asean free trade area dll yg pro rakyat
TRANSCRIPT
LOGO
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASEAN FREE TRADE AREA DAN
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA SERTA REGULASI WORLD TRADE ORGANIZATION YANG PRO RAKYAT DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN EKONOMI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASEAN FREE TRADE AREA DAN
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA SERTA REGULASI WORLD TRADE ORGANIZATION YANG PRO RAKYAT DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN EKONOMI
Oleh:
Purbayu Budi Santosa
PENDAHULUANPENDAHULUAN
GLOBALISASI MERUPAKAN IDE INTEGRASI DUNIA DI MANA SEKAT-SEKAT ANTAR NEGARA MAKIN TIPIS
ADA EMPAT ASPEK DASAR GLOBALISASI
1.PERDAGANGAN DAN TRANSAKSI
2.PERGERAKAN MODAL DAN INVESTASI
3.MIGRASI
4.PEMBEBASAN ILMU PENGETAHUAN
2
FRANCIS FUKUYAMA MENYATAKAN KARENA GLOBALISASI NEGARA BISA TIDAK ADA LAGI
KENYATAANNYA NEGARA TETAP ADA, YANG MUNCUL GROUP-GROUP NEGARA DENGAN KEPENTINGAN TERTENTU SEPERTI AFTA (Asean Free Trade Area), LAFTA (Latin Free Trade Are), PASAR BERSAMA : CACM (Central American Common Market), EAC (East African Commonity), dsb
3
Perjanjian perdagangan bebas AFTA dicetuskan ketika terjadi pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN atau ASEAN summit ke-4, yang dilakukan pada tahun 1992. Pada pertemuan itu kemudian para kepala negara mengumumkan akan membentuk sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN dalam jangka waktu 15 Tahun. Kalau dihitung seharusnya akan efektif berjalan secara penuh pada tahun 2007. Namun kenyataanya, AFTA ini akan aktif pada tahun 2015, 22 tahun kemudian.
4
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama
5
kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.
6
Sebagai satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan sebuah pintu gerbang bagi suatu negara untuk memperluas akses pasarnya. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.
7
Pro Rakyat adalah menguntungkan rakyat Ketahanan ekonomi adalah sebagai kondisi
dinamis kehidupan perekonomian bangsa yg berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dlm menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yg datang yang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Ketahanan Bangsa (Nasional) sangat tergantung kepada ketahanan ekonomi.
Secara operasional ketahanan ekonomi dapat didekati dengan Pendapatan Nas (Daerah) yang tinggi dengan tingkat pemerataan yang relatif merata, tingkat kemiskinan yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.
PRESTASI INDONESIAPRESTASI INDONESIA
Scr makro ek Ina dari 2004-2009 tumbuh 5,5 % per tahun. Th. 2009-2013 rata-rata tumbuh 5,9 %/per tahun.
Pendpt nas Rp 5.718,35 triliun (2010), Rp 6.660,23 triliun (2011) dan Rp 7.544,15 triliun (2012). Pendpt per kapita per th Rp 6,12 juta (2000), Rp 9,16 juta (2004) , Rp 18,77 juta (2008), Rp 23,76 juta (2010) dan naik menjadi Rp 30,52 juta (2012). Th 2012 pendpt perkapita/bl Rp 2,5 juta(BPS)
10
Angka pengangguran terbuka turun dari 9,86 % (2004) menjadi 5,92 % (Maret 13). Angka kemiskinan turun dari 16,66 % (37,2 jt) menjadi 11,37 % (28,07 jt).
Ttp aneh jatah raskin 15,5 jt RT atau sekitar 62 jt orang
Angka ketimpangan terus naik. Indeks Gini naik: 0,32 (2002), 0,357 (2009), 0,38 (2010) ,0,41 (2012) dan 0,413 (2013). Artinya yg kaya tambah kaya, yg miskin tambah miskin.
Harapan pada Pemerintahan BaruHarapan pada Pemerintahan Baru
Inti dari Blok Ekonomi yang ada adalah adanya kebebasan dalam berbagai segi misal dalam perdagangan, investasi, pergerakan orang. Halangan dalam tarif dan non-tarif makin diperkecil
Presiden baru beserta jajarannya (termasuk para Gubernur, Bupati dll) harus antisipasi hal tersebut.
Kalau tidak mengantisipasi negara Indonesia hanya sebagai pasar dan bisa jadi sebagai penonton.
12
Tentunya Pro Rakyat sangatlah diutamakan, meskipun kenyataannya pertumbuhan ekonomi makin membuat kesenjangan.
Berbagai terobosan harus dapat dijalani, dan dengan niatan yang baik bahwa apapun jabatan (terlebih untuk Presiden) adalah amanah, maka berbagai rintangan hendaknya dapat diatasi dari satu masalah ke masalah lainnya.
13
Strategi yang DilakukanStrategi yang Dilakukan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Utamanya
UMKM pada masalah manajerial dan keuangan. Ingat China dan India bisa jaya.
Menarik Investasi dengan pelayanan prima Ketahanan Pangan Diprioritaskan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Ek Wilayah (PEL).Tmsk Industri
Kreatif Berantas Korupsi dlm berbagai wujud seperti
mafia impor, mafia hukum dll.
PENENTU DAYA SAING NASIONAL
STRATEGI PERUSAHAAN,
STRUKTUR, DAN
PERSAINGAN
INDUSTRI TERKAIT DAN
INDUSTRI PENDUKUNG
KONDISI FAKTOR
KONDISI PERMINTAAN
MICHAEL PORTER, 1990
PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL
LINGKUNGAN BISNIS
INDUSTRI TERKAIT DAN
INDUSTRI PENDUKUNG
SUMBERDAYA YG
DIANUGERAHKAN
PERMINTAAN DOMESTIK
POLITISI DAN BIROKRAT
PEKERJA
PARA WIRAUSAHA
WAN
MANAGER DAN
INSINYUR PROFESIONA
LPERISTIWA PELUANG
DAYA SAING INTERNASIONAL
Dong-Sung Cho, 1994
17
Arah Pengembangan Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi LokalRevitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Arah Pengembangan Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi LokalRevitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Partisipatif pelibatan stakeholders kunci
Bottom-up Memiliki Logframe yg jelas
(Heksagonal PEL)
Mengintegrasikan sistem nilai yg disepakati bersama seluruh stakeholdersTerukurTerintegrasi ke dlm SPPNBerkelanjutan
FAKTOR LOKASI
KELOMPOK SASARAN
PROSES MANAJEMEN
TATA PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTA
N
KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN
Definisi PELDefinisi PELDefinisi PELDefinisi PEL
Berdasarkan analisis thd kelebihan dan kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb.
PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.
Heksagonal PELHeksagonal PEL
FaktorLokasi
Proses Manajemen
TataKepemerintahan
Pengembangan Ekonomi Wilayah
Berkelanjutan
Kesinergian danFokus Kebijakan
Kelompok Sasaran
Pembangunan Berkelanjutan
Investor Luar Pelaku usaha baru
Pelaku usaha lokal
Kelompok SasaranKelompok Sasaran
Perluasan Ekonomi
Pembangunan Wilayah
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Komunitas
KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKANKETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTANPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi
Sosial Lingkungan
TATA KEPEMERINTAHANTATA KEPEMERINTAHAN
Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha
Reformasi Sektor Publik
Pengembangan Organisasi
PROSES MANAJEMENPROSES MANAJEMEN
Monitoring dan Evaluasi
Partisipatif
Perencanaan dan
Implementasi Partisipatif
Diagnosis Partisipatif
Pengembangan dan Penguatan
Kemitraan
Pengumpulan Data
Analisis Data
PemetaanStatus PEL
PenetapanFaktor
Pengungkit PEL
Identifikasi Stakeholder
Penyusunan Rencana
Tindak dan Pembiayaan
Penyusunan Rencana Bisnis
Pelaksanaan PEL
Monitoring dan Evaluasi
TAHAPI
TAHAP II
TAHAP III
TAHAPIV
TAHAPV
RPJMD
Adopsi dalam Dokumen
Rencana Daerah
RKPD
APBD
LOGO