audit atas program - kotaku.pu.go.id:8081
TRANSCRIPT
KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) /
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)
AUDIT ATAS PROGRAM
TAHUN 2017
RAKORNAS PROGRAM NSUP
Jakarta, 23 Mei 2017
A. GAMBARAN UMUM
1. Dasar audit:
– Loan Agreement yang ditandatangani oleh pihak lenders (donor) dan Pemerintah
Indonesia
– Project Apprisal Document (PAD)
– Permintaan pihak lenders (donor) yang menunjuk BPKP sebagai “auditor acceptable
to the lenders” atau “independent and qualified auditor”
2. Audit atas Program KOTAKU dilaksanakan pada:
– Satker PKPBM (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
– Satker PKP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Dinas PU
3. Sumber dana program:
– Pinjaman IBRD No. 8213-ID (Closing date 30 September 2017)
– Pinjaman Istisna’a IND-169 (IDB), IND-170 (IDB), IND-171 (ISFD) (Closing date
31 Desember 2017)
– Pinjaman IDB 174, 175, 176-IND dan IBRD-8636-ID; LN-004-ID (WB/AIIB)→Loan
Baru
4. Pelaporan audit per nomor loan/grant yang terdiri dari:
– Laporan Auditor Independen (LAI).
– Management Letter (ML).
TAHAPAN AUDIT
TAHAPAN OUTPUT
Perencanaan
Pelaksanaan
Pelaporan
Program Audit
Kertas Kerja Audit
Laporan Hasil Audit
Permintaan Audit Permintaan Audit
World Bank BPKP Pusat EA
KEMEN PUPR
Surat Tugas
BPKP Perwakilan
Surat Tugas PKPT
Dokumen
Proses Audit
Konsolidasi Temuan
LAI dan ML LAI dan ML
Tanggapan
Exit/ BAKTL
LAID
Notisi Audit Notisi Audit
Tanggapan
LAI dan ML
SIM HP Tindak
Lanjut
ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER PUSAT
Surat Tugas
DINAS PU
PROVINSI
Dokumen Proses Audit
BPKP Pusat BPKP
Perwakilan
Surat Tugas
PKPT PKPT
Notisi
Audit Notisi
Audit
Tanggapan Tanggapan
LAID LAID LAID
Exit/BKTL Exit/BKTL
SIM-HP SIM-HP Tindak Lanjut
ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER PROVINSI
Surat Tugas
DINAS PU
KABUPATEN
Dokumen Proses Audit
Notisi Audit
BPKP Pusat BPKP
Perwakilan
PKPT PKPT
Surat Tugas
Notisi Audit
Tanggapan Tanggapan
LAID LAID LAID
BAKTL BAKTL
Pembahasan
SIM-HP SIM-HP TL
ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER KABUPATEN/KOTA
OPINI AUDITOR
B. TUJUAN DAN SASARAN AUDIT
1. TUJUAN
a.Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran
penyajian laporan keuangan,
b.Memberikan penilaian atas pelaksanaan sistem
pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan
proyek,
c.Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen
keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan,
d.Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan,
e.Melakukan penilaian atas ketaatan proyek terhadap
ketentuan dalam Loan Agreement dan Pedoman Program
KOTAKU.
1. Satker Pusat Kontrak Konsultan, • National Management Consultant (NMC) • Oversight Service Provider (OSP) • Oversight Consultant (OC) • Konsultan Monitoring Evaluasi (KME) • Konsultan Individual • Contact Services Lainnya
2. Satker Provinsi/Kabupaten/Kota Pembayaran Gaji Fasilitator/Korkot, BOP, Pelatihan Dasar
Faskel (POK masing masing Provinsi) Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) BLM Skala Kota 3. Satker Kabupaten/Kota BDI Kolaborasi Kota/Kabupaten BDI kepada BDC (Business Development Centre) di
Kota/Kabupaten, Pelatihan Masyarakat,
2. SASARAN AUDIT
C. RUANG LINGKUP AUDIT
Penilaian Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan
Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
Penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program
Penilaian Kinerja Program
1.
2.
4.
3.
1. Audit Keuangan (Financial Audit)
Audit keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:
Penilaian atas kesesuaian penyajian format laporan
keuangan program dengan format yang telah ditetapkan
dan memberikan gambaran yang wajar dan benar (true
and fair view) atas operasi keuangan proyek/program.
Penilaian atas kecukupan sistem akuntansi/pembukuan
program guna mendukung tersajinya laporan keuangan
program sesuai dengan prinsip akuntansi/pembukuan
yang diterapkan program secara konsisten.
Penilaian terhadap ketepatan perhitungan dan
pengklasifikasian pengeluaran berdasarkan kategori
pengeluaran.
Pengujian atas keakurasian jumlah-jumlah/angka dalam laporan
keuangan dan didukung dengan schedule/daftar pendukung yang
diperlukan.
Pengujian atas kecukupan dan relevansi bukti/dokumen pendukung
atas jumlah-jumlah pengeluaran dalam laporan keuangan program.
Pengujian kesesuaian prosedur atas proses pengadaan
barang/jasa konsultan yang dilaksanakan program dengan
procurement guidelines/manual proyek yang ditetapkan. Penilaian
juga mencakup seleksi atas tenaga konsultan baik konsultan
perorangan (individual consultant) maupun perusahaan konsultan
(firm consultant) sesuai dengan prosedur seleksi jasa konsultan
yang diatur dalam loan/credit agreement; serta reviu dan penilaian
atas kapasitas implementing agency dalam melaksanakan
pengadaan untuk menentukan kecukupan sistem perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan dokumentasi atas proses pengadaan.
Identifikasi terhadap indikasi terjadinya fraud yang memerlukan
investigasi lebih lanjut.
2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern
Lingkup penilaian SPI meliputi hal-hal sebagai berikut:
Penilaian terhadap rancangan (design) sistem pengendalian intern program
baik pada level entitas maupun aktivitas program baik entitas program di
proyek pusat maupun pada proyek (satker) pelaksana di daerah.
Penilaian dilakukan dengan pendekatan COSO framework yang mencakup
komponen Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian,
Informasi dan Komunikasi, dan Monitoring.
Penilaian pengendalian intern dilakukan baik terhadap pelaporan keuangan
(financial reporting) maupun proses kegiatan program (business process).
Penilaian terhadap efektivitas internal control terhadap pelaporan keuangan
diarahkan pada persyaratan-persyaratan atau kondisi yang mempunyai
pengaruh material dan langsung terhadap laporan keuangan dan internal
control atas pelaporan keuangan.
Penilaian pengendalian intern terhadap proses kegiatan program (business
process) diarahkan pada kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh signifikan
terhadap pencapaian tujuan program atau memiliki risiko tinggi terhadap
terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan material terhadap pelaksanaan
program.
3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program
Penilaian kepatuhan atas program dilakukan terhadap kegitan-kegiatan tertentu
program yang dipertimbangkan cukup signifikan memiliki peran terhadap
keberhasilan program atau merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi
terjadinya penyimpangan/ penyalahgunaan, meliputi:
Kepatuhan pada ketentuan tertentu dalam loan agreement dan
keabsahan/eligibilitas pengeluaran.
Kepatuhan dalam pelaksanaan prosedur pengadaan terutama yang
dilakukan oleh masyarakat (dalam hal program pemberdayaan masyarakat),
apakah telah mengikuti ketentuan yang digariskan dalam project guideline.
Kepatuhan atas pelaksanaan mekanisme tahapan program (sesuai dalam
Pedum Kotaku).
Kepatuhan dalam proses pencairan dan penyaluran dana program serta
pengelolaan dana.
4. Penilaian Kinerja Program
Penilaian atas Kinerja Program:
Penilaian kinerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilakukan atas indikator-
indikator kinerja project/program yang telah disepakati oleh Satker Proyek
Pusat dan Pihak Pemberi Pinjaman. Penilaian kinerja KOTAKU mencakup
penilaian atas capaian indikator-indikator.
Penilaian kinerja program ini ditingkat kabupaten dilakukan bersamaan
dengan pelaksanaan audit dukungan dan dituangkan dalam Laporan Hasil
Audit Dukungan. Sedangkan ditingkat pusat, hasil penilaian kinerja
program dituangkan tersendiri terpisah dari Laporan Hasil Audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasi Proyek, yaitu dalam Laporan Hasil
Evaluasi Kinerja Program.
D. LINGKUP AUDIT BERDASARKAN PENDANAAN
IDB PNPM URBAN - Integrated Community Driven Development Project (ICDD-IDB) Phase III (KOTAKU)
• Lokasi (14 Provinsi) : Seluruh Sumatera, Aceh, Jabar, Banten, DKI, Kalbar.
• Sumber Dana : Istisna’a IDB IND-169, IDB Loan IND-170, and ISFD Loan IND-171 (Closing date 31 Desember 2017)
• Pinjaman IDB 174, 175, 176-IND → Loan Baru
1
Loan Agreement PNPM Urban IV (KOTAKU)
• Lokasi (20 Provinsi) : Seluruh Sulawesi, Kalimantan (kecuali Kalbar), Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Pabar
• Sumber Dana : 8213-ID (Closing date 30 September 2017)
• IBRD-8636-ID; LN-004-ID (WB/AIIB)→Loan Baru
2
LANJUTAN
KEGIATAN AUDIT ATAS PENDANAAN
1. Menguji proses rekruitmen, mutasi/rotasi, penghentian kontrak
Fasilitator/Korkot/Askot.
2. Menguji proses evaluasi kinerja Fasilitator/Korkot sesuai mekanisme yang
telah dibuat.
3. Pembayaran gaji Fasilitator/Korkot (kebenaran perhitungan, kelengkapan
administrasi, ketepatan waktu pembayaran).
4. Pertanggungjawaban dana Kolaborasi, BDC dan PKM.
5. Kegiatan BDI Kolaborasi.
• Proses tahapan kegiatan BDI.
• Proposal kegiatan, Pencairan dana, Penyaluran dana, Pemanfaatan dana.
• Pemeliharaan atas prasarana yang dibangun.
• Proses pengadaan di masyarakat.
• Pertanggungjawaban dana (sesuai dengan SE Dirjen Cipta Karya
Kementerian PUPR tgl 1 Agustus 2016 No. 63/SE/DC/2016 ).
1. Loan Agreement
2. DIPA
3. POK
4. Stuktur Organisasi
5. SOP / Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan / Pedoman
Pelaksanaan Lainnya
6. SP2D beserta bukti pertanggungjawaban (Invoice)
7. Laporan Keuangan
8. Daftar Kontrak Pekerjaan
9. Laporan Kegiatan
10. Kebutuhan data lain yang diperlukan
KEBUTUHAN DATA AUDIT
E. KEBIJAKAN AUDIT
1.
• PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian – Lembaga (selama masih berlaku)
2.
• Permen PUPR No.24/PRT/M/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya
3.
• Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR No. 63/SE/DC/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman
4.
• Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR No.40/SE/DC/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
5.
• Surat Direktur PKP No. KU.01-09-CK/653 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pentunjuk Pencairan dan Pemanfaatan Dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tahun Anggaran 2016
6. • Juknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan
Pedoman Keterkaitan dengan Audit antara lain :
F. RMP DAN RPL
1. RMP (Rencana Mulai Pemeriksaan)
• RMP dilaksanakan pada Bulan Maret 2018 untuk Satker PKPBM Pusat dan Bulan Maret/April 2018 untuk Satker PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. RPL (Rencana Penerbitan Laporan)
• Penerbitan laporan audit disesuaikan waktu dengan HP dan RSP (Rencana Selesai Pemeriksaan) dengan merujuk pada mulainya audit pada bulan Maret/April (RMP)
G. PENDANAAN AUDIT
Seluruh dana audit dibiayai
oleh BPKP
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM,
AUDIT SEBELUMNYA
1. Kelebihan Pembayaran, Ketekoran Kas, Kemahalan Harga dan
Pengeluaran Yang Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban
Akibatnya:
– Kerugian bagi masyarakat dan LKM serta dapat menimbulkan berkurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap pengelola program.
– Masyarakat tidak dapat memanfaatkan dana dalam bentuk bantuan sosial, dana
bergulir, dan pembangunan infrastruktur.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
2. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan RAB
Akibatnya:
– Pemborosan biaya pada kegiatan pembangunan infrastruktur/prasarana tersebut.
– Kelebihan alokasi dana yang dapat digunakan untuk kepentingan lain.
– Prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan volume fisik yang seharusnya dan
kurang memenuhi kualitas serta belum didukung dengan pertanggungjawaban
kegiatan yang memadai.
– Dana bantuan tidak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
3. Prasarana yang Dibangun Tidak Memenuhi Spesifikasi Teknik dan
Mengalami Kerusakan serta Tidak Dipelihara dengan Baik
Akibatnya:
– Hasil kegiatan tidak berfungsi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.
– Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk memperbaiki kualitas sarana prasarana
(sarpras) di daerah tersebut tidak tercapai.
– Prasarana yang dibangun tidak segera dapat dimanfaatkan.
– Fungsi sarana dan prasarana tidak optimal dan dapat memperpendek umur
sarpras tersebut.
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
4. Prasarana dan Hasil Kegiatan Belum Dimanfaatkan, Kurang Bermanfaat,
Tidak Dapat Dimanfaatkan, dan Tidak Dimanfaatkan sesuai Tujuan
Akibatnya:
– Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk memberdayakan masyarakat agar tidak
hanya sekedar menjadi pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai
pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak
sepenuhnya tercapai.
– Investasi yang ditanamkan oleh LKM pada kegiatan sosial produktif menjadi
belum menghasilkan keuntungan sehingga rencana pemberian bantuan
kepada warga miskin menjadi tertunda pelaksanaannya.
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
5. Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
5. Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM
Akibatnya:
– Pencapaian tujuan program secara umum tidak tercapai secara optimal;
– Pencapaian sasaran dan manfaat pemberian pinjaman bergulir belum tercapai
sepenuhnya;
– Berpotensi menimbulkan konflik diantara kelompok masyarakat.
– Kegiatan BLM tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya dana pendamping
(komitmen partisipasi) Pemerintah Kota/Kabupaten.
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
6. Perubahan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Ketentuan (Proposal dan RAB)
Akibatnya:
– Dana BLM tidak sepenuhnya mencapai sasaran dan merugikan penerima manfaat
serta tujuan dari pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal.
– Hasil pekerjaan belum sesuai rencana dan belum sesuai dengan dana yang
disediakan sehingga manfaatnya belum optimal.
– Kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran sehingga tujuan PNPM dalam
penanggulangan kemiskinan tidak tercapai.
– Menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kepercayaan warga yang menjadi
sasaran serta memberikan peluang bagi pengurus KSM untuk memberikan
bantuan perbaikan pada warga yang tidak berhak.
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
7. Perencanaan Kegiatan Belum Dilaksanakan Dengan Baik
Akibatnya:
– Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya
partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan
memonitoring kegiatannya tidak tercapai secara optimal.
– Hasil pekerjaan belum sesuai dengan rencana dan belum sesuai dengan dana yang
disediakan sehingga manfaatnya belum optimal.
– RAB tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan
sulit diukur /dibandingkan karena tidak akuratnya perencanaan.
– Masyarakat kurang memperoleh pembelajaran yang maksimal dari konsultan
sebagai pendamping masyarakat dalam PNPM Perkotaan.
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
8. Pelaksanaan Program Tidak Sesuai Ketentuan
Pelaksanaan kegiatan belum memenuhi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan
Pengelola program belum sepenuhnya melaksanakan perannya
Kurang efektifnya pendampingan fasilitator/Askot/Korkot, KSM tidak menaati
prosedur sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Kurang selektifnya KSM dalam merencanakan program sesuai ketentuan
Pelaksanaan kegiatan sudah menyimpang dari PJM Pronangkis
Lemahnya pengawasan dari UPL dalam melaksanakan tugasnya.
Akibatnya:
– Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan program yaitu
partisipatif, transparansi dan akuntabel.
– Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dalam PJM
Pronangkis.
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
9. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh BKM/KSM
Akibatnya:
Sarana dan prasarana yang akan/sedang dibangun tersebut belum dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat desa/kelurahan setempat
LANJUTAN
Terima Kasih
“Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”