PUSDIKLATPUSDIKLAT

1

PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

SATUAN PELAYANAN HUKUM KORPORAT

PUSDIKLATPUSDIKLAT

2

HIMPUNAN PERATURAN - PERATURAN HIDUP

YANG BERSIFAT MEMAKSA, BERISIKAN SUATU

PERINTAH, LARANGAN ATAU IZIN UNTUK

BERBUAT SESUATU ATAU TIDAK BERBUAT

SESUATU SERTA DENGAN MAKSUD UNTUK

MENGATUR TATA TERTIB DALAM KEHIDUPAN

MASYARAKAT.

H U K U M

PUSDIKLATPUSDIKLAT PEMBAGIAN HUKUM

3

HUKUM PRIVAT Hukum Perdata

(materiil), al : perkawinan, jual beli

Hukum Acara Perdata (formil/cara menjalankan / mempertahankan hukum perdata materiil)

Hukum Dagang (al. UU PT)

Dll.

HUKUM PUBLIK Hukum Pidana

(materiil) Hukum Acara

Pidana (formil) Hukum Tata

Usaha (Administrasi) Negara

Hukum Pajak Dll.

PUSDIKLATPUSDIKLAT CIRI – CIRI

4

HUKUM PRIVAT : Lebih menitikberatkan kepentingan perseorangan

dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

Negara tidak berwenang campur tangan, kecuali atas permintaan pihak yang merasa dirugikan.

HUKUM PUBLIK : Bersifat memaksa dan mengatur.

Lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan perseorangan.

Negara berwenang campur tangan jika terjadi pelanggaran hukum.

PUSDIKLATPUSDIKLAT

5

LANDASAN HUKUM P2TL

Antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Undang-undang No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan.

4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) dengan Masyarakat.

5. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

PUSDIKLATPUSDIKLAT HAK PLNUU NO. 30 TH 2009 :

Pasal 27 ayat (1) Untuk Kepent.Umum PIUPTL dalam menyediakan tenaga listrik sbgm dimaksud Pasal 10 ayat (1) Kit, Trans, Dist dan Penjualan berhak untuk :

a……

b……

c……

d.masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

e……

6

PUSDIKLATPUSDIKLAT HAK PLN

Permentamben No. 02.P/451/MPE/1991, Pasal 2 ayat (1) :

f. Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan.

g. Menetapkan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian.

Ketentuan penertiban atas pemakaian tenaga listrik tersebut ditetapkan Pengusaha (PLN) dan disahkan Direktur Jenderal.

7

PUSDIKLATPUSDIKLAT

8

KEWAJIBAN PELANGGAN

PERMENTAMBEN NO. 02.P/451/M.PE/1991, Pasal 5 ayat (1) :

b. Menjaga dan memelihara keamanan Instalasi Pelanggan.

c. Menjaga keamanan APP PLN yang terpasang pada bangunan / persil Pelanggan.

d. Menjaga keamanan sambungan listrik yang berada pada bangunan / persil Pelanggan.

e. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai dengan peruntukannya.

PUSDIKLATPUSDIKLAT

Aspek Hukum Pelaksanaan P2TL meliputi :

Aspek Hukum Perdata; Aspek Hukum TUN Aspek Hukum Pidana

9

PUSDIKLATPUSDIKLAT

ASPEK HUKUM PIDANA

10

PUSDIKLATPUSDIKLAT

UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009, Pasal 51 :

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenaglistrikan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palng banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

(3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama (7) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

11

PUSDIKLATPUSDIKLAT

PERMENTAMBEN No. 02.P/451/MPE/1991, Pasal 2 ayat (1) :

g. Menetapkan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), Pasal 362 :

“Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana karena mencuri selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,-.

12

PUSDIKLATPUSDIKLAT

13

UU NO. 30 TH 2009 : Pasal 27 ayat (1) Untuk Kepent.Umum PIUPTL dalam menyediakan tenaga listrik sbgm dimaksud Pasal 10 ayat (1) Kit, Trans, Dist dan Penjualan berhak untuk :

a……b……c……

d.masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

e……

Pasal 167 KUHP

(1) Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak, dipidana dengan Pidana Penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

PUSDIKLATPUSDIKLAT

Pasal 167 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (lanjutan)

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan 2 orang atau lebih dengan bersekutu.

14

PUSDIKLATPUSDIKLATSYARAT PENAHANAN DALAM HKM PIDANA

(Pasal 21 KUHAP)

Syarat Subyektif:Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diriMerusak atau menghilangkan barang buktiMengulangi perbuatan tindak pidana

Syarat Obyektif;Terdapat cukup buktiTindak Pidana tersebut diancam hukuman 5 tahun atau lebih;Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335

ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, 560 KUHP

15

PUSDIKLATPUSDIKLAT PERLINDUNGAN HUKUM • Pasal 48 KUHP

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

• Pasal 49 ayat (1) KUHP“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

• Pasal 50 KUHP“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

• Pasal 51 ayat (1) KUHP“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

16

PUSDIKLATPUSDIKLAT

PERDATA

17

PUSDIKLATPUSDIKLAT

Hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.

18

HUBUNGAN HUKUM

Hubungan Hukum PLN dengan Pelanggan :JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

PUSDIKLATPUSDIKLAT

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

• Harus ditandatangani oleh pihak konsumen atau kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus dan juga Pejabat PLN yang berwenang untuk membuktikan terciptanya suatu kesepakatan.

• Harus disimpan dengan baik oleh PLN

19

PUSDIKLATPUSDIKLAT

20

FUNGSI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN

1. FUNGSI PROTEKTIF : Hukum memberikan perlindungan kepada Perjanjian.

Hukum mengatur sahnya suatu Perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menyatakan Perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Mengikat para pihak sebagai undang-undang Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.2. FUNGSI DESTRUKTIF :

Hukum dapat membatalkan Perjanjian / salah satu klausula Perjanjian jika isi atau proses pembuatannya tidak sah.

PUSDIKLATPUSDIKLAT

21

3. FUNGSI SUPLEMENTER :

Hukum melengkapi ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dalam Perjanjian menurut keadilan, kepatutan dan UU patut dianggap sebagai bagian dari isi Perjanjian.

4. FUNGSI REGULATIF : Hukum mengatur apa akibatnya jika terjadi

pelanggaran dalam Perjanjian atau jika terjadi pembatalan

Perjanjian.

FUNGSI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN

PUSDIKLATPUSDIKLAT

22

AZAS-AZAS PERJANJIAN

KONSENSUALISME1320 KUHPerdata

KEBEBASAN BERKONTRAK1338 (1) KUHPerdata

KEKUATAN MENGIKAT

1338 (1) KUHPerdata

Setiap orang / pihak diberi kebebasan membuat

Perjanjian sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak

Semua Perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai UU bagi

mereka yang membuatnya

Pembatasan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum & kesusilaan

Perjanjian sah dan mengikat sejak tercapai kata

sepakat antara para pihak

PUSDIKLATPUSDIKLAT

23

SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN(Pasal 1320 KUHPerdata)

SEPAKAT MEREKA YG MENGIKATKAN

DIRINYA

KECAKAPAN UNTUKMEMBUAT SUATU

PERIKATAN

SUATU HALTERTENTU

SUATU SEBABYG HALAL

SYARAT SUBJEKTIF

SYARAT OBJEKTIF

AKIBAT HUKUM PASAL 1320 TIDAK TERPENUHI

PERJANJIAN DAPATDIBATALKAN

PERJANJIAN BATALDEMI HUKUM

PUSDIKLATPUSDIKLAT

• PASAL 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang merugikan satu pihak, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian.

• PASAL 1131 KUHPerdata : Seluruh harta benda yang ada dan yang akan ada menjadi jaminan atas perikatan yang dibuatnya.

24

PMH DAN JAMINAN

PUSDIKLATPUSDIKLAT TATA USAHA NEGARA (TUN)

TUN : administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (PLN BUMN yang mendapat tugas sesuai UU untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagai PiIUPTL dianggap sebagai Badan Tata Usaha Negara).

Objek Gugatan : Keputusan TUN penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan / Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang berakibat hukum bagi seseorang / badan hukum perdata (Surat Penetapan Tagihan Susulan / Pemutusan dll).

Batas waktu pengajuan gugatan : 90 hari sejak diterimanya / diumumkannya Keputusan Badan / Pejabat TUN.

25

PUSDIKLATPUSDIKLAT

26

SENGKETA KASUS P2TL

PENGADILAN NEGERI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PERDATA

PERBUATAN

MELAWAN HUKUM

(1365 KUHPdt)

ATAU

WANPRESTASI

DITUNTUT GANTI

RUGI

KEPUTUSAN PENETAPANTAGIHAN SUSULAN

/ PEMUTUSAN TENAGA LISTRIK DIANGGAP

SEBAGAIKEPUTUSAN

TATA USAHA NEGARA

PEMBATALAN KEPUTUSAN

PIDANA

Pasal 51 ayat (3) UU NO. 30 TH

2009

(pencurian tenaga listrik) /Pasal 362 KUHPidana (pencurian)

atauPasal 167 KUHP (masuk paksa)

atauPasal 310 KUHP (penghinaan)

atauPasal 335 KUHP

(perbuatan tidak menyenangkan)

PUSDIKLATPUSDIKLAT ALAT BUKTI PIDANA

Pasal 184 KUHAP

1. Keterangan Saksi → Petugas P2TL, polisi dll.

2. Keterangan Ahli → saksi ahli independen (institusi /

akademisi dll.)3. Surat → SPJBTL, surat

tugas, BA P2TL / BA pengambilan barang bukti / BA pemeriksaan di Lab, DIL, dll.

4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa

27

PUSDIKLATPUSDIKLAT

1. Surat / tulisan → SPJBTL, surat tugas, BA P2TL / BA pengambilan barang bukti /

BA pemeriksaan di Lab, DIL, dll.2. Saksi → petugas P2TL, Polisi, saksi ahli, dll.3. Persangkaan → penyesuaian antara fakta di

lapangan dan alat bukti yang ditemukan.

4. Pengakuan → pengakuan pelanggan, dll.5. Sumpah

28

ALAT BUKTI PERDATA

Pasal 1866 KUHPerdata

PUSDIKLATPUSDIKLAT P2TL = PENEGAKAN HUKUM

1. Tindakan PLN dalam pelaksanan P2TL adalah TINDAKAN HUKUM PUBLIK dalam rangka Penegakan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

( UU PERMENTAMBEN Keputusan Direksi)

2. Tindakan PLN berupa pengenaan Tagihan Susulan dan Pemutusan Sementara (Pelanggan) / Rampung (NK) dalam P2TL adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga TIDAK HARUS MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN untuk pelaksanaannya.

29

PUSDIKLATPUSDIKLATKEPDIR

NO. 1486.K/DIR/2011 TENTANG P2TL

Pengertian –Pengertian P2TL:Rangkaian kegiatan meliputi:Perencanaan;Pemeriksaaan;Tindakan; Dan penyelesaian

yang dilakukan oleh PLN thd Instalasi PLN da/atau Instalasi Pemakaian T/L dari PLN

30

PUSDIKLATPUSDIKLAT Pengertian Gardu PLN: adalah tempat yang berisi peralatan instalasi milik PLN beserta

perlengkapannnya;

Daya kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional berdasarkan alat pembatas atau kemampuan hantar (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai T/L yang kedapatan saat dilakasnakan P2TL

Instalasi Ketenagalistrikan yg selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-salauran dan pelengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan T/L;

Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik pelanggan setelah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau APP

31

PUSDIKLATPUSDIKLAT Pengertian Jaringan Tenaga Listrik (JTL) adalah sistem penyaluran/pendistribusian T/L yang dapat diopresikan dengan

TR, TM, TT atau TET;

Sambungan Tenaga Listrik (STL) penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatananya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi pelanggan;

Sambungan Langsung (SL) adalah sambungan dari JTL atau STL ke instalasi pelanggan dengan menggunakan penghantar termasuk peralatannnya tanpa melalui APP dan perlengkapan APP;

Pembongkaran Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyalauran T/L ke instalasi pelanggan atau bukan pelanggan dengan mengambil seluruh SL yang dipergunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan atau bukan pelanggan

Segel Milik PLN suatu alat yang dipansang oleh PLN pada APP dan perlengkapan APP sebagai pengaman APP;

Segel Tera adalah alat yang dipasang pada alat pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran;

32

PUSDIKLATPUSDIKLAT

Tujuan Dilakukan P2TL (Rutin & Khusus) Pasal 2

Menertibkan Penyalurana T/L untuk:

Menghindari Bahaya Listrik Bagi Masyarakat;Meningkatkan pelayanan;Menekan susut

33

PUSDIKLATPUSDIKLAT

PEMBERI TUGAS P2TLPASAL 2 AYAT (3) Kepdir 1486.K/DIR/2011)

• DIREKSI• GENERAL MANAGER• MANAJER UNIT (MAPJ/MUPJ)

34

PUSDIKLATPUSDIKLAT

ORGANISASI P2TL(PASAL 3) Kepdir 1486.K/DIR/2011)

PENANGGUNG JAWAB : Pejabat Struktural atau Fungsional

PETUGAS PELAKSANA: Regu yang terdiri atas pejabat/petugas PLN yang melaksanakan P2TL; Memiliki kompetensi di bidang P2TL (Brevet).

PETUGAS ADMINISTRASI: Pejabat/petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan P2TL di lapangan

35

PUSDIKLATPUSDIKLAT

DALAM HAL KETERBATASAN JUMLAH PETUGAS P2TL

(PASAL 3 ayat (7) Kepdir 1486.K/DIR/2011)

OUTSOURCING TENAGA BANTU DARI PJTK: Ketua Regu petugas pelaksana P2TL harus pegawai PLN Tanggung jawab pelaksana P2TL sepenuhnya pada PLN Dokumen ditandatangani oleh Ketua Regu Petugas Pelaksana Lapangan;

OUTSOURCING JASA PEKERJAAN PELAKSANAAN/PEMERIKSAAN: Perusahaan jasa melaksanakan P2TL berdasarkan PKS dengan PLN Dokumen P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dari

Perusahaan Jasa ;

Catatan : UNTUK OUTSOURCING JASA PEKERJAAN PELAKSANAAN /PEMERIKSAAN P2TL, SELAIN PKS HARUS DLENGKAPI DOKUMEN SURAT KUASA DARI PLN KEPADA PJTK

36

PUSDIKLATPUSDIKLAT TUGAS,KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PETUGAS P2TL(PASAL 4, 5 DAN 6 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

PENANGGUNG JAWAB P2TL, ANTARA LAIN: Menentukan Target operasi (TO) Menetapkan besar dan cara pembayaran Tagihan Susulan sesuai kewenangan yang diberikan oleh

Pemberi tugas Memberi keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta

pengadilan perkara P2TL;

PETUGAS PELAKSANA P2TL ANTARA LAIN: Menandatangani Berita Acra hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acra lainnya serta menyusun

laporan mengenai pelaksanaan P2TL Melakukan Pemutusan Sementara atas SL dan/atau APP yang harus dikenakan tindakan

Pemutusan Sementara Melakukan Pemutusan Rampung Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau perlatan lainnya Memasang APP pengganti yang diambil

PETUGAS ADMINISTRASI: Menyimpan Dokumen dan Barang bukti hasil temuan P2TL Menyiapkan SPH Memproses TS/Ganti Rugi

37

PUSDIKLATPUSDIKLAT PERLENGKAPAN P2TL (PASAL 7 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

SURAT TUGAS; FORMULIR BERITA ACARA SERTA FORMULIR LAINNYA (SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAMPIRAN KEP DIR INI)

SARANA PENYIMPANAN BARANG BUKTI BERUPA KANTONG, AMPLOP KOTAK ATAU PERALATAN LAINNYA BESERTA GUDANG PENYIMPANANNYA;

PERALATAN KERJA: TOOL SET, SENTER, KALKULATOR STOP WATCH, KACA PEMBESAR, ANALISA ENERGI, TANGGAL, TANG SEGEL DAN ASESORISNYA, INJEKSI ARUS, KAMERA NON DIGITAL (FILM SELULOID), VIDEO KAMERA, NOTE BOOK/LAPTOP; SARANA TRANSPORTASI ; LABORATORIUM TERA; DATA INDUK LANGANAN (DIL); DATA PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK PELANGGAN YG TDK WAJAR MIN SELAMA 3 BULAN;

APP DAN/ATAU PERLENGKAPAN APP PENGGANTI

38

PUSDIKLATPUSDIKLAT

TATA CARA PELAKSANAAN P2TL

(PASAL 8 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

• TAHAP PRA P2TL

• TAHAP PELAKSANAAN P2TL

• TAHAP PASCA P2TL

39

PUSDIKLATPUSDIKLAT

TAHAP PRA P2TL PENENTUAN TARGET OPERASI

(PASAL 9 AYAT 2 HURUF B Kepdir 1486.K/DIR/2011)

• PEMANTAUAN DARI DAFTAR LANGANAN YANG PERLU DIPERHATIKAN (DLPD);

• PEMANTAUAN ATAS PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YG TIDAK WAJAR (3 BULAN BERTURUT-TURUT);

• INFORMASI DARI INFORMAN

• DATA/INFORMASI YG DIPEROLEH PLN SAAT MELAKUKAN KEGIATAN RUTIN (PEMELIHARAAN, PENYAMBUNGAN BARU, PENAMBAHAN DAYA, PENCATATAN METER)

• SASARAN OPERASI ATAU TARGET P2TL TRIWULANAN/SEMESTERAN/TAHUNAN

40

PUSDIKLATPUSDIKLATTAHAP PELAKSANAAN P2TL

(PASAL 10 AYAT 3 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

PEMERIKSAAN BAGI PELANGGAN:

SEBELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA VISUAL TERLEBIH DAHULU MENGAMBIL DOKUMENTASI DAN DIPERIKSA ADMINISTRASI REKENING TERAKHIR;

HARUS MEMERIKSA DAN MENELITI APP ELEKTRO MEKANIK ATAU ELEKTRONIK SERTA KELENGKAPANNYA BAIK PENGUKURAN LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG (MGNK CT/PT SECARA VISUAL ATAU ALAT BANTU;

SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN DILAKUKAN PENDOKUMENTASIAN DGN KAMERA NON DIGITAL/VIDEO KAMERA

41

PUSDIKLATPUSDIKLATTAHAP PASCA P2TL

(PASAL 11 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

PEMANGGILAN KPD PEMAKAI TENAGA LISTRIK:Panggilan pertama tertera pada BA Hasil Pemeriksaan P2TL

Apabila tdk datang, mengirimkan Surat panggilan ke-2, ke-3. SP I secara berturut-turut dgn selang waktu masing-masing selama 3 hari kerja. Masa peringantan I adalah 5 hari kerja setelah tanggal SP I,

Dan Apabila s/d berakhirnya masa peringatan I pemakai I tdk dtg, disiapkan SP II dgn masa 14 hari untuk pelanggaran, 28 hari kelaianan

42

PUSDIKLATPUSDIKLAT

JENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

(PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

PELANGGARAN GOL I (P-I) : Mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran;

PELANGGARAN GOL II (P-II): Mempengaruhi Pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;

PELANGGARAN GOL III (P-III): Mempengaruhi batas daya dan pengukuran;

PELANGGARAN GOL IV (P-IV): Pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan;

43

PUSDIKLATPUSDIKLATJENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN

PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

TERMASUK PELANGGARAN I ( P-I):Segel pada Alat Pembatas hilang, rusak atau tdk sesuai dgn

aslinyaAlat Pembatas hilang, rusak atau tdk sesuai dgn aslinyaKemampuan Alat Pembatas mjd lebih besar, diantaranya

dengan: seting relay Alat Pembatas kondisinya berubah; penghantar phasa dengan netral pada sambungan 3 phasa kondisinya tertukar

Alat Pembatas terhubung langsung dgn kawat/kabel shg Alat Pembatas tdk berfungsi atau kemampuanya mjd lebih besar

44

PUSDIKLATPUSDIKLAT JENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PEMAKAIAN TENAGA

LISTRIK (PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

TERMASUK PELANGGARAN I ( P-I):Khusus untuk pelanggan yang menggunakan meter kVA Maks:

1) Segel pada meter kVA Maks dan atau perlengkapannnya hilang, rusak, atau tdk sesuai dengan aslinya; Alat Pembatas hilang, rusak atau tdk sesuai dgn aslinya;2) Meter kVA Maks dan/atau perlengkapannnya rusak, hilang atau tdk sesuai dengan aslinya.

Terjadi hal-hal lainya dengan tuuan mempengaruhi batas daya.

45

PUSDIKLATPUSDIKLATJENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

(PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

TERMASUK PELANGGARAN II ( P-II):

a. Segel Tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur dan tau perlengkapannnya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus atau tdk sesuai dengan aslinya;

b.Alat Pengukur dan/atau perlengkapannnya tdk berfungsi sbgmn mestinya walaupun semua segel dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik.

c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannnya hilang atau tdk sesuai dgn aslinya;

46

PUSDIKLATPUSDIKLATJENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN

PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)

TERMASUK PELANGGARAN III ( P-III):

a.Melakukan Pelanggaran yang merupakan gabungan P-I dan P-II.

b.Melakukan sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari Instalasi PLN sebelum APP;

47

PUSDIKLATPUSDIKLAT

TERMASUK PELANGGARAN IV ( P-IV):

BUKAN PELANGGAN , memakai T/L PLN tanpa alas hak yang sah;

48

PUSDIKLATPUSDIKLAT TAGIHAN SUSULAN

PELANGGARAN I ( P-I):

Untuk Pelanggan Yang Dikenakan Biaya Beban:TS 1 = 6 X {2XDaya Tersambung (kVA)} X Biaya Beban (Rp/kVA);

Untuk Pelanggan yang dikenakan Rekening Minimum TS 1 = 6 X (2XRekening Minimum (Rupiah) pelanggan sesuai TDL;

49

PUSDIKLATPUSDIKLAT TAGIHAN SUSULAN

PELANGGARAN II ( P-II):

TS 2 = 9 X 720 Jam X Daya Tersambung X 0,85 X Harga per kWH yang tertinggi pada gol tarif sesuai TDL;

PELANGGARAN GOLONGAN III (P-III): TS 3 = TS 1 + TS 2

50

PUSDIKLATPUSDIKLAT TAGIHAN SUSULAN

PELANGGARAN GOLONGAN IV (P-IV)

Untuk Daya Kedapatan sampai dengan 900 VA: TS 4 = {(9 X (2X (Daya Kedapatan (kVA)} X Biaya Beban (Rp/kVA)))} + {(9 X 720 Jam X (Daya kedapatan (kVA)) X 0,85 X Tarif Tertinggi pada Golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)};

Untuk Daya Kedapatan lebih dari 900 VA:TS 4 = {(9 X (2X 40 jam nyala x (Daya Kedapatan (kVA)} X Tarif Tertinggi pada Golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)} + {(9 X 720 Jam x (Daya kedapatan (kVA) x 0,85 X Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)};

51

PUSDIKLATPUSDIKLAT

TAGIHAN SUSULAN PELANGGAN PRABAYAR

TS 1 = 6 X {2XDaya Tersambung (kVA)} X 40 JAM } X HARGA PER Kwh PADA GOLONGAN TARIF pelanggan sesuai TDL;

TS 3 = TS1 +TS2

52

PUSDIKLATPUSDIKLATPENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PENGENAAN SANKSI P2TL PELANGGAN DAPAT MENGAJUKA

KEBERATAN KEPADA : GM/MANAJER APJ/AREA/CABANG; KEBERATAN DIAJUKAN PALING LAMA 14 HARI KERJA SETELAH KEJADIAN P2TL; KEBERATAN DIANALISA DAN DIEVALUASI OLEH TIM YG DIBENTUK OLEH

GM/MANAGER APJ/AREA/CABANG ; TIM DIKETUA OLEH GM/MANAGER DAN JUMLAHNYA MINIMAL 5 ORG /GANJIL

(TEKNIK, NIAGA, ADM/SDM, DAN WAKIL PEMERINTAH DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN;

DALAM HAL PERMOHONAN KEBERATAN TIDAK TERPENUHI DALAM JW 14 HARI KERJA SEJAK KEBERATAN DITERIMA HARUS DISAMPAIKAN PENOLAKANNYA

DALAM HAL KEBERATAN TERPENUHI MAKA DALAM JW MAKS 30 HARI KERJA SEJAK KEBERATAN DITERIMA PLN HARUS MENYAMPAIKAN PUTUSAN

KEBERATAN TIDAK MENUNDA PEMBAYARAN SANKSI P2TL KEPUTUSAN TIMKEBERATAN HARUS MELEBIHI SYARAT QUORUM DALAM HAL PELANGGAN TIDAK TERBUKTI BERSALAH DAN TERJADI PEMUTUSAN

SEMENTARA KEPADA PELANGGAN TSB, PLN DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI KERJA HARUS MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF;

53

PUSDIKLATPUSDIKLAT

TERIMA KASIH

54