Apakah semua pemilik bangunan harus membayar PPN atas

Kegiatan Membangun Sendiri?

Kegiatan Membangun Sendiri

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Account Representative

Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Pajak

Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait.Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tahun pencetakan lea�et 2013.Nomor: PJ.091/PPN/L/003/2013-00

Kode KPP

Contoh:

PT Sehati Bersama dengan NPWP 01.234.567.8-402.000 melakukan pembangunan gedung kantor seluas 300m2. Pelaksanaan dimulai pada bulan Januari 2013 yang berlokasi di Serpong dengan kode KPP 411. Biaya yang dikeluarkan pada bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp40.000.000,00.Pada bulan Februari 2013 terjadi pengeluaran biaya pembangunan sebesar Rp50.000.000,00.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Sehati Bersama sebagai berikut:1. membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri

dengan menggunakan SSP sebesar:

Januari 2013:- 10% x 20% x Rp40.000.000,00: Rp800.000,00

Februari 2013:- 10% x 20% x Rp50.000.000,00: Rp.1.000.000,00

Dalam SSP pada kolom “Wajib Pajak/Penyetor” diisi dengan nama PT Sehati Bersama (NPWP: 01.234.567.8-402.000) dan pada kolom NPWP diisi dengan 00.000.000.0-411.000, karena bangunan terletak di KPP yang berbeda dengan tempat penyetor terdaftar dan sesuai dengan masa dan jumlah pembayaran yang dilakukan.

2. melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan kepada:

a. Kantor Pelayanan Pajak Serpong dengan menggunakan SSP lembar ketiga;

b. Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Barat yaitu tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan fotokopi SSP lembar ketiga atas pajak yang telah disetorkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain tertentu, termasuk di dalamnya kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apa yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri?

Terhadap apakah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan?

Apa saja kewajiban perpajakan yang terkait dengan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri?

Kapan dan dimanakah saat terutang PPN?

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan terhadap bangunan sebagai satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau melekat secara permanen pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan syarat:a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan

batu bata atau bahan sejenisnya, dan/atau baja;b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat

kegiatan usaha;c. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter

persegi).

Saat terutangnya PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dimulai saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.

Kegiatan dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Tempat PPN terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

PPN : 10% x 20% x Jumlah biaya yang dikeluarkan *)

Berapakah tarif PPN yang dikenakan?

Tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah:

*) Jumlah biaya yang dikeluarkan adalah:Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Apa sajakah hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait Kegiatan Membangun Sendiri khususnya

mengenai penyetoran?

Pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSP.

Kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan Kode Jenis Setoran pada SSP:a. MAP : 411211b. KJS : 103

Pengisian NPWP pada SSP, dilakukan sebagai berikut:1. apabila tempat bangunan didirikan berada di wilayah

kerja KPP Pratama yang sama dengan KPP tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka SSP diisi sesuai dengan NPWP yang bersangkutan

2. apabila tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama yang berbeda dengan KPP tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka SSP diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

Kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi nama dan NPWP orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Kolom NPWP diisi dengan :

00.000.000.0 – XXX . 000

3. hal di atas juga berlaku dalam hal orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum memiliki NPWP.

9 digit pertama NPWP Kode KPP

} }

Kewajiban Pihak yang melakukan kegiatan

Orang Pribadi Badan

Penyetoran Pajak

Disetorkan oleh dan atas nama pihak yang melakukan kegiatan. .

Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya

masa pajak.

Pembayaran PPN dilakukan setiap bulan sebesar tarif dikalikan dengan 20% jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.

Pelaporan Pajak

Berstatus Bukan PKP Wajib melaporkan dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat bangunan yang dibangun tersebut berada, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Berstatus PKP Dalam hal tempat bangunan sama dengan tempat dimana PKP terdaftar maka PKP wajib melaporkan dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan melampirkan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal PKP mendirikan bangunan di wilayah kerja yang berbeda dengan KPP Pratama tempat PKP tersebut terdaftar atau PKP yang terdaftar di KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, atau KPP Jakarta Khusus maka PKP selain melaporkan SSP Lembar ketiga pada KPP tempat bangunan berada, juga wajib melaporkan dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan melampirkan fotokopi lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Apa sajakah hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait Kegiatan Membangun Sendiri, khususnya mengenai kewajiban pembayaran?