artikel implementasi kebijakan program rumah subsidi

1

Zulkifly Nangili (2018) : Implementasi Kebijakan Program Rumah Subsisi Pemerintah Dalam Pendekatan Tradisi

Payango

A R TI KEL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH SUBSIDI

PEMERINTAH DALAM PENDEKETAN TRADISI “PAYANGO” DI

KOTA GORONTALO

Zulkifly Nangili . SE 1 )

Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si 2 )

Dr. Hanisah Hanafi , M.Pd 3 )

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

P A S C A S A R J A N A

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

GORONTALO, DESEMBER 2018

2

Zulkifly Nangili (2018) : Implementasi Kebijakan Program Rumah Subsisi Pemerintah Dalam Pendekatan Tradisi

Payango

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH SUBSIDI PEMERINTAH DALAM

PENDEKETAN TRADISI “PAYANGO” DI KOTA GORONTALO

Zulkifly Nangili 1)

Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si 2)

Dr. Hanisah Hanafi, M.Pd 3)

Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Abstarak

Nangili , Zulkifly. 2018. Implementasi Kebijakan Program Rumah Subsidi Pemerintah Dalam

Pendekatan Tradisi Payang (Studi Kasus di Kota Gorontalo). Tesis, Program Studi Administrasi

Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Yulianto

Kadji, M.Si., (II) Dr. Hanisah Hanafi, M.Pd

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program

rumah subsidi pemerintah di Kota Gorontalo, aspek – aspek pendukung dan penghambat, serta

pendekatan melalui tradisi “payango”.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif

menurut Miles dan Huberman, yang di dalamnya terdapat proses reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, efektivitas dari

sisi tepat kebijakan, tepat pelaksanaan , tepat target, tepat lingkungan telah berjalan dengan

baik. Tepat proses yang terdapat dalam implementasi kebijakan KPR subsidi pemerintah selama

tahun 2011 sampai 2016 telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan MBR yang tidak

bisa menerima fasilitas KPR, karena terdapat kendala dari peraturan perundaang undangan yang

sulit untuk diterima oleh para pelaksana kebijakan bank pelaksana KPR. Serta pendeketan tradisi

payango yang perlu dilestarikan sebagai simbol buadaya Gorontalo Kesimpulan dari penelitian

ini adalah diperlukan konsistensi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan KPR Subsisi,

yaitu terkait dengan penetapan peraturan-peraturan yang diperlukan terkait sasaran kebijakan

dan proses memperoleh fasilitas KPR subsidi yang lebih jelas , tepat sasaran dan mudah.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Payango.

3

Zulkifly Nangili (2018) : Implementasi Kebijakan Program Rumah Subsisi Pemerintah Dalam Pendekatan Tradisi Payango

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tingginya tingkat kesenjangan kebutuhan rumah (backlog) dikota gorotnalo sangat menjadi

bahan perhatian oleh pemerintah dan pelaksana program yakni developer dan bank pelaksana

KPR, masih adanya kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) berupa kepastian mendapatkan fasilitas KPR dari bank pelaksana program,

adanya upaya pelestarian budaya “payango” dalam pelaksanaan program kebijakan rumah

subsidi pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, kebijakan rumah subsidi

ditemukan dalam tahapan implmentasi mengalami sedikit permasalahan yang akan diukur

melalui metode proses kajian implementasi yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanan, tepat target,

tepat lingkungan, tepat proses. dimana masih ditemukan adanya kebijakan yang kurang tepat

dengan kondisi penerapannya, demikian juga target penerima manfaat yang belum maksimal,

selanjutnya ditemukan juga adanya faktor penghambat dan pendukung laiinya dalam proses

implementasi program subsidi pemerintah, dan yang terakhir sedikit hambatan dalam dalam

proses penyalurannya sebab harus mengikuti prosesi kebudayaan “Payango” Gorontalo.

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan KPR Bersubsidi, maka peneliti membentuk suatu

pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi kebijakan

program rumah subsidi dalam pendekatan tradisi payango selama tahun 2015 sampai dengan 2017

di Kota Gorontalo. 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dipaparkan

tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan KPR subsidi pemerintah dalam kajian

implementasi yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanan, tepat target, tepat lingkungan, tepat

proses.

2. Mengetahui dan menganalisis hal yang mendukung atau menghambat implementasi

kebijakan KPR Subisdi Pemerintah di Kota Gorontalo.

3. Pendekataran tradisi “Payango” dalam penerapan program kebijakan rumah subsidi

pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian terdiri dari :

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan

pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademis dalam

mengembangkan wawasan terkait dengan implementasi kebijakan khususnya bidang

perumahan, yakni kebijakan untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),

dan upaya pelestarian budaya dengan dengan adanya pendeketan budaya adat Payango pada

penelitian ini.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan instansi pemerintah

tentang pelaksanaan kebijakan, khususnya bagi bagi Kementerian Perumahan Rakyat,

Pemerintah Kota Gorontalo, PT Bank Tabungan Negara sebagai bank pihak penyelenggara

kebijakan rumah subsidi, dan Developer terkait yang tergabung dalam REI, APERSI,

Perumnas khususnya berlokasi di Kota Gorontalo.

Bab II

Kajian Pustaka

2.1 Kerangka Konsptual

Menurut Nugroho (2011:650) berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Matland,

berpendapat bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan

implementasi kebijakan. implementasi yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanan, tepat target,

tepat lingkungan, tepat proses.

4


2.2 Penerapan tradisi adat “Payango”.

Tradisi adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,

hukum, adat istiadat sert a lain-lain yang berkait an dengan kemampuan dan kebiasaan manusia

sebagai anggota masyarakat . Selo Soemardi sepert i dikut ip Purwanto S.U,(2007) mengemukakan,

bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipt a, karsa rasa dan karya manusia dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Mursal Est en, (1992) tradisi adalah kebiasaan kebiasaan t urun menurun

sekelompok masyaraka t berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkut an. Disin i t radisi

hanya berart i w arisan, apa yang benar-benar t ersisa dari masa lalu. Seperti dikat akan Shils

dalam bukunya Piotr Sz tompka (2011) bahw a tradisi berarti segala sesuat u yang disalurkan at au

diw ariskan dari masa lalu ke masa kini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis.

Pendekatan positivis digunakan karena dalam pendekatan positivis, peneliti menggunakan

teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal penelitian, dan peneliti harus

obyektif dan netral adalam mengukur aspek kehidupan sosial, memeriksa bukti, dan

memperhatikan penelitian lainnya (Neuman,2006:86). Pendekatan positivis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan efektivitas implementasi kebijakan

(Rumah Subsidi) yaitu untuk pemilikan rumah sejahtera tapak di Kota Gorontalo selama tahun

2016.

3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 “Tepat” yang dapat mempengaruhi efektivitas

implementasi kebijakan rumah subsidi. Pemilihan 5 “Tepat” ini didasarkan pada proses

implementasi kebijakan rumah subsidi untuk pemilkan rumah sejahtera tapak diKota

Gorontalo pada tahun 2016. Adapun 5 tepat dalam efektivitas yang menjadi kajian yang

dilakukan di dalam implementasi kebijakan rumah sibsidi untuk pemilikan rumah sejahtera

tapak di Kota Gorontalo.

5


6


Tabel 3.1

Operasionalisasi Konsep dan Teknik Pengumpulan Data

Konsep Variabel Dimensi Kategori Indikator Perolehan Data atau

Informasi Primer Sekunder

Kebijakan

Publik

Efektivitas

Implementasi

Kebijakan

Tepat

K ebijakan

Sudah Tepat /

Belum Tepat

- Kesesuaian antara implementasi kebijakan

dengan masalah yang ingin dipecahkan

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

- Kesesuaian antara kebijakan dengan lembaga

yang mempunyai kewenangan (misi

kelembagaan) yang sesuai dengan karakter

kebijakan

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

Tepat

Pelaksanaan

Sudah Tepat /

Belum Tepat - Adanya kerjasama antar aktor yang terkait

dengan implementasi kebijakan;

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

- Adanya penyesuaian tugas dan kewenangan

masin – masing aktor yang terlibat.

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

Tepat Target Sudah Tepat /

Belum Tepat

- Kesesuaian antara target yang diintervensi dengan

yang direncanakan;

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

- Adanya kesiapan target yang diintervensi untuk

mendukung atau menolak kebijakan;

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

- Kondisi implementasi kebijakan bersifat baru /

memperbarui kebijakan sebelumnya.

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

7


Konsep Variabel Di mensi Kategori Indikator

Perolehan Data atau Informasi

Data Primer Data

Sekunder

Tepat

Lingkungan

Sudah Tepat / Belum Tepat

- Lingkungan kebijakan, yaitu

- interaksi di antara lembaga – lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan

dengan lembaga lain yang terkait;

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil Kajian

- Lingkungan eksternal kebijakan, antara lain :

o Public opinion

o Interpretive institutions

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

Tepat Proses Sudah Tepat /

Belum Tepat - Policy acceptance, yaitu publik memahami

kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan,

pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas

yang harus dilaksanakan;

Wawancara Mendalam

Dokumen Hasil Kajian

- Policy adoption, yaitu publik menerima

kebijakan sebagai sebuah aturan main yang

diperlukan, pemerintah menerima kebijakan

sebagai tugas yang harus dilaksanakan;

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

- Strategic readiness, yaitu publik siap

melaksanakan / menjadi bagian dari kebijakan,

birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana

kebijakan.

Wawancara

Mendalam

Dokumen Hasil

Kajian

8


BAB 4

Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Program Rumah Subsidi dalam pendekatan budaya Payango di Kota

Gorontalo

No. Dimensi Indikator Kategori Hasil Analisis

1 Tepat

Kebijakan

Kesesu aian antara

Implementasi kebijakan

dengan masalah yang ingin dipecahkan

Sudah

Tepat

1) Peran pemerintah dalam membantu MBR memilki rumah telah berjalan dengan baik, khususnya untuk pemilikan rumah sejahtera tapak di Kota Gorontalo ;

2) Peran kebijakan Program Rumah Subsidi dalam hal pemilikan Rumah Sejahtera Tapak di Kota Gorontalo memang telah berjalan dengan baik, dilihat dari hasil realisasi yang tinggi,namun tidak dapat mengimbangi tingginya backlog yang ada, baik di tingkat Kota, ataupun di tingkat Nasional.

Kesesuaian antara

kebijakan dengan lembaga

yang mempunyai

kewenangan (misi

kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan

Sudah

Tepat

Penerapan kebijakan program rumah subsidi untuk pemilikan rumah sejahtera tapak di Kota Gorontalo telah dijalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2 Tepat

Pelaksanaan

Adanya kerjasama antar aktor yang terkait dengan implementi kebijakan;

Sudah

Tepat

Adanya kerjasama dari pihak Kemenpupera, bank BTN cabang Gorontalo, dan dengan developer yang tergabung dalam REI dan Apersi, Apernas dan Apperindo menggambarkan bahwa Kemenpupera (melalui BLU) bermitra strategis dengan pelaksana kebijakan program rumah subsidi, yaitu bank pelaksana (bank BTN cabang Gorontalo), dan dengan pihak developer yang membangun perumahan program rumah subsidi di Kota Gorontalo.

Adanya penyesuaian tugas dan ke wenangan masing – masing kantor yang terlibat.

Sudah

Tepat

Penyesuaian tugas dan kewenangan antar aktor kebijakan telah terlaksana dengan baik, sehingga kebijakan Program Rumah Subsidi pada tahun 2016 dapat bejralan dengan baik, dengan hasil realisasi yang cukup tinggi.

9



3 Tepat Target Kesesuaian antara target yang di intervensi dengan yang di rencanakan

Sudah

Tepat

Sasaran MBR yang di intervensi oleh pemerintah juga telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Terdapat batasan penghasilan, harga rumah, dan bunga KPR seperti yang direncanakan dalam Permenpera No.14 Tahun 2010 dan dengan beberapa peraturan pemerintah yang telah mengalami perubahan, namun masih terbentur dengan kebijakan bank yang lebih menyorot MBR dari kalangan fix icnome.

Adanya kesiapan target

yang dintervensi untuk

mendukung atau

menolak kebijakan;

Sudah

Tepat

Dengan adanya ketentuan kebijakan Program Rumah Subsidi saat ini, masyarakat tersebut siap untuk menerima kebijakan, karena memiliki rumah adalah suatu kebutuhan yang diinginkan oleh para MBR.

Kondisi implementasi

kebijakan bersifat

baru / memperbarui

kebijakan sebelumnya.

Sudah

Tepat

1. Dengan pengembalian pokok pinjaman yang diangsur oleh debitur, 60% dana tersebut akan kembali kepada pihak BLU, dan digunakan untuk kebijakan Program Rumah Subsidi selanjutnya. Dengan sistem tersebut, maka kebijakan program rumah subsidi akan lebih meringankan beban APBN bila dibandingkan dengan kebijakan se belumnya.

2. Kendala yang ditimbulkan karena segi ekonomi sangat jarang terjadi, karena sifat

angsuran KPR yang dibiayai oleh Program Rumah Subsidi juga bersifat tetap. 4 Tepat

Lingkungan

Lingkungan kebijakan,

yaitu interaksi di antara

lembaga – lembaga

perumus kebijakan dan

pelaksana kebijakan

dengan lembaga lain yang

terkait;

Sudah

Tepat

Interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan

lembaga lain yang terkait telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peran

serta pemerintah pusat (Kemenpupera) untuk ikut membantu developer dalam

mendapatkan kemudahan perijinan untuk pembangnuan rumah sejahtera tapak di Kota

Gorontalo, agar beban yang ditanggung olehdebitur KPR Sejahtera Tapak di Kota

Gorontalo dapat lebih berkurang.

10


Lingkungan eksternal

kebijakan, antara lain :

Pubulic opinion

Interpretive

Institutions

Sudah

Tepat Masyarakat Kota Gorontalo merasa puas dengan kebijakan yang ada, karena

dengan kebijakan Program Rumah Subsidi yang ada, masyarakat khususnya

MBR dapat memperoleh kemudahan untuk memiliki rumah tinggal. Akan tetapi

lebih baik lagi jika biaya biaya untuk perolehan rumah supaya bisa ditekan

melalui kebijakan pemerintah daerah, agar antusias dan kepercayaan diri

masyarakat lebih berdampak dengan adanya kemudahan tersebut.

Peran bank BTN cabang Gorontalo dan developer yang menyediakan supply

rumah sejahtera tapak di Kota Gorontalo merupakan peran yang penting di

masyarakat. Karena dalam implementasi kebijakan Program Rumah Subsidi,

developer dan bank BTN cabang Gorontalo merupakan pihak yang berkomunikasi

langsung kepada masyarakat, dan berperan sebagai lembaga strategis di

masyarakat.


5 Tepat Proses Policy acceptance, yaitu publik memahami kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan, pemernitah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan

Sudah Tepat

i

Masyarakat dapat memahami, dan pemerintah dapat memahami keadaan yang

dibutuhkan untuk pembangunan rumah sejahtera tap ak di Kota Gorontalo.

Namun dealnya pemerintah dapat lebih memahami dengan apa yang sudah

dialami oleh kebijakan Program Rumah Subsidi selama tahun 2016, yaitu dengan keinginan MBR terhadap pasar yang ada di Kota Gorontalo.

11


Policy adoption, yaitu

publik menerima

kebijakan sebagaisebuah

aturan main yang

diperlukan, pemeri ntah

menerima kebijakan

sebagai tugas yang harus

dilaksanakan

Sudah

Tepat

Masyarakat dapat menerima kebijakan Program Rumah Subsidi pada tahun 2011 karena pemerintah belum menetapkan ketentuan luas lantai 36m2, hingga pembangunan rumah dibawah 36m2 yang diinginkan oleh MBR di Kota Gorontalo juga masih dapat memungkinkan, dan memang cocok dengan demand MBR di Kota Gorontalo. Sementara pemerintah masih tetap berpedoman terhadap UU No.1 Tahun 2011 mengenai ketentuan luas lantai 36m2. Dan pihak developer menyarankan untuk melihat kembali biaya produksi untuk dasar analisa penetapan harga rumah subsidi secara parsial sesuai dengan nilai pasar di daerah masing – masing.

Strategic Readiness, yaitu publik siap melaksanakan / menjadi bagian dari kebijakan, birokrat pelaksana siap menjadi pelaksa na kebijakan.

Sudah Tepat

Kesiapan masyarakat untuk menjadi bagian dari kebijakan pada tahun 2011 sudah terpenuhi, dan birokrat pelaksana siap untuk melakasnakan kebijakan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya masa transisi yang diberikan oleh Kemenpupera selama satu tahun, sehingga pada tahun 2011 kesiapan masyarakat dan aktor pelaksana dapat terlaksana dengan baik. Selain hal tersebut, dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan Program Rumah Subsidi. Khususnya penerapan luas lantai minimum 36m2 pada UU No.1 Tahun 2011. Peraturan tersebut dinilai sulit diserap oleh MBR di Kota Gorontalo, dan tidak sesuai dengan tujuan implementasi kebijakan Program Rumah Subsidi, yaitu untuk memudahkan MBR untuk memperoleh rumah sejahtera tapak.

Impelementasi Kebiajakan Program Rumah Subsisidi Pemerintah dalam Pendekatan Tradisi “Payango”

Masyarakat kota Gorontalo yang dalam era modrenisasi, masih memiliki itikad baik dalam menerapkan budaya Payango tersebut, ini membuktikan masih adanya konsistensi masyarakat dalam membudayakan Payango tersebut. selama indikator – inikator utama dalam kebijakan pemerintah melalui program rumah subsidi tidak bertentangan dengan ketentuan Momayango, jadi tidak ada salahnya jika budaya ini wajib untuk dilestarikan. Sehingga Payango menjadi icon budaya yang akan terus melekat di hati masyarakat Gorontalo. Dan sebagai masyarakat Gorontalo yang peduli terhadap budaya leluhur harusnya kita mendukung sepenuhnya budaya Payango tersebut demi untuk membentuk dan mempertahankan karasterikstik budaya Gorontalo untuk memiliki rumah baik itu melalui program KPR subsidi pemerintah maupun tidak.

10

Zulkifly Nangili (2018) : Implementasi Kebijakan Program Rumah Subsisi Pemerintah Dalam Pendekatan

Tradisi Payango

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, implementasi

kebijakan rumah subsidi Pemerintah telah berjalan dengan baik. Adapun

kesimpulan yang dihasilkan yakni :

1. Dalam kajian implementasi dilihat dari 5 (lima) dimensi yakni tepat kebijakan,

tepat pelaksanan, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses. Dimana diketahui

seluruh kategori sudah tepat.

2. Aspek – aspek yang menghambat dan mendukung kebijakan pemerintah melalui

program rumah subsidi ini yang dikaji melalui dimensi kebijakan telah

mendapatkan solusi dan ide-ide perbaikan dalam proses implementasi program

tersebut.

3. Pelaksanaan budaya Payango sudah berjalan sesuai dengan aturan adat

Gorontalo, hanya saja tidak ada tekanan keharusan dari para pelaksana

program dan stakeholder terkait, berhubung budaya ini bukan bagian dari

progam, akan tetapi untuk mempertahankan karakteristik budaya

Gorontalo diharapkan komitmen daripada pelaksana kebijakan dan

stakeholder terkait untuk bagaimana melestarikan budaya Payango

tersebut

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang diberikan penulis antara

lain sebagai berikut :

1. Lebih melakukan monitoring terhadap proses implentasi kebijakan

program rumah subsidi pemerintah yang dilihat dari 5(lima) dimensi

kebijakan tersebut.

2. Mengevaluasi aspek-aspek yang menghambat serta menindaklanjuti

aspek pendukung yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan

pelaksana program.

3. Adanya kebijakan yang memberikan jaminan kepastian terhadap

pelestarian budaya Payango tersebut, masyarkat gorontalo saat ini

adalah pewaris budaya dan selanjutnya juga aka mewariskan budaya

Gorotalo khususnya payango, selama budaya tersebut dalam tata

pelaksanaanya tidak melanggar hukum agama dan hukum negara dalam

mendukung program pemerintah rumah subsidi. Masyarakat Gorontalo

tentunya masih berpegang teguh pada pada semboyan daerah yakni

adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah.

11


Tradisi Payango

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, H Faried, dan Andi Syamsu Alam, (2012), Studi Kebijakan Pemerintah, Refika

Aditama, Bandung.

Agustino, Leo, (2008), Dasar – Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

Anderson, James E., (2000), Public Policy Making, Houghton Mifflin, Boston.

Creswell, John W., (2010), Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan

Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dunn, William N., (2003), Analisis Kebijakan publik, Edisi Kedua, Gajah Mada

University Press, Yogyakarta.

Dye, Thomas R., (1995), Understanding Public Policy, Prentice Hall, New Jersey.

Fermana, Surya, (2009), Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis, AR-RUZZ Media,

Yogyakarta.

Indiahono, Dwiyanto, (2009), Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava

Media, Yogyakarta

Kusumanegara, Solahuddin, (2010), Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan

Publik, Gava Media, Yogyakarta.

Lubis, M Solly, (2007), Kebijakan Publik, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mahsun, Mohammad, (2006), Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama, BPFE-

Yogyakarta, Yogyakarta.

Makmur, (2011), Efektivitas Kebijakan Lembaga Pengawasan, Refika Aditama,

Bandung.

Moleong, Lexy J., (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,

Bandung.

Nasucha, Chaizi, (2004), Reformasi Administrasi Publik, PT Gramedia Widiasarana

Indonesia, Jakarta.

Neuman, William Lawrence, (2006), Social Research Methods : Qualitative and

Quantitative Approaches, Pearson Education, USA.

Nugroho, Riant, (2011), Public Policy : Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan –

Manejemen Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Nugroho, Riant, (2006), Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang, Elex

Media Komputindo, Jakarta.

Parsons, Wayne, (2011), Public Policy : Pengantar Teori dan Praktis Analisis

Kebijakan, Kencana, Jakarta.

Pasolong, Harbani, (2008), Teori Administrasi Publik, ALFABETA, Bandung

Prasetyo,Bambang, dan Lina Miftahul Jannah, (2005), Metode Penelitian

Kuantitatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Prastowo, Andi, (2011), Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancanga

Penelitian, AR-RUZZ Media, Yogyakarta.

Sekaran (a), Uma, (2006), Research Methods for Business – Metodologi Penelitian Untuk

Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.

12


Tradisi Payango

Sekaran (b), Uma, (2006), Research Methods for Business – Metodologi Penelitia Untuk

Bisnis, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

Soedjadi, F.X., (1993), Analisis Manajemen Modern, Haji Masagung, Jakarta.

Subarsono, AG., (2010), Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Apl ikasi,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suharto, Edi, (2010), Analisis kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung. Untermann,

Richard, dan Robert Small, (1986), Perencanaan Tapak Untuk Perumahan,

Intermatra, Bandung.

Wahab, Solichin Abdul, (2008), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Universitas

Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Wibawa, Samodra, (2011), Politik Perumusan Kebijakan Publik, Graha Yogyakarta

Winarno, Budi, (2012), Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta.

Skripsi/Tesis/Jurnal/Penelitian Lain :

Atikah, (2004), Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Biro

Keuangan Pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, Tesis,

Universitas Indonesia.

Santoso, Putut Edy, (2003), Evaluasi Implementasi dan Dampak Kebijakan Penyediaan

Tanah Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Tesis, Universitas Indonesia.

Peraturan UU dan Peraturan lain :

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman., Undang-Undang Dasar Pasal 28H Amandemen

Undang- Undang Dasar 1945.

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 / PMK.05/2010

Undang – undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat Nomor 3 Peraturan Menteri/M 2007. tahun 2011, Peraturan Menteri

Negara Perumahan Rakyat No mor 11.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Buku Saku Kementerian Negara

Perumahan Rakyat, 2011.

Kementrian Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:

04/permen/m/2005

Kementrian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

269/PMK.010/2015

Kementerian Negara Perumahan Rakyat,Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 425/KPTS/M/2015

Kementerian Negara Perumahan Rakyat,Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 552/KPTS/M/2016

Bank Indodenisa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Kementerian Negara

Perumahan Rakyat , Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Republik indonesia Nomor 20/PRT/M/2014

Kementerian Negara Perumahan Rakyat , Peraturan menteri pekerjaan umum dan

perumahan rakyat Republik indonesia Nomor 21/PRT/M/2014

13


Tradisi Payango

Kementerian Negara Perumahan Rakyat , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/Prt/M/2015





Kekemntrian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

32/PMK.02/2016

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan

bangunan.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan

bangunan.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 tahun 2016 tentang penyelengaraan

perumahan dan kawasan pemukiman.

Website :

Bank BTN

https://www.btn.co.id/id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit-

Konsumer/Pinjaman-Bangunan/KPR-BTN-Subsidi

Dirjen Pembiyaan PUPERA

https://pembiayaan.pu.go.id/

Pusat Pengelolaan Dana PEmbiayaan Perumahan (BLU bersama PUPERA dan

Kemenkeu)

http://ppdpp.id/

Perumnas

http://www.perumnas.co.id/perumahan-landed-house/

REI

http://www.rei.or.id/newrei/kategori-87-profil.html

APERSI

https://apersi.or.id/

APERNAS

http://apernas.or.id/

APPERINDO

http://apperindo.or.id/

https://www.btn.co.id/id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit-Konsumer/Pinjaman-Bangunan/KPR-BTN-Subsidi

https://www.btn.co.id/id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit-Konsumer/Pinjaman-Bangunan/KPR-BTN-Subsidi

https://pembiayaan.pu.go.id/

http://ppdpp.id/

http://www.perumnas.co.id/perumahan-landed-house/

http://www.rei.or.id/newrei/kategori-87-profil.html

https://apersi.or.id/

http://apernas.or.id/

http://apperindo.or.id/

artikel implementasi kebijakan program rumah subsidi

Documents