1

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KAPABILITAS ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN

KEUANGAN DAERAH (APBD)

INDAH MUSTIKA DEWI

WARSITO KAWEDAR, S.E., M.Si., Akt.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of personal background,

political background, budgeting knowledge members of DPRD and

understanding members of DPRD on Rules, Policies and Procedures towards the

capability members of DPRD on region financial oversight (APBD). This

research is motivated by the fact that individual background will effect to

individual behavior on political activity.

Independent variables in this research are personal background, political

background, budgeting knowledge members of DPRD and understanding

member of DPRD on Rules, Policies and Procedures. Dependent variable are the

capability members of DPRD on region financial oversight (APBD). The data in

this research consist of primary data that taken from questionaires distributed

directly to respondents. The collected are from 102 respondents that members of

DPRD at ex Semarang Residence. Hipothesis of this study are examine by using

Multiple Linear Regression.

The result of this study indicaed thats, first, personal background political have positive and not significant influence toward the capability

members of DPRD on regional financial oversight (APBD) with p value = 0,104

and coefficient regression are = 0,199. Second, political background have

negative and not significant influence towards the capability members of DPRD

on region financial oversight (APBD) with p value = 0,349 and coefficien

regression are = -0,084. Third, budgeting knowledge members of DPRD have

positive and significant influence toward the capability members of DPRD on

regional financial oversight (APBD) with p value = 0,000 and coefficient

regression are = 0,531. Fourth, understanding members of DPRD on Rules,

Policies and Procedures have positive and significant influence toward the

capability members of DPRD on regional financial oversight (APBD) with p

value = 0,000 and coefficient regression are = 0,039.

Keywords : Personal background, political background, budgeting knowledge,

understanding members of DPRD on Rules, Policies and

Procedures, the role of DPRD, and region financial oversight

(APBD).

2

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada

pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih

besar. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh

karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk

mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif,

transparan dan akuntabel.

Namun demikian, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus

dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD periode ini

didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai

pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang

berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi

anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi

kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang

relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya

dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat.

Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan

keuangan daerah mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun

3

individu sebagai pelaku politik. Secara aktual kegiatan politik dilakukan oleh

individu, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya berpedoman pada

perilaku individu dengan pola tertentu.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga dalam hal ini

DPRD yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu

yang secara aktual mengendalikan lembaga yaitu para anggota dewan. Penelitian

Winarna dan Murni (2007) yang meneliti pengaruh personal background dan

political background terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

menunjukkan bahwa hanya tingkat pendidikan, partai politik, dan komisi yang

berpengaruh signifikan. Indriani dan Baswir (2003) meneliti pengaruh

pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan

daerah. Hasil penelitiannnya menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh

terhadap peranan DPRD dapam pengawasan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA

Teori Peran

Dasar perlunya peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

yang ditujukan kepada pemerintah daerah dijelaskan dalam lingkup

behavioralisme yaitu teori peran. Definisi peran menurut Ralph Linton (1936)

adalah sebagai aspek dinamis dari suatu status, bahwa setiap status dalam

masyarakat memiliki peran yang melekat dan setiap peran melekat pada status.

Sementara Raplh Linton (1936) mendefinisikan status sebagai kumpulan hak dan

kewajiban, selanjutnya status dilihat sebagai posisi dan peran sebagai

4

serangkaian hak dan kewajiban yang di harapkan. Sedangkan Siegel dan Helena

(1989) mendefinisikan peran secara sederhana sebagai bagian-bagian yang orang

bermain dalam interaksi mereka dengan orang lain. Peran membedakan perilaku

orang yang menduduki posisi-posisi organisasi tertentu dan berfungsi untuk

menyatukan kelompok dengan menyediakan untuk spesialisasi dan koordinasi

fungsi.

Teori peran fokus pada perspektif perilaku dengan menjelaskan interaksi

sosial sebagai perilaku yang terkait dengan posisi sosial tertentu. Teori peran

menawarkan potensi untuk mempelajari manusia sebagai makhluk hidup,

makhluk rasional, dan untuk mendapatkan kontrol terhadap keberadaan sosial

(Biddle, 1979) dalam (Broderick, 1998). Sedangkan Arfan dan Ishak (2008), teori

peran menjelaskan bahwa peran dapat digambarkan secara sederhana sebagai

bagian dari orang yang berinteraksi satu sama lain. Teori peran berasal dari teori

penetrasi sosial (Altman dan Taylor, 1973); pendekatan interaksi sosial untuk

sosiologis pemikiran (Goffman, 1959, 1967; Simmel, 1908/1950) dan elemen

teori pertukaran sosial (Homans, 1961; Kelley dan Thibaut, 1978) menekankan

fokusnya pada interaktivitas dalam pola pertukaran sosial (Broderick, 1998).

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat

dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat

5

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Menurut

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta

rencana yang telah ditetapkan (Baswir, 1999) dalam (Indriani dan Baswir, 2003).

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat,

mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik

secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen,

tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis (Fanindita, 2010).

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 Ayat 6 menyebutkan

bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan

untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan

ketentuan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan

6

penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional,

pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (pengawasan legislatif) bisa

dilakukan secara preventif dan represif, serta secara langsung maupun tidak

langsung. Tujuan pengawasan APBD adalah untuk: 1) menjaga agar anggaran

yang disusun benar-benar dapat dijalankan, 2) menjaga agar pelaksanaan APBD

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan 3) menjaga agar hasil

pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Alamsyah, 1997)

dalam Robinson (2006).

Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya

yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir

yang diinginkan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kapabilitas DPRD

dalam pengawasan keuangan daerah/APBD adalah kapasitas yang dimiliki oleh

anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap

penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan

atas kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh

anggota dewan tersebut.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun kerangka pemikiran

teoritis dapat dilihat pada gambar 1.

7

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Personal Background terhadap Kapabilitas Anggota DPRD dalam

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat

pada seorang individu. Dalam penelitian ini personal background yang dimaksud

adalah personal background dari anggota DPRD periode 2009-2014 yaitu latar

belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat

pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan

pegalaman organisasi. Semakin anggota DPRD memiliki personal background

yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin

maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menemukan

bukti empiris bahwa personal background tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari uraian di atas maka

hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Personal background berpengaruh positif terhadap kapabilitas

anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengaruh Political Background terhadap Kapabilitas Anggota DPRD dalam

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Political background merupakan latar belakang dari pengalaman

seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu

saja tidak lepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki political

8

background seperti individu yang ada didalamnya. Seorang anggota dewan harus

mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai

anggota dewan. Personal background meliputi pengalaman DPRD, pengalaman

politik, komisi, partai, ideologi partai, jabatan di DPRD, jabatan di Partai, dan

jumlah partai yang pernah ddikuti. Semakin seorang anggota DPRD memiliki

political background yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan

keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Witono dan Baswir

(2003) menyatakan bahwa political background berpengaruh terhadap kapabilitas

anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari uraian di atas

maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Political background berpengaruh positif terhadap kapabilitas

anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap

Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran

(RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan

kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang (1999) dalam Winarna dan

Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil

dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia

dalam bersikap dan bertindak. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan

sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya

9

sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat. Semakin luas

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas

anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Yudoyono (2000) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan

hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif

serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan

pemerintah, kebijakan publik. Pengetahuan DPRD tentang anggaran dapat

meningkatkan kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh

positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan

keuangan daerah (APBD).

Pengaruh Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Prosedur, dan

Kebijakan terhadap Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan

Keuangan Daerah (APBD)

Peraturan digunakan untuk menjelaskan tindakan apa saja yang boleh

dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk

menjcapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai

pedoman dalam pengambilan keputusan. Peraturan, kebijakan dan prosedur ini

berfungsi sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan

keuangan daerah (APBD) agar berjalan secara efektif sehingga memastikan

10

apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Semakin paham anggota dewan

terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah (APBD)

maka anggota DPRD tersebut akan semakin kapabel dalam melakukan

pengawasan keuangan daerah (APBD).

Namun demikian, jumlah peraturan, prosedur dan kebijakan yang

berlebihan dapat berpengaruh terhadap disfungsionalisasi individu dan organisasi,

serta membunuh inisiatif individu, mengeliminasi perilaku risk-taking,

mengurangi kepuasan kerja serta memicu sisnisme dan persaingan. Indriani dan

Baswir (2003) juga membuktikan bahwa peraturan, prosedur dan kebijakan

(RPPs) tidak berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin banyak peraturan, prosedur, dan

kebijakan yang ada, maka akan memberikan kecenderungan pada anggota dewan

untuk lebih banyak lagi melanggar peraturan, prosedur, dan kebijakan tersebut.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur dan

kebijakan berpengaruh positf terhadap kapabilitas anggota DPRD

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti

(Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah

11

Pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengawasan yang dimaksud adalah

pengawasan terhadap anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang

dilakukan oleh pihak di luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD untuk

mengawasi pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengawasan anggaran diukur

dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Sopanah (2003).

Variabel ini menggunakan 9 item pernyataan yang menanyakan aktivitas

pengawasan yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD pada setiap tahapan

APBD. Pengukuran variabel dengan skala likert 1 sampai dengan 5, yaitu: 1=

tidak pernah; 2= jarang; 3= kadang-kadang; 4= sering; dan 5= selalu. Jawaban

item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 9 45.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel

dependen, baik pengaruh positif maupun negatif. Variabel independen (X) yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Personal Background (X1)

Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada

seorang individu. Variabel personal Background meliputi beberapa dimensi,

yaitu: jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar

belakang pekerjaan, pengalaman organisasi. Dimensi tersebut didasarkan

pada penelitian yang dikembangkan oleh Winarna dan Murni (2007).

Variabel ini diukur dengan skala nominal.

2. Political Background (X2)

Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang

dalam berkecimpung di dunia politik. Variabel ini meliputi beberapa dimensi,

12

yaitu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik,

latar belakang ideologi partai politik, asal komisi, jabatan di partai politik,

jabatan di DPRD, dan jumlah partai politik yang pernah diikuti. Dimensi

tersebut didasarkan pada penelitian yang dikembangkan oleh Winarna dan

Murni (2007). Variabel ini diukur dengan skala nominal.

3. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran (X3)

Pengetahuan angota DPRD tentang anggaran merupakan persepsi responden

tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau

kegagalan, dan kebocoran anggaran. Instrumen pengukuran pengetahuan

anggaran dilakukan dengan menanyakan pengetahuan dan pemahaman

anggota DPRD tentang RAPBD/APBD dalam konteks anggaran yang

berbasis kinerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item

pernyataan yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Variabel ini diukur

dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5

(tidak pernah-sangat sering). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki

nilai kisaran 10-50.

4. Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan, dan Prosedur

(X4).

Peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak.

Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan.

Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam

pengambilan keputusan. Variabel ini diukur dengan menanyakan tingkat

pemahaman anggota DPRD tentang peraturan dan perundang-undangan yang

13

berlaku. Pernyataan ini dikembangkan oleh penulis dengan mengacu pada

Peraturan dan Undang-Undang tentang pengawasan, serta

mempertimbangkan fungsi pengawasan pada setiap tahapan APBD yakni

mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan.

Variabel ini menggunakan 15 item pernyataan yang diukur dengan

menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5 (tidak

pernah-sangat sering). Masing-masing item pernyataan terdiri dari lima

peraturan dan Undang-Undang sehingga jawaban item pernyataan tersebut

memiliki nilai kisaran 75-375. Peraturan dan Undang-Undang tersebut terdiri

dari:

a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

14

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota

Se-Eks Karesidenan Semarang dan Se-Eks Karesidenan Pati. Dengan

menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak

acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu

dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Oleh karena

itu, sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD

periode 2009-2014 di 4 Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Semarang,

meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota

Semarang serta 1 Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati yaitu DPRD Kabupaten

Kudus.

Metode penyebaran kuesioner adalah Personally Administered

Questionaires, yaitu penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan

oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat

memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang

belum dimengerti oleh responden. Selain itu juga, penyebaran kuasioner juga di

tinggal di kantor DPRD. Hal ini disebabkan karena kesibukan anggota DPRD

pada akhir tahun sehingga kurang terdapat kesulitan untuk ditunggu secara

langsung.

15

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis

dengan alat statistik sebagai berikut:

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel

dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar

deviasi, maksimum dan minimum. (Ghozali, 2007). Statistik deskriptif

menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam

kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan

uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah

jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan memiliki

tingkat kestabilan yang tinggi dari waktu ke waktu atau tidak. Uji validitas

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu

kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali,

2007).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan

regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh

dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007).

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Goodness of Fit

16

Model. Uji Goodness of Fit Model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi

regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Secara statistik, terdapat tiga cara

untuk mengukur goodness of fit, yaitu dari nilai koefisien determinasi, nilai

statistik F dan nilai statistik t.

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:

Y = 0 + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4 + e

Keterangan :

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

X1 = Personal Background

X2 = Political Background

X3 = Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

X4 = Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan

Prosedur tentang keuangan Daerah (APBD)

= Koefisien regresi

e = error

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Sampel Penelitian

Jumlah anggota DPRD yang menjadi sampel berasal dari empat DPRD

Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Semarang dan 1 DPRD Kabupaten/Kota se-

Eks Karesidenan Pati. Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner

berdasarkan wilayahnya disajikan pada tabel 1.

17

Demografi Responden Penelitian

Data demografi responden menyajikan beberapa informasi umum

mengenai kondisi responden yang didasarkan pada dimensi personal background

dan political background dan disajikan pada tabel 2.

Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu variabel

penelitian. Alat yang digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi variabel

penelitian adalah nilai teoritis, nilai akhir (rata-rata, minimum, maksimum), sum

dan standard deviasi yang tersaji pada tabel 3. Sedangkan penentuan rentang

kategori skor variabel dapat dilihat pada tabel 4.

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data ini dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas

dan uji validitas terhadap item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat koefisien

cronbachs alpha. Hasil uji reliabilitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai

Cronbachs Alpha yang dimiliki oleh variabel pengetahuan tentang anggaran

(0,863), pemahaman DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur (0,966),

serta pengawasan keuangan daerah (APBD) (0,867) lebih besar dari 0,60. Hal ini

berarti variabel pengatahuan tentang anggaran, pemahaman DPRD terhadap

peraturan, kebijakan dan prosedur, serta pengawasan keuangan daerah (APBD)

memiliki reliabilitas yang tinggi.

18

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

Correlation Pearson. Correlation Pearson pada tabel 6 menunjukkan bahwa

korelasi yang terbentuk antara masing-masing item pernyataan dengan skor total

seluruh pernyataan dalam masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi di

bawah 0,05 (5%), hal ini berarti setiap item pertanyaan yang diajukan dalam

kuesioner adalah valid.

Uji Hipotesis

Ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel

7. Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya nilai adjusted R2 sebesar 0,588 yang

berarti 58,8% variasi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan

daerah (APBD) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen personal

background, political background, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran

dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur.

Sedangkan sisanya 41,2% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi.

Pada tabel 7 besarnya nilai F hitung adalah 37,071 dengan nilai

signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi

kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, maka dapat disusun

persamaan sebagai berikut:

Y = 0,496 + 0,199 X1 0,084 X2 + 0,531 X3 + 0,039 X4 + e

19

Pengujian Hipotesis Pertama

H1 = Personal background berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Variabel personal background menunjukkan koefisien positif sebesar

0,199. Besarnya nilai t hitung dari variabel personal background adalah 1,639

dengan nilai signifikansi 0,104. Karena nilai signifikasnsi lebih besar dari 0,05

maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian variabel personal

background berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan nilai t hitung dari ketujuh item personal background yang

dimasukkan ke dalam model regresi terlihat bahwa jenis kelamin, usia, agama,

tingkat pendidikan dan bidang pendidikan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat

dari nilai signifikansi untuk jenis kelamin (0,404), usia (0,338), agama (0,322),

tingkat pendidikan (0,983) dan bidang pendidikan (0,197) dan kelimanya jauh di

atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapabilitas DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD) dipengaruhi oleh pekerjaan sebelum

menjadi anggota DPRD dan pengalaman organisasi yaitu masing-masing dengan

probabilitas signifikansi 0,031 dan 0,039.

Pengujian Hipotesis Kedua

H2 = Political background berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Variabel political background menunjukkan koefisien negatif sebesar

0,084. Besarnya nilai t hitung dari variabel political background adalah -0,941

20

dengan nilai signifikansi 0,349. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian variabel political

background berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas

anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan nilai t hitung dari kedelapan item political background yang

dimasukkan ke dalam model regresi terlihat bahwa pengalaman politik,

pengalaman di DPRD, ideologi partai, komisi, jabatan di partai, jabatan di

DPRD, dan jumlah partai yang pernah diikuti tidak berpengaruh signifikan. Hal

ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk pengalaman politik (0,387),

pengalaman di DPRD (0,757), ideologi partai (0,067), komisi (0,784), jabatan di

partai (0,621), jabatan di DPRD (0,215), dan jumlah partai yang pernah diikuti

(0,214) dan ketujuhnya jauh di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dipengaruhi oleh

partai anggota DPRD berasal yaitu dengan probabilitas signifikansi 0,036.

Pengujian Hipotesis Ketiga

H3 = Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif

terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan

daerah (APBD).

Nilai koefisien variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran

sebesar 0,531 dan memiliki pengaruh positif. Hasil pengujian parsial diperoleh

nilai t hitung sebesar 7,153 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikans

lebih kecil dari 5% berarti hipotesis ketiga yang menyatakan pengetahuan anggota

21

DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) berhasil menolak H0.

Pengujian Hipotesis Keempat

H4 = Pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur

berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD).

Nilai koefisien variabel pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan,

kebijakan dan prosedur yang berlaku sebesar 0,039 dan memiliki pengaruh positif.

Hasil pengujian parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,794 dengan signifikansi

0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% berarti hipotesis keempat yang

menyatakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan

prosedur berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD) berhasil menolak H0.

Interpretasi Hasil

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa personal background

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal tersebut mungkin dikarenakan

anggota DPRD memiliki personal background yang hampir sama, yaitu terlihat

dari responden yang sebagian besar memiliki latar belakang wiraswasta sehingga

kurang memahami pengawasan keuangan daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk

meningkatkan kemampuannya tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan

22

daerah demi meningkatkan kapabilitas dan kualifikasi yang optimal diperlukan

pelatihan dan seminar. Semakin besar pendidikan, pengalaman dan keahlian

seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Winarna dan Murni (2007)

yang menyatakan bahwa personal background secara umum tidak berpengaruh

signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa political background berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena sebagian besar

anggota DPRD yang menjadi sampel memiliki political background yang hampir

sama yaitu terlihat dari pengalaman di politik, pengalaman di DPRD, jabatan di

partai, jabatan di DPRD, serta jumlah partai yang pernah diikuti. Hal ini juga

sama dengan hasil penelitian Winarna dan Murni (2007) yaitu mayoritas

responden memiliki pengalaman di DPRD selama 1 periode dan bernaung di

partai yang berideologi nasionalis.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Winarna dan Murni (2007)

yang menyatakan political background secara umum tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Witono dan

Baswir (2003) yang menyatakan bahwa political background berpengaruh

terhadap kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

23

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD

tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini berarti bahwa

semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maka kapabilitas

anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan akan

semakin meningkat. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi

pengetahuan pada saat penyusunan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan

serta identifikasi terhadap kebocoran dan pemborosan APBD.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Indriani dan Baswir (2003), Sopanah dan Mardiasmo (2003), Werimon

(2005), Robinson (2006), Corynata (2007), Winarna dan Murni (2007) yang

menyatakan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Hasil pengujian H4 menunjukkan bahwa pemahaman anggota DPRD

terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD menyadari arti pentingnya peraturan

dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD khususnya dalam

pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi

sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah

(APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang

24

ditetapkan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman anggota DPRD

terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur maka kapabilitas anggota DPRD

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan akan semakin

meningkat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Indriani dan Baswir (2003)

yang menyatakan bahwa peraturan, prosedur dan kebijakan (RPPs) tidak

berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan

daerah (APBD) yang berarti bahwa semakin banyak peraturan, prosedur, dan

kebijakan yang ada, maka akan memberikan kecenderungan pada anggota dewan

untuk lebih banyak lagi melanggar peraturan, prosedur, dan kebijakan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil

kesimpulan bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh

terhadap variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah. Namun secara

individu hanya pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman

anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur yang berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan

personal background berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Serta

political background berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

25

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, diantaranya:

1. Penyebaran kuesioner untuk DPRD Kota Semarang dan Kabupaten

Semarang tidak dapat dilakukan ke semua anggota DPRD. Hal ini

disebabkan kesibukan anggota DPRD dan keterbatasan waktu penelitian.

2. Adanya variabel-variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap

pengawasan anggaran namun belum tercakup dalam penelitian ini.

3. Masih terbatasnya populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini,

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka

terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel

lain seperti partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik,

akuntabilitas, motivasi, komitmen politik, psychology dewan, pengambilan

keputusan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta peran lembaga-

lembaga pengawas dan pemeriksa lainnya.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel yang lebih

luas untuk anggota DPRD Propinsi atau bahkan DPRD Pusat sehingga

hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

26

DAFTAR PUSTAKA

Broderick, Anne J. 1998. Role theory, role management and service performance, dalam jurnal The Journal of Services Marketing, Vol. 12 No. 5 1998, pp. 348-361. MCB University Press, 0887-6045.

Corynata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan

tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), dalam Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli. Makassar: Universitas

Hasanudin.

Fanindita, Fanina, 2010. Rekruitmen Politik terhadap Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen, Suatu Studi terhadap DPRD Tingkat I Periode 2004-

2009 di Sumatera Utara, Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 2. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Semarang.

Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2008. Akuntansi Keperilakuan, Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

Indriani, Rini dan Revrisond Baswir. 2003. The Effect of Knowledge, and Rules, Procedures and Policies (RPPs) on Role of Local Legislature in Local

Financial Control (A Case Study of Regency and Municipal Legislatures

in Bengkulu Province), dalam jurnal Sosiohumanika. Vol. 16A. No. 1. Januari. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk

Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.

Laksono, Agung. 2009. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, dalam jurnal Majelis. Vol. 1 No.1. Agustus.

Mardiasmo, 2001, Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi.

Yogyakarta.

Nurhayati, 2008. Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang

27

Tahun 2006. Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Program

Pascasarjana Universitas Andalas.

Robinson. 2006. Pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Efektivitas Pengawasan Anggaran: Pengetahuan tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Propinsi Bengkulu). Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana

Universitas Diponegoro.

Roseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator

Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi S1

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Sari, Irmala. 2010. Pengaruh personal background dan political background serta

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah/APBD (Studi Empiris pada DPRD Kota

Padang). Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business : Skill Bulding Approach.

Third Edition. New York. John Wiley & Sons Inc.

Siegel, Gary and Helene Ramanauskas-Marconi. 1989. Behavioral Accounting.

United States of America. South-Western Publishing Co.

Sopanah, dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan

Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, dalam Simposium Nasional Akuntansi VI. Hal 1160-1173. 16-17 Oktober.

Surabaya.

Sopanah. 2005. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan

Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), dalam Jurnal Logos. Vol. 3. No. 1. Juli. Malang: Universitas Widya Gama.

Syahruddin, dan Taifur Werry Darta. 2002. Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan

Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi

(The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of

Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of

Decentralization). Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan,

Universitas Andalas, Regional University Research, On Decentralization

in Indonesia, Project 497-0357 / 204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center

28

for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of

Maryland at College Park.

Turner, Ralph H. 2001. Handbook of Sociological Theory Handbooks of

Sociology and Social Research, Part III, 233-254. Diakses tanggal 30

Maret 2011, dari www.SpingerLink.com

Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang

Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris

Di Provinsi Papua). Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Werimon, Simson dan Imam Ghozali dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap

Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi

Papua), dalam Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli. Makassar: Universitas Hasanudin.

Wibowo, Sri Muktiani, 2007. Dampak APBD terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal, dalam Konfrensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, 25-26 April. Surabaya.

Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran

DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan

Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006), dalam Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli. Makassar: Universitas

Hasanudin.

Witono, Banu dan Revrisond Baswir. 2003. An Analysis on Influence of Personal Background and Political Culture on Regional Parliaments Role in Regional Financial Oversight, dalam jurnal Sosiohumanika. Vol. 16A. No. 3. September. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah

Mada.

Yudoyono, Bambang. 2000. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm. Diakses

tanggal 7 Oktober 2010.

29

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Tabel 1

Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Berdasarkan Wilayah

N

o

Kabupaten

/Kota

Kuesioner

yang

disebar

Kuesioner

yang tidak

Kembali

Kuesioner

yang

Kembali

Kuesioner

yang

diolah

Tingkat

Pengemba

lian (%)

Data

yang

Digunak

an (%)

1 Kota

Semarang 20 7 13 13 65 65

2 Kabupaten

Semarang 35 12 23 12 66 34

3 Kabupaten

Kendal 50 6 44 25 88 50

4 Kabupaten

Demak 50 20 30 18 60 36

5 Kabupaten

Kudus 45 9 36 34 80 75

Jumlah 200 54 146 102 73 51

Sumber : Data Primer yang diolah,2011

H4

H1

H2

H3

Variabel Dependen

Variabel Independen

Pengawasan

Keuangan Daerah

(APBD)

Pengetahuan Anggota DPRD

tentang Anggaran

Pemahaman Anggota DPRD

terhadap Peraturan, Kebijakan dan

Prosedur

Personal Background

Political Background

30

Tabel 2

Ringkasan Demografi Responden Penelitian

Keterangan Jumlah Persentase

(%)

Jenis Kelamin Laki-laki 80 78,4

Perempuan 22 21,6

Usia

20-29 tahun 10 9,8

30-39 tahun 32 31,4

40-49 tahun 38 37,3

50 tahun ke atas 22 21,6

Agama

Islam 98 96

Kristen Protestan 2 2

Katolik 2 2

Hindu 0 0

Budha 0 0

Tingkat

Pendidikan

SMA/SMK 16 15,7

DIII 11 10,8

S1 70 68,6

S2 5 4,9

Latar

Belakang

Pendidikan

Ilmu Ekonomi 24 23,5

Ilmu Hukum 16 15,7

Ilmu Sosial 21 20,6

Ilmu Nonsosial 11 10,8

Ilmu Agama 11 10,8

Ilmu Lainnya 19 18,6

Latar

Belakang

Pekerjaan

Karyawan Swasta 8 7,8

Wiraswasta 83 81,4

PNS 11 10,8

Pengalaman

Organisasi

Akademisi 6 5,9

LSM 10 9,8

Non-LSM 4 3,9

Organisasi Masyarakat 9 8,8

Organisasi Politik 66 64,7

Lainnya 7 6,9

Pengalaman

Politik

1-10 tahun 64 62,7

11-20 tahun 27 26,5

21-30 tahun 9 8,8

>30 tahun 2 2,0

Pengalaman

di DPRD

1 Periode 76 74,5

2 Periode 16 15,7

3 Periode 7 6,9

>3 Periode 3 2,9

31

Partai

Golkar 16 15,7

PDIP 16 15,7

PPP 7 6,9

PKB 13 12,7

PAN 6 5,9

Demokrat 12 11,8

Partai Lainnya 32 31,4

Ideologi

Partai

Nasionalis 47 46,1

Nasionalis Agama 19 18,6

Agama 24 23,5

Demokratis 12 11,8

Komisi

A 18 17,6

B 25 24,6

C 29 28,4

D 27 26,5

Unsur Pimpinan 3 2,9

Jabatan di

Partai

Ketua Partai 13 12,7

Wakil Ketua Partai 26 25,5

Anggota 63 62,8

Jabatan di

DPRD

Ketua DPRD 1 1,0

Wakil Ketua DPRD 2 1,9

Ketua Komisi 9 8,8

Wakil Ketua Komisi 6 5,9

Anggota DPRD 84 82,4

Jumlah Partai

yang Pernah

Diikuti

1 Partai 83 82,4

2 Partai 17 16,7

3 Partai 0 0

>3 Partai 2 1,9

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 3

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Rentang Teoritis Hasil Akhir

Sum SD Kategori min Max mean min Max mean

PA 10 50 30 20 50 43,31 4.418 5,038 Tinggi

RPPs 75 375 225 150 375 331,85 33.849 36,599 Tinggi

PKD 9 45 27 25 45 38,63 3.940 4,933 Tinggi

N 102

Sumber : Data Primer yang diolah, 2011

32

Tabel 4

Rentang Kategori Skor Variabel

Variabel Rentang Kategori

Rendah Sedang Tinggi

Pengetahuan Anggota DPRD tentang

Anggaran 10-23,33 13,34-36,66 36,67-50

Pemahaman Anggota DPRD terhadap

Peraturan, Kebijakan, dan Prosedur 75-175 176-275 276-375

Pengawasan Keuangan Daerah

(APBD) 9-21 22-33 34-45

Tabel 5

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

No. Variabel Cronbachs Alpa Keterangan

1 Pengetahuan tentang Anggaran 0,863 Reliabel

2 Pemahaman DPRD terhadap

Peraturan, Kebijakan dan Prosedur

0,966 Reliabel

3 Pengawasan Keuangan Daerah 0,867 Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

33

Tabel 6

Ringkasan Hasil Uji Validitas

No. Variabel Pernyataan Correlation

Pearson Signifikansi Keterangan

1 Pengetahuan Anggota

DPRD tentang

Anggaran (X3)

(X31) 0,801 0,000 Valid

(X32) 0,725 0,000 Valid

(X33) 0,501 0,000 Valid

(X34) 0,762 0,000 Valid

(X35) 0,650 0,000 Valid

(X36) 0,708 0,000 Valid

(X37) 0,648 0,000 Valid

(X38) 0,700 0,000 Valid

(X39) 0,550 0,000 Valid

(X310) 0,638 0,000 Valid

2 Pemahaman Anggota

DPRD terhadap

Peraturan, Kebijakan

dan Prosedur

(X41) 0,822 0,000 Valid

(X42) 0,811 0,000 Valid

(X43) 0,840 0,000 Valid

(X44) 0,755 0,000 Valid

(X45) 0,797 0,000 Valid

(X46) 0,832 0,000 Valid

(X47) 0,838 0,000 Valid

(X48) 0,832 0,000 Valid

(X49) 0,880 0,000 Valid

(X410) 0,772 0,000 Valid

(X411) 0,833 0,000 Valid

(X412) 0,897 0,000 Valid

(X413) 0,853 0,000 Valid

(X414) 0,876 0,000 Valid

(X415) 0,693 0,000 Valid

3 Pengawasan

Keuangan Daerah

(APBD)

(Y1) 0,785 0,000 Valid

(Y2) 0,543 0,000 Valid

(Y3) 0,683 0,000 Valid

(Y4) 0,732 0,000 Valid

(Y5) 0,696 0,000 Valid

(Y6) 0,640 0,000 Valid

(Y7) 0,703 0,000 Valid

(Y8) 0,738 0,000 Valid

(Y9) 0,736 0,000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

34

Tabel 7

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan Nilai Unstand.

Coefficients t Sig. t

Adj R2

0,588

F hitung 37,071

Sig. F hitung 0,000

Konstanta 0,496

Personal Background 0,199 1,639 0,104

Political Background -0,084 -0,941 0,349

PA 0,531 7,153 0,000

RPPs 0,039 3,794 0,000

Jenis Kelamin 0,997 0,838 0,404

Usia 0,515 0,962 0,338

Agama 1,579 0,994 0,322

Tingkat Pendidikan 0,013 0,021 0,983

Bidang Pendidikan 0,351 1,300 0,197

Pekerjaan 2,439 2,190 0,031

Pengalaman Organisasi 0,760 4,361 0,039

Pengalaman Politik 0,577 0,870 0,387

Pengalaman DPRD 0,206 0,311 0,757

Partai -0,444 -2,130 0,036

Ideologi Partai -0,829 -1,855 0,067

Komisi -0,120 -0,275 0,784

Jabatan di Partai -0,342 -0,496 0,621

Jabatan di DPRD 0,696 1,248 0,215

Partai yang pernah diikuti 1,126 1,250 0,214

Sumber: Data primer yang diolah, 2011