auditing - laporan selain audit
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat saat ini, membuat pelaku bisnis
meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan dalam persaingan usaha yang
terjadi. Selain mempertahankan didunia usaha, perusahaan dapat membuat suatu laporan
keuangan yang dapat digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan. Laporan
keuangan yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang
telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Banyak perusahaan yang kurang
memperhatikan terhadap laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau kurang sesuai
dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perusahaan dapat
menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan
tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang
bekerja pada Kantor Akuntan Publik.
Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dan merupakan tanggung jawabnya.
Laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor
eksternal, karena: Pertama, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan
dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya.
Kedua, karena laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan, baik yang
disengaja maupun yang tidak disengaja. Ketiga, laporan keuangan yang sudah diaudit dan
mendapat opini unqualified, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa
laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berterima umum (Winda Fridati: 2005).
1 | P a g e
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Laporan Selain Audit
2.1.1 Bentuk Lain Pengaitan Akuntan Dengan Laporan Keuangan Historis
Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau laporan
keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu dua
belas bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan.
1. Karakteristik Informasi Keuangan Interim
Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat, saat, dan
lingkup prosedur yang diterapkan oleh akuntan dalam review informasi tersebut.
Ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam pelaporan informasi keuangan
interim. Informasi keuangan interim biasanya disediakan bagi investor dan pihak lain
lebih cepat dibandingkan dengan informasi keuangan tahunan. Ketepatan waktu
penyajian informasi keuangan interim biasanya menghalangi penyusunan informasi
dan pendokumentasian seluas sebagaimana yang diterapkan terhadap informasi
keuangan tahunan. Oleh karena itu, karakteristik informasi keuangan interim ditandai
dengan berbagai taksiran pendapatan, kos (cost), dan beban yang lebih banyak
dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan. Karakteristik lain
informasi keuangan interim adalah dalam hubungannya dengan informasi keuangan
tahunan. Penundaan pengakuan pendapatan dan beban (deferrals), akrual (accruals),
dan estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali dipengaruhi oleh
pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa
waktu periode tahunan.
2. Tujuan Review Atas Informasi Keuangan Interim
Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar
bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas
informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Review tersebut dilakukan dengan menerapkan secara objektif
2 | P a g e
pengetahuan akuntan mengenai praktik pelaporan keuangan terhadap masalah
akuntansi signifikan yang ditemukannya melalui permintaan keterangan dan prosedur
analitik. Tujuan review informasi keuangan interim sangat berbeda dengan tujuan
audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia. Tujuan suatu audit adalah untuk memberikan dasar memadai bagi
pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Review atas
informasi keuangan interim bukanlah dasar bagi pemberian pendapat semacam itu,
karena review tersebut tidak mencakup pengujian catatan akuntansi melalui inspeksi,
pengamatan, atau konfirmasi, pemerolehan hal yang bersangkutan dengan bukti yang
menguatkan hasil yang diperoleh dari permintaan keterangan, penerapan prosedur
tertentu lain yang biasanya dilaksanakan dalam audit. Review dapat mengarahkan
perhatian akuntan terhadap hal-hal signifikan yang berdampak terhadap informasi
keuangan interim, namun tidak memberikan jaminan bahwa akuntan mengetahui
semua hal signifikan yang dapat diungkapkan dalam audit.
3. Prosedur Review Atas Informasi Keuangan Interim
Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interim pada
umumnya terbatas pada prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik saja,
tidak meliputi prosedur pencarian dan prosedur verifikasi, terhadap masalah-masalah
akuntansi signifikan yang berkaitan dengan informasi keuangan yang dilaporkan.
Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan umum meliputi:
a. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern, yang meliputi lingkungan
pengendalian, sistem akuntansi, dan sepanjang diperlukan, prosedur pengendalian,
baik untuk informasi keuangan tahunan maupun informasi keuangan interim, dan
perubahan signifikan dalam pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan
keuangan terakhir sejak review informasi keuangan terakhir untuk menentukan
dampak potensial pengendalian intern dan perubahan signifikan dalam
pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan keuangan atas penyusunan
informasi keuangan interim.
3 | P a g e
b. Menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk
mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang
hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Prosedur analitik untuk
meliputi pembandingan informasi keuangan interim yang bersangkutan dengan
masa terdahulu dan dengan masa yang sama pada tahun sebelumnya, evaluasi
terhadap informasi keuangan interim yang dilakukan dengan mempertimbangkan
hubungan yang jelas di antara data keuangan dan, jika relevan, di antara data
nonkeuangan, pembandingan jumlah-jumlah tercatat, atau ratio yang dihitung atas
dasar jumlah-jumlah yang tercatat, dengan jumlah-jumlah yang diharapkan terjadi
yang dikembangkan oleh akuntan. Akuntan mengembangkan harapan itu dengan
cara mengidentifikasi dan menggunakan hubungan jelas yang secara masuk akal
diharapkan akan ada berdasarkan pemahaman akuntan tentang klien dan industri
yang didalamnya usaha klien beroperasi. Berikut ini disajikan contoh berbagai
sumber informasi untuk mengembangkan harapan:
Informasi keuangan dari satu periode atau beberapa periode sebelumnya
dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang telah diakui.
Hasil yang diantisipasikan-sebagai contoh, anggaran atau prakiraan, termasuk
ekstrapolasi berdasarkan data tahunan atau data interim.
Hubungan antarunsur informasi keuangan dalam periode tertentu.
Informasi tentang industri yang di dalamnya klien beroperasi-sebagai contoh,
informasi laba bruto.
Hubungan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan yang relevan.
Dalam menerapkan prosedur tersebut di atas, akuntan harus
mempertimbangkan jenis masalah yang, dalam tahun atau masa interim
sebelumnya, mengharuskan penyesuaian. Biasanya akuntan tidak akan berusaha
mendapatkan bahan bukti yang menguatkan mengenai respon manajemen atas
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh akuntan tersebut dalam review
terhadap informasi keuangan interim. Namun, akuntan harus mempertimbangkan
konsistensi respon manajemen atas hasil pertanyaan-pertanyaan lain yang
diajukan dalam perikatan audit dan hasil penerapan prosedur analitik. Karena
4 | P a g e
dalam penyusunan informasi keuangan interim lebih banyak dilakukan estimasi
atas pendapatan, kos (cost), dan beban dibandingkan dengan dalam penyusunan
laporan keuangan tahunan.
c. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite-komite
yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang
dapat mempengaruhi informasi keuangan interim.
d. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan
informasi yang diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
e. Mendapatkan laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan
untuk melakukan review informasi keuangan interim atas bagian yang penting
dari entitas yang di-review, anak perusahaan, atau afiliasi lainnya.
f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan
akuntansi mengenai apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan prinsip tersebut
diterapkan secara konsisten, apakah ada perubahan praktik akuntansi entitas
tersebut, apakah ada perubahan kegiatan bisnis entitas tersebut, masalah yang
menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas, dan peristiwa
sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas
penyajian informasi tersebut.
g. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab
mereka atas informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah
tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan
memerlukan penegasan tertulis dari klien.
4. Laporan akuntan atas review terhadap Informasi Keuangan Interim
Akuntan dapat mengizinkan penggunaan namanya dan pencantuman
laporannya dalam komunikasi tertulis tentang informasi keuangan interim, jika
akuntan tersebut telah melakukan review sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-
paragraf di atas. Jika terdapat pembatasan lingkup review atas informasi keuangan
5 | P a g e
interim yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya review tersebut, akuntan
harus melarang penggunaan namanya. Pembatasan lingkup review dapat berupa
pembatasan oleh klien atau disebabkan hal-hal tertentu seperti saat pelaksanaan
pekerjaan akuntan atau ketidakcukupan catatan akuntansi.
5. Bentuk laporan Review Akuntan
Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah di-
review harus mencakup:
1. Suatu judul yang berisi frasa “Laporan Akuntan Independen.”
2. Identifikasi informasi keuangan interim yang di-review.
3. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen
perusahaan.
4. Pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan
standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
5. Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang
dilakukan.
6. Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan
dengan lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit berdasarkan
standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam review terhadap informasi
keuangan interim, akuntan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan
secara keseluruhan.
7. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi
material yang harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara
akuntan.
9. Tanggal laporan review. Laporan dapat dialamatkan kepada perusahaan yang
informasi keuangannya di-review, dewan komisarisnya, atau para pemegang
sahamnya. Umumnya, laporan harus diberi tanggal berdasarkan tanggal selesainya
6 | P a g e
review. Sebagai tambahan, setiap halaman informasi keuangan interim harus
secara jelas diberi tanda “tidak diaudit”.
2.1.2 Laporan Khusus Berdasarkan Standar Auditing
Laporan khusus diatur dalam SA Seksi 623, yang meliputi laporan auditor yang
diterbitkan dalam hubungannya dengan:
1. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Unsur, akun atau pos laporan keuangan yang ditentukan.
3. Kepatuhan dengan aspek perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan yang
berkaitan dengan laporan keuangan auditan.
4. Penyajian keuangan untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan.
5. Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya
atau daftar yang memerlukan bentuk tertentu laporan auditor.
1. Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Dengan Basis Komprehensif Selain
PABU di Indonesia
Basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia adalah salah satu di antara berikut ini:
1. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas yang melaporkan untuk memenuhi
persyaratan atau mematuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu badan
pemerintahan yang berwenang untuk mengatur entitas tersebut. Contohnya adalah
basis akuntansi yang digunakan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan yang
diatur oleh Departemen Keuangan.
2. Basis akuntansi yang digunakan atau diharapkan akan digunakan oleh entitas
untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan
untuk periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
3. Basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan modifikasi basis kas yang
memiliki dukungan kuat, seperti pencatatan depresiasi atas aktiva tetap
atau accrued income taxes.
7 | P a g e
4. Rangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan kuat yang diterapkan ke semua
pos material yang tampak dalam laporan keuangan, seperti basis akuntansi tingkat
harga (price-level basis of accounting)
Dalam pelaporan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis
akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
auditor independen harus mencantumkan dalam laporannya hal-hal berikut ini:
a. Judul yang berisi kata independen
b. Suatu paragraf yang:
Menyatakan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan telah
diaudit.
Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen
perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu
pendapat atas laporan keuangan berdasarkan auditnya.
c. Suatu paragraf yang:
1. Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Menyatakan bahwa standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan
auditnya untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan
keuangan bebas dari salah saji material.
3. Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:
Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah
dan pengungkapan dalam laporan keuangan,
Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan
yang dibuat oleh manajemen, dan
Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai
untuk memberikan pendapatnya.
d. Suatu paragraf yang:
8 | P a g e
Menyatakan basis penyajian dan mengacu ke catatan atas laporan keuangan
yang menjelaskan basis tersebut.
Menyatakan basis penyajian adalah basis akuntansi komprehensif selain
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak
memberikan pendapat) mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal
yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan. Jika auditor
berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dengan basis
akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat pembatasan atas lingkup audit, ia
harus mengungkapkan alasan yang menguatkan kesimpulannya tersebut dalam
paragraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat) dalam
laporannya dan harus mencantumkan dalam paragraf pendapat bahasa modifikasi
yang semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf penjelasan.
f. Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan
pelaporan keuangan yang diterapkan oleh badan pemerintah yang berwenang
mengatur, suatu paragraf diperlukan untuk menjelasakan pembatasan distribusi
laporan kepihak-pihak dalam entitas atau untuk pelaporan kepada badan
pemerintah yang berwenang mengatur tersebut. Paragraf yang berisi batasan
tersebut diperlukan, meskipun menurut undang-undang dan peraturan, laporan
auditor dapat menjadi catatan yang tersedia untuk kepentingan umum. Namun,
auditor dapat menggunakan bentuk laporan ini jika laporan keuangan dan laporan
auditor hanya ditujukan semata-mata untuk pendaftaran ke satu atau lebih badan
pengatur yang memiliki kewenangan atas entitas yang bersangkutan.
g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan
publik.
h. Tanggal laporan auditor.
2. Unsur, Akun, atau Pos Tertentu Laporan Keuangan
Auditor independen dapat diminta untuk menyatakan pendapat atas satu atau
lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan. Dalam perikatan ini,
9 | P a g e
unsur, akun, atau pos tertentu dapat disajikan dalam suatu laporan atau dalam suatu
dokumen yang menyertai laporan. Contoh satu atau lebih unsur, akun, atau pos
tertentu suatu laporan keuangan yang auditor mungkin diminta untuk melaporkan atas
dasar audit yang dilaksanakannya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia adalah sewa, royalty, partisipasi laba, atau penyisihan pajak
penghasilan.
Jika auditor mengadakan perikatan untuk menyetakan pendapat atas satu atau
lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan, laporan harus berisi:
a. Judul yang berisi kata independen.
b. Suatu paragraf yang:
Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu yang disebutkan dalam
laporan keuangan telah diaudit. Jika audit dilaksanakan bersamaan dengan
audit atas laporan keuangan perusahaan, paragraf ini harus menyatakan dan
menujukkan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Lebih lanjut,
setiap penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku atas laporan keuangan
auditan harus pula diungkapkan jika dipandang relevan dengan penyajian
unsur, akun atau pos tertentu tersebut.
Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu merupakan tanggung jawab
manajemen perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk
menyatakan suatu pendapat atas unsur, akun atau pos tertentu berdasarkan
auditnya.
c. Suatu paragraf yang:
1. Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Menyatakan bahwa standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan
auditnya untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah unsur, akun,
atau pos tertentu bebas dari salah saji material.
3. Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:
10 | P a g e
Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah
dan pengungkapan dalam unsur, akun atau pos tertentu.
Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan
yang dibuat oleh manajemen, dan
Penilaian penyajian secara keseluruhan unsur, akun, atau pos tertentu.
4. Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai
untuk memberikan pendapatnya.
d. Suatu paragraf yang:
Menyatakan basis penyajian unsur, akun, atau pos tertentu dan, jika ada, suatu
perjanjian yang menyatakan basis semacam itu, jika penyajian tidak disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Jika dipandang perlu, meliputi suatu penjelasan dan sumber interpretasi
signifikan, jika ada, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang
berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang relevan.
e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak
memberikan pendapat) atas apakah unsur, akun, atau pos tertentu disajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang
dijelaskan. Jika auditor berkesimpulan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu tidak
disajikan secara wajar atas basis akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat
pembatasan atas lingkup audit, ia harus mengungkapkan alasan yang menguatkan
keseimpulannya tersebut dalam parargraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum
paragraf pendapat) dalam laporannya dan harus mencantumkan dalam paragraf
pendapat bahasa modifikasi yang semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf
penjelasan.
f. Jika unsur, akun, atau pos tertentu disusun sesuai dengan persyaratan atau
ketentuan pelaporan keuangan yang diatur dalam suatu kontrak atau perjanjian
yang menghasilkan suatu penyajian yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia atau suatu basis akuntansi komprehensif lainnya,
maka suatu paragraf diperlukan untuk menjelaskan pembatasan distribusi laporan
ke pihak-pihak dalam entitas yang bersangkutan atau untuk pelaporan kepada
11 | P a g e
pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut. Pembatasan ini
diperlukan karena basis penyajian ditentukan dengan mengacu ke suatu dokumen
yang umumnya tidak tersedia bagi pihak ketiga yang lain.
g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan
publik.
h. Tanggal laporan auditor.
3. Kepatuhan Terhadap Aspek Perjanjian Kontrak atau Persyaratan Peraturan
yang Berkaitan dengan Laporan Keuangan Auditan
Entitas mungkin diharuskan oleh perjanjian kontrak, seperti bond indenture
dan perjanjian utang, atau oleh badan pengatur untuk menyerahkan laporan kepatuhan
oleh auditor independen. Sebagai contoh, perjanjian utang seringkali menetapkan
berbagai kewajiban bagi peminjam, menyangkut masalah-masalah seperti
pembayaran ke dalam sinking fund, pembayaran bunga, mempertahankan current
ratio, dan pembatasan dalam pembayaran dividen. Perjanjian tersebut biasanya juga
mensyaratkan peminjam untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah
diaudit oleh auditor independen.
Dalam beberapa keadaan, pemberi pinjaman atau wali amanatnya mungkin
meminta keyakinan dari auditor independen bahwa peminjam telah mematuhi
ketentuan tertentu perjanjian yang berkaitan dengan masalah akuntansi. Auditor
independen dapat memenuhi permintaan ini dengan memberikan keyakinan negatif
yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan audit atas laporan
keuangan.
Keyakinan ini dapat diberikan dalam laporan terpisah atau dalam satu atau dua
paragraf laporan auditor yang menyertai laporan keuangan. Namun, keyakinan ini
tidak harus diberikan kecuali jika auditor telah mengaudit laporan keuangan tersebut
yang bersangkutan dengan perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan dan harus
tidak memperluas ketentuan perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang tidak
tercakup dalam prosedur audit yang dilaksanakan dalam audit atas laporan keuangan.
Selain itu, keyakinan tersebut harus tidak diberikan jika auditor telah menyatakan
12 | P a g e
pendapat tidak wajar atau menyatakan tidak memberikan pendapat atas laporan
keuangan yang memiliki kaitan dengan ketentuan perjanjian.
Jika laporan auditor atas kepatuhan terhadap perjanjian kontrak atau ketentuan
peraturan diberikan dalam laporan terpisah, laporan tersebut harus memuat:
1. Judul yang berisi kata independen.
2. Suatu paragraf yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan
berisi tanggal laporan auditor atas laporan keuangan tersebut. Lebih lanjut, setiap
penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku atas laporan keuangan harus pula
diungkapkan.
3. Suatu paragraf yang berisi pengacuan ke persyaratan tertentu dalam perjanjian
(covenant) atau paragraph tertentu dalam perjanjian, memberikan keyakinan
negatif tentang kepatuhan terhadap covenant yang berlaku dalam suatu perjanjian,
sepanjang berkaitan dengan masalah akuntansi, dan menegaskan bahwa keyakinan
negatif diberikan dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan.
Auditor biasanya harus menyatakan bahwa tujuan utama audit bukan untuk
memperoleh pengetahuan mengenai kepatuhan.
4. Suatu paragraf yang berisi suatu penjelasan dan sumber interpretasi signifikan,
jika ada, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang berkaitan dengan
ketentuan perjanjian yang relevan.
5. Suatu paragraf yang membatasi distribusi laporan ke pihak-pihak dalam entitas
atau untuk pelaporan kepada pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian
tersebut atau untuk penyerahan suatu dokumen kepada badan pengatur, karena
dasar penyajian ditentukan dengan mengacu ke dokumen yang umumnya tidak
tersedia bagi pihak ketiga yang lain.
6. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan
publik.
7. Tanggal laporan auditor.
13 | P a g e
4. Penyajian Keuangan Untuk Mematuhi Perjanjian Kontrak atau Ketentuan
Peraturan
Auditor seringkali diminta untuk melaporkan laporan keuangan dengan tujuan
khusus yang disusun untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan.
Dalam hampir semua keadaan, tipe perjanjian ini hanya ditujukan untuk penggunaan
oleh pihak-pihak yang mengikat perjanjian, badan pengatur, atau pihak tertentu
lainnya. Pelaporan atas tipe penyajian ini mencakup hal berikut.
1. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus yang disusun untuk mematuhi
perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan yang tidak merupakan suatu penyajian
yang lengkap tentang aktiva, utang, pendapatan dan beban entitas, tetapi telah
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau
suatu basis akuntansi komprehensif.
2. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus (mungkin berupa satu set lengkap
laporan keuangan atau satu di antara laporan keuangan pokok) yang disusun
dengan basis akuntansi yang ditetapkan dalam perjanjian yang tidak merupakan
penyajian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau
basis akuntansi komprehensif.
5. Informasi Keuangan yang Disajikan Dalam Bentuk atau Daftar yang Ditetapkan
Formulir atau daftar tercetak yang didesain atau ditetapkan oleh badan
seringkali menentukan kata-kata yang dipakai dalam laporan auditor. Banyak formulir
ini tidak dapat diterima oleh auditor independen karena formulir laporan auditor yang
telah ditetapkan tidak sejalan dengan standar pelaporan profesional. Sebagai contoh,
bahasa yang ditetapkan untuk laporan mungkin memerlukan pernyataan auditor yang
tidak konsisten dengan fungsi atau tanggung jawab auditor.
Beberapa formulir laporan dapat diterima dengan menyisipkan kata-kata; yang
lain dapat dibuat diterima jika dilakukan revisi lengkap. Bila formulir laporan yang
dicetak mengharuskan auditor independen untuk membuat suatu pernyataan yang
tidak dapat dibenarkan oleh auditor, ia harus membetulkan formulir yang
bersangkutan atau melampirkan laporannya terpisah.
14 | P a g e
2.1.3 Laporan Khusus Berdasarkan Standar Atestasi
Sesuai dengan PSAT No. 07 dinyatakan bahwa Suatu perikatan atestasi adalah
perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan
komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis
yang menjadi tanggung jawab pihak lain.
1. Standar Umum
a. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi.
b. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki
pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi.
c. Praktisi harus melaksanakan Perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk
meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada:
Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan
oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi
tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang
diketahui mampu memahaminya
Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional
dengan menggunakan kriteria tersebut.
d. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental
independen harus dipertahankan oleh praktisi.
e. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam
melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan
pelaksanaan perikatan tersebut.
Laporan atestasi yang didistribusikan kepada umum harus dibatasi ke dua
tingkat keyakinan: yang pertama didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi
ketingkat yang cukup rendah (suatu "pemeriksaan") dan yang lain didasarkan atas
suatu pengurangan risiko atestasi ke tingkat yang menengah (suatu "review").
Dalam suatu perikatan untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi (suatu
pemeriksaan) "simpulan praktisi harus dinyatakan dalam bentuk pendapat positif. Jika
15 | P a g e
risiko atestasi telah dikurangi hanya ke tingkat yang menengah (suatu "review"),
simpulan harus dinyatakan dalam bentuk keyakinan negatif.
Pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas
menyatakan apakah, menurut pendapatnya, asersi disajikan sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Namun, laporan yang menyatakan
pendapat positif atas suatu penyajian asersi secara keseluruhan, dapat dimodifikasi
atau berisi suatu pengecualian untuk beberapa aspek penyajian atau perikatan.
Sebagai tambahan, laporan tersebut dapat memberikan penekanan atas masalah
tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi.
Dalam memberikan keyakinan negatif, simpulan praktisi harus menyatakan
apakah informasi yang diperoleh praktisi dari pekerjaan yang dilakukan menunjukkan
bahwa asersi tersebut tidak disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan atau yang telah dinyatakan.
2.2 Pelaporan Kepatuhan
2.2.1 Perikatan Atestasi Kepatuhan
1. Kondisi Untuk Pelaksanaan Perikatan
Praktisi dapat melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi
tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau
efektivitas pengendalian intern atas kepatuhan jika kedua kondisi berikut ini :
1. Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap
persyaratan tertentu dan efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan.
2. Manajemen mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau
efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan.
3. Manajemen membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan
tertentu. Jika laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian umum, asersi
tersebut harus dalam bentuk surat representasi kepada praktisi dan dalam laporan
terpisah yang akan melampiri laporan praktisi. Jika penggunaan laporan praktisi
dibatasi hanya kepada pihak dalam entitas yang bersangkutan dan badan pengatur
tertentu, asersi dapat hanya berbentuk surat representasi.
16 | P a g e
4. Asersi manajemen dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang masuk
akal, yang ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam asersi secara
cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang berpengetahuan untuk
memahaminya, dan asersi tersebut dapat diestimasi dan diukur secara masuk akal
dengan menggunakan kriteria tersebut.
5. Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi
manajemen.
Dalam perikatan pemeriksaan, asersi tertulis manajemen dapat mengambil
berbagai macam bentuk, namun harus cukup spesifik sehingga pemakai yang
memiliki kompetensi dalam memanfaatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan
yang sama atau serupa dapat mencapai kesimpulan yang secara material sama.
2. Perikatan Prosedur Yang Disepakati
Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk
menyajikan temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam mengevaluasi
asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang
efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan berdasarkan prosedur yang
disepakati oleh pemakai laporan tersebut.
Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat
atas prosedur yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai
tertentu memikul tanggung jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk
mencapai tujuan, biasanya praktisi harus berkomunikasi langsung dengan dan
memperoleh pengakuan dari setiap pemakai tertentu. Sebagai contoh, hal ini dapat
diselesaikan dengan mengadakan rapat dengan para pemakai tertentu atau dengan
mendistribusikan draft laporan yang diharapkan akan dihasilkan atau copy surat
perikatan kepada pemakai tertentu dan meminta persetujuan dari mereka. Jika praktisi
tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan seluruh pemakai tertentu, praktisi
dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menerapkan satu atau lebih prosedur
berikut ini atau prosedur yang serupa:
17 | P a g e
1. Bandingkan prosedur yang akan diterapkan dengan persyaratan tertulis dari
pemakai tertentu.
2. Bicarakan prosedur yang akan diterapkan dengan wakil semestinya dari pemakai
tertentu yang terkait.
3. Lakukan review terhadap kontrak yang relevan atau korespondensi dari pemakai
tertentu.
Untuk memperoleh pemahaman tentang persyaratan yang ditentukan dalam
asersi manajemen tentang kepatuhan, praktisi harus mempertimbangkan hal-hal
berikut ini:
1. Undang-undang, peraturan, ketentuan, kontrak, dan hibah yang melandasi
persyaratan kepatuhan tertentu, termasuk persyaratan yang dipublikasikan.
2. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh melalui
laporan perikatan sebelumnya dan laporan untuk memenuhi peraturan.
3. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari
pembicaraan dengan individu semestinya di luar entitas (seperti pejabat pengatur
atau spesialis pihak ketiga).
Laporan praktisi tentang prosedur yang disepakati yang berkaitan dengan
asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang
efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan harus dalam bentuk
prosedur dan temuan. Praktisi dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah
asersi manajemen disajikan secara wajar. Laporan praktisi harus memuat unsur-unsur
berikut ini:
1. Judul yang berisi kata independen.
2. Identifikasi pemakai tertentu.
3. Suatu pengacuan ke asersi manajemen tentang kepatuhan entitas dengan
persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap
kepatuhan, termasuk periode atau titik waktu yang dicakup oleh asersi
manajemen, dan sifat perikatan.
4. Suatu pernyataan bahwa prosedur, yang telah disepakati oleh pemakai tertentu
yang disebutkan dalam laporan, telah dilaksanakan untuk membantu pemakai
18 | P a g e
dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap
persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap
kepatuhan.
5. Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
6. Suatu pernyataan bahwa memadainya prosedur merupakan tanggung jawab
pemakai tertentu dan suatu pernyataan tidak bertanggung jawab tentang
memadainya prosedur tersebut.
7. Daftar prosedur yang telah dilaksanakan (atau pengacuan mengenai hal ini) dan
temuan yang bersangkutan.
8. Jika berlaku, suatu penjelasan adanya batas materialitas yang disepakati.
9. Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, dan oleh karena itu
tidak melaksanakan, suatu pemeriksaan atas asersi manajemen tentang kepatuhan
entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern
entitas terhadap kepatuhan, suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas
asersi tersebut, dan suatu pernyataan bahwa jika praktisi telah melaksanakan
prosedur tambahan, hal lain mungkin terungkap dan akan dilaporkan.
10. Suatu pernyataan tentang pembatasan atas penggunaan laporan karena laporan
tersebut hanya diperuntukkan bagi pemakai tertentu (Namun, jika laporan tersebut
merupakan "catatan publik" praktisi harus menambahkan kalimat berikut ini:
"Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.")
11. Jika berlaku, pembatasan tentang prosedur atau temuan.
12. Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan oleh spesialis.
2.2.2 Pelaporan Kepatuhan Entitas Pemerintah
Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-
undangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas
pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus
berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Berbagai aturan tersebut merupakan dasar
dan dicerminkan dalam struktur dana, basis akuntansi, dan prinsip lain serta metode
19 | P a g e
yang ditetapkan, dan merupakan faktor utama yang membedakan antara akuntansi
pemerintahan dari akuntansi perusahaan.
Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi
auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit
Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan,
auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam
audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk
melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang
pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas
pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan
penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-
Undang Pasar Modal.
Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan peraturan perundang-undangan
dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu
laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan
keuangan, maka auditor harus mencantumkan dalam suatu paragraf pengantar yang
menjelaskan pokok-pokok temuan utama dari audit atas laporan keuangan dan dari
pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
pengendalian intern. Auditor tidak boleh menerbitkan paragraf pengantar ini sebagai
laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan secara terpisah tentang kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, maka laporan audit
atas laporan keuangan harus menyatakan bahwa ia menerbitkan laporan tambahan
tersebut.
Laporan auditor tentang kepatuhan didasarkan atas hasil prosedur yang
dilaksanakan sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan oleh auditor dalam pelaporan tentang kepatuhan berdasarkan
Standar Audit Pemerintahan:
a. Keyakinan positif dan negatif
20 | P a g e
Laporan audit atas laporan keuangan harus (1) menjelaskan lingkup pengujian
auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan atas
pengendalian intern dan menyajikan hasil pengujiannya, atau (2) mengacu pada
laporan terpisah yang berisi informasi tersebut. Dalam menyajikan hasil pengujian
tersebut, auditor harus melaporkan ketidakberesan, unsur perbuatan
melanggar/melawan hukum, ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi
pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan,
auditor harus melaporkan secara langsung ketidakberesan dan usur perbuatan
melanggar/melawan hukum tersebut kepada pihak di luar entitas atau organisasi
yang diaudit (instansi kepolisian atau kejaksaan).
b. Pelaporan ketidakpatuhan
Ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi persyaratan,
atau pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, kontrak, atau
bantuan yang menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji
(estimasi terbaik auditor tentang total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau
pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan keuangan. Bila prosedur yang
dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan material, auditor harus
memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif dalam laporan auditnya.
Laporan dengan pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi: (1) Definisi hal
material dari ketidakpatuhan, (2) Suatu identifikasi terhadap hal material dari
ketidakpatuhan yang ditemukan, (3) Suatu pernyataan bahwa temuan
ketidakpatuhan dipertimbangkan untuk merumuskan suatu pendapat apakah
laporan keuangan entitas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
c. Unsur pelanggaran hukum
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-hal atau
indikasi unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat berakibat ke
penuntutan pidana. Namun, auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan
tentang apakah suatu unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan pelanggaran
hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam mematuhi
21 | P a g e
persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur pelanggaran
hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat memilih untuk
melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur
pelanggaran hukum yang ditemukan.
Auditor harus memahami peraturan perundang-undangan yang mempunyai
pengaruh langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
Auditor mungkin memerlukan jasa penasihat hukum dalam menentukan peraturan
perundang-undangan yang kemungkinan mempunyai dampak langsung dan material
terhadap laporan keuangan, merancang pengujian kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan menilai hasil pengujian tersebut. Dalam keadaan tertentu,
undang-undang, peraturan, atau kebijakan dapat mengharuskan auditor melaporkan
indikasi adanya ketidakberesan jenis tertentu atau unsur perbuatan melanggar atau
melawan hukum, kepada penegak hukum atau penyidik, sebelum auditor memperluas
langkah dan prosedur auditnya. Auditor dapat juga diharuskan menarik diri atau
menunda pekerjaan auditnya atau bagian dari auditnya, agar tidak mengganggu
pelaksanaan suatu investigasi.
22 | P a g e
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Perkembangan dunia usaha saat ini semakin maju pesat, membuat para pelaku
bisnis meningkatkan kinerja perusahaannya untuk bertahan dalam persaingan usaha. Selain
itu, perusahaan harus membuat suatu laporan keuangan yang digunakan sebagai informasi
kepada pengguna laporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah
diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan yang telah dibuat, kemudian
di audit dengan menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa
laporan keuangan tersebut.
Selain laporan audit adapula laporan selain audit yaitu, bentuk lain pengaitan
akuntan dengan laporan keuangan historis yang berupa laporan keuangan interim, laporan
khusus berdasarkan standar auditing, dan laporan khusus berdasarkan standar atestasi.
Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan informasi dasar bagi akuntan dalam
melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
23 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
http://eprints.uny.ac.id/8961/2/BAB%201%20-08412144023.pdf
http://memebali.blogspot.com/2013/07/laporan-selain-audit.html
http://memebali.blogspot.com/2013/07/pelaporan-kepatuhan.html
24 | P a g e