aplikasi manajemen risiko
DESCRIPTION
aplikasi manajemen resikoTRANSCRIPT
APLIKASI MANAJEMEN RISIKO
DALAM PERBANKAN
KELOMPOK 5
ANGGOTA : 1. DICKY SETIADY (1112000915)
2. TAUFIQ HASBULLAH (1112000886)
4. REZA HAMADAH HAIBI (1112000263)
3. YODY FAJAR DWIPUTRA (1112001105)
DOSEN : RIMI GUSLIANA,SE,M.Si
MATA KULIAH : AKUNTANSI PERBANKAN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI INDONESIA
Jalan Kayu Jati Raya No. 11A, Rawamangun
I. SISTEM PENGENDALIAN RISIKO AKUNTANSI PERBANKAN
Banyak jenis risiko yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari. Boston Conculting Group
(BCG) merekomendasikan pengelompokkan risiko menjadi 3, yaitu risiko kredit, risiko
pasar, dan risiko operasional.
Risiko kredit merupakan kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitor yang tidak dapat
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
Risiko pasar merupakan risiko kerugian dalam nilai portofolio yang diakibatkan oleh
fluktuasi tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, fluktuasi harga komoditi, dan fluktuasi
harga saham.
Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang langsung maupun tidak langsung
diakibatkan oleh kegagalan atas proses-proses operasional yang kurang memadai. Bentuk
risiko operasional antara lain adalah risiko humand fraud, risiko teknologi informasi, dan
risiko operasional kredit. Risiko operasional sebagian besar diakibatkan oleh kegagalan
internal perusahaan dalam menerapkan sistem pengendalian internalnya.
Dalam beberapa tahun terakhir ini tingkat risiko operasional dalam bisnis perbankan terus
meningkat dan menjadi perhatian para tokoh penting dunia perbankan internasional. Dalam
kerangka yang memadai. Pada bagian ini hanya akan dibahas mengenai sistem pengendalian
risiko di bidang akuntansi. Sistem manajemen risiko di bidang akuntansi dilakukan dengan
menerapkan pengendalian internal secara berlapis-lapis, antara lain :
- Pengendalian internal melalui sistem
- Pengendalian internal melalui prosedur
- Pengendalian internal melalui struktur organisasi
I. 1 Pengendalian Internal Melalui Sistem
Pengendalian risiko melalui sistem dilakukan, baik melalui sistem operasional
perbankan maupun melalui sistem aplikasi komputer perbankan. Keduanya dilakukan
dengan banyak cara, antara lain :
a. Komputer yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jasa perbankan harus
didaftarkan terlebih dahulu ke dalam sistem komputer sentral (bost), sehingga hanya
komputer yang sudah terdaftar saja yang hanya dapat digunakan untuk melakukan
transaksi jasa perbankan.
b. Pencatatan ke dalam sistem komputer sentral, tidak hanya mencakup komputer yang
digunakan, akan tetapi juga petugas-petugas yang diperkenankan menggunakan
komputer transaksi jasa perbankan (users). Petugas-petugas yang diperkenankan
melakukan transaksi jasa perbankan (users) identitasnya telah dicatatkan ke dalam
sentral komputer (bost), sehingga hanya petugas yang diberikan wewenang saja yang
dapat menggunakan komputer untuk melakukan transaksi jasa perbankan.
c. Selanjutnya petugas yang diperkenankan melakukan transaksi jasa perbankan, tidak
dapat sembarangan menggunakan aplikasi jasa perbankan. Petugas-petugas yang
diberi kewenangan menggunakan komputer untuk melakukan transaksi jasa
perbankan (users), masing-masing diberi menu aplikasi jasa perbankan yang berbeda
menurut jenis pekerjannya (tugas dan tannggung jawabnya). Sehingga secara umum
menu aplikasi perbankan dibedakan menjadi aplikasi yang berhubungan dengan
transaksi keuangan dan aplikasi transaksi nonkeuangan. Aplikasi transaksi keuangan
inilah yang memberikan kewenangan kepada seorang petugas bank untuk melakukan
pencatatan pembukan langsung dari aplikasi perbankan. Misalnya apabila nasabah
melakukan penyetoran secara tunai, maka petugas bank akan menggunakan menu
aplikasi setoran tunai produk tabungan, maka secara otomatis pembukuan setoran
tersebut langsung akan dicatat dalam siklus akuntansinya. Petugas yang diberikan
kewenangan ini antara lain adalah teller disuatu kantor cabang. Sedangkan petugas
yang diberikan kewenangan menggunakan aplikasi transaksi nontunai, hanya dapat
menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan kegiatan nontransaksi keuangan
seperti pembukuan rekening, melihat saldo simpanan, pencetakan saldo ke dalam
buku tabungan, dan sebagainya.
d. Petugas yang diberikan kewenangan melakukan transaksi pembukuan keuangan
tersebut diberikan kewenangan secara terbatas sesuai dengan pengalaman,
kemampuan dan integritasnya kepada perusahaan. Artinya bahwa pemberian
kewenangan melakukan transaksi pembukuan tersebut dalam jumlah/nilai yang sudah
ditentukan oleh atasannya. Misalnya seorang teller junior diberikan kewenangan
melakukan persetujuan pembayaran (approval) sebesar Rp 10.000.000 maka setiap
pengeluaran kas sampai dengan jumlah Rp 10.000.000 dapat langsung dilakukan oleh
teller yang bersangkutan. Sedangkan apabila pembayaran lebih dari Rp 10.000.000
harus meminta persetujuan kepada pejabat yang lebih tinggi (supervisor). Dalam hal
ini sistem akan memblokir kewenangan teller sampai jumlah yang telah ditetapkan.
I. 2 Pengendalian Internal melalui Prosedur
Sistem pengendalian internal melalui prosedur diterapkan antara lain dengan
menerapkan konsep maker, checker, dan signer (MCS) dalam setiap transaksi
keuangan; pemisahan tugas (separation of duty); dan pengawasan ganda (dual-
control).
a. Konsep maker, checker, signer (MSC) menjamin bahwa pemrosesan
transaksi keuangan dilakukan dengan saksama dapat diselesaikan secara
benar dan tepat. Maker adalah petugas yang menyiapkan dokumen keuangan,
checker adalah petugas yang melakukan pengecekan atas kebenaran isi
dokumen keuangan, dan signer adalah petugas yang memberikan persetujuan
(approval) atas dokumen keuangan tersebut. Mungkin saja fungsi checker dan
signer dilakukan oleh petugas yang sama kfrena jumlah nilai transaksinya
relatif kecil. Hal ini ditetapkan dalam surat keputuan pemberian wewenang
kepada petugas-petugas tertentu yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan
maker dan checker tidak boleh dirangkap oleh petugas yang sama, karena
kalau ini dilakukan tujuan pengawasan menjadi tidak tercapai. Dengan
demikian dalam konsep MCS setiap transaksi harus melibatkan minimal 2
orang, baik itu nasabah dengan petugas bank, maupun seluruh petugas bank.
Misalnya : seorang nasabah tabungan mengambil tabungannya sebesar Rp
1.000.000 maka nasabah mengisi kuitansi pengambilan (dalam hal ini nasabah
bertindak sebagai maker), petugas bank (teller) bertindak sebagai sebagai
checker. Apabila jumlah pengambilan tersebut masih dalam batas kewenangan
teller, maka teller sekaligus bertindak sebagai checker dan signer. Apabila
jumlah pengambilan tersebut melebihi kewenangan teller (misalnya
pengambilan Rp100juta), maka yang bertindak sebagai signer adalah pejabat
atasannya (Supervisor).
b. Pemisahan tugas (separation of duty) adalah pengawasan yang dilakukan
untuk menjamin proses yang benar tidak akan dikorbankan karena adanya
kepentingan pribadi. Ada dua jenis pemisahan tugas, yaitu penilaian tugas
dalam satu bagian atau satu seksi dan pemisahan tugas antarbagian atau
antarseksi yang berlainan. Singkatnya penerapan pemisahan tugas dilakukan
dengan cara bahwa petugas yang mengelola uang kas tidak diperkenankan
membuat bukti-bukti pengeluaran uang kas, dan sebaliknya pihak yang
berwenang membuat bukti pembukuan tidak diperkenankan mengelola uang
kas. Misalnya : bagian rumah tangga membeli BBM untuk kendaraan dinas,
maka petugas yang membuat kuitansi untuk pembayaran BBM adalah petugas
rumah tangga. Selanjutnya checker dan signer dilakukan oleh atasan dari
petugas pembuat kuitansi dibagian rumah tangga. Kuitansi yang telah
disetujui tersebut dibawa ke teller untuk mendapatkan pembayaran. Dengan
demikian terjadi pemisahan tugas antara bagian rumah tangga dan teller.
c. Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan dengan dua jenis
pengawasan, yaitu pembuatan dua dokumen yang berbeda dari sumber yang
sama selanjutnya kedua dokumen tersebut dicocokkan satu sama lain, dan
penjagaan ganda yang dilakukan dengan menunjuk dua orang untuk dapat
melakukan pengawasan. Pembuatan dua dokumen yang berbeda dari sumber
yang samaantara lain diterapkan pada transaksi-transaksi untuk keperluan
internal bank. Misalnya : transaksi pengambilan uang kas untuk keperluan
internal bank menggunakan kuitansi ganda, satu lembar untuk kepentingan
unit kerja yang melakukan pengambilan uang kas untuk bahan
pertanggungjawaban kepada atasannya dan satu lembar digunakan oleh teller
untuk bukti pertanggungjawaban pengeluaran kas kepada atasannya pada hari
tersebut. Keduanya akan dicocokkan kembali oleh pejabat yang lebih tinggi.
Selanjutnya penjagaan ganda dilakukan oleh dua orang yang diberikan tugas
untuk pengawasan, yaitu atasan langsung dari petugas yang melakukan
transaksi (verifikasi awal) dan petugas verifikasi (verifikasi akhir). Verifikasi
awal dilakukan pada saat proses transaksi tersebut berlangsung, sedangkan
verifikasi akhir dilakukan setelah seluruh transaksi keuangan hari tersebut
selesai dilakukan. Petugas verifikasi akhir akan melakukan verifikasi asas
transaksi yang dilakukan pada hari tersebut yang dicocokkan dengan bukti
pembukuan dan transaksi pembukuan.
Itulah beberapa sistem pengendalian internal yang dilakukan perbankan
melalui penerapan prosedur pembukuan yang dimaksudkan untuk
mengeleminir terjadinya risiko di bidang akuntansi keuangan.
I. 3 Pengendalian Internal Melalui Sistem Organisasi
Semakin besar suatu organisasi bank semakin besar trannsaksi keuangan yang
dilakukan. Untuk membantu mengatasi transaksi keuangan yang berjumlah
besar pada umumnya bank menggunakan teknologi komputer dalam aplikasi
pembukuannya. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satu bank pun saat ini yang
tidak menggunakan teknologi komputer dalam pembukuan keuangannya.
Bahkan dalam rangka mempercepat proses penerbitan laporan keuangan,
bank-bank mulai menerapkan sistem pembukuan yang terpusat (contralized).
Konsekuensi dari sistem pembukuan yang terpusat dan penggunaan teknologi
komputer adalah sistem pengawasan atas transaksi pembukuan tersebut.
Semakin banyak petugas bank yang terlibat dalam pembukuan transaksi
keuangan akan semakin rumit sistem pengawasannya. Walaupun sistem sudah
didesain secara canggih, namun potensi kecurangan akan selalu ada. Oleh
karena itu, untuk mengeleminir terjadinya kecurangan dalam sistem akuntansi,
maka bank menerapkan pembatasan terhadap pengguna akuntansi keuangan
bank. Pada umumnya bank membagi kewenangan petugas dalam aplikasi
komputer bank menjadi dua kelompok, yaitu kelompok user untuk aplikasi
transaksi keuangan dan kelompok user untuk aplikasi transaksi nonkeuangan
seperti aplikasi pembukuan rekening simpanan, pembukuan rekening
pinjaman, dan sebagainya. Kewenangan penggunaan aplikasi nonkeuangan
pada umunya diberikan kepada petugas pelayanan nasabah (customer service)
untuk keperluan pelayanan dengan pihak ekstern/nasabah. Sedangkan untuk
keperluan internal bank, seperti pembukuan rekening titipan, pembukuan
rekening persekot, dan sebagainya dilakukan oleh petugas bank/seksi
akuntansi di unit kerja yang bersangkutan.
Sedangkan aplikasi transaksi keuangan diberikan kepada teller. Teller ini
diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tunai dan nontunai
(pemindahbukuan/overbooking). Teller ini melayani baik untuk keperluan
eksternal/nasabah maupun untuk keperluan internal bank. Dalam praktiknya
kewenangan teller untuk melakukan persetujuan (approval) suatu transaksi
dibatasi kewenangannya. Misalnya transaksi pembayaran tunai sampai Rp
10.000.000 dapat langsung dilakukan oleh teller, di atas jumlah tersebut harus
meminta persetujuan atasan. Begitu juga dalam penerimaan setoran tunai
dibatasi misalnya sampaui Rp 500.000.000, di atas jumlah tersebut perlu
merndapat persetujuan atasan.
Pembatasan kewenangan melakukan transaksi keuangan tersebut dalam
sebuah bank sangat penting, hal ini disebabkan bank dalam melakukan
transaksi dalam jumlah dan frekuensi yang banyak, sehingga pengawasan
menjadi semakin sulit dilakukan. Untuk meminimalisir risiko dari tindakan
yang tidak bertanggung jawab, bank membatasai kewenangan membukukan
pada petugas tertentu saja yang jumlahnya sangat sedikit dalam suatu bank.
II. KARAKTER MANAJEMEN RISIKO DALAM BANK ISLAM
Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank
konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat pada bank-bank
yang beroperasi secara syariah.
Adapun karakter manajemen risiko pada bank Islam, adalah :
1. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko
yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada
pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
2. Antisipasi Risiko
Antisipasi risiko dalam bank islam bertujuan untuk :
· Preventive. Dalam hal ini, bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah
kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank islam juga
memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila bank Indonesia memandang persetujuan DPS
belum memadai atau berada diluar wewenang.
· Detective. Pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh
bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
· Recovery. Koreksi atau suatu permasalahan dapat melibatkan bank Indonesia untuk aspek
perbankan dan DSN untuk aspek syariah.
3. Monitoring Risiko
Aktivitas dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga
melibatkan Dewan Pengawas Syariah.
III. JENIS-JENIS RISIKO
Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur kebijakan peraturan perbankan di-
Indonesia juga memikirkan pentingnya suatu pengelolalan risiko bagi bank umum syariah
(BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/29/PBI/2009 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.
Tujuan Peraturan Bank Indonesia ini untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha
Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama
dengan perbankan konvensioanal dan dalam rangka memenuhi amanah pasal 38 UU No. 21
Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, serta kemampuan bank umum syariah dan unit
usaha syariah.
Agar dapat menerapkan manajemen risiko diperbankan syariah maka perlu diketahui
jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan. Adapun jenis resiko yang dikelola oleh bank
adalah :
1. Risiko kredit atau pembiayaan
Resiko kredit diartikan sebagai resiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan
kemungkinan bahwa suatu counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya ketika jatuh tempo.
Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti
pengkreditan (penyedia dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan.
2. Risiko Pasar (market risk)
Risiko yang muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (adverse
movement) dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank.Variabel pasar dalam hal
ini adalah suku bunga dan nilai tukar.
Risiko pasar antara lain terdapat pada aktifitas bank, seperti kegiatan treasury dan
investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga
keungan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan
dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.
3. Risiko Oprasional
Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidak cukupan dan atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem
yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas
fungsional bank, seperti kegiatan pengkreditan, treasry dan investasi, operasional dan jasa,
pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan
sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia
4. Risiko Hukum (legal risk)
Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan ini antara lain
disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang
mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan
pengikatan agunan yang tak sempurna.
5. Risiko Reputasi (reputation risk)
Risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan
usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank.
6. Risiko Strategik (strategic risk)
Risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak
tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap
perubahan eksternal.
7. Risiko Kepatuhan (compliance risk)
Risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perturan
perundang-undangan atau ketetapan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan
melakat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.
8. Risiko Modal (capital risk)
Unsur lain yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal. Salah satu fungsi
modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.
Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan
kualitas dan resiko dari aset bank.
Resiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar
dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar
untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik, tingkat modal juga penting untuk
menyangga rasio likuiditas.
Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat
kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan dan kecurangan.Sehubungan dengan
manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis resiko tertentu guna menerapkan sistem
pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.
IV. PROSES MANAJEMEN RISIKO
Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus
secara tepat mengenal, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada
maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut
bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini
terus berkesinambugan sehingga menjadi sebuah lifecycle.
Dalam pelaksanaannya, proses ini melalui langkah-langkah berikut :
· Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko
yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
· Pengukuran risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap
kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
Penyempurnaan terhadap system pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan
kegiatan usaha, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material.
· Pemantau risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap risiko.
Penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi,
faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang berifat material.
V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK SYARIAH
Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank syariah, dalam hal ini BI sendiri
baru mulai menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio (CAR) pada bank sejak
1992. Sementra itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di-Indonesia pada tahun
yang sama. Jadi jika dilihat dari usia system perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan
yang berat.
Bank syariah pun akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan
konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan
waktu yang panjang untuk membangun system dan mengembangkan teknik manajemen
risiko.
Dilain pihak, operasi bank syariah memiliki karakteristik dan perbedaan yang sangat
mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga
harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko.
Maka cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi system manajemen risiko
bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah, inilah yang
dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi bank
syariah.
Secara umum risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua
bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi oleh perbankan konvensional dan
risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.
Resiko kredit, risiko pasar, risiko oprasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum harus
dihadapi bank syariah tetapi, karena harus mematuhi aturan, risiko-risiko yang dihadapi bank
syariah pun menjadi berbeda.
Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini
muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal
ini pola bagi hasil (profit and loss sharing) yang dilakukan bank syariah menambah
kemungkinan munculnya risiko-risiko lain.
Seperti withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk merupakan contoh
risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi
modal pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.
Withdrawal risk, adalah risiko penarikan dana yang disebabkan oleh deposan bila
keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat return. Fiduciary risk sebagai
risiko yang secara hukumbertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik
ketidaksesuaiannya dengan dengan ketentuan syariah atau salah kelola (mismanagement)
terhadap dana investor. Displaced commercial risk adalah transfer risiko yang berhubungan
dengan simpanan kepada pemegang ekuitas.Risiko ini bisa muncul ketika bank berada
dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian
profitnya kepada deposan akibat rendahnya tingkat return.
Dalam pengembangannya kedepan, perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak
ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko ini, seperti pemilihan instrument
finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk juga instrument pasar uang yang bisa
digunakan untuk melakukan hedging (lindung nilai) terhadap risiko.
DAFTAR PERTANYAAN
NAMA NPK PERTANYAAN
1
2
3
4
5
6
7
8