M KIZLAR AGHA Y23112013Aspek Teknik Hukum LautUU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia

Keterkaitan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dengan UNCLOS 1982

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur

UU 5/83 pasal 2 UNCLOS 1982 pasal 55 dan 57

Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan Penetapan batas zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

UU 5/83 pasal 3 ayat 1 UNCLOS 1982 pasal 74 ayat 4

Keterkaitan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dengan UNCLOS 1982

1. Hak, Yurisdiksi, dan Kewajiban (pasal 4 UU 5/83 dan pasal 56 UNCLOS 1982)

a. Eksplorasi dan eksploitasib. Pengelolaan dan konservasi sumber dayac. Pulau buatan, instalasi, dan bangunand. Perlindungan dan pelestarian lingkungane. Pelayaran dan penerbangan Internasionalf. Pemasangan kabel dan pipa bawah laut

2. Ganti rugi (BAB V UU 5/83 dan pasal 115 UNCLOS 1982)

Keterkaitan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dengan UNCLOS 1982

Aspek Teknik Hukum Laut pada UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI

1. Survei dan Pemetaan Garis Pantaia. Pembuatan titik referensi

b. Pengukuran geodetik

c. Survei batimetrik- pemeruman- penentuan garis pantai- pengamatan pasut

Aspek Teknik Hukum Laut pada UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI

2. Penetapan Garis Pangkal- Penentuan titik dasar

Aspek Teknik Hukum Laut pada UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI

KesimpulanAspek-aspek teknis dalam UU No. 5 tahun 1983 tetang ZEEI adalah:1. Survei dan Pemetaan Garis Pantai

- Pembuatan Titik Referensi- Pengukuran Geodetik- Pengukuran Batimetrik

2. Penetapan Garis Pangkal- Penentuan Titik Dasar

Daftar Pustaka

Djunarsjah, E. (2007). “Aspek Teknis Hukum Laut”. Penerbit ITB, Bandung.Republik Indonesia. (1983). “Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Lembaran Negara RI Tahun 1983, No. 44. Sekretariat Negara. Jakarta.

Terima Kasih