asas tunggal pancasila dalam pandangan...

v

ASAS TUNGGAL PANCASILA DALAM PANDANGAN

SYARIKAT ISLAM (SI) MASA ORDE BARU

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Taufan Anof

NIM: 102045225190

KOSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H/2009 M

vi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul ASAS TUNGGAL PANCASILA DALAM PANDANGAN

SYARIKAT ISLAM (SI) MASA ORDE BARU telah diujikan dalam Sidang

Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta pada 12 Desember 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah

satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi

Jinayah Siyasah Kosenterasi Siyasah Syar’iyyah.

Jakarta, 12 Desember 2008

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA, MM NIP. 150 210 422

PANITIA UJIAN

1. Ketua : Asmawi, M.Ag ( ....................................)

NIP. 150 282 934

2. Sekretaris : Sri Hidayati ( ....................................)

NIP. 150 282 403

3. Pembimbing : DR. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag ( ....................................)

NIP. 150 275 509

4. Penguji I : DR. Phil. JM. Muslimin, MA ( ....................................)

NIP. 150 312 427

5. Penguji II : DR. H. Abdurrahman Dahlan, MA ( ....................................)

NIP. 150 234 496

vii

�� KATA PENGANTAR

Dengan asma Allah, Pencipta semesta raya, muara segala damba dan

tambatan semua pinta, Dia-lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, patutlah puji

dan syukur teruntuk bagi-Nya, yang dengan taufik dan hidayah-Nya tersikap segala

ketidak berdayaan, serta dengan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw,

Rasulullah terakhir yang diutus membawa syari’ah yang penuh rahmat dan membawa

keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan semoga terlimpah pula kepada

keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah.

Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, bahwa karya ini terselesaikan bukan

sepenuhnya dari buah pikir penulis sendiri, akan tetapi banyak pihak yang ikut andil

dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan

bimbingan kepada mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Asmawi, M.Ag. Ketua Program Studi Siyasah Syar’iyyah dan Ibu Sri

Hidayati, M.Ag. Sekretaris Program Studi Siyasah Syar’iyyah yang tidak

viii

pernah letih memberikan arahan dan motivasi kepada mahasiswa Siyasah

Syar’iyyah, khususnya kepada penulis.

3. Dr. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan ketulusan

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis walau di tengah

kesibukannya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang mendermakan ilmunya kepada penulis selama kuliah di kampus tercinta

ini.

5. Pimpinan Perpustakaan baik Pusat maupun Fakultas, serta seluruh stafnya

yang telah memberikan pelayanan sebaiknya sehingga mempermudah penulis

dalam mencari buku referensi hingga skripsi ini cepat terselesaikan.

6. Dengan rasa bhakti penulis haturkan kepada Ayahanda Rusly Hasan dan

Ibunda Siti Hanifah, yang tak pernah bosan mendidik dan mendo’akan untuk

keberhasilan ananda dan terima kasih atas segala kasih sayangnya yang telah

diberikan selama ini. Serta terima kasih kepada keluarga dan seseorang yang

spesial bagi penulis yang telah mendukung sepenuh hati.

7. Segenap Pengurus DPP Syarikat Islam yang telah membantu penulis dengan

memberikan referensi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan di SS angkatan 2002, yang senantiasa

memberikan warna-warni kehidupan dan pemikiran selama menjalani

perkuliahan. Bagi teman-teman yang belum lulus, terus berjuang “Never Give

Up”.

ix

9. Teman-teman Ikatan Remaja Masjid Jami’ Al-Muhajirin (IRMARIN) Komp.

Ciledug Indah II dan teman-teman halaqah, terima kasih atas dukungan dan

do’anya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Terakhir, kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik

yang membantu secara langsung maupun tidak langsung, penulis tidak akan

melupakan jasa kalian semua.

Demikian untaian terima kasih ini, tiada yang dapat penulis lakukan kepada

mereka yang telah berjasa, kecuali menghaturkan terima kasih seagung-agungnya

serta iringan do’a semoga Allah Swt membalas dengan segala kebaikan.

Jakarta, Januari 2009 M .

Muharram 1430 H

Penulis

x

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Review Studi Terdahulu 11

E. Metode Penelitian 13

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II ASAS TUNGGAL PANCASILA

A. Sejarah Lahirnya Pancasila 16

B. Proses Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila 26

BAB III SYARIKAT ISLAM DAN ORDE BARU

A. Kebijakan Orde Baru Terhadap Islam 39

B. Syarikat Islam dan Orde Baru 48

xi

BAB IV ASAS TUNGGAL PANCASILA DALAM PANDANGAN

SYARIKAT ISLAM

A. Program Asas dan Program Tanzhim (Program Perlawanan) 60

Syarikat Islam

B. Pandangan Syarikat Islam Terhadap Asas Tunggal 74

Pancasila

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 93

xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rezim Orde Baru diawali dengan meletusnya peristiwa berdarah 30

September 1965 yang menewaskan tujuh perwira Angkatan Darat.1 Dengan

tampilnya Orba banyak pimpinan Islam yang menaruh harapan besar, dengan

kembalinya Islam dalam panggung politik nasional, yang selama periode Demokrasi

Terpimpin merasa benar-benar disudutkan. Pada peristiwa penghancurkan PKI dan

menjatuhkan Soekarno, golongan Islam menjadi bagian penting dari kekuatan koalisi

bersama militer, kelompok fungsional, kesatuan mahasiswa dan pelajar, organisasi

sosial-keagamaan dan sebagainya.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah membebaskan

tokoh-tokoh Islam yang dipenjarakan Soekarno, hal tersebut semakin memperbesar

harapan kaum muslimin kepada Orde Baru. Sehingga didirikanlah sebuah panitia

yang diberikan nama Badan Koordinasi Amal Muslimin untuk merealisasikan

1 Inu Kencana Syafiie, Sistem Politik Indonesia, cet. IV (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.

43

xiii

harapan itu.2 Akan tetapi harapan dari umat muslim sepertinya tidak akan terlaksana,

Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Komunis, pemerintah Orde Baru terus

menerus memapankan kekuasaannya diatas panggung politik Indonesia. Sebuah

tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD

1945 secara murni dan konsisten. Didukung secara efektif oleh Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ABRI) dan sekelompok teknokrat.3

Dalam upaya Orde Baru memperkuat perannya sebagai pembela Pancasila

dan UUD 1945, pada Desember 1966, kelompok militer menyatakan bahwa mereka

akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana

saja, dan aliran apa saja, yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945

seperti yang pernah dilakukan oleh PKI di Madiun, G.30S/PKI, Darul Islam/Tentara

Islam Indonesia dan Masyumi – Partai Nasionalis Indonesia dan sebagainya.4

Dalam rangka memulihkan kembali demokrasi di dalam negeri, pemilihan

umum pertama diadakan pada tanggal 3 Juli 1971. Dalam pemilu ini, partai-partai

Islam terdiri dari NU, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti dan partai yang

baru saja berdiri yakni Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Golkar yang merupakan

partai yang didukung pemerintah menang besar (mengumpulkan 62,8 persen suara),

2 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di

Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 111

3 Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Islam

dan Pancasila, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.107

4 Effendy, Islam dan Negara, h.112

xiv

sementara partai-partai Islam mendapatkan 27,11 persen, partai-partai non-Islam dan

Nasionalis mendapatkan 10,09 persen. Dari kursi 360 kursi parlemen yang

diperebutkan, Golkar memenangkan 227 kursi, partai-partai Islam 94 kursi, dan

sisanya untuk partai sekuler dan non-Islam. Maka jelaslah bahwa Golkar

mendominasi kekuatan politik di dalam negeri.5

Dua tahun setelah pemilu 1971, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan

baru tentang restrukturisasi politik yang berisi pengelompokan semua partai politik,

sebuah kebijakan yang menghasilkan pembentukan PPP (Partai Persatuan

Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar. PDI secara formal

didirikan pada tanggal 10 Januari 1973 merupakan penggabungan dari PNI, Parkindo,

Partai Katolik, IPKI, dan Partai Murba. Sedang PPP yang formalnya didirikan pada

tanggal 5 Januari 1973, merupakan fusi dari empat partai Islam yakni, PSII, NU, Perti

dan Parmusi.6

Disamping itu, banyak juga kebijakan pembangunan/politik yang dibuat

bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan Islam, diantaranya: Pengumuman

rancangan Undang-undang Perkawinan pada tahun 1973; Pembangunan tempat-

tempat perjudian, “lokalisasi”, dan melegalisasikan perjudian “terselubung”;

Larangan memakai Jilbab di sekolah menengah; Program keluarga berencana yang

5 Ismail, Ideologi Hegemoni, h. 113

6 Ibid, h. 126

xv

tidak memperhatikan ajaran Islam; Maraknya penjualan Minuman keras, dan

pemberian izin secara bebas oleh pemerintah untuk membangun kilang-kilang arak.7

Pada 1978, lagi-lagi masyarakat Muslim merasa diserang keyakinan agama

mereka. Dalam salah satu sidang MPR, pemerintah berupaya menaikan status aliran

kepercayaan menjadi sama dengan posisi agama seperti Islam dan Kristen. Serangan

paling akhir yang akan menjadi objek pembahasan skripsi ini, yakni serangan

terhadap konstruk lama Islam politik, terutama dalam kerangka simbolisme

ideologisnya, dalam pidato tahunannya di depan DPR, 16 Agustus 1982, Presiden

Soeharto menegaskan bahwa seluruh kekuatan sosial politik harus menyatakan bahwa

dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila.8 Kemudian gagasan presiden ini

dimasukan dalam ketetapan MPR No. II/1983 (pasal 3 bab IV).9 Pada tanggal 19

Februari 1985, pemerintah, dengan persetujuan DPR, mengeluarkan undang-undang

No. 3/1985, menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima

Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni

1985, pemerintah lagi-lagi atas persetujuan DPR, mengeluarkan undang-undang No.

8/ 1985 tentang ormas, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau masa harus

mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal Indonesia yang didorong oleh

persamaan aspirasi, profesi, idealitas, kepentingan agama atau kepercayaan pada

7 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana

Yogya, 1999), h. 119

8 Effendy, Islam dan Negara, h. 120


xvi

Tuhan, dengan tujuan merealisasikan tujuan tertentu dalam negara Republik

Indonesia.10

Dengan adanya asas tunggal tersebut, PPP menghadapi dilema politik dalam

arti bahwa apabila PPP melakukan penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal

partai akan mengakibatkan dibekukannya partai oleh pemerintah. Untuk menjaga

keutuhan partai, para pemimpin PPP memilih jalan pragmatis dengan menerima

Pancasila sebagai asas tunggal dan PPP mengganti segala sesuatu yang terkait dengan

asas, indetitas, pernyataan-pernyataan dan simbol-simbol Islam.11

Dikarenakan perubahan asas tersebut, PPP yang merupakan fusi dari partai-

partai Islam. Hal itu menimbulkan pertikaian di dalam tubuh PPP. PSII yang

merupakan bagian dari PPP, menyatakan diri keluar karena asas tunggal tidak sesuai

dengan asas PSII.12

Dari beberapa usur yang terdapat di dalam PPP, hanya PSII lah

yang menyatakan diri keluar dari PPP.

PSII merupakan partai yang bermula dari sebuah organisasi dagang; Syarikat

Dagang Islam (SDI)13

, yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di rumah H.

Samanhudi di kampung Sandakan Solo.14

Pada tanggal 10 September 1912 SDI

10 Ibid, h. 206

11 Ibid, h. 223

12 Bustamam, PSII-1905 (Partai Syarikat Islam Indonesia) dizaman Orde Baru 1966-1998,

(Jakarta, Lembaga Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, 2000), h. 53

13 Effendy, Islam Dan Negara, h. 63.

14 Ohan Sudjana, Liku-liku Perjuangan Syarikat Islam, (Jakarta: DPP PSII-1905, 1999), h. 4

xvii

meningkatkan dirinya menjadi organisasi yang berstatus badan hukum yang disahkan

di depan notaris B. Turkule Surakarta, yang sekaligus perubahan nama SDI menjadi

SI.15

Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk memeperluas cakupan sasaran

gerak, dan juga memperjelas corak dan idiologi SI.16

Dengan menampilkan diri

secara penuh kepada rakyat Indonesia, SI memperoleh dukungan dari semua kelas.

Para pedagang muslim, para buruh di kota-kota, kyai dan ulama, bahkan juga

kalangan priyai, dan lebih didominasi oleh petani.17

Syarikat Islam memiliki dasar yang berpangkal pada keyakinan bahwa agama

Islam adalah agama Allah, mengingatkan pada keutuhan dan kesucian Al-Qur’an.

Program asas Syarikat Islam menunjuk pada contoh yang diperlihatkan oleh Nabi

Muhammad serta umat-umat yang terdahulu. Al-Qur’an dan Al-Hadits akan

dipergunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan Undang-undang.18

Setahun dari tahun berdirinya, SI mengalami perkembangan yang sangat

cepat, SI mempunyai 26 cabang di seluruh Indonesia dengan total anggota 130.878

orang.19

SI adalah gerakan raksasa, dalam periode 1912-1916 dari seluruh cabang

yang ada, SI memiliki jumlah anggota sebanyak 700.000 orang, dibanding dengan

15 Ibid, h. 5; M. A. Gani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1984), h. 14

16 Firdaus A.N, Syarikat Islam Bukan Budi Utomo, (Jakarta: Datayasana, 1997), h. 2

17 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, (T.tp.: Pustaka Jaya, t.t. ), h. 42.

18 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: PT. Pustaka LP3S,

1996), h. 157.

19 A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil, (Jakarta: Grafitipers, 1985), h. 225.

xviii

organisasi-organisasi lain di Indonesia pada masa itu.20

Pengaruh Syarikat Islam

dalam masa yang relatif pendek bukan saja meliputi pulau Jawa Madura dan meluas

sampai keluar Jawa, tetapi sampai berpengaruh dikalangan kaum muslimin Indonesia

yang tinggal di tanah suci Mekah.21

Di bawah kepemimpinan H.O.S Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Abdul

Muis, SI mengembangkan program politiknya dengan agendanya yang bersifat

nasional, menuntut pemerintahan sendiri [oleh rakyat Indonesia] dan kemerdekaan

Indonesia, sehingga dengan demikian menjadikan SI sebagai organisasi politik

nasional pertama di Indonesia.22

Pada perjalanan SI selanjutnya, SI mengalami beberapa perubahan nama,

yakni: Central Syarikat Islam (Tahun 1915), kemudian pada Kongres Nasional

(Natico) CSI ke VII tanggal 17-23 Februari 1923 yang dilangsungkan di Madiun,

Central Syarikat Islam dijadikan partai politik, dengan nama Partai Syarikat Islam

Hindia Timur (PSIHT).23

Akan tetapi pada Januari 1929 di pekalongan mengalami

perubahan nama kembali menjadi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).24

Seiring dengan perjuangan yang dilakukan bumi putra di dalam negeri, dalam

peperangan di Eropa keterlibatan Amerika Serikat melawan Nazi Jerman, memberi

20 Ibid, h. 195.

21 Sudjana, Lika-liku Perjuangan, h. 6-9

22 Effendy, Islam Dan Negara, h. 64.

23 Sudjana, Lika-liku Perjuangan, hal. 31

24 Firdaus A.N, Syarikat Islam Bukan Budi Utomo, h. 22.

xix

kesempatan kepada Jepang untuk memegang hegemoni di Asia. Pada 7 Desember

1941, Pearl Harbour dibombardir bala tentara Jepang. Kejadian ini sangat

mempengaruhi moral tentara Belanda di Indonesia. Dalam Perang Dunia II, Belanda

adalah anggota ABCD Front (America, British, Chinese, Dutch). Gurbernur Jendral

Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborg S. Pada 8 Desember 1941 melalui radio

mengumumkan perang terhadap Jepang. Dimana-mana penduduk diperintahkan

membuat perlindungan. Badan-badan penjagaan serangan udara dibentuk. Disamping

itu didirikan badan penjagaan kota dan daerah.25

Akan tetapi tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Jawa. Bandung

sebagai pusat pertahanan Belanda dibombardir Jepang.26

Beberapa hari setelah itu;

Tanggal 8 Maret 1942 pemerintahan Hindia Belanda jatuh, dan Jepang mulai

menduduki Indonesia. Di awal masa penjajahan Jepang, melalui dektrit Letnan

Jendral Imamura, panglima pertama di Jawa.27

Jepang membubarkan segenap partai-

partai politik di Indonesia dan melarang segala bentuk aktifitasnya. Maka pada bulan

April 1942 Abikusno pimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia mengeluarkan

instruksi menghentikan segala gerak organisasi untuk sementara waktu.28

25 S. Silalahi, Dasar-dasar Indonesia Merdeka; Versi Para Pendiri Negara, (Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 28.

26 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2005), h. 34.

27 Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, h. 142.

28 Sudjana, Lika-liku Perjuangan, h. 66

xx

Namun, kependudukan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama, di akhir

masa penjajahan Jepang sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada

tanggal 17 Agustus 1945.29

Tiga bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, dengan

Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 yang ditanda tangani oleh Wakil

Presiden Mohammad Hatta jelas bahwa Maklumat tersebut memuat keinginan

pemerintah akan kehadiran partai-partai politik,30

Maka pada tahun 1946 akhirnya

PSII aktif kembali.31

Deskripsi wacana di atas adalah sebagian dari perjalanan politik SI. Berangkat

dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh

mengenai pandangan SI terhadap asas tunggal pancasila, SI memiliki pandangan yang

berbeda dari partai/ormas lain, SI satu-satunya organisasi yang menolak akan

pemberlakuan asas tunggal pancasila dalam tubuh PPP yang ditetapkan pemerintah

bagi setiap partai politik dan ormas. Dalam hal itu pembahasan ini akan dirangkum

dalam skripsi yang berjudul: “ASAS TUNGGAL PANCASILA DALAM

PANDANGAN SYARIKAT ISLAM (SI) MASA ORDE BARU”

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

29 Adeng Muchtar Ghazali, Perjalanan Politik Umat Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),

h. 120.

30 M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut,

(Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 64

31 Sudjana, Liku-liku Perjuangan , h. 69

xxi

Dari apa yang dipaparkan di atas, penyusun perlu melakukan pembatasan agar

penelitian ini tidak terlalu melebar, lebih terfokus dan sistematis. Adapun pembatasan

penelitian ini terkosentrasi pada pandangan Syarikat Islam (SI) terhadap penetapan

Asas Tunggal Pancasila masa pemerintahan Orde Baru.

Dalam hal tersebut, penulis akan mengangkat persoalan yang dianggap urgent

untuk dibahas secara menyeluruh dan konkrit agar pembahasan judul skripsi ini bisa

dipertanggung jawabkan, untuk itu perumusan masalah yang akan penulis kemukakan

adalah :

1. Apa latar belakang pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila yang ditetapkan

Rezim Orde Baru;

2. Bagaimana pandangan Syarikat Islam (SI) mengenai penetapan Asas

Tunggal Pancasila yang diberlakukan oleh Rezim Orde Baru.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki tujuan, di antaranya adalah :

1. Mengenal dan memahami lebih jauh perjalanan Syarikat Islam dan

kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pemberlakuan Asas Tunggal

Pancasila.

2. Melihat secara keseluruhan dan cermat terhadap pandangan Syarikat Islam

mengenai Asas Tunggal Pancasila.

Manfaat penelitian dari pembahasan di atas adalah :

xxii

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam

studi politik Islam dan hukum ketatanegaraan Islam ataupun untuk studi

politik dan ketatanegaraan pada umumnya.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan,

evaluasi atau perbandingan bagi partai atau organisasi lainnya. Dengan

melihat secara keseluruhan dan cermat bagaimana pandangan Syarikat

Islam mengenai penetapan Asas Tunggal Pancasila.

D. REVIEW STUDI TERDAHULU

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu

yang membahas topik yang sejenis. Yakni penelitian-penelitian terdahulu yang

memiliki pembahasan seputar Syarikat Islam dan Penerapan Syarikat Islam di

Indonesia, di antaranya:

1. Ida Parida, Peranan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Dalam

Demokratisasi Politik di Indonesia 1945-1973, (Skripsi S1: Program Studi

Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid Jakarta,

2006). Penelitian ini membahas kontribusi serta pasang surut PSII dalam

kabinet orde lama dan orde baru di dalam Demokratisasi dan

pembaharuan politik Islam di Indonesia tahun 1945-1973.

2. A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil, (Jakarta: Grafitipers,

1985). Penelitian ini membahas dengan panjang lebar mengenai sejarah

SI, dimulai dari kronologis berdirinya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang

xxiii

merupakan embrio dari SI, hingga perkembangannya menjadi Central

Syarikat Islam (CSI) dan di dalam penelitian ini dibahas pula pergolakan-

pergolakan atau sikap politik SI terhadap kolonial Belanda.

3. Ohan Sudjana, Liku-liku Perjuangan Syarikat Islam, (Jakarta: DPP PSII-

1905, 1999). Penelitian ini pada pembahasannya tidak jauh berbeda

dengan penelitian yang dilakukan A.P.E. Korver, yakni membahas sejarah

perjuangan politik SI, mulai dari berdirinya SI (tahun 1905) sampai masa

orde baru tahun 1984.

4. Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama; Wacana

Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila, (Yogyakarta: Tiara Wacana,

1999). Penelitian ini menguraikan secara umum mengenai penetapan Asas

Tunggal Pancasila oleh pemerintah Orde Baru. Dengan segala konflik

yang muncul seiring penetapan kebijakan tersebut.

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat di lihat bahwa, pada penelitian

pertama: terfokus pada peran serta PSII dalam demokratisasi politik di Indonesia

tahun 1945 sampai 1973, tidak menyentuh tahun 1982 ketika Asas Tunggal Pancasila

itu diberlakukan. Penelitian ke-dua dan ke-tiga: penelitian ini terlihat lebih ditekankan

pada studi sejarah terhadap SI, penelitian kedua mulai tahun 1905 sampai 1916 dan

penelitian ke-tiga mulai tahun 1905 sampai 1984, namun memang dalam penelitian

ini menjelaskan pula pandangan Syarikat Islam (SI) terhadap Asas Tunggal, akan

tetapi masih bersifat umum. Kemudian penelitian ke-empat: secara umum pula

menjelaskan mengenai proses pemberlakuan Asas Tunggal dan mengurai pendapat-

xxiv

pendapat ormas Islam mengenai hal tersebut, tetapi uraian tersebut hanya pendapat

dari ormas NU dan Muhammadiyah.

Dengan demikian dari pembahasan penelitian-penelitian terdahulu memiliki

perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tidak dan/ kurang menyentuh

dari pada pandangan Syarikat Islam terhadap Asas Tunggal Pancasila. Sehingga pada

penelitian ini, penulis akan mencoba menguraikannya secara spesifik.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah melalui riset

kepustakaan (library research) atau metode penelitian kualitatif dengan melakukan

kajian dari berbagai sumber (Primer-Skunder).

1. Sumber Primer: Ohan Sudjana, Liku-liku Perjuangan Syarikat Islam,

(Jakarta: DPP PSII-1905, 1999), E. Saefullah Wiradipraja, Satu Abad

Dinamika Perjuangan Syarikat Islam, (Jawa Barat: Dewan Pimpinan

Wilayah Syarikat Islam Jawa Barat, 2005), Bustam, PSII-1905 (Partai

Syarikat Islam Indonesia) dizaman Orde Baru 1966-1998, (Jakarta,

Lembaga Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, 2000), M. A. Gani, Cita Dasar dan

Pola Perjuangan Syarikat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984),dan buku-

buku lain yang terkait pembahasan penulis.

2. Sumber Skunder: A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil,

(Jakarta: Grafitipers, 1985), Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari

Terbit, (T.t.p.: Pustaka Jaya, t.t.), Bahtiar Effendy, Islam Dan Negara;

xxv

Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta:

Paramadina, 1998), Deliar Nur, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-

1942, (Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1996), Serta sumber-sumber yang

lainnya, seperti halnya buku-buku bacaan, majalah, Koran, artikel dan

tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang

penulis bahas, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menghadirkan sebuah

kepastian sebagai mana penulis harapkan.

Dengan literature yang ada, pada pembahasan penulisan skripsi ini

menggunakan metode analisis kualitatif dengan memaparkannya secara sistematis,

jelas dan sebenar-benarnya dari informasi yang didapat dalam penelitian ini. Adapun

mengenai tekhnik penulisan mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang

dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta (Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman

Penulisan Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar Penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan skripsi

ini disusun dalam lima bab yang masing-masing dari sub-sub bab, di antaranya :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan

dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ,tinjauan pustaka, metode

penelitian dan sistimatika penulisan.

xxvi

BAB II Menjelaskan mengenai Asas Tunggal Pancasila, yang terdiri dari

sejarah pancasila dan proses pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila.

BAB III. Menguraikan risalah Syarikat Islam, yang dibagi dalam dua masa;

Syarikat Islam pra kemerdekaan dan Syarikat Islam pasca kemerdekaan.

BAB IV Pada bab ini merupakan fokus dari penelitian yang membahas

mengenai, pandangan Syarikat Islam terhadap Asas Tunggal Pancasila, yang

didalamnya dibahas; Program Asas dan Program Tanzhim Syarikat Islam dan Asas

Tunggal Pancasila dalam pandangan Syarikat Islam.

Bab V Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi, yang membahas mengenai

kesimpulan penulis terhadap seluruh materi skripsi yang telah diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya, serta penulis akan mengemukakan kesimpulan serta saran yang

berisi sumbangan pemikiran atau pendapat setelah mempelajari seluruh materi dalam

skripsi ini.

xxvii

BAB II

ASAS TUNGGAL PANCASILA

A. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Sejarah Pancasila dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) yang merupakan

bentuk langkah awal realisasi dari statemen Pemerintah Jepang yang secara resmi

Perdana Menteri Kyoso pada bulan September 1944 mengumumkan niat Pemerintah

Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak dikemudian

hari. Sejalan dengan itu lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyayikan kembali dan

bendera Sang Merah Putih dapat dikibarkan bersama bendera Jepang, yang

sebelumnya sejak tanggal 20 Maret 1942 hal tersebut dilarang.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk

bertepatan dengan hari ulang tahun Tenno Heika (Kaisar Jepang) pada tanggal 29

April 1945 dan Badan ini baru diresmikan sebulan kemudian; tanggal 28 Mei 1945

oleh Saiko Sikikan dan Gunseikan. Dalam sambutan peresmiannya Saiko Sikikan

menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu bukti nyata akan tujuan

perang suci Dai Nippon.32

32 Silalahi, Dasar-dasar Indonesia, h. 47-48

xxviii

Anggota Badan Penyelidik berjumlah 68 orang dan ke dalam jumlah ini masih

harus ditambah 7 orang Jepang yang di angkat sebagai anggota istimewa. Anggota

Badan Penyelidik tidaklah terbatas pada tokoh-tokoh yang bertempat tinggal di

Jakarta tapi dari seluruh pelosok pulau Jawa.33

Dari 68 anggota tersebut, Anggota-

anggota golongan Islam yang duduk dalam Badan Penyelidik hanyalah 9 orang,

yakni: H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosuyoso, Sukiman [dari Syarikat Islam], K.H.

Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir [dari Muhammadiyah],

Abdul Halim [dari Persatuan Ulama Indonesia], Achmad Sanusi, dan K.H. Wachid

Hasjim [dari Nahdhatul Ulama].34

Selama masa tugasnya, Badan ini mengadakan dua kali sidang umum: sidang

umum pertama diselenggarakan dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1

Juni 1945; sidang umum kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli

1945. Pembicaraan dan pembahasan mengenai dasar negara merupakan salah satu

acara sidang umum yang pertama, Sekurang-kurangnya ada tiga anggota yang

mengemukakan pandangannya tentang dasar negara, yakni; Muh. Yamin yang

berpidato tanggal 29 Mei 1945, Soepomo; tanggal 31 Mei 1945, dan terakhir

Soekarno; tanggal 1 Juni 1945.35

33 Ibid, h. 53

34 Ibid, h. 54

35 A. M. W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, (Jakarta: Centre For Strategic

And International Studies, 1985), h. 25-26

xxix

Dalam pidatonya Sukarno menyampaikan maksud keinginan Ketua Badan

Penyelidik, dengan menjelaskan philosofische gronslag Indonesia Merdeka atau yang

dalam bahasa Jerman disebut Weltanschauung adalah fundamen, filsafat, pikiran,

jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya bagi didirikannya gedung Indonesia

Merdeka yang kekal dan abadi.36

Kemudian Soekarno mengajukan Lima Asasnya sebagai dasar negara, yaitu:

Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau

demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Dia menamakan Lima Asasnya ini

“Pancasila”. Soekarno kemudian menyampaikan “teori perasaan”: lima sila itu

diperasnya menjadi tiga sila (Tri Sila): Sosio-nasionalisme (yang mencakup

Kebangsaan Indonesia dan Peri-kemanusiaan), sosio-demokrasi (yang mencakup

Demokrasi dan Kesejahteraan sosial) dan Ketuhanan. “Tri Sila”-nya ini pun, pada

gilirannya, diperas pula menjadi satu sila (“Eka Sila”), yakni Gotong Royong.37

Dengan pidato yang disampaikan Soekarno tersebut, tanggal 1 Juni 1945 kini

ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari lahirnya Pancasila.

Dalam perkembangannya, susunan pancasila yang diusulkan oleh Soekarno

tersebut mengalami perubahan bentuk, yang perubahan tersebut merupakan hasil

kompromi, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang terdiri dari sembilan orang.

36 Silalahi, Dasar-dasar Indonesia, h. 67

37 Endang Saifuddin An Shari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945; dan Sejarah Konsesus

Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959,

Cet.II (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h.17

xxx

Modus persetujuan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan itu dicantumkan

di dalam satu rancangan pembukaan yang berbunyi sebagai berikut:38

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi

pemeluknya;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyarawatan-perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Karena modus persetujuan tersebut dibuat di Jakarta dan di tanda tangani oleh

kesembilan anggota panitia tersebut bertepatan dengan ulang tahun Jakarta, maka

modus persetujuan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta (The Jakarta Charter).39

Dari kesembilan penandatangan Piagam Jakarta itu sungguh-sungguh

representatif mencerminkan alam dan aliran fikiran yang hidup dalam masyarakat

Indonesia: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Ahmad siebardjo dan M.

Yamin mewakili dari golongan nasionalis, sedangkan Abikoesno Tjokrosoejoso,

Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, dan Abdul Wahid Hasjim mewakili

golongan Islam.40

38 Pranarka, Sejarah Pemikiran, h. 33-35

39 Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, h. 31-32

40 Ibid, h. 47

xxxi

Walaupun Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi, tetap saja menjadi

perdebatan dalam sidang umum, terutama dikarenakan dicantumkannya kata “dengan

kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya” pada Piagam Jakarta [yang

kini dikenal dengan 7 kata Piagam Jakarta] sehingga menimbulkan perdebatan oleh

sebagian anggota BPUPKI, dan kemudian muncul pula keinginan anggota dari

golongan Islam untuk menetapakan pasal dalam Undang-Undang Dasar sesuai

dengan nilai-nilai Syariat Islam, seperti halnya K.H. Wahid Hasjim dan Sukiman

mengusulkan bahwa Kepala Negara haruslah beragama Islam serta dimasukannya

kembali 7 kata tersebut kedalam salah satu pasal UUD, sehingga terus menerus

menimbulkan perdebatan yang sengit, yang akhirnya dengan segala usaha dari hasil

kompromi ditetapkalah UUD, yang di mana Piagam Jakarta tetap di masukkan dalam

Muqadimah UUD, kemudian Kepala Negara adalah orang Islam, serta masuknya 7

kata dalam pasal 29.41

Akan tetapi, tidak bertahan lama Piagam Jakarta (Pancasila) mengalami

perubahan kembali. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, selanjutnya

Pemerintahan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalath Vietnam,

Terauchi menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sekitar

41 Safroedin Bahar, dkk, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),

(Jakarta: Sekrektariat Negara Republik Indonesia, 1992), h. 166-290

xxxii

tanggal 29 Agustus 1945.42

Tetapi pada tanggal 14 Agustus 1945 bom atom jatuh di

Nagasaki dan Hirosima. Sehingga tanggal 17 Agustus 1945, jam 04.00 (pagi), yakni

sehari setelah Jepang menyerah kepada kekuatan Sekutu, naskah baru Pernyataan

Kemerdekaan dirumuskan. Pada jam 10.00 (pagi) di hari yang sama, yang bertempat

di Jalan Pegangsaan Timur 56 (tempat kediaman Soekarno ketika itu), Proklamasi ini

ditanda tangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia,

dan dengan resmi dibacakan oleh Soekarno.

Keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan

rapat. Pertemuan pertama panitia Persiapan ini direncanakan dalam agenda pada jam

09.30, akan tetapi ternyata belum juga dimulai sampai jam. 11.30.

Semula, Panitia Persiapan ini beranggotakan dua puluh satu orang, termasuk

Ketua dan Wakil Ketua. Atas saran Soekarno enam orang anggota ditambahkan.

Dalam pidato pembukaannya Soekarno menekankan arti historik saat ini, dan

mendesak agar panitia persiapan bertindak “dengan kecepatan kilat”, dan

mengingatkan para anggota agar tidak bertele-tele dalam masalah detail, tetapi

memusatkan perhatian mereka hanya untuk membicarakan beberapa perubahan

penting dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hatta

dipersilakan untuk menyampaikan empat usul perubahan:

1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”;

42 Pranarka, Sejarah Pemikiran, h. 51

xxxiii

2. Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat “Berdasarkan kepada ke-

Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya “diubah menjadi “berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

3. Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”,

kata-kata “dan beragama Islam dicoret;

4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi

“Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagai pengganti

“Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Setelah membacakan perubahan-perubahan tersebut, Hatta menyatakan

keyakinannya: “inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa”.

Setelah mengambil alih pimpinan, Soekarno menambahkan bahwa Undang-Undang

Dasar yang dibuat ini Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar

Kilat, Revolutie grondwet.

Hanya beberapa jam kemudian, yakni jam 13.45, Panitia Persiapan menerima

dengan bulat teks perubahan Preambule dan batang tubuh Undang-Undang Dasar ini.

Preambule dan batang tubuh Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan ini

dikenal luas sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”.43

Perubahan tersebut dilakukan

dengan dalih untuk mengakomodasi tuntutan wakil-wakil umat. Dengan kompromi

terakhir ini, perjuangan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang

43 Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, h. 50- 52

xxxiv

memberlakukan syariat Islam menjadi tidak mungkin, karena bertentangan dengan

UUD 1945 yang telah disepakati. Kompromi dalam PPKI dipandang sebagian orang

sebagai kekalahan politik umat Islam dalam pentas awal perjalanan kenegaraan

Indonesia.44

Sehingga dengan adanya perubahan tersebut, teks Pancasila menjadi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyarawatan-perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Idiologi kebangsaan itu menjadi dasar negara, dan karena itu juga menjadi

sumber hukum. Namun, nama Pancasila tidak terdapat dalam naskah UUD 1945.

Walaupun demikian di dalam masyarakat terdapat perasaan umum bahwa dasar

negara itu adalah Pancasila. Konsep dasar negara yang lima itu terdapat pula di dalam

pembukaan konstitusi RIS dan mukadimah UUDS 1950 walaupun di dalam

rumusannya berlainnan dari yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945.45

44 Taufik Adnan Amal, Politik Syariat Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria, (Jakarta :

Pustaka Alvabet, 2004), h. 61.


xxxv

Dalam praktek kehidupan politik kenegaraan pada masa tersebut tidak

mengacu kepada Pancasila sebagai Idiologi nasional, yang memang sudah

menggejala pada periode sebelumnya (masa berlakunya UUD 1945). Perkembangan

konflik politik dan idiologi dalam periode itu membawa kritis mengenai kedudukan

pancasila sebagai dasar negara. Hal itu terjadi di dalam Konstituante, dimana terjadi

konflik Idiologi (Islam, Kebangsaan dan Sosial-Ekonomi)46

. Pertentangan yang

paling sengit berlangsung antara para pendukung aliran ideologi Islam dan Pancasila

[kebangasaan].

Dalam diskursus ini, kelompok Islam pada dasarnya menyatakan kembali

aspirasi-aspirasi ideologi politik yang sudah mereka kemukakan pada masa

prakemerdekaan, yakni mendirikan negara yang jelas-jelas berdasarkan Islam.

Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-

argumen mengenai (1) Watak holistik Islam; (2) Keunggulan Islam atas semua

ideologi dunia lain, dan; (3) Kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga

negara Indonesia.47

Sementara itu, beberapa kalangan lain menolak gagsan mengenai Islam

sebagai dasar negara berdasarkan pertimbangan kemungkinannya untuk dapat

diterapkan. Mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia heterogen secara

sosial-keagamaan, mereka meragukan bahwa Islam dapat berperan sebagai

46 Ibid, h. 315


xxxvi

pendangan dunia ideologis-politis bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, pancasila,

betapapun tidak sempurnanya, telah terbukti dapat menjadi dasar ideologi bersama

seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan pendirian yang mutlak-mutlakan tersebut, dapat dibayangkan jika

pada akhirnya kompromi sulit detemukan. Bahkan ketika Islam mundur dari tuntutan

mereka yang awal untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dan hanya menuntut

penegasan kembali piagam jakarta, konflik tersebut telah terlanjur menyebabkan

macetnya sidang Majelis Konstituante. Dilihat dari kekuatan elektoral mereka, tidak

ada satupun partai yang memiliki suara yang diperlukan (yakni mayoritas 2/3 suara)

untuk menggolkan preferensi-preferensi ideologis mereka.48

Perdebatan tentang dasar ideologi negara dalam Mejelis Konstitusi

berlangsung sampai rapatnya yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, tanpa suatu

keputusan. Dengan demikian pembuatan suatu Undang-Undang Dasar permanen

menjadi terbengkalai. Pihak pemerintah membaca situasi ini sebagai suatu

kemacetan konstitusional yang serius. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden

Soekarno dengan sokongan penuh dari pihak militer mengeluarkan dektrit untuk

kembali kepada UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante yang

dipilih rakyat itu. Situasi yang tidak seronok ini telah mengguncangkan umat Islam,

baik secara politik maupun secara psikologis. Dibawah payung UUD 1945, Sukarno

48 Ibid, h. 107

xxxvii

telah kembali menggenggam kendali pimpinan politik nasional dengan kekuasaan

yang hampir-hampir tidak terbatas.49

Dengan dektrit itu Pancasila sebagai dasar negara ikut serta dinyatakan

kedudukannya, namun tidak adanya penjelasan eksplisit. Sehingga menumbuhkan

suasana pemikiran yang menjadi kabur. Hal ini mengakibatkan usaha berbagai aliran

Idiologi memberikan tafsiran masing-masing. Suasana ini membawa perkembangan

selanjutnya, timbulah pemikiran kritik mengenai pancasila.50

Fase pemikiran ini

tampak dari timbulnya tema pemikiran mengenai pancasila murni, yang terjadi pada

masa orde baru. Di dalam fase ini terjadilah proses eksplisitasi pancasila sebagai

dasar negara, sumber hukum dan idiologi nasional.51

B. PROSES PEMBERLAKUAN ASAS TUNGGAL PANCASILA

Tahun 1966 merupakan tahun lahirnya pemerintahan Orde Baru di bawah

kepemimpinan Soeharto. Kemunculan Orde Baru dilatar belakangi oleh berbagai

peristiwa, terutama yang terjadi pada enam tahun terakhir di bawah rezim Orde

Lama. Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno dengan Demokrasi

Terpimpin dan proyek Nasakomnya, telah digoyang oleh antagonisme politik,

kekacauan sosial dan kritis ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara

menyeluruh.

49 A. Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 175


51 Ibid, h. 316

xxxviii

Mengenai kegagalan ekonomi, mencatat bahwa antara tahun 1958-1966

inflasi meningkat tajam, peredaran uang meningkat menjadi 701 persen, harga

barang-barang membumbung tinggi menjadi 635 persen, makanan dan pasokan

barang-barang yang lain sulit didapatkan dan hubungan dagang dengan negara-negara

asing menjadi lebih buruk.52

Sementara itu, meningkatnya suhu politik menjelang akhir tahun 1965,

dikaitkan dengan siapa pengganti Presiden Soekarno kalau yang bersangkutan wafat,

yang pada saat itu Soekarno mengalami berbagai penyakit tuanya. Hanya ada dua

kandidat yang disebut-sebut sebagai presiden yang menggantikan Soekarno. Yaitu

Letjen. A. Yani dan Jenderal A. H. Nasution yang keduanya sangat dibenci oleh PKI.

Dengan puncak kebencian tersebut PKI melakukan pembantaian di Lubang Buaya

Jakarta, dengan sasaran utama mereka adalah para Jenderal. Jendral A. H. Nasution

luput dari pembunuhan ini tetapi 7 (tujuh) perwira angkatan darat lainnya terbunuh.53

Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tanggal 30 September 1965, yang dikenal sebagai

peristiwa G.30S/PKI.

Setelah peristiwa G.30S/PKI, kekuatan Orde Baru di bawah kepemimpinan

Soeharto, yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Kostrad (Komando

Cadangan Strategi Angkatan Darat), mengkosolidasi kekuatannya dan secara

bertahap berhasil mengontrol situasi, yang pada akhirnya berhasil mengambil alih


53 Syafiie, Sistem Politik, h. 43

xxxix

kekuasaan dari pemerintah Orde Lama pada tahun 1966.54

Pada tahun 1967 di

keluarkanlah Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menetapkan

pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari tangan Presiden Soekarno dan

diangkatnya Jendral Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia.55

Dengan dimulainya Rezim Orde Baru, banyak pimpinan Islam yang menaruh

harapan besar, dengan kembalinya Islam dalam panggung politik nasional, yang

selama periode Demokrasi Terpimpin merasa benar-benar disudutkan. Pada peristiwa

penghancurkan PKI dan menjatuhkan Soekarno, golongan Islam menjadi bagian

penting dari kekuatan koalisi bersama militer, kelompok fungsional, kesatuan

mahasiswa dan pelajar, organisasi sosial-keagamaan dan sebagainya.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah membebaskan

tokoh-tokoh Islam yang dipenjarakan Soekarno, hal tersebut semakin memperbesar

harapan kaum muslimin kepada Orde Baru. Sehingga didirikanlah sebuah panitia

yang diberikan nama Badan Koordinasi Amal Muslimin untuk merealisasikan

harapan itu.56

Akan tetapi harapan dari umat muslim sepertinya tidak akan terlaksana,

Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Komunis, pemerintah Orde Baru terus


55 Syafiie, Sistem Politik Indonesia, h. 45


xl

menerus memapankan kekuasaannya di atas panggung politik Indonesia. Orde Baru

membedakan dirinya sendiri dari Orde Lama dengan mendifinisikan diri sebagai:

1. Sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan

Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten;

2. Sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu

keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila;

3. Sebuah tatanan yang bercita-cita membangun sistem negara dan

masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi dan hukum;

4. Sebuah tatanan hukum dan tatanan pembangunan.

Selain mengindentifikasikan dirinya dengan empat karakteristik ini, Orde

Baru mencela Orde Lama sebagai penyimpang dari semangat Pancasila dan UUD

1945, yang dikarenakan Orde Lama menerapkan Demokrasi Terpimpin dan

Nasakom, serta mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Orde Baru

memberikan prioritas nasional terhadap pelaksanaan pembangunan dan modernisasi,

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Didukung secara efektif oleh Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan sekelompok teknokrat.57

Dalam upaya Orde Baru memperkuat perannya sebagai pembela Pancasila

dan UUD 1945, pada Desember 1966, kelompok militer menyatakan bahwa mereka

akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana

saja, dan aliran apa saja, yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945

57 Ismail, Ideologi Hegemoni, h.107

xli

seperti yang pernah dilakukan oleh PKI di Madiun, G.30S/PKI, Darul Islam/Tentara

Islam Indonesia dan Masyumi – Partai Nasionalis Indonesia dan sebagainya.58

Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1967 Soeharto dengan tegas

mengatakan:

“Pancasila adalah kepribadian kita, pandangan hidup seluruh bangsa

Indonesia, pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat,

menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan kita; oleh karena itu,

Pancasila adalah satu-satunya pandangan yang dapat pula mempersatukan

kita.

Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus

selalu kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya.”59



Islam terdiri dari NU, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti dan partai yang

baru saja berdiri yakni Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), partai-partai non-Islam

dan sekuler yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI dan Golkar

didukung Pemerintah60

, saling berkompetisi.

Golkar menang besar (mengumpulkan 62,8 persen suara), sementara partai-

partai Islam mendapatkan 27,11 persen, partai-partai non-Islam dan Nasionalis


59 Centre For Strategic and International Studies, Pandangan Presiden Soeharto Tentang

Pancasila, cet. II (Jakarta: Sekretariat Negara R.I.,1976), h. 10

60 Asal usul Golkar (Golongan Karya) dapat ditelusuri dari Sekber Golkar (Sekretariat

Bersama Golongan Karya) yang didirikan pada tanggal, 20 Oktober 1964. Organisasi ini pada awalnya

dibentuk sebagai koalisi berbagai kekuatan masyarakat untuk mengimbangi pengaruh PKI dalam ,

dalam pemerintahan Orde Baru disegarkan kembali dan diperluas hingga menjadi kekuatan politik yang amat besar. Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik

Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998).

xlii

mendapatkan 10,09 persen. Dari kursi 360 kursi parlemen yang diperebutkan, Golkar

memenangkan 227 kursi, partai-partai Islam 94 kursi, dan sisanya untuk partai

sekuler dan non-Islam. Sejumlah kursi tambahan (100) diisi oleh anggota-anggota

yang ditunjuk oleh pemerintah, 75 kursi ditunjuk dari militer dan 25 kursi dari sipil.

Dengan total 327 dari 460 kursi, jelaslah bahwa Golkar mendominasi kekuatan

politik di dalam negeri.61

Kemudian dengan Tap MPR No. IX/MPR/1973 Hasil Pemilu 1971, Soeharto

di angkat kembali menjadi presiden dan pada selanjutnya dalam beberapakali

pemilihan umum (1977, 1982, 1987 dan 1992) dengan kemenangan Golkar yang

terus menerus, Suharto tetap dipertahankan menjadi Presiden Republik Indonesia.62

Kemenangan tersebut melalui strategi dengan dikeluarkannya peraturan menteri

dalam negeri (Permen 12/ 1969) menyebutkan bahwa “seluruh anggota kelompok-

kelompok fungsional yang ditugaskan dibadan-badan pemerintah di tingkat provinsi

dan lokal harus diganti jika mereka bergabung kedalam partai-partai politik [PNI,

NU, Parmusi, PSII, Perti dan lain sebagainya]. Selain itu, pemerintah juga

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP 6/ 1970) yang mempunyai konsekuensi luas

dalam pemilihan umum.

Peraturan-peraturan di atas dikeluarkan untuk menciptakan monoloyalitas.

Mereka harus tetap loyal kepada pemerintah yang memperkerjakan mereka. Jika



xliii

tidak, promosi mereka ke jabatan yang lebih tinggi dapat tertunda. Langkah-langkah

ini, tentu saja, menjamin dukungan yang eksklusif terhadap Golkar.63

Pada masa ini, Militer mulai masuk kedalam MPR/DPR, keberadaan Militer

di MPR/DPR, merupakan kebijakan dari pemerintah yang dengan dalih untuk

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan Pancasila dan UUD

1945 dari kemungkingan perubahannya oleh MPR/DPR RI maka ABRI pun ikut

berpolitik, hal tersebut dianggap pula sebagai bagian dari pengabdian ABRI kepada

bangsa dan negara yang kemudian disebut sebagai Dwifungsi ABRI.64

Berbagai perkembangan setelah pemilihan umum 1971 hanya memperbesar

rasa putus asa masyarakat politik Islam. Kekalahan dalam pemilihan umum tidak

hanya tercermin dalam merosotnya wakil-wakil Islam di parlemen. Tetapi hal itu juga

tampak dalam komposisi kabinet baru, dimana keterlibatan tokoh-tokoh politik Islam

tertentu benar-benar mulai dibatasi. Salah satu kasus yang paling jelas menunjukan

hal itu adalah mulai memudarnya dominasi NU dalam Departemen Agama.65

Dua tahun setelah pemilu 1971, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan

baru tentang restrukturisasi politik yang berisi pengelompokan semua partai politik,

sebuah kebijakan yang menghasilkan pembentukan PPP (Partai Persatuan

Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar. PDI secara formal




xliv

didirikan pada tanggal 10 Januari 1973 merupakan penggabungan dari PNI, Parkindo,

Partai Katolik, IPKI, dan Partai Murba. Sedang PPP yang formalnya didirikan pada

tanggal 5 Januari 1973, merupakan fusi dari empat partai Islam yakni, PSII, NU, Perti

dan Parmusi.66

Di kalangan partai-partai Islam sendiri sebenarnya masih ada perbedaan

pendapat terhadap gagasan fusi partai. Namun demikian karena tekanan dari

pemerintah, akhirnya partai-partai harus menerima aturan penggabungan ini. Langkah

yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan proses untuk menciptakan

pemerintahan yang stabil, oleh karena itu diperlukan homogenitas sosial dan

konsesus politik dengan mengurangi jumlah partai dan membentuk partai baru

dukungan pemerintah.67

Terlepas dari proses restrukturisasi politik yang terus menerus dilakukan Orde

Baru, menyusul pemilihan umum 1971, proses itu diperkuat dengan penerapan

konsep massa mengambang di mana aktivitas-aktivitas partai di tingkat desa dan

kecamatan hampir sepenuhnya dihapuskan, ditambah dengan dilaksanakannya sistem

politik yang pada dasarnya tidak kompetitif oleh pemerintah. Kemudian perpecahan

yang terus berlangsung di dalam tubuh PPP, terutama semasa kepemimpinan John


67 Karim, Negara dan Peminggiran, h. 144

xlv

Naro (strategi pemerintah untuk secara intensif menarik banyak tokoh dan intelektual

Muslim), memperlemah kekuatan PPP dalam pemilihan umum.68

Karena tampilnya PPP sebagai partai Islam dianggap pemerintah sebagai

ancaman. Dan PPP memang kritis terhadap pemerintah; dalam kampanye pemilu

tahun 1977 ia mengangkat masalah korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan

kecendrungan-kecendrungan sekularistik pemerintah yang merupakan pendukung

Golkar. Pemerintah menjadi lebih keras terhadap PPP ketika partai ini terus

menyerang pemerintah, dan menghubungkan kampanye PPP dengan bantuan

keuangan dari Libya dan dengan Komando Jihad.69

Strategi lain pemerintah terhadap peminggiran Islam politik akan dijelaskan

pada BAB III, namun untuk pembahasan pada bab ini yang menjadi sasaran

pemerintah yakni kerangka simbolisme ideologis, hal ini berlangsung pada 1983.

Pemerintah meragukan komitmen kelompok-kelompok sosial-keagamaan dan politik

tertentu terhadap komitmen Ideologi negara. Dalam pandangan Presiden Soeharto,

mereka tidak meyakini Pancasila secara seratus persen. Sehingga dalam pidato

tahunannya di depan DPR, 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menegaskan bahwa

seluruh kekuatan sosial politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-


69 M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001), h. 69

xlvi

satunya adalah Pancasila.70

Kemudian gagasan presiden ini dimasukan dalam

ketetapan MPR No. II/1983 (pasal 3 bab IV).

Proses ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan

stabilitas politik dan menghapus polarisasi politik yang tajam, yang dianggap

disebabkan oleh fanatisme kelompok, sebagaimana terlihat, khususnya selama

kampanye pemilu pada masa-masa sebelumnya. Polarisasi politik ini, dibarengi

dengan fanatisme keagamaan, seringkali melahirkan pemusuhan antara satu partai

politik dengan partai politik lain yang berbeda asasnya.71

Pada tanggal 19 Februari

1985, pemerintah, dengan persetujuan DPR, mengeluarkan undang-undang No.

3/1985, menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila

sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985,

pemerintah lagi-lagi atas persetujuan DPR, mengeluarkan undang-undang No. 8/

1985 tentang ormas, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau masa harus

mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal Indonesia yang didorong oleh

persamaan aspirasi, profesi, idealitas, kepentingan agama atau kepercayaan pada

Tuhan, dengan tujuan merealisasikan tujuan tertentu dalam negara Republik

Indonesia.72



72 Ibid, h. 206

xlvii

Dengan adanya asas tunggal tersebut, PPP menghadapi dilema politik dalam

arti bahwa apabila PPP melakukan penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal

partai akan mengakibatkan dibekukannya partai oleh pemerintah. Untuk menjaga

keutuhan partai, para pemimpin PPP memilih jalan pragmatis dengan menerima

Pancasila sebagai asas tunggal dan PPP mengganti segala sesuatu yang terkait dengan

asas, indetitas, pernyataan-pernyataan dan simbol-simbol Islam.73

Sejak masa awal Orde Baru berkuasa sistem negara telah berupaya

mendefinisikan negara sebagai konsep organisme total secara budaya beragam namun

secara geografis dan kebangsaan bersifat tunggal. Negara menekankan kohesi

budaya, keabadian dan saling membagi dengan tradisi-tradisi besar. Sejak tahun

1970, Pancasila adalah pendidikan dasar kewarganegaraan dari Orde Baru. Pada

GBHN tahun 1973 dinyatakan bahwa kurikulum pada setiap tingkat pendidikan,

mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat menengah ke atas, negeri maupun

swasta, harus mengajarkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan semua aspek-

aspek terkait untuk mewariskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda. Ini

melingkupi segenap yang terlingkupi dalam naungan pancasila sebagai idiologi

negara dan makin kuat dan sakral dengan dicantumkannya pada Bab IV GBHN

tentang Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan kepercayaan kepada Tuhan sebagai prasyarat menjadi warga negara

yang setia (misalnya bukan komunis), mengingkari Pancasila sebagai asas tunggal

73 Ibid, h. 223

xlviii

bukan saja dianggap sabagai penghianat tapi malah juga dianggap sebagai tindakan

bid’ah. Dengan logika ideologi ini, yang komunis maupun yang mendirikan negara

teokrasi Islam termasuk golongan pembelot negara Pancasila. Kursus wajib

pemantapan Pancasila dan masyarakat madani (P4), sistem pendidikan PMP,

beberapa ketetapan presiden, dan prinsip asas tunggal, keseluruhannya telah

memapankan kesaktian Pancasila.74

Dengan demikian perubahan atas asas PPP tersebut, menimbulkan pertikaian

di dalam tubuh PPP. PSII yang merupakan bagian dari PPP, menyatakan diri keluar

karena asas tunggal Pancasila tidak sesuai dengan asas PSII,75

PSII merupakan satu-

satunya usur PPP yang menolak akan pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila, yang

dalam sejarahnya, PSII memang merupakan partai yang memegang teguh prinsip

pada Islam dan adapun pembahasan asas PSII serta pandangan PSII terhadap asas

tunggal Pancasila tersebut akan dibahas pada Bab IV. Dan perpecahan lain yang

muncul dalam tubuh PPP, yakni para pemimpin NU yang dikarenakan konflik dengan

MI, NU melancarkan kampanye politik yang menyerukan anggotanya untuk tidak

memilih PPP. Kampanye ini, dikenal sebagai aksi penggembosan yang dilancarkan

banyak pemimpin NU.76

74 Al-Chaidar, Reformasi Prematur; Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, (Jakarta:

Darul Falah, 1999), h. 37

75 Bustamam, PSII-1905, h. 53


xlix

Bilamana dalam pidato Soeharto pada permulaan Orde Baru dipersoalkan

kedaulatan rakyat yang ditindas oleh Soekarno dan Soekarno menciptakan istilah

“Demokrasi Terpimpin”, maka Soeharto telah meniru dengan bagus sekali cara-cara

yang digunakan oleh Soekarno. Dengan menamakannya “Demokrasi Pancasila”, ia

menggunakan “power by remote control”, sehingga semua kekuatan politik dapat

ditundukannya. Pancasila merupakan prestasi politik tertinggi Orde Baru, dan oleh

karenanya maka semua prestasi lainnya dinamakan dengan istilah Pancasila. Mulai

dari sistem ekonomi Pancasila, Pers Pancasila, hubungan industrial Pancasila hingga

Orde Baru pun disebut sebagai Orde Pancasila.77

77 Al-Chaidar, Reformasi Prematur, h. 38

l

BAB III

SYARIKAT ISLAM DAN ORBA

A. KEBIJAKAN ORBA TERHADAP ISLAM

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, yang selama periode

Demokrasi Terpimpin umat Islam benar-benar merasa tersudutkan, dan dengan

dimulainya Rezim Orde Baru menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965, banyak

pemimpin politik Islam yang menaruh harapan besar, harapan itu terutama tampak

jelas di kalangan bekas pemimpin Masyumi dan pengikut-pengikutnya. Namun

kenyataannya, harapan umat Islam dan kemungkinan rehabilitasi Masyumi hanyalah

harapan kosong, yang walaupun pada awal pemerintahan Orba, pemerintah

membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang dipenjarakan Soekarno (termasuk

Mohammad Natsir, Sjarifuddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman

Singodimedjo, Prawoto Mangkusumo, dan Hamka).78

Dalam pemerintahan Orde Baru pada bidang politik, ekonomi, dan budaya

telah didominasi oleh kekuatan-kekuatan non-muslim dan orang Islam dilarang

memegang bidang-bidang tersebut. dapat dikatakan bahwa, Indonesia adalah satu-

satunya negara bependudukan Islam terbesar di dunia tetapi dengan pengaruh Islam


li

yang paling sedikit.79

Selain itu, pemerintahan Orde Baru pun Didukung secara

efektif oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)80

dan dengan melihat

hal tersebut semakin jelas bahwa kebangkitan politik umat Islam yang diharap-

harapkan sulit untuk diwujudkan, seiring upaya pemerintah dalam melakukan

pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.

Kejelasan tersebut didukung pula dengan munculnya stetmen pada Desember

1966, kelompok militer menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan-

tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana saja, dan aliran apa saja, yang

ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan oleh

PKI di Madiun, G.30S/PKI, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dan Masyumi –

Partai Nasionalis Indonesia dan sebagainya. Bahkan, pada awal 1967, Soeharto

sendiri menegaskan bahwa “militer tidak akan menyetujui rehabilitasi kembali partai

[Masyumi] itu.” 81

Begitupun Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), partai yang akan

didirikan Muhammad Hatta dan Deliar Noer oleh Rezim Orde Baru ditolak dengan

berbagai alasan. Di samping itu, pada tahun 1968 kelompok Islam yang ada di

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang memperjuangkan asas

negara Islam di dalam memperbaiki institusi negara. Gagal mencapai kesepakatan,


80 Ismail, Ideologi Hegemoni, h.107


lii

karena tidak adanya titik temu antara keinginan wakil Islam dengan keinginan

kelompok nasionalis-sekuler. Dalam hal ini kelompok Islam berhadapan dengan

ABRI dan Golkar (sebagai kelompok mayoritas di dalam MPRS ketika itu).82

Sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia,

sejak masa kemerdekaan telah timbul konflik ideologi sosial dan politik antara

pemerintah dan umat Islam dan beberapa kekuatan sosial politik lainnya. Konflik

tersebut kemudian menyangkut masalah dasar negara. Umat Islam menghendaki

Islam sebagai dasar negara, karena umat menempatkan diri sebagai mayoritas dan

jasa yang besar dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara pemerintah dan sebagian

orang-orang yang ikut mendirikan republik menginginkan dasar kebangsaan.

Perkembangan perbedaan pandangan tersebut kemudian menimbulkan konflik

ideologi Islam dan Pancasila. Umat Islam di samping merupakan komunitas sosial

yang paling besar dan memiliki ideologi politik dengan kemampuan potensial

mengerahkan mobilitas secara efektif. Pemerintah Orde Baru setelah hancurnya PKI,

kemudian menetapkan umat Islam khususnya partai dan organisasi Islam sebagai

sasaran utama pembinaan dan pengarahan pembangunan politik.83

Sikap yang ditunjukan Orde Baru terhadap Masyumi dan yang lainnya,

merupakan usaha nyata pemerintah dalam meminggirkan kekuatan politik umat Islam


83 Abdul Munir Mulkhan, Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987

Dalam Perspektif Sosiologis, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 123-124

liii

dan peminggiran-peminggiran tersebut akan terus berlanjut dengan berbagai

bentuknya. Akan tetapi kebijakan pemerintah itu, menimbulkan kekhawatiran

tersendiri bagi pemerintah terhadap representasi konstituen politik Islam di masa

depan. Pemerintah khawatirkan, dengan ketiadaan mekanisme politik untuk

mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan konstituen politik

Islam di atas, akan menumbuhkan rasa frustasi yang lebih dalam, yang pada

gilirannya dapat mendorong mereka kearah ekstremisme politik yang lebih

membahayakan. Dengan demikian pemerintah memberikan kelonggaran untuk

berdirinya partai Islam baru, apabila partai tersebut bersedia mendefinisikan kembali

agenda politik mereka dalam kerangka-kerangka yang lebih dapat diterima oleh

pemerintah.84

Sebagai gantinya, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) didirikan, Meskipun

demikian, persetujuan pemerintah diatas bukan tanpa pembatasan sama sekali. Akan

tetapi dengan kontrol cukup ketat oleh pemerintah, dan yang lebih menggelisahkan

para pemimpin Islam adalah kenyataan bahwa gerak politik para bekas pemimpin

Masyumi sangat dibatasi, kalau tidak, dilarang sama sekali. Bahkan, dalam

perkembangan kepengurusan Parmusi, banyak unsur pimpinan Masyumi tidak

dibolehkan duduk di dalamnya.85

Hal tersebut terlihat pada Muktamar pertama

Parmusi di Malang pada tahun 1968, partai Memilih Mr. Roem sebagai ketua. Namun



liv

pemerintah menolak tampilnya bekas tokoh Masyumi sebagai pimpinan partai.

Dengan demikian partai dipimpin oleh Djarnawi dan Lukman Harun (dua Aktivis

Muhammadiyah).86

Beberapa saat setelah Muktamar terjadi perebutan kedudukan pimpinan partai,

yang dilakukan oleh seorang tokoh muda yang semula tidak dikenal, J. Naro bersama

Imron Kadir. Naro, semula adalah seorang pegawai dan jaksa tinggi. Karir politiknya

di awali tahun 1968, ketika menjadi anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan.

Perebutan kedudukan ini dengan alasan bahwa pimpinan Parmusi telah menentang

kebijaksanaan pemerintah. Gerakan Naro tampaknya mendapat restu pemerintah dan

gejolak tersebut juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk ikut campur.

Melalui SK. Presiden No. 77 tahun 1970, ditetapkan Mintareja sebagai ketua partai.

Mintareja adalah pegawai tinggi pemerintah di Departemen Sosial dan anggota PP

Muhammadiyah. Dengan demikian dengan SK tersebut pula sekaligus membatalkan

pengangkatan Djarnawi sebagai ketua partai. Sehingga sejak saat itu Parmusi mulai

kehilangan dukungan umat.87

Pada tanggal 3 Juli 1971 dilangsungkan pemilu pertama masa Rezim Orba,

Dalam pemilu ini, partai-partai Islam terdiri dari NU, PSII (Partai Syarikat Islam

Indonesia), Perti dan partai yang baru saja berdiri yakni Parmusi (Partai Muslimin

Indonesia). Sebagai mana yang sudah dijelaskan pada Bab II, pada pemilu ini

86 Ibid, h. 33; Mulkhan, Perubahan Perilaku Politik, h. 125

87 Ibid, h. 126

lv

kekuatan Islam politik makin merosot. Golkar yang merupakan kendaraan politik

pemeritah menang besar. Ini sebagian disebabkan karena langkah-langkah yang

benar-benar sudah ditata, pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan “kondisi-

kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi partai-partai politik”.88

Didorong oleh kemenangan besar Golkar, pemerintah melalui Operasi Khusus

(Opsus) mempercepat program penyederhanaan partai politik, yaitu dengan mendesak

partai pemilu 1971 untuk menjadi tiga organisasi kekuatan politik, masing-masing:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fusi dari empat partai Islam; Partai Demokrasi

Indonesia (PDI), fusi dari empat partai nasionalis dan Kristen/Katolik; kemudian

Partai Golkar.89

Selanjutnya dalam beberapakali pemilihan umum (1977, 1982, 1987 dan

1992) dengan kemenangan Golkar yang terus menerus, Suharto tetap dipertahankan

menjadi Presiden Republik Indonesia.90

Terhadap pengelompokan tersebut, membawa implikasi pada dikotomi politik

Islam dan non-politik Islam. Pertama, dengan format kepartaian baru, PPP yang

memiliki basis pada massa Islam sekarang menghadapi dua lawan utama; Golkar dan

PDI. Kedua, pengelompokan tersebut juga mengandung arti adanya usaha sistematis

untuk memecah belah politik Islam, karena “fusi artifisial” tidak akan membawa

88 Ismail, Ideologi Hegemoni, h. 113; Effendy, Islam dan Negara, h. 116

89 M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

2001), h. 41


lvi

persatuan. Sejarah telah membuktikan bahwa PPP hampir tidak pernah luput dari

konflik internal. Ketiga, pengelompokan dapat mengandung arti domestika politik

Islam, seperti terbukti kemudian, PPP harus melakukan penyesuaian diri dengan

kebijaksanaan pemerintah, umpamanya dalam melaksanakan ketentuan asas tunggal

Pancasila,91

sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam Bab II.

Dalam konflik-konflik yang muncul dalam tubuh PPP, telah membawa PPP

pada proses kemerosotan. Ini dengan jelas tergambar dalam perolehan suara dalam

tiga pemilu terakhir. Tahun 1977 PPP memperoleh suara 29,29%, tahun 1982

menurun dengan perolehan suara 27,78%, dan merosot tajam pada pemilu tahun 1987

dengan perolehan suara halnya 18,8%.92

Disamping itu, banyak juga kebijakan pembangunan/politik yang dibuat

pemerintah bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan Islam, diantaranya:

1. Pengumuman rancangan Undang-undang Perkawinan pada tahun 1973,

yang menimbulkan protes sangat dahsyat dari hampir semua organisasi

Islam, karena rancangan yang dibuat pemerintah benar-benar

mengabaikan ajaran Islam;

2. Pembangunan tempat-tempat perjudian, “lokalisasi”, dan melegalisasikan

perjudian “terselubung” melalui pungutan uang lotre olah raga yang biasa

disebut Sumbangan Dana Sosial Berhadiah;

91 Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, h. 42

92 Ibid, h. 52

lvii

3. Larangan memakai Jilbab di sekolah menengah;

4. Program keluarga berencana yang tidak memperhatikan ajaran Islam;

5. Maraknya penjualan Minuman keras, dan pemberian izin secara bebas

oleh pemerintah untuk membangun kilang-kilang arak.93

Pada 1978, lagi-lagi masyarakat Muslim merasa diserang keyakinan agama

mereka. Mereka merasa keberatan dengan upaya pemerintah, dalam salah satu sidang

MPR, pemerintah berupaya menaikan status aliran kepercayaan menjadi sama dengan

posisi agama seperti Islam dan Kristen. Reaksi keras dari para pemimpin dan aktivis

Muslim, termasuk mereka yang menjadi anggota parlemen (khususnya dari PPP),

memaksa pemerintah untuk membatalkan rencana itu. Karena tidak mau menentang

baik aspek ritual maupun teologis Islam, Presiden Soeharto – yang juga Muslim –

tidak mengakui aliran kepercayaan sebagai agama. Hingga akhirnya pada 1979, aliran

kepercayaan ini kemudian secara resmi diakui sebagai salah satu unsur kebudayaan

Indonesia. Karena itu, pengawasannnya diserahkan kepada Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, dan bukan kepada Departemen Agama.94

Serangan paling akhir terhadap konstruk lama Islam politik, terutama dalam

kerangka simbolisme ideologisnya, berlangsung pada 1983. Pemerintah meragukan

komitmen kelompok-kelompok sosial-keagamaan dan politik tertentu terhadap

komitmen Ideologi negara. Dalam pandangan Presiden Soeharto, mereka tidak



lviii

meyakini Pancasila secara seratus persen. Sehingga dalam pidato tahunannya di

depan DPR, 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menegaskan bahwa seluruh

kekuatan sosial politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya

adalah Pancasila.95

Perkembangan itu sangat mengecewakan sebagian besar masyarakat Muslim

di Indonesia. Mereka merasa bahwa, tidak saja tokoh-tokoh mereka disingkirkan dari

arus utama politik bangsa, tetapi bahkan – hingga tahap tertentu – dikursus politik

negeri ini pun tidak mencerminkan kenyataan bahwa mayoritas penduduknya

Muslim. Karena itu, sedemikian pahitnya, mereka merasa bahwa pemerintah Orde

Baru telah memperlakukan para pemimpin dan aktivis politik Muslim, terutama yang

berasal dari Masyumi, seperti ”kucing kurap”. Maka bisa dipahami jika banyak dari

mereka yang melihat politik pangasastunggalan Pancasila sebagai upaya lebih jauh

yang sengaja diambil oleh pemerintah untuk melakukan depolitisasi terhadap Islam.96

Keadaan terpinggir semacam ini menimbulkan dua reaksi umat Islam. Yang

pertama, adalah oposisi terhadap pemerintah, bahkan berkali-kali melakukan

kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Tindakan seperti ini makin membuka

peluang bagi pemerintah untuk menekan umat Islam. Yang kedua, muncul kreativitas

untuk mencari jalan keluar dari “kebutuhan” politik terutama yang dilakukan oleh

kelompok cendekiawan dan aktivis organisasi Islam. Kegiatan ini ternyata kemudian

95 Ibid, h. 121

96 Ibid, h. 122

lix

memperkuat kemampuan umat Islam, dan akhirnya mendorong pemerintah untuk

mengambil sikap akomodatif terhadap Islam.97

B. SYARIKAT ISLAM DAN ORDE BARU

Pada masa Orde Baru hanya ada tiga partai Islam yang bertahan, yakni PSII,

NU dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Pembentukan Parmusi (Partai

Muslimin Indonesia) diharapkan memberikan sesuatu yang baru bagi politik Islam.

Tapi keterlibatan pemerintah dalam proses pembentukannya menghambat partai

tersebut melakukan kegiatan-kegiatan atau mengambil kebijakan-kebijakan politik

yang independen.98



Islam terdiri dari PSII, NU, Perti dan Parmusi, partai-partai non-Islam dan sekuler

yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI dan Golkar didukung

Pemerintah, saling bersaing.

Golkar menang besar (mengumpulkan 62,8 persen suara), sementara partai-

partai Islam mendapatkan 27,11 persen, partai-partai non-Islam dan Nasionalis

mendapatkan 10,09 persen. Dari kursi 360 kursi parlemen yang diperebutkan, Golkar

memenangkan 227 kursi, partai-partai Islam 94 kursi, dan sisanya untuk partai


98 Syamsuddin, Islam dan Politik, h. 49

lx

sekuler dan non-Islam. Sejumlah kursi tambahan (100) diisi oleh anggota-anggota

yang ditunjuk oleh pemerintah, 75 kursi ditunjuk dari militer dan 25 kursi dari sipil.

Dengan total 327 dari 460 kursi, jelaslah bahwa Golkar mendominasi kekuatan

politik di dalam negeri.99

Suara yang didapat partai Islam sangatlah menurun dibanding pemilu tahun

1955. Apabila dilihat dari persentase dukungan Umat Islam terhadap Partai Islam,

dalam pemilu 1955, dari jumlah pemilih Muslim sebanyak 32.910.999 yang memilih

partai Islam tercatat 16.642.924 atau sekitar 50,5 persen sedangkan pada Pemilu 1971

dengan jumlah pemilih Muslim sebanyak 47.643.272, yang memilih partai Islam

hanya 14.833.942 (31,1 persen).100

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan umat Islam

tidaklah secara otomatis menjadi pendukung partai-partai Islam. Dukungan mereka

tersebar ke barbagai aliran, partai politik dan partai pemerintah “Golongan Karya”.

Dan apabila dilihat dari perolehan suara perbandingannya cukup jauh pula, Pada

pemilu 1955 perolehan suara partai Islam mencapai 43,9 persen dan dalam pemilu

1971 perolehan suara PSII, NU, Perti dan Parmusi hanya mendapat 27,1 persen.101

Adapun wakil-wakil PSII yang duduk sebagai anggota dewan terdapat 10

orang, yakni:


100 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang

Cendikiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 130

101 Ibid, h. 131

lxi

1. Wartomo Dwijoyuwono duduk dalam komisi I (Hankam, Luar Negeri,

Penerangan, Kepresidenan, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Bakin,

MPR, DPR, DPA).

2. Andi Mappatunru BA duduk di Komisi II (Dalam Negri. LAN, Arsip

Nasional, PAN dan Sekneg).

3. Johan Burhanuddin duduk di komisi III (Kehakiman, Mahkamah Agung dan

Kejaksaan Agung).

4. Ishak Moro duduk di Komisi IV (Pertanian, Tenaga Kerja, dan Transkop).

5. Ubaya Ahmadi duduk di Komisi V (Perhubungan, PUTL, Dewan

Telekomunikasi, LAPAN dan DEPARI).

6. Thayeb Moh. Gobel duduk di Komisi VI (Perindustrian, Pertambangan dan

BATAN).

7. Oesman Yusuf Helmi duduk di Komisi VII (Keuangan, Perdagangan,

Bapenas, BPK, Bank Sentral, BPS, dan Bulog).

8. Drs. MA. H. Gani MA duduk di Komisi VIII (Kesehatan, Sosial, Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

9. Bustamam SH duduk di Komisi IX (Agama, Pendidikan dan Kebudayaan,

LIPI).

10. Drs. Syarifudin Harahap duduk di Komisi X (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara).102

102 Sudjana, Liku-liku Perjuangan, h. 135

lxii

Dalam masa sidang, anggota-anggota PSII sangat aktif dan kritis pada

permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam negeri. Oesman Yusuf Helmi,

Waktomo Dwijoyuwono, dan H. Mch. Ibrahim. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang

berani berbicara dan mengeritik pemerintah, contohnya seperti Oesman Yusuf yang

telah mengajukan lebih kurang 300 pertanyaan kepada pemerintah, sejumlah usul

resolusi dan interpelasi.103

Pada tanggal 23-29 Juli 1972 dilangsungkan Majlis Tahkim PSII ke XXXIII

(33) di Gedung Merdeka Bandung. Sidang Tahkim berjalan dengan tertib-tentram dan

puncak dari semua sidang-sidang Tahkim tersebut adalah pada saat pemilihan formasi

Dewan Partai dan Lajnah Tanfidziyah yang akan diserahi amanah periode 5 tahun

(1972-1977). Sebagai hasilnya sesuai dengan aspirasi para perserta yang hadir,

munculah formasi baru yang ditandai dengan suatu cirinya yang khas yaitu

Peremajaan. Kecuali seorang (Muhammad Safe’i, kuarang lebih 70 tahun), seorang

tua yang semangatnya masih muda remaja, maka seluruh DPP yang baru adalah

tokoh-tokoh pemimpin angkatan muda yang rata-rata berusia dibawah 50 tahun.

Sebagai contoh Bustamam SH (47 tahun) Presiden Dewan Partai, H.M. CH. Ibrahim

(40 tahun) Presiden Lajnah Tanfidziyah dan para Wakil Presiden LT, Oesman Yoesuf

(48 tahun), KH. Firdaus AN (48 tahun), Ishak Moro (41 tahun) dan Dra.Jubaidah

Muhtar (36 tahun).104

103 Ibid, h. 202

104 Ibid , h. 142-143

lxiii

Akan tetapi selang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 22 Desember 1972

terjadi pengambil alihan dan pendudukan DPP dan kantor LT PSII oleh orang-orang

yang menyatakan dirinya sebagai Team Penyelamat Kaum PSII di bawah pimpinan

Suryo Ahmad Mojo. Pihak TP (Team Penyelamat) PSII menyatakan bahwa

pengambilan alih ini dikarenakan, TP PSII melihat keadaan kepemimpinan PSII tidak

dapat mengikuti perkembangan ketatanegaraan dewasa ini sehingga menimbulkan

kegelisahan dikalangan kaum PSII, sehingga TP PSII tidak mengakui lagi

kepemimpinan PSII Pusat yang terbentuk dalam MT PSII ke 33 di Majalaya-

Bandung.105

Kemudian pada 22 Desember 1972 TP PSII membentuk Pimpinan

Darurat (PD) PSII, yang diketuai oleh H. Anwar Cokroaminoto.106

Sepertinya nasib PSII sama dengan apa yang dialami oleh Parmusi, dalam

upaya pemerintah meminggirkan tokoh-tokoh Masyumi, pemerintah ikut campur

dalam pembentukkan kepengurusan partai.107

Dan sekarang pemerintah berusaha

meminggirkan tokoh-tokoh PSII dan memecah PSII dengan membuat tandingan

kepengurusan dalam tubuh PSII. Hal ini merupakan sebuah strategi yang sering

dilakukan oleh pemerintah, karena terjadi pula kepada Muhammadiyah dan NU,

105 Ibid, h. 158-161

106 Ibid , h. 167


lxiv

pemerintah ikut campur di dalam pendirian, pembentukan kepengurusan, artikulasi

kepentingan, anggaran belanja dan akses pembuat kepentingan.108

Menyikapi hal tersebut DPP PSII MT ke 33 berpendapat bahwa sesuai dengan

ketentuan hukum dan tradisi partai, kepemimpinan PSII yang dijalankan oleh DPP

PSII tidak dapat diambil alih oleh siapapun kecuali oleh badan penggenggam

kekuasaan partai yang memilih DPP PSII, yaitu Majlis Tahkim (Kongres Nasional)

PSII. Dengan demikian DPP PSII MT ke 33 akan meneruskan tugas kepemimpinan

PSII sesuai dengan keputusan-keputusan Majlis Tahkim ke 33.109

Akan tetapi sikap PD PSII semakin sewenang-wenang, PD PSII menggeser

beberapa orang PSII MT. 33 dalam DPR/MPR yang merupakan wakil dari PSII,

diantaranya Wartomo Dwijoyuwono (Sekjen PSII MT.33) yang duduk sebagai wakil

Ketua fraksi Persatuan Pembangunan di DPR digantikan Drs. Syarifuddin Harahap,

HM. CH. Ibrahim (Presiden LT PSII MT.33) sebagai anggota Badan Pekerja MPR

diganti pula oleh Drs. Syarifuddin Harahap, sementara Dra. Zubaedah Mohtar (W.

Presiden LT. PSII MT.33) sebagai anggota pengganti di MPR diganti oleh Djohan

Burhanuddin SH.110

Selain itu seiring usaha pemerintah yang dua tahun setelah pemilu 1971,

pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan tentang restrukturisasi politik yang



110 Ibid, h. 174

lxv

berisi pengelompokan (fusi) semua partai politik, sebuah kebijakan yang

menghasilkan pembentukan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai

Demokrasi Indonesia) dan Golkar.111

Tapi sebenarnya kebijakan ini sudah

disampaikan pada tanggal 3 Maret 1970.112

Hal tersebut oleh PD PSII dijadikan

sebagai isu dalam menghancurkan DPP PSII, dengan mengatakan DPP PSII hasil

MT.33 anti fusi, dan tidak mau mencalonkan Presiden Soeharto sebagai Presiden

pada sidang MPR 1973. Dan tidak hanya itu saja serangan yang dilancarkan, PD PSII

juga akan melakukan pembekuan kepada cabang yang tidak menunjukan sikap

mendukung PD PSII.113

Akan tetapi serangan yang dilancarkan PD PSII sepertinya tidak berhasil, LT

PSII MT. 33 dengan cepat tanggap pada tanggal, 5 Januari 1973 bersama NU,

Parmusi, dan Perti melakukan kesepakatan untuk memfusikan politiknya dalam 1

(satu) partai politik barnama Partai Persatuan Pembangunan.114

Sehingga dengan

demikian dapat mengembalikan kepercayaan kader-kader PSII terhadap PSII MT. 33.

Pada tanggal 11 Januari 1973 terjadi perundingan antara kedua belah pihak

(PSII MT.33 dan PD PSII), yang dilaksanakan di rumah H. Anwar Cokroaminoto JL.

Singamangraja No. 29 Kebayoran Baru Jakarta, yang terdiri dari perwakilan PD PSII


112 Mulkhan, Perubahan Prilaku Politik, h. 86


114 Ibid, h. 183

lxvi

yakni, H. Anwar Cokroaminoto, Drs. M. Gani, MA., dan Drs. Syarifuddin Harahap,

kemudian DPP PSII MT. 33 diwakili oleh, Bustamam SH (Presiden Dewan

Penasehat) dan H. Mch. Ibrahim (Presiden LT PSII), dari perundingan tersebut

menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan keorganisasian dan kepemimpinan

Syarikat Islam, selanjutnya sampai dengan berlangsungnya Majlis Tahkim Luar Biasa

yang akan datang disusun bersama-sama dibawah pimpinan Bapak H. Anwar

Cokroaminoto.

Tanggal, 20 Januari 1973 diadakan perundingan kembali, tetapi menimbulkan

kegagalan di dalam perundingan, dikarenakan pihak PD PSII menyarankan kepada

DPP PSII MT. 33 agar pembentukan DPP SI diserahkan sepenuhnya oleh H. Anwar

Coktoaminoto yang merupakan sesepuh partai dan PD PSII meminta H. Mch.

Ibrahim rela mengorbankan sebagian kawan-kawannya untuk tidak duduk dalam DPP

Syarikat Islam yang akan dibentuk. Dengan pernyataan tersebut, H. Mch. Ibrahim

menyatakan akan tetap bertahan pada keputusan Majlis Tahkim PSII ke 33115

dan

menjalankan tugasnya sebagaimana biasa.

Menindak lanjuti hasil keputusan rapat Pimpinan Kelompok Persatuan tanggal

5 Januari 1973 untuk mengfusikan kegiatan politik dalam satu wadah Partai

Persatuan Pembangunan, DPP-SI MT.33 diundang ikut serta untuk mengambil

bagian dalam team penyusunan AD-ART, Program dan Ketentuan-Ketentuan Khusus

Partai dan akan tetapi Selasa tanggal 13 Februari 1973 dalam penyelenggaraan

115 Ibid, h. 190-193

lxvii

penyusunan DPP PPP, sangat disesalkan oleh DPP-SI MT.33 dalam penyusunan DPP

PPP tersebut tidak mengundang DPP-SI MT.33 yang duduk dalam Presidium dan

Badan Pekerja Kelompok Persatuan. Dan ternyata justru PD PSII yang diikut

sertakan dalam penyusunan itu.116

Tampaknya perjuangan PSII dari mulai awal berdirinya sampai saat ini tidak

berjalan dengan mulus, pada tahun 20-an kaum komunis memasukan jarum infiltrasi

yang beracun ke dalam SI. Dengan masuknya tokoh komunis seperti Semaun,

Darsono dan Alimin ke dalam tubuh SI sehingga SI menjadi pecah ada SI putih dan

ada SI merah.117

Selain itu kini masuknya Gobel dkk kedalam SI sebagai infiltrasi

yang memecah belah kekuatan SI dengan memperalat anak cucu Cokroaminoto.

Sejak Syarikat Islam menggabungkan kegiatan politiknya dalam PPP, maka

ruang lingkup Syarikat Islam hanya pada pembinaan dalam bidang pendidikan, sosial,

ekonomi dan da’wah Islamiyah. Dalam bidang pendidikan mulai didata keadaan

sekolah-sekolah yang bernaung dibawah naungan SI dan menyusun kurikulum

bidang studi Syarikat Islam mulai tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan

menengah atas. Dalam bidang sosial ikut meringankan beban yang diderita oleh

masyarakat, seperti hal masyarakat yang terkena bencana alam dan lain sebagainya.

Dalam bidan pembangunan SI bersama-sama pemerintah di daerah ikut membangun

sarana pendidikan dan tempat ibadah. Demikian juga dalam masalah Da’wah sangat

116 Ibid, h. 199-201

117 Effendy, Islam Dan Negara, h.68

lxviii

digiatkan baik tablig dalam acara umum seperti maulid Nabi Saw, khutbah jum’at dan

lain-lain. Mubalig-mubalig dari SI mempunyai ciri khasnya dalam menyampaikan

da’wah Islamiyahnya, yakni; kritis, korektif dan konstruktif. Kursus-kursus bagi para

pemuda pelajar dan mahasiswa terus digiatkan dipusat daerah dan dalam bidang

penerbitan setiap bulan diterbitkan majalah yang memuat berita luar negeri serta

berita intern Syarikat Islam.118

Akan tetapi upaya SI dalam melanjutkan geraknya, tidak semulus apa yang

dibayangkan, dalam upaya kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus menerus

berusaha meminggirkan politik umat Islam, Operasionalisasi kebijaksanaan demikian

mencakup berbagai aspek kehidupan dan kegiatan sosial ummat. Di dalam melakukan

kegiatan dakwah, baik SI ataupun yang lainnya harus dapat rekomendasi dari

Departemen Agama, dan rekomendasi tersebut diberikan apabila kegiatan dakwah

dan peningkatan kehidupan keagamaan tidak mempergunakan tema politik. Secara

lebih khusus dalam kegiatan Masjid dan Khutbah, dengan tegas dilarang untuk

membicarakan masalah politik.119

Pada pemilu 1977, dalam pengajuan nama-nama untuk anggota DPR/MPR,

wakil-wakil dari DPP SI selalu dipersulit dan pencalonan ini tidak jarang mendapat

gangguan dari PD PSII dimana mereka sering mengirimkan surat terhadap Laksusda

118 Ibid,, h. 206

119 Mulkhan, Perubahan Perilaku Politik, h. 94

lxix

agar nama-nama yang diajukan DPP SI ke Panitia Pemilihan Daerah dicoret.120

Dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut DPP SI mengadakan konsolidasi

diberbagai aspek, diantaranya: konsolidasi organisasi, pendidikan, sosial ekonomi,

kaderisasi dan pembinaan remaja, bidang dakwah/pembinaan umat, dan bidang

umum.121

Berbarengan dengan adanya program konsolidasi tersebut, Djohan

Burhanuddin dari PD PSII mengadakan huru-hara di daerah Jawa Barat dengan

mengobrak-abrik PPP di cabang-cabang yang kebetulan dipimpin oleh anggota DPP

SI. Selain itu PD PSII membentuk cabang-cabang tandingan SI ditiap kabupaten dan

kodya se-Jawa Barat.122

Dan selain itu upaya lain yang dilakukan pemerintah Orde

Baru untuk meredam gerak langkah SI, dengan dalih kestabilitas ketahanan nasional,

tokoh-tokoh SI pun dimasukan kedalam penjara.123

Pada selanjutnya Usaha-usaha PD PSII dalam menghancurkan DPP SI terus

berlanjut, pada tahun 1979 PD PSII menghalang-halangi acara silaturahmi DPP SI

yang diadakan di Gedung Merdeka Bandung dengan melakukan hasutan-hasutan

kepada pejabat Kepolisian agar polisi tidak memberikan izin. Namun, acara tersebut

tetap bisa diselenggarakan yang pada kesempatan itu hadir pula Gurbenur Jawa Barat

dan kemudian PD PSII melakukan aksinya kembali dengan mengajukan surat

120 Sudjana, Liku-liku Perjuangan,h.220

121 Ibid,h. 227

122 Ibid, h.236

123 Ohan Sudjana, Jejak-Jejak Jihad, (Sukabumi: Pustaka 99, t.t), h. 54

lxx

perecallan terhadap anggota DPRD II Sukabumi wakil dari DPP SI yang berjumlah 3

orang hasil pemilu 1977, namun surat pengajuan tersebut tidak digubris oleh Pemda

Kabupaten Sukabumi.124

Pada 1982 tampaknya merupakan pemilu terakhir yang diikuti oleh DPP SI,

Dikarenakan kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan asas tunggal yang

disampaikan di depan DPR, 16 Agustus 1982, bahwa Presiden Soeharto menegaskan

seluruh kekuatan sosial politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-

satunya adalah Pancasila.125

Kemudian gagasan presiden ini dimasukan dalam

ketetapan MPR No. II/1983 (pasal 3 bab IV).126

Sehingga dikarenakan kebijakan

pemerintah tersebut PPP mengubah asasnya menjadi asas Pancasila. Hal itu

menimbulkan pertikaian di dalam tubuh PPP. PSII yang merupakan bagian dari PPP,

menyatakan diri keluar karena asas tunggal tidak sesuai dengan asas PSII.127

Pada bab

selanjutnya akan dibahas mengenai Asas PSII dan pandagan PSII terhadap Asas

Tunggal Pacasila.





lxxi

BAB IV

ASAS TUNGGAL PANCASILA

DALAM PANDANGAN SYARIKAT ISLAM (SI)

A. PROGRAM ASAS DAN PROGRAM TANZHIM SYARIKAT ISLAM

Syarikat Islam (PSII [Partai Syarikat Islam Indonesia]) dengan singkat

memiliki tujuan akan menjalankan Islam seluas-luas dan sepenuh-penuhnya, untuk

mencapai Dunia Islam yang sejati dan menurut kehidupan Muslim yang

sesungguhnya, untuk mewujudkan tujuan tersebut nyatalah perlu sekali mempunyai

Program Asas dan suatu Program Tanzhim (Program Perlawanan), yang menjadi

dasar dan pedoman segala cita-cita yang dituju dan bagi segala perbuatan yang

dilakukan untuk mencapai maksud itu.128

Program Azas pertama kali dirumuskan dan disahkan dalam Natico III di

Jakarta tahun 1917. Rumusannya mengalami dua kali perubahan: pertama, setelah

Natico IV di Yogyakarta tahun 1920, dan kedua dalam Natico XV juga di Yogyakarta

tahun 1930 yang sampai saat ini tetap dipertahankan.

Program Azas berisi pokok-pokok pikiran tentang idiologi perjuangan

Syarikat Islam yang merupakan pedoman pokok bagi segenap aktifis organisasi

dalam melakukan gerak-gerak organisasi. Program ini berintikan enam butir program

128 Firdaus, Syarikat Islam Bukan Budi Utomo, h. 48

lxxii

asas dan tiga butir program tanzhim.129

Di bawah ini akan dipaparkan Program Asas

dan Program Tandhim yang dimaksud di atas:

I. Program Asas

Program asas Partai Syarikat Islam terdapat 6 (enam) butir asas di dalamnya,

yakni: Persatuan Umat Islam, Kemerdekaan Umat, Sifat Negara dan Pemerintahan,

Kehidupan Ekonomi, Keadaan Dan Derajat Manusia Di Dalam Pergaulan Hidup Dan

Hukum dan Kemerdekaan Sejati. Dibawah ini akan diuraikan mengenai enam butir

asas tersebut.

1. Persatuan Dalam Umat Islam

Haji Samanhudi maupun Haji Umar Said Cokroaminoto melihat suatu

kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia waktu itu, yaitu

penjajahan oleh bangsa Belanda yang telah berjalan lebih dari 300 tahun lamanya

tidak mungkin dapat dilenyapkan tanpa kesatuan dan persatuan antar bangsa

Indonesia sendiri. Pengalaman di masa lampau telah membuktikan kepada kita bahwa

perjuangan bersenjata yang pernah terjadi dan tersebar di seluruh penjuru tanah air

secara terpisah-pisah seperti Perang Paderi (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-

1830), Perang Aceh (1873-1904) tidak pernah berakhir dengan kemenangan di pihak

kita sebagai pejuang-pejuang bangsa.130

129 Wiradipraja, Satu Abad, h. 93

130 Gani, Cita Dasar, h. 80

lxxiii

Untuk itu Syarikat Islam percaya, bahwa untuk menjadikan Ummat Islam

yang bersatu, lebih dulu harus dibangun suatu kaum (partai), yang tidak berpecah-

belah atau terbagi-bagi, PSII mengutip firman Allah Ta’ala, QS. Al-Imran (3) ayat

103 yang berbunyi:

��☺��

��☺ ! "#�� $%&⌧() � ٣:١.٣/ال��ا�

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan

janganlah kamu bercerai berai...”

Persatuan yang demikian itulah yang dibangun oleh PSII yang di dalam

persatuannya itu menjadi bagian dalam persatuan umat Islam seluruh dunia.131

2. Kemerdekaan Umat

Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan ummat di sini adalah kemerdekaan

bangsa Indonesia yang mencakup semua aspek bidang politik, ekonomi dan lain

sebagainya. Kemerdekaan adalah mutiara kehidupan bagi setiap insan yang ingin

menikmati rahmat dan karunia Allah. Perlu kita sadari di manapun penjajahan itu

terjadi, selalu mengakibatkan atau melahirkan pebuatan-perbuatan kejam dan bengis.

Setiap penjajahan dan penindasan akan membangkitkan rasa kemarahan dan

131 Partai Syarikat Islam Indonesia, Siaran Khusus Program Asas dan Program Tandhim,

(Jakarta: PSII, 1954), h. 7

lxxiv

perlawanan dalam hati manusia. Penjajahan dan penindasan selalu akan menghambat

manusia untuk menikmati kebebasan berbicara dan beragama.132

Kaum Partai SI Indonesia percaya dengan sekuat-kuatnya kepercayaan akan

benarnya firman Allah didalam QS. Al Fath (48) ayat 23:

)�+,�- �� ./012�� 3)$ �456 7

8�9 ��:)$ � 8)2�� 3;�9 ��+,<=�2

�� >⌧?�3��) )٤٨:٢٣/ا��( Artinya: “Sebagai suatu sunnatullah yang Telah berlaku sejak dahulu, kamu

sekali-kali tiada akan menemukan peubahan bagi sunnatullah itu.”

Karena kepecayaan seperti tersebut di atas ini, kaum Partai SI Indonesia

percaya juga dengan seteguh-teguhnya kepercayaan, bahwasanya apabila kaum

muslimin menjalankan perintah-peritah Allah dan Rasulullah dengan sungguh-

sungguh, akan mendapat kebahagiaan dan keluhuran derajat, sebagai yang telah

dikaruniakan kepada orang Islam zaman dulu.133

Dalam asas Kemerdekaan Umat ini, PSII mencontoh dari segala yang telah

dijalankan oleh Rasulullah. Yang merupakan Salah satu dari pada sayarat-syarat yang

utama untuk menjaga kehidupan kita sebagai umat Islam, untuk menuntut kehidupan

yang aman, untuk menjadi kaum yang memegang pemerintahan negeri dan untuk

mencapai kemuliaan dan keluhuran derajat manusia, sebagai yang dijanjikan oleh

Allah dengan merujuk pada QS. An-Nur (24) ayat 55 yang berbunyi:



lxxv

3�� @�� AB�$1��

��,�9��C ECF,�9

��6�☺�� 4G )H6GI�2��

E�;+,⌧(H6JK� =�L)2 MHA

NO�PQR�� ☺"� �56T� -��

UVB�$1�� 8�9 �WH;H6�:)$) ٢٤:٥٥ /ا��(

Artinya: “Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di

antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia

Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa..."

Dengan demikian PSII menyatakan salah satu syarat-syarat yang utama itu

ialah: bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai kemerdekaan umat

atau kemerdekaan kebangsaan dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah

sendiri.134

3. Sifat Negara Dan Pemerintahan

Sifat (sistem) negara dan pemerintahan yang dikehendaki oleh Syarikat Islam

bukanlah sistem pemerintahan dikatator komunis atau diktator fasis atau diktator

dalam segala bentuk manifestasinya. Sistem yang dikehendaki Syarikat Islam adalah

pemerintahan demokratis dalam bentuk negara dengan demokrasi konstitusional. Haji

Umar Said Cokroaminoto menyadari bahwa pengertian demokrasi tidak bersifat

tunggal. Pengertian demokrasi pada umumnya bervariasi antara negara yang satu

dengan negara yang lain. Negara Rusia dan negara-negara komunis lainnya

134 PSII, Siaran Khusus, h. 10

lxxvi

menamakan negaranya sebagai negara yang berlandaskan demokrasi rakyat.

Amerika, Inggris, Jerman, Jepang dan yang lainnya juga menamakan negaranya

sebagai negara demokrasi, yakni negara demokrasi menurut pengertian mereka

sendiri.135

Sedangkan menurut paham PSII dan juga mengingat contoh-contoh pada

zaman Khulafaurrasyiddin, dengan mengutip QS. Asy-Syura (42) ayat 38 yang

berbunyi:

�AB�$1�� Y� Z� -��

�W�\]�&�2 ��9�)$�^��

5_`�56I�2�� W�a�&J9�^��

Fb�P�C1 �Wc\�,d�Y �e☺�9��

�W�;G�,J$ f�P �g�hi�(,�?) رىا�� / ٤٢ : ٣٨(

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki

yang kami berikan kepada mereka.”

Dengan maksud ayat di atas, sebuah pemerintahan yang diinginkan terlebih-

lebih buat zaman kita yang sekarang ini menurut PSII ialah suatu pemerintahan yang

Demokrasi; kekuasaannya berdasarkan kepada kemauan rakyat (umat) yang

dinyatakan sepenuh-penuh di dalam suatu Majelis Syura, berupa Majelis Perwakilan

Rakyat, Majelis Parlemen, atau lain-lainnya yang serupa itu, yang susunanya, hak-


lxxvii

hak dan kewajiban-kewajiban harus berdasarkan asas-asas demokrasi yang seluas-

luasnya.136

4. Penghidupan Ekonomi

Kapitalisme dan imperialisme adalah penyakit dunia dalam bidang politik dan

ekonomi yang banyak menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan bagi umat

manusia. Oleh karena itu Haji Umar Said Cokroaminoto berpendapat bahwa

melenyapkan kapitalisme dan imperialisme tidak hanya merupakan suatu keharusan

ditinjau dari segi politik dan segi ekonomi tetapi merupakan amal ibadah ditinjau dari

segi agama.137

Sejarah Indonesia menunjukan, bahwa yang menjadi pokok pangkal bangsa

Belanda datang ke Indonesia sampai akhirnya berkuasa dan memerintah di negeri

tumpah darah ini, ialah geraknya Kapitalis bangsa Belanda, yang terus menerus

mendapat keuntungan besar dari hasil tanah Indonesia. Oleh karena itu, untuk

menghidupkan neraca penghidupan ekonomi rakyat, sehingga tidak akan timbul

penumpukan kekayaan yang jahat sifatnya dan tidak akan ada kemiskinan yang

sangat.138

Dalam upaya penghidupan ekonomi di Indonesia, ada beberapa hal yang

PSII tekankan mengenai ini, sebagai langkah-langkah yang harus dijalankan guna

penghidupan ekonomi yang baik, adapun langkah-langkah tersebut yakni:




lxxviii

a. Dengan adanya kesadaran yang muncul dari penindasan yang dilakukan

kolonial, PSII merasa wajib memerangi kapitalisme;

b. Mewajibkan tiap-tiap orang untuk bekerja bersungguh-sungguh sekuat

tenaga;

c. Dalam upaya membangun neraca penghidupan ekonomi rakyat,

dijalankannya penggalangan shadaqah dan zakat;

d. Adanya pengawasan oleh rakyat kepada perusahaan-perusahaan

pemerintah;

e. Dalam usaha memerangi kapitalisme, PSII berusaha mempersatukan

faham, tujuan dan usaha dikalangan umat Islam dengan didirikannya

serikat-serikat pekerja.139

5. Keadaan Dan Derajat Manusia Di Dalam Pergaulan Hidup Dan Hukum

Pada asas ini Partai Syarikat Islam Indonesia menolak adanya perbedaan

kedudukan manusia di dalam hukum. Adapun yang menjadikan perbedaan

kedudukan manusia di hadapan Allah hanyalah dari ketaqwaannya, sebagaimana

dinyatakan di dalam Al Qur’an QS. Al-Hujurat (49) ayat 13 yang berbunyi:

��U3�jkG�? l+�+,2�� kmHi

YCFG_�Ji56 7 8��9 2&⌧n)o

`.)pmq^�� WCFG_�r6 � !��

�pY��C1 "�s��)$��

��t��r�P� �� 2 ` +gHi

139 PSII, Siaran Khusus, h. 11-15

lxxix

�YCF�9�&u��^ 3��

�WCF2)iJ�^ ` +gHi 1�� v0wH6��

y&H� 7) ١٣ : ٤٩ / ��اتا�(

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

Mengenal.”140

Selain dari pada itu Kaum Partai SI Indonesia mengakui persamaan nilai

dalam pandangan Allah antara orang mukmin laki-laki dan mukmin perampuan

sebagaimana dinyatakan dalam QS. An Nahl (16) ayat 97:141

�8�9 "��☺�� ☯)H6G{ 8��9 �&"�)o

��^ `.)pmq^ ��a�� ⌦8�9)�9

~�+,�d�)�,56)r �8�9 "��☺��

�☯)H6G{ 8��9 �&"�)o ��^ `.)pmq^

��a�� ⌦8�9)�9 ~�+,�d�)�,56)r

,_`�� ,��:\L) � )١٦:٩٧/ا��( Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka

kerjakan.”

6. Kemerdekaan Yang Sejati

Titik puncak dalam perjuangan umat manusia ialah keinginan untuk mencapai

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Tetapi keinginan yang luhur ini

140 Ibid, h. 16


lxxx

tidak akan tercapai apabila ia sendiri tidak berada dalam status merdeka, artinya ia

bukan seorang rakyat jajahan, baik ditinjau dari kekuasaan bangsa asing atau dari

kekuasaan apapun namanya dalam segala bentuk manifestasinya. Positifnya ia

seorang yang merdeka.142

Adapun keyakinan Partai Syarikat Islam Indonesia, yang dimaksud

kemerdekaan rakyat Indonesia sejati, yaitu melepaskan rakyat dari pada segala

macam perhambaan apapun juga, ialah dengan jalan kemerdekaan yang berasaskan

keislaman.143

Atas dasar hak-hak asasi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada

umat manusia, maka setiap individu harus yakin bahwa dirinya adalah orang yang

merdeka. Oleh karena itu dia tidak perlu takut kepada siapapun juga, kecuali kepada

Allah Swt. Karena Dia-lah yang menciptakan manusia itu dan Dia pula yang

menciptakan langit dan bumi serta alam semesta. Baik atau buruk yang dikerjakan

seseorang, maka orang itu sendirilah yang menanggung akibatnya, seperti dalam QS.

Fushshilat (41) ayat 46:

�8+9 "��⌧ �☯)H6G{

��=J(�,H6)r � �8�9�� C�� -�^

� ;JL56 �)r F ��9�� Y�P

]EGk6)hHY �3�H� �r6��2 Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya)

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka



lxxxi

(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya

hamba-hambaNya.”

Kemudian QS. Muddatstsir (74) ayat 38:

P�Cn �%J(�m � ☺HY �4�:{=⌧n

v�_��a�P )٧٤:٣٨/ا��( Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah

diperbuatnya.”

Dengan demikian, kemerdekaan individu sebagai hak-hak asasi seorang cukup

besar diberikan oleh agama Islam kepada setiap orang. Terserah kepada individu

yang bersangkutan untuk mempergunakan hak kemerdekaan diri pribadinya atas

dasar-dasar yang dipilihnya sendiri, jalan yang baik atau jalan yang buruk yang akan

di pertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt.144

II. Program Tanzhim (Program Perlawanan)

Program Tanzhim yang dibentuk PSII merupakan kesadaran gerak perlawanan

untuk menjalankan Islam sepenuh-penuh asas dan seluas-luas syari’at, agar dapat

tercapai kemuliaan dan keluhuran derajat bagi umat Islam, sebagai yang diuraikan di

dalam program asas, maka Partai Syarikat Islam Indonesia menetapkan gerak

perlawanannya yakni:


lxxxii

a) Berdasarkan kepada sebersih-bersihnya tauhid, sebagaimana dinyatakan

dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 163 yang berbunyi:145

�YCF�;G)2Hi�� G)2Hi .3�5�� # ��G)2Hi �#Hi ��a �8G ☺��%&2��

�EL��%&2��) ٢:١٦٣ / ��ة١(

Artinya: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan

melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Dengan memakai landasan itu jelaslah bagi semua orang, bahwa berjuang

bukan karena keinginan pribadi, bukan karena kepentingan kelompok, bukan

pula karena kepentingan keluarga, dan bukan karena keinginan tertentu yang

hanya menguntungkan sesuatu pihak. Akan tetapi berjuang karena negara,

bangsa, dan agama dan dalam rangka tujuan yang lebih hakiki yaitu berjuang

karena Allah semata.146

b) Dengan melihat pada umumnya umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia

masuh jauh lebih banyak hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Faktor

utama yang menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan itu karena umat Islam

belum mempergunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.147

Dengan

demikina asas kedua Syarikat Islam yakni, berdasarkan kepada ilmu



147 Ibid, h. 184

lxxxiii

(wetenschap), hal tersebut dijelaskan pada QS. Az-Zumar (39) ayat 9 yang

berbunyi:

��$ �� a b�� =_� �AB�$1��

�g��)��? �AB�$1�� "# �g��☺56��? F � ☺kmHi �&1n⌧�� ?

��C2j�q^ /6G��J2QR�� ) ٣٩:٩/ا��(

Artinya: “Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal lah

yang dapat menerima pelajaran.”

PSII memandang ilmu adalah wajib dituntut dengan sebenar-benarnya oleh

orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, sebagai yang diperintahkan di

dalam Hadits Rasulullah Saw.:

��" آ� م�# $%& �' �� 148/ر�ا. ا,-ا,�,ر+*�) ا�(

Artinya: “Mencari ilmu itu adalah wajib di atas sekalian orang Islam.” (H.R.

Ibnu Abdil Barr)149

Ialah ilmu yang harus diperolah setinggi-tingginya kemajuan akal (intelect) tetapi

tidak sekali-kali boleh dipisahkan dari pada pendidikan budi pekerti dan pendidikan

rohani, sebagai yang dinyatakan di dalam QS. Ali Imran (3) ayat 190-191:150

148 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyyah, (Indonesia: Maktabah

Daaru Ihyaul Kutubil Arobiyyah, 1948), h. 107

149 PSII, Siaran Khusus, h.20


lxxxiv

�Hi MHA ��r6 7 �W��G ☺==2��

NO�PQR�� /�G56�Q7��

��JL12�� P��+�2��

�4G�?� M�j��☯R /6G�:J2QR�� ۞ �AB�$1�� g��&Cn��? 1��

��☺G�L�$ ��L��$�� `M5��

�WH;HY��,�! �g��&�:⌧(� �?�� MHA

��r6 7 �W��G��==2��

NO�PQR�� ,�Y�P ��9

{4Ji56 7 �⌧�G a >⌧�KG�Y

�_�G )�:�- �_�/i)r 7��⌧��

P�+,2�� ٣:١٩٠�١٩١/ال��ا� Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang

berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk

atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan

langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau

menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami

dari siksa neraka.”

c) Bersandar kepada siyasah (politik) yang berkenan dengan Bangsa dan negeri

tumpah darah sendiri, dan politik menuju maksud akan mencapai persatuan

dan perhubungan dengan umat Islam di lain-lain negeri (Pan Islamisme).151

Penggunaan kata-kata “sepandai-pandainya siyasah” ini tidak berdiri sendiri,

tetapi selalu bergandengan dengan dua point yang telah disebutkan

sebelumnya. Hal ini desebabkan pelaksanaan politik praktis berdasarkan

pandangan Islam tidak mungkin dilepaskan dari prinsip sebersih-bersih

Tauhid dan setinggi-tinggi ilmu pengetahuan. Kalau prisip tri logi dilepaskan


lxxxv

atau tidak dipergunakan maka dalam pelaksanaan politik praktis manusia pada

umumnya atau para politisi khususnya lebih cenderung bergerak kearah suatu

prinsip yang kotor yang bersumber dari alam pikiran yaitu, untuk mencapai

tujuan, orang harus berani menghalalkan semua cara. Prinsip yang kotor itu

sangat dicela oleh ajaran Islam, karena sangat merusak dan melanggar sopan

santun politik dan hak-hak asasi manusia yang dijungjung tinggi oleh agama

Islam.152

B. PANDANGAN SI TERHADAP ASAS TUNGGAL PANCASILA

Bersama dengan mantapnya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi,

perlindungan dan pengamanan pancasila sebagai asas dan ideologi nasional negara

menjadi prioritas utama pemerintah Orde Baru. Terlebih setelah pemilu 1982, Golkar

mendapatkan suara mayoritas yaitu 64,34 persen suara atau 246 kursi (232 kursi pada

tahun 1977), PPP mendapat 17,78 persen; 94 kursi (99 kursi pada tahun 1977), dan

PDI 7,88 persen suara; 24 kursi (29 kursi pada tahun 1977). Berdasarkan hasil

tersebut jelas PPP dan PDI terus mengalami kekalahan politik berhadapan dengan

Golkar di arena politik Indonesia. PPP dan PDI tetap terlalu lemah untuk dapat

menandingi Golkar yang didukung oleh pemerintah dan militer.153


lxxxvi

Menyusul kekalahan mereka, PPP dan PDI dikejutkan dengan usulan presiden

Soeharto dengan menyatakan semua kekuatan sosial politik terutama Partai Politik yang masih

menggunakan asas lain selain asas Pancasila harus menegaskan bahwa satu-satunya asas yang

digunakan adalah Pancasila. Gagasan pemerintah tersebut untuk pertama kali disampaikan

presiden Soeharto pada pidato kenegaraan di depan sidang DPR 16 Agustus 1982.

Kemudian gagasan tersebut dimasukan dalam ketetapan MPR. No.II/1983 (pasal 3

BAB IV), dengan alasan bahwa demi memelihara, memperkuat, dan memantapkan

Pancasila dalam kehidupan sosial dan nasional bangsa, maka seluruh partai dan

Golkar harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka.154

Orde Baru, orde yang bertekad bulat menegakkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang

Dasar 1945. Komitmen Orde Baru tersebut dilatar belakangi yang dalam menurut Orde Baru bahwa

dalam kurun waktu dua dasawarsa perang dan revolusi yang lalu telah meninggalkan luka-luka yang

berat pada tubuh sebagai bangsa, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Kurun waktu perang

dan revolusi selama dua dasawarsa tadi juga mempengaruhi kehidupan politik dan perkembangan

sistem politik Indonesia. Selama bertahun-tahun Indonesia mempraktekkan demokrasi parlementer

dengan sistem multi partai. Dengan melaksanakan Pemilihan Umum 1955 Indonesia dahulu

mengharapkan datangnya stabilitas politik yang mantap, sehingga dapat memasuki kurun waktu

pembangunan tetapi justru Indonesia mengalami kekecewaan yang besar.155


154 Ibid, h. 203

155 Presiden Soeharto, “Pidato Kenegaraan”, h. 9, Artikel diakses pada 09 Januari 2009 dari

http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display& ceid= 1931

lxxxvii

Hasil Pemilihan Umum waktu itu tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil dan

efektif seperti yang diharapkan, bahkan suatu ketika melahirkan pemberontakan-

pemberontakan yang merobek-robek tubuh bangsa ini. Dewan Konstituante yang dihasilkan

oleh Pemilihan Umum menjadi arena pertarungan mengenai dasar negara yang dipersoalkan

kembali dan karena konstituante ini tidak berhasil mengambil keputusan, maka didekritkan

kembali berlakunya Undang Undang Dasar '45, yang memang mendapat dukungan bagian

besar rakyat.

Kecewa dengan demokrasi parlementer dengan sistem multi-partai, maka lahirlah

pandangan dan dikembangkan lah Demokrasi Terpimpin. Tetapi Demokrasi Terpimpin yang

dilaksanakan dengan memelihara dan membangkitkan iklim revolusi itu ternyata juga tidak

memberi hasil yang diharapkan, bahkan menimbulkan bencana nasional yang hampir-hampir

meruntuhkan Negara Proklamasi dengan meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI.

Dalam keadaan seperti itu lah memasuki Orde Baru. Orde Baru bertekad

untukk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita

Kemerdekaan. Orde Baru bertekad untuk mengadakan koreksi total dalam cara-cara

perjoangan untuk mencapai cita-cita tadi. Yang ditekankan tidak lagi perang dan revolusi,

melainkan pembangunan dalam arti seluas-luasnya. Dan pembangunan itu dilaksanakan

dengan menjalankan Pancasila dan Undang Undang Dasar '45 secara murni dan

konsekwen. Cara-cara untuk mengatur kehidupan politik yang dahulu ternyata tidak dapat

membawa stabilitas nasional dan menggerakkan pembangunan dengan sendirinya tidak

dapat dilanjutkan dan harus diperbaharui setelah kita memasuki Orde Baru, Orde

lxxxviii

Pembangunan.156

Dengan pemberlakuan Asas Tunggal tersebut, menimbulkan

bermacam-macam tanggapan. Terutama dari unsur-unsur PPP; Nahdhatul Ulama

(NU), Muslimin Indonesia (Muhammadiyah) dan Syarikat Islam (SI).

Dalam catatan Centre For Strategic And International Studies, pandangan

Suharto tentang pancasila sudah dimulai dari tahun 1966, yakni ketika Soeharto

menyampaikan laporan pemerintah kepada rakyat bertepatan dengan berakhirnya

tahun 1966 dan tahap penyelamatan, 31 Desember 1966. Soeharto menyatakan

bahwa, Pancasila merupakan dasar idil bagi peri-kehidupan nasional, yang tetap tidak

boleh berubah sebagaimana perumusannya tampak jelas dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Dan didalam menghadapi setiap perubahan situasi dan kondisi,

landasan idil Pancasila tetap menjiwai tiap kebijaksanaan dan langkah-tindakan

Pemerintah, dan tetap menjadi kompas-ideologis untuk mencapai tiap-tiap sasaran,

walaupun menghadapi rintangan-rintangan apapun juga.157

Pada tahap selanjutnya pancasila mulai terus dilancarkan, baik dalam acara-

acara yang diadakan pemerintah, peringatan hari lahirnya pancasila dan pidato

kenegaraan Presiden. Dalam peringatan hari lahirnya pancasila tanggal 1 Juni 1967 di

Jakarta, yang merupakan tahun-tahun pertama Soeharto menjabat menjadi Presiden,

156 Ibid, h. 10

157 CSIS, Pandangan Presiden Soeharto, h. 14

lxxxix

Soeharto menyatakan kembali pandangannya tentang pancasila bahwa, dengan dasar

falsafah negara Pancasila Indonesia dapat menentukan pendiriannya terhadap segala

macam masalah pokok yang dihadapi baik masalah-masalah dalam negeri maupun

masalah-masalah luar negeri; karena pancasila merupakan pandangan hidup, maka

pencasila itu pun menjadi tuntunan hidup dan tujuan bangsa Indonesia; ia menjadi

sumber tertib sosial, ia menjadi sumber tertib seluruh perkehidupan, baik sebagai

individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan partai politik, ikatan organisasi, ia

merupakan sumber tertib negara dan tertib hukum serta harus menjadi pedoman dan

dilaksanakan oleh pemerintah, semua aparatnya dan oleh setiap pejabat dalam

melaksanakan kekuasaan serta tugasnya. 158

Dari pandangan-pandangan yang mucul

tersebut, puncaknya adalah pada pidato kenegaraan Presiden Soeharto 16 Agustus

1982 dan dilegalkan dalam Tap MPR No. II/Tahun 1983.

Karena terpojok oleh desakan ideologis ini, PDI tampaknya tidak mempunyai

pilihan lain kecuali menerima Pancasila sebagai asas ideologi mereka159

dan dalam

penerapan asas tunggal tersebut dari NU, memperlihatkan sikap koperatif dalam

menanggapi gagasan pemerintah agar pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh

partai dan ormas. Persetujuan asas ini disahkan oleh keputusan muktamar NU ke-27

pada tanggal 8-12 Desember 1984 di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo

Situbondo, Jawa Timur. Sejalan dengan ini, NU memformulasikan kembali

158 Ibid, h. 15


xc

AD/ART-nya (pasal 2) menjadi “NU berdasarkan Pancasila”.160

Kemudian senada

dengan NU berdasarkan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta mulai

tanggal 7-11 Desember 1985 dan sebelum dilaksanakan Muktamar tersebut,

Muhammadiyah telah melaksanakan sidang Majlis Tanwir (forum tertinggi kedua

setelah Muktamar) pada bulan Mei 1983 yang setuju memasukan pancasila dalam

AD/ART Muhammadiyah161

, Namun Muhammadiyah baru secara resmi menerima

pancasila sebagai asas tunggal pada Muktamar ke-41, dengan mengubah pasal 2

AD/ART-nya bahwa, “Muhammadiyah berdasarkan Pancasila”.162

Dari sikap kedua ormas tersebut yang menerima ditetapkannya asas tunggal

pancasila sebagai asas partai politik dan ormas, Syarikat Islam yang merupakan

termasuk unsur PPP mempunyai sikap yang berbeda, SI dengan tegas menolak akan

penetapan asas itu. Penetapan asas tunggal pancasila tentunya sangat bertentangan

dengan AD/ART SI pasal 2 yang menyatakan bahwa Syarikat Islam berdasarkan

Dinul Islam yang telah dinyatakan dalam program asas (asas perjuangan yang telah

dijelaskan pada sub bab pertama bab VI) untuk menjalankan Islam dengan seluas-

luasnya dan sepenuh-penuhnya.163


161 Ibid, h. 245

162 Ibid, h. 249

163 Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Syarikat Islam 1972, h. 4

xci

Sejak permulaan Syarikat Dagang Islam didirikan Dinul Islam sudah menjadi

asas organisasi. demikian pula anggaran dasar Partai Syarikat Islam dahulu dan dalam

anggaran dasar Syarikat Islam sekarang Dinul Islam merupakan asas yang

fundamental dari kehidupan organisasi Syarikat Islam. Dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara setiap anggota Syarikat Islam mendasarkan tingkah

lakunya, ucapan serta sikap dan pandangan hidupnya atas prinsip-prinsip yang

terkandung dalam Al-Qur’anul Karim dan Sunah Rasul. Al-Qur’an dan Sunah Rasul

adalah pedoman Hukum Tertinggi bagi setiap anggota kaum Syarikat Islam dalam

mengembangkan tugasnya dan pandangan hidupnya terutama dalam pelaksanaan

amal ibadah sehari-hari.164

Syarikat Islam berkeyakinan bahwa apabila umat Islam secara konsekwen

memegang secara kokoh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur’anul Karim

dan Sunnah Rasul, bukan saja persatuan umat Islam menjadi kokoh dan kuat ibarat

batu karang yang tidak akan hancur dan lapuk, tetapi ia juga akan merupakan suatu

kekuatan tangguh yang mempu menghantarkan umat Islam ke arah pembangunan

lahir dan batin. Al-Qur’anul Karim telah memuat prinsip-prinsip pokok dan garis-

garis besar mengenai tata hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik

untuk individu-individu maupun untuk pemimpin-pemimpin masyarakat dan para

pejabat pemerintahan atau para penguasa negara.165

164 Gani, Cita Dasar, h.31

165 Ibid, h. 40

xcii

Sebelum DPP SI melakukan penolakan terhadap asas tersebut, penolakan

sudah muncul dari cabang-cabang SI, antara lain M. Mahfudz Ketua Cabang SI

Kabupaten Subang Jawa Barat, sebelum diterimanya asas tunggal sebagai asas partai

dan ormas, ditegaskan oleh berliau terlebih dahulu perlunya menegaskan tentang

sebuah komitmen terhadap Al-Qur’an. Hal ini dipandang amat penting, sebab dalam

situasi kehidupan bersyarikat yang penuh dengan kekacauan, dimana berbagai ide

tentang sistem asas atau sistem nilai atau gagasan dasar mengenai kehidupan

bersyarikat.

Tidak sedikit elit umat Islam sudah diwarnai oleh anggapan kuat untuk lebih

mengagumi berbagai dan gagasan yang terlepas dari sistem nilai dan budaya muslim.

Dan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam arti fungsional, Islam harus disebut

sebagai suatu bentuk ideologi atau falsafah hidup, dengan demikian barang siapa

yang mengaku dirinya muslim, dalam kedudukan atau dalam posisi apapun ia berada,

dan dari tingkat atau golongan apapun ia berasal, tanpa terkecuali, ia secara konsisten

harus mengakui dan mengimani Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya

(ideologinya).166

Kemudian secara formal DPP SI menjawab pernyataan terhadap asas tunggal

pancasila itu dengan pendekatan yang bersumber dan berdasar kepada konstitusi

negara Indonesia yang berlaku saat itu, yaitu UUD 1945 menurut dekrit 5 Juli 1959,

pendekatan tersebut dilakukan guna menyatukan dan menyamakan tafsiran dan arti


xciii

pancasila dan UUD 1945 dalam rangka melaksanakan UUD 1945 secara murni dan

konsekuen167

, yang dapat dikatakan bahwa SI memandang pemerintah telah salah

dalam mentafsirkan pancasila dan UUD 1945. Terkait hal itu Dekrit 5 Juli 1959 telah

menetapkan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap Bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta

tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu

rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.168

Pernyataan Dekrit 5 Juli 1959 tersebut diperkuat pula dengan Ketetapan

MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Dekrit 5 Juli 1959 merupakan

sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945 dan kekuatan hukumnya

bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia.169

Pada selanjutnya tinjauan Syarikat Islam dalam menyamakan pentafsiran dan

arti pancasila dan UUD 1945, dilakukanlah pengkajian yang lebih mendalam

terhadap Piagam Jakarta sesuai dengan maksud Dekrit Presiden 1959. Dengan

kembalinya kepada UUD 1945 sebagaimana dimaksudkan dalam Dektrit Presiden,

terjadilah pemulihan fungsi dan isi arti Piagam Jakarta. Adapun fungsi dan arti

Piagam Jakarta itu ialah suatu perjanjian moril yang sangat luhur diantara golongan

Islam dan golongan nasional. Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 merupakan

167 Ibid , h. 280

168 Artikel diakses pada 09 Januari 2009 dari http://www.indopolitik.com/ dokumen/dekrit-

presiden-5-juli-1959.php


xciv

rangkaian kesatuan dengan UUD 1945 karena Piagam Jakarta itu adalah sumber dan

dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Pancasila dan UUD

1945 yang berlaku sekarang ini haruslah diartikan dan ditafsirkan menurut Dekrit 5

Juli 1959. Mengenai pendapat tersebut, Syarikat Islam mengutip pandangan-

pandangan para tokoh mengenai piagam jakarta, antara lain; Prof. Dr. M. Yamin,

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dan Prof. Dr. Notonegoro SH Guru Filsafat dan Ilmu

Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.170

Kemudian lebih lanjut Syarikat Islam memaparkan bahwa, UUD 1945 itu

adalah sistem berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Pancasila menurut Hukum

dengan menegakan hak-hak asasi manusia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa

dengan didorong oleh keinginan luhur dan Pembukaan UUD 1945 menetapkan fungsi

dan tugas pemerintah Negara Indonesia yaitu (1) Melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia (hak asasi manusia warga negara Indonesia untuk

memperoleh perlindungan Jiwa, raga, agama, pikiran, harta kekayaan, kemerdekaan

dan lain sebagainya). (2) Memajukan kesejahteraan umum (hak asasi manusia warga

negara Indonesia untuk memperoleh kesejahteraan umum) (3) mencerdaskan

kehidupan bangsa (Hak asasi manusia warga negara Indonesia untuk memperoleh

pendidikan agama, ilmu pengetahuan dan keterampilan dan lain sebagainya). (4) Ikut

170 Ibid, h. 282

xcv

pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan

sosial (hak asasi manusia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia).171

Dari pemaparan yang disampaikan Syarikat Islam tersebut, SI mefokuskan

akan fungsi dan tugas UUD 1945 (termasuk didalamnya pancasila) yakni menegakan

hak-hak asasi manusia atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menuju kehidupan

kebangsaan yang bebas dan SI menyatakan pula bahwa tujuan dari Konstitusi 1945

adalah mengadakan kepastian hukum dan mencegah adanya anarchi dan

kesewenangan-wenangan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas

sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas) dan penetapan perundang-undangan harus berdasar kepada konstitusi dan

tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.172

Dengan demikian terkait penetapan asas tunggal pancasila oleh pemerintah terhadap

seluruh partai politik dan ormas, SI memandang penetapan tersebut bertentangan

dengan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya secara rinci SI menyampaikan kembali

bahwa di negara demokrasi seperti Republik Indonesia kita ini semua kebebasan yang

telah diakui dan dijamin konstitusi itu baik kebebasan berserikat dan berkumpul,

kebebasan pers, kebebasan akademik dan kebebasan lainnya harus dilindungi oleh

alat-alat penegak hukum. UUD 1945, kemudian harus mengakui dan mempersaksikan

adanya dan berlakunya hak-hak asasi manusia atas berkat Rahmat Allah yang Maha

171 Ibid, h..283

172 Ibid, h. 284

xcvi

Kuasa (kalimat pertama dan ketiga Pembukaan UUD 1945, [Piagam Jakarta]) yang

berarti bahwa hak-hak asasi itu tidak boleh ditiadakan, dibatasi atau dikurangi

berlakunya.173

SI mengutip pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak asasi manusia di dalam

UUD 1945 terdiri dari 6 pasal (27, 28, 29, 30, 31, dan 34). Kemudian Universal

Declaration of Human Right yang diproklamasikan oleh sidang umum PBB di Paris

tanggal 10 Desember 1948 terdiri dari 30 pasal. Dengan demikian dari catatan dan

pembahasan tersebut, SI menyimpulkan:

1. Dalam sistem konstitusi UUD 1945 adalah merupakan hak asasi warga negara

sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk dengan bebas dan merdeka

mendirikan organisasi sosial politik, termasuk partai politik.

2. Beragama (pasal 29 UUD 1945), berkebangsaan (kalimat pertama UUD 1945,

[Piagam Jakarta]) adalah hak-hak manusia berkat Rahmat Allah yang Maha

Kuasa (kalimat ketiga pembukaan UUD 1945[Piagam Jakarta]), maka dengan

demikian agama dan kebangsaan dapat dijadikan asas organisasi sosial politik

(termasuk partai politik).

3. Dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indondesia ternyata

bahwa organisasi sosial politik (termasuk partai politik) ada yang

menggunakan asas kebangsaan dan telah terbukti berhasil baik dapat

melahirkan, mempertahankan dan membangun negara proklamasi 17 Agustus

173 Ibid, h. 285

xcvii

1945 sampai dengan sekarang ini. Sistem ini penting dan perlu dipegang

teguh dan disempurnakan dengan tetap mempertahankan inti isinya yaitu asas

agama dan asas kebangsaan sebagaimana yang terkandung dalam pancasila

dan UUD 1945 (pembukaan UUD 1945 kalimat pertama, kedua, ketiga, dan

keempat).174

4. Ex. Partai Politik yang telah ikut melahirkan, mempertahankan dan

membangun Negara Indonesia, seperti NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI,

Indonesia dan kekuatan sosial politik lainnya yang ada dalam masyarakat

sekarang ini dapat dijadikan modal usaha perbaikan dan penyempurnaan

sistem kepartaian di Indonesia.

5. Perbaikan dan penyempurnaan sistem organisasi sosial politik (termasuk

partai politik) menurut UUD 1945 haruslah dilakukan dengan jalan

menegakan hukum dan menggunakan hukum (rechst porming dan

rechtsaanwending) tidak dengan jalan menegakan kekuasaan dan

menggunakan kekuasaan belaka (machtsvorming, machtsaanwending).175

Dengan demikian jelaslah dengan tafsiran terhadap pancasila dan UUD 1945 yang

dipaparkan SI bahwa, Syarikat Islam menolak asas tunggal pancasila yang ditetapkan

pemerintah kepada partai politik dan ormas, yang menyimpulkan ketetapan itu

174 Ibid, h. 286

175 Ibid, h. 287

xcviii

sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia yang merupakan keinginan dari

Piagam Jakarta (Pembukaan UUD) dan UUD 1945.

Pernyataan Syarikat Islam didukung pula oleh Deliar Noer yang memberikan

komentar menolak terhadap pemberlakuan asas tunggal pancasila, secara singkat dia

menyatakan bahwa asas tunggal pancasila untuk semua partai tanpa menyertakan asas

khasnya semula, telah menafikan kebhinekaan masyarakat yang memang berkembang

menurut keyakinan masing-masing dan asas tunggal pancasila pun menghalangi

orang-orang yang sama keyakinan untuk berkelompok sesamanya serta bertukar

pikiran berdasarkan keyakinannya, termasuk agama yang dianut masing-masing.

Dalam rangka ini dapat dikatakan asas tunggal mengandung unsur paksaan, dan

bukan keleluasaan yang merupakan ciri demokrasi serta menafikan hubungan agama

dan politik, yang mendorong adanya sekularisasi dalam politik.176

Dari 3 unsur PPP tersebut (NU, MI dan SI) nyatalah yang mendukung penetapan asas

tunggal tersebut lebih dominan dibandingkan yang menolak. Sehingga sesuai dengan

keinginan pemerintah yang hanya mengizikan partai dengan satu asas saja, yaitu

Pancasila. PPP pun di dalam Muktamar I/1984 telah mematuhi aturan pemerintah

tersebut, sehingga asas Islamnya dihilangkan.177

Dikarenakan hal tersebut SI

menyatakan diri keluar karena asas tunggal tidak sesuai dengan asas SI.178

176 Deliar Noer, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983),

h. 60

177 Karim, Negara dan Peminggiran, h.145


xcix

Muktamar tersebut juga memutuskan mengenai “khittah perjuangan”. Di

dalam khittah ini terdapat lima: khidmat untuk mewujudkan masyarakat yang

bertakwa kepada Allah dan meningkatkan mutu kehidupan beragama serta

mengembangkan kehidupan agama Islam dalam masyarakat melalui pendidikan,

dakwah dan usaha lainnya. Seperti biasa, aktivitas partai adalah terbatas sekali.

Kegiatan partai hanya terbatas pada fungsi “legislatif’. Dengan begitu, hampir tidak

ada peningkatan aktivitas partai dari waktu ke waktu. Bagi partai ini, “fanatisme”

Islam merupakan satu-satunya alat untuk mengintegrasikan massa. Oleh karena itu,

PPP tidak mungkin mampu bersaing dengan partai yang mempunyai program dan

aktivitas yang jelas.179

Dalam Muktamar II tahun 1989, PPP tujuannya tidak lagi

mencerminkan Islam. Begitu pula usahanya tidak lagi mempunyai hubungan dengan

Islam. Lambangnya pun diganti dari ka’bah menjadi bintang bersudut lima.180

Kebijakan pemerintah tersebut ternyata sangat mengecewakan sebagian besar

masyarakat Muslim di Indonesia. Mereka merasa bahwa, tidak saja tokoh-tokoh

mereka disingkirkan dari arus utama politik bangsa, tetapi bahkan hingga tahap

tertentu diskursus politik negeri ini pun tidak mencerminkan kenyataan bahwa

mayoritas penduduknya Muslim. Maka bisa dipahami bahwa bagi mereka yang


180 Ibid, h. 147

c

melihat politik pengasastunggalan Pancasila sebagai upaya lebih jauh yang sengaja

diambil oleh pemerintah untuk melakukan depolitisasi terhadap Islam.181

Era 1973-1982 yang menampakkan adanya semangat PPP untuk berjuang

habis-habisan demi kejayaan Islam. Pada era ini Islam memainkan fungsi integrasi di

antara berbagai partai Islam. Aktivitas PPP juga menunjukan keberanian

pemimpinnya untuk menghadapi ancaman. Ini bisa dilihat dalam sikapnya menentang

kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh partai pemerintah. Akan tetapi dalam

perkembangannya PPP menghadapi dua ancaman sekaligus. Pertama, yang bersifat

internal. Yang termasuk ke dalam kategori internal ini ialah: (1) adanya potensi

konflik di antara Nahdatul Ulama dan Muslimin Indonesia; (2) tidak adanya

pemimpin yang bisa mengatasi setiap persoalan; (3) sempitnya wawasan pemimpin,

yang mengakibatkan tidak munculnya gagasan dan program inovatif untuk

menggerakan semua komponen partai; (4) ketidakmampuan mencari alternatif

kegiatan di tengah kesempitan ruang gerak yang diciptakan oleh kebijakan “floating

mass”. (5) terputusnya komunikasi partai dengan massa umat di tingkat “grass-root”

(6) keterbatasan jumlah “kader” yang siap berkhidmat di dalam partai; (7) ketiadaan

biaya untuk menghidupkan aktifitas partai di desa-desa; dan (8) tiadanya wakil yang

duduk di dalam kabinet.182



ci

Kedua, yang bersifat eksternal, yaitu kebijaksanaan politik pemerintah yang

tidak menginginkan adanya setiap pengaruh partai bukan-pemerintah di tengah

masyarakat, terutama mengenai: (1) pembatasan medan aktivitas partai hingga ke

tingkat “kecamatan”; (2) keharusan pegawai negeri dan ABRI mendukung

pemerintah; (3) munculnya suasana memusuhi partai bukan-pemerintah di tengah

masyarakat yang bisa menghalangi masyarakat untuk berkhidmat dan aktif di dalam

partai; (4) campur tangan pemerintah dan/pihak keamanan dalam menentukan

pimpinan partai; (5) konflik ideologi, sebagai akibat dari keinginan rezim untuk

menghalangi pertumbuhan dan perkembangan ideologi yang berasaskan kepada

agama.183

183 Ibid, h. 148

cii

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Di awal karier Orde Baru, Rezim Orde Baru menyusun berbagai langkah

restrukturisasi politik secara sistematis dan komprehensif. Tujuannya

adalah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya serta menciptakan

stabilitas politik yang kuat dan terkendali guna menjamin roda

pembangunan. Dimana Orde Baru telah berkaca pada orde sebelumnya,

yang menurut Orba; Orde Lama adalah Orde yang gagal dalam

menjalankan pemerintahan. Sementara itu, tidak saja di masa sebelumnya,

pada masa ini pula politik Islam pun menjadi sorotan bagi pemerintahan

Orba, yang dikhawatirkan oleh pemerintahan Orba, bahwa politik Islam

akan menjatuhkan Rezim Orde Baru. Langkah pertama dalam menekan

politik Islam dan melakukan “stabilitas politik” (yang merupakan kata

halus untuk melanggengkan kekuasaan Orba) adalah, pemerintahan Orba

melakukan fusi terhadap partai politik, sehingga terbentuklah tiga partai;

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam,

Partai Demokrasi Indonesia yang terdiri dari partai-partai nasionalis

sekuler dan partai non-Islam, dan partai Golkar yang merupakan partai

pemerintah dan militer. Dan kemudian langkah selanjutnya di samping

ciii

langkah-langkah lain, ditetapkanlah Asas Tunggal Pancasila sebagai asas

bagi setiap partai politik dan ormas, hal ini terjadi dikarenakan

sebelumnya sering terjadi konflik-konflik antara partai yang ber-

ideologikan Islam yakni PPP dengan Golkar yang berasaskan pancasila.

Konflik ini dicetus dengan adanya sentimen keagamaan yang dibawa-

bawa; Islam dan bukan Islam. Sehingga ditetapkanlah Asas Tunggal

tersebut, yang akhirnya dalam tubuh PPP mengalami perdebatan dan

berdampak pada perpecahan ketika partai harus menganut Asas Pancasila,

dan dengan begitu, hampir tidak ada peningkatan aktivitas partai PPP dari

waktu ke waktu. Bagi partai ini, “fanatisme” Islam merupakan satu-

satunya alat untuk mengintegrasikan massa. Maka dalam kondisi seperti

itu, Golkar tampil sebagai kekuatan politik yang tidak dapat dikalahkan.

2. Seiring dengan adanya pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila oleh Orde

Baru, PPP pun akhirnya mengubah asasnya menjadi Asas Pancasila.

Syarikat Islam yang merupakan unsur dari PPP, menyatakan diri keluar

dari PPP. Karna Asas Pancasila tidak sesuai dengan Asas Perjuangan

Syarikat Islam. Dalam menanggapi Asas Tunggal tersebut, Syarikat Islam

menyatakan dengan tegas menolak akan pemberlakuan Asas Tunggal

Pancasila bagi partai politik dan ormas. Hal tersebut tidak sesuai dengan

pernyataan diri sebagai seorang muslim, yang tentunya seharusnya hanya

Islam yang menjadi Asas partai, bagi mereka yang menyatakan diri

mereka partai Islam. Dalam tanggapannya yang lebih formal, Syarikat

civ

Islam menyatakan bahwa, pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila sangat

bertentang dengan Hak Asasi Manusia. Dalam sistem konstitusi UUD

1945 pun menjelaskan bahwa hak asasi warga negara sebagai pemegang

kedaulatan rakyat untuk dengan bebas dan merdeka mendirikan organisasi

sosial politik, termasuk partai politik dan beragama (pasal 29 UUD 1945),

berkebangsaan (kalimat pertama UUD 1945, [Piagam Jakarta]) adalah

hak-hak manusia berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa (kalimat ketiga

pembukaan UUD 1945[Piagam Jakarta]), maka dengan demikian agama,

kebangsaan dapat dijadikan asas organisasi sosial politik (termasuk partai

politik).

B. SARAN

Politik otoriter Orde Baru telah mengasingkan rakyat dalam kehidupan politik

dan memarjinalkan partisipasi politik mereka dalam keputusan-keputusan negara

yang menyudutkan. Hal ini telah memupuk keinginan rakyat yang menghendaki

kebebasan dari kukungan Orde Baru. Sehingga menjadi bumerang bagi Orde Baru,

yang menyebabkan runtuhnya Rezim Orde Baru. Seharusnya dalam menjalankan

pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang baik, haruslah dihidupkan

prinsip checks and balances, sehingga pemerintah tidak berkuasa sewenang-wenang.

Pembatasan-pembatasan partai-partai politik dan ormas dalam berasas pada masa

Orde Baru, tentunya harus dihilangkan untuk memunculkan artikulasi dan partisipasi

politik rakyat. Dengan demikina dalam upaya seperti itu, ketegangan hubungan antara

negara dengan masyarakat akan hilang, kecendrungan hubungan yang sinergi antara

cv

negara dengan masyarakat akan terjadi. Sinergi hubungan ini akan terlihat pada

dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap negara.

cvi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

Al-Chaidar, Reformasi Prematur; Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, Jakarta:

Darul Falah, 1999

Amal, Taufik Adnan, Politik Syariat Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta :

Pustaka Alvabet, 2004

A.N, Firdaus, Syarikat Islam Bukan Budi Utomo, Jakarta: Datayasana, 1997

Anwar, M. Syafi’i, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik

Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995

Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Syarikat Islam 1972

Bahar, Safroedin, dkk, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekrektariat Negara Republik

Indonesia, 1992

Benda, Harry J., Bulan Sabit dan Matahari Terbit, T.tp.: Pustaka Jaya, t.t.

Bustamam, PSII-1905 (Partai Syarikat Islam Indonesia) dizaman Orde Baru 1966-

1998, Jakarta, Lembaga Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, 2000

Centre For Strategic and International Studies, Pandangan Presiden Soeharto

Tentang Pancasila Jakarta: Sekretariat Negara R.I.,1976, cet. 2

Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik

Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998

Endang Saifuddin An Shari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945; dan Sejarah Konsesus

Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945-1959, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, Cet. Ke-2

Gani, M. A., Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam, Jakarta: Bulan

Bintang, 1984

Ghazali, Adeng Muchtar, Perjalanan Politik Umat Islam, Bandung: Pustaka Setia,

2004

cvii

Hasyimi, Al, Sayyid Ahmad, Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyyah, Indonesia: Maktabah

Daaru Ihyaul Kutubil Arobiyyah, 1948

Ismail, Faisal, Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif

Islam dan Pancasila, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Karim, M. Rusli, Negara dan Peminggiran Islam Politik, Yogyakarta: Tiara Wacana

Yogya, 1999

----------------, Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut,

Jakarta: Rajawali Pers, 1983

Korver, A.P.E., Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil, Jakarta: Grafitipers, 1985

Ma’arif, A. Syafi’i, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1985

Mulkhan, Abdul Munir, Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam

1965-1987 Dalam Perspektif Sosiologis, Jakarta: Rajawali Pers, 1989

Noer, Deliar, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan,

1983

----------------, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: PT. Pustaka

LP3S, 1996

----------------, Partai Islam di Pentas Nasional; Kisah dan Analisis Pekembangan

Politik Indonesia 1945-1965, Bandung: Mizan, 2000, cet. 2

Partai Syarikat Islam Indonesia, Siaran Khusus Program Asas dan Program

Tandhim, Jakarta: PSII, 1954

Pranarka, A. M. W., Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, (Jakarta: Centre For

Strategic And International Studies, 1985

Silalahi, S., Dasar-dasar Indonesia Merdeka; Versi Para Pendiri Negara, (Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001

Sudjana, Ohan, Liku-liku Perjuangan Syarikat Islam, Jakarta: DPP PSII-1905, 1999

----------------, Jejak-Jejak Jihad, Sukabumi: Pustaka 99, t.t

Sunanto, Musyrifah, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2005

Syafiie, Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, Bandung:Refika Aditama,2008, cet. 4

cviii

Syamsuddin, M. Din, Islam dan Politik Era Orde Baru, Jakarta: Logos, 2001

Wiradipraja, E. Saefullah, Satu Abad Dinamika Perjuangan Syarikat Islam, Jawa

Barat: Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Jawa Barat, 2005

Yunarti, D.Rini, BPUPKI, PPKI,Proklamasi Kemerdekaan RI, Jakarta: Kompas,

2003

Web site:

http://www.bappenas.go.id

http://www.indopolitik.com

asas tunggal pancasila dalam pandangan...

Documents