artikel pilihan media indonesia 2 desember 2014
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
1/48
Baduy, Kisah Kearifan yang Abadi
JANUARI lalu, saat Iti Octavia-Ade Sumardi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Lebak, Banten, Ayah Mursid bergegas berangkat ke Rangkasbitung. Tetua Baduy Dalam itu
rela berjalan kaki selama dua hari dari tempat tinggalnya di Kampung Cibeo, Desa Kanekes,
Kecamatan Leuwidamar, ke ibu kota Lebak itu.
Komunitas Baduy Dalam dikenal sebagai warga yang sangat taat kepada pemerintah. Setiap
tahun, mereka beramai-ramai menemui bupati Lebak dan gubernur Banten untuk
menyerahkan sebagian hasil bumi, mulai dari beras ketan, pisang, gula aren, petai, hingga
buah-buahan.
Dari tempat mereka tinggal, mereka rela berjalan kaki. Ritual unik itu dikenal sebagai seba.
Warga Baduy berjalan kaki tidak kenal jarak. Sebelum Banten menjadi provinsi mandiri
lepas dari Jawa Barat, mereka rela menempuh perjalanan panjang ke Bandung, demi menjalinsilaturahim dengan pemimpin daerah, sekaligus menunjukkan kesetiaan dan kehormatan
mereka kepada pemerintah. Warga Baduy sangat taat kepada aturan yang sudah digariskan
para leluhurnya.
Selama ini komunitas Baduy Dalam, yang bisa dikenali dengan pakaian putih-putih, dilarang
menggunakan kendaraan jika bepergian ke luar daerah. Warga di tiga kampung, yakni Cibeo,
Cikawartana, dan Cikeusik, jika ada kepentingan ke luar daerah, rela harus berjalan kaki,
sekalipun ribuan kilometer.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/12/02/ArticleHtmls/Baduy-Kisah-Kearifan-yang-Abadi-02122014012029.shtml?Mode=1 -
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
2/48
Kami merasa lega sudah bisa menghadiri pelantikan Iti-Ade sebagai Bupati dan Wakil
Bupati Lebak, kata Ayah Mursid.
Tahun ini, dalam ritual seba yang dilakukan Mei lalu, sebanyak 1.650 warga Baduy menemui
bupati Lebak. Mereka berjalan sejauh 36 km.
Kami setiap tahun wajib menjalin silaturahim dengan Bapak Gede (bupati), juga pejabat
lain, aku Jaro Dainah, pemimpin adat tetua Baduy, yang juga Kepala Desa Kanekes.
Seba dan Baduy merupakan kekayaan budaya Kabupaten Lebak. Bupati Iti Octavia dalam
kebijakan wisatanya mengakui kekayaan budaya Baduy merupakan salah satu daya tarik
kunjungan ke Lebak. Suku Baduy merupakan budaya yang ada di Kabupaten Lebak yang
menjadi salah satu tujuan para wisatawan domestik dan mancanegara karena keindahan alam,
seni budaya, dan kearifan lokalnya, tuturnya.
Di tangan warga, Kanekes menjadi desa yang panorama alamnya tetap terjaga asli. Suku
Baduy memiliki budaya yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mereka
memiliki kepercayaan bahwa alam merupakan titipan Maha Kuasa yang harus dijaga dan
dilestarikan.
Warga Baduy yang berjumlah sekitar 1.600 orang tinggal di area seluas 5.180 hektare.
Mereka tersebar di 62 kampung. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam di
ladang atau berhuma.
Kreativitas juga menjadi keseharian warga. Mereka tekun dengan kerajinan khas yang unikdan menarik, yang dibuat dengan bahan baku hasil hutan di sekitarnya. Banyak barang yang
sudah dijual ke luar kampung, seperti tas koja, pernak-pernik, aksesori, kain sarung tenun,
juga madu asli. (WB/Ant/N-3)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
3/48
EDITORIAL
Menjaga Vitalitas KPK
Rakyat ingin pimpinan KPK segera diisi sehingga legitimasi lembaga antikorupsi itu
pun utuh dan kian kencang berperang melawan korupsi.
Silakan tanggapi Editorialini melalui: http://www.metrotvnews.com
RANGKAIAN proses rekrutmen komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi sudah
berlangsung sedemikian lama. Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK juga telah mengajukan
dua nama, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata, ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sekitar satu setengah bulan lalu.
Bahkan pada hari itu juga, yakni Kamis, 16 Oktober 2014, Presiden langsung menyetujui
kedua kandidat dan menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih satu orang
menjadi komisioner KPK. Namun, hingga saat ini proses tersebut belum tuntas di DPR.
Padahal, penggantian tersebut sangat diperlukan untuk mengisi jabatan Busyro yang akan
berakhir bulan ini.
Akan tetapi, alih-alih mendesak DPR menuntaskan proses pemilihan, pimpinan KPK justru
meminta Komisi III DPR menunda proses seleksi hingga 2015. Dengan dalih menghemat
anggaran, Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR,kemarin, meminta pengisian posisi yang ditinggalkan Busyro dilakukan bersamaan
penggantian empat pemimpin lainnya tahun depan.
KPK juga menolak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
untuk memperpanjang masa jabatan Busyro. Penolakan sebenarnya juga sudah digaungkan
KPK sejak pembentukan panitia seleksi, bahkan surat protes pun sudah mereka layangkan
kepada Presiden Yudhoyono, kala itu.
Benar bahwa KPK memang lembaga yang amat dipercaya masyarakat. Sejumlah survei
menunjukkan lebih dari 70% publik mendukung KPK. Namun, kepercayaan dan dukungan
tersebut mestinya tidak boleh diterjemahkan sebagai cek kosong yang boleh ditulis dengan
apa saja, bahkan menabrak kepatutan aturan institusi.
Sah-sah saja bila ada yang mempertanyakan apakah elok pimpinan KPK mengumbar kicauan
terkait dengan dapur mereka? Apakah pas mereka membangkangaturan yang sebenarnya
sudah dijalankan secara ajek selama ini dan terbukti tidak ada masalah? Dengan meminta
DPR yang memiliki otoritas untuk memilih pimpinan KPK untuk menunda pemilihan,
apakah itu bukan langkah yang berlebihan?
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
4/48
Sikap yang bijak dan etis semestinya ditunjukkan dengan menerima siapa pun calon
pimpinan KPK hasil pilihan Presiden dan DPR. Itulah bentuk penghormatan institusi atas
institusi lainnya.
Sikap KPK yang menolak seleksi pimpinan KPK justru kontraproduktif dan inkonsisten
dengan semangat perbaikan lembaga. Lebih baik mereka tutup mulut dan tidak perlu banyak
komentar karena wibawa KPK tidak perlu ditunjukkan lewat banyaknya percakapan, tetapi
dari kinerja dalam memberantas korupsi.
Apalagi sesuai dengan UU 30/2002 tentang KPK ditegaskan bahwa kekosongan pimpinan
KPK justru akan membahayakan lembaga itu sendiri. Itu disebabkan keabsahan legal
standinglembaga antirasywah tersebut akan pincang bila hanya diisi empat pemimpin. Itu
juga bisa menjadi celah bagi upaya pelemahan bertubi-tubi yang terus menyerang KPK.
Di sisi lain, DPR juga harus berkaca diri. Polemik seleksi pimpinan KPK sejatinya jugadisumbang kekisruhan internal di DPR. Mereka seperti menikmati pertempuran di internal
sehingga melupakan tugas.
Rakyat ingin posisi pimpinan KPK segera diisi sehingga legitimasi lembaga antikorupsi itu
pun utuh. Rakyat sangat berharap KPK kian kencang menabuh genderang perang melawan
korupsi.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
5/48
Samad Santai, Komisi III DPR Waswas
NUR AIVANNI
Komisi III akan mengadakan rapat internal guna membahas legitimasi KPK bila hanya
dipimpin 4 komisioner.
KETUA Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Abraham Samad kembali menegaskan lebih
baik jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang akan berakhir pada 10 Desember
2014 dikosongkan saja. Menurut Samad, pengisian calon pimpinan KPK idealnya
berlangsung secara bersamaan pada 2015.
Sampai hari ini posisi KPK tidak berubah. Kami menganggap pengisian calon pimpinanKPK idealnya dilaksanakan pada saat bersamaan dengan pemilihan empat pimpinan lainnya
yaitu pada tahun 2015, ujar Samad saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di
Jakarta, kemarin.
Ketika acara itu berlangsung, Samad didampingi dua Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan
Adnan Pandu Praja. Adapun rapat kali ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K
Harman dari Fraksi Demokrat.
Samad menekankan walaupun terjadi kekosongan kursi pimpinan, KPK masih bisa
menjalankan tugas-tugas dengan baik. Kalau ada pendapat dengan hanya 4 (pimpinan),kepemimpinan KPK tidak bisa berjalan, (itu) adalah pendapat yang sangat keliru, kata dia
optimistis.
Dikritisi dewan
Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Patrice Rio Capella serta wakil rakyat dari Fraksi
Demokrat Didik Mukrianto dan Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan pernyataan Samad.
Rio, misalnya, mempertanyakan legitimasi putusan KPK bila hanya dipimpin empat orang.
Menurut pria kelahiran Bengkulu, 16 April 1969, itu jumlah pimpinan KPK diatur dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Disebutkan KPK harus
dipimpin lengkap oleh lima orang komisioner.
Jika tidak ada (satu pimpinan lagi), itu akan terjadi kerentanan hukum kalau ada yang
mempermasalahkan bahwa KPK hanya terdiri dari 4 orang, tukas Rio.
Saat menjawab pertanyaan para anggota Komisi III, Samad menekankan tidak ada dampak
hukum jika KPK hanya dipimpin empat komisioner. Pasalnya, selama ini pengambilan
keputusan di KPK tidak pernah berdasarkan voting,tetapi dengan musyawarah mufakat.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
6/48
Pengambilan keputusan di KPK tidak pernahberdasarkan voting,selalu musyawarah
mufakat dan selalu bulat, jawabnya.
Ia menuturkan, mekanisme pengambilan keputusan dari satu penyidikan ke penyidikan lain
tidak hanya melibatkan pimpinan, tapi juga seluruh satuan tugas (satgas), direktur
penyelidikan, penyidikan, deputi penindakan, dan pejabat lainnya. Semua pihak tersebut,
lanjutnya, turut serta dalam pengambilan suatu keputusan.
Jadi, menurut Samad, jika nanti akhirnya anggota dewan menyetujui pemilihan calon
pimpinan KPK pada 2105, hal tersebut tidak akan menggangu kinerja KPK.
Kami bahkan akan menolak jika nantinya Presiden (Joko Widodo) mengeluarkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang atau keputusan presiden untuk mengisi kekosongan
jabatan itu, tegas Samad lagi.
Sementara itu, Benny K Harman mengatakan Komisi III tetap akan mengadakanfit and
proper testpada Rabu (3/12). Menurut dia, Komisi III akan mengadakan rapat internal
komisi untuk membahas legitimasi bila KPK hanya dipimpin 4 orang.
Kita akan rapat internal di Komisi III untuk meminta masukan terkait wacana tersebut,
tandasnya.
Ia menambahkan, rapat internal nantinya akan menunggu anggota dewan dari Fraksi Partai
Golkar yang sedang menggelar musyawarah nasional (Munas) di Bali.Kita tunggu Golkar
untuk melakukan rapat internal, cetusnya. (P-6)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
7/48
11 Penyidik Polri Resmi Pindah ke KPK
KAPOLRI Jenderal Sutarman memastikan sebanyak 11 penyidik Polri telah resmi
mengundurkan diri dari institusi Polri dan memilih menjadi penyidik Komisi PemberantasanKorupsi (KPK).
Sebelas orang sudah menyatakan mengundurkan diri, kata Sutarman seusai acara HUT
Kepolisian Perairan dan Udara ke-64 di Direktorat Polair Baharkam Polri, Jakarta Utara,
kemarin. Namun, dia tidak memerinci siapa saja penyidik Polri yang resmi alih kelembagaan
tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi
menambahkan permintaan pengunduran diri penyidik dari Polri untuk berdinas secara
permanen di KPK tidak melanggar aturan dan perundangan-undangan. KPK dipersilakan
mengambil penyidik yang sudah mengajukan permintaan ke instansi asalnya itu.
Tidak masalah. UU ASN (Aparatur Sipil Negara) kansudah mengaturnya. Silakan saja,
ucap Yuddy di Jakarta, kemarin.
Ia menambahkan status ke-15 orang itu tetap sebagai penyidik kendati telah berpindah
lembaga. Menurut Yuddy, penyidik merupakan jabatan dan profesi, bukan soal kesatuan.
Penyidik, lanjutnya, juga ada di Kejaksaan, Bea dan Cukai, atau instansi hukum publik
lainnya.
(Penyidik) itu bukan dominasi Polri. Jadi KPK kalau mau ambil dari Kejaksaan, Polri, bisa.
Ambil dari masyarakat pun bisa asal punya basis keilmuan, jelas dia.
Lebih jauh ia mengatakan, penyidik yang mengajukan pengunduran diri memiliki hak untuk
memilih. Sepanjang tak ada pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukannya, serta
mencukupi batas usia pensiun dini, permohonan pengunduran diri itu tak bermasalah.
KPK mengambil ya enggak masalah. Saya kira Kapolri (Jenderal Sutarman) setuju, tandas
Yuddy.
Beberapa waktu lalu diberitakan, sebanyak 15 penyidik Polri yang berdinas di KPK
mengajukan pengunduran diri ke instansi induknya.
Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Agus Rianto, 15 personel
Polri yang bertugas di KPK itu sudah minta mundur dari kepolisian sejak Juli lalu. Masih
diproses, tunggu keputusan pimpinan, ujarnya ketika itu.
Persoalan penyidik Polri di KPK sempat memanas kala komisi antirasyiwah menyidik kasus
korupsi pengadaan alat simulasi berkendara di Korps Lalu Lintas Polri. Irjen Djoko Susilo,
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
8/48
mantan Kepala Korlantas, jadi tersangka. Polri menarik sejumlah penyidiknya, sedangkan
KPK mengklaim penyidik Polri sebagai pegawainya.
Di era Men-PAN & RB Azwar Abubakar, sempat ada kesepakatan antara Polri dan KPK soal
ini. Bahwa ada batas 2x4 tahun periode pengabdian penyidik Polri di KPK.
Jikapun penyidik ingin alih lembaga, itu harus atas dasar persetujuan pimpinan Polri. Hal
tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2012 tentang revisi PP 63 Tahun
2005 tentang SDM KPK. (Kim/GolP-6)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
9/48
Optimalkan Pengawasan Laut, Susi Temui KSAL
MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan Kepala Staf TNI
Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio untuk membahas pengoptimalan pengawasan
perairan Indonesia dari pihak-pihak yang ingin melakukan pencurian ikan. Dalam pertemuan
yang digelar di Markas Besar TNI di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin, kedua
pejabat itu membahas, antara lain terkait dengan kerja sama patroli serta pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi
pencurian ikan di laut.
Hingga November 2014, Ke menterian Kelautan dan Perikanan bersama tim gabungan lintas
sektor berhasil menangkap 35 kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan di perairan
Indonesia. Upaya penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan danperikanan terus kita lakukan melalui operasi pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, kata Susi.
Menurut dia, operasi pengawasan merupakan hal yang penting karena kehadiran kapal
penangkap ikan yang tidak mematuhi ketentuan jelas mengancam keberlanjutan pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Susi menegaskan Kementerian Kelautan
dan Perikanan telah menempuh langkah tegas dalam menindak aksi illegal fishing.
Upaya pemberantasan illegal fishingini pun dilakukan lewat operasi pengawasan dan kerja
sama dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, katanya.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menjelaskan ada tiga poin
yang dikerjasamakan, mulai dari pembinaan terhadap nelayan hingga penegakan hukum
terhadap kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Kerja sama juga meliputi pemetaan
wilayah laut Indonesia agar para nelayan memahami perihal kriteria musim ikan dan
kawasannya.
Misal pada November dan Desember, di daerah ini musim udang, atau musim ikan apa.
Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan agar tidak kesulitan mencari ikan danagar tidak jauh-jauh melaut hingga memasuki perairan negara lain, kata Marsetio.
TNI-AL dan KKP juga bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk
pendidikan penegakan hukum di laut terhadap para nelayan. Itu dilakukan supaya tidak ada
kesalahpamahaman dalam hal koordinasi. (*/P-2)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
10/48
Rp4,4 T Dana Optimalisasi Diselewengkan
INDRIYANI ASTUTI
Mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada setiap
kementerian dan lembaga tidak transparan dan akuntabel.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas mengatakan ada
beberapa potensi korupsi dan penyimpangan dana optimalisasi kementerian dan lembaga.
Temuan itu didasarkan pada kajian KPK tentang penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) tahun anggaran 2014.
Berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan 15kementerian dan lembaga negara mengalokasikan dana tidak sesuai dengan program dan
rancangan kegiatan yang ditetapkan.
Dana optimalisasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Indikasi nilai yang
diselewengkan sebesar Rp4,4 triliun dari total dana optimalisasi kementerian sebesar Rp29,96
triliun, ujar Busyro dalam paparan hasil kajian bersama Menteri PPN/Bappenas Andrinof
Chaniago, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dan Deputi Perekonomian
BPKP Ardan Adipermana di Gedung KPK, kemarin.
Proses penelaahan dana optimalisasi yang belum optimal berperan dalam penyelewengan itu.
Mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi di setiap kementerian
dan lembaga tidak transparan, katanya. Pembagian alokasi itu diserahkan kepada Badan
Anggaran dan komisi yang bersangkutan di DPR tanpa melibatkan pemerintah.
Lebih lanjut, ia memaparkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat terkait tambahan belanja tidak
sesuai ketentuan undang-undang. Berdasarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU No
17/2003 tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) disebutkan perubahan
RUU APBN dapat diusulkan DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit.
Terjadi peningkatan defisit dari Rp154,2 triliun di RAPBN 2014 menjadi Rp175,35 triliun
pada UU APBN 2014, imbuh Busyro.
Ia menambahkan, hasil pembahasan rancangan kerja pemerintah (RKP) dengan DPR tidak
ditetapkan kembali dan dapat diubah hingga RAPBN ditetapkan. Keadaan itu menimbulkan
ambiguitas RKP untuk dijadikan acuan.
Sempurnakan
KPK juga memberikan saran perbaikan kepada Kementerian Keuangan dan KementerianPPN/Bappenas untuk meminimalisasi penyimpangan penetapan dana optimalisasi.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
11/48
Di antaranya, menyempurnakan mekanisme terkait pembahasan anggaran antara
kelembagaan dan lembaga dan DPR, katanya.
Selanjutnya, KPK minta agar ada kontrol terhadap besaran defisit atas usul perubahan APBN
oleh DPR saat proses pembahasan serta meningkatkan transparansi kepada publik terkait
RKP hasil pembahasan serta usulan prioritas penggunaan dan pembagian besaran tambahan
belanja versi pemerintah dan hasil pembahasan DPR.
Selain itu, KPK mendorong perlunya kajian lanjutan terkait proses penganggaran yang
transparan dan akuntabel, pembenahan sistem informasi perencanaan, dan penganggaran
dengan harmonisasi nomenklatur, kode program serta kegiatan sebagai dasar penyusunan
RKA-K/L dan RKA-SKPD, dan menjaga konsistensi dan kesinambungan RAPBN dan
RAPBD.
Selain itu, KPK meminta penyempurnaan mekanisme dan penyelenggaraan musrenbangsebagai forum pengambilan keputusan akhir dalam prioritas program, kegiatan dan jenis
belanja yang akan dilaksanakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan terkait adanya indikasi penyelewengan
dana optimalisasi itu, Kementerian Keuangan akan mengadakan pertemuan dengan BPKP.
BPKP sedang meninjau ulang hal itu apakah dana optimalisasi itu sudah ada rencana
strategisnya, dan Rancangan Kerja Presiden. Jangan tiba-tiba muncul harus ada kebijakan
tripartit antara Kementerian Keuangan, BPKB, dan komisi di DPR, paparnya. (P-5)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
12/48
Tidak Ada Grasi bagi Gembong Narkoba
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatnomemastikan tak ada grasi dari Presiden Joko Widodo terhadap gembong narkoba. Ia
mengatakan kerugian rakyat akibat narkoba sudah lebih besar daripada hukuman yang
dijatuhkan kepada mereka.
Apa mau didiamkan? Sementara mereka bisa kendalikan narkoba dari dalam lembaga
pemasyarakatan dengan segala keuangan. Ini harus disetop. Kalau yang sudah inkracht,
hukuman harus dilaksanakan, tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Saat ditemui terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly
menyatakan, penggunaan narkoba begitu merajalela dan sudah mencapai darurat nasional. Itu
harus segera dihentikan dengan cara menindak keras para bandar narkoba.
Karena ini sudah darurat nasional, jadi saya kira ini sudah sampai pada taraf yang bisa
dikatakan kita akan mengambil tindakan yang tegas dan keras, ujar Yasonna seusai acara
Puncak Peringatan Hari AIDS se-Duniadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Cipinang,
kemarin.
Yasonna membenarkan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal kuat untuk tidak
main-main dengan kejahatan narkoba. Presiden meminta para bandar narkoba ditindak tegassehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut karena telah menjerumuskan generasi muda
Indonesia.
Pokoknya sinyal dari Presiden dan dari hasil rapat kabinet bahwa sinyalnya kami akan
bertindak keras dan tegas terhadap bandar narkoba, bila perlu hukuman mati, ucap Yasonna.
Dengan jumlah 68 bandar narkoba yang akan divonis mati, Yasonna menegaskan pemerintah
ingin mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada 2015. Presiden mengambil kebijakan ini.
Saya kira akan ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, tukasnya.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendukung program rehabilitasi terhadap
para pengguna narkoba agar tidak secara langsung menjadi tahanan di LP. Saya sangat
mendukung pengguna jangan langsung dimasukkan penjara, tetapi kita nilai dulu mereka.
Mantan Utusan Khusus Presiden untuk Millennium Development Goals itu mengatakan para
pengguna narkoba belum tentu pecandu.
Bisa saja mereka hanya ingin coba-coba, jadi harus dipelajari dulu jangan langsung
dipenjara, tukasnya. (*/Kim/P-6)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
13/48
Pendidikan Kedinasan TNI-Polri Digabung 2015
KAPOLRI Jenderal Sutarman mengatakan rencana penggabungan pendidikan kedinasan TNI
dengan Polri ditargetkan dimulai pada 2015.
Rencananya akan dimulai pada 2015.Sekarang masih dikaji waktunya apa akan berlangsung
enam minggu atau delapan minggu, kata Sutarman di Jakarta, Senin (1/12).
Ia menjelaskan bahwa penggabungan pendidikan itu nantinya akan dititikberatkan pada
pendidikan karakter bangsa bagi pendidikan kedinasan.
Ia mengatakan bahwa pendidikan karakter bangsa tidak hanya akan diikuti para taruna Polri
dan TNI, tetapi juga beberapa institusi lainnya, termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN).
Ia mengatakan bahwa setelah para taruna mengikuti pendidikan kedinasan tersebut, mereka
akan kembali menjalani pendidikan di institusi masing-masing.
Mereka dididik mentalitasnya, integritasnya dan karakter kebangsaannya.Setelahitu, akan
kembali mengikuti pendidikan ke institusi masing-masing, termasuk Polri, katanya.
Menurut jenderal polisi berbintang empat itu, untuk rencana tersebut, akan menggunakan
dana yang dianggarkan sebanyak 20% dari anggaran pendidikan.
Wacana penggabungan pendidikan TNI dengan Polri muncul setelah insiden yang melibatkan
anggota TNI-Polri kerap terjadi.
Terkait tindak lanjut bentrokan antara aparat TNI dan Polri di Batam pada Rabu (19/11) lalu,
Sutarman menegaskan akan menunggu hasil penyelidikan terkait insiden sebelum
memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada kapolda dan kapolres setempat.
Kita akan evaluasi kapolda dan kapolres setelah ada hasil penyelidikan dan pemeriksaan,
kata Sutarman.
Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Ia mengatakan, untuk
membangun sebuah kebersamaan, sudah berkomunikasi dengan Kapolri untuk melaksanakan
pendidikan bersama TNI-Polri.
Pendidikan dasarnya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolri, kita berpikir strategis ke
masa depan. Agar membangun sebuah emosi bersama antara TNI-Polri yang semakin kuat.
Ini dimulai dari pendidikan dasar, kata Moeldoko.
Ia berharap terbangun sebuah pemahaman yang semakin kuat. Ditambah koordinasi yang
makin baik di lapangan. Serta komunikasi yang semakin intens, ujarnya. (Pol/Ant/P-5)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
14/48
PNS Rajin bakal Banyak Rezeki
ARIF HULWAN
Pemerintah tidak ingin lagi PNS berlaku bak priayi yang selalu dilayani masyarakat.
Pegawai yang bekerja optimal kelak mendapat bonus.
JUMLAH penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) yang hanya dibedakan atas dasar golongan
tidak akan berlaku lagi. Pemerintah akan memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi
(reward & punishment) terhadap mereka. Untuk pegawai yang rajin dan berkualitas disiapkan
sejumlah penghargaan berupa bonus laiknya karyawan di perusahaan swasta.
Demikian penegasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Yuddy Chrisnandi seusai menghadiriPeringatan HUT ke-43 Korpridi Silang Monas,
Jakarta, kemarin.
Pembedaan dari sisi penghargaan itu untuk menyingkirkan kemalasan PNS dalam melayani
warga. Kinerja dilihat dari seberapa besar efisiensi tanpa mengurangi produktivitas dan
target. PNS yang bekerja melampaui target tugasnya harus menerima reward, kata Yuddy.
Bentuk penghargaan tersebut, lanjut Yuddy, dapat berupa bonus di luar gaji, misalnya paket
liburan bersama keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak, dan tunjangan kesehatan plus.
Tujuannya, merangsang PNS agar lebih produktif dan berkualitas. Hal itu bakal ditunjang
lewat revitalisasi inspektorat jenderal di setiap kementerian/lembaga untuk mengawasi
kinerja SDM-nya secara lebih rinci.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/12/02/ArticleHtmls/PNS-Rajin-bakal-Banyak-Rezeki-02122014002011.shtml?Mode=1 -
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
15/48
Kami pikirkan (realisasinya). Yang penting disiplin ketat diimbangi reward attraction. PNS
yang rajin dengan karyawan yang bekerja asal-asalan berbeda (pendapatannya), sehingga
arahnya pada postur aparatur sipil negara berkualitas, berintegritas, profesional, terbatas, tapi
sejahtera, ujar Yuddy.
Mentalitas kuasa
Kebijakan pemerintah itu terkait dengan pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental
Aparatur Sipil Negara. Konsekuensinya ialah perubahan mentalitas PNS agar lebih berjiwa
melayani publik.
Adapun Presiden Joko Widodo mengakui pembenahan SDM di jajaran birokrasi bakal
dimulai dari pembenahan sistem pelayanan publik, contohnya sistem layanan satu atap (one
stop service) untuk meminimalisasi PNS yang bandel.
Kami bangun sistem agar orang mengikutinya, ungkap Presiden.
Menurut Presiden, selama ini PNS cenderung memelihara mentalitas kuasa, ego sektoral, dan
ego kedaerahan.
Jadilah PNS dengan jiwa yang melayani rakyat dan menjaga kode etik profesi serta
memegang teguh komitmen, tutur Presiden, ketika memimpin upacara peringatan HUT
Korpri tersebut.
Presiden mengingatkan dengan pengesahan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN) dapat membuat PNS yang tergabung dalam Korpri
bertransformasi ke dalam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.
Organisasi baru tersebut berperan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi
serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
Semua fungsi dalam UU itu harus diwujudkan, tandas Presiden.
Di Surabaya, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengingatkan jajaran Korpri
menjadi teladan bagi perubahan yang diharapkan masyarakat.
Kita harus menata birokrasi agar menjadi bersih dan memiliki pola pikir yang gigih dan
tanggap terhadap dinamika perubahan. Pelayanan birokrasi yang diterima masyarakat harus
semakin cepat, akurat, murah, dan bagus, tutur Saifullah (Che/FL/X-4)
arif_hulwan @mediaindonesia.com
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
16/48
DPR Janji Bahas 13 Poin Usulan DPD
DEWAN Perwakilan Rakyat mengakomodasi 13 poin perubahan pada pasal-pasal yang
dicantumkan dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(MD3) di luar program legislasi nasional (Prolegnas) yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah (DPD). Niat baik DPR itu ditunjukkan dalam rapat bersama antara Badan Legislasi
(Baleg) DPR dan perwakilan DPD.
Wakil Ketua Baleg DPR Saan Mustopa mengatakan masukan DPD akan dibahas dalam rapat
Badan Musyawarah (Bamus). Kemudian usulan DPD tadi direncanakan masuk daftar
inventarisasi masalah sebelum masa reses, 5 Desember.
Kita apresiasi 13 poin masukan DPD dan sudah kita bahas bersama, tadi (Senin, 1/12). Padadasarnya, kita tidak mempermasalahkan usulan DPD pada pembahasan RUU MD3 ini. Kita
juga mendukung DPD yang mengusulkan revisi tidak hanya terbatas pada yang disepakati
pimpinan DPR dan fraksi. Rencananya, pembahasan ini bisa dimulai setelah semua usulan
masuk pada DIM setelah masa reses (Jumat, 5/1) dan DPP menyetujui melalui sidang
paripurna, katanya seusai rapat Baleg di kompleks DPR, Jakarta, kemarin.
Di tempat sama, anggota DPD I Gede Pasek Suardika menambahkan, 13 poin usulan DPD
tersebut senapas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 92/PUU-X/2012,
sehingga tidak membutuhkan pembahasan teks atau membuat naskah baru. Usul yang kita
serahkan tinggal memasukkan norma-norma dan keputusan MK, papar Pasek.
Pasek optimistis bergabungnya DPD dalam pembahasan revisi UU MD3 akan menguatkan
argumentasi UU MD3. Alasannya, UU MD3 dengan jelas juga memberi payung hukum bagi
DPD yang selama ini secara politis kedudukannya belum kuat. Oleh sebab itulah, kita
berjuang agar memiliki kemandirian berdasarkan payung hukum melalui UU MD3,
tambahnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan usulan DPD pada
revisi UU MD3 sebatas untuk memasukkan putusan MK untuk diundangkan, seperti padaPasal 71, DPD berwenang mengusulkan UU.
Hal itu sesuai putusan MK. Terhadap usulan itu, pemerintah dan DPR diberi kesempatan
untuk memberikan pandangan, pungkasnya. (Cah/P-2)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
17/48
Kubu Ical Rekayasa Tatib
ASTRI NOVARIA
Sejak awal diduga ada skenario sistemik untuk memuluskan calon petahana Aburizal
Bakrie kembali memimpin Partai Golkar.
IBARAT pepatah, sepintar-pintar bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Itulah dugaan
rekayasa pada Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua,
Bali. Rekayasa yang akan memuluskan calon ketua umum petahana Partai Golkar Aburizal
Bakrie alias Ical untuk memimpin beringin kembali.
Dugaan rekayasa mencuat setelah rekaman suara mirip Ketua Pengarah (Steering Committee)Nurdin Halid beredar pada hari kedua munas kemarin.
Pada rekaman yang berdurasi 122 menit itu, Nurdin berbicara di sebuah rapat dengan
sejumlah ketua DPD I Golkar untuk menyusun skenario memenangkan Ical, pada Sabtu, 29
November 2014 malam atau sehari menjelang Munas IX. Diduga, elite Golkar yang hadir
selain Nurdin ialah Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
Dalam rekaman itu, Nurdin menceritakan pengalaman Munas PSSI di Bali. Pada rekaman di
menit ke-22 suara yang diduga Nurdin mengatakan bahwa tata tertib munas ini harus dikunci
melegalkan jalannya dukungan kepada Ical.
Apa yang harus dilakukan, pertama tata tertib munas ini kunci, apa yang harus
diperjuangkan adalah tata tertib munas. Ini licik, ini licik, ini kunci, papar dia.
Mantan Ketua Umum PSSI ini menyebutkan bahwa Wakil Ketua Bidang Organisasi Freddy
Latumahina akan menjelaskan tatib munas. Freddy pun usul supaya Pasal 22 diubah supaya
memudahkan pemenangan Ical.
Saat dimintai konfirmasi soal rekaman itu, Nurdin membantah merekayasa para pemilik suarauntuk memenangkan Ical. Dia bahkan meminta para wartawan membuktikan rekayasa yang
dimaksud. Mana rekamannya, mana, kata Nurdin.
Mengundurkan diri
Setelah mengetahui skenario kecurangan pada munas di Bali, calon ketua umum Golkar
Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Saya menarik diri dari proses pencalonan.Saya
tidak bertangggung jawab pada hasil akhir keputusan munas yang diselenggarakan.
Dia mengkritisi tatib pemilihan ketua umum Golkar dalam munas, yakni kejanggalan Pasal22 yang tidak sesuai dengan AD/ART partai.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
18/48
Di Pasal 22 disebutkan semua calon ketua umum yang mendaftar harus mendapatkan surat
dukungan DPD I dan II. Ini tidak sesuai dengan AD/ ART yang menyatakan ketua umum
dalam munas bisa dipilih langsung oleh setiap peserta musyawarah, ujarnya.
Alhasil, dengan mundurnya Airlangga maka Ical menjadi calon tunggal.
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie membantah kubunya merekayasa tatib. Tidak ada
rekayasa, semuanya berjalan wajar, katanya.
Anggota Tim Penyelamat Partai Agun Gunandjar menanggapi beredarnya rekaman skenario
pemenangan Ical. Menurut dia memang ada skenario sistemik mulai kegiatan forum
konsultasi nasional di Bandung, Rapimnas di Yogya, yang diawali juga dengan pertemuan
satu hari sebelum rapim di Bali.
Berlanjut Munas Bali, yang dua hari sebelumnya DPD I kembali secara nasional kor dukungARB di Hotel Sultan, lalu pengambilan keputusan yang dipaksakan dalam setiap forum,
tuturnya.
Pakar politik Maswadi Rauf mengatakan skenario itu mematikan demokrasi. Aklamasi itu
tidak demokratis dan akan hancurkan citra Golkar. Ada kemungkinan lebih besar untuk
pecah, karena punya alasan kuat bagi yang tak mendukung (ketum), jelas Maswadi.
Ia pun menyoroti figur Ical yang tak punya daya tarik, dan prestasi pun tak ada, seperti di
Pemilu 2014. Dia terbukti enggak laku dijual di masyarakat, pungkasnya. (Kim/OL/X-6)
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [email protected]
Facebook: Harian Umum Media IndonesiaTwitter: @MIdotcomTanggapan Anda bisa
diakses di metrotvnews.com
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
19/48
Ketinggian Lumpur Lapindo Melebihi Tanggul
KONDISI kolam penampungan semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur,
kian mencemaskan. Selain kolam dipenuhi air, ketinggian endapan lumpur di Desa Jatirejo
sudah melebihi tanggul.
Volume air dalam kolam penampungan lumpur di Desa Jatirejo dan Mindi semakin penuh
semenjak diguyur hujan dua hari lalu. Padahal, intensitas hujan di Porong masih sedang dan
durasinya tak terlalu lama.
Titik 25 yang merupakan pusat aktivitas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
juga nyaris terisolasi karena genangan air sudah menutupi tanggul akses ke titik tersebut. Di
titik itu kapal keruk dan mesin diesel milik BPLS terbengkalai karena sudah tidakdioperasikan sejak tujuh bulan terakhir. BPLS juga tidak bisa berbuat banyak karena akses ke
titik tersebut masih diblokade warga.
Kondisi kolam penampungan lumpur di Desa Jatirejo lebih mengkhawatirkan karena
ketinggian lumpur telah melebihi puncak tanggul. Padahal, tanggul terluar di desa tersebut
sudah mencapai 13 meter.
Endapan lumpur hanya ditahan tanggul darurat yang dibuat di sisi dalam tanggul dengan
ketinggian hanya setengah meter dan lebar 1 meter. Tanggul di Desa Jatirejo berbatasan
langsung dengan Jalan Raya Porong dan rel kereta api sehingga kalau jebol, akan berdampak
sangat serius. Kereta api jurusan Surabaya-Malang-Pasuruan-Banyuwangi dan Blitar setiap
hari melintas di jalur Porong itu.
Di sisi lain, luberan lumpur akibat jebolnya tanggul di titik 73, Desa Ketapang, Minggu
(30/11), mulai surut, kemarin, karena semburan lumpur berkurang. Lumpur tak terlalu
mengancam rumah-rumah warga karena aliran lebih banyak mengarah ke Kali Ketapang.
Kali Ketapang menjadi penuh lumpur dan mengalami pendangkalan, ujar Sulastri, warga
setempat.
Bencana lumpur Lapindo yang terjadi sejak Mei 2006 hingga kini belum juga tuntas. Masih
banyak warga di area peta terdampak yang belum mendapat pelunasan ganti rugi. Mereka
pun menyindir Aburizal Bakrie yang untuk mengurusi kasus itu saja tak beres, tetapi ngotot
mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum Partai Golkar di munas yang tengah
berlangsung di Bali.
Mau jadi apa Golkar ke depan kalau masih dipimpin Aburizal Bakrie? kata Juwito, warga
Desa Renokenongo. (HS/X-9)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
20/48
Ahok Pilih Djarot Jadi Wakil
GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantap memilih mantan Wali
Kota Blitar, Djarot Syaiful Hidayat, untuk menjadi wakil gubernur. Kesamaan visi danpengalaman Djarot selama 10 tahun memimpin Blitar membuat Ahok terpincut.
Kalau PDIP izinkan Pak Djarot, saya akan usulkan Pak Djarot.Aku tanda tangan
lembarannya itu. Saya maunya cepat, ujar Ahok di Balai Kota DKI, kemarin.
Menurut Ahok, wali kota lebih memahami persoalan perkotaan yang rumit daripada bupati.
Ia melihat hal tersebut ada dalam diri Presiden Joko Widodo yang berhasil menata Kota
Surakarta selama tujuh tahun dan kini ia melihat figur wali kota hebat dalam diri Djarot.
Bupati itu tidak mengerti masalah perkotaan, event, festival, PKL, taman. Yang mengerti itu
wali kota. Makanya Pak Jokowi pahamgimana ngurusintaman, festival, transportasi, PKL.
Nah,Djarot 10 tahun di Kota Blitar, lebih lama daripada Pak Jokowi yang tujuh tahun. Jadi,
saya pikir dia lebih pengalaman dan lebih paham, jelas Ahok.Ahok pun menilai ada
kesamaan visi dengan Djarot, yakni paham kerakyatan.
Namun, pengajuan Djarot menjadi wagub masih tersandung oleh peraturan. Ia berharap,
Presiden Jokowi segera mengesahkan peraturan pemerintah (PP) yang didasari atas Perppu
No 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. PP itu akan menjadi dasar bagi dirinya untuk
memilih wakilnya.
Kalau PP dari Presiden telah ditandatangani, saya akan menyiapkan dua surat. Satu nama Bu
Yani (Sarwo Handayani, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), satu nama
Pak Djarot. Kalau PDIP tidak mengusulkan dia (Djarot), saya akan pilih Bu Yani, kata
Ahok.
Pengajuan nama wagub oleh gubernur kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri
dibatasi hingga 15 hari kerja, sejak pelantikan. Batas akhir penyerahan nama wagub pada 6
Desember karena Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 19 November.
(Ssr/Put/T-3)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
21/48
Tafsir Terbuka Seorang Ahok
DJADJAT SUDRADJAT Dewan Redaksi Media Group
AHOK adalah sebuah tanda yang kian terbuka. Tanda yang kian tak membutuhkan banyak
tafsiruntuk mengurai sosoknya. Semuanya tersurat belaka: bahwa ia berkehendak
memuliakan publik dengan cara melaksanakan tugas yang berteguh pada konstitusi. Itu
sebabnya ia seperti enteng menyikapi rupa-rupa upaya menegasi dirinya yang tak berjejak
pada konstitusi, juga FPI yang terus berdemonstrasi.
Ahok--saya suka panggilan ini daripada Basuki Tjahaja Purnama, nama resminya--kerap
menantang melakukan pembuktian terbalik harta para pejabat publik. Dari mana asal
usulnya? Halal atau haramkah perolehannya? Sudahkah membayar pajak? Jika pembuktian
terbaik itu dilakukan, berapa persen pejabat publik yang perolehan hartanya halal?
Ia juga buka lebar-lebar ketionghoaan dan kekristenannya. Bahwa realitas itu bukanlah
liyan(orang lain). Ia sesama Indonesia, yang hak dan kewajibannya sama. Ia setara, tak
berkurang dan tak berlebih. Yang menentukan ialah seberapa besar pengabdian pada
negerinya. Ahok bagi saya ialah Soe Hok Gie dalam wujud lain.
Dengan keterbukaannya, pria kelahiran Belitung Timur, 29 Juni 1966 itu seolah tengahmengajari kita sekurangnya dua hal. Pertama, pejabat publik hendaknya serupa benda di
ruang terbuka yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Kedua, kesetaraan warga negara dalam
konstitusi bukanlah teori. Ia praktik nyata kehidupan.
Untuk membuktikan keseriusannya menjadi pejabat publik yang hendak memuliakan publik,
ia berkali-kali mengutip Abraham Lincoln soal kekuasaan, Hampir semua orang bisa
menghadapi kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia
kekuasaan.
Itu sebabnya, ketika dilantik sebagai Gubernur DKI, hampir dua pekan silam, saya takberkedip menatap layar televisi. Saya ingin melihatnya mendapat ujianlebih besar ketika
ditahbiskan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Itulah pelantikan sebagai hikmah tersembunyi. Jika saja Koalisi Merah Putih di DPRD DKI
tak menegasi Ahok, mungkin pemandangan di Istana Negara, Rabu (19/11) sore itu, tak akan
terjadi. Bahkan, jika Orde Baru tak tumbang, sulit membayangkan seorang Ahok menjadi
Gubernur DKI, dilantik di Istana Negara pula!
Saya simak juga respons keluarganya akan pelantikan itu. Ibu Ahok, Buniarti Ningsih,
mengatakan tak bangga anak sulungnya menjadi Gubernur Jakarta karena banjir, kemacetan,
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
22/48
dan kemiskinan belum lepas dari Ibu Kota. Itu semua yang membuat saya tak bangga. Kalau
itu semua sudah teratasi, saya bangga, ujarnya.
Adik kandung Ahok, Basuri Tjahaja Purnama, yang kini Bupati Belitung Timur, bahkan tak
mau memberi ucapan selamat. Ahok, menurutnya, hanya pantas menerima ucapan selamat
setelah berhasil menyelesaikan tugasnya dan menciptakan perubahan di akhir masa jabatan.
Bagi saya, penerima Anugerah Bung Hatta itu tak hanya tengah menjalankan ujian karakter
bagi dirinya sebagai pemimpin seperti dikatakan Lincoln, tetapi juga ujian bagi demokrasi
kita. Jika ia sukses memimpin Jakarta, tak diganggu cara-cara yang inkonstitusional,
terbuktilah demokrasi di negeri muslim terbesar di dunia ini tengah bertumbuh dan menyemai
harapan. Bahwa keragaman itu berkah, bukan musibah.
Sebagai berkah pula, Ahok mestinya bisa menjadi inspirasi--tentu tak harus dengan kerap
marah-marah--bagi para pemimpin lain yang berjalan lurus. Karakter pemimpin sepertiitulah yang bisa membuktikan bahwa demokrasi indah dan keragaman itu benar-benar
berkah.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
23/48
KB Kunci Indonesia Sejahtera
Suharti Doktor alumnus Australian National University; bekerja di Bappenas
SELAMA 40 tahun, jumlah penduduk Indonesia meningkat dua kali lipat dari 119,2 juta
(1971) menjadi 237,6 juta (2010). Jika tidak ada program keluarga berencana (KB), jumlah
penduduk Indonesia tentu jauh lebih besar lagi.
Itu hanya salah satu manfaat program KB. Sejatinya, manfaat tersebut jauh lebih besar lagi.
Peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti menurunkan angka kematian dan meningkatkan
perekonomian rakyat tidak akan mungkin terjadi jika program KB tidak dilaksanakan denganbaik. Sayangnya, hal itu kurang disadari para pengambil keputusan yang menyebabkan
komitmen terhadap program KB menjadi kurang.
KB dan kematian ibu
Penurunan angka kelahiran di negara berkembang selama kurun waktu 1990 sampai 2008
berhasil mencegah 1,7 juta kematian ibu atau setara dengan penurunan 54% angka kematian
ibu (Ross & Blanc, 2011). Sekitar 40% penurunan angka kematian ibu selama kurun waktu
tersebut merupakan kontribusi dari meningkatnya penggunaan kontrasepsi.
Program KB tidak hanya diperlukan untuk mengurangi jumlah kelahiran, tetapi juga untuk
menjaga jarak kelahiran. Anak yang lahir dengan jarak persalinan kurang dari dua tahun dari
persalinan sebelumnya, ia memiliki 60% lebih tinggi risiko kematian saat bayi jika
dibandingkan dengan mereka yang lahir dengan jarak kelahiran 3-5 tahun (Rutstein, 2008).
Selain itu, kemungkinan bayi untuk lahir prematur dengan berat badan lahir rendah akan
menjadi dua kali lipat jika ibunya mulai hamil ketika anak sebelumnya belum berusia enam
bulan.
Meningkatnya jarak kelahiran juga sangat penting. Artinya, seorang ibu harus memberikan
perawatan yang baik bagi bayinya, terutama pemberian ASI lebih lama sehingga status gizi
bayinya menjadi lebih baik. Sebagaimana diketahui, seribu hari pertama kehidupan yang
mencakup masa kehamilan dan dua tahun usia anak merupakan penentu tumbuh kembang
anak dan status kesehatan mereka selanjutnya.
Betapa kuatnya kaitan antara KB dan kematian ibu serta bayi tersebut, kita patut menduga
bahwa kenaikan angka kematian ibu di Indonesia selama periode 2007 sampai 2012, dari 228
menjadi 359 per 100.000 kelahiran dan stagnasinya penurunan angka kematian bayi di
kisaran 32 per 1.000 kelahiran hidup juga disebabkan melemahnya pelaksanaan program KB.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
24/48
KB dan peningkatan perekonomian
Peran KB dalam peningkatan perekonomian sangat nyata baik di tingkat keluarga ataupun
negara. Program KB menciptakan situasi bagi perempuan mempunyai peluang lebih besar
untuk bekerja dan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sumber daya yang baik bagi
keluarga yang lebih kecil, seperti untuk pendidikan dan peningkatan standar hidup mereka.
Sementara itu, bagi negara, yakni penurunan laju pertumbuhan penduduk akan mengurangi
biaya yang harus disediakan untuk pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Bahkan, sampai biaya yang harus dikeluarkan negara karena menurunnya kematian ibu dan
bayi.
Bonus demografi, merupakan hasil dari rasio ketergantungan yang rendah, yaitu diukur dari
rasio penduduk usia produktif terhadap non-produktif juga sangat ditentukan keberhasilan
program KB. Berdasarkan proyeksi penduduk yang dikeluarkan Bappenas, BPS, dan
UNFPA, yakni rasio ketergantungan di Indonesia diperkirakan menjadi kurang dari 50%setelah 2011 dan mencapai titik terendah pada 2028-2031 dengan angka sekitar 46,9%.
Perlu diketahui bahwa proyeksi tersebut dihitung menggunakan asumsi terjadi penurunan
angka fertilitas total dari 2,6 per perempuan usia produktif (15-49 tahun) menjadi 2,1 pada
2025 untuk mencapai rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,0 selama periode 2020-2025.
Sementara itu, selama periode 2002-2012 angka fertilitas total mengalami stagnasi di angka
2,6. Saat ini sekitar 4,6-4,7 juta bayi lahir setiap tahun. Jika asumsi penurunan angka
kelahiran tidak tercapai, jumlah kelahiran akan lebih banyak dan proporsi penduduk usia non-
produktif akan lebih tinggi dari yang diproyeksikan dan tidak akan ada bonus demografi,
seperti yang kita harapkan.
Tanggung jawab semua
Melihat pentingnya program KB tersebut, layak jika kita menuntut komitmen semua pihak
untuk menyukseskan program itu. Benar bahwa BKKBN dan Kementerian Kesehatan
merupakan lembaga utama pelaksana program KB, tetapi kesuksesan program tersebut terlalu
berat jika diembankan pada pundak kedua lembaga itu. Pemerintah daerah merupakan salah
satu aktor terpenting. Terlebih karena kependudukan dan KB merupakan kewenangan wajib
pemerintah kabupaten atau kota.
Beberapa analisis mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama tidak optimalnya
program KB, antara lain ditunjukkan stagnasinya angka penggunaan kontrasepsi di kisaran
60,3% (2002) dan 61,9% (2012) ialah lemahnya kelembagaan di daerah. Dari 34 provinsi dan
511 kabupaten atau kota yang ada pada awal 2014, hanya 25 kabupaten atau kota yang
memiliki lembaga secara penuh menangani masalah kependudukan dan KB, atau bergabung
dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di daerah lain, kependudukan dan
KB hanya ditangani unit-unit kecil di berbagai satuan kerja pemerintah daerah, seperti
disatukan dengan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, bahkan dengan dinas
pemakaman.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
25/48
Jumlah penyuluh lapangan KB juga terus menurun. Dari 40 ribu orang sebelum era
desentralisasi menjadi hanya sekitar 22 ribu. Pembiayaan di kabupaten atau kota yang
minimalis, diperkirakan hanya sekitar 0,04% dari APBD. Itu tentu tidak memadai untuk
mendukung operasional program KB.
Sangat jelas, para pengambil keputusan terutama di daerah perlu memberikan komitmen
besar untuk menyukseskan program KB. Sekali lagi, bukan hanya untuk mengendalikan
jumlah penduduk, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengutip apa
yang dikatakan Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB periode 1997-2006, hanya para penjual
popok, kereta bayi, dan sejenisnya yang boleh percaya mitos bahwa pertumbuhan penduduk
(yang tinggi) memberi jaminan kehidupan lebih baik.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
26/48
MARWAN JAFAR
Transmigrasi Guna Mengurangi Disparitas
INDRIYANI ASTUTI
Melalui transmigrasi terjadi transfer ilmu pengetahuan dan penekanan migrasi ke kota
besar. Dengan demikian, kesenjangan antara kota dan desa berkurang.
MASALAH disparitas antara pusat dan daerah, buruknya infrastruktur, dan keterbatasan
akses menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi di bawah komando Marwan Jafar.
Pembentukan kementerian itu wujud kebangkitan desa, selaras dengan program Nawacita
yang didengungkan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Kesejahteraan, pemerataan, dan pertumbuhan ialah tiga isu strategis yang menjadi arah
kebijakan bagi kementerian itu.
Guna mengetahui dan menanggulangi masalah yang kian kompleks, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat skala prioritas. Salah satunya
menggalakkan kembali program transmigrasi.
Dari 73 ribu, ada sekitar 32 ribu desa yang menjadi prioritas karena desa-desa tersebut yangtertinggal, termasuk di dalamnya ada di kawasan perbatasan, tuturnya saat ditemuiMedia
Indonesiadi Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, pekan lalu.
Melalui program transmigrasi, Marwan melihat ada transfer ilmu pengetahuan.Dengan
demikian, wilayah yang belum tersentuh pembangunan bisa berkembang menjadi kota
terpadu mandiri.
Fungsi transmigrasi pertama ialah memeratakan penduduk serta menggarap wilayah yang
terisolasi di daerah pinggiran. Kedua, dapat menekan migrasi dari desa ke kota.
Wilayah kita ini luas dan belum merata penduduknya. Contohnya Kalimantan dan Papua.
Daerah itu belum teberdayakan. Jangan sampai kota yang sudah overload(terus dibebani),
padahal kalau mau transmigrasi, ada lahan yang bisa digarap. Sebelumnya para transmigran
diberikan pendampingan dan dibekaliskillterlebih dahulu, terangnya.
Indonesia, lanjutnya, harus memanfaatkan bonus demografi secara maksimal agar lebih
produktif. Pasalnya tingkat pengangguran kian banyak. Hal itu terpicu oleh pergeseran
penduduk ke kota besar. Ia berharap bergesernya kepadatan jumlah penduduk dapat
meminimalkan pengangguran di kota besar. Wilayah desa pun bisa menjadi sentra baru.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
27/48
Guna mewujudkan pembangunan perdesaan, kementeriannya berencana menggenjot
infrastruktur di kawasan desa. Caranya dengan pembangunan partisipatif, selain menyediakan
infrastruktur penunjang seperti jalan akses menuju desa terpencil, sekolah, dan tempat ibadah.
Lulusan Universitas Malaya, Malaysia, itu mengatakan kementeriannya juga mengupayakan
peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan memberi perhatian pada sumber daya
manusia.
Membangun manusianya, membangun infrastrukturnya, pemberdayaannya, serta
meningkatkan kesejahteraannya. Kalau belum ada bidan, kita sediakan. Sekolah, bila belum
ada, kita bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Membangun jalan, kita kerja
sama dengan dinas pekerjaan umum, kata dia.
Di samping transmigrasi, ada beberapa program strategis lain. Di antaranya ialah membangun
fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum di setiap daerah, pemenuhantenaga medis di desa-desa, daulat benih bagi 1.000 desa agraris, modal bagi UMKM, serta
revitalisasi pasar tradisional di 5.000 desa.
Terkait dengan anggaran, Marwan mengaku telah mengajukan perubahan anggaran guna
merealisasikan program strategis. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun 73 ribu
desa dan 113 kabupaten tertinggal, ditambah 21 pendampingan untuk provinsi yang ditempati
para transmigran. Itu ditambah kerja sama dengan setidaknya 17 kementerian. Sumber
dananya berasal dari APBN, program CSR, serta lembaga-lembaga donor internasional.
Membangun desa merupakan implementasi dari Nawacita ketiga. Ini sulit terealisasi jika
tidak didukung anggaran yang cukup. Di samping ada dana untuk tiap desa sebesar Rp1,4
miliar yang digelontorkan oleh pemerintah, ditambah program unggulan seperti
transmigrasi, papar Marwan.
Berani berinovasi
Guna mendukung program strategis, kementeriannya berencana membuat sistem daring,
selain mengawasi dana transfer desa. Melalui sistem daring, pelayanan bagi masyarakat lebih
cepat.
Termasuk IT untuk desa, kita bisa melihat daftar nama kepala desa, sekretaris desa. Sudah
ada kerja sama dengan salah satu perusahaan IT untuk membuat e-desadan e-budgeting
desa, tutur dia.
Sebelumnya, Marwan berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
mengawasi penyaluran dana Rp1 miliar per desa, yang merupakan program pemerintahan
Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Komitmen kerja secara serius, lanjutnya, harus dibarengi dengan meninggalkan legacy danmelepaskan kebobrokan birokrasi selama ini.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
28/48
Penyakit birokrasi kita cari proyek, bukan membuat program yang sifatnya fundamental.
Harus ada legacyyang harus kita tinggalkan untuk kepentingan bangsa, pungkas mantan
anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu. (M-5)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
29/48
Bangun dan Tinjau
KONDISI masyarakat di perdesaan yang taraf hidupnya masih jauh dari kesejahteraan
menggugah keprihatinan pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, itu. Salah satu kategori desa
tertinggal ialah mayoritas penduduknya masih buta huruf. Itulah yang mendorongnya untuk
meminimalkan disparitas yang menganga antara desa dan pusat.
Marwan masih ingat saat menjadi calon legislatif di salah satu desa terpencil di Pulau Jawa.
Di sana pendidikan masyarakatnya hanya sampai sekolah dasar (SD) sehingga tidak
mengherankan banyak yang buta huruf. Pada saat kampanye, sosialisasi harus dilakukan
berulang kali.
Nama pilihan calon ada banyak sekali, sedangkan masyarakat di desa tertinggal baca sajaenggak bisa. Sosialisasi setengah mati sebagai caleg. Pak, nama saya Marwan Jafar, dari
PKB...itu pakai simulasi nyoblosberulang kali dengan menggunakan gambar. Kalau mau
jujur, di perdesaan tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, kenangnya.
Perihal infrastruktur desa, menurutnya, masih sangat minim, bahkan di Pulau Jawa. Ketika
melakukan perjalanan ke Semarang, Marwan bercerita kebutuhan mandi, cuci, dan kakus
masyarakat masih di sungai.
Kalau Anda ke Semarang musim hujan, MCK-nya masih di sungai. Mandi, minum, semua
di sungai. Mandi, semua apa, di situ. Itu di Jawa, imbuh pria yang punya hobimengumpulkan batu mulia itu.
Marwan berkomitmen membangun desa-desa, khususnya perbatasan, terlebih dahulu, baru
kemudian meninjau ke sana. Akses masuk ke desa yang terisolasi dirasa perlu untuk proses
percepatan pengembangan desa menjadi wilayah mandiri.
Saya memutuskan menunda tidak pergi ke perbatasan. Pejabat dari dulu meninjau terus, tapi
apa solusinya? Kita bangunkan desa-desa di sana jalan raya. Saya mau ke sana kalau sudah
membangun, kata dia. (Ind/M-5)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
30/48
Hindari Khotbah Bernada Provokasi
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) sepakat agar khotbah bernada provokasi kekerasan
terhadap keyakinan orang lain dibatasi. Hal itu penting agar toleransi antarumat beragama di
Indonesia tetap terjaga.
Kami akui memang ada oknum pemuka agama yang sesekali berceramah dengan nada
provokatif. Ini harus dibatasi demi terjaganya toleransi antarumat beragama di Indonesia, dan
juga menjaga keutuhan persatuan bangsa Indonesia,'' ungkap Wakil Ketua MUI KH Maruf
Amin seusai menghadiriDeklarasi dan Muktamar ke-1 Ikatan Dai dan Ulama se-Asia
Tenggara, di Depok, Minggu (30/11).
Senada dengan itu, Ketua Umum Ikatan Dai dan Ulama se-Asia Tenggara Muhammad ZaitunRasmin menambahkan khotbah yang diberikan kepada umat seharusnya berisikan ajakan
untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan serta menjaga hubungan baik antarsesama
manusia.
Untuk itu, melalui wadah Ikatan Dai dan Ulama se-Asia Tenggara yang kami bentuk ini.
Kami ingin turut memberikan solusi agar umat Islam bisa menjaga toleransi di Indonesia.
Dan, yang lebih penting yakni mengajak umat Islam untuk mengamalkan dan mendakwahkan
ajaran Islam yang moderat dan bersahabat dalam kehidupan sehari-hari,'' terang Zaitun.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus, Umrah danInbound Indonesia (Asphurindo) KH Hafidz Taftadzani mengkritik penampilan artis Syahrini
yang belum lama ini terpilih kembali sebagai artis paling ngetoppada sebuah ajang
penghargaan di salah satu televisi swasta Indonesia. Saat itu Syahrini tampil dengan busana
yang transparan dan melakukan adegan tidak layak ditonton yakni digigit lehernya ala
vampire oleh salah seorang rekan artis.
Penampilan beliau sudah di luar batas dan tidak sesuai dengan nafas Islam. Padahal dia
beberapa kali beribadah umrah. Kami meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk
menegur artis itu karena bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda kita,'' ujarHafidz yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdatul Ulama
(Asbihu NU) itu di Jakarta, kemarin. (Ant/Bay/H-2)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
31/48
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
32/48
Menyesal tidak Produktif Karang Lagu
FATHIA NURUL HAQ
Semua lagu ditulisnya sendiri. Padahal, Stewart sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah
menulis lagu.
TUA-TUA keladi, begitu mungkin pepatah yang tepat bagi penyanyi legendaris asal Inggris
Rod Stewart. Kendati pada saat ini memang lebih fokus untuk tampil livesecara rutin di Las
Vegas, Amerika Serikat, diam-diam, di sela-sela konsernya, penyanyi gaek tersebut ternyata
tetap aktif menulis lagu baru.
Percaya atau tidak, aku sudah punya 10 lagu siap untuk album baru, kata penyanyi rock
berusia 69 tahun itu kepada majalah Vegas Player, Minggu (30/11).
Kendati sudah berhasil merampungkan hampir selusin lagu baru, penyanyi dengan ciri khas
suara serak parau itu mengaku menyesal hanya bisa menciptakan sedikit lagu baru setelah
puluhan tahun absen mengarang lagu sendiri. Menurut Stewart, andai saja ia tidak banyak
menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang selama bertahun-tahun belakangan ini,
mungkin pelantun tembang Sailingitu bisa menghasilkan 25-30 lagu dalam satu dekade
ini. Jumlah lagu tersebut, kata dia, bisa menjadi tabungan untuk membuat sejumlah album
baru.
Album baru Stewart tersebut bakal dirilis tahun depan. Selama suaraku masih ada, aku akan
terus (berkarya), papar penyanyi berambut jabrik tersebut.
Kendati sudah tergolong sepuh, pria dengan nama asli Roderick RodDavid Stewart itu
mengaku beruntung bahwa kualitas suaranya tidak menurun jauh. Padahal, dengan usia
hampir menyentuh 70 tahun, kerja Stewart tergolong berat bagi orang seumuran dia.
Bayangkan, dalam seminggu dia harus tampil setidaknya dalam empat pertunjukan pada
setiap malam.
Aku terus menjaga kondisi suaraku, seolah-olah itu mahkota yang bertabur permata, ujar
pria kelahiran London ini.
Sejatinya pada tahun lalu, pria berambut putih tebal itu te lah mengeluarkan album baru
berjudul Time. Album tersebut tergolong capaian besar baginya lantaran semua lagu
ditulisnya sendiri. Padahal, Stewart mengaku sudah lebih dari 20 tahun ia tidak pernah
menulis lagu sendiri.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
33/48
Selain lama tidak menulis lagu, Stewart sudah hampir 10 tahun tidak pernah mengeluarkan
album lagi. Terakhir ia mengeluarkan album kompilasi pada 2006 dengan judul Still the
Same... Great Rock Classics of Our Time.
Pada album Time, Stewart banyak bercerita tentang kehidupannya. Mulai cerita bersama istri
ketiga, keluarga, hingga kehidupan asmaranya di masa silam.
Selain didasari keluarga dan kehidupan asmaranya, keputusan Stewart untuk mengeluarkan
album baru pada saat itu tak lepas dari buku autobiografinya. Buku tersebut menjadi
penyemangat baginya untuk kembali aktif dalam dunia musik.
Lama vakum
Ia menambahkan, vakum dalam waktu yang sangat lama memang memengaruhi
kemampuannya menulis lagu. Bahkan, Stewart mengakui album baru tersebut merupakanyang terlama dalam hal pengerjaan. Dengan nada bercanda, Stewart menyatakan ia layak
mendapat penghargaan tentang lamanya durasi yang diperlukannya untuk menelurkan album
baru.
Mungkin saya seharusnya bisa mendapatkan penghargaan dari Guinness Book of World
Records, canda Stewart seraya tertawa.
Pada sebuah wawancara pada 2010, Stewart mengakui mengalami kesulitan untuk menulis
lagu. Alasannya, ia kehilangan keinginan dan tak bertemu seseorang yang mampu
mendorongnya menulis lagu lagi. (Metrotvnews.com/H-4)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
34/48
NINA JANE BUSTAN
Membatik Latih Kesabaran
PUTRI Batik Nusantara 2014 Nina Jane Bustan memiliki cara unik untuk melatih kesabaran.
Wanita kelahiran Jakarta, 21 tahun lalu itu memilih membatik di atas kain sebagai sarana
belajar mengontrol emosi dirinya.
Ini, Bapak dan Ibu, kalau mau ikut terapikesabaran, lakukanlah membatik, ujar Ninamemotivasi peserta membatik di Restoran Sekar Kedhaton, Yogyakarta, Sabtu (29/11) lalu.
Menurut mahasiswi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu, membatik,
atau khususnya membuat batik tulis, memang sangat sulit sehingga butuh kesabaran yang
tinggi.
Kita berpikir ahgampang lah, tetapi pas dicoba sendiri, susah rupanya. Sampai tangan
pegal. Butuh ketenangan dan kesabaran karena kalau tidak, pasti meluber ke mana-mana. Ini
semacam terapi kesabaran juga, kata dia.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/12/02/ArticleHtmls/NINA-JANE-BUSTAN-Membatik-Latih-Kesabaran-02122014016003.shtml?Mode=1 -
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
35/48
Pada kesempatan itu, perempuan berkulit putih ini juga meminta anak muda tidak malu
menggunakan batik. (Ths/H-4)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
36/48
Ditjen Pajak Buru Pajak Penghasilan Artis
WAKIL Menteri Keuangan Mardiasmo yang kini juga menjabat Plt Dirjen Pajak mengatakan
tahun depan pihaknya akan menggiatkan pengumpulan pajak penghasilan (PPh) orang
pribadi. Itu menjadi salah satu strategi optimalisasi penerimaan pajak seiring dengan
permintaan Presiden Joko Widodo agar penerimaan pajak dapat menyentuh level Rp1.200
triliun.
Menurut Mardiasmo, PPh orang pribadi yang diincar Direktorat Jenderal Pajak terutama dari
profesi yang diduga memiliki potensi besar untuk pajak, tapi belum tergali.
Seperti profesi advokat, artis, dan semacamnya akan kita kejar, kata dia setelah serah
terima jabatan dengan dirjen pajak sebelumnya yang memasuki masa pensiun, FuadRahmany, di Kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Terkait dengan target tahun ini, ia meminta para direktur di Ditjen Pajak dan semua
jajarannya, serta kepala kantor wilayah pajak untuk mengoptimalkan kinerja agar mampu
meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat memperluas ruang fiskal pemerintah.
Jadi bukan hanya kerja keras yang kita butuhkan, melainakan juga harus kerja yang tuntas
dan mencapai target, bekerja penuh integritas tentunya, ujar Mardiasmo.
Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak per 14 November baru
mencapai Rp812,1 triliun atau 75,73% dari target 1.072,3 triliun di APBN-P 2014. Dalam
sisa waktu sebulan ini, harus betul-betul mampu melaksanakan tugas dengan baik. Arahannya
agar keinginan Bapak Presiden Joko Widodo (tentang target penerimaan pajak) dapat
tercapai, imbuh Mardiasmo.
Mardiasmo akan mengisi posisi Plt Dirjen Pajak hingga Panitia Seleksi Nasional telah
menyelesaikan pemilihan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan.
Hingga kini, panitia seleksi pimpinan tinggi madya telah menjaring 28 pelamar hingga tahap
administrasi. Setelah tahap administrasi, 28 pelamar akan mengikuti tahapan seleksipenulisan makalah, penelusuran rekam jajak, assessment center, pemeriksaan kesehatan,
wawancara dengan panitia seleksi, hingga dengan menteri keuangan. (Ant/E-2)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
37/48
Utak-atik (Konsolidasi) Bank
RAJA SUHUD
OJK memprediksi jumlah perbankan Indonesia berkurang 50% dalam 10 tahun
mendatang.
WACANA mengenai konsolidasi perbankan gencar berhembus di akhir pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono. Menteri Negeri BUMN saat itu, Dahlan Iskan-lah yang meminta
manajemen PT Bank Mandiri Tbk untuk mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN)
Tbk.
Kini pemerintahan telah beralih ke Presiden Joko Widodo. Namun, belum jelas arah
kebijakan tentang konsolidasi perbankan, utamanya bank yang sahamnya masih milik
pemerintah. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru mengeluarkan prediksi bahwa
jumlah bank yang ada di Indonesia akan berkurang 50% dalam 10 tahun mendatang. Proyeksi
itu didasarkan pada pelaksanaan Masterplan Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI).
Ketua Perhimpunan Bank Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan harus ada
cetak biru terlebih dahulu yang telah disepakati seluruh pihak. Menurut Sigit, yang tidak
boleh terlupakan ialah mengakomodasi kehadiran bank khusus di perbankan Indonesia. Saat
ini sesuai dengan UU Perbankan Tahun 1992 yang diperbarui lagi pada 1998, hanya ada dua
jenis bank di Indonesia, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat.
Kehadiran bank fokus itu amat dibutuhkan guna mendukung fokus kerja pemerintahan
Jokowi yang menekankan pada tiga sektor, yakni pangan, energi, dan infrastruktur. Untuk
membentuk bank fokus bukanlah perkara yang terlampau sulit karena sudah ada cikal
bakalnya.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sedari awal kuat pada sektor mikro dan usaha kecil
menengah (UKM) dijadikan bank yang benar-benar mengurusi UMKM. BRI harus melepasportofolio komersialnya kepada BNI dan Mandiri. Demikian juga BTN kembali difokuskan
pada bank yang mengurusi kredit pemilikan rumah (KPR).
BNI dan Mandiri yang kuat di sektor komersil digabungkan menjadi bank umum yang kuat
di sektor itu dengan nama BNI Mandiri. Namun, BNI Mandiri ini juga melepas portofolio
UMKM dan KPR-nya kepada BRI dan BTN. Jadi kita akan memiliki bank umum dan bank
fokus yang kuat, jelas Sigit.
Fokus
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
38/48
Apabila itu telah dilaksanakan, pemerintah hanya perlu membuat satu lagi bank fokus yang
akan membiayai pembangunan infrastruktur. Menurut Sigit, pemerintah dapat
menggabungkan seluruh bank pembangunan daerah (BPD), dan sahamnya dimiliki oleh pusat
dan pemda.
Pusat bisa menambah modal bank ini sehingga akan memiliki dana yang besar guna
membiayai infrastruktur, tegas Sigit.
Direktur Eksekutif Megawati Institut Arif Budimanta mengatakan utak-atik perbankan seperti
yang dipaparkan Ketua Perbanas itu bisa diimplementasikan. Pertimbangannya, bank milik
pemerintah masih diharapkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di masa
depan.
Bank-bank BUMN dapat menjadi kekuatan yang dapat mengatur pasar dalam dalam negeri.
Mereka tidak saling memperebutkan pasar yang sama yang pada akhirnya justrumeningkatkan cost of fundyang membuat makin sulit bersaing dengan bank asing,
tandasnya.
Bila semakin banyak yang setuju dengan utak-atik (konsolidasi) perbankan ini, bola terakhir
ada di tangan pemerintah dan DPR. (E-5)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
39/48
Cicitan yang Menjatuhkan
INSIDEN-INSIDEN yang menimpa Malaysia Airlines dalam setahun terakhir membuat
maskapai penerbangan itu mesti lebih berhati-hati dalam berpromosi. Salah sedikit, strategi
yang diluncurkannya malah mengundang cercaan seperti pada beberapa kasus terakhir.
Pekan lalu, maskapai yang tengah berusaha memantik naluri berpetualang para traveler
bercicit di akun Twitter-nya. Want to go somewhere, but don't know where? Tweetyang
jadi bagian dari kampanye promosi akhir tahun Malaysia Airlines itu sontak mendapat
respons negatif dari sejumlah netizen. Beberapa pengguna media sosial mempertanyakan
efektivitas cicitan tersebut, sekaligus ketidaksensitifannya, mengingat Malaysia Airlines
sampai sekarang belum berhasil mengungkap misteri hilangnya MH 370 di Samudra Hindia
pada Maret silam. Pencarian di laut terus dilakukan terhadap pesawat yang terbang dari Kuala
Lumpur menuju Beijing dengan 239 orang di dalamnya.
Seperti dilansirNYTimes, seorang pengguna Twitter menanggapi ajakan Malaysia Airlines
dengan bercicit, Mungkin itu bukan pilihan kalimat terbaik dari perusahaan penerbangan
yang tidak tahu keberadaan salah satu pesawatnya.
Sehari kemudian, cicitan Malaysia Airlines tersebut dihapus dengan disertai permintaan maaf
kepada publik. Menurut pihak pengelola akun maskapai itu, tweetawal mereka dimaksudkan
untuk menginspirasi para traveleragar mengeksplorasi tawaran-tawaran yang diberikan
Malaysia Airlines.
Sayangnya, itu bukan kali pertama promosi Malaysia Airlines mengundang kritik. September
lalu,flag carrierMalaysia itu menginisiasi kampanye pemasaran di Selandia Baru dan
Australia. Judul kampanyenya, My Ultimate Bucket List.
Dalam kampanye itu, calon penumpang diundang untuk berkompetisi memasukkan daftar
destinasi impian mereka dan mendapat kesempatan untuk memenangi tiket penerbangan ke
destinasi tersebut.
Akan tetapi, nama kampanye itu diilhami konsep daftar hal-hal yang ingin dilakukan sebelum
meninggalkan dunia, atawa kick the bucket. Hal tersebut memicu keluhan perihal buruknya
selera kampanye pemasaran dari maskapai yang baru dua bulan sebelumnya kehilangan satu
pesawatnya karena ditembak jatuh di atas teritorium Ukraina dan menewaskan 298 orang.
Sejak insiden-insiden itu, Malaysia Airlines berjuang keras untuk menarik penumpang lewat
beragam promosi dan kampanye di media sosial guna menutupi kerugian yang makin dalam.
Akun Twitter-nya telah mengeluarkan sejumlah cicitan yang dimaksudkan menjadi inspirasi
a la kartu-kartu ucapan.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
40/48
Pada Oktober, dengan hashtag keepflying, akun Twitter Malaysia Airlines mengutip kalimat
Confusius, It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.(NYTimes/E-
2)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
41/48
SUMBANGAN TAIWAN UNTUK BUMI
BASUKI EKA PURNAMA
Negara yang dulu disebut Formosa itu hendak berbagi keberhasilan dalam mengatasi
sampah dan melestarikan lingkungan hidup.
PADA awal Desember, badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk perubahan iklim,
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), menggelar
pertemuan di Lima, Peru. Taiwan sebagai salah satu negara di dunia merasa perlu ambil
bagian dalam pertemuan ke-20 UNFCCC dan pertemuan ke-10 negara-negara yang
menandatangani Protokol Kyoto.
Namun, hingga kini, negara yang memiliki nama resmi Republic of China itu tidak bisa hadir
dalam berbagai pertemuan dunia, termasuk UNFCCC. Hal itu terkait dengan kebijakan
pemerintah Tiongkok yang memberlakukan one China policy. Akibatnya, Taiwan kesulitan
mendapatkan posisi di dunia internasional.
Tiongkok yang memiliki populasi 1,3 miliar orang dan perekonomian yang terus membaik,
serta memegang seperempat emisi gas rumah kaca, ialah negara yang disegani di dunia.
Hingga kini, Beijing memandang Taiwan sebagai salah satu provinsi. Padahal, faktanya,
NegeriTirai Bambuitu sama sekali tidak memiliki kendali terhadap pemerintahan Taiwan.
Telah tiba saatnya keterlibatan Taiwan di arena internasional tidak didikte pemerintah
Beijing. Kami harus bisa menentukan nasib kita sendiri, seru Joseph Hua dari Komisi
Urusan China Daratan di Taipei, beberapa waktu yang lalu.
Pernyataan itu dilansir Hua seiring dengan upaya Taiwan untuk mendapatkan status sebagai
peninjau resmi di pertemuan UNFCCC. Negara yang dulu disebut Formosa itu--dari frasa
bahasa Portugis ilha formosayang berarti pulau yang indahkarena negara pulau itu
disingkap pelaut Portugal pada 1542--merasa perlu ambil bagian dalam pertemuan yang
membahas perubahan iklim itu. Taiwan hendak berbagi pengalaman dalam mengatasiperubahan iklim.
Taiwan ialah bagian dari desainternasional. Kami juga merupakan pemegang 1% dari
total emisi gas rumah kaca dunia. Karena itu, kami merasa harus ambil bagian dari pertemuan
UNFCCC, ungkap Shin-Cheng Yeh, Wakil Menteri Badan Perlindungan Lingkungan
Taiwan (EPA).
Untuk memastikan diri bisa ambil bagian dalam pertemuan UNFCCC itu, Taiwan pun
menggelar sejumlah program untuk memastikan keberhasilan menekan emisi gas rumah kaca
dan melestarikan lingkungan hidup di negara itu. Taiwan bahkan menetapkan target untuk
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
42/48
memangkas emisi gas rumah kaca mereka hingga ke tingkat seperti pada 2000 pada 2025.
Taiwan telah mencapai sejumlah kemajuan untuk mencapai target itu, terutama melalui
kebijakan efisiensi energi.
Sampah
Salah satu upaya yang dilakukan Taiwan dalam pelestarian lingkungan hidup ialah menekan
jumlah sampah rumah tangga. Caranya melalui perubahan kebijakan dan pendidikan kepada
masyarakat.
Presiden Taiwan Institute for Sustainable Energy (Taise) Eugene Chien mengatakan pada
2012, rata-rata volume sampah per kapita per tahun Taiwan ialah 312 kg atau 0,896 kg per
kapita per hari.
Menurut Chien, hal itu terjadi setelah pada 1987, EPA menggelar program pendidikan kepadamasyarakat untuk mempromosikan perlindungan lingkungan. Pendidikan itu diharapkan
mengubah kebiasaan hidup masyarakat dan menekan jumlah sampah yang diproduksi.
Awalnya, tidak terasa perubahan yang terjadi. Volume sampah tumbuh seiring dengan
pertumbuhan GDP. Namun, hal itu terhenti pada 1997, angka pertumbuhan volume sampah
terhenti, kemudian menurun sejak saat itu, kata Chien.
Hal itu, imbuh Chien, juga terjadi berkat inisiatif daur ulang yang digelar pemerintah Taiwan.
Pada 1989, Taipei memberlakukan inisiatif daur ulang terutama botol plastik atau botol PET
(polyethylene terephthalate).
Untuk memastikan warga melakukan daur ulang, pemerintah Taiwan mengharuskan
penduduk untuk memilah sampah menjadi tiga kelompok, yakni sampah yang bisa didaur
ulang, sampah dapur, dan sampah lainnya.
Sampah yang bisa didaur ulang akan diubah menjadi produk turunan. Misalnya, botol plastik
yang diubah menjadi tekstil. Sampah dapur dijadikan pakan ternak atau kompos. Sampah
lainnya baru akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Warga yang tidak memilah sampah
terancam hukuman denda antara NT$1.200 dan NT$1.600.
Pada akhir 2012, tingkat daur ulang mencapai titik tertinggi, yaitu 65,16%. Di saat
berbarengan, tingkat pengolahan sampah di tingkat kota di Taiwan mencapai tingkat yang
luar biasa, yaitu 99,99%.
Bahkan, menurut Chien, jumlah sampah di Taiwan menurun drastis hingga insinerator
(tempat pembakaran) di kota-kota di Taiwan tidak bisa digunakan lagi. Insinerator itu butuh
jumlah sampah tertentu untuk dioperasikan. Namun, menurunnya jumlah sampah
menyebabkan alat itu tidak bisa dioperasikan lagi, ucapnya.
Plastik khusus
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
43/48
Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Taiwan untuk menekan jumlah sampah ialah
dengan membuat plastik sampah khusus yang harus digunakan warga negara. Plastik itu
memiliki logo hologram yang tidak bisa dipalsukan. Plastik sampah itu bisa didapatkan di
berbagai toko di Taiwan dengan membayar sesuai dengan ukurannya. Jadi, semakin banyak
sampah yang dihasilkan rumah tangga, semakin besar pula pengeluaran yang harusdikeluarkan untuk membeli plastik sampah tersebut. Memalsukan plastik sampah itu bisa
berujung pada denda besar serta hukuman penjara maksimal dua tahun.
Untuk memastikan tanggung jawab atas sampah rumah tangga masing-masing, warga Taiwan
tidak bisa meninggalkan sampah mereka di sembarang tempat. Mereka harus turun ke jalan
dan menyerahkan sampah mereka ke truk pengangkut sampah yang datang.
Hal itu membuat warga berusaha menekan jumlah sampah mereka, dilakukan dengan
memilah sampah yang akan mereka buang. Jika ada sampah yang bisa didaur ulang, mereka
akan mendaur ulang, ungkap Chien. (I-1)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
44/48
Heclot, Teknologi Penangkap Karbon Termurah
PADA akhir Oktober lalu, institut penelitian teknologi Taiwan, Industrial TechnologyResearch Institute (ITRI), memperkenalkan sebuah teknologi calcium loopingyang bertujuan
mengurangi emisi karbon dari pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan bakar fosil.
Teknologi itu diberi nama high efficiency calcium looping technologyatau Heclot.
ITRI mengklaim teknologi itu ialah yang pertama di dunia dengan tingkat penangkapan
karbon hingga 90%. Heclot juga menekan konsumsi energi dengan menggunakan siklus
kalsinasi dan metode karbonasi untuk menangkap karbon dioksida sehingga pembangkit
listrik dengan bahan bakar batu bara dapat menghasilkan energi yang bersih.
Teknologi tersebut diklaim hanya membutuhkan biaya menangkap karbon kurang dari US$30per ton karbon dioksida ketimbang teknologi terkini yang membutuhkan biaya US$58 per ton
karbon dioksida.
Pada 2014, Mei, Juni, dan Agustus ialah bulan terpanas sepanjang sejarah di Amerika
Serikat dalam pertempuran melawan pemanasan global. Heclot dapat memegang peran dalam
menekan proses pemanasan global, ujar Wakil Direktur Divisi ITRI Heng-Wen Hsu di
Taiwan, pekan lalu.
Heclot, saat ini, ialah teknologi penangkap karbon paling murah dan paling efisien yang ada.
Saya optimistis teknologi ini bisa membantu manusia dalam perang melawan perubahan
iklim dan pemanasan global, imbuhnya.
Pembangkit listrik yang akan menggunakan Heclot hanya harus menyiapkan dana sebesar
US$125 juta untuk unit dengan daya 50 megawatt electrical (Mwe). Harga itu lebih murah
ketimbang teknologi penangkap karbon yang ada saat ini yang berharga sekitar US$5 miliar.
Heclot juga bisa menyuntikkan karbon dioksida ke dalam tanah untuk menghasilkan
enhanced oil recovery(EOR) dan enhanced gas recovery(EGR).Itu berarti pembangkit
listrik juga bisa menghasilkan lebih banyak minyak dan gas. (Bas/I-1)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
45/48
PSIS Siapkan Skenario Banding
SATRIA SAKTI UTAMA
Keterlambatan Evan bisa dimaklumi tim pelatih, sebab ia baru saja memperkuat
timnas senior di ajang Piala AFF 2014.
PSIS Semarang mengaku telah menyiapkan banding terkait sanksi yang mereka terima dari
Komisi Disiplin PSSI. Menurut rencana, banding itu paling lambat akan mereka serahkan
pada 4 Desember nanti.
Untuk itu, PSIS telah menunjuk tim advokasi yang diketuai Khairul Anwar yang juga
menjabat General Manager PSIS. Selain Khairul, terdapat beberapa nama lain, sepertiSutrisno yang kini aktif sebagai dosen, Ketua Komdis PSSI Jawa Tengah Yakub Adi
Krisanto, R Agung Utoyo, dan Lina Apriliani.
Kami akan memperjuangkan untuk keringanan atau kalau perlu juga pembebasan hukuman
karena tidak semua harus dihukum. Seperti contoh, kenapa pembantu umum dan masseur
harus ikut dihukum? ujar salah seorang anggota tim advokasi Yakub Adi Krisanto.
Tim advokasi menilai Komdis PSSI terlalu mudah mengumbar hukuman kepada PSIS
Semarang dan PSS Sleman. Meskipun begitu, keputusan tersebut memiliki beberapa celah
yang dapat mereka manfaatkan.
Di sisi lain, General Manager PSIS Khairul Anwar menyatakan telah terjadi kesepakatan
antara pemain dan ofisial tim untuk melakukan banding terhadap sanksi PSSI. Ia pun
berharap akan ada keringanan jika menilik kasus Pieter Rumaropen memukul wasit.
Semua kompak untuk melakukan banding, kita akan memanfaatkan celah yang ada untuk
melakukan banding dan semaksimal mungkin mendapatkan keringanan hukuman, seperti
kasus Rumaropen, jelasnya.
Sementara itu, dukungan moril disampaikan sejumlah mantan pemain timnas untuk pelatih
PSS Sleman Heri Kiswanto di Kantor PSSI. Dukungan tersebut diberikan Bambang
Nurdiansyah, Rully Nere, Mundari Karya, dan Rudy Keltjes.
Heri diberikan sanksi berat setelah dianggap menjadi salah satu otak terjadinya sepak bola
gajah. Pelatih 59 tahun itu dilarang beraktivitas di persepakbolaan Indonesia seumur hidup
serta dikenai denda Rp200 juta.
Kami mantan pemain setuju jika kesalahan apa pun harus diberikan vonis hukuman. Dan
Heri menerimanya, tapi jangan seberat itu, ini mematikan kariernya. Dia punya anak dan istridan saat ini dia hidup dari sepak bola, kata Bambang.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
46/48
Tunggu Evan
Sementara itu, sebanyak 66 pemain dari 67 pemain yang dipanggil dalam seleksi
pembentukan timnas PSSI U-23 sudah datang ke Lapangan Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY) Karangmalang, Yogyakarta, kemarin. Dari ke-67 pemain, yang belum datang ialah
Evan Dimas.
Asisten pelatih Muhammad Zein Al Haddad mengatakan sampai saat ini pihaknya masih
menunggu kedatangan mantan kapten timnas U-19 tahun itu. Mereka bisa memaklumi
keterlambatan Evan, sebab ia baru saja memperkuat timnas senior di ajang Piala AFF 2014.
Saya pikir dalam satu atau dua hari mendatang ia bakal bergabung, kata Zein kepadaMedia
Indonesia,kemarin.
Sementara itu, para pemain yang bergabung sudah mulai diamati pelatih Aji Santoso. Adabeberapa yang sudah diincar, tetapi siapa-siapa mereka dan berapa orang belum bisa
diumumkan. Yang jelas mereka akan terus diseleksi. Mereka yang masuk ialah yang punya
motivasi danskillbagus, ujarnya. (AU/R-4)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 2 Desember 2014
47/48
Akhir Manis Puasa Gol 14 Bulan
ASNI HARISMI
Satu orang suporter tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam bentrok suporter sebelum
laga antara Atletico Madrid dan Deportivo La Coruna.
PENDUKUNG Barcelona dibuat berdebar-debar hingga detik terakhir sebelum menang tipis
1-0 atas Valencia, kemarin. Namun, bukan Lionel Messi yang kali ini menjadi juru selamat,
melainkan Sergio Busquets.
Ya, berkat golnya di menit 93 yang sekaligus menjadi peluang terakhir di laga itu, Barca
tetap menempel Real Madrid di puncak La Liga dengan selisih dua poin. Lesakan tersebutsekaligus mengakhiri puasa gol gelandang asal Spanyol itu dalam 14 bulan.
Kami tidak ingin pulang dengan hasil imbang maka kami terus menekan hingga akhir, ujar
Busquets seperti dilansir situs resmi klub, kemarin.
Hasil itu pun disyukuri pelatih Luis Enrique yang bangga dengan performa anak-anak
asuhnya. Gol Busquets, menurutnya, sekaligus menjawab keraguan terhadap rotasi pemain di
lini tengah ketika mantan arsitek AS Roma itu memilih untuk menjadikan Busquets dan
Javier Mascherano sebagai inti.
Atas keputusan itu, El Barcasempat kehilangan kreativitas di awal laga. Akan tetapi,
Enrique berkukuh duet itu dipilihnya untuk mengantisipasi aliran bola dari gelandang-
gelandang El Cheke para penyerang mereka dan langkah itu dinilai Enrique sudah sesuai
dengan ekspektasinya. Kami menciptakan tiga peluang di depan gawang dan taktik kami
akhirnya berbuah manis di menit ke-93, kilahnya.
Sayangnya, sempat terjadi aksi tidak terpuji yang dilakukan suporter tuan rumah saat para
punggawa Barca sedang melakukan selebrasi gol kemenangan itu. Messi terkena lemparan
botol dari tribun yang mengenai kepalanya, tapi untungnya tidak menimbulkan cedera serius
bagi sang juru gedor itu.
Bagi Valencia, kekalahan itu membuat mereka terlempar dari zona Liga Champions untuk
sementara. Posisi mereka di peringkat keempat beralih menjadi milik Sevilla yang di laga
sebelumnya mencukur Granada 5-1.
Suporter meninggal
Di sisi lain, kabar duka datang dari Madrid ketika seorang suporter Deportivo La Coruna
meninggal. Pria berusia 43 tahun yang namanya tidak dipu