1

Assessment1. Monitor health status (ES 1);2. Diagnose & investigate health problems & hazards (ES 2);

3 Core Public Health Functions

Policy Development3. Inform, educate, and empower people (ES 3);4. Mobilize community relationships (ES 4);5. Develop policies and plans (ES 5);

Assurance6. Enforce laws and regulations (ES 6);7. Link people to needed health services (ES 7);8. Assure a competent workforce; PH & personal care (ES 8);9. Evaluate health services (ES 9);10. Conduct research for new innovations (ES 10). 2

1. Belum optimalnya sikap afirmatif kepada daerah tertinggal dalam aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian

2. Belum adanya keselarasan dan keterpaduan diantara 3 (tiga) level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal

3. Program dan instrumen pelaksanaan serta alokasi anggaran dari kementerian/ lembaga yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah tertinggal

4. Inisiatif proaktif baru dilakukan oleh beberapa kabupaten dalam menangani ketertinggalan daerahnya sesuai potensi, masalah dan kewenangan yang dimiliki

5. Belum adanya insentif yang memadai bagi para petugas pemerintah dan pelayan masyarakat yang bekerja di daerah terpencil dan perbatasan

6. Peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), belum cukup memadai untuk melayani daerah tertinggal dan terisolir baik untuk pembangunan ekonomi maupun pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan

ISU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1)

3

4

7. Belum adanya kesepahaman antara berbagai stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam penanganan daerah tertinggal, sehingga masih sering kali ditemukan kebijakan yang belum berpihak pada penanganan daerah tertinggal secara terpadu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah

8. Rendahnya dukungan APBD provinsi maupun kabupaten untuk mengembangkan daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil, serta belum optimal dan sinergisnya upaya-upaya untuk percepatanpengembangandaerahtertinggalolehpemerintahdaerahprovinsimaupunkabupatendaerahtertinggal

9. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pemasaran dan ibukota kabupaten dan provinsi

10. Masih rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pengembangan potensi, baik SDM, SDA, dan kelembagaan di daerah tertinggal

11. Belum optimalnya upaya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan daerah tertinggal

12. Terbatasnya informasi dan akses masyarakat di daerah dalam penyediaan modal, input produksi, pengembangan teknologi, informasi pasar, dan peluang usaha

13. Belum diperhatikannya tingkat ketertinggalan serta karakteristik masing-masing daerah tertinggal yang menuntut perhatian dan penanganan dalam jangka menengah dan panjang

14. Pelaksanaannya lebih condong pada pengembangan proyek-proyek sektoral yang kurang koordinasi dan terintegrasi

ISU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (2)

TAHAPAN RPJPN 2005-2025

RPJM 1

(2005-2009)

RPJM 2

(2010-2014)

RPJM 3

(2015-2019)

TEXT

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 4

(2020-2024)

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005-2025

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil melalui penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu

‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’.

DAERAH TERTINGGAL

TEMA

6

INDIKATOR

•IPK•DIMENSI WILAYAH

•Indikator nasional •MDGs•IPKM

KPDT

KEMENKES

• PENDAPATAN PERKAPITA• MELEK HURUF

• USIA HARAPAN HIDUP

• ANGKA KEMATIAN IBU• ANGKA KEMATIAN BAYI• USIA HARAPAN HIDUP

•PENURUNAN GIZI KURANG(24 Indikator kesehatan)

SASARAN

KPDT

Daerah Tertinggal

KEMENKES

Daerah Tertinggal

Daerah Perbatasan

Daerah Kepulauan

Daerah Bermasalah Kesehatan

Daerah yang memiliki sarana terpencil/sangat terpencil

GAMBARAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL, DBK dan DTPK

130 DBK

183 Kab TTGL

45 Kab Prioritas DTPK 13 kab

18 kab

10 kab

73kab

79 kab

4 kab40 kab

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun)

(RPJP – RTRW)

Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun)

(RPJM – Stranas/Strada)

Rencana Strategis Sektoral (5 tahun)

Rencana Aksi Pembangunan Daerah

Tertinggal

Rencana Kerja Tahunan

Nas

iona

lPr

ovin

siKa

bupa

ten/

Kota

RPJMNASIONAL

RPJMNASIONAL

RPJMPROVINSI

RPJMPROVINSI

RPJMKABUPATEN

RPJMKABUPATEN

RAN Daerah Tertinggal

RENSTRA K/L

RKP NASIONALRKP NASIONAL

RENJA K/LRENJA K/L

RPJP NASIONAL

RPJP NASIONAL

RPJP PROVINSIRPJP PROVINSI

RPJP KAB/KOTARPJP KAB/KOTA

RTRW NASIONALRTRW NASIONAL

RTRW PROVINSIRTRW PROVINSI

RTRW KAB/KOTARTRW KAB/KOTASTRADA DATING

Kab/Kota

STRADA DATING Kab/Kota

STRADA DATING Prov

STRADA DATING Prov

RAD ProvDaerah Tertinggal

RENSTRA SKPD Provinsi

RKPD PROVRKPD PROV

RENJA SKPDProvinsi

RENJA SKPDProvinsi

RAD KabupatenDaerah Tertinggal

RENSTRA SKPD Kabupaten

RKPD KAB/KOTARKPD KAB/KOTA

RENJA SKPD Kab/Kota

RENJA SKPD Kab/Kota

STRANAS DAERAH TERTINGGAL

STRANAS DAERAH TERTINGGAL

RAS K/LDaerah Tertinggal

RAS SKPD ProvDaerah Tertinggal

RAS SKPD KabDaerah Tertinggal

RKA K/LRKA K/L

RKA SKPDProvinsi

RKA SKPDProvinsi

RKA SKPD Kab/Kota

RKA SKPD Kab/Kota

MASUKAN TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL

1. Perlunya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pra-Musrenbangnas Tahun 2012 agar dapat mengintegrasikan program, kegiatan di lokus yang menjadi sasaran utama pembangunan kesehatan di kabupaten tertinggal sebagai bahan penyusunan kebijakan/ Rencana Aksi yang bersifat operasional

2. Pentingnya dukungan sektor terkait lainnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal

3. Perlunya sharing dengan Asosiasi/LSM/Masyarakat di bidang kesehatan dalam mencari solusi dan inovasi agar berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan di daerah tertinggal.