i

ASURANSI DAN OBJEK WISATA

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengunjung Air Terjun Grojogan Sewu

Tawangmanggu, Karanganyar)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program studi strata 1 pada

Jurusan ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Disusun Oleh :

CHYNTHYA BUDI NOVITASARI

C 100 150 229

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

i

HALAMAN PERSETUJUAN

ASURANSI DAN OBJEK WISATA

Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengunjung Air Terjun Grojogan

Sewu Tawan gmanggu, Karanganyar

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

CHYNTHYA BUDI NOVITASARI

C100150229

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

ii

HALAMAN PENGESAHAN

ASURANSI DAN OBJEK WISATA

Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengunjung Air Terjun Grojogan

Sewu Tawangmanggu, Karanganyar

OLEH:

CHYNTHYA BUDI NOVITASARI

C100150229

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 1 Juli 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (..............................................)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Inayah, S.H., M.H. (..............................................)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. (..............................................)

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum

NIK. 537 / NIDN.0727085803

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam

naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka

akan saya pertanggungjawablan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Juni 2019

Penulis

Chynthya Budi Novitasari

C.100.150.229

1

ASURANSI DAN OBJEK WISATA

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengunjung Air Terjun Grojogan Sewu

Tawangmanggu, Karanganyar)

ABSTRAK

Sejatinya manusia dalam menjalani kehidupan tidak dapat memastikan peristiwa

yang akan terjadi dimasa yang akan datang baik peristiwa tersebut menimbulkan

keadaan yang tidak aman maupun peristiwa yang menguntungkan. Peristiwa yang

menimbulkan keadaan yang tidak aman tersebut selanjutnya disebut sebagai

resiko. Dalam upaya pengalihan resiko atau peristiwa yang tidak pasti lembaga

asuransi atau perusahaan asuransi bersedia untuk memberikan perlindungan atau

proteksi dimasa yang akan datang dengan memberikan jaminan ganti kerugian

kepada pihak lain dengan cara membayar seumlah uang apabila terjadi keadaan

yang tidak pasti dimasa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yang

menggunakan pendekatan doktrinal yang dianalisa secara kualitatif dengan

penalaran deduktif. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif

karena dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci mengenai asuransi dan objek

wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang

asuransi dan objek wisata.

Kata Kunci: perjanjian, asuransi, resiko

ABSTRACT

in fact, human beings in living life cannot ensure that events that will occur in the

future both events cause unsafe conditions and beneficial events. the event that

creates an unsafe condition is hereinafter referred to as risk. In an effort to divert

risk or uncertain events insurance institutions or insurance companies are willing

to provide protection or protection in the future by providing compensation

guarantees to other parties by paying a sum of money in the event of uncertain

conditions in the future. This research is a study that uses a doctrinal approach that

is analyzed qualitatively with deductive reasoning. The results of the analysis are

then presented descriptively because they are intended to explain in detail about

insurance and tourism objects. This study aims to analyze and describe insurance

and tourism objects

Keyword: agreement, insurance, risk

2

1. PENDAHULUAN

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai

hal yang menunjukan sifat hakiki pada diriya sendiri, sifat hakiki yang

dimaksud disini adalah sifat alamiah yang tidak dapat dipastikan terlebih

dahulu peristiwa mana yang akan terjadi di masa yang mendatang, Dimana

keadaan yang tidak pasti tehadap suatu peristiwa yang menimbulkan rasa

tidak aman dapat disebut sebagai resiko. Salah satu upaya untuk mengatasi

keadaan yang tidak pasti atau resiko adalah menghindari atau

melimpahkan kepada pihak – pihak lain diluar dirinya sendiri.

Lembaga atau institusi yang bersedia dalam pengalihan resiko atau

peristiwa yang tidak pasti ialah lembaga asuransi atau dapat disebut pula

sebagai perusahaan asuransi dimana perusahaan asuransi tersebut memiliki

peranan dan jangkauan yang sangat luas menyangkut kepentingan

kepentingan sosial baik individu maupun masyarakat luas.1 perusahaan

asuransi berperan dalam memberikan perlindungan atau proteksi dimasa

yang akan datang terhadap masyarakat atau individu yang merasa

dirugikan atas peristiwa yang tidak pasti. Lembaga atau perusahaan

asuransi memberi jaminan ganti kerugian kepada pihak lain dengan cara

membayar sejumlah uang apabila terjadi keadaan yang tidak pasti dimasa

yang mendatang. Dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransurasian

disebutkan

Pasal 1 angka 1:

1 Hartono, Sri Redjeki, 1992, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika

hal 5

3

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan

asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi

oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a.memberikan

penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,

kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b.

memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil

pengelolaan dana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

perlindungan hukum bagi pengunjung objek wisata air terjun grojogan

sewu?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiaman

bentuk perlindungan yang diberikan oleh pengelola terhadap ha katas

keamanan dan keselamatan pengunjung.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

doktrinal (Normatif), dengan jenis penelitian deksriptif. Sumber data yang

digunakan yaitu Polis Asuransi dan data primer berupa Wawancara dengan

narasumber karyawan PT.Duta Indonesia Djaya. Dalam Penelitian ini

penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi

4

kepustakaan, untuk mengumpulkan, mencari, mencatat menginventarisasi

dan mempelajari data – data sekunder yang berkaitn dengan permasalahan

yang diteliti. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian memuat klausula klausula sebagai berikut:

a. Subyek Hukum

Dalam data, yang berupa perjanjian asuransi subyek hukum yang

terikat pada perjanjian adalah PT.Duta Indonesia Djaya selaku

pengusaha wisata sebagai pihak pemegang polis, PT.Asuransi Jiwa

Syariah Amanah Giri Artha (GITHA) selaku perusahaan asuransi

sebagai pihak penanggung dan Pengunjung objek wisata air terjun

sebagai pihak tertanggung.

Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 pengertian yaitu

natuurlijke person atau disebut orang dalam bentuk manusia atau

manusia pribadi dan rechts person yang disebut orang dalam bentuk

badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau

persona ficta.

Dalam hukum asuransi, subyek hukum yang terlibat ada 4 yaitu

penanggung adalah pihak yang sanggup menjamin serta menanggung

pihak lain yang akan mendapatkan suatu pergantian kerugian dari

suatu peristiwa yan belum tentu terjadi dan akan terjadi, tetanggung

5

adalah pihak yang akan menerima ganti kerugian, pengambil asuransi

atau pemegang polis adalah orang yang menutup perjanjian dan

sekaligus membayar premi, tertunjuk yaitu orang yang dalam polis

ditunjuk sebagai orang yang berhak menerima pembayaran sejumlah

uang dari penanggung.

Hasil Analisis:

PT. Duta Indonesia Djaya selaku pengusaha wisata dapat dikatakan

sebagai badan hukum karena PT.Duta Indonesia Djaya merupakan

korporasi dan dikatakan sebagai pemegang polis karena PT.Duta

Indonesia Djaya adalah pihak yang melakukan perjanjian asuransi

dengan PT.Asuransi Jiwa Amanah Giri Artha (GITHA) serta

membayar premi kepada penanggung, PT.Asuransi Jiwa Syariah

Amanah Giri Artha (GITHA) dikategorikan sebagai badan hukum

karena PT.Asuransi Jiwa Amanah Giri Artha (GITHA) merupakan

korporasi dan dikatakan sebagai penanggung karena berkewajiban

untuk menjamin kerugian pihak lain yang mdngalami suatu peristiwa

yang tidak pasti. Pengunjung objek wisata dikategorikan sebagai

manusia karena tiap manusia dipandang dan dilindungi oleh tatanan

hukum sebagai subjek hukum serta dikategorikan sebagai tertanggung

karena pengunjung objek wisata merupakan perseorangan yang

mempunyai hak untuk dilindungi apabila terjadi suatu peristiwa yang

merugikan dan berhak untuk mendapakan ganti kerugian.

6

b. Obyek Hukum

Obyek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat

dikuasai oleh segala sesuatu bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek

hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum yang

biasanya berupa benda.

Obyek Hukum diklasifikasikan menjadi benda berwujud dan tidak

berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda bergerak karena

sifatnya sendiri, benda tidak bergerak karena tujuannya, benda tidak

bergerak karena undang – undang, benda bergerak karena sifatnya,

benda bergerak karena undang – undang , benda yang dapat dipakai

habis dan barang – barang yang dipakai tidak habis, barang barang

yang sudah ada dan yang masih ada.

Hasil Analisis:

Dalam perjanjian asuransi tersebut objek hukumnya adalah Polis

asuransi antara PT. Duta Indonesia Djaya dengan PT. Asuransi Jiwa

Syariah Giri Artha (GITHA) dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai

benda berwujud karena dapat dilihat dan diraba oleh panca indra serta

sebagai benda begerak karena dapat dipindahkan dari satu tempat ke

tempat lain.

c. Hak dan kewajiban para pihak

Dalam hal yang berkaitan dengan subjek dalam asuransi yaitu

penanggung dan tertanggung masing – masing mempunyai hak dan

kewajiban yang diatur dalam KUHD dan polis asuransi yang

digunakan sebagai bukti dalam perjanjian.

7

Hak dan kewajiban subyek hukum asuransi dalam KUHD, hak

tertanggung diatur dalam pasal 259, 261, dan 281 KUHD, kewajiban

tertanggung diatur dalam pasal 246, 251 dan 283 KUHD, Hak

penanggung diatur dalam pasal 276, 282, 271 KUHD dan kewajiban

penanggung diatur dalam pasal 259, 260, dan 281 KUHD.

Dalam hal yang berkaitan dengan pengunjung wisata diatur pula

dalam pasal 20 dan 26 Undang – undang nomor 10 tahun 2009 tentang

kepariwisataa dan pasal 4 Undang – undang nomor 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen.

Hasil analisis:

Bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan pada polis

asuransi namun hanya disampaikan melalui lisan sehingga dapat

menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak. PT.Duta Indonesia

Djaya selaku pengusaha wisata objek wisata air terjun grojogan sewu

atau pemegang polis adala sebagai mempunyai kewajiban untuk

membayar premi asuransi kepada penanggung, hal tersebut sesuai

dengan apa yang dijelaskan pada pasal 246 KUHD dan mempunyai

hak untuk mendapatkan polis asuransi dari pihak penanggung, hal

tersebut dijelaskan pada pasal 260 KUHD bahwa penanggung harus

menyerahkan polis asuransi delapan hari sejak dilakukan perjanjian

tersebut.

PT.Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha (GITHA) selaku

perusahaan asuransi atau disebut pula penanggung mempunyai hak dan

kewajiban untuk memberikan pertanggungan sesuai yang diuraikan

8

dalam polis asuransi. Hal tersebut disebutkan dalam penertian asuransi

pada pasal 246 KUHD bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah

perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung

dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi

karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan

yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu

peristiwa yang tidak pasti” serta berkewajiban untuk menyerahkan

polis asuransi kepada pemegang polis. Hal tersebut sudah sesuai

dengan Pasal 260 KUHD bahwa “Bila pertanggungan diadakan dengan

perantaraan seorang makelar asuransi, polisnya yang ditandatangan

harus diserahkan dalam delapan hari setelah mengadakan perjanjian”

Pengunjung wisata Air terjun grojogan sewu Tawangmanggu

Karanganyar yang dapat pula disebut sebagai tertanggung berhak

untuk mendapatkan ganti kerugian atau penanggungan dari pihak

penanggung, Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 246 bahwa

penanggung itu menanggung seseorang yang akan mengalami kerugian

terhadap suatu peristiwa yang tidak pasti dan memberikan keterangan

kepada pihak pengelola dan penanggung, Hal ini sudah sesuai dengan

pasal 251 KUHD bahwa trtanggung harus memberikan keterangan

yang jujur dan sebenar benarnya agar tidak menghambat prosedur

klaim

d. Wanprestasi

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa yang

dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur

9

disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi

prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan.

Menurut Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi

dikarenakan adanya dua kemungkinan yaitu Keadaan memaksa

(overmach / force mejeur) dan karena kesalahan debitur, baik karena

kesengajaan maupun lalai.

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang

debitur dapat berupa empat macam yaitu tidak melakukan apa yang

disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya,

tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya

tetapi terlambat serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak

boleh dilakukannya terhadap kelalaian atau kealpaan debitur atas suatu

prestasi, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Akibat hukum dari wanprestasi dapa berupa Debitur diwajibkan

membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234

KUHPerdata), apabila perikatan itu timbal balik kreditur dapat

menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim

(pasal 1266 KUHPerdata), dalam perikatan untuk memberikan sesuatu,

resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat

2 KUHPerdata), Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih

dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian

(pasal 1267 KUHPerdata) serta Debitur wajib membayar biaya perkara

jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan

bersalah.

10

Hasil Analisis:

Wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian

asuransi tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan pada pasal

1243 KUHperdata bahwa apabila salah satu pihak tersebut lalai maka

salah satu pihak dapat meminta ganti kerugian serta perjanjian tersebut

dapat dibatalkan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

bahwa PT.Duta Indonesia Djaya selaku pengelola obyek wisata Air terjun

grojogan sewu Tawangmanggu, Karanganyar dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap hak atas keamanan dan keselamatan

pengunjung obyek wisata Air terjun grojogan sewu Tawangmanggu,

Karanganyar adalah melakkukan perjanjian asuransi dengan PT.Asuransi

jiwa syariah amanah giri artha (GITHA) dan dalam memberikan

perlindungannya masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya sosialisasi

kepada pengunjung Air Terjun Grojogan Sewu .

Seharusnya dalam melakukan perjanjian asuransi para pihak sepakat untuk

menuliskan hak dan kewajiban para pihak dan wanprestasi pada polis

asuransi sehingga memudahkan apabila salah satu pihak ingkar atau lalai,

seharusnya PT.Duta Indonesia Djaya memberikan informasi secara rinci

kepada pengunjung serta harus memhami apa isi dari polis asuransi

tersebut.

11

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abbas salim,2003, Asuransi dan manajemen resiko, jakarta, Pt, raja grafindo

persada

Abdulkadir Muhammad 2000, Hukum perdata indonesia, Cetakan ke III,

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian hukum,

surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Evi ariyani, 2013, Hukum perjanjian, Yogyakarta, ombak

Hartono, sri redjeki, 1992, hukum asuransi dan perusahaan asuransi, jakarta, Sinar

Grafika

H.A Dardiri Hasyim, 2015, Hukum perikatan dan perjanjian, Surakarta, UNS Pers

J satrio, S.H., 1992, Hukum perjanjian, Bandung, Citra aditya bakti

M. yahya harahap,1986, Segi - segi hukum perjanjian, bandung, alumni

Phlilipus m hadjon 1987 perlindungan bagi rakyat di indonesia, surabaya, PT.

Bina ilmu

Rachmadi usman, 2006, “aspek aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di

indonesia, jakarta, sinar grafika

R. Abdoel djamali, 2011, pengantar hukum indonesia, jakarta: PT. Raja Grafindo

persada

Satjipto Rahardjo, 2000 Ilmu hukum cetakan ke V, Bandung: Citra aditya bakti

Subekti, 2001, pokok pokok hukum perdata, jakarta, intermasa

Subekti, 2002, Hukum perjanjian, Jakarta, Intermezo

12

Subekti,2007 Kitab Undang -undang hukum perdata, Jakarta, PT. arga printing

Suparman Sastrawidjaja, 2003, Aspek - aspek hukum asuransi dan surat berharga,

Bandung, PT Alumni

Suratman, Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta

Tuti rastuti 2011 aspek hukum perjanjian asuransi yogyakarta pustaka yustisia

Wirjono prodjodikoro, 1979, Hukum Asuransi di indonesia, Jakarta, PT.

Intermasa

JURNAL

Deny guntara, “asuransi dan ketentuan ketentuan hukum uang mengaturnya”

Jurnal justisi ilmubhukum ISSN 2528 Vol 1 NO 1 2016

M.muhtarom “Asas - asas hukum perjanjian, suatu landasan dalam pembuatan

kontrak” SUHUF, Vol 26 No 1 Mei 2014

Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, Murti

pramuwardhani dewi, “ Asas kenebasan berkontrak dan kepribadian dalam

kontrak Outsourcing” mimbar hukum, volume 23 nomir 3, oktober 2011,

Muchsin, perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia surakarta

magister hukum program pascasarjana universitas sebelas maret 2003

Setiono, rule of law (supremasi hukum), surakarta magister ilmu hukum program

pascasarjana, universitas sebelas maret 2004

UNDANG – UNDANG

Undang – undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

Undang – undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

13

Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kitab Undang – undang hukum perdata

Kitab Undang – undang Dagang