aplikasi cukai hasil tembakau sentralisasipranata.kemenkeu.go.id › website › 3 › aplikasi...

Petujuk Teknis

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi

Disusun Oleh :

Puji Suharso NIP. 060107463

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Jakarta, 2008

ii

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat

dan karunia-Nya Buku Petunjuk Teknis Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi

selesai dibuat.

Tujuan pembuatan buku petunjuk teknis ini adalah untuk mendukung penerapan

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai maupun non Madya. Buku petunjuk

teknis ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi KPPBC, terutama pegawai

yang menggunakan aplikasi dalam melakukan pelayanan di KPPBC.

Buku ini berisi prosedur pelayanan cukai hasil tembakau menggunakan Aplikasi

Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi. Dalam buku ini juga menjelaskan istilah- istilah

pelayanan cukai hasil tembakau yang diterapkan pada aplikasi.

Dalam pembuatan buku petunjuk teknis ini penulis menyadari masih banyak

terdapat kekurangan ataupun kesalahan baik dari segi cara penyampaian maupun

dari segi materi buku. Oleh karena itu, penulis berharap agar para pembaca mau

memberikan saran atau masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan, bantuan dan saran dalam penyusunan buku petunjuk teknis ini.

Semoga buku petunjuk teknis ini bermanfaat bagi para pembacanya, terutama

bagi penulis sendiri dan para pengguna Aplikasi Cukai Hasil Tembakau

Sentralisasi di KPPBC.

Jakarta, Desember 2008 Penulis, Puji Suharso NIP. 060107463

iii

DAFTAR ISI

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI ........... I KATA PENGANTAR .................................................................................................... II DAFTAR ISI................................................................................................................. III BAB I 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

1.1. Dasar Hukum .............................................................................................. 2 1.2. Otomasi Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi ......................... 3 1.3. Istilah Dalam Pelayanan Cukai Hasil Tembakau ...................................... 3

BAB II 11 TUJUAN PENGEMBANGAN ..................................................................................... 11 2.1. Standarisasi Prosedur ............................................................................. 11 2.2. Standarisasi Data..................................................................................... 11 2.3. Mempermudah Dalam Pengambilan Keputusan .................................... 11 2.4. Mempermudah Pelayanan di KPPBC ...................................................... 11 2.5. Mempermudah dan Mempercepat Penyediaan Pita Cukai .................... 12 BAB III 13 SPESIFIKASI HARDWARE, SOFTWARE, DATABASE DAN JARINGAN .............. 13 3.1. Hardware, Software dan Sistem Operasi (O/S) ...................................... 14 3.2. Database .................................................................................................... 15 3.3. Jaringan ..................................................................................................... 18 BAB IV 19 APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI .......................................... 19 4.1. Registrasi dan Pengelolaan Data NPPBKC ............................................ 19 4.2. Pengajuan Permohonan HJE/Merk Baru/Perubahan (Workflow) ......... 24 4.3. Penetapan Kembali HJE/Merk ................................................................. 27

iv

4.4. Fasilitas Penundaan (Workflow).............................................................. 29 4.5. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (Workflow) .................................. 35 4.6. Pengambilan Pita Cukai (CK-1 ) (Workflow) ........................................... 42 4.7. Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-2) ............................................ 47 4.8. Pengembalian Pita Cukai (CK-3) ............................................................. 48 4.9. Laporan Produksi Hasil Tembakau (CK-4C) ........................................... 49 4.10. Pemeliharaaan Data Referensi ................................................................ 49 4.11. Browse dan Laporan ................................................................................ 50

BAB V ................................................................................................................... 51 P E N U T U P ....................................................................................................... 51

1

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam tugas pengawasan dan

pelayanan di bidang cukai hasil tembakau memerlukan tools yang dapat

digunakan untuk melayani, memonitor dan menganalisa pelaksnaan tugasnya

secara cepat, tepat dan akurat baik di kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai di

daerah maupun di Kantor Pusat DJBC (KP DJBC). Dengan demikian, diharapkan

KP DJBC dalam pengambilan kebijakan di bidang cukai hasil tembakau akan lebih

mudah. Oleh karena itu dirasakan perlu dibangun Aplikasi Cukai Hasil Tembakau

dengan data yang tersentralisasi untuk menggantikan aplikasi sebelumnya yang

tersebar di masing-masing kantor pelayanan.

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi secara garis besar digunakan untuk

mencatat dan memonitor kegiatan registrasi NPPBKC, pengajuan HJE/Merk,

pemesanan pita cukai dari pengusaha ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai (KPPBC) menggunakan PPPC (Permohonan Pemesanan Pita Cukai),

penerimaan pita cukai dari pencetak pita cukai ke KP DJBC menggunakan DPPC

(Daftar Pengiriman Pita Cukai), pengambilan pita cukai oleh pengusaha hasil

tembakau di KPPBC menggunakan CK-1, pengiriman pita cukai untuk pengusaha

dengan pengambilan pita cukai di KPPBC dari KP DJBC ke KPPBC menggunakan

DPPC, kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pemesanan pita cukai

beserta transaksi yang berkaitan dengan pemesanan pita cukai baik saldo pita

cukai maupun saldo penundaan.

Dari beberapa kegiatan tersebut di atas sudah menerapkan workflow (dalam arti

suatu rangkaian kegiatan yang harus dijalankan sesuai proses bisnis yang ada)

yaitu Permohonan HJE/Merk, PPPC, CK-1 dan Penundaan. Sedangkan kegiatan

yang belum menerapakan workflow antara lain CK-2, CK-3 dan CK-4. Untuk

registrasi NPPBKC rencana akan menerapkan workflow, namun karena sisdur

2

untuk penerapan workflow registrasi NPPBKC belum ada maka untuk sementara

belum diterapkan workflow pada registrasi NPPBKC.

Sejak awal Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dioperasikan sampai

sekarang ini, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan

dengan peraturan teknis yang menjadi dasar hukumnya maupun yang berkaitan

dengan sistem aplikasi sendiri. Sehingga banyak pula perbaikan dan

penyempurnaan yang dilakukan terhadap sistem Aplikasi Cukai Hasil Tembakau

Sentralisasi. Namun demikian bukan berarti sudah tidak akan ada lagi

permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi petugas teknis

untuk melaksanakan pelayanan menggunakan aplikasi dan melakukan analisa

terhadap permasalahan yang timbul, baik dari segi peraturan teknis maupun dari

sisi aplikasi untuk dapat menemukan solusi terbaik.

Sebagai bagian awal kiranya perlu disampaikan sekilas beberapa hal sebagai

berikut :

1.1. Dasar Hukum

Pembangunan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi mengacu

kepada peraturan-peraturan sebagai berikut :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tanggal 09

Desember 2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai pengganti

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tanggal 1

November 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/ 2005 tentang Penetapan Harga

Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

3

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15

Agustus 2008 Tentang Pelunasan Cukai;

D. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2008

tanggal 22 Juli 2008 tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai

Hasil Tembakau disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal

Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tanggal 5 September 2008 tentang

Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau;

E. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 33./BC/2008

tanggal 20 Nopember 2008 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau

Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor;

F. Dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelayanan Cukai Hasil

Tembakau.

1.2. Otomasi Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi saat ini telah berjalan di tiga

KPPBC Madya Cukai yang merupakan penghasil cukai terbesar dan akan

diterapkan di KPPBC lain yang sudah mempunyai kesiapan infrastruktur.

Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan pelayanan dapat berjalan

sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku, menghasilkan data standar

dan proses pelayanan yang lebih mudah, cepat dan akurat. Selain itu,

aplikasi ini juga dapat memberikan informasi dengan cepat dan akurat

apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengambil kebijakan/pimpinan.

1.3. Istilah Dalam Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan pada pelayanan cukai hasil

tembakau, khususnya pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.

A. Jenis Hasil Tembakau Jenis hasil tembakau adalah jenis hasil tembakau yang dihasilkan oleh

pabrik rokok. Jenis hasil tembakau meliputi :

4

Jenis Hasil Tembakau Uraian

CRT Cerutu HTL (HPTL) Hasil Tembakau Lainnya

KLB Klobot KLM Kelembak Menyan SKM Sigaret Kretek Mesin SKT Sigaret Kretek Tangan

STF (SKTF) Sigaret Kretek Tangan Filter SPM Sigaret Putih Mesin SPT Sigaret Putih Tangan

SPF (SPTF) Sigaret Putih Tangan Filter *) TIS Tembakau Iris

Keterangan :

*) Jenis produksi hasil tembakau baru berdasarkan PMK-203/PMK.011/2008

B. Golongan Pabrik Golongan pabrik adalah pengelompokkan pengusaha pabrik rokok

berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau (rokok). Golongan pabrik

meliputi :

Jenis Hasil

Tembakau Golongan

Pengusaha Pabrik

Batasan Produksi Pabrik

a. SKM

I Lebih dari 2 milyar batang

II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang

III Tidak lebih dari 500 juta batang

b. SPM I Lebih dari 2 milyar batang

5

Jenis Hasil Tembakau

Golongan Pengusaha

Pabrik Batasan Produksi Pabrik



c. SKT




d. STF (SKTF)




e. TIS

I Lebih dari 2 milyar gram

II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar gram

III Tidak lebih dari 500 juta gram

f. KLM, KLB, SPT Tanpa

Golongan Tanpa batasan produksi

g. CRT Tanpa


h. HTL (HPTL) Tanpa


Perubahan perataruan golongan pabrik rokok dan batas produksi per

golongan berdasarkan PMK-203/PMK.011/2008 menjadi :

Jenis Hasil

Tembakau Golongan

Pengusaha Pabrik

Batasan Produksi Pabrik

a. SKM


II Tidak lebih dari 2 milyar batang

6


Golongan Pengusaha

Pabrik Batasan Produksi Pabrik

b. SPM



c. SKT atau SPT




d. STF (SKTF)

atau SPF (SPTF)



e. TIS Tanpa Golongan Tanpa batasan produksi

f. KLM atau KLB Tanpa


g. CRT Tanpa


h. HTL (HPTL) Tanpa


C. Seri Pita Cukai Seri pita cukai adalah jenis pita cukai yang dilekatkan pada produk

barang kena cukai. Seri pita cukai terdiri dari :

Seri Pita Jumlah Keping

Per Lembar

I 120

II 56

III 150

7

D. Warna Pita Cukai Warna pita cukai adalah warna dasar pita cukai. Warna dominan pita

cukai tediri dari:

Warna Pita Uraian

BR Biru Dominan Dikombinasi Warna Merah

HJ Hijau Dominan Dikombinasi Warna Kuning

UG Ungu Dominan Dikombinasi Warna Hijau

JG Jingga Dominan Dikombinasi Warna Kuning

MR Merah Dominan Dikombinasi Warna Hijau

E. Harga Jual Eceran (HJE) HJE adalah harga jual eceran yang beredar di pasaran. Besarnya

minimum HJE dan tarif cukai advolorum dan tarif spesifik ditentukan

berdasarkan jenis hasil tembakau dan golongan pabrik berdasarkan

peraturan mengenai tarif cukai seperti berikut :


Golongan Pengusaha

Pabrik

HJE Minimum Per Batang/Gram

Tarif Cukai

Adv. (%)

Tarif Cukai Spesifik (Rp./btg.)

1. SKM

I 600 36 35

II 383 35 35

III 374 22 35

2. SPM

I 375 34 35

II 225 30 35

III 217 15 35

3. SKT I 520 18 35

8


Golongan Pengusaha

Pabrik

HJE Minimum Per Batang/Gram

Tarif Cukai

Adv. (%)

Tarif Cukai Spesifik (Rp./btg.)

II 336 10 35

III 234 0 30

4. STF (SKTF)

I 600 36 35

II 383 35 35

III 374 22 35

5. TIS

I 50 20 -

II 50 16 -

III 40 8 -

6. KLM, KLB, atau SPT Tanpa

Golongan 180 8 -

7. CRT Tanpa Golongan 180 8 -

8. HTL (HPTL) Tanpa

Golongan 180 8 -

Perubahan peraturan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan PMK-

203/PMK.011/2008 berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 2009 menjadi :

Jenis Hasil

Tembakau Golongan

Pengusaha Pabrik

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram

Tarif Cukai per Batang atau Gram

1. SKM

I Lebih dari Rp. 660 Rp. 290Lebih dari Rp. 630 s.d. Rp. 660 Rp. 280Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630 Rp. 260

II Lebih dari Rp. 430 Rp. 210Lebih dari Rp. 380 s.d. Rp. 430 Rp. 175Paling rendah Rp. 374 s.d. Rp. 380 Rp. 135

Importir HT Paling rendah Rp. 661 Rp. 290

2. SPM I

Lebih dari Rp. 660 Rp. 290Lebih dari Rp. 450 s.d. Rp. 660 Rp. 230Paling rendah Rp. 375 s.d. Rp. 450 Rp. 185

II Lebih dari Rp. 300 Rp. 170Lebih dari Rp. 254 s.d. Rp. 300 Rp. 135

9


Golongan Pengusaha

Pabrik Batasan Harga Jual Eceran per

Batang atau Gram Tarif Cukai per Batang atau Gram

Paling rendah Rp. 217 s.d. Rp. 254 Rp. 80Importir HT Paling rendah Rp. 601 Rp. 290

3. SKT atau SPT



III Paling rendah Rp. 234 Rp. 40Importir HT Paling rendah Rp. 591 Rp. 200

4. STF (SKTF)

atau SPF (SPTF)




5. TIS Tanpa

Golongan

Lebih dari Rp. 250 Rp. 21Lebih dari Rp. 149 s.d. Rp. 250 Rp. 19Paling rendah Rp. 40 s.d. Rp. 149 Rp. 5


6. KLB Tanpa Golongan Lebih dari Rp. 251 Rp. 21Lebih dari Rp. 180 s.d. Rp. 250 Rp. 18

7. KLM Tanpa

Golongan Paling rendah Rp. 180 Rp. 17


8. CRT

Tanpa Golongan

Lebih dari Rp. 100.000 Rp. 100.000Lebih dari Rp. 50.000 s.d. Rp. 100.000 20.000

Lebih dari Rp. 20.000 s.d. Rp. 50.000 10.000Lebih dari Rp. 5000 s.d. Rp. 20.000 Rp. 1.200Paling rendah Rp. 275 s.d. Rp. 5000 Rp. 250

Importir HT Paling rendah Rp. 100.000 Rp. 100.000

9. HTL (HPTL) Tanpa

Golongan Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630 Rp. 250


F. Personalisasi Pita Cukai Personalisasi pita cukai adalah kode pita cukai yang unique untuk tiap-

tiap pengusaha pabrik rokok yang digunakan sebagai ID pita cukai suatu

pabrik rokok. Tujuan utama pemberlakuan kode personalisasi adalah

untuk menghindari praktek jual beli pita cukai.

10

Personalisasi pita cukai dibuat oleh KP DJBC. Produk hasil tembakau

dengan jenis CRT, KLB, KLM, SPT dan TIS pita cukainya tidak

menggunakan personalisasi. Sedangkan untuk produk jenis hasil

tembakau yang lain mempunyai kode personalisasi, kecuali pengusaha

pabrik rokok besar (golongan I dan II) atau importir hasil tembakau.

G. Peruntukkan Pita Cukai Peruntukan pita cukai adalah peruntukan produk yang akan dilekati pita

cukainya yang terdiri dari :

Peruntukan Uraian

UK Untuk Karyawan

UT Untuk Tamu

- Tanpa peruntukan (untuk dijual bebas di pasaran)

H. Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai

Fasilitas penundaan pembayaran cukai merupakan fasilitas yang

diberikan oleh DJBC kepada pengusaha pabrik rokok. Besarnya

penundaan yang diberikan berdasarkan pengajuan dari pengusaha

dengan memperhitungkan rata-rata jumlah yang diajukan cukai selama

enam bulan terakhir.

11

BAB II TUJUAN PENGEMBANGAN

Pengembangan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi bertujuan untuk :

2.1. Standarisasi Prosedur

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat berdasarkan sistem

prosedur dan peraturan teknis yang berlaku, sehingga diharapkan dengan

adanya aplikasi ini, pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC maupun di

KP DJBC akan mengikuti sistem prosedur dan peraturan teknis yang

berlaku.

2.2. Standarisasi Data

Dengan adanya Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi akan diperoleh

data yang standard dan bersifat realtime, begitu dilakukan perekaman di

KPPBC akan langsung dapat dilihat di KP DJBC.

2.3. Mempermudah Dalam Pengambilan Keputusan

Data yang tersimpan dalam database akan lebih mudah ditampilkan

kembali dengan mudah dan cepat apabalia dibutuhkan oleh pengambil

kebijakan/pimpinan. Kegiatan pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC

juga akan lebih mudah dipantau oleh KP DJBC.

2.4. Mempermudah Pelayanan di KPPBC

Dengan adanya Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi, diharapkan

pelayanan cukai hasil tembakau menjadi lebih mudah, cepat dan akurat,

diantaranya dalam hal pengelolaan NPPBKC, merk, data pemesanan pita

cukai, data stok dan transaksi pita cukai, data stok dan transaksi kredit bagi

pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan dan

pembuatan laporan-laporan yang diperlukan oleh KPPBC.

12

2.5. Mempermudah dan Mempercepat Penyediaan Pita Cukai

Dengan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi, proses pemesanan

pita cukai dari KP DJBC ke Pencetak pita cukai lebih cepat, karena data

pemesanan pita cukai dari KPPBC tidak perlu direkam lagi di KP DJBC.

Data pemesanan dapat langsung diproses oleh KP DJBC dibandingkan jika

harus menggunakan jasa Pos/jasa penitipan kilat yang masih ada jeda

waktu pengiriman.

13

BAB III SPESIFIKASI

HARDWARE, SOFTWARE, DATABASE DAN JARINGAN

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibangun dengan arsitektur dan

konfigurasi sistem sebagai berikut :

Gambar Arsitektur Aplikasi Cukai Hasil Tembaka Sentralisasi

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibagi menjadi tiga layer :

- Aplication Layer, merupakan layer yang berinteraksi langsung dengan user.

Pada level inilah aplikasi yang digunakan langsung oleh user.

- Service Layer, merupakan layer penghubung antara aplication layer dengan

database layer. Dalam service layer didefinisakan model koneksi, tabel yang

diakses serta perintah yang harus dijalankan oleh aplikasi.

14

- Database Layer, merupakan layer yang mengeksekusi perintah dari user yang

diterjemahkan oleh service layer.

Gambar Konfigurasi Sistem

Aplikasi Cukai Hasil Tembaka Sentralisasi

Adapun spesifikasi hardware, software, database dan jaringan yang digunakan

pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :

3.1. Hardware, Software dan Sistem Operasi (O/S)

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat menggunakan software

Microsoft Visual Basic .NET dengan menggunakan web service sebagai

sarana yang menghubungkan client dengan server database. sehingga

dibutuhkan server web service, server database dan komputer client untuk

dapat menjalankan aplikasi

Spesifikasi Komputer Client

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi akan dapat digunakan secara

optimal oleh client dengan sepesifikasi minimal sebagai berikut :

15

Processor : Intel Pentium IV

RAM : 128 Mb

Hard disk : 40 GB

Network Card : 100 Mbps

O/S : Windows XP

Spesifikasi Komputer Server Web Service

Web service akan berjalan dengan optimal menggunakan komputer dengan

spesifikasi minimal sebagai berikut :

Processor : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,2 GHz

RAM : 1024 Mb

Hard disk : 80 GB

Network Card : 1 Gbps

O/S : Windows Server 2003 Standard Edition

Spesifikasi Komputer Server Database

Database akan berjalan dengan optimal menggunakan komputer dengan

spesifikasi minimal sebagai berikut :

Processor : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,2 GHz

RAM : 1024 Mb

Hard disk : 80 GB

Network Card : 1 Gbps

O/S : IBM AIX 5.1 series

3.2. Database

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menggunakan database oracle

Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0. Adapaun tabel-tabel utama

yang digunakan oleh Aplikasi Cukai Sentralisasi antara lain sebagai berikut :

16

Nama Tabel Keterangan TC_NPPBKC Data Pabrik Hasil Tembakau (NPPBKC)

TC_NPPBKC_ALAMAT Data Alamat Pabrik yang dimiliki oleh NPPBKC

beserta SKEP ijinnya

TC_NPPBKC_PROD_HT Data Golongan Pabrik dan Jenis Produksi Hasil

Tembakau

TC_REG_NPPBKC_A Data registrasi NPPBKC untuk form A

TC_REG_NPPBKC_B Data registrasi NPPBKC untuk form B

TC_REG_NPPBKC_C Data registrasi NPPBKC untuk form C

TC_REG_NPPBKC_D Data registrasi NPPBKC untuk form D

TC_REG_NPPBKC_E Data registrasi NPPBKC untuk form E

TC_REG_NPPBKC_F Data registrasi NPPBKC untuk form F

TC_REG_NPPBKC_

DOKUMEN

Data dokumen perijinan yang ada di form A

TC_REG_NPPBKC_

LAIN

Data NPPBKC lainnya yang dimiliki yang ada di

form F

TC_REG_NPPBKC_

MESIN

Data mesin/alat yang digunakan untuk

memproduksi BKC yang ada di form D

TC_REG_NPPBKC_

PASOKLANGGAN

Data pemasok dan pelanggan yag ada di form F

TC_REG_NPPBKC_

STATUS

Data status pengajuan permohonan NPPBKC

TC_MERK_HT_H Data permohonan pengajuan HJE/Merk

TC_MERK_HT Data detil HJE/Merk

TC_MERK_STATUS Data status permohonan pengajuan HJE/Merk

TC_PPPC_H Data header Permohonan Penyediaan Pita Cukai

(PPPC)

TC_PPPC_D Data detil Permohonan Penyediaan Pita Cukai

17

Nama Tabel Keterangan (PPPC) dan data Order Bea Cukai (OBC)

TC_PPPC_STATUS Data status Permohonan Penyediaan Pita Cukai

(PPPC)

TC_BERIPENCETAK

PITA CUKAI

Data pengiriman OBC dari Pencetak pita cukai

TC_STOCK_PC_OBC Data stok pita cukai di kantor pusat

TC_TRANS_PC_OBC Data transaksi pita cukai di kantor pusat

TC_STOCK_PC Data stok pita cukai di KPPBC

TC_TRANS_PC Data transaksi pita cukai di KPPBC

TC_DPPC Data Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari KP

DJBC

TC_CK-1H Data header pemesanan pita cukai (CK-1)

TC_CK-1D Data detil pemesanan pita cukai (CK-1)

TC_CK-1_STATUS Data status permohonan CK-1

TC_CK-1KRG Data pengurangan nilai cukai pada CK-1

menggunakan CK-2 atau CK-3

TC_PPNKRG Data restitusi PPN dari KPP pada CK-1

TCR_TUNDA Data permohonan SKEP Penundaan

TCR_TUNDA Data Detil SKEP Penundaan dan saldo penundaan

TC_TRSALDO Data Transaksi Penundaan dan saldo penundaan

TC_SSCP Data dokumen pembayaran CK-1, biaya pengganti

dan denda administrasi

TC_CK-2H Data header Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai

(CK-2)

TC_CK-2D Data detil Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-

2)

TC_CK-3H Data header Pengembalian Pita Cukai (CK-3)

TC_CK-3D Data detil Pengembalian Pita Cukai (CK-3)

18

Nama Tabel Keterangan TC_CK-4 Data laporan hasil produksi (CK-4)

TC_PERSONAL Datal Kode Personalisasi Pita Cukai

Tabel Referensi

Nama Tabel Keterangan

TCR_DOMAINH Data header referensi yang digunakan pada

aplikasi

TCR_DOMAIND Data detil referensi yang digunakan pada aplikasi

TC_REG_NPPBKC_

REF_H

Data header referensi pengisian form registrasi

TC_REG_NPPBKC_

REF_D

Data detil referensi pengisian form registrasi

TR_KANTOR Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai

TR_PITA Data tarif cukai hasil tembakau dan nilai minimal

dan maksimal HJE

TR_KEP_WARNA Data referensi warna pita cukai

TR_NEGARA Data Kode Negara

TR_PROPINSI Data Propinsi di Indonesia

3.3. Jaringan

Jaringan yang digunakan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi

adalah jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) yang

menghubungkan antara server web service dengan client menggunakan

router yang ada di masing-masing KPPBC. Untuk tahap pengembangan

aplikasi diharapkan aplikasi dapat berjalan menggunakan jaringan internet.

19

BAB IV APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI

4.1. Registrasi dan Pengelolaan Data NPPBKC

Nomor Pokok Pengusahaa Barang Kena Cukai (NPPBKC) merupakan

identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada

pengusaha yang memproduksi dan mengimpor hasil tembakau sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Proses penerbitan NPPBKC dirancang

untuk berjalan secara workflow mulai dari permohonan, penunjukkan

pemeriksa lapangan, BAP hasil pemeriksaan lapangan, cetak draft

penerimaan/penolakan permohonan NPPBKC, pemberian SKEP NPPBKC

hingga pemeriksaan ulang oleh KP DJBC terkait penerbiatan SKEP

NPPBKC di KPPBC. Namun untuk saat ini Aplikasi Cukai Hasil Tembakau

Sentralisasi belum menjalankan workflow registrasi NPPBKC disebabkan

karena payung hukumnya belum ada. Untuk sementara registrasi NPPBKC

yang dilakukan hanya merekam data permohonan dari pengusaha pabrik

rokok dengan melampirkan data-data sesuai form isian registrasi NPPBKC.

Setelah pengisian form registrasi lengkap baru dapat diterbitkan SKEP

NPPBKC oleh kepala kantor. Adapun proses registrasi NPPBKC secara

workflow adalah sebagai berikut :

20

WORKFLOW PENERBITAN NPPBKCPENGUSAHA PABRIK HT / IMPORTIR HT

Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT

Permohonan + Denah Lokasi

Pendok

Reject (Surat Penolakan)

T

Y

Kasi Kepabeanan

dan Cukai

Meneliti data dan menunjuk pemeriksa

Cetak IP/ST

Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana


PMCK-6 + lampiran

Pemeriksaan lokasi /

bangunan/tempat usaha

OK

Cetak Surat Kelayakan

Lokasi

T

Y

Surat Kelayakan

Lokasi

Meneliti data permohonan

Rekam

Merekam BAP

Menuangkan Hasil Pemeriksaan ke

dalam BAP

Teliti permohonan +

lampiran secara manual

Teliti PMCK-6 + lampiran

secara manual

Penelitian PMCK-6 dan

lampiran

Penunjukan Pemeriksa(otomatis)

OK

Penelitian dan

Keputusan

Y

T

Reject (surat penolakan)

konsep KEP-Pemberian NPPBKC

Kepala Kantor

Menandatangani

konsep reject (surat

penolakan) atau Kep

Pemberian NPPBKC

Reject (surat penolakan)

KEP Pemberian NPPBKC

Rekam

Lengkap

Cetak tanda penerimaan permohonan

Tanda penerimaan permohonan

Cetak tanda penerimaan permohonan(argo 30 hari

berjalan)

Tanda penerimaan permohonan

lanjut

Penomoran dan Merekam Surat

Keputusan Pemberian NPPBKC

validasiSurat

Pemberitahuan

Y

T

21


Kasi Kepabeanan

dan Cukai

Kepala Kantor Kanwil Direktur Cukai

lanjutan

Mendistribusikan Surat Keputusan

Pemberian NPPBKC

Mengevaluasi Surat Keputusan

Pemberian NPPBKC

Surat Keputusan Pemberian NPPBKC

Surat Keputusan Pemberian NPPBKC

OK

Arsip

Y

Surat Pemberitahuan TMenerima Surat

Pemberitahuan

Tindak Lanjut terhadap Surat

Keputusan:- perubahan / ralat

- pembatalan

Surat Keputusan Perubahan/Ralat/

Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan

Selesai

Gambar bisnis proses registrasi NPPBKC (workflow)

Secara garis besar penjelasan mengenai alur registrasi NPPBKC yang

berjalan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi saat ini adalah

sebagai berikut :

22

1. Pengusaha pabrik rokok untuk dapat memperoleh NPPBKC mengajukan

permohonan ke KPPBC pengawas dimana pabrik rokok berada dengan

melengkapi persyaratan pengajuan NPPBKC dan mengisi formulr

registrasi NPPBKC. Berdasarkan pengajuan dari pengusaha, KPPBC

pengawas akan melakukan pemeriksaan lokasi untuk melakukan

penilaian kelayakan pabrik rokok. Hasil pemeriksaan lapangan

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lokasi (PMCK-6).

Berdasarkan berita acara, apabila pabrik rokok diputuskan layak

memperoleh NPPBKC, maka diterbitkan SKEP NPPBKC. Data-data

registrasi NPPBKC direkam di KPPBC pengawas dimana pabrik rokok

itu terdaftar. Data-data NPPBKC yang direkam antara lain :

a. Form A

Berisi data-data pendukung terkait perijinan pendirian pabrik rokok,

status lahan, bangunan dan identitas pemilik pabrik rokok.

b. Form B

Berisi data-data umum perusahaan seperti alamat pabrik, kantor dan

gudang termasuk status penguasaan dan luas bangunan yang

dimiliki/disewa oleh pabrik rokok.

c. Form C

Berisi data-data penanggungjawab dan pengurus pabrik rokok

seperti jenis jabatan, nama, alamat, NPWP dan status

kewarganegaraan.

d. Form D

Berisi data-data kapasitas produksi pabrik rokok seperti jenis dan

jumlah mesin pelinting, pencampur, pengepakkan, jumlah alat dan

tenaga linting yang mencerminkan kemampuan produksi suatu pabrik

rokok.

23

e. Form E

Berisi data-data perpajakan, keuangan dan pembukuan seperti

status pengusaha PKP/non PKP, jenis dan cara pengadministrasian

keuangan pabrik rokok serta kemampuan modal pabrik rokok.

f. Form F

Berisi data-data pendukung lainnya seperti struktur organisasi pabrik

rokok, NPPBKC lain yang dimiliki, data rekening bank, status adit

pabrik rokok, data pemasok dan pelanggan.

2. Pengelolaan data-data pabrik rokok yang sudah mendapatkan NPPBKC

antara lain terkait dengan penambahan/pengurangan jenis produksi hasil

tembakau, kenaikan/penurunan golongan pabrik, perekaman kode

personalisasi, pengenaan PPN hasil tembakau, cara pengambilan pita

cukai (KP DJBC atau KPPBC), cara pembayaran cukai (tunai atau

kredit) dan kelengkapan data-data registrasi NPPBKC.

3. Pabrik rokok yang selama satu tahun tidak melakukan kegiatan produksi

maka pabrik rokok dapat dicabut oleh kepala kantor.

4. Pengelolaan NPPBKC juga meliputi penerbitan SKEP pemblokiran/

pembekuan apabila pengusaha pabrik rokok melakukan pelanggaran

mendapat sanksi dan pembukaan blokir/beku pabrik rokok yang telah

menyelesaikan sanksi yang diberikan.

24

4.2. Pengajuan Permohonan HJE/Merk Baru/Perubahan (Workflow)

HJE/Merk adalah merk produk hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik

rokok yang dijual ke pasaran. HJE/Merk produk hasil tembakau diajukan

oleh pengusaha dengan mendapat persetujuan dari KPPBC Pengawas.

Adapun proses pengajuan permohonan HJE/Merk baru/perubahan adalah

sebagai berikut :

WORKFLOW PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HTUNTUK MERK BARU/ PERUBAHAN DESAIN/PERMOHONAN

KENAIKAN ATAU PENURUNAN HJE

Pengusaha Pabrik HT / Importir HT

Permohonan + Lampiran

Pendok

Teliti Permohonan + lampiran secara

manual


T

Y

Cetak Tanda Penerimaan Permohonan

Kasi Kepabenan dan Cukai Kepala Kantor

Tanda Penerimaan Permohonan

Reject ( surat penolakan)

Surat Keputusan Penetapan HJE Merk

baru/Kenaikan/Turun HJE

Rekam5

Validasi


Penelitian lebih lanjut

permohonan10

Ok

T

Y

konsep surat penolakan

25

Konsep Surat Persetujuan

30

Menandatangani

Konsep reject (surat penolakan ) atau Surat Keputusan Penetapan HJE Merk

baru/ Kenaikan/Turun HJE

Penomoran dan Perekaman Reject (Surat Penolakan ) Surat Keputusan Penetapan HJE

Merk baru/ Kenaikan/Turun HJE dan

pendistribusiannya40

lanjut

Penunjukan Pemeriksa otomatis

Penelitian dan Keputusan

20

25


Kepala Kantor Kepala Kanwil Direktur Cukai

Mendistribusikan Surat Keputusan Penetapan HJE

Merk baru/Kenaikan/Turun

HJE

Surat Keputusan Penetapan HJE

Merk baru/Kenaikan /Turun

HJE

Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/Kenaikan/Turun

HJE

OK

Arsip

Surat PemberitahuanMenerima Surat

Pemberitahuan

Tindak Lanjut/ Prioses Manual:

Surat Keputusan:- perubahan / ralat

- pembatalan


Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan

Selesai


lanjutan

T

Y

Arsip

Mengevaluasi Surat Keputusan Penetapan HJE

Merk baru/Kenaikan /Turun

HJE

Gambar bisnis proses permohonan HJE/Merk

Secara garis besar penjelasan mengenai alur permohonan HJE/Merk pada

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Permohonan HJE/Merk baru diajukan melalui Pendok.

26

Pada saat Pendok merekam data permohonan HJE/Merk dari

pengusaha sistem akan melakukan validasi data sebagai berikut :

- HJE tidak boleh kurang dari HJE minimal per batang sesuai

ketentuan yang berlaku.

- HJE tidak boleh kurang dari HJE yang dimiliki atau HJE yang pernah

dimiliki untuk merk yang sama. 2. Permohonan yang direkam oleh Pendok akan diperiksa kembali oleh

Petugas Pemeriksa untuk pengecekkan kelengkapan data permohonan

dan data yang direkam oleh Pendok serta memastikan bahwa nama

HJE/merk dan desain kemasan HJE/merk belum pernah dimiliki atau

mempunya kesamaan dengan pabrik rokok lain.

3. Jika Pemeriksa menyetujui permohonan HJE/merk, maka dilanjutkan

pemeriksaan ulang oleh Kepala Seksi Cukai.

4. Jika permohonan HJE/merk ditolak oleh petugas Pemeriksa maupun

Kepala Seksi Cukai maka akan diterbitkan nota penolakan permohonan

HJE/merk melalui sistem.

5. Jika Kepala Seksi Cukai menyetujui permohonan HJE/merk maka akan

diterbitkan draft SKEP HJE/merk yang ditandatangani oleh Kepala

Kantor.

6. Jika Kepala Kantor menyetujui draft SKEP HJE/merk maka nomor dan

tanggal SKEP HJE/merk direkam di aplikasi dan SKEP penerbitan

HJE/merk dapat dicetak dari aplikasi.

7. SKEP HJE/Merk dapat dievaluasi oleh KP DJBC dan memberikan

rekomendasi jika penerbitan HJE/Merk dirasakan kurang tepat.

8. HJE/Merk yang selama 6 bulan tidak aktif (tidak melakukan pemesanan

pita cukai CK-1) otomatis akan dicabut oleh sistem.

9. Pada permohonan perubahan HJE/merk yang sudah dimiliki oleh

pengusaha pabrik, alur proses sama dengan alur proses permohonan

HJE/merk baru, yang membedakan adalah HJE/merk yang diajukan

adalah HJE/merk yang dimiliki dan masih aktif.

27

4.3. Penetapan Kembali HJE/Merk

Penetapan kembali HJE/merk adalah penetapan kembali HJE/merk yang

disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dibidang tarif/HJE.

Adapun alur proses penetapan kembali HJE/Merk adalah sebagai berikut :

WORKFLOW PENETAPAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN (HJE) HT( KPPBC )


Pendok Kasi Kepabenan dan Cukai Kepala Kantor

Surat Keputusan Penetapan

Kembali HJE


Memproses dan memberikan rekomendasi Keputusan Penetapan

Kembali HJE

OK

TY

Konsep Surat Keputusan Penetapan

Kembali HJE

Menandatangani

Konsep Surat

Keputusan Penetapan

Kembali HJE

Penomoran dan Perekaman Surat

Keputusan Penetapan Kembali HJE, Updating data

HJE dan pendistribusiannya

lanjut

Menerima salinan

Peraturan Perubahan

HJE

salinan Peraturan Perubahan

HJE

Mendistribusikan salinan Peraturan Perubahan HJE

Memaraf

Konsep Surat Keputusan Penetapan

Kembali HJE

Penelitian dan Keputusan

lanjut

28


Kepala Kantor Kepala Kanwil Direktur Cukai


Penetapan Kembali HJE


Kembali HJE


Kembali HJE

OK

Arsip

Surat PemberitahuanMenerima Surat

Pemberitahuan

Tindak Lanjut/ Proses Manual:

Surat Keputusan:- perubahan / ralat

- pembatalan


Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan

Selesai


lanjutan

T

Y

Arsip

Mengevaluasi Surat Keputusan

Penetapan Kembali HJE

Gambar bisnis proses Penetan Kembali HJE/Merk

29

Secara garis besar penjelasan mengenai alur Penetapan Kembali HJE/Merk

pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Perekaman dilakukan untuk masing-masing pabrik rokok dengan HJE/

Merk yang masih aktif.

2. Setelah data direkam dilanjutkan dengan pencetakkan draft SKEP.

3. Apabila draft SKEP disetujui maka diterbitkan SKEP Penetapan Kembali

HJE/Merk.

4.4. Fasilitas Penundaan (Workflow)

Fasilitas penundaan adalah fasilitas penundaan pembayaran cukai yang

diberikan kepada pengusaha pabrik rokok yang memenuhi persyaratan

dengan jangka waktu tertentu. Masa berlaku fasilitas penundaan sesuai

dengan masa berlaku yang ada pada SKEP Penundaan. Pabrik rokok yang

mendapatkan fasilitas penundaan, dalam pembayaran cukai CK-1 dapat

dilakukan dengan tunai maupun kredit. Alur proses permohonan fasilitas

penundaan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah

sebagai berikut :

30

WORKFLOW PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAIKEWENANGAN KPPBC ( NILAI CUKAI < 2 M )



Pendok


manual

Reject (Surat Penolakan) T

Y


Kasi Perbendaharaan Kepala Kantor



Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran

Cukai

Rekam

Lengkap



permohonan

OK

Penelitian dan

Keputusan

T Y

Reject (konsep surat

penolakan)

Konsep Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran

Cukai

Menandatangani Konsep reject (surat penolakan ) atau Konsep


Cukai

Penomoran dan Rekam Reject (Surat Penolakan)

atau Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai dan

pendistribusiannya

lanjut

31


Kepala Kantor Kanwil Direktur Cukai


Pemberian Penundaan Pembayaran

Cukai Mengevaluasi Surat Keputusan

Pemberian Penundaan Pembayaran

Cukai


Cukai


Cukai

OK

Arsip

Surat Pemberitahuan

Menerima Surat Pemberitahuan

Tindak Lanjut terhadap Surat

Keputusan:- perubahan / ralat

- pembatalan


Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan


Pembatalan

Selesai


lanjutan

Gambar bisnis proses permohonan fasilitas penundaan

yang diterbitkan oleh KPPBC

32

WORKFLOW PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAIKEWENANGAN KANWIL ( NILAI CUKAI > 2 M s.d. < 20 M)



Pendok


manual

Reject (Surat Penolakan) T

Y


Kasi Perbendaharaan Kepala Kantor



Rekam

Lengkap

Cetak IP



permohonan

OK

Penelitian dan

Keputusan

T

Y

Reject (konsep surat

penolakan)

Konsep Surat Rekomendasi

Menandatangani Konsep reject (surat penolakan ) atau Konsep

Surat Rekomendasi

Penomoran dan Rekam Reject (Surat

Penolakan) atau Surat Rekomendasi

lanjut

33

Gambar bisnis proses permohonan fasilitas penundaan

yang diterbitkan oleh KPPBC

34

Secara garis besar penjelasan mengenai alur permohonan penundaan

adalah sebagai berikut :

1. Permohonan penundaan diajukan melalui Pendok.

2. Permohonan yang direkam oleh Pendok akan diperiksa kembali oleh

Petugas Pemeriksa untuk pengecekkan kelengkapan data permohonan

fasilitas penundaan dan data yang direkam oleh Pendok.

3. Jika Pemeriksa menyetujui permohonan, maka dilanjutkan pemeriksaan

ulang oleh Kepala Seksi Perbendaharaan.

4. Jika permohonan ditolak oleh petugas Pemeriksa maupun Kepala Seksi

Perbendaharaan maka akan diterbitkan nota penolakan permohonan

fasilitas penundaan melalui sistem.

5. Jika Kepala Seksi Perbendaharaan menyetujui permohonan fasilitas

penundaan maka akan diterbitkan draft SKEP fasilitas penudaan yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor. Jika fasilitas penundaan diterbitkan

oleh Kantor Wilayah maka Kepala Seksi Perbendaharaan akan

membuat Draft Surat Rekomendasi permohonan fasilitas penundaan.

6. Jika Kepala Kantor menyetujui draft SKEP fasilitas penundaan maka

nomor dan tanggal SKEP fasilitas penundaan direkam di aplikasi dan

SKEP penerbitan fasilitas penundaan dapat dicetak dari aplikasi.

7. Jika fasilitas penundaan diterbitkan oleh Kantor Wilayah maka dibuat

Surat Rekomendasi permohonan fasilitas penundaan untuk dikirim ke

Kantor Wilayah. Setelah SKEP fasilitas penudaan diterbitkan oleh

Kantor Wilayah maka nomor dan tanggal SKEP fasilitas penundaan

direkam di aplikasi.

8. Besarnya saldo penundaan awal sama dengan pagu yang ditetapkan

untuk pabrik rokok yang baru mendapatkan SKEP fasilitas penundaan.

Apabila dalam masa berlaku SKEP fasilitas penundaan suatu pabrik

rokok mendapatkan SKEP fasilitas penundaan yang baru, maka

besarnya saldo penundaan adalah pagu SKEP fasilitas penundaan baru

dikurangi pagu SKEP fasilitas penundaan lama ditambahkan dengan

35

jumlah saldo penundaan berjalan atau sama dengan pagu baru

dikurangi jumlah utang cukai pada CK-1.

9. Apabila dalam pabrik rokok terlambat dalam pembayaran CK-1 yang

telah jatuh tempo, maka fasilitas penundaan pembayaran cukai tidak

dapat digunakan.

4.5. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (Workflow)

Permohonan Penyedian Pita Cukai (PPPC) adalah permohonan

penyediaan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha ke KPPBC. Dari

KPPBC, PPPC akan diteruskan ke KP DJBC. Oleh KP DJBC PPPC dibuat

Order Bea Cukai untuk dipesankan pita cukainya ke pencetak pita cukai.

Alur proses dalam pengajuan PPPC sampai dengan penerimaan pita cukai

di KPPBC adalah sebagai berikut :

36

PENGUSAHA PENDOK/CUKAI PERBENDAHARAAN KP DJBC (DIT. CUKAI)

Proses Penyediaan Pita Cukai (P3C)pengajuan awal dan tambahan

(Sentralisasi)

Persetujuan Pemasukan pita

dari Peruri & tambah stock

KP + BA

Peruri

Cetak Pita

Proses OBC

Mulai

Selesai

DPPC(hard copy/soft copy)

+Pita Cukai

Kirim Pita Cukai + SP

(DP2C)

P3C

Pita diambil di KPPBC

OBC (hard copy atau soft

copy atau PDE)

Persetujuan Pemasukan Pita &

tambah stock

Perekaman P3C

Validasiby System

Validasi OKPerbaikan Tidak

Ya

Perekaman P3C oleh

Pengusaha

atau

Cetak P3C dan tanda tangan

Validator

Validasi OK

Cetak Tanda terima P3C

Ya

Tidak

Stok KP

Tidak

Ya

Tanda Terima

Penomoran P3C

Setuju

YaTidak

Gambar bisnis proses PPPC

37

PENGUSAHA PENDOK PERBENDAHARAAN KP DJBC (DIT. CUKAI)

Proses Penyediaan Pita Cukai (P3C)pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal

(Sentralisasi)

Peruri

Cetak Pita

Proses OBC

Mulai

DPPC(hard copy/soft copy)

+Pita Cukai

P3C TID

OBC (hard copy atau soft

copy atau PDE)

Validasi OK

Perbaikan Tidak

Ya

Perekaman P3C oleh

Pengusaha

atau

Cetak P3CT IDdan tanda

tangan

ValidatorPemeriksaan

Dokumen P3C TID

Surat Rekomendasi

+ P3C TID Setuju

Ya

Tidak

REJECT

Ya

RekamP3C TID

Persetujuan Pemasukan pita

dari Peruri & tambah stock

Selesai

Kirim Pita Cukai + SP

(DP2C)

Pita diambil di KPPBC

Persetujuan Pemasukan Pita &

tambah stock

tanda terima

Surat Penolakan

Surat Persetujuan

Stok KP

Tidak

Ya

Pemeriksaan Data P3C

TID

Surat Penolakan

Surat Persetujuan

Gambar bisnis proses PPPC Ijin Dirjen

38

Secara garis besar penjelasan mengenai alur proses PPPC dan PPPC Ijin

Dirjen adalah sebagai berikut :

1. PPP Awal, PPPC Tambahan dan PPPC Ijin Dirjen a. Pengusaha mengajukan PPPC melalui pendok atau dengan

menggunakan menu layanan mandiri.

Pada saat permohonan PPPC direkam permohonan PPPC akan

divalidasi oleh sistem sebagai berikut :

- Pengusaha pabrik tidak mempunyai hutang cukai atau sanksi

lainnya yang belum selesai atau belum dibayar.

- PPPC diajukan ke KPPBC paling lambat tanggal sepuluh dengan

periode pemesanan selama satu bulan. Pengajuan PPPC lewat

tanggal sepuluh hanya dapat dilakukan apabila terdapat pabrik

rokok baru, terjadi perubahan golongan pabrik, pabrik rokok yang

baru mendapatkan SKEP pembukan blokir/pembekuan, PPPC

untuk bulan Januari dan apabila terjadi perubahan kebijakan

dibidang tarif cukai/HJE.

- Pengajuan PPPC hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap

jenis pita cukai.

- Untuk setiap jenis pita cukai, dalam hal CK-1 tiga bulan terakhir

tersedia, maka jumlah maksimal pengajuan PPPC tidak boleh

melebihi 100% rata-rata CK-1 tiga bulan terakhir sebelum

pengajuan PPPC. Jika CK-1 tiga bulan terakhir tidak tersedia

maka pengajuan PPPC tidak boleh melebihi batas produksi

golongan per bulan.

- Apabila PPPC awal yang diajukan tidak mencukupi, pengusaha

pabrik dapat mengajukan PPPC tambahan untuk periode yang

sama paling lambat tanggal 20 bulan pengajuan CK-1.

- Jenis pita cukai yang dapat diajukan pada PPPC tambahan

adalah pita cukai yang pernah diajukan pada PPPC awal dengan

jumlah maksimal 50% dari jumlah PPPC awal.

39

- Apabila setelah pengajuan PPPC tambahan pita cukai tidak

mencukupi, pengusaha pabrik dapat mengajukan PPPC Ijin Dirjen

paling lambat tanggal 25 bulan pengajuan CK-1.

- Jumlah pemesanan pita cukai adalah kelipatan sepuluh. Dalam

hal maksimal pengajuan PPPC awal maupun tambahan kurang

dari sepuluh maka jumlah pita cukai yang boleh diajukan

maksimal sepuluh lembar.

b. Data permohonan PPPC yang direkam oleh Pendok akan diperiksa

ulang oleh Validator untuk memastikan kebenaran pengisian dan

kelengkapan data serta data yang direkam oleh Pendok.

c. Jika validator/penomoran tidak menyetujui maka akan diterbitkan

surat reject melalui sistem. Jika disetujui maka PPPC mendapatkan

nomor dan sudah siap dipesankan pita cukainya di KP DJBC.

d. Untuk PPPC Ijin Dirjen diajukan secara manual dan apabila disetujui

akan direkam di KP DJBC.

2. Order Bea Cukai (OBC) OBC adalah daftar pemesanan pita cukai yang diminta oleh KP DJBC

untuk dicetak oleh pencetak pita cukai. Adapun ketentuan OBC adalah

sebagai berikut :

a. PPPC awal, PPPC tambahan maupun PPPC Ijin Dirjen yang

diajukan dari KPPBC akan dipesankan pita cukainya ke pencetak

pita cukai oleh KP DJBC menggunakan Order Bea Cukai (OBC)

dengan jumlah sesuai dengan pengajuan PPPC.

b. Setiap satu jenis pita cukai akan mendapatkan satu nomor dan

tanggal OBC.

c. Order Bea Cukai dibagi menjadi pita cukai yang diambil di KPPBC,

pita cukai Personalisasi yang diambil di KP DJBC dan pita cukai non

Personalisasi yang diambil di KP DJBC.

40

d. OBC mempunyai jatuh tempo 12 hari kerja untuk pita cukai non

personalisasi dan 14 hari kerja untuk pita cukai personalisasi (dapat

berubah tergantung perjanjian dengan pencetak pita cukai).

e. Dokumen OBC diberikan kepada pencetak pita cukai menggunakan

hardcopy dan softcopy.

3. Perneriman Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari Pencetak Pita Cukai ke KP DJBC DPPC adalah daftar pengiriman pita cukai dari pencetak pita cukai

berdasarkan OBC yang diajukan oleh KP DJBC. Adapaun ketentuan

DPPC dari pencetak pita cukai adalah sebagai berikut :

a. DPPC diterima dari pencetak pita cukai berupa hardcopy dan

softcopy.

b. Satu nomor OBC dapat dikirim lebih dari satu DPPC.

c. DPPC yang telah direkam akan menjadi stok pita cukai di KP DJBC.

Jumlah pita cukai yang menjadi stok adalah jumlah pita cukai yang

diterima secara fisik di KP DJBC.

4. Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari KP DJBC ke KPPBC DPPC adalah daftar pengiriman pita cukai yang dikirim dari KP DJBC

ke KPPBC berdasarkan PPPC untuk pita cukai yang diambil di KPPBC.

Adapun ketentuan DPPC ke KPPBC adalah sebagai berikut :

a. Satu PPPC dapat dikirim lebih dari satu DPPC tergantung DPPC dari

pencetak pita cukai.

b. DPPC yang telah direkam akan mengurangi stok pita cukai di KP

DJBC.

41

5. Penerimaan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) di KPPBC Penerimaan DPPC di KPPBC dilakukan setelah KPPBC memperoleh

pita cukai yang dikirim dari KP DJBC menggunakan DPPC. Adapun

ketentuan penerimaan DPPC diKPPBC adalah sebagai berikut :

a. DPPC yang diterima akan menjadi stok pita cukai di KPPBC. Jumlah

pita cukai yang menjadi stok adalah jumlah pita cukai yang diterima

secara fisik oleh KPPBC.

b. Untuk satu nomor pemesanan PPPC dapat dikirim lebih dari satu

DPPC.

6. Pengembalian Pita Cukai Pengembalian pita cukai dilakukan oleh KPPBC untuk sisa pita cukai

yang tidak habis diambil oleh pengusaha pabrik pada akhir tahun

anggaran yang tertera pada tahun pita cukai. Adapun ketentuan

pengembalian pita cukai adalah sebagai berikut :

a. Pita cukai yang dikembalikan adalah sisa pita cukai yang belum

diambil dengan CK-1.

b. Setelah pita cukai dikembalikan ke KP DJBC maka stok pita cukai di

KPPBC menjadi nol dan stok pita cukai di KP DJBC akan bertambah

sebanyak pita cukai yang dikembalikan dari KPPBC.

c. Pengusaha pabrik rokok akan dikenakan biaya pengganti cetak pita

cukai untuk pita cukai yang tidak dikembalikan ke KP DJBC

denganjangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu

pengusaha belum melunasi biaya pengganti maka pemesanan PPPC

dan CK-1 pengusaha pabrik rokok tersebut tidak dapat dilayani.

42

4.6. Pengambilan Pita Cukai (CK-1 ) (Workflow)

CK-1 adalah dokumen yang digunakan untuk mengambil pita cukai yang

telah dipesan. CK-1 dapat digunakan untuk mengambil pita cukai apabila

sudah dibayar cukai dan jenis pembayaran lainnya apabila dibayar dengan

tunai ataupun sudah mendapatkan persetujuan kredit apabila dibayar

dengan kredit. Adapun alur proses pengajuan CK-1 sampai dengan

memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut :

43

PENGUSAHA PENDOK/CUKAI PERBENDAHARAAN BANK KANTOR PUSAT

Mulai

CK-1 Rekam Data CK-1

Proses Pelayanan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Pembayaran Tunai (Sentralisasi)

Reject Validasi OK

Perbaikan Data

OKLunas

Rekam SSCP

Selesai

Validasi

Ya

Bayar

SSCP

Rekam Pengeluaran Pita

Tidak

Pita Diambil di KPPBC

Tidak

Ya

Tanda Terima + Penomoran

CK-1

PDE Validasi dan Rekonsiliasi


Pita Cukai

Tanda terima

Tanda terima

TidakYa

Tidak

Ya

PDE

Ya

Tidak

VALIDATOR

Validasi OK

Ya

Tidak

Nota Pembatalan Tidak sama

Cek Tanggal

Ya

Gambar bisnis proses permohonan CK-1 Tunai

44

PENGUSAHA PENDOK PERBENDAHARAAN KANTOR PUSAT

Mulai

CK-1 Rekam Data CK-1

Proses Pelayanan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Pembayaran Kredit (Sentralisasi)

Reject

Perbaikan Data

Selesai

Validasi


Pita Diambil di KPPBC Tidak

Ya

cetak tanda terima +

Penomoron CK-1


Pita Cukai

Tanda terima

Tanda terima

Tidak

Validasi dan Pengecekan

Saldo Penundaan

Ya

Pengurangan Saldo

Penundaan+ jatuh tempo

PDE

Ya

Tidak

VALIDATOR

Validasi OK

Ya

Tidak

Gambar bisnis proses permohonan CK-1 Kredit

45

Secara garis besar penjelasan mengenai alur proses permohonan CK-1

Tunai dan CK-1 Kredit adalah sebagai berikut :

1. Permohonan CK-1 a. Pengusaha mengajukan CK-1 melalui pendok atau dengan

menggunakan menu layanan mandiri.

Pada saat direkam akan dilakukan validasi oleh sistem

sebagaiberikut :

- Pengusaha pabrik tidak mempunyai hutang cukai atau sanksi

lainnya yang belum selesai atau belum dibayar.

- Saldo pita cukai yang diajukan pada CK-1 mencukupi.

- Untuk pengusaha pabrik yang mendapat fasilitas penundaan

dapat mengajukan CK-1 dengan pembayaran kredit apabila saldo

penundaan mencukupi.

- Jumlah pita cukai yang dipesan tidak melebihi batas golongan.

- Pengusaha pabrik yang non PKP, apabila jumlah HJE melebihi

600 juta batang per tahun, maka pengajuan ditolak.

- Merk yang diajukan adalah merk yang masih aktif.

b. Data permohonan CK-1 yang direkam oleh Pendok akan diperiksa

ulang oleh Validator untuk memastikan kebenaran pengisian dan

kelengkapan data serta data yang direkam oleh Pendok.

c. Jika validator/penomoran tidak menyetujui maka akan diterbitkan

surat reject melalui sistem. Jika disetujui maka CK-1 mendapatkan

nomor.

d. Agar dapat mengambil pita cukai, pada CK-1 Tunai pengusaha

pabrik rokok membayar cukai hasil tembakau, PNBP dan PPN (bagi

pengusaha PKP). Pada CK-1 Kredit proses dilanjutkan pada

persetujuan penundaan pembayaran cukai oleh petugas

perbendaharaan.

46

e. Pada CK-1 Tunai, jumlah cukai yang harus dibayar dapat dikurangi

dengan menggunakan pengembalian cukai dari CK-2 dan CK-3 yang

sudah dibayar biaya penggantinya apabila terkena biaya pengganti.

2. Pembatalan CK-1 Pembatalan CK-1 hanya dapat dilakukan pada CK-1 Tunai yang

disebabkan karena keterlambatan pembayaran CK-1 atau hal lain atas

permohonan pengusaha. Pembatalan CK-1 dilakukan oleh Kepala

KPPBC melalui Kepala Seksi Cukai. Nota pembatalan CK-1 akan

diberikan kepada pengusaha yang mengajukan CK-1.

3. Pelunasan CK-1 Tunai a. Setelah pengusaha melakukan pembayaran CK-1 Tunai pada bank/

kantor pos yang sudah mempunyai sistem MPN menggunakan Surat

Setoran Cukai dalam negeri dan Pajak (SSCP).

b. PPN yang harus dibayar pada CK-1 dapat dikurangi dengan

menggunakan kompensasi PPN dari Direrktorat Jenderal Pajak

c. Data pelunasan direkam oleh petugas untuk dapat melanjutkan

mengambil pita cukai yang sudah dipesan.

4. Persetujuan CK-1 Kredit a. CK-1 Kredit yang sudah mendapat nomor dilanjutkan dengan

persetujuan penundaan cukai untuk mengurangi saldo penundaan

cukai dan merekam tanggal jatuh tempo pembayaran CK-1.

b. Jumlah cukai yang harus dibayar pada CK-1 Kredit dapat dikurangi

dengan pengembalian cukai dari CK-2 dan CK-3 yang sudah dibayar

biaya penggantinya apabila terkena biaya pengganti.

c. PPN yang harus dibayar pada CK-1 dapat dikurangi dengan

menggunakan kompensasi PPN dari Direrktorat Jenderal Pajak

47

d. Jatuh tempo CK-1 untuk jenis hasil tembakau SKM dan SPM adalah

dua bulan, sedangkan untuk selain SKM dan SPM adalah tiga bulan.

e. Jika jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo CK-1 akan

dimajukan sampai diperoleh hari kerja terakhir sebelum hari libur.

5. Pengeluaran Pita Cukai Dengan CK-1 a. Setelah CK-1 Tunai dilunasi atau CK-1 Kredit mendapatkan

persetujuan kredit, maka pengusaha dapat mengambil pita cukai di

KPPBC atau KP DJBC tergantung cara pengambilan pita cukai

(untuk total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu)

tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta)

batang dan/atau gram, disediakan di KP DJBC).

b. Pita cukai yang diambil di KPPBC akan mengurangi stok pita cukai di

KPPBC sebesar jumlah yang diambil pada CK-1, begitu pula dengan

CK-1 yang diambil di KP DJBC akan mengurangi stok pita cukai di

KP DJBC.

c. Setelah pita cukai diambil, pengusaha memperoleh tanda terima

pengambilan pita cukai CK-1,

4.7. Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-2)

CK-2 adalah dokumen yang digunakan untuk pemusnahan/perusakan pita

cukai yang sudah melekat pada produk hasil tembakau. Pemusnahan dapat

dilakukan misalnya produk hasil tembakau tersebut sudah tidak layak

konsumsi/kadaluarsa. Adapun ketentuan CK-2 pada Aplikasi Cukai Hasil

Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :

1. CK-2 diterbitkan oleh KPPBC.

2. Perekaman CK-2 dilakukan setelah CK-2 diterbitkan dengan data-data

yang tertera pada dokumen CK-2.

48

3. Pengembalian cukai CK-2 dapat digunakan untuk mengurangi cukai

yang harus dibayar pada CK-1 tunai dan digunakan untuk melunasi nilai

cukai CK-1 Kredit.

4. Pengembalian PPN pada CK-2 tidak dapat digunakan secara langsung

untuk membayar PPN pada CK-1.

5. Apabila dikenakan biaya pengganti, pengembalian cukai pada CK-2

dapat dilakukan apabila biaya pengganti yang tertera pada dokumen

CK-2 sudah dilunasi.

4.8. Pengembalian Pita Cukai (CK-3)

CK-3 adalah dokumen yang digunakan untuk pengembalian pita cukai yang

sudah diambil oleh pengusaha tetapi kondisinya rusak. Kerusakan ini dapat

disebabkan oleh salah cetak atau rusak pada saat pelekatan. Adapun

ketentuan CK-3 pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah

sebagai berikut :

1. CK-3 diterbitkan oleh KP DJBC.

2. Perekaman CK-3 dilakukan setelah CK-3 diterbitkan dengan data-data

yang tertera pada dokumen CK-3.

3. Pengembalian cukai CK-3 dapat digunakan untuk mengurangi cukai

yang harus dibayar pada CK-1 tunai dan digunakan untuk melunasi nilai

cukai CK-1 Kredit.

4. Pengembalian PPN pada CK-3 tidak dapat digunakan secara langsung

untuk membayar PPN pada CK-1.

5. Apabila dikenakan biaya pengganti, pengembalian cukai pada CK-3

dapat dilakukan apabila biaya pengganti yang tertera pada dokumen

CK-3 sudah dilunasi .

49

4.9. Laporan Produksi Hasil Tembakau (CK-4C)

CK-4C adalah laporan produksi harian yang diserahkan secara periodik dua

kali pada awal bulan dan pertengahan bulan ke KPPBC berdasarkan jenis

hasil tembakau dan merk yang dimiliki. CK-4C berguna untuk mengetahui

jumlah produksi yang dilakukan oleh pabrik rokok dan dapat dijadikan

sebagai pembanding dengan jumlah pita cukai yang dipesan. Adapun

ketentuan CK-4C pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah

sebagai berikut :

1. CK-4C diserahkan oleh pengusaha dengan dua periode laporan, yaitu

periode tanggal 1 s.d. 14 dan tanggal 15 s.d. akhir bulan.

2. Perekaman CK-4C dilakukan sesuai dengan data-data yang tertera pada

dokumen CK-4C.

4.10. Pemeliharaaan Data Referensi

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menggunakan data referensi

terutama bertujuan untuk memudahkan pengembangan dan penggunaan

aplikasi serta memudahkan penyesuaian aplikasi bila terjadi perubahan

peraturan (contoh SKEP tarif). Pemeliharaan data referensi dilakukan oleh

administrator aplikasi. Pemeliharaan data referensi pada Aplikasi Cukai

Hasil Tembakau antara lain :

1. Data domain aplikasi diantaranya data golongan pabrik, jenis hasil

tembakau, setting aplikasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.

2. Data tarif cukai hasil tembakau dan HJE berdasarkan SKEP yang

belaku.

3. Data SKEP disain warna pita cukai.

4. Data KPPBC di seluruh Indonesia.

5. Data referensi registrasi NPPBKC.

6. Data Negara.

50

7. Data Propinsi.

8. Data kalender hari kerja dan hari libur.

9. Data setting aplikasi.

10. Data pegawai dan user aplikasi.

4.11. Browse dan Laporan

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menyediakan browse-browse

dan laporan-laporan yang berfungsi, antara lain :

1. Memberikan informasi dengan cepat dan akurat.

2. Mempermudah pengecekan kebenaran data dan transaksi.

3. Mengetahui status data terakhir.

4. Mempermudah pengawasan.

Browse dan laporan lebih bersifat dinamis yang akan bertambah

berdasarkan kebutuhan user.

51

BAB V P E N U T U P

Petunjuk Teknis Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat dengan

harapan dapat membantu penggunaan aplikasi sesuai dengan tujuan

pengembangan yaitu memberikan pelayanan yang standar sesuai peraturan

yang berlaku, memberi kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan serta

memudahkan dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Selain itu dengan buku

petunjuk teknis ini diharapkan dapat membantu petugas teknis dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan dalam pelayanan cukai hasil

tembakau, terutama yang sudah menggunakan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau

Sentralisasi.

Agar petunjuk teknis ini dapat digunakan sesuai dengna tujuan, maka

diharapkan dalam memahami buku petunjuk teknis ini didasari dengan

pemahaman pada prosedur dan aturan teknis yang berlaku di bidang cukai

hasil tembakau.

Penjelasan detil mengenai tata cara penggunaan aplikasi dan proses yang

terjadi didalamnya tidak dijelaskan pada buku petunjuk teknis ini, karena

penekanan tulisan ini adalah pada pemahaman teknis aplikasi. Untuk lebih

memahaminya dapat dilihat selengkapnya pada buku petunjuk operasional

Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.

aplikasi cukai hasil tembakau sentralisasipranata.kemenkeu.go.id › website › 3 › aplikasi...

Documents