arah kebijakan pembangunan dan .... redistribusi lahan, penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah...

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020 - 2024

Bengkulu, 22 Februari 2019

BIRO PERENCANAAN, SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Dalam Rangka :

Rapat Regional Penjaringan Usulan Daerah Tahun 2020 Program PKP2Trans

BIRO PERENCANAAN, SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

“Desa Sebagai Fokus dan Lokus Utama Pembangunan”

74.957 Desa

270 Kawasan

Perdesaan

122 Daerah

Tertinggal

619 Kawasan

Transmigrasi

187 Lokasi Prioritas

Perbatasan

90 Kabupaten Rawan

Bencana

58 Kabupaten Pulau

Kecil & Terluar54 Kabupaten Rawan

Pangan

41 Kabupaten

Pasca Konflik

2

No. Program Indikator Kinerja Utama Target

1

Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Meningkatnya Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang 5.000 Desa

Meningkatnya Desa Mandiri 2.000 Desa

2Program Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Pembangunan pusat pertumbuhan untuk meningkatkan keterkaitan

kota dan desa40 Kawasan

3Program Pengembangan

Daerah Tertentu

Berkembangnya kabupaten yang mengalami kondisi tertentu di

kabupaten daerah tertinggal50 Kabupaten

4Program Pembangunan Daerah

Tertinggal

Berkembangnya Kabupaten Daerah Tertinggal menjadi Kabupaten

Daerah Maju80 Kabupaten

5

Program Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi

Terbangunnya Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada 72 SP sebagai

Pusat SKP

144 Kawasan

207 SP

6Program Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

Berkembangnya KPB menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan

berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan20 KPB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019

PROGRAM TEKNIS

4

TARGET DAN STATUS CAPAIAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI SESUAI RPJMN TAHUN 2015-2019

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

5

140 Kawasan Kurang 4 Kawasan 144 Kawasan

1. Redistribusi Lahan, penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah transmigransejumlah 324.169 bidang serta permasalahan pertanahan yang perlupenanganan secara cepat dan tepat;

2. Sebesar 40% sarana dan prasarana di Permukiman Transmigrasi dalam kondisirusak;

3. Sekitar 42% Permukiman Transmigrasi Bina yang teraliri listrik;

4. Terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria 2C (clear and clean)dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang);

5. Belum terpenuhinya Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang setaradengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sektoral;

6. Pengembangan potensi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi perluditingkatkan;

7. Kuantitas dan kualitas tenaga pendamping di Permukiman Transmigrasi perluditingkatkan;

8. Koordinasi dengan pemangku kepentingan (lintas sektor, pemerintah daerah,swasta dan masyarakat) perlu ditingkatkan;

9. Terbatasnya alokasi anggaran untuk program transmigrasi.

ISU PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

6

7

Rancangan PNUsulan Program

PrioritasKegiatan Prioritas Sasaran

1.Pembangunan

Manusia

2.Penguatan

konektivitas

3.Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi

4.Pemantapan

Ketahanan Energi,

pangan dan

Sumberdaya Air

5.Stabilitas

Kemanan

Nasional

Pembangunan Desa

dan Kawasan

Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Revitalisasi 144 kawasan transmigrasi

yang telah ditetapkan dan pembukaan

80 kawasan transmigrasi baru;

• Penyelesaian sertifikasi 75.000 Ha

tanah transmigran untuk SK Hak

Pengelolaan (HPL) 2019-2024.

• Penyelesaian sertifikasi 60.000 persil/

bidang tanah transmigrasi untuk Hak Mi

lik

USULAN KONSEP PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2020 - 2024

KAWASAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KABUPATEN

APBD PROVINSI

APBD KABUPATEN

MASYARAKAT

BAPPEDA PROVINSI

BAPPEDA KABUPATEN

LEMBAGA PENGKAJIAN/ BADAN USAHA/ SWASTA/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN

TERKAIT DENGAN KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TELAH DITERBITKAN PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2018

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

Kementerian KesehatanKementerian KUKMKementerian ESDMKementerian Agrariadan Tata Ruang

Kementerian PUPRKementerian PertanianKementerian Pendidikandan Kebudayaan

APBN

KOORDINASI DAN INTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

8

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah dibagi menjadi :1. Urusan Pemerintah Absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;2. Urusan Pemerintah Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;3. Urusan Pemerintahan Umum , yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

No. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.Perencanaan Kawasan

Transmigrasi

Penetapan dan perencanaan kawasan

transmigrasi

Pencadangan tanah untuk kawasan

transmigrasi lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi.

Pencadangan tanah untuk kawasan

transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.

2.Pembangunan


a. Pembangunan satuan permukiman di

kawasan transmigrasi.

b. Penataan pesebaran penduduk yang berasal

lintas Daerah Provinsi.

Penataan persebaran penduduk yang

berasal dari lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi.

Penataan pesebaran penduduk yang

berasal dari 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota.

3.Pengembangan


a. Pengembangan kawasan transmigrasi.

b. Pengembangan satuan permukiman pada

tahap penyesuaian.

Pengembangan satuan permukiman

pada tahap pemantapan.

Pengembangan satuan permukiman pada

tahap kemandirian.

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

9

➢ Sesuai Amanat UU No. 29 Tahun 2009 dan PP 3 Tahun 2014;terdapat “perubahan mendasar dalam penyelenggaraantransmigrasi”, yang menegaskan bahwa PembangunanTransmigrasi dilaksanakan Berbasis Kawasan.

➢ Pembangunan Transmigrasi basisnya adalah PenataanRuang Kawasan yang pada intinya ditujukan dalamPemanfaatan Ruang Di Kawasan Pedesaan SehinggaProgram Transmigrasi pada hakekatnya adalah instrumenpembangunan kawasan pedesaan dalam rangkamewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru.

➢ Pembangunan Kawasan Transmigrsi tidak sematamenyediakan ruang bagi perpindahan penduduk(transmigran) namun lebih penting adalah PengembanganPotensi Sumber Daya Lokal menjadi Pusat PertumbuhanWilayah Lokal dalam kerangka pengembangan keterkaitanPerdesaan dan Perkotaan.

10

PERSPEKTIF “BARU” DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KIM

PERKOTA

AN

KIM

PERKOTA

AN

KIM

PERKOTA

AN

Perdag dan Jasa

Yan Umum

Industri Pengolahan

KPB

Wilayah A

Zona Kawasan sebagai Pusat Pertumbuhan yang disiapkan menjadi

KPB yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

Wilayah B

KPB sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

tersedia:

Permukiman Perkotaan, Sarana

Perdagangan dan Jasa, Sarana Industri

Pengolahan, Sarana Pelayanan Umum,

Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan

dan Sarana Prasarana Kawasan lainnya

Kota Kecil/ Menengah: Fokus pengembangan kepada peningkatan Jasa

(pemasaran, distribusi, dan keuangan), serta Industri

pengolahan tersier (final goods)

SKP

SKP

SKP SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP SP

SP

Zona kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumberdaya alam roduk unggulan sesuai potensi

kawasan

Desa Utama sebagai

Pusat Pelayanan

Lingkungan

SP

Desa

11

TRANSMIGRASI SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN UNTUK MEWUJUDKAN

PUSAT PERTUMBUHAN

Bidang

Kebijakan Nasional

Perekonomian

Masyarakat

Aksesibilitas dan

InfrastrukturSumber Daya Manusia Kelembagaan Karakteristik Daerah

Transmigrasi

1. Menempatkan

pengembangan

kawasan transmigrasi

sebagai program

prioritas

nasional/daerah;

2. Mendorong

peningkatan

kemandirian ekonomi di


sesuai prinsip ekonomi

hijau;

3. Mengembangkan

mekanisme (model)

introduksi kegiatan

ekonomi baru di

kawasan transmigrasi;

4. Meningkatkan

kontribusi

perekonomian kawasan

transmigrasi terhadap

kabupaten/provinsi.

1. Mempertegas

pembagian peran

pemerintah/pemda

dalam pembangunan

dan pemeliharaan

infrastruktur kawasan

transmigrasi;

2. Meningkatkan

konektivitas internal


3. Meningkatkan

konektivitas antara


dan pusat-pusat

pelayanan di

sekitarnya;

4. Meningkatkan

ketersediaan dan

kualitas pelayanan

infrastruktur serta

aksesibilitas di

kawasan transmigrasi.

1. Memantapkan basis data

calon transmigran

minimal hingga tingkat

kabupaten;

2. Memantapkan kriteria,

target, dan proses

seleksi calon

transmigran;

3. Meningkatkan

penyediaan pelayanan

pendidikan dan

kesehatan di kawasan

transmigrasi;

4. Mendorong proses

integrasi sosial budaya

baik antar sesama

transmigran maupun

antara transmigran

dengan penduduk

setempat.

1. Meningkatkan sinergi pusat

dengan pemerintah daerah

dalam pembangunan


2. Membangun kerjasama

antara daerah (terutama

antar provinsi) yang efisien

dan efektif dalam

mengembangkan kawasan

transmigrasi;

3. Mengembangkan program

insentif bagi pemerintah

daerah dalam menjalankan

program pembinaan

berkelanjutan untuk

membangun kawasan

transmigrasi;

4. Meningkatkan efektifitas

delivery program untuk

pembangunan kawasan

transmigrasi dengan

merujuk pada skema

desentralisasi.

1. Mengembangkan model

promosi yang efektif

dan efisien untuk


prioritas dan kawasan

transmigrasi baru;

2. Memantapkan

mekanisme penyediaan

lahan untuk kawasan

transmigrasi terutama

pada wilayah dengan

sistem tenurial yang

khas.

REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN – TRANSMIGRASI

17

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020-2024 BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK

MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

20

Meningkatnya Pemerataan

antarwilayah (KBI-KTI,

Jawa-luar Jawa)

SASARAN ARAH KEBIJAKAN POKOK

Meningkatnya Keunggulan

Kompetitif Pusat-pusat

Pertumbuhan Wilayah

Meningkatnya Kualitas Dan

Akses Pelayanan Dasar, Daya

Saing serta Kemandirian

Daerah

Meningkatnya Sinergi

Pemanfaatan Ruang

Wilayah

1. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal, serta peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI.

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan KSK yang telah ditetapkan) untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah.

3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes(kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapianya pemenuhan standar pelayanan minimum.

4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar5. Penegakan penataan ruang yang berbasis bencana melalui

peningkatan kepastian hukum hak atas tanah6. Peningkatan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN POKOK

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN POKOK

Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi,kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal, serta peningkatan

sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGI PERTUMBUHAN

EKONOMISTRATEGI PEMERATAAN

1.Pengembangan sektor unggulan pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya; dan

2.Pengembangan pusat pertumbuhan baru/ kawasan strategis: PKN, KEK, KI, KSPN, PKSN, KSK dan sebagainya.

PEMENUHAN

PELAYANAN

DASAR

PENGEMBANGAN EKONOMI

WILAYAH/ LOKAL

Pengembangan pusat layanna, pengembangan desa dan kawasan

perdesaan, kawasan transmigrasi, pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah

tertinggalKawasan Transmigrasi mendukung

pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Program Prioritas

PN

MengembangkanWilayah untukMengurangi

Kesenjangan danMenjamin

Pemerataan

Pembangunan

Wilayah

Sumatera

Pembangunan

Wilayah

Jawa-Bali

Pembangunan

Wilayah

Nusa Tenggara

Pembangunan

Wilayah

Kalimantan

Pembangunan

Wilayah

Sulawesi

Pembangunan

Wilayah

Maluku

Pembangunan

Wilayah

Papua

Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan Kawasan

Strategis

2. Pengembangan Sektor

Unggulan

3. Pengembangan Kawasan

Perkotaan

4. Pemenuhan Pelayanan

Dasar

5. Pembangunan Daerah

Tertinggal, Kawasan

Perbatasan, dan

Perdesaan

6. Kelembagaan dan

Keuangan Daerah

RP

JMN

20

20

-20

24

STRUKTUR PN-PP-KP-PRO PN RPJMN 2020-2024BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TRANSMIGRASI DAN PERDESAAN

23

KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan

Kode Usulan Proyek Prioritas

7.5.1 Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

7.5.2 Pengembangan kawasan perbatasan di lokasi prioritas (lokpri)

7.5.3 Pengembangan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis

Nasional (PKSN)

7.5.4 Pembangunan ekonomi di sekitar kawasan Pos Lintas Batas Negara

(PLBN)

7.5.5 Pengembangan Kawasan Transmigrasi

7.5.6 Percepatan Pembangunan daerah tertinggal

STRUKTUR PN-PP-KP-PRO PN RPJMN 2020-2024BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TRANSMIGRASI DAN PERDESAAN

RP

JMN

20

20

-20

24

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGANRENCANA KINERJA PEMERINTAH(RKP) TAHUN 2020

Konektivitas

dan

Pemerataan

Pembangunan

Manusia dan

Pengentasan

Kemiskinan

Nilai Tambah

Ekonomi dan

Kesempatan

Kerja

PN1

PN 2

PN 3

PN 4

Ketahanan

Pangan, Air,

Energi dan

Lingkungan

Hidup

Stabilitas

Pertahanan

dan Keamanan

TEMA“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

PN 5

25

2020RKP

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2020

Infrastruktur Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur Kawasan Tertinggaldan Ketahanan Bencana

KONEKTIVITAS DAN PEMERATAAN

1 5

PRIORITAS

NASIONAL 2

Infrastruktur Perkotaan

Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

3

• Aksesibilitas Daerah Tertinggal

• Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

• Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa

PN

PP

KP

*Hasil diskusi Direktur ETI dan Direktur Transportasi, Rabu 6 Januari 2019

USULAN PN - PP –KPPRIORITAS NASIONAL 2: KONEKTIVITAS DAN PEMERATAAN

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

SASARAN BIDANG TRANSMIGRASI

Mengembangkan 144 Kawasan Transmigrasi

STRATEGI BIDANG TRANSMIGRASI

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi sebagai Hinterland

dari PKL & PKW Koridor Pengembangan Wilayah

Sertifikasi Tanah Transmigrasi

1 2 3

RA

NC

AN

GA

N P

RO

YE

K

PR

IOR

ITA

S N

AS

ION

AL A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman

B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman

C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman

A. Penyediaan Sarana dan PrasaranaProduksi

B. Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengolahan

C. Penyediaan Sarana dan PrasaranaPemasaran

D. Fasilitasi PendukungPengembangan Ekonomi Lokal

A. Sertifikat HPL Tanah Transmigrasi

B. Sertifikat Hak Milik Tanah Transmigran

PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI(Berdasarkan Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi)

Masyarakat

Pemerintah

Daerah

Kementerian/

LembagaPerencanaan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

dan Kawasan Transmigrasi

1.

2.

3.

MEKANISME KOORDINASI DAN INTEGRASI

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI(Berdasarkan Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi

Penyelenggaran Transmigrasi)

Mengidentifikasi peran stakeholder

Melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian

Membangun komunikasi, informasi, dan edukasi antarstakehoder

Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan

Mengintegrasikan pembangunan kawasan transmigrasi dengan

pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal

1.

2.

3.

4.

5.

KRITERIA DAN DOKUMEN KELENGKAPAN PADA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

SESUAI AMANAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014, ANTARA LAIN :

31

1. LAHAN SUDAH 2C (CLEAR AND CLEAN) DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT HPL

2. MASUK PADA KAWASAN TRANSMIGRASI YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

3. KELENGKAPAN DOKUMEN-DOKUMEN TEKNIS, ANTARA LAIN :

a) Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

b) Tersediannya Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)

c) Tersediannya Dokumen Rencana Teknis Satuan Permukiman ( RTSP)

d) Tersediannya Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana (Sapras)

e) Adanya As Built Drawing (ABD) Untuk Program Sisa Daya Tampung (SDT)

Program Tahun 2020 diprioritaskan pada lokasi-lokasi Sisa Daya Tampung (SDT)

f) Tersediannya Dokumen Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (Renbangmas)

4. ADANYA MoU KERJA SAMA ANTAR DAERAH (KSAD) UNTUK PENEMPATAN TRANSMIGRAN

5. PADA BILATERIAL MEETING ANTARA BAPPENAS, BIRO PERENCANAAN, DITJEN PKP2TRANS DAN DITJEN PKTRANS

TANGGAL 30 JANUARI 2019 ADANYA KESEPAHAMAN BAHWA RPJMN BIDANG KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2020-

2024 BERFOKUS PADA 30-50 KAWASAN TRANSMIGRASI

LAMPIRANKAWASAN TRANSMIGRASI YANG TELAH DITETAPKAN MENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015-2018

33

NO. PROVINSI KABUPATEN KAWASAN

1. Aceh Aceh Barat Daya Babahrot

2. Lembah Sabil

3. Simeuleu Selaut

4. Sumsel Banyuasin Karang Agung Ilir

5. Lahat Kikim

6. Bengkulu Bengkulu Utara Enggano

7. Kalbar Sambas Gerbang Masperkasa

8. Sanggau Sekayam Entikong

9. Kaltara Bulungan Salim Batu

10. Sulteng Banggai Laut Banggai Selatan

11. Sulbar MamasaMambi Mehalaan/ Pitu Ulanna Salu

12. Poliwali Mandar Tubbi Taramanu

13. Gorontalo Boalemo Paguyaman Pantai

14. Pahuwato Taluduti

15. Sulteng Parigi Moutong Bahari Tomini Raya

16. Sultera Muna Barat Kantisa

17. NTB Bima Tambora

18. Sumbawa Labangka

19. NTT Timor Tengah Utara Ponu

20. Rote Ndao Batutua Nusamanuk21. Sumba Timur Lewa

22. Nagekeo Mbay

23. Sumba Barat Daya Kodi Laura

24. Ende Maukaro

25. Sabu Raijua Sabu26. Maluku Utara Morotai Pulau Morotai

NO. PROVINSI KABUPATEN KAWASAN1. Gorontalo Gorontalo Pulubala

2. Boalemo Pawonsari

3. NTT Sumba Timur Melolo

4. Sumba Barat Lamboya

5. Bengkulu Bengkulu Utara Lagita

6. Sumbar Pesisir Selatan Lunang Silaut

7. Sumsel Ogan Komering Ulu Timur

Belitang

8. Banyuasin Telang

9. Lampung Tulang Bawang Rawapitu

10. Mesuji Mesuji

11. Kep. Babel Bangka Selatan Batu Betumpang

12. Kalbar Sambas Subah

13. Kubu Raya Rasau Jaya

14. Kayong Utara Gerbang Kayong

15. Barito Kuala Cahaya Baru

16. Kaltim Kutai Timur Maloy Kaliorang

17. Sulteng Poso Tampolore

18. Morowali Bungku

19. Buol Air Terang

20. Sulbar Mamuju Tengah Tobadak

21. Sulsel Luwu Timur Mahalona

22. Maluku Maluku Tengah Kobisonta

23. Papua Merauke Salor

KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SUDAH DITETAPKAN 2015-2016(49 KWS)

SK MENTERI DESA, PDTT No. 9 TH 2016

SK MENTERI DESA, PDTT No. 91 TH 2016

34


1. ACEH Bireun Harus Muda Jaya

2. Subulussalam Sybulussalam

3. Aceh Utara Cot Girek

4. Nagan Raya Seunagan Timur

5. Aceh Besar Jantho

6. Bener Meriah Samar Kilang Eks KTM

7. Aceh Barat Woyla

8. Pidie Jaya Meureudu/Ulee Glee

9. Aceh Tengah Ketapang Nusantara

10. RIAU Bengkalis Pulau Rupat Eks KTM

11. SUMBAR Dharmasraya Padang Hilalang

12. SijunjungMuara Takung – Kamang Baru

13. JAMBI Tanjung Jabung Timur Geragai Eks KTM

14. SUMSEL Ogan Komering Ilir Tulung Selapan

15. Ogan Ilir Parit Rambutan Eks KTM

16. BENGKULU Kaur Muara Sahung/ Maje

17. Rejang Lebong Padang Ulak Tanding

18. KALBAR Bengkayang Jagoi Babang-Siding

19. Sintang Ketungau Hulu

20. KALTENG Kapuas Dadahup

KAWASAN TRANSMIGRASI YANG AKAN DITETAPKAN 2017( 43 KAWASAN )


21. SULUTBolaang Mongondow Timur

Nuangan

22. GORONTALO Gorontalo Utara Sumalata

23. SULTERA Kolaka Timur Uluiwoi

24. Buton Lasalimu

25. Konawe Utara Hialu (Eks KTM)

26. Konawe Selatan Kolono

27. Konawe Routa/Asinua

28. Kolaka Toari/Tondo

29. Muna Wakorumba - Maligano

30. SULBAR Mamuju Kalukku/Salokayu/ Tomo

31. SULSEL TakalarPunaga – Laikang (Eks KTM)

32. Sidrap Pitu Riase - Maritengae

33. NTT Belu Tasifeto Mandeu

34. Manggarai Barat Samonggoa – Komodo

35. MALUT Kepulauan Sula Mangoli

36. Halmahera Timur Dorosagu Patlean

37. Halmahera Tengah Sagea Waleh

38. PAPUA Keerom Senggi (Eks KTM)

39. MeraukeMuting/Jagebob (Eks

KTM)

40. PAPUA BARAT Manokwari Prafi41. Fak – Fak Bomberay – Tomage

42. Manokwari Selatan Momiwaren-Oransbari

43. Maybrat Aifat34

KAWASAN TRANSMIGRASI YANG AKAN DITETAPKAN 2018( 39 KAWASAN )

35

NO PROVINSI KABUPATEN KAWASAN1 Aceh Aceh Besar Jantho – Seulimeum

2 Aceh Jaya Patek

3 Aceh Utara Cot Girek

4 Bener Meriah Pintu Rime Gayo

5 Aceh Besar Seulimeum

6 Muaro Jambi Kumpeh

7 Kep. Bangka Belitung Bangka Barat Jebus

8 Muara Kuang

9 PALI Petata

10 Bengkulu Rejang Lebong Padang Ulak Tanding

11 Bengkulu Selatan Kedurang

12 Kalimantan Barat Ketapang Matan Sungai Hilir

13 Kubu Raya Terentang

14 Kalimantan Tengah Gunung Mas Tumbang Jutuh

15 Lamandau Belantikan Raya

16 Sukamara Jelai

17 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Sebamban

18 Balangan Gula Habang

19 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat Tongo - Sekongkang

20 Ngada Bajawa

21 Flores Timur Larantuka

Lanjutan ....

36

NO PROVINSI KABUPATEN KAWASAN22 Sulawesi Tenggara Buton Utara Lambale

23 Konawe Selatan Kolono

24 Kolaka Toari / Tondo

25 Sulawesi Tenggara Buton Tengah Mawasangka

26 Sulawesi Tengah Sigi Palolo

27 Toli – Toli Basidondo

28 Banggai Kepulauan Salakan

29 Tojo Una-una Padauloyo - Ulubongka

30 Sulawesi Selatan Wajo Bekkae / Gilireng

31 Tana Toraja Mangkendek

32 Toraja Utara Rante Karua – Rinding Allo

33 Gorontalo Gorontalo Utara Sumalata

34 Maluku Utara Tidore Payahe – Maidi – Kosa

35 Halmahera Timur Dorosagu Patlean

36 Halmahera Selatan Nusliku

37 Papua Barat Manokwari Selatan Momiwaren

38 Teluk Wondama Werianggi - Nikimar

39 Sorong Klamono - Segun

NO HASIL EVALUASIPENETAPAN

KWSDESA UTAMA

1 Telang 2015 1 Telang Jaya

2 Mulya Sari

3 Sri menanti

4 Telang sari

2 Lunang Silaut 2015 5 Nagari Silaut

6 Nagari Lunang

3 Mesuji 2015 7 Margajadi

8 Muara Mas

9 Sumber makmur

10 wiralaga

4 Rasau Jaya 2015 11 Sungai Deras

12 Kampung Baru

13 Kubu

14 Ambawang

5 Belitang 2015 15 Taman Mulyo

16 Tanjung Buku

17 Sri Wangi

18 Air komering

6 Gerbang Kayong 2015 19 Teluk Melano

20 Tanjung Satai

21 Teluk Batang Kota

22 Seponti Jaya

NO HASIL EVALUASI PENETAPAN KWS DESA UTAMA

7 Tobadak 2015 23 Topoyo

24 Salogata

25 Babana

26 Salo pangkang

8 Batu Betumpang 2015 27 Batu Betumpang

28 Panca Tunggal

29 Air Gegas

9 Rawa Pitu 2015 30 Dutoyoso Mulyo, Bumi Sari

31 Andalas Cermin, Panggung Mulyo

32 Rawa Pitu

10 Geragai 2017 33 Pandan jaya

34 Rantau Indah

11 Kobisonta 2015 35 Kobi Mukti

36 Kobi Sonta

37 Tanah Merah

38 Ake Ternate

12 Lagita 2015 39 Bukit Harapan

40 Fajar Baru

41 Argomakmur

72 PUSAT SKP/DESA UTAMA

37

NO HASIL EVALUASIPENETAPAN

KWSDESA UTAMA

13 Pawonsari 2015 42 Pangea 1

43 Bongo 4

44 Sejahtera

45 Desa Bualo (PMK)

46 Dinoliohu

14 Cahaya baru 2015 47 Jejangkit

48 Belawang/Sidomulyo

49 Sinar Baru

50 Marabahan

51 Mandastana

15 Bungku 2015 52 Lanona

53 Limbo Makmur

54 Lantolajaya

55 Umpanga

LANJUTAN.....

NO HASIL EVALUASI PENETAPAN KWS DESA UTAMA

16 Salor 2015 56 Kurik

57 Salor Indah

58 Tanah Miring

17 Hialu 2017 59 Sari Mukti/Hialu 4

60 Hialu Utama/Ex Upt Hialu Sp 2

61 Tete Watu

62 Pada Lera

18 Tambora 2015 63 Oi Panihi (PMK)

64 Kawindatoy

65 Utama Kore

19 Ponu 2015 66 Ponu

67 Wini

68 Koubele

20 Air Terang 2015 69 Momunu

70 Bokat

21 Morotai 2016 71 Daruba (PMK)

72 Dahegila

38

A. SUMATERA

Provinsi Kabupaten KTM WPS KPPN PMK Penetapan

1 Sumatera Barat 1 Pesisir Selatan 1 Lunang Silaut √ 20152 Jambi 2 Tanjung Jabung Timur 2 Geragai 20173 Bengkulu 3 Bengkulu Utara 3 Lagita √ √ 2015

4 Banyuasin 4 Telang √ 2015

5 Oga Komering Ulu Timur 5 Belitang √ 20154 Bangka Belitung 6 Bangka Selatan 6 Batu Betumpang √ √ 20155 Lampung 7 Mesuji 7 Mesuji √ √ 2015

8 Tulang Bawang 8 Rawa Pitu √ √ 2015

B. KALIMANTAN


6 Kalimantan Barat 9 Kubu Raya 9 Rasau Jaya √ √ 2015

10 Kayong Utara 10 Gerbang Kayong √ √ 20157 Kalimantan Selatan 11 Barito Kuala 11 Cahaya Baru √ √ 2015

C. SULAWESI


8 Gorontalo 12 Boalemo 12 Pawonsari √ √ 20159 Sulawesi Selatan 13 Luwu Timur 13 Mahalona √ 2015

14 Morowali 14 Bungku 201510 Sulawesi Barat 15 Mamuju Tengah 15 Tobadak √ √ 201511 Sulawesi Tenggara 16 Konawe Utara 16 Hialu/ Lamonae √ 2017

D. NUSA TENGGARA / MALUKU / PAPUA


12 NTB 17 Bima 17 Tambora √ √ 201613 NTT 18 Timor Tengah Utara 18 Ponu √ 201614 Maluku 19 Maluku Tengah 19 Kobisonta √ 201515 Kalimantan Timur 20 Kutai Timur 20 Maloy Kaliorang √ √ 2016

DAFTAR 20 KAWASAN PERKOTAAN BARU (KPB)

39

Penempatan Tahun Baru Penempatan Tahun Awal

S.D T-5 T-0/PTB T+5 /Kimtrans T> 5/Kawasan

•KIE : Usulan Kawasan•Leg. Tanah : PA dan HPL •RKT : Penetapan Kawasan•KSAD•Perencanaan Pembangunan Kawasan (RR SKP, RD KPB, RTSP, DED Prasarana dan Sarana)•Pembangunan SP•Penataan Persebaran Penduduk

• Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi ( Renbang SP, Pusat SKP, SKP, KPB Kawasan)

• Fas. pengembangan Sosial Budaya• Fas. Pengembangan Usaha Ekonomi

▪ PERTANAHAN▪ PRASARANA/SARANA

• Fas. layanan pertanahan (Pengurusan Penerbitan SHM dan Penanganan Mslh Pertanahan)

• Pembangunan Sarpras Kawasan (Pusat SKP, KPB, Kawasan)• Pengembangan Sarpras Kawasan (SP, Pusat SKP, SKP, KPB,

Kawasan)

• Promosi dan Kemitraan (Promosi dan publikasi potensi kawasan, layanan Investasi, Kerjasama Kelembagaan)

DIT

JE

N P

KP

2T

RA

NS

DIT

JE

N P

KT

RA

NSVISUALISASI KEGIATAN

DITJEN PKP2TRANS DAN DITJEN PKTRANS

40

TERIMA KASIH

arah kebijakan pembangunan dan .... redistribusi lahan, penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah...

Documents