebagai berikut:
NO TANGGAL MASUK NO PERKARA TANGGAL PUTUS
1 15-07-2019 170/Pdt.G/2019/PA.Plj 06-08-2019
2 06-08-2019 189/Pdt.G/2019/PA.Plj 10-09-2019
3 02-12-2019 277/Pdt.G/2019/PA.Plj 17-09-2019
4 02-12-2019 278/Pdt.G/2019/PA.Plj 17-09-2019
5 03-12-2019 280/Pdt.G/2019/PA.Plj 17-09-2019
6 09-12-2019 284/Pdt.G/2019/PA.Plj 30-12-2019
7 13-12-2019 289/Pdt.G/2019/PA.Plj 02-01-2020
8 17-12-2019 134/Pdt.P/2019/PA.Plj 30-12-2019
9 17-12-2019 133/Pdt.P/2019/PA.Plj 31-12-2019
10 17-12-2019 132/Pdt.P/2019/PA.Plj 23-12-2019
Tabel 49 : Daftar Perkara e-court Pengadilan Agama Pulau Punjung
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan sesuai
target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu proses penyelesaian
administrasi perkara, memonitor kinerja satuan kerja dan aparatur peradilan serta
dalam rangka memfasilitasi keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung
telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi peralihan teknologi yang
digunakan dalam penyelesaian tugas administrasi keperkaraan Peradilan Agama
dengan beralih ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai salah
satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif dan efisien
serta biaya ringan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |72
Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Mahkamah Agung Nomor
0458/DJA/HM.02.3/2/2016 maka aplikasi manajemen administrasi perkara yang
digunakan adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang
diimplementasikan di empat lingkungan peradilan Indonesia yaitu Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara
yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Maret 2016.
SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua
informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran
perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal
persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan
dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.
Dengan diresmikannya SIPP oleh Mahkamah Agung, maka manajemen
administrasi perkara Peradilan Agama dan lingkungan peradilan lainnya di
Indonesia adalah menggunakan SIPP. Sementara jauh sebelum itu, Pengadilan
Agama telah mempunyai sistem manajemen perkara yaitu SIADPA, kekurangan
aplikasi SIADPA adalah aplikasi lokal yang tidak berbasis web, sehingga tidak
terkoneksi dengan Mahkamah Agung RI sehingga pengawasan langsung tidak
bisa dilaksanakan. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan kedua aplikasi tesebut,
penggunaan aplikasi SIPP dan SIADPA merupakan langkah efektif menuju asas
cepat, tepat dan biaya ringan.
Berdasarkan instruksi dari Mahkamah Agung melalui surat nomor
0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP versi 3.1.1, aparatur
peradilan wajib menggunakan aplikasi yang resmi yaitu SIPP dan tidak
menggunakan aplikasi SIADPA lagi. Terlebih saat ini dilaksanakan penilaian oleh
Badilag dalam penangan perkara berdasarkan SIPP setiap satu atau dua minggu
demi terciptanya one day minutes. Hal itu harusnya dapat direspon sebagai
motivasi agar permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam
mencapai one day minutes dapat teratasi.
Pengadilan Agama Pulau Punjung telah mengimplementasikan
penggunaan aplikasi SIPP versi 3.1.1. Penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan
Agama Pulau Punjung tidak ada kendala, meskipun demikian, perlu adanya
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |73
tindak lanjut dari tim pembuat master berita acara sidang dan putusan agar
blangko yang ada pada aplikasi SIPP dokumen dapat lebih baik.
Rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP Pengadilan Agama Pulau
Punjung tahun 2019 selalu berada di zona hijau.
Rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP periode 20 Desember 2019
yang dirilis oleh Badilag, nilai akhir Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah
96,89 %.
Hakim dan panitera pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung sangat
antusias mengimplementasikan penggunaan SIPP karena telah memahami manfaat
menggunakan aplikasi SIPP yaitu memudahkan administrasi persidangan. Serta
pimpinan selalu memberi motivasi dan dorongan agar tidak patah semangat apabila
terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP. Apabila terdapat kendala hakim
dan panitera pengganti bisa bertanya dan berkonsultasi dengan Tim SIPP
Pengadilan Agama Pulau Punjung. Seluruh aparat Pengadilan Agama Pulau
Punjung harus membuka diri dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi
informasi sebab zaman ini adalah zaman digital yang segala sesuatunya
bersentuhan dengan teknologi informasi.
Disampaing aplikasi diatas, sampai akhir tahun 2019 Pengadilan Agama
Pulau Punjung juga menggunakan perangkat lunak (software) sebagai berikut:
1. Aplikasi Touchscreen Informasi Perkara
Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi Publik dalam alat Touch
Screen (Kios-K) dalam menginformasikan tentang proses perkara yang ada di
Pengadilan Agama Pulau Punjung serta mempermudah pihak berperkara dalam
mengakses informasi.
2. Website resmi Pengadilan Agama Pulau Punjung
Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pengadilan Agama Pulau Punjung juga
telah memiliki sebuah portal online yang memberikan informasi seputar Pengadilan
Agama Pulau Punjung. Website resmi ini sudah dibangun sejak tahun 2009 dan
terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Website resmi
Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah www.pa-payakumbuh.go.id.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |74
3. Aplikasi Lainnya yang Mendukung Kinerja pada Bidang Kesekretariatan
(Aplikasi SAIBA, SPM/SAS, SILABI, SIMAK-BMN, SIMAN, Persediaan,
GPP, RKA-KL, SIKEP, ABS, Komdanas, Aplikasi PP 39, SISUTAN, SIRUP,
LPSE, SISUTAN, SAKTI dan lain-lain.
Semua aplikasi tersebut yang bersifat user friendly, sangat membantu setiap
penggunanya dalam menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan
dibidang administrasi kesekretariatan seperti permintaan gaji dan tunjangan,
laporan-laporan, update data pegawai, penatausahaan BMN, penatausahaan barang
habis pakai, penataan surat masuk dan keluar dan lain-lain.
4. Aplikasi Blanko Terintegrasi SIPP
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan
produk One Day Minut (ODM). One Day Minut atau lebih sering disebut
dengan ODM adalah salah satu produk unggulan dan Pengadilan Agama Pulau
Punjung, dimana minutasi perkara dilaksanakan dalam waktu satu hari. Selain
itu, bagi para pihak juga dapat mengambil salinan putusannya pada hari itu juga.
Gambar 13. Tampilan aplikasi ABT SIPP Pengadilan Agama Pulau Punjung Th. 2019
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |75
5. Aplikasi Notifikasi Perkara
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi
perakara kepada para pihak mengenai jadwal sidang, status persidangan dan
pengaduan secara online yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat .
Gambar 14. Tampilan Aplikasi Notifikasi Perkara PA Pulau Punjung
6. Aplikasi Informasi Pengadilan A.C.O Integrated System
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyediakan
informasi perakara kepada para pihak secara online yang dapat diakses secara
langsung oleh masyarakat . Beda nya dengan Notifikasi Perkara, aplikasi ini bisa
diakses menggunakan android dengan tampilan lebih lengkap dan informasi
lebih informative bagi pihak berperkara.
Gambar 15. Tampilan Aplikasi A.C.O Integrated System PA Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |76
7. Aplikasi Antrian Sidang
Aplikasi Antrian Sidang adalah aplikasi inovasi badilag yang saat ini juga
digunakan Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk memudahkan para Panitera
Pengganti dan Pelaksana Sidang untuk melakukan panggilan kepada para pihak
yang sedang menunggu di ruang tunggu ketika jadwal sidang mereka sudah
waktunya.
Gambar 16. Tampilan Aplikasi Antrian Sidang PA Pulau Punjung
8. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemisikinan
Aplikasi Basis Data Terpadu Kemisikinan adalah aplikasi yang digunakan oleh
petugas PTSP untuk dapat melihat informasi bagi para pihak yang ingin
mengajukan pembebasan biaya perkara (Perkara Prodeo). Aplikasi ini dapat
menampilkasn data masyarakat yang sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin.
Gambar 17. Tampilan Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan PA Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |77
9. Aplikasi Command Center
Aplikasi Command Center adalah aplikasi yang digunakan untuk memeriksa
saksi pada perkara e-Litigasi. Command center juga bisa digunakan oleh
Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk melakukan Teleconference dengan
Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Agama lainnya.
Gambar 18. Tampilan Ruangan Command Center PA Pulau Punjung
10. Aplikasi PNPB
Aplikasi PNBP adalah aplikasi yang digunakan oleh Bendahara untuk melakukan
pengecekan dan validasi data PNBP yang diinput oleh Kasir atau petugas PTSP
pada aplikasi SIPP.
Gambar 19. Tampilan Aplikasi PNBP PA Pulau Punjung
11. Aplikasi Eksaminasi
Aplikasi Eksaminasi adalah aplikasi yang digunakan Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama atas putusan yang dikeluarkan, yang nantinya akan di validasi oleh
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |78
Hakim Utama Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah Pengadilan Tingkat
Pertama tersebut.
Gambar 20. Tampilan Aplikasi e-Eksaminasi PA Pulau Punjung
12. Aplikasi E-Keuangan
Aplikasi e-Keuangan adalah aplikasi yang digunakan oleh kasir Pengadilan
Agama Pulau Punjung dimana aplikasi ini akan membantu kerja kasir dalam
mempersiapkan laporan keuangan perkara setiap bulannya.
Gambar 21. Tampilan Aplikasi e-Keuangan PA Pulau Punjung
13. Aplikasi e-Register
Aplikasi e-Register adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan validasi
atas data Register Perkara yang sudah diinput oleh Petugas melalui Aplikasi
SIPP. Validasi dilakukan oleh Panitera Muda Permohonan yang nantinya akan
dijadikan bahan Laporan Registrasi perkara.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |79
Gambar 22. Tampilan Aplikasi e-Register PA Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |80
BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada
pencari keadilan oleh Pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik
yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh pencari keadilan. Pelayanan publik
harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan publik (public
interest) yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintah lah yang memiliki
tanggung jawab untuk memenuhinya.
Pelayanan publik yang harus diberikan kepada pencari keadilan adalah suatu
pelayanan yang prima, yakni layanan yang mampu memuaskan pihak yang dilayani,
hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan
dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga
peradilan.
1. Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama Pulau Punjung telah menetapkan diri untuk
menerapkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2019. Hal ini
dilakukan sebagai salah satu upaya dalam merespon tuntutan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan peradilan yang baik dan bermutu. Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu diperlukan untuk mengukur profesionalitas dan transparansi
organisasi atau satuan kerja bagi stakeholder dan user.
Dalam melaksanakan Sertifikasi Akreditasi, Pengadilan Agama Pulau
Punjung mengacu pada standar-standar yang telah disusun oleh Badilag yang
terangkum dalam Buku I Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |81
Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah. Untuk hal ini setidaknya ada
127 standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama yang
terdiri dari 10 standar pada bagian administrasi manajemen pengadilan, 19
standar pada bagian kesekretariatan pengadilan, 66 standar pada bagian
kepaniteraan pengadilan agama dan 32 standar pada bagian sarana dan prasarana
pengadilan agama.
Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Pulau
Punjung dilaksanakan Tim Auditor Eksternal Pengadilan Tinggi Agama Padang
yang dipimpin langsung oleh Bapak Irsyadi, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Tim.
Untuk saat ini Pengadilan Agama Pulau Punjung masih menunggu hasil
penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu.
Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
2918/DJA/OT.01.33/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, berdasarkan Rapat
Pimpinan Mahkamah Agung RI disepakati Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan
Mutu yang seragam antara empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung
RI. Karena itu Dirjen Badilag telah melakukan revisi Pedoman Akreditasi
Penjaminan Mutu yang pada pokoknya isi pedoman terbaru tersebut tidak merubah
subtansi dari Pedoman Sertifikasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan Dirjen
Badilag sebelumnya.
Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu terbaru untuk Badan Peradilan
Agama tersebut mengacu kepada 7 kriteria Indonesian Court Performance (-)
Exellent (ICP-E), meliputi:
1. Kepemimpinan (Leadership)
a. Kemampuan organisasi memberikan arahan dalam wujud Misi, Visi dan Nilai
Nilai Organisasi, Komunikasi dan arahan, Menyeimbangkan
kebutuhan/Kepentingan yang terlibat dengan pihak terkait, mendorong staf
untuk berinovasi dan mengembangkan diri.
b. Kemampuan organisasi dalam mewujudkan komitmen organisasi melalui
leadership dalam bentuk Role Models, Ketersediaan sumberdaya dan
pembinaan,serta menciptakan kepuasan Pelanggan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |82
c. Kemampuan organisasi Dalam mewujudkan Kinerja Organisasi, Memonitoring
dan Review dari proses proses dalam organisasi, Melakukan Tindakan
Pencegahan dan Perbaikan di dalam Organisasi serta melakukan Perbaikan
berkesinambungan dalam proses organisasi.
d. Kemampuan organisasi untuk bertanggung jawab terhadap komunitas
masyarakat, selalu proactive terhadap perhatian publik serta mematuhi peraturan
dan perundangan yang berlaku.
e. Kemampuan kepemimpinan dalam menerapkan sistem reward dan punishment
2. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)
a. Kemampuan organisasi dalam mengembangkan Strategi , sasaran organisasi
dan menterjemahkan dalam bentuk program kerja serta memperhatikan
manajemen resiko.
b. Kemampuan organisasi dalam mensinergikan sasaran organisasi dengan visi dan
misi organisasi.
c. Kemampuan organisasi dalam mereview rencana-rencana organisasi,
mengkomunikasikan rencana rencana organisasi pada tiap level organisasi,
perbaikan kultur.
3. Fokus Pelanggan (Custumor Focus);
a. Kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi pelanggan,dan menetapkan
proses proses pelayanan yang baik serta memonitoring dan mereview proses
terbut.
b. Kemampuan Organisasi Melakukan pengukuran dan analisa terhadap kepuasan
pelanggan secara berkala.
4. Sistem Dokumen (Document System)
Kemampuan organisasi dalam memelihara dokumentasi organisasi dan memiliki
kebijakan dalam dokumen, memiliki struktur organisasi manajemen, memiliki
rencana rencana mutu, memiliki kemapuan internal audit dan penjaminan mutu
organisasi.
5. Manajemen Sumber Daya (Resources Management);
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |83
a. Kemampuan Organisasi dalam membina, mengontrol dan mengevaluasi seluruh
personel/staf organisasi yang terlibat serta melakukan analisa kompetensi serta
pembagian kerja.
b. Kemampuan organisasi dalam menetapkan program pelatihan dalam kerangka
pengembangan sumberdaya manusia.
c. Kemampuan organisasi untuk melakukan analisa kebutuhan sumber daya
manusia.
d. Kemampuan organisasi untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dan
teknologi yang memadai dan memastikannya terpelihara serta memantau tingkat
kemampuan infrastruktur dan teknologi dalam proses organisasi.
6. Manajemen Proses (Process Management)
a. Kemampuan organisasi dalam mengembangkan, memonitoring dan
mengevaluasi proses-proses yang ditetapkan.
b. kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan berkesinambungan dalam
setiap proses pelayanan.
c. Kemampuan organisasi dalam memastikan proses yang berjalan telah sesuai
dengan standar/pedoman yang sudah ditetapkan.
7. Hasil Kinerja (Performance Result)
a. Kemampuan organisasi dalam memberikan pengukuran proses kinerja dan
berorientasi terhadap hasil.
b. Kemampuan organisasi untuk melakukan evaluasi manajemen dan analisa
perbaikan serta pencegahan terhadap hasil pengukuran secara berkala.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal PTSP adalah
pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu proses yang
dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara,
pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkra, hingga
penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |84
Gambar 17. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Salah satu bentuk pelayanan prima aparatur peradilan yang mempunyai nilai
strategis sekaligus dapat menjadi ujung tombak pelayanan prima pengadilan adalah
layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
merupakan bentuk mekanisme dan sistem kerja pelayanan perkara kepada para pihak
pencari keadilan dengan layanan terpadu menggunakan satu pintu dimana semua
urusan yang berkenaan dengan keperluan pengurusan administrasi perkara mulai dari
pendaftaran sampai kepada pengurusan hasil dan pelaksanaan putusan diselesaikan
sampai tuntas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dilaksanakan di Institusi Peradilan dalam rangka reformasi birokrasi dalam
mengemas sistem Pola Bindalmin melalui meja-meja yang lebih tertata, sistemik,
sederhana, tuntas dan transparan, sehingga betul-betul mendukung asas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini dapat memberi
kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pencari keadilan yang sekaligus bertujuan
secara internal untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas kerja.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Payakumbuh
Kelas IB telah dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |85
Badan Peradilan Agama Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman
Pelayanan Tepadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Pulau
Punjung sangat membantu masyarakat dan mempermudah berurusan di Pengadilan.
Tidak hanya pelayanan yang diarahkan ke dalam satu tempat layanan, hal ini juga
mengurangi warga Pengadilan bertemu dengan pihak luar.
Untuk mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Agama
Pulau Punjung menyediakan sarana dan prasara yang dibutuhkan sebagai penunjang
program tersebut sehingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mengalami
hambatan dan kendala, baik dari segi teknis maupun teknologinya. Disamping
membenahi sarana dan prasarana, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga
dituntut memiliki skill dan keilmuan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat pencari keadilan.
3. Inovasi Pelayanan Publik
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI mulai gencar dan giat
melakukan terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan publik, berbagai
kompetisi inovasi dilaksanakan setiap tahunnya untuk memacu semangat seluruh
warga peradilan berkreasi dan berinovasi dalam peningkatan pelayanan publik.
Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI telah
meluncurkan 9 apilkasi inovasi pendukung pelayanan publik untuk diuji coba
pelaksanaannya. Ujicoba 9 aplikasi inovasi ini dilaksanakan bertujuan untuk
memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan
Agama, termasuk di Pengadilan Agama Pulau Punjung yang telah melakukan uji
coba terhadap 9 aplikasi inovasi tersebut.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan
percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Pulau Punjung serta
peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka perlu
adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan
tersebut. Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim
Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pulau Punjung :
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |86
a. Aplikasi Antrian Sidang SIPP
Aplikasi Antrian Sidang SIPP adalah aplikasi inovasi Pengadilan Agama Pulau
Punjung untuk memudahkan para Panitera Pengganti dan Pelaksana Sidang untuk
melakukan panggilan kepada para pihak yang sedang menunggu di ruang tunggu
ketika jadwal sidang mereka sudah waktunya. Aplikasi ini akan melakukan
panggilan kepada para pihak berpekara, baik tergugat penggugat, saksi dan
panitera pengganti yang akan masuk ke dalam ruang sidang di jam yang telah
ditentukan.
Aplikasi Antrian Sidang SIPP ini sangat membantu bagi para pelaksana sidang
sehingga tidak perlu lagi melakukan panggilan secara manual dan bagi pelaksana
sidang yang sedang menunggu giliran dapat langsung menuju ruang sidang ketika
aplikasi sudah memanggil giliran mereka.
Gambar 18. tampilan aplikasi antrian Sidang SIPP
b. Aplikasi e-GEN Jawa (E- Agenda Kinerja Pegawai).
Aplikasi e-GEN Jawa bertujuan untuk memudahkan bagian kepegawaian dan
pimpinan untuk memonitoring data pegawai dan kinerja pegawai. Untuk saat ini
Aplikasi e-GEN Jawa masih dalam peningkatan pelayanan dan masih dalam
monitoring Tim IT untuk Pengembangan selanjutnya.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |87
Gambar 19. tampilan aplikasi e-GEN Jawa PA Pulau Punjung
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |88
BAB VI
PENGAWASAN
A. PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok managemen untuk menjaga dan
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sesuai aturan yang
berlaku.
Dalam sebuah instansi atau organisasi, perlu adanya pengawasan, baik pengawasan
internal dan pengawasan evaluasi. kegiatan dari pengawasan itu sendiri berfungsi untuk
mengaudit, mereviu, mengevaluasi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk
masing masing bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Demikian pula di Pengadilan Agama Pulau Punjungdalam melaksanakan pengawasan
diarahkan pada upaya agar pelaksanaan tugas peradilan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.
Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjungpada tahun
2018 dilakukan oleh unsur pimpinan yang dibantu oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor: W10-
A22/0044.1/Kp.04.5I/2018 yang terdiri dari:
1. Bidang Manajemen Peradilan
Bidang Managemen Peradilan diantaranya : Program kerja, pencapaian target,
pengawasan, pembinaan, kendala, hambatan, faktor faktor yang mendukung,
dan evaluasi kegiatan peradilan.
2. Bidang Administrasi Keuangan
Bidang administrasi keuangan yaitu melakukan pengawasan bidang
adminsitrasi keuangan meliputi Buku kas umum, buku pembantu kas tunai,
buku pembantu kas, buku pembantu bank, buki pembantu uang persediaan,
buku pembantu pajak persediaan, buku pembantu lain-lain, buku pembantu
bendahara, berita acara kas dan rekonsiliasi, laporan pertanggung jawaban
bendahara pengeluaran, daftar rincian kas rekening bendahara pengeluaran,
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |89
laporan saldo rekening, laporan calah keuangan DIPA, realisasi DIPA, tertib
administrasi keuangan, pelapor keuangan, aplikasi RKAKL, apliklasi
SAS(Sistem Aplikasi Selter), aplikasi GPP, aplikasi SAIBA(Sistem Aplikasi
instansi berbasis Akrual), rekonsiliasi keuangan, aplikasi komdanas, biaya
protek.
3. Bidang Administrasi Perkara dan Bidang Administrasi Umum
Bidang Administrasi Perkara yaitu diantaranya, posbakum, surat gugatan/
permohonan, peneriman perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan
kembali, proses penerimaan perkara pada meja 1, penyetoran panjar biaya
perkara melalui bank yang di tunjuk.
Bidang Administrasi Umum yaitu diantaranya, aplikasi simak BMN, buku
tamu, aplikasi persediaan, laporan caim BNM semester dan tahunan,
administrasi persuratan, pengarsipan surat, perpustakaan, buku pinjam
perpustakaan.
4. Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan Dan Bidang
Pelaporan
Bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yaitu melakukan,
sistem pembagian perkara, penunjukan majelis hakim(PMH), penetapan hari
siding(PHS), penunjukan panitera pengganti, penunjukan panitera/ panitera
pengganti.
Bidang Pelaporan diantaranya melakukan, aplikasi RKAKL, aplikasi
perancangan kas, aplikasi monev bappenas dan monev anggaran DJA, laporan
LKJIP dan Laporan Tahunan, dan rencana penyelesaian DIPA.
5. Bidang Register Perkara
Bidangn register perkara diantaranya melakukan, proses pendaftaran perkara,
pengisiaan buku register pekara gugatan/ permohonan, pengisian register
banding, pengisian buku register kasasi, pengisian buku register peninjauan
kembali, pengisian buku register eksekusi, pengisian buku register surat kuasa,
pengisian buku register penyitaan barang bergerak/ barang tidak bergerak,
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |90
pengisian register akta cerai, register mediasi, pembebasan biaya perkara
(prodeo).
6. Bidang Register Keuangan Perkara
Bidang register keuangan perkara yaitu melakukan, tertib pengisiaan buku
keuangan perkara, buku induk keuangan perkara (Gugatan/Permohonan), buku
jurnal banding, buku jurnal kasasi, buku jurnal peninjauan kembali, buku
jurnal eksekusi, buku kas bantu, buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan
(HKK), buku kas umum biaya proses.
7. Bidang Pemberkasan dan Kearsipan
Bidang pemberkasan dan kearsipan yaitu melakukan, control salinan putusan,
pembundelan, instrument – instrument persidangan, minutasi perkas pekara, one
day service, one day minute, in box, sarana kearsipan perkara, buku control arsip
perkara, kebersihan/ perawatan arsip bekas, bok arsip, himpunan putusan/
penetapan, kerapihan ruang arsip berkas perkara.
8. Bidang Kerja Pelayanan Publik
Bidang Kerja Pelayanan Publik yaitu melakukan, pengadaan dan pemeliharan
investasi yang menunjang layanan publik, kecepatan dan ketepatan penanganan
pengaduan masyarakat, laporan perkara, laporan perkara banding.
9. Bidang Pelaporan Perkara
Bidang pelaporan perkara yaitu melakukan, Laporan perkara yang kasasi,
laporan perkara yang PK, laporan perkara yang eksekusi, laporan perkara yang
prodeo, laporan perkara yang mediasi, laporan perkara yang tidak berhasil damai
dan yang damai melalui mediasi, laporan keuangan perkara (LIPA 7).
10. Bidang IT dan SIPP
Bidang IT dan SIPP yaitu melakukan, pengelolaan dan penanganan website
Pengadilan Agama Pulau Punjung, penanggung jawab dan penanganan aplikasi
SIPP, mengawasi pelaksanaan aplikasi SIPP/ SIDPA, mewakili pelaksanaan
aplikasi, tugas IT.
11. Bidang Administrasi Kepagawaian
Bidang administrasi kepagawaian yaitu melakukan, absen sidik jari,
kelengkapan SIMPEG BADILAG, kelengkapan karpeg, taspen, askes, kartu
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |91
istri/ suami, pengelolaan kenaikan pangkat, pengelolaan kenaikan gaji berkala,
inpassing, cuti pegawai, laporan lembar kerja (LLK), ISO, pengadilan
penjenjangan dan non penjenjangan, pengisian formasi jabatan, buku induk
pegawai, BAPERJAKAT, pensiun pegawai, kerapian arsip-arsip kepegawaian.
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pulau Punjung
baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam
rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-
langkah pengawasan internal sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calender .
2. Melakukan eksaminasi per tiga bulan (empat) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung
3. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara
mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera/Sekretaris;
4. Memfungsikan hakim Pengawas bidang (setiap bulan) untuk bagian keperkaraan
maupun bagian kesekretariatan.
5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali
6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang;
8. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan memeriksa pejabat/pegawai
yang diadukan dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan
Mahkamah Agung RI,
9. Mengadakan pembinaan serluruh karyawan Pengadilan Agama Pulau
Punjungsetiap sebulan sekali, melalui upacara Apel Kesadaran nasional setiap
tanggal 17 setiap bulannya atau diadakannya Rapat Koordinasi setiap bulannya.
10. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap
hari pada jam 08.15 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan
tugas diluar diberlakukan surat tugas, dan bagi pegawai yang mempunyai
keperluan di luar kantor diberlakukan surat izin keluar kantor.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |92
11. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para hakim, Panitera Pengganti dan
Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan
masing-masing kecuali ada ijin dari Pimpinan.
12. Selain dilakukan pembinaan dan pengawasan mulai dari Hakim, Panitera, Panitera
Pengganti dan Jurusita sampai ke karyawan karyawati, adakalanya Pimpinan
memberikan sanksi atau teguran baik secara lisan ataupun tertulis, yang bertujuan
agar pegawai lebih berdisiplin baik untuk penyelesaian tugas tugas sehari dan lebih
memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
B. EVALUASI
Evaluasi suatu kinerja merupakan sebuah penilaian yang digunakan untuk
meriview kinerja, peringkat kinerja dan penilaian kinerja , sekaligus mengevaluasi
pegawai sehingga dapat diketahui pegawai mana yang mampu melaksanakan
pekerjaan secara baik, efisien, efektif.
Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Agama Pulau Punjung telah
berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan
oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim
Pengawas Bidang pun telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah
menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan - arahan, namun
masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebgai berikut :
1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas
pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah
pegawai di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
2. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop. Komputer, Printer dan
perangkat lainnya untuk Hakim, Panitera Pengganti, Staf dan bagian Teknologi
Informasi masih sangat kurang dan minim sekali sehingga dapat mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Selama Tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung belum maksimal
dalam hal penyelesaian perkara, hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah
perkara dari tahun ke tahun namun tidak diimbangi dengan jumlah Sumber Daya
Manusia (SDM) yang dimilikinya.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |93
Perbaikan demi perbaikan senantiasa terus menerus dilakukan, diantaranya
untuk meningkatkan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Pulau Punjung telah
menerapkan system One Day One Minute, khusus untuk perkara perkara yang
putus verstek.
Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen telah dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku dan dana yang tersedia.Pengawasan internal dari sisi
Pengadilan Agama Pulau Punjungmeliputi pengawasan dan pembinaan di bidang
tupoksi serta pengawasan melekat.Pengawasan dan pembinaan pada masing-masing
bidang dilaksanakan 12 kali.
Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsungnya juga
terlaksana secara rutin dan hasilnya cukup baik, karena terkait dengan disiplin
pegawai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Agama Sipil. Sedangkan untuk hakim diatur oleh Surat Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melakukan
pengawasan secara online dengan menggunakan teknologi IT. Sehingga setiap hari
baik pimpinan maupun Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat segera
mengetahui perkembangan dan jalannya peradilan, apakah itu menyangkut perkara,
biaya perkara, jadwal sidang, putusan dan administrasi perkara lainnya.Begitu juga
di bidang administrasi umum Pengadilan Agama tidak lepas dari pengawasan
Pengadilan Agama Pulau Punjung.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |94
BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari penjabaran laporan yang diuraikan dalam bab demi bab dapat diambil
kesimpulan bahwa secara garis besar pelaksanan tugas dan tanggung jawab Pengadilan
Agama Pulau Punjung dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja tahun 2019 baik
dibidang teknis yudisial maupun dibidang non teknis yudisial. Namun demikian masih ada
sebagian dari program yang terkendala hambatan dan kesulitan, sehingga belum dapat
direalisasikan sepenuhnya, mengingat segala keterbatasan dan kemampuan personil yang
ada pada Pengadilan Agama Pulau Punjung serta faktor Intern dan ekstern , yang pastinya
sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan program yang direncanakan. Secara garis besar
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat kami
uraikan sebagai berikut :
1. Kepaniteraan
1. Penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak pada dasarnya dapat
diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dari produk putusan Pengadilan
Agama Pulau Punjung oleh para pihak sebagian besar telah dapat diterima oleh
para pecari keadilan.
2. Masih adanya kelemahan dalam penyelesaian administrasi perkara, ini disebabkan
karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang ada, namun dengan memupuk
kerjasama yang baik antar semua karyawan di Pengadilan Agama Pulau Punjung
khususnya bagian kepaniteraan dan atas pembinaan pengawas pada Hakim
Pengawas masing-masing, maka yang berkaitan dengan administrsi kepaniteraan
telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Pengarsipan berkas perkara dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat
kekurangan sarana dan prasarana.
4. Pelaporan, baik itu laporan bulanan, empat bulanan, semesteran dan tahunan tetap
dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada.
5. Pembinaan terhadap pejabat kepaniteraan sangat perlu dilaksanakan untuk
meningkatkan kualitas kerja khususnya di bidang Kepaniteraan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pulau Punjung |95
6. Kinerja penanganan penyelesaian perkara Pada tahun 2019 ini sudah meraih
bendera hijau dengan persentase 96, 03 %.
7. Pemanfaatan IT telah berjalan dengan baik dan maksimal walau masih banyak
terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendukung.
2. Kesekretariatan
1. Personil/ pegawai yang ada di Kesekretariatan masih kurang sehingga terjadi
penumpukan beban kerja (over load).
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
3. Peningkatan jumlah alokasi anggaran DIPA sangat diperlukan agar dapat
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah
berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan yang
telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana
prasarana yang terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat para pencari keadilan.
5. Proses penyelenggaraan admnistrasi peradilan maupun administrasi umum telah
berjalan sesuai dengan Standar operasioanal Prosedur (SOP), walaupun masih
terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun
sarana dan prasarana pendukung lainnya.
6. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan
internal, pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Ketua, serta jajaran
Hakim Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Pulau Punjung.
B. SARAN
1. Dengan adanya tugas rangkap pada tiap bagian di Pengadilan Agama Pulau
Punjung disamping sangat kurangnya jumlah pegawai maka perlu kiranya untuk
penambahan pegawai maka perlu kiranya untuk penambahan pegawai di
Pengadilan Agama Pulau Punjung.
2. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana