artikel perjalanan dinas top agustus 2015 cetak
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
1/31
Penerapan PMK Nomor 53
Tahun 2014 Kabar Burukbagi PNSJumat, 22 Agustus 2014 - 08:49 WIB
ilustrasi
Pendapatanpegawai negeri sipil (PNS) dan anggota DPRD di Provinsi Kepri tahun 2015
mendatang, dipastian aan !erurang dari tahun se!elumn"a# Pengurangan ini arena
ada pemangasan anggaran sesuai peraturan $enteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor %& 'ahun 201 tentang pendoman pen"usan nggaran Pendapatan *elan+a
Daerah (P*D) 2015 mendatang#
Karena ada peraturan itu, aan ter+adi !an"a peru!ahan tentang pen"usunan
anggaran# Sehingga, !erdampa menurunn"a pendapatan PNS dan dewan, papar
anggota Komisi -- DPRD Kepri, Rud" .hua, Kamis (21/)#
Se!elum ada peraturan ini, daerah di!eri ewenangan menetapan standar harga
sesuai emampuan daerah# Seiring dengan eluarn"a Peratuan $enteri Keuangan
(P$K) Nomor 5% tahun 201 tentang standar !ia"a masuan "ang men+adi pedoman
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
2/31
pen"usunan !ia"a per+alanan dinas PNS dan dewan di P*D Kepri 2015 nanti, !ia"a
per+alanan dinas mengau pada P$K 5% terse!ut#
Se!elumn"a daerah di!erian eleluasaan pen"usunan anggaran# Dengan adan"a
Permendagri dan P$K, harus mengiuti standar "ang telah ditentuan, +elasn"a#
Politisi Partai anura terse!ut le!ih lan+ut mengataan, pada dua peraturan !aru itu,
semua lini aan mengalami penurunan# Seperi anggaran per+alanan dinas "ang
se!elumn"a dianggap pendapatan, tetapi dengan eluarn"a dua peraturan terse!ut,
tida lagi dianggap se!agai pendapatan# Penurunan standar hargan"a mele!ihi 33
persen dari standar harga se!elumn"a#
Seperti dewan setara dengan eselon --, uang surat perintah per+alanan dinas (SPPD)4n"a Rp1,241,5 +uta per hari# Dengan etentuan peraturan !aru, han"a Rp 5%0 ri!u per
hari eluar ota, +elasn"a#
Dalam Permendagri dan P$K terse!ut, masih Rud", tida ada lagi asuransi !agi epala
daerah, pimpinan dewan maupun anggota dewan# Karena pada tahun anggaran 2015
nanti, sudah disetaraan dengan penggunaan *PS Kesehatan# Sehingga, tida lagi
mendapatan 6asilitas medial he up seperti tahun4tahun se!elumn"a#
$enurut Rud", pen"esuaian itu untu menean anggaran pemerintah# $esi !egitu,
eputusan itu tetap ada sisi positi6 dan negati6n"a# 'entu aan ter+adi e6isiensi
anggaran# an tetapi, peraturan ini aan meni!ulan tindaan "ang tida dilegalan
untu mendapatan pendapatan le!ih, !e!ern"a#
Ditam!ahann"a, di dalam P$K 5% men"e!utan tentang pengaturan honorarium !ai
itu untu uasa penggunaan anggaran (KP)# Dengan sala "ang telah ditentuan,
menurut Rud", peraturan ini aan mempengaruhi iner+a PNS# 'entu ini !uan a!ar
menggem!iraan# Karena peru!ahann"a sangat drastis dan menge+utan, u+ar Rud"#
PERJAANAN !"NAS P"MP"NAN !ANAN##$TA !PR!
30 November 2014
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
3/31
, PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD,PERJALANAN DINAS PIMPINAN, PERJALANAN
DINAS PIMPINAN DPRD2 Komentar
Se%ak ber&akun'a( )iun)angkann'a Permen)agri Nomor 3* Tahun 2014 +en+ang Pe)omanPen'u,unan
APB!Tahun Anggaran 2015 pa)a +angga& 21 Mei 2014- pimpinan pemerin+ahan )aerah- para pe%aba+- ,+a. a+au
para pega/ai negeri ,ipi& )aerah ,ampai )engan honorer benarbenar )ibua+ panik- +erma,uk para pimpinan
)an anggo+a !PR! Kepanikan ini &ebih )i,ebabkan o&eh ,a&ah ,a+u ke+en+uan a+au .ra,a 'ang )imua+ )i
)a&am Permen)agri Nomor 3* Tahun 2014 +en+ang Pe)oman Pen'u,unan APB! Tahun Anggaran 2015
Ke+en+uan a+au .ra,a ini ,ebagaimana )ia+ur pa)a ampiran angka """ Kebi%akan Pen'u,unan APB! 2
Be&an%a !aerah b Be&an%a ang,ung 3 Be&an%a Barang )an Ja,a i Pera+uran Men+eri !a&am Negeri Nomor
3* Tahun 2014 +en+ang Pe)oman Pen'u,unan APB! Tahun Anggaran 2015- !a&am rangka memenuhi kai)ah
kai)ah penge&o&aan keuangan )aerah- penganggaran be&an%a per%a&anan )ina, haru, memperha+ikan a,pek
per+anggung%a/aban ,e,uai bia'a rii& a+au &ump,um- khu,u,n'a un+uk ha&ha& ,ebagai beriku+6 1 Se/a
ken)araan )a&am ko+a )iba'arkan ,e,uai )engan bia'a rii& Komponen ,e/a ken)araan han'a )iberikan un+uk#ubernur(7aki& #ubernur- Bupa+i(7aki& Bupa+i- 7a&iko+a(7aki& 7a&iko+a )an Pimpinan !PR! Pro8in,i 2 Bia'a
+ran,por+a,i )iba'arkan ,e,uai )engan bia'a rii& 3 Bia'a penginapan )iba'arkan ,e,uai )engan bia'a rii&
!a&am ha& pe&ak,ana per%a&anan )ina, +i)ak menggunakan .a,i&i+a, ho+e& a+au +empa+ penginapan &ainn'a-
kepa)a 'ang ber,angku+an )iberikan bia'a penginapan ,ebe,ar 309 :+iga pu&uh per,en )ari +ari. ho+e& )i ko+a
+empa+ +u%uan ,e,uai )engan +ingka+an pe&ak,ana per%a&anan )ina, )an )iba'arkan ,e;ara &ump,um 4
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
4/31
Tahuh 2004 +en+ang Ke)u)ukanPro+oko&er )an KeuanganPimpinan )an Anggo+a !PR! ,ebagaimana )iubah
+erakhir )engan Pera+uran Pemerin+ah Nomor 21 Tahuh 200* +en+ang Perubahan Ke+iga a+a, Pera+uran
Pemerin+ah Nomor 24 Tahun 2004 Perubahan a+a, Pera+uran Pemerin+ah ini berar+i- Pera+uran Pemerin+ah
Nomor 24 Tahuh 2004 ini +e&ah menga&ami perubahan mu&ai perubahan per+ama )engan Pera+uran Pemerin+ah
Nomor 3* Tahuh 2005- perubahan ke)ua )engan Pera+uran Pemerin+ah Nomor 3* Tahuh 200>- )an
perubahan ke+iga )engan Pera+uran Pemerin+ah Nomor 21 Tahuh 200*
Pa)a pen%e&a,an pa,a& 25 a'a+ :3 huru. ; PP Nomor 24 Tahun 2004- PP Nomor 3* Tahun 2005- PP Nomor 3*
Tahun 200>- +e&ah )ia+ur- Be&an%a per%a&anan )ina, 'ai+u be&an%a per%a&anan pimpinan )an anggo+a !PR!
)a&am rangka me&ak,anakan +uga,n'a a+a, nama &embaga per/aki&an rak'a+ )aerah baik )i )a&am )aerah
maupun )i &uar )aerah 'ang be,arn'a )i,e,uaikan )engan ,+an)ar per%a&anan )ina, Pega/ai Negeri Sipi&
Tingka+ A 'ang )i+e+apkan o&eh Kepa&a !aerah Sampai )engan ke+en+uan ini- maka ,anga+ %e&a, per%a&anan
)ina, bagi pimpinan )an anggo+a !PR! a)a&ah ,e+ara )engan ,+an)ar per%a&anan )ina, PNS Tingka+ A
Se&an%u+n'a- ki+a akan +e&u,uri &agi bagaimana penga+uran mengenaipenggo&ongan +ingka+ per%a&anan
)ina,,ebagaimana 'ang )ia+ur )i )a&am Pera+uran Men+eri Keuangan Nomor 113(PMK05(2012 +en+ang
Per%a&anan !ina, !a&am Negeri bagi Pe%aba+ Negara- Pega/ai Negeri- )an Pega/ai Ti)ak +e+ap- pa,a& 10 a'a+
:1- Bia'a per%a&anan )ina, %aba+an ,ebagaimana )imak,u) )a&am pa,a& ? a'a+ :1- )igo&ongkan )a&am 3 :+iga
+ingka+- 'ai+u6 a Tingka+ A un+uk Ke+ua(7aki& Ke+ua )an Anggo+a pa)a MPR- !PR- !P!- BPK- MA- MK- )an
Men+eri- 7aki& Men+eri- Pe%aba+ ,e+ingka+ Men+eri- #ubernur- 7aki& #ubernur- Bupa+i 7aki& Bupa+i- 7a&iko+a-
7aki& 7a&iko+a- Ke+ua(7aki& Ke+ua(Anggo+a Komi,i- Pe%aba+ E,e&on "- ,er+a Pe%aba+ &ainn'a 'ang ,e+ara b
Tingka+ B un+uk pe%aba+ Negara &ainn'a- pe%aba+ e,e&on ""- )an pe%aba+ &ainn'a 'ang ,e+ara )an ; Tingka+ @
un+uk Pe%aba+ E,e&on """(PNS #o&ongan "- Pe%aba+ E,e&on "(PNS #o&ongan """- PNS #o&ongan "" )an "
!ari ke+en+uan pa,a& 10 a'a+ :1 Pera+uran Men+eri Keuangan Nomor 113(PMK05(2012- )ikai+kan )engan
pen%e&a,an pa,a& 25 a'a+ :3 huru. ; PP Nomor 24 Tahun 2004- PP Nomor 3* Tahun 2005- PP Nomor 3* Tahun
200>- maka +ingka+ per%a&anan )ina, pimpinan !PR! )an anggo+a !PR! +erma,uk )an ,e+ara )engan ,+an)ar
per%a&anan )ina, PNS Tingka+ A- ha& ini )i,ebabkan o&eh karena Pega/ai Negeri Sipi& Tingka+ A a)a&ah Pe%aba+
E,e&on "- ,er+a Pe%aba+ &ainn'a 'ang ,e+ara- )a&am ar+i bah/a per%a&anan )ina,pimpinan )an anggo+a !PR!
un+uk &ingkungan Pemerin+ah !aerah ,ama )engan per%a&anan )ina, #ubernur- 7aki& #ubernur- Bupa+i 7aki&
Bupa+i- 7a&iko+a- 7aki& 7a&iko+a
Sampai )engan pembaha,an ini )an ber)a,arkan in+erpre+a,i(pena.,iran a+a, Pera+uran Men+eri Keuangan
Nomor 53(PMK02(2014 +en+ang S+an)ar Bia'a Ma,ukan Tahun Anggaran 2015- )an Pera+uran Men+eri
Keuangan Nomor 113(PMK05(2012 +en+ang Per%a&anan !ina, !a&am Negeri bagi Pe%aba+ Negara- Pega/ai
Negeri- )an Pega/ai Ti)ak Te+ap )an PP Nomor 24 Tahun 2004- PP Nomor 3* Tahuh 2005- PP Nomor 3*
Tahun 200>- maka per%a&anan )ina, pimpinan )an anggo+a !PR! baik )i )a&am )aerah maupun )i &uar )aerah
be,arann'a )i,e,uaikan )engan ,+an)ar per%a&anan )ina, Pega/ai Negeri Sipi& Tingka+ A 'ang nan+in'a
)i+e+apkan o&eh Kepa&a !aerah )engan Pera+uran Kepa&a !aerah
Namun %ika- ha& ini )iperha)apkan )engan Pera+uran Pemerin+ah Nomor 21 Tahun 200* +en+ang Perubahan
Ke+iga a+a, Pera+uran Pemerin+ah Nomor 24 Tahuh 2004 +en+ang Ke)u)ukan Pro+oko&er )an Keuangan
Pimpinan )an Anggo+a !PR!- maka ,a'a )a&am mengin+erpre+a,i(mena.,irkan ke+en+uan pa,a& 25 a'a+ :3
menga&ami kebun+uan )an keraguan a+a, +a.,ir be&an%a per%a&anan )ina,'ai+u be&an%a per%a&anan pimpinan
https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/09/kepala-daerah-undang-undang/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/09/kepala-daerah-undang-undang/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/09/kepala-daerah-undang-undang/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/07/perjalanan-dinas-luar-daerah-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/07/perjalanan-dinas-luar-daerah-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/07/perjalanan-dinas-luar-daerah-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/03/10/perjalanan-dinas-at-cost-dan-fiksi-hukum-2/https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/03/10/perjalanan-dinas-at-cost-dan-fiksi-hukum-2/https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/03/03/perjalanan-dinas-at-cost-dan-fiksi-hukum-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/09/kepala-daerah-undang-undang/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/07/perjalanan-dinas-luar-daerah-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/07/perjalanan-dinas-luar-daerah-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/03/10/perjalanan-dinas-at-cost-dan-fiksi-hukum-2/https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/03/03/perjalanan-dinas-at-cost-dan-fiksi-hukum-1/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
5/31
)an anggo+a !PR! )a&am rangka me&ak,anakan +uga,n'a a+a, nama &embaga per/aki&an rak'a+ )aerah baik
)i )a&am )aerah maupun )i &uar )aerah 'ang be,arn'a )i,e,uaikan )engan ,+an)ar per%a&anan )ina, Pega/ai
Negeri Sipi& Tingka+ A Mengapa +i)ak- ha& ini &ebih )iakiba+kan bah/a ber)a,arkan PP Nomor 21 Tahun 200*
+en+ang Perubahan Ke+iga a+a, PP Nomor 24 Tahun 2004 +en+ang Ke)u)ukan Pro+oko&er )an Keuangan
Pimpinan )an Anggo+a !PR!- maka pa,a& 25 a'a+ :3 +i)ak )iberi pen%e&a,an &agi )an )ianggap ,u)ah ;ukup
%e&a,- a+au pen%e&a,an pa,a& +er)ahu&u pa,a& 25 a'a+ :3 ,u)ah hi&ang !engan )emikian- maka
in+erpre+a,i(+a.,ir a+a, pen%e&a,an pa,a& 25 a'a+ :3 PP Nomor 24 Tahuh 2004- PP Nomor 3* Tahun 2005- PP
Nomor 3* Tahun 200> a+a, per%a&anan )ina, pimpinan )an anggo+a !PR! be,arn'a )i,e,uaikan )engan
,+an)ar per%a&anan )ina, Pega/ai Negeri Sipi& Tingka+ A +i)ak ber&aku &agi
Maka a+a, nama kebun+uan )an keraguan ini- )an un+uk memper%e&a, a+a, pena.,iran(in+erpre+a,i ini per&u
)i&akukan kon,u&+a,i )an )i,ku,i a+a, kebera)aan hi&angn'a pen%e&a,an pa,a& 25 a'a+ :3 PP Nomor 21 Tahun
200* ke pihakpihak +erkai+ )a&am ha& ini ke Kemen+erian !a&am Negeri- Kemen+erian Keuangan- Kemen+erian
ukum )an AM- maupun ke Sekre+aria+ Negara ,e&aku pen'u,un(perumu, a+a, PP Nomor 21 Tahun 200*
PERJALANAN DINAS: 2014 Vs 2015
7Pani (!ingung) dan 7galau (ramai seali/si!u !eramai4ramai)# Pani dan galau,
itulah "ang ter+adi di lingungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Ka!upaten/Kota)#
$emang se+a diter!itann"a Peraturan $enteri Dalam Negeri Nomor %& 'ahun 201
tentang Pedoman Pen"usunan P*D 'ahun nggaran 2015 pada tanggal 18 $ei 201
"ang ditandatangani oleh $enteri Dalam Negeri, 9amawan :au;i dan telah diundangan
pada tanggal 21 $ei 201 oleh $enteri uum dan $, mir S"amsudin, para
pimpinan pemerintah daerah, para pe+a!at, sta6 atau para pegawai negeri sipil daerah
sampai dengan pegawai tida tetap !enar4!enar di!uat 7pani dan galau, terle!ih
para pimpinan dan anggota DPRD#
7Kepanian dan egalauan ini le!ih dise!a!an oleh salah satu etentuan atau 6rasa
"ang termuat di dalam Permendagri Nomor %& 'ahun 201 tentang Pedoman
Pen"usunan P*D 'ahun nggaran 2015# Ketentuan atau 6rasa ini se!agaimana diatur
pada
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
6/31
ota di!a"aran sesuai dengan !ia"a riil# Komponen sewa endaraan han"a di!erian
untu 9u!ernur/?ail 9u!ernur, *upati/?ail *upati, ?aliota/?ail ?aliota dan
Pimpinan DPRD Provinsi= 2) *ia"a transportasi di!a"aran sesuai dengan !ia"a riil= %)
*ia"a penginapan di!a"aran sesuai dengan !ia"a riil# Dalam hal pelasana per+alanan
dinastida menggunaan 6asilitas hotel atau tempat penginapan lainn"a, epada "ang
!ersangutan di!erian !ia"a penginapan se!esar %0@ (tiga puluh persen) dari tari6
hotel di ota tempat tu+uan sesuai dengan tingatan pelasana per+alanan dinas dan
di!a"aran seara lumpsum= ) Aang harian dan uang representasi di!a"aran
seara lumpsum# Standar satuan harga per+alanan dinas ditetapan dengan Keputusan
Kepala Daerah, dengan mempedomani !esaran satuan !ia"a "ang !erlau dalam P*N
se!agaimana diatur dengan peraturan perundang4undangan#
Dari etentuan/6rasa ini, per+alanan dinas di lingungan pemerintah daerah(pe+a!at/PNSD/pegawai tida tetap/pimpinan dan anggota DPRD) !ai atas
pertanggung+awa!an dan standar satuan harga/satuan !ia"a per+alanan dinas !enar4
!enar !erpedoman pada !esaran dan !ia"a "ang !erlau dalam P*N# Dalam arti
!ahwa standar satuan harga/satuan !ia"a dimasud adalah !erpedoman pada
Peraturan $enteri Keuangan Nomor 5%/P$K#02/201 tentang Standar *ia"a $asuan
'ahun nggaran 2015, dan pertanggung+awa!ann"a !erpedoman pada Peraturan
$enteri Keuangan Nomor 11%/P$K#05/2012 tentang Per+alanan Dinas Dalam Negeri
!agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida 'etap# Regulasi inilah "ang
mem!uat 7pani dan galau para pe+a!at/PNSD/pegawai tida tetap/pimpinan dan
anggota DPRD# $engapa tida, +ia se!elumn"a !esaran uang per+alanan
dinas(standar !ia"a/satuan !ia"a) diserahan epada pemerintah daerah, maa untu
ali ini standar satuan harga/satuan !ia"a harus !erpedoman pada Peraturan $enteri
Keuangan Nomor 5%/P$K#02/201 tentang Standar *ia"a $asuan 'ahun nggaran
2015# -mpliasin"a adalah +ia ita 7hitung4hitungan maa selisih penderitaan/selisih
pendapatan dari per+alanan dinas !erurang/menurun seara 7drastis di!andingan
dengan tahun 201#
*agaimana dengan pengaturan per+alanan dinas tahun 201B Pengaturan per+alanan
dinas tahun 201 !erpedoman pada Permendagri Nomor 2& 'ahun 201% tentang
Pedoman Pen"usunan P*D 'ahun nggaran 201# Ketentuan atau 6rasa ini
se!agaimana diatur pada
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
7/31
etentuan peraturan perundang4undangan "ang mengatur mengenai per+alanan dinas
dalam dan luar negeri !agi pe+a!at negara, pegawai negeri dan pegawai tida tetap> a#
Sewa endaraan dalam ota dan !ia"a transport di!a"aran sesuai dengan !ia"a riil= !#
Aang harian dan uang representasi di!a"aran seara lumpsumdan merupaan !atas
tertinggi= # *ia"a penginapan di!a"aran sesuai dengan !ia"a riil# Dalam hal pelasana
per+alanan dinas tida menggunaan 6asilitas hotel atau tempat penginapan lainn"a,
epada "ang !ersangutan di!erian !ia"a penginapan se!esar %0@ (tiga puluh
persen) dari tari6 hotel di ota tempat tu+uan sesuai dengan tingatan pelasana
per+alanan dinas dan di!a"aran seara lumpsum# Standar satuan harga per+alanan
dinas ditetapan dengan Keputusan Kepala Daerah#
Dari etentuan/6rasa ini, dipahami !ahwa han"a !e!erapa omponen per+alanan
dinas"ang dipertanggung+awa!an sesuai omponen pada P*N, "aitu sewa endaraandalam ota dan !ia"a transport di!a"aran sesuai dengan !ia"a riil= uang harian dan
uang representasi di!a"aran seara lumpsumdan merupaan !atas tertinggi= dan
!ia"a penginapan di!a"aran sesuai dengan !ia"a riil dan dapat di!a"aran
seara lumpsumse!esar %0@ +ia tida menggunaan 6asilitas hotel atau tempat
penginapan# Sedangan untu standar !ia"an"a atau satuan4satuan !ia"a per+alanan
dinas ditetapan oleh Kepala Daerah tanpa mengau pada standar !ia"a masuan "ang
!erlau dalam P*N#
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGG!A DPRD "#$
Di ahir atatan sa"a 7Per+alanan Dinas Pimpinan dan nggota DPRD (*agian 2), maa
untu memper+elas atas pena6siran/interprestasi ini perlu dilauan onsultasi dan
disusi atas e!eradaan hilangn"a pen+elasan pasal 25 a"at (%) PP Nomor 21 'ahun
200& e piha4piha terait dalam hal ini e Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Kementerian uum dan $, maupun e Seretariat Negara selau
pen"usun/perumus atas PP Nomor 21 'ahun 200
Pada medio Desem!er 201 sa"a telah melauan onsultasi e Kementerian Dalam
Negeri pada Dit+end# Keuangan Daerah tepatn"a pada Diretorat nggaran Daerah,
tentun"a materi onsultasi seputar tingatan per+alanan dinas pimpinan dan anggota
DPRD serta hilangn"a pen+elasan pasal 25 a"at (%) PP Nomor 21 'ahun 200&, "ang
pada PP Nomor 2 'ahun 200, PP Nomor %& 'ahun 2005, PP Nomor %& 'ahun 2003
masih diatur, 7*elan+a per+alanan dinas"aitu !elan+a per+alanan pimpinan dan anggota
https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/06/22/silpa-pasif-dan-silpa-aktif/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/08/17/defisit-anggaran-dan-defisit-kas/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/08/17/defisit-anggaran-dan-defisit-kas/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/30/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/02/pengguna-anggaran/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/06/22/silpa-pasif-dan-silpa-aktif/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/08/17/defisit-anggaran-dan-defisit-kas/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/08/17/defisit-anggaran-dan-defisit-kas/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/30/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/02/pengguna-anggaran/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
8/31
DPRD dalam ranga melasanaan tugasn"a atas nama lem!aga perwailan ra"at
daerah !ai di dalam daerah maupun di luar daerah "ang !esarn"a disesuaian dengan
standar per+alanan dinas Pegawai Negeri Sipil 'ingat "ang ditetapan oleh Kepala
Daerah# tas materi onsultasi ini, piha Kementerian Dalam Negeri pada Dit+end#
Keuangan Daerah tepatn"a pada Diretorat nggaran Daerah meminta agar Pemerintah
Ka!upaten 9orontalo men"urati dengan mempertan"aan persoalan ini epada Dit+end#
Keuangan Daerah dan di+an+ian untu segera di!alas# *erdasaran permintaan
terse!ut, Pemerintah Ka!upaten 9orontalo telah men"ampaian Surat *upati 9orontalo
Nomor>800/DPPKD/&%5/201 tanggal 18 Desem!er 201 perihal permohonan
pen+elasan atas eduduan per+alanan dinas DPRD 'ahun 2015#
Sepean sudah Surat *upati 9orontalo dan surat +awa!an "ang ditunggu !elum +uga
disampaian e Pemerintah Ka!upaten 9orontalo# Sehingga tepatn"a tanggal 28Desem!er 201, dilauan lagi onsultasi tentang tingatan per+alanan dinas pimpinan
dan anggota DPRD sealigus melauan pengeean atas +awa!an Surat *upati
9orontalo terse!ut, namun +awa!ann"a adalah atas Surat +awa!an untu Pemerintah
Ka!upaten 9orontalo sementara diproses, dan pada saat !ersamaan di!erianlah salah
satu ontoh surat "ang mempertan"aan hal "ang sama "ang !erasaal dari Ketua DPRD
Sumatera Provinsi *arat dan surat ini telah di+awa! oleh Kementerian Dalam Negeri
melalui Dir+end# Keuangan Daerah# Surat $enteri Dalam Negeri, ditandatangani oleh
Dir+end# Keuangan Daerah, DR# Drs# Re"donn";ar $oene, $# Devt# $# dengan
Nomor>13%#1/1%2&/KAD tanggal 12 Desem!er 201 hal pelasanaan eduduan
protooler dan euangan pimpinan dan anggota DPRD#
Su!stansi surat +awa!an Kementerian Dalam Negeri epada Ketua DPRD Provinsi
Sumatera *arat aitann"a dengan tingatan per+alanan dinas pimpinan dan anggota
DPRD di+awa! dan termuat pada anga & "ang !er!un"i, 7!erenaan dengan etentuan
terse!ut (Peraturan Pemerintah Nomor 2 'ahuh 200 tentang Keduduan Protooler
dan Keuangan Pimpinan dan nggota DPRD se!agaimana telah diu!ah !e!erapa ali
terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 'ahun 200&), maa dalam rangae6isiensi, e6etivitas dan penghematan penggunaan anggaran "ang !ersum!er dari
P*D serta memperhatian asas eadilan, epatutan dan man6aatuntu mas"araat
se!agaimana terse!ut pada anga 5 (Pasal a"at (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5
'ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegasan !ahwa euangan
daerah dielola seara terti!, taat pada peraturan perundang4undangan, e6isien,
eonomis, e6eti6, transparan, dan !ertanggung +awa! dengan memperhatian asas
http://gorontalokab.go.id/sitehttps://yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/11/asas-asas-umum-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah-bagian-1/http://gorontalokab.go.id/sitehttps://yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/11/asas-asas-umum-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah-bagian-1/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
9/31
eadilan, epatutan, dan man6aat untu mas"araat), standar !ia"a per+alanan dinas
!agi anggota DPRD disetaraan dengan standar !ia"a per+alanan dinas !agi pe+a!at
strutural eselon , mengingat standar per+alanan dinas PNS tingat terse!ut pada
anga 3 seara prinsip han"a digunaan untu pe+a!at negara atau pe+a!at lain "ang
setara, sedangan anggota DPRD tida termasu pe+a!at negara atau pe+a!at lain "ang
setara dan selan+utn"a ditetapan dengan Peraturan 9u!ernur Sumatera *arat#
*erdasaran Surat $enteri Dalam Negeri "ang ditandatangani ini oleh Dir+end#
Keuangan Daerah, DR# Drs# Re"donn";ar $oene, $# Devt# $# dengan
Nomor>13%#1/1%2&/KAD tanggal 12 Desem!er 201, maa +elas !ahwa eduduan
dan tingatan per+alanan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah pada tingat *
('ida tetap# pe+a!at Negara lainn"a, pe+a!at eselon --, dan pe+a!at lainn"a "ang
setara) se!agaimana "ang diatur di dalam pasal 10 a"at (1) Peraturan $enteriKeuangan Nomor 11%/P$K#05/2012 tentang Per+alanan Dinas Dalam Negeri !agi
Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida 'etap# Dengan !erpedoman pada
!er!agai peraturan perundang4undangan "ang mengatur mengenai per+alanan dinas
se!agaimana "ang diamanatan oleh Permendagri Nomor %& 'ahun 201 tentang
Pedoman Pen"usunan P*D 'ahun nggaran 2015, Pemerintah Ka!upaten 9orontalo
setelah melalui penelaahan, penga+ian, dan perumusan telah mener!itan Peraturan
*upati 9orontalo Nomor 'ahun 201 tanggal %1 Desem!er 201 tentang Per+alanan
Dinas !agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai 'ida 'etap, dan Keputusan
*upati 9orontalo Nomor> 5/25/E--/201 tanggal %1 Desem!er 201 tentang Standar
*ia"a Per+alanan Dinas !agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai 'ida 'etap
'ahun nggaran 2015# Kedua produ huum daerah ini masing4masing Peraturan
*upati 9orontalo Nomor 'ahun 201, dan Keputusan *upati 9orontalo
Nomor>5/25/E--/201 telah disosialisasian pada tanggal 2 anuari 2015 epada
pimpinan SKPD, para !endahara pengeluaran/!endahara pengeluaran pem!antu, PPK
(Pe+a!at Penatausahaan Keuangan) dan PP'K (Pe+a!at Pelasana 'enis Kegiatan) pada
SKPD#
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGG!A DPRD "4$
.atatan mengenai 7Per+alanan Dinas Pimpinan dan nggota DPRD, se!enarn"a sa"a
sudah ahiri pada atatan, 7Per+alanan Dinas Pimpinan dan nggota DPRD *agian %,
namun ter!itn"a Surat Diretur enderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Nomor> 13%#1/1%2&/KAD tanggal 12 Desem!er 201 hal pelasanaan eduduan
https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/09/21/bendahara-pengeluaran-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/09/14/ppk/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/08/24/pptk/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/25/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-3/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/09/21/bendahara-pengeluaran-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/09/14/ppk/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/08/24/pptk/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/25/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-3/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
10/31
protooler dan euangan pimpinan dan anggota DPRD, !agi sa"a hal ini menim!ulan
!an"a ta6sir atas !e!erapa pertim!angan "ang mendasari ter!itn"a surat ini, dan
dalam pelasanaann"a#
Pertama, pada anga 3 Surat Nomor>13%#1/1%2&/KAD, 7Dalam pen+elasan pasal 25
huru6 ! PP Nomor 2 'ahuh 200 tentang Keduduan Protooler dan Keuangan
Pimpinan dan nggota DPRD se!agaimana telah diu!ah !e!erapa ali terahir dengan
Peraturan PP Nomor 21 'ahun 200&, din"ataan !ahwa !elan+a per+alanan dinas "aitu
!elan+a per+alanan pimpinan dan anggota DPRDdalam ranga melasanaan tugasn"a
atas nama lem!aga perwailan ra"at daerah, !ai di dalam daerah maupun eluar
daerah "ang !esarn"a disesuaian dengan standar per+alanan dinas PNS tingat "ang
ditetapan oleh Kepala Daerah# Demiian pula pada anga & Surat
Nomor>13%#1/1%2&/KAD, pern"ataan standar per+alanan dinas pimpinan dan anggotaDPRD setara standar per+alanan dinas PNS tingat pun diulangi se!agai !agian 6rasa
dari Surat Nomor>13%#1/1%2&/KAD, F## mengingat standar per+alanan dinas PNS
tingat terse!ut pada anga 3 seara prinsip han"a digunaan untu pe+a!at Negara
atau pe+a!at lain "ang setara#
:rasa46rasa ini seara n"ata masih mengaui !ahwa per+alanan dinas pimpinan G
anggota DPRD setara dengan per+alanan dinas PNS 'ingat # Per+alanan dinas tingat
PNS sesuai Peraturan $enteri Keuangan Nomor 11%/P$K#05/2012, adalah untu
pe+a!at Negara termasu 9u!ernur, ?ail 9u!ernur, *upati# ?ail *upati, ?aliota,
?ail ?aliota, Pe+a!at selon - (PNS), serta Pe+a!at lainn"a "ang setara# Kementerian
Dalam Negeri .H# Diretorat enderal Keuangan Daerah, di dalam merumusan 6rasa ini
tida seara utuh mem!aa eseluruhan peru!ahan "ang ter+adi atas pasal 25 a"at (%)
PP Nomor 2 'ahun 200 tentang Keduduan Protooler dan Keuangan Pimpinan dan
nggota DPRD, PP Nomor %& 'ahun 2005 tentang Peru!ahan Pertama atas PP Nomor
2 'ahuh 200, PP Nomor %& 'ahun 2003 tentang Peru!ahan Kedua atas PP Nomor 2
'ahuh 200, termasu PP Nomor 21 'ahun 200& tentang Peru!ahan Ketiga atas PP
Nomor 2 'ahun 200# Di dalam PP Nomor 21 'ahun 200&, pasal 25 a"at (%) tidamem!eri pen+elasan lagi tentang tingat per+alanan pimpinan dan anggota DPRD# Pada
pen+elasan pasal 25 a"at (%) PP Nomor 21 'ahun 200& di+elasan !ahwa pasal 25 a"at
(%) adalah uup +elas# rtin"a, pen+elasan pasal 25 a"at (%) mengenai tingat
per+alanan pimpinan dan anggota DPRD tida !erlau lagi se!agaimana "ang diatur di
dalam PP Nomor 2 'ahuh 200, PP Nomor %& 'ahun 2005, PP Nomor %& 'ahun 2003#
https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/30/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/30/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
11/31
Sehingga tidalah tepat Surat Nomor>13%#1/1%2&/KAD, masih menantuman !ahwa
standar per+alanan pimpinan dan anggota DPRD setara dengan PNS tingat #
Kedua, Surat Nomor>13%#1/1%2&/KAD, sampai saat ini sudah !an"a digunaan oleh
Pemerintah Daerah (Provinsi/Ka!upaten/Kota) se4-ndonesia se!agai ta6sir di dalam
menetapan tingat per+alanan dinas pimpinan dan anggota DPRD# Padahal surat ini
han"a men+awa! surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera *arat, sehingga lingup
!erlaun"a pun han"a untu Pemerintah Provinsi Sumatera *arat dan DPRD Provinsi
Sumatera *arat# Sehingga menim!ulan ta6sir !ahwa surat ini tida mengatur
eduduan dan standar per+alanan dinas !agi pimpinan dan anggota DPRD pada
Ka!upaten/Kota# Ketiga, pada anga & Surat Nomor>13%#1/1%2&/KAD, F## standar
!ia"a per+alanan dinas !agi !agianggota DPRDdisetaraan dengan standar per+alanan
dinas !agi pe+a!at strutural eselon --# :rasa inipun seara n"ata han"a mem!erieuatan huum pada standar per+alanan dinas !agi anggota DPRD, sedangan untu
pimpinan DPRD (Provinsi/Ka!upaten/Kota) tida di!eri pen+elasan# Keempat, +ia
Kementerian Dalam Negeri .H# Diretur enderal Keuangan Daerah, tida mengaui
pen+elasan, uup +elas pasal 25 a"at (%) PP Nomor 21 tahun 200&, dan masih
mengaui pen+elasan pasal 25 a"at (%) PP Nomor 2 'ahuh 200, PP Nomor %& 'ahun
2005, PP Nomor %& 'ahun 2003, se!agaimana pertim!angan pada anga 3, maa Surat
Nomor>13%#1/1%2&/KAD, aat huum dan !atal demi huum arena surat ini
!ertentangan dengan PP Nomor 2 'ahun 200 se!agaimana telah diu!ah !e!erapa
ali terahir dengan PP Nomor 21 'ahun 200 Kelima, F# per+alanan dinas di
lingungan Pemerintah Daerah mempedomani !esaran satuan !ia"a "ang !erlau
dalam P*N se!agaimana "ang diatur dengan peraturan perundang4undangan
(Peraturan $enteri Keuangan Nomor 5%/P$K#02/201 dan Peraturan $enteri Keuangan
Nomor 11%/P$K#05/2012)# :rasa ini ditetapan di dalam Permendagri Nomor %& 'ahun
201 tentang Pedoman Pen"usunan P*D 'ahun nggaran 2015 "ang ditetapan pada
tanggal 18 $ei 201# Delapan !ulan sudah ditetapann"a Permendagri Nomor %& 'ahun
201, !elum ditindalan+uti oleh Kemendagri dalam pen+elasan surat atau produ
huum lainn"a seara eseluruhan epada Pemerintah Daerah#
Dari pen+elasan di atas, sa"a !erpendapat !ahwa untu mengisi eosongan huum
se!agai dasar penetapan tingat per+alanan dinas pimpinan dan anggota DPRD,
Kemendagri selau penerima ewenangan dan se!agai Kementerian pem!ina
Pemerintahan Daerah sesegera mungin mener!itan surat "ang ditu+uan epada
seluruh Pemerintah Daerah, tanpa mempertim!angan lagi pasal 25 a"at (%) PP Nomor
https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/12/07/tunjangan-perumahan-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/12/07/tunjangan-perumahan-1/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
12/31
2 'ahuh 200, se!agaimana telah diu!ah !e!erapa ali terahir dengan PP Nomor 21
'ahun 200&, namun dengan le!ih mempertim!angan pasal a"at (1) PP Nomor 5
tahun 2005 tentang pengelolan Keuangan Daerah, 7euangan daerah dielola seara
terti!, taat pada peraturan perundang4undangan, e6isien, eonomis, e6eti6, transparan,
dan !ertanggung+awa! dengan memperhatian asas eadilan, epatutan, dan man6aat
untu mas"araat, serta dalam upa"a penghematan anggaran "ang !ersum!er dari
P*D# Pemerintah Daerah saat ini le!ih mem!utuhan selem!ar surat dari Kemendagri
untu mem!eri pen+elasan seara omprehensi6 atas penetapan tingat per+alanan
dinas pimpinan dan anggota DPRD, daripada pen+elasan seara lisan "ang disampaian
oleh pe+a!at di lingup Kemendagri "ang diemudian hari tida dapat di+adian se!agai
dasar huum pada saat pemerisaan (internal/esternal)#
PERJALANAN DINAS: SA!%AN &ARGA'(IA)A DAN #0* (IA)A PENGINAPAN"(AGIAN 1$
Sesuai amanat Permendagri Nomor %& 'ahun 201 tentang Pedoman Pen"usunan
P*D'ahun nggaran 2015, Kaidah4aidah pengelolaan euangan daerah dalam hal
penganggaran, pelasanaan, penatausahaan dan pelaporan atas !elan+a per+alanan
dinas agar mempedomani !esaran satuan !ia"a "ang !erlau dalam P*N se!agaimana
diatur dalam Peraturan $enteri Keuangan Nomor 5%/P$K#02/201 tentang Standar
*ia"a $asuan 'ahun nggaran 2015, dan pertanggung+awa!ann"a !erpedoman pada
Peraturan $enteri Keuangan Nomor 11%/P$K#05/2012 tentang Per+alanan Dinas Dalam
Negeri !agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida 'etap +o# Peraturan
Diretur enderal Per!endaharaan Nomor PR422/P*/201% tentang Ketentuan
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
13/31
terminal/stasiun/!andara/pela!uhan e!erangatan dan epulangan# Dalam arti, !ia"a
transportasi untu per+alanan dinas dari tempat eduduan sampai tempat tu+uan
e!erangatan dan epulangan= !# !ia"a atau retri!usi "ang dipungut di terminal
!us/stasiun/!andara/pela!uhan e!erangatan dan epulangan= (%)# !ia"a penginapan
(aan di+elasan selan+utn"a)= ()# uang representasi, han"a di!erian epada pe+a!at
Negara, pe+a!at eselon - dan pe+a!at eselon --= dan (5)# sewa endaraan, di!a"aran
sesuai dengan !ia"a riil# Komponen sewa endaraan han"a di!erian untu
9u!ernur/?ail 9u!ernur, *upati/?ail *upati, ?aliota/?ail ?aliota dan Pimpinan
DPRD Provinsi (vide Permendagri Nomor %& 'ahun 201 tentang Pedoman Pen"usunan
P*D 'ahun nggaran 2015)# Sewa endaraan sudah termasu !ia"a untu
pengemudi, !ahan !aar min"a dan pa+a#
Se!elumn"a, untu satuan harga/!ia"a penginapan aan di+elasan selan+utn"a#$emang terhadap satuan harga/!ia"a penginapan memerluan pen+elasan "ang estra#
Di dalam Permendagri Nomor %& 'ahun 201 tentang Pedoman Pen"usunan P*D
'ahun nggaran 2015, Peraturan $enteri Keuangan Nomor 11%/P$K#05/2012 tentang
Per+alanan Dinas Dalam Negeri !agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida
'etap +o# Peraturan Diretur enderal Per!endaharaan Nomor PR422/P*/201% tentang
Ketentuan
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
14/31
"ang diatur dalam Peraturan $enteri Keuangan Nomor 5%/P$K#02/201= (!) *ia"a
penginapan se!esar %0@ (tiga puluh persen) di!a"aran seara lumpsum#
Pasal 1% Peraturan Diretur enderal Per!endaharaan Nomor PR422/P*/201% tentang
Ketentuan (1) aspe pertanggung+awa!an pelasanaan per+alanan
dinas= dan (2) aspe standar satuan harga per+alanan dinas atau !ia"a per+alanan
dinas#
Se!agaimana amanat dari Peraturan $enteri Dalam Negeri Nomor %& 'ahun 201
tentang Pedoman Pen"usunan P*D 'ahun nggaran 2015, satuan harga/!ia"a
per+alanan dinas ditetapan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah
(Keputusan 9u!ernur/?aliota/*upati)# rtin"a, aspe standar satuan harga per+alanan
dinas atau !ia"a per+alanan dinas ditetapan dengan produ huum daerah dalam
!entu penetapan (beschikking) atau Keputusan Kepala Daerah (Keputusan
9u!ernur/?aliota/*upati) dengan nomenlatur urang le!ih Keputusan9u!ernur/?aliota/*upati tentang Standar Satuan arga atau *ia"a Per+alanan Dinas
'ahun nggaran 2015, sedangan untu aspe pertanggung+awa!an pelasanaan
per+alanan dinas ditetapan dengan produ huum daerah dalam !entu pengaturan
(regeling) Peraturan Kepala Daerah(Peraturan 9u!ernur/?aliota/*upati) dengan
nomenlatur urang le!ih Peraturan 9u!ernur/?aliota/*upati tentang Pedoman
https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/15/perjalanan-dinas-2014-vs-2015/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/08/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-4/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/15/perjalanan-dinas-2014-vs-2015/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/08/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-4/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
15/31
Pelasanaan Per+alanan Dinas *agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida
'etap#
*entu produ huum daerah, Peraturan Kepala Daerah (Peraturan
9u!ernur/?aliota/*upati) dengan nomenlatur urang le!ih Peraturan
9u!ernur/?aliota/*upati tentang Pedoman Pelasanaan Per+alanan Dinas *agi Pe+a!at
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida 'etap, dan Keputusan Kepala Daerah
(Keputusan 9u!ernur/?aliota/*upati) dengan nomelatur urang le!ih Keputusan
9u!ernur/?aliota/*upati tentang Standar Satuan arga atau *ia"a Per+alanan Dinas
'ahun nggaran 2015, sesuai dengan Peraturan $enteri Dalam Negeri R- Nomor 1
'ahun 201 tentang Pem!entuan Produ uum Daerah#
Di dalam pem!entuann"a, aspe pertanggung+awa!an pelasanaan per+alanan dinas!erpedoman pada Peraturan $enteri Keuangan Nomor 11%/P$K#05/2012 tentang
Per+alanan Dinas Dalam Negeri !agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida
'etap, dan Peraturan Diretur enderal Per!endaharaan Nomor PR422/P*/201%
tentang Ketentuan
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
16/31
5%/P$K#02/201 tentang Standar *ia"a $asuan 'ahun nggaran 2015, se!agai
pedoman di dalam pem!entuan Peraturan 9u!ernur/?aliota/*upati tentang Pedoman
Pelasanaan Per+alanan Dinas *agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida
'etap, dan Keputusan 9u!ernur/?aliota/*upati tentang Standar Satuan arga atau
*ia"a Per+alanan Dinas 'ahun nggaran 2015, masih terdapat !er!agai eurangan
atau !elum lengap untu mengaomodir !er!agai e!utuhan dan melengapi, atas
pelasanaan per+alanan dinas di daerah# .ontoh, !ai Peraturan $enteri Keuangan
Nomor 11%/P$K#05/2012 +o# Peraturan Diretur enderal Per!endaharaan Nomor PR4
22/P*/201%, dan Peraturan $enteri Keuangan Nomor 5%/P$K#02/201 tentang Standar
*ia"a $asuan 'ahun nggaran 2015, tida mengatur sama seali per+alanan dinas
+a!atan di dalam ota sampai dengan (delapan) +am atau dalam arti per+alanan
dalam daerah antar eamatan dalam a!upaten/ota# 'entun"a untu mengatur hal
ini diserahan e Pemerintah Daerah masing4masing !ai terhadap pengaturann"amaupun terhadap penetapan standar satuan harga/!ia"a per+alanan dinas#
Selesai
PERJALANAN DINAS: SA!%AN &ARGA'(IA)A DAN #0* (IA)A PENGINAPAN
"(AGIAN 2$
.atatan sa"a ali ini merupaan !agian edua atau terahir dari tulisan 7Per+alanan
Dinas> Satuan arga/*ia"a dan %0@ *ia"a Penginapan, "ang terahir mem!ahas !ia"a
penginapan se!agaimana "ang diatur di dalam Pasal a"at () dan a"at (5) Peraturan
$enteri Keuangan Nomor 11%/P$K#05/2012 tentang Per+alanan Dinas Dalam Negeri
!agi Pe+a!at Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'ida 'etap, dan !eriut ini
lan+utann"a#
Pasal 1% Peraturan Diretur enderal Per!endaharaan (Perdir+en!en) Nomor PR4
22/P*/201% tentang Ketentuan a# tida terdapat hotel
atau tempat menginap lainn"a, sehingga pelasana SPD menginap di tempat menginap
https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/03/01/perjalanan-dinas-satuan-hargabiaya-dan-30-biaya-penginapan-bagian-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/03/01/perjalanan-dinas-satuan-hargabiaya-dan-30-biaya-penginapan-bagian-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/22/perjalanan-dinas-dan-pengaturannya-dalam-produk-hukum-daerah/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/03/01/perjalanan-dinas-satuan-hargabiaya-dan-30-biaya-penginapan-bagian-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/03/01/perjalanan-dinas-satuan-hargabiaya-dan-30-biaya-penginapan-bagian-1/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/22/perjalanan-dinas-dan-pengaturannya-dalam-produk-hukum-daerah/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
17/31
"ang tida men"ediaan uitansi/!uti !ia"a penginapan= atau !# terdapat hotel atau
tempat menginap lainn"a, namun pelasana SPD tida menginap di hotel atau tempat
menginap lainn"a terse!ut= (%) !ia"a penginapan se!esar %0@ (tiga puluh persen)
tida di!erian untu> a# per+alanan dinas dalam Kota le!ih dari (delapan) +am "ang
dilasanaan pergi dan pulang dalam hari "ang sama= !# per+alanan dinas untu
mengiuti rapat, seminar, dan se+enisn"a "ang dilasanaan dengan paet meeting
6ull!oard= # per+alanan dinas untu mengiuti dilat= () !agi pelasana SPD "ang
melauan per+alanan dinas untu mengiuti pendidian dan pelatihan di!erian !ia"a
penginapan 1 (satu) hari pada saat edatangan dan 1 (satu) hari pada saat
epulangan= (5) !ia"a penginapan selama mengiuti dilat dapat di!erian epada
pelasana SPD "ang melauan per+alanan dinas untu mengiuti dilat dalam hal tida
disediaan penginapan= (3) !ia"a penginapan di!erian sesuai !uti riil#
Dari etentuan dan pen+elasan se!agaimana "ang diatur di dalam Permendagri Nomor
%& 'ahun 201 tentang Pedoman Pen"usunan P*D 'ahun nggaran 2015, Pasal a"at
() dan a"at (5) P$K Nomor 11%/P$K#05/2012, serta Pasal 1% Perdir+en!en Nomor
PR422/P*/201%, dipahami !ahwa !ia"a penginapan se!esar %0@ (tiga puluh persen)
dari tari6 hotel di Kota tempat tu+uan, di!erian dan tida di!erian dalam hal> (1) tida
terdapat hotel atau tempat menginap lainn"a, sehingga pelasana SPD menginap di
tempat menginap "ang tida men"ediaan uitansi/!uti !ia"a penginapan= atau (2)
terdapat hotel atau tempat menginap lainn"a, namun pelasana SPD tida menginap di
hotel atau tempat menginap lainn"a terse!ut= (%) !ia"a penginapan se!esar %0@ (tiga
puluh persen) tida di!erian untu> a# per+alanan dinas dalam otale!ih dari
(delapan) +am "ang dilasanaan pergi dan pulang dalam hari "ang sama= !#
per+alanan dinas untu mengiuti rapat, seminar, dan se+enisn"a "ang dilasanaan
dengan paet meeting fullboard= # per+alanan dinas untu mengiuti dilat#
Dari etentuan dan pen+elasan terse!ut di atas, maa disimpulan !ahwa +ia
pelasana SPD adalah pe+a!at Negara (Kepala Daerah)/PNS eselon - (tingat )
melasanaan per+alanan dinas e ota tempat tu+uan aarta, maa ha "ang!ersangutan untu satuan !ia"a/harga penginapan se!esar Rp# #&20#000/hari#
dengan etentuan> (a)# +ia pelasana SPD menggunaan hotel/penginapan dengan
pem!a"aran !erdasaran billse!esar Rp# 1#200#000, dan billhotel dia+uan se!agai
!agian/!uti dari pertanggung+awa!an, maa pelasana SPD, tida mendapatan
selisih dari !ia"a penginapan se!esar %0@= (!)# +ia pelasana SPD menggunaan
hotel/penginapan dengan pem!a"aran !erdasaran billse!esar Rp# 1#200#000,
https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/08/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-4/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/08/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-4/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
18/31
dan billhotel terse!ut tida dia+uan se!agai !agian/!uti dari pertanggung+awa!an,
maa pelasana SPD !erha mendapatan !ia"a penginapan se!esar %0@ (%0@
dialian dengan !esarn"a satuan !ia"a/harga di ota tempat tu+uan vide satuan !ia"a
penginapan P$K Nomor 5%/P$K#02/201, ontoh aarta se!esar %0@ I Rp# #&20#000
J Rp# 2#313#000/hari)# Dari Rp# 2#313#000 diurangi Rp# 1#200#000, maa selisih
pendapatan/penderitaan "ang didapat oleh pelasana SPD se!esar Rp# 1#13#000/hari#
dapun pers"aratan "ang dilauan adalah pelasana SPD mengisi/menandatangani
Da6tar Penggunaan Riil se!agaimana 6ormat "ang men+adi lampiran dari P$K Nomor
11%/P$K#05/2012# () +ia pelasana SPD tida menggunaan hotel/penginapan di ota
tempat tu+uan aarta atau menginap di hotel familyatau se!utan lainn"a, maa
pelasana SPD !erha mendapatan !ia"a penginapan se!esar %0@ (%0@ dialian
dengan !esarn"a satuan !ia"a/harga di ota tempat tu+uan vide satuan !ia"a
penginapan P$K Nomor 5%/P$K#02/201, ontoh aarta se!esar %0@ I Rp# #&20#000J Rp# 2#313#000)# *ia"a penginapan %0@ se!esar Rp# 2#313#000/hari itulah selisih
pendapatan/penderitaan "ang diperoleh pelasana SPD# dapun pers"aratan "ang
dilauan adalah pelasana SPD mengisi dan menandatangani Da6tar Penggunaan Riil
se!agaimana 6ormat "ang men+adi lampiran dari P$K Nomor 11%/P$K#05/2012#
Selisih pendapatan/penderitaan "ang diperoleh oleh pelasana SPD se!esar %0@ dari
nilai!ia"a penginapanpada ota/tempat tu+uan adalah sah dan di+amin oleh peraturan
perundang4undangan "ang mengaturn"a#
Selesai
Aang arian Per+alanan Dinas
Pertan"aan >
Kami diundang oleh ementerian untu !im!ingan lan+utan SPK di DK- aarta#
egiatan !er+alan selama 2 hari tanggal 1 s/d 18 $ei 2015# Penginapan dan onsumsi
ditanggung panitia selama egiatan !erlangsung# ami !erangat nai Pesawat 'er!ang
tanggal 1 pagi dari semarang e aarta dan he in +am 1%#00 wi!, aara
pem!uaan pada puul 1#00 ?-* dan dilan+utan pemateri sampai malam, tanggal 18
https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/25/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-3/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/25/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-3/https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/25/perjalanan-dinas-pimpinan-dan-anggota-dprd-3/ -
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
19/31
$ei pagi dilan+utan pemateri s#d puul 12#00 ?-* 6ull sampai penutupan sealigus
heout, dan soren"a em!ali pulang e semarang# pertan"aann"a>
1# paah sa"a han"a !erha mendapatan Aang arian :ull!oard (Rp#10#000 I 2
hari) apa Aang harian !iasa (Rp# 5%0#000 I 2 hari)# dan pengganti uang transpot
et ost#
2# paah uang taIi han"a di!erian 1 I dan !uan I > dari tempat tinggal e
*andara Kota asal dan dari *andara ota tu+uan e 'empat Pertemuan untu
pergi dan pulangB 'erima asih atas +awa!an "ang sangat mem!antu ami pa#
awa!an >
1# Sesuai PMK 113/PMK.05/2012, peserta dari luar kota yang mengikuti
rapat di luar kantor penyelenggara mendapatkan uang saku paket
fullboard dan uang transpor
2# 2. iaya taksi per!alanan dinas diberikan dari tempat kedudukan ke
bandara keberangkatan "pp# dan dari bandara kedatangan menu!u
tempat tu!uan "pp#
Transport Lokal Dalam Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Pertanyaan :
Sesuai ketentuan tentang perjadin, transport lokal adalah penggantian biaya
transportasi dari tempat kedudukan ke bandara dan dari bandara ke tempat tujuan,
PP. bagaimana jika tempat tujuan lebih dari satu? misal: dari ogyakarta ke !akarta
dengan tujuan hari pertama ke kantor ", hari kedua ke kantor B dan hari ketiga ke
kantor #.. apakah semua biaya transportasi tersebut merupakan bagian dari
transportasi lokal? mohon penjelasan
!a$aban :
Dalam komponen biaya perjalanan dinas dikenal istilah biaya transpor dan
uang transpor lokal yang merupakan bagian dari uang harian. Biaya
transpor adalah biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai
Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
20/31
dipungut. Uang transpor lokal adalah biaya transportasi dari tempat
menginap ke lokasi tujuan perjalanan dinas.
Penjelasan Transport Ta%i
Pertanyaan :
"ssalamu&alaikum Siang admin. Saya mau menanyakan terkait transport ta%i. Kalau
perjalanan dinas dari padang menuju bandung, tetapi tiket pesa$at yang ada hanya
padang ' jakarta. "pakah transport ta%i yang diperoleh padang, jakarta, dan
bandung atau hanya padang dan bandung saja? terimakasih sebelumnya admin.
(assalamu&alaikum
!a$aban :
Sesuai ketentuan dalam PMK No. !/PMK."#/$"$ Pasal % ayat &!'(
disebutkan bah)a biaya transportasi untuk perjalanan dinas meliputi
biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuankeberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan seperti taksi. Dalam
perjalanan dinas Saudara( taksi dapat dipergunakan untuk perjalanan dari
kantor menuju bandara di Padang( dari bandara *akarta menuju lokasi
tujuan di Bandung.
+kan tetapi( perlu dipastikan juga ketersediaan alokasi dana dalam D,P+
untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas. Dalam hal alokasi
kurang men-ukupi perlu dipilih moda transportasi dengan biaya yang
sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.
Pembayaran )ang *akan
Pertanyaan :
Salam, apakah bisa seorang P+S yang melakukan dinas luar tetapi tidak
mendapatkan uang saku atau uang perjalanan dinas luar, untuk di bayarkan uang
makan nya? trimakasih ats ja$bnnya
!a$aban :
Sesuai dengan PMK Nomor "/PMK."#/$"" tentang Pemberian Uang
Makan PNS( pega)ai yang sedang menjalankan perjalanan dinas
dike-ualikan dari pega)ai yang berhak atas uang makan dimaksud.
Perjalanan Dinas Dalam -angka *one
Pertanyaan :
th. /elpdesk, saya non pns dan ditetapkan dengan SK KP" sebagai sta0 pengelola
keuangan 1dapat honorarium pada kegiatan dg kode 23245. pada dipa kami
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
21/31
terdapat kegiatan dengan kode 2326, 2327 dan 2324. pertanyaan saya, bolehkan
saya 1non pns8 sta0 pengelola keuangan5 melakukan perjalanan dinas dan
dibayarkan dengan kegiatan 2326 dan 2327, misalnya dalam rangka mone. Terima
kasih
!a$aban :
Sesuai PMK !/PMK."#/$"$ tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
pada pasal !% ayat &' Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ayat &$' dapat memerintahkan pihak lain di luar
pejabat negara/Pega)ai Negeri/Pega)ai Tidak tetap untuk melakukan
perjalanan Dinas. Pada ayat &$' Pihak lain tersebut melakukan perjalanan
dinas untuk kepentingan negara dan digolongkan dalam tingkat
sebagaimana dimaksud dalam pasal " ayat &'. Pada ayat &!' diatur
penggolongan terhadap Pihak ain tersebut ditentukan oleh PPK dengan
mempertimbangkan tingkat kependidikan/kepatutan/tugas yang
bersangkutan. Berdasarkan pasal tersebut( sesorang yang bukan PNS
termasuk pihak lain( sepanjang ditunjuk oleh PPK untuk melaksanakan
perjalanan dinas untuk kepentingan negara melakukan tugas tertentu
yang tentunya didasarkan atas surat tugas dari pejabat yang ber)enang.
Penginapan )ntuk -ombongan
Pertanyaan :
th. Tim /elpdesk, bagaimana 9ara perlakuan untuk biaya penginapan, apabila
kami akan melaksanakan tugas se9ara bersamasama dengan peserta dari eselon ;;;
sampai dengan Sta0
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
22/31
9leh karena itu( yang menjadi a-uan dalam memilih hotel/tempat
menginap adalah golongan tingkat perjalanan dinas dan standar biaya
dari golongan tingkat perjalanan dinas pega)ai yang bersangkutan.
Sedangkan dalam pasal diatur bah)a dalam hal Perjalanan Dinas
*abatan dilakukan se-ara bersama:sama untuk melaksanakan suatu
kegiatan rapat( seminar( dan sejenisnya( seluruh Pelaksana SPD dapatmenginap pada hotel/penginapan yang sama. Selanjutnya dalam hal biaya
penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan
biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Standar Biaya( maka Pelaksana SPD menggunakan
8asilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
Perjalanan dinas meskipun dilakukan bersama:sama tetapi tidak dalam
rangka melaksanakan kegiatan rapat( seminar dan sejenisnya( pemberian
biaya penginapan tetap mengkuti ketentuan pasal " tersebut diatas.
Perjalanan Dinas Luar Kota
Pertanyaan :
Salam. Seorang pega$ai akan melaksanakan kegiatan dinas ke luar kota pada hari
-abu, 23 =ebruari >26 1a9ara dari jam 3.24.5, berangkat pada hari Selasa,
24 =ebruari >26 dan pulang hari Kamis, 2@ =ebruari >26 yang bertepatan dengan
hari libur nasional 1;mlek5.
Pertanyaannya:!ika surat tugas 1ST5 pega$ai tersebut tgl 242@ =eb >26, apakah
atas tugas tersebut dapat dibayarkan uang hotel8penginapan untuk hari kedua 123
malam 2@5 dan uang harian untuk tanggal 2@ =ebruari >26? Terimakasih
!a$aban :
Berdasarkan PMK No. !/PMK."#/$"$ tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara( Pega)ai Negeri dan Pega)ai Tidak Tetap
Pasal " ayat ' bah)a uang harian dibayarkan se-ara lumpsum dan
biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman
kepada PMK tentang Standar Biaya. *umlah hari yang dibayarkan
berdasarkan jumlah riil penugasan dalam surat tugas sebagaimana diatur
dalam Perdirjen Perbendaharaan No. $$/PB/$"! tentang Ketentuan ebih
anjut Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara( Pega)ai
Negeri dan Pega)ai Tidak Tetap.
Perjalanan Dinas *enggunakan Kendaraan Dinas
Pertanyaan :
Saya melakukan perjalanan dinas keluar kota sektr 43 jam baru tiba di KPP+ Palu
dengan menggunakan kendaraan dinas dan biaya bensin dibayar oleh pega$ai
bersangkutan , pertanyaan sy apakah pertanggung ja$abanya sdh termasuk dalam
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
23/31
uang harian atau sy buatkan tesendri dengan melampirkan bukti 8 kuitansi
pembelian bensin
!a$aban :
Perjalanan Dinas ke luar kota yang menggunakan kendaraan dinas( maka
kepada pelaksana SPD tersebut tidak diberikan biaya transportasi selamamelaksanakan perjalanan dinas. biaya yang dikeluarkan untuk
pembayaran bensin termasuk dalam biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
Kelebihan Pembayaran )ang /arian Karena Lokasi !auh.
Pertanyaan :
Selamat Sore, kami ingin menanyakan terkait dengan permasalahan yang terjadi
ditempat kami di Kabupaten Barito Selatan kronologisnya :
Dalam melaksanakan perjalanan Dinas dari Tempat kami 1kabupaten Barito Selatan5
menuju !akarta, kami harus menempuh perjalanan kurang lebih A s8d 6 jamperjalanan darat menuju bandara di palangka -aya, ibu kota Proinsi kalimantan
Tengah. sehingga harus bermalam dulu di ibu kota proinsi sebelum berangkat ke
jakarta mengingat jad$al penerbangan di pagi hari esoknya. sehingga dalam
rin9ian perjalanan dinas kami, misalkan perjalanan dinas A hari maka untuk
lumpsum tetap kami 9laim A hari. tetapi menurut inspektorat hanya hari lumpsun
untuk ibu kota negara dan 2 hari lumpsum ibu kota proinsi, sehingga terjadi
kelebihan pembayaran karena perbedaan lokasi tersebut.mohon penjelasannya
terkait dengan permasalahan tersebut, terima kasih
!a$aban :
Pemberian biaya perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuandalam PMK Nomor !/PMK."#/$"$ tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara( Pega)ai Negeri( dan Pega)ai Tidak Tetap
yaitu dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan bukti:bukti pengeluaran
riil. Dalam hal perjalanan dilaksanakan sebagaimana penjelasan Saudara
maka apa yang dinyatakan oleh oleh inspektorat adalah benar karena
sebelum perjalanan dinas ke *akarta( Saudara menginap di Palangka 2aya
&,bukota Kalteng' selama satu hari sehingga pada hari tersebut Saudara
hanya berhak uang harian perjalanan dinas sesuai standar biaya di
Kalimantan Tengah( bukan di *akarta.
Perjalanan Dinas dalam -angka *emenuhi )ndangan ;nstansi Lain
Pertanyaan :
th. /elpdesk, *ohon pen9erahannya. Saat ini akun untuk perjalanan pimpinan
kami 6>A22 sudah habis. Sedangkan untuk penambahan atau pengurangan akun
perjalanan hrs persetujuan ketua lembaga. g menjadi pertanyaannya apakah kami
boleh menggunakan akun 6>A22@ untuk perjalanan pimpinan kami, krn ada
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
24/31
beberapa undangan dari instansi lain yang harus dibiayai sendiri dari kami. Dan
perjalanan tersebut semuianya ke luar daerah dengan komponen, transport, tiket
pesa$at, hotel, dan uang harian. "tas bantuannya kami u9apkan terima kasih.
!a$aban :
"kun 6>A22@ 1Belanja Perjalanan Dinas Paket *eeting Luar Kota5 penjelasannyayaitu Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar,
dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker
peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta.
Dari uraian di atas apabila pimpinan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam
rangka meeting dan sejenisnya yang biaya ditanggung oleh satker peserta maka
dapat dibebankan pada akun 6>A22@. +amun demikian, apabila perjalanan dinas
tersebut dalam rangka tugas pokok dan 0ungsi maka tidak boleh menggunakan
dana pada akun 6>A22@.
Perjadin hari libur 1sabtu8minggu5
Pertanyaan :
th. Tim /elpdeskP*K +o228P*K.68>2> tentang Perjalanan Dinas Dalam +egeri
bagi Pejabat +egara, Pega$ai +egeri, dan Pega$ai Tidak Tetap tidak membatasi
mengenai $aktu penyelenggaraan perjalanan dinas.Pertanyaan:2."pakah boleh
perjadin berangkatnya dilakukan pada hari libur 1sabtu8minggu5? sedangkan surat
tugas8kegiatan mulai hari senin. >."pakah boleh melakukan kegiatan perjadin pada
hari libur 1sabtu8minggu5?Terimakasih.
!a$aban :
Sesuai PMK:!/PMK."#/$"$ pada pasal ayat &'( disebutkan bah)a
Perjalanan Dinas *abatan oleh Pelaksana SPD dilakukan Sesuai perintah
atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
2. Pada prinsipnya( Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan Surat
Tugas. *ika Pelaksana SPD berangkat pada hari minggu maka dia
tidak berhak mengajukan klaim pembayaran uang penginapan dan
uang hariannya.
>. Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan pada hari libur
selama surat tugas dimulai pada hari libur. Pada beberapa K/
tertentu hal ini memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan(misalnya satker BPS dalam melakukan sur;ey lebih banyak
dilakukan di hari Sabtu/Minggu.
Pajak ang /arus Dipungut Dari Se$a Bus
Pertanyaan :
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
25/31
"ssalamu&alaikum $r. $b. )nit kerja kami mengadakan kegiatan di luar kota dan
guna menunjang kegiatan tersebut, kami menye$a bus untuk transportasi panitia
dan peserta. "pakah kami $ajib memungut pajak dari biaya se$a kendaraan8bus
tersebut meskipun domisili perusahaan bus tersebut di luar Pro. DK; !akarta? Kalau
$ajib dipungut pajak, maka pajak apa saja yang dipungut. Terima kasih atas
bantuannya
!a$aban :
Sesuai dengan PMK No. !/PMK."#/$"$ Pasal % ayat &
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
26/31
!a$aban :
Sesuai dengan PMK No. !/PMK."#/$"$ tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara( Pega)ai Negeri dan Pega)ai Tidak Tetap( jika
PNS yang bersangkutan mendapatkan surat tugas dan merupakan
pelaksana SPD maka PNS tersebut berhak mendapatkan komponen biaya
perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Biaya Se$a Kendaraan
Pertanyaan :
"pakah masih dimungkinkan biaya se$a kendaraan dalam rangka perjalanan dinas
dalam negeri
!a$aban :
Sesuai PMK nomor !/PMK."#/$"$( se)a kendaraan dalam Kota dapat
diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di
Tempat Tujuan. Untuk keperluan transportasi dari tempat kedudukan ke
tempat tujuan( pelaksana SPD diberikan biaya transpor. Sedangkan untuk
transportasi lokal di tempat tujuan( pelaksana SPD diberikan uang
transpor lokal sebagai salah satu komponen uang harian.
SPPD Tidak Ditandatangani8Distempel
Pertanyaan :
Satker kami mengajukan pertanyaan perihal perjalanan dinas. Pertanyaannyaadalah ada petugas satker tsb yang mengadakan perjalanan dinas dalam rangka
monitoring ke suatu perusahaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut masih
beraktiitas atau tidak. Ternyata setelah sampai tempat tujuan, perusahaan yang
dikunjungi tsb sudah tutup, tidak ada aktiitas dan tidak ada pengurusnya lagi.
Selanjutnya petugas tsb pulang lagi ke kantor dan SPPDnya tidak ditandatangani
sebagai bukti ybs sudah sampai di tempat tujuan, karena perusahaan yang
dikunjungi sudah tutup 1tidak beraktiitas lagi5. ang jadi masalah adalah sampai
dengan saat ini SPPD tsb belum dapat dibayarkan karena tidak ada tandatangan
dari pihak yang dikunjungi, $alaupun kenyataannya petugas tsb sudah sampai pada
tempat tujun.
Kirakira bagaimana solusinya agar petugas tersebut mendapatkan kembali hakbayar atas SPPD yang sudah dilaksanakan, serta kepada siapa ybs harus minta
tandatngan sebagai bukti kedatangan ditempat tugas
!a$aban :
Sesuai PMK nomor !/PMK."#/$"$( pertanggungja)aban biaya
Perjalanan Dinas *abatan dengan melampirkan dokumen antara lain
berupa SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
27/31
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat
Tujuan Perjalanan Dinas. Dalam hal ini( apabila perusahaan yang
dikunjungi tersebut sudah tutup( SPD ditandangani pihak terkait dengan
perusahaan tersebut misalnya pejabat pada instansi/dinas yang terkait
dengan ijin pendirian/penutupan perusahaan seperti dinas perdagangan
atau kantor pelayanan perijinan terpadu setempat.
Transport Dalam Kota dan Batasannya
Pertanyaan :
"da beberapa permasalahan yang ingin saya tanyakan seputar perjalanan dinas
dan transport dalam kota:
2. !ika perjalanan dinas seorang pega$ai masih dalam satu lingkup kabupaten,
tetapi jaraknya 9ukup jauh > km lebih. "pakah masih menggunakan *"K
6>A22 transport dalam kota atau boleh mempergunakan *"K 6>A22@?
>. "pakah diperkenankan seorang pega$ai yang melakukan perjalanan dinas
menggunakan kendaraan dinas mendapatkan transport dalam kota?
. !ika seorang pega$ai melakukan kegiatan pengumpulan data di instansi di
sekitar kantor, apakah pega$ai tersebut berhak atas transport dalam kota
atau uang makan, atau hanya salah satunya saja?
!a$aban :
Berdasarkan PMK No. !
&Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota' sesuai dengan Surat Dirjen
Perbendaharaan No. S:>#??/PB/$"! hal Penjelasan ebih anjut
Penggunaan +kun Perjanlanan Dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S:
$"#/MK."#/$"!.
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
28/31
Berdasarkan penjelasan No. PMK No. 8>2 berbunyi
Cuang transport dalam kota tdk dpt diberikan kpd P+ atau non P+ yangmelakukan kegiatan rapat dalam komplek perkantoran yang sama Terima
kasih $assalam
!a$aban :
Sesuai PMK 113/PMK.05/2012, Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas
melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari temat !edudu!an !e temat "an#
dituju, mela!sana!an tu#as, dan !embali !e temat !edudu!an semula di dalam
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
29/31
ne#eri. Den#an en#ertian tersebut, !e#iatan embinaan/suer$isi "an# dila!u!an
!eada sat!er "an# masih dalam satu !omle! er!antoran "an# sama tida!
termasu! dalam de%nisi erjalanan dinas, sehin##a tida! daat diberi!an bia"a
erjalanan dinas.
/arga Tiket *elebihi SB* >2A
Pertanyaan :
*ohon penjelasan apakah diperbolehkan pembelian harga tiket yang melebihi harga
satuan pada SB* >2A..ataukah harus di9arikan lagi penerbangan lain yang lebih
murah 1 diba$ah nilai SB* >2A 5
!a$aban :
Satuan bia"a ti!et esawat erjalanan dinas dalam/luar ne#eri ter&antum dalam
'amiran (( PMK )2/PMK.02/2013 tentan# Standar *ia"a Masu!an + 201-. Standar
bia"a "an# ter&antum dalam 'amiran (( PMK tersebut berun#si seba#ai estimasi.un#si Standar *ia"a Masu!an seba#ai estimasi merua!an ra!iraan besaran
bia"a "an# daat dilamaui den#an memertimban#!an
a.har#a asar
b.roses en#adaann"a sesuai den#an !etentuan eraturan erundan#undan#an
&.!etersediaan alo!asi an##aran dan
d.rinsi e!onomis, e%siensi dan ee!ti%tas.
Den#an demi!ian aabila masih dimun#!in!an untu! mendaat!an ti!et
enerban#an lain ada !elas "an# sama ada har#a "an# lebih murah, ma!a
standar bia"a ti!et tida! daat dilamaui.
Komponen Perjalanan Dinas ang Dapat Dibayarkan
Pertanyaan :
Seorang P+S golongan ;; dari Sukoharjo menghadiri rapat dengan menggunakan
paket 0ullboard 1Penginapan dan "komodasi ditanggung Panitia5 di Bogor dari
tanggal 4 s.d. @. -egistrasi a9ara rapat tersebut dilakukan pada pukul 2. pada
tanggal 4, Karena perjalanan darat yang tidak memungkinkan men9apai !akarta
pada tanggal 4, sehingga memerlukan $aktu sehari sebelumnya dan sehari
setelahnya untuk tiba dan kembali ke Sukoharjo. Komponen perjadin apa saja yang
dapat dibayarkan ?
!a$aban :
Sesuai Perdirjen omor 22/P*/2013 tentan# !etentuan lebih lanjut ela!snaan
erjalanan dinas dalam ne#eri ba#i ejabat ne#ara, e#awai ne#eri dan e#awai
tida! teta ada lamiran 4( ontoh !asus nomor 3, disamai!an bahwa !omonen
erjalanan dinas "an# daat diba"ar!an adalah uan# harian dan uan# sa!u
ullboard den#an tata &ara seba#ai beri!ut atasan Pela!sana SPD menerbit!an
Surat +u#as selama 5 hari, dari tan##al 6 samai den#an tan##al 10 !arena
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
30/31
Pela!sana SPD dima!sud memerlu!an wa!tu 1 7satu8 hari untu! tiba !e temat
tujuan dan 1 7satu8 hari untu! !embali !e temat !edudu!an semula. Dalam hal ini
!eada Pela!sana SPD dima!sud diba"ar!an uan# harian untu! tan##al 6 dan
tan##al 10, "an# dibeban!an ada D(P satuan !erja en"elen##ara. Selama raat
!oordinasi 7tan##al ), 9, dan :8 diberi!an uan# harian sebesar uan# sa!u a!et
ullboard.
;ntu! itu a#ar ter&aai e%siensi belanja ne#ara, enerbit Surat +u#as harus
memerhitun#!an aa!ah !eberan#!atan 1 7satu8 hari sebelum dan/atau 1 7satu8
hari sesudah ela!sanaan raat !oordinasi tersebut daat diertan##un#jawab!an.
Pertanggungja$aban Perjalanan Dinas ang Berantai
Pertanyaan :
;Ein Pak, jika kita mengajukan perjadin ke luar daerah a.n. C" 9s. pada tanggal mis.
2> s.d. 2 jan &2A tatp karena alasan teknis pelaksanaan kegiatan diundur menjadi @
s.d. 2 jan &2A. ang ingin saya tanyakan:
2. Pertanggung ja$aban tiket, hotel, isum dsb tidak sesuai dengan pengajuan,
apakah hal tersebut tidak akan menjadi temuan?
>. !ika kita melibatkan pimpinan )nit lain, dan yang bersangkutan ada kegiatan
berantai, mis. setelah dari kegiatan kita beliau lanjut ke pulau lain,
bagaimana dengan pertanggungja$abannya, mengingat kami hanya
mengajukan tiket bolakbalik dengan tgl kegiatan > hari. *ohon arahannya.
Terima Kasih. Salam
!a$aban :
2. Ji!a terjadi erubahan jadwal !e#iatan "an# men#a!ibat!an erubahan
enu#asan ma!a harus dila!u!an ralat surat tu#as a#ar dalam
ertan##un#jawaban sesuai den#an ela!sanaan !e#iatan "an# sebenarn"a.
>. Sesuai den#an PMK o. 113/PMK.05/2012 tentan# Perjalanan Dinas Dalam
e#eri ba#i Pejabat e#ara, Pe#awai e#eri dan Pe#awai +ida! +eta Pasal
3- men"ebut!an bahwa ertan##un#jawaban bia"a erjalanan dinas jabatan
melamir!an antara lain surat tu#as, SPD,ti!et esawat,datar en#eluaran
riil, bu!ti emba"aran hotel atau temat men#ina lainn"a. Ma!a bia"a
erjalanan dinas "an# daat diertan##un#jawab!an adalah sesuai
enu#asan dalam surat tu#as dan SPD. Kami asumsi!an !e#iatan "an#
diada!an oleh !antor saudara adalah a!et meetin# den#an men#undan#
iha! dari unit lain ma!a bia"a ti!et "an# daat diertan##un#jawab!an
adalah 2< ti!et !edatan#an. ;ntu! ti!et erjalanan !e ulau lain untu!
!e#iatan lainn"a tentun"a a!an ditan##un# oleh en"elen##aran !e#iatan
"an# lain tersebut.
-
7/23/2019 Artikel Perjalanan Dinas Top Agustus 2015 Cetak
31/31
. Penilaian atas !ebenaran ela!sanaan !e#iatan dila!u!an oleh PPK
berdasar!an bu!ti2 "an# daat diertan##un#jawab!an dan !etersediaan
a#u.
ata!an era"a #ar$ o%e& D$ba'ar(an )nt*( Pe!rta $mte(+D$(%at
Per+an'aan 6
A)akah pera+uran mengenai mak,ima& %um&ah hari 'ang )apa+ )iba'arkan uang harian(uang ,aku- %ika
ki+a mengiku+i Bim+ek(!ik&a+ 'ang +i)ak )i+anggung akomo)a,i maupun +ran,por+a,in'a- mi,a&n'a ki+a
mengiku+i )ik&a+ ,e&ama ,epu&uh hari- apakah )apa+ )iba'arkan uang hariann'a 10 hari )i+ambah uang
harian 1 hari keberangka+an )an 1 hari kepu&angan= +erima ka,ih
Ja/aban 6
Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tida Teta! !ada "am!iran ### $al K%m!%nen bia&a !erjalanan dinas
jabatan melewati batas %ta din&ataan ba$wa bagi !egawai &ang melasanaan !erjalanan dinas
jabatan untu mengiuti !endidian dan !elati$an ber$a menda!atan uang $arian, bia&a
!engina!an dan bia&a trans!%r dengan jumla$ $ari &ang diba&aran sesuai !enugasan. Dimana
uang $arian &ang diberian beru!a uang sau dilat sesuai standar bia&a masuan selama
mengiuti egiatan.
Dalam $al !eserta esulitan tran!%rtasi se$ingga $arus berangat 1 $ari sebelum egiata dan 1
$ari setela$ egiatan, e!ada !eserta da!at diberian uang $arian '(1 dan ')1. Keberangatan
dan e!ulangan '(1 dan ')1 dimasud $arus berdasaran surat tugas dari atasan